badan pengawasan keuangan dan pembangunan … 2018/laptri...penyelenggaraan kerjasama daerah pemkab...
TRANSCRIPT
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III 2017
NOMOR : LKIN-2200/PW22/6/2017
TANGGAL : 9 OKTOBER 2017
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI
Jalan Kapten Tantular Denpasar 80235 Telepon : (0361) 246772, Faksimile: (0361) 246771
E-mail: [email protected]
Nomor : LKIN-2200/PW22/6/2017 9 Oktober 2017 Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Bali s.d. Triwulan III 2017
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta
Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali s.d. triwulan III 2017 dengan uraian sebagai berikut:
1. Capaian kinerja 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja pada Triwulan III jika dibandingkan dengan target tahun 2017 dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Sebanyak 9 IKU mencapai kinerja lebih dari 100%; b. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja 100%; c. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 60% sampai dengan
90%; d. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai dengan
60%; e. Sebanyak 13 IKU mencapai kinerja kurang dari 40%.
Tidak tercapaianya kinerja IKU selain penilaian beberapa IKU dilakukan pada akhir tahun juga beberapa hambatan antara lain: - Belum terdapat permintaan Audit Penyesuaian Harga; - Tidak terdapat rencana penugasan Evaluasi Penerapan GCG BUMN dan
Evaluasi Kinerja BUMN; - Bimbingan teknis Peningkatan Kapabilitas APIP sedang dalam penugasan.
Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan III 2017 disajikan pada Lampiran 1.
2. Realisasi output pengawasan s.d. Triwulan III 2017 sebanyak 78 laporan/surat atensi atau 70,91% dari rencana sebanyak 110 laporan/surat atensi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 53,42% dari rencana output sebanyak 146 laporan/surat atensi.
Hal ini disebabkan : 1) Belum dilaksanakannya beberapa kegiatan antara lain :
- Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana (KB) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
- Evaluasi Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pemkab Badung;
2
- Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah; - Bimtek SIA BLUD dan PDAM; - Kajian atas Hasil Pengawasan terhadap Permasalahan Kecukupan Penyediaan
Energi Listrik. 2) Penugasan yang belum terbit laporannya/masih dalam proses penugasan :
- Evaluasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Menuju Level 3; - Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP Pemda; - Evaluasi SAKIP Pemda dan EKPPD.
Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan III 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 2.
3. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan III 2017 sebanyak 9 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 9 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 75% dari rencana output sebanyak 12 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan.
Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan III 2017 disajikan pada Lampiran 3.
4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan III 2017 sebanyak 263 PP atau 100,00% dari rencana sebanyak 263 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan III 2017 tercapai 88,26% dari rencana sebanyak 298 PP.
Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan III 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 4.
5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan III 2017 sebanyak 216 PP atau 97,74% dari rencana sebanyak 221 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan III 2017 tercapai 80,00% dari rencana sebanyak 270 PP.
Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan III 2017 disajikan pada Lampiran 5.
6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan III 2017 sebanyak 140 OH atau 58,89% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
Rendahnya realisasi OH karena penggunaan OH selain memperhatikan dengan bobot penugasan juga menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan III 2017 disajikan pada Lampiran 6.
7. Realisasi anggaran s.d. triwulan III 2017 sebesar Rp15.586.935.775,00 atau 89,07% dari rencana sebesar Rp17.500.434.523,00,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp22.873.944.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. triwulan III 2017 tercapai 68,14%.
Realisasi anggaran lebih kecil dari rencana disebabkan belum terserapnya belanja pegawai dan belanja operasional kantor.
Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini
1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6
1 Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen
risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
tahun 2015 s.d. triwulan laporan yang
di TL dibagi jumlah rekomendasi yang
disampaikan tahun 2015 s.d. triwulan
laporan (tahun 2015 dan 2016
berdasarkan register output sedangkan
2017 berdasarkan data SIM HP/SIMA).
Untuk Lapkin unit kerja Eselon I,
termasuk data perwakilan/ Deputi
sebagai rendal.
% 55 0 86,61 157,48 0,00
1.2 Persentase tindak lanjut
rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan
korporasi
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
tahun 2015 s.d. triwulan laporan yang
di TL dibagi jumlah rekomendasi yang
disampaikan tahun 2015 s.d. triwulan
laporan (tahun 2015 dan 2016
berdasarkan register output sedangkan
2017 berdasarkan data SIM HP/SIMA).
Untuk Lapkin unit kerja Eselon I,
termasuk data perwakilan/ Deputi
sebagai rendal)
% 55 0 100 181,82 0,00
2 Sasaran Program 2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian2.1 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan
Jumlah Pemberian Keterangan Ahli
(PKA) di sidang Pengadilan pada tahun
201X dibagi dengan Jumlah laporan
hasil pengawasan keinvestigasian
(LHPKKN + LPEBDE) dalam tiga tahun
terakhir dikalikan dengan 100%.
% 40 0 25,81 64,52 0,00
2.2 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH
Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif
(LHAI) yang ditindaklanjuti dan
dimanfaatkan oleh APH pada tahun
201X dibagi dengan Jumlah LHAI yang
diterbitkan pada tahun 201X dikalikan
dengan 100%.
% 70 0 100 142,86 0,00
2.3 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Jumlah laporan hasil pengawasan
keinvestigasian (Laporan Hasil Audit
Investigatif/LHAI + Laporan Hasil
Pengawasan atas Current Issues +
Laporan Hasil Pengawasan dalam
rangka pemberian Rekomendasi
Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan
dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun
2017 dibagi dengan Jumlah laporan
hasil pengawasan keinvestigasian yang
diterbitkan pada tahun 201X dikalikan
dengan 100%.
% 60 0 100 166,67 0,00
2.4 Persentase hasil audit
penyesuaian harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Persentase hasil audit penyesuaian
harga yang ditindaklanjuti oleh
penanggung jawab kegiatan atau
pengguna barang/jasa pada tahun 201X
dibandingkan jumlah laporan audit
penyesuaian harga pada tahun 201X.
% 70 0 0 0,00 0,00
2.5 Persentase hasil audit klaim yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Jumlah hasil audit klaim yang
ditindaklanjuti oleh K/L/P/K pada tahun
201X dibandingkan jumlah laporan
audit klaim pada tahun 201X.
% - 0 0 0,00 0,00
Lampiran 1
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
REALISASI OUTCOME PENGAWASAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
No. Indikator Kinerja UtamaRencana Realisasi
s.d. Trw. ini
Capaian (%)Pengukuran
S.D. BULAN SEPTEMBER 2017
Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini
1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6
No. Indikator Kinerja UtamaRencana Realisasi
s.d. Trw. ini
Capaian (%)Pengukuran
3 Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional3.1 Persentase penyelesaian
hambatan kelancaran
pembangunan
Persentase laporan Evaluasi Hambatan
Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang
ditindaklanjuti kesepakatannya oleh
para pihak pada tahun 201X
dibandingkan jumlah laporan EHKP
pada tahun 201X.
% 70 0 0 0,00 0,00
4 Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi4.1 Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)
Jumlah K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP termasuk
FRA pada tahun 201X dibagi jumlah
penugasan yang telah dilakukan
(Sosialisasi + Diagnostic Assessment +
Bimbingan Teknis Implementasi +
Evaluasi + Monitoring) termasuk FRA
pada tahun 201X dibagi dengan
dikalikan dengan 100%.
% 50 0 0 0,00 0,00
5 Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi5.1 Persentase K/L/P/K anggota
Komunitas Pembelajar Anti
Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem
pengaduan masyarakat
% 60 0 0 0,00 0,00
6 Sasaran Program 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi6.1 Maturitas SPIP Pemerintah
Propinsi (level 3)
% 100 0 0 0,00 0,00
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 3)
% 56 0 11,11 19,84 0,00
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (Level 2)
% 11 0 88,89 200,00 0,00
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (Level 1)
% 33 0 0,00 200,00 0,00
6.5 Persentase BUMN/anak
perusahaan dengan skor GCG
baik
Jumlah BUMN/anak perusahaan yang
mendapat skor minimal baik atas
penerapan GCG dibandingkan dengan
jumlah BUMN/anak perusahaan yang
dievaluasi oleh BPKP pada tahun
berjalan
% 70 0 0 0,00 0,00
6.6 Persentase BUMN/anak
perusahaan yang kinerjanya
berpredikat minimal A (baik) *)
Jumlah BUMN/anak perusahaan yang
kinerjanya mendapat skor minimal A
dibandingkan dengan jumlah
BUMN/anak perusahaan yang
diintervensi oleh BPKP pada tahun
berjalan
% 54 0 0 0,00 0,00
6.7 Persentase BUMD yang
kinerjanya minimal berpredikat
baik dari BUMD yang dibina
Jumlah BUMD yang kinerjanya
mendapatkan skor minimal baik
dibandingkan dengan jumlah BUMD
yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada
tahun berjalan
% 54 0 85,71 158,73 0,00
6.8 Presentase BLUD yang kinerjanya
minimal baik dari BLUD yang
dibina
Jumlah BLUD yang kinerjanya
mendapatkan skor minimal baik
dibandingkan dengan jumlah BLUD
yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada
tahun berjalan
% 60 0 100 166,67 0,00
7 Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 3)
% 0 0 0 0,00 0,00
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)
% 22 0 11,11111 50,51 0,00
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 2)
% 100 0 100 100,00 0,00
7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 2)
% 78 0 88,89 113,96 0,00
Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini
1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6
No. Indikator Kinerja UtamaRencana Realisasi
s.d. Trw. ini
Capaian (%)Pengukuran
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 1)
% 0 0 0 0,00 0,00
7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1)
% 0 0 0,00 0,00 0,00
8 Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama8.1 Persepsi Kepuasan Layanan
Sekretariat Utama (skala likert 1-
10)
skala
likert 1-
10
7 0 0 0,00 0,00
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1 Laporan Hasil Pengawasan
Perwakilan BPKP
Laporan 100 - - 100 72 - - 72 69 69,00 95,83
2 LHP Pembinaan SPIP BPKP
Perwakilan
Laporan 14 - - 14 10 - - 10 4 28,57 40,00
3 Surat kepala Perwakilan BPKP
kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kab/Kota
Surat 14 - - 14 10 - - 10 0 0,00 0,00
4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP
BPKP Perwakilan
Laporan 9 - - 9 9 - - 9 5 55,56 55,56
5 Surat kepala perwakilan BPKP
kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil bimtek dan
penilaian kapabilitas APIP di
Provinsi/Kab/Kota
Surat 9 - - 9 9 - - 9 0 0,00 0,00
Jumlah 146 0 0 146 110 0 0 110 78 53,42 70,91
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1 Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan Nasional
Laporan 25 - - 25 15 - - 15 14 56,00 93,33
2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 16 - - 16 10 - - 10 10 62,50 100,003 Pengamanan Aset Laporan 24 - - 24 15 - - 15 17 70,83 113,334 Perbaikan Governance System Laporan 58 - - 58 51 - - 51 37 63,79 72,55
Jumlah Laporan 123 0 0 123 91 0 0 91 78 63,41 85,71
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1 IPP Laporan 24 - - 24 14 - - 14 16 66,67 114,292 APD Laporan 46 - - 46 36 - - 36 28 60,87 77,783 AN Laporan 17 - - 17 15 - - 15 12 70,59 80,004 Investigasi Laporan 27 - - 27 17 - - 17 17 62,96 100,005 P3A Laporan 9 - - 9 9 - - 9 5 55,56 55,56
Jumlah Laporan 123 0 0 123 91 0 0 91 78 63,41 85,71
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Satuan
(Lap/Surat/Dok/
Keg/Bln Layanan)
Tahun 2017 s.d. Bulan iniRencana Output
Realisasi
Output s.d.
Bulan ini
Realisasi
Output s.d.
Bulan ini
Lampiran 2
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Tahun 2017 s.d. Bulan iniIndikator Kinerja KegiatanNo.
Realisasi
Output s.d.
Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini
No. Bidang PengawasanCapaian (%)
Capaian (%)
REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI FOKUS PENGAWASAN
REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI BIDANG PENGAWASAN
Capaian (%)
No. Fokus Pengawasan
Satuan
(Lap/Surat/Dok/
Keg/Bln Layanan)
Rencana Output
Satuan
(Lap/Surat/Dok/
Keg/Bln Layanan)
Rencana Output Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1 TU 12 12 - - 12 9 - - 9 9 75,00 100,002 P3A 12 12 - - 12 9 - - 9 9 75,00 100,00
Jumlah 12 12 - - 12 9 - - 9 9 75,00 100,00
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Lampiran 3
RENCANA DAN REALISASI OUTPUT PENDUKUNG PENGAWASAN
No.Bagian/
Bidang
Satuan
(Lap/Surat/Dok/
Keg/Bln Layanan)
Rencana Output Realisasi
Output
s.d. Bulan
ini
Capaian (%)
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x10
1 Laporan Hasil Pengawasan
Perwakilan BPKP
100 176 2 274 69 172 2 239 245 89,42 102,51
2 LHP Pembinaan SPIP BPKP
Perwakilan
14 1 - 15 14 1 - 15 9 60,00 60,00
3 Surat kepala Perwakilan BPKP
kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kab/Kota
0 - - - 0 - - - 0 0,00 0,00
4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP
BPKP Perwakilan
9 - - 9 9 - - 9 9 100,00 100,00
5 Surat kepala perwakilan BPKP
kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil bimtek dan
penilaian kapabilitas APIP di
Provinsi/Kab/Kota
0 - - - 0 - - - 0 0,00 0,00
Jumlah 123 177 2 298 92 173 2 263 263 88,26 100,00
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x10
1 Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan Nasional
25 30 1 54 21 26 1 46 41 75,93 89,13
2 Peningkatan Ruang Fiskal 16 8 1 23 14 8 1 21 18 78,26 85,71
3 Pengamanan Aset 24 28 - 52 1 28 - 29 47 90,38 162,07
4 Perbaikan Governance System 58 111 - 169 56 111 - 167 157 92,90 94,01
Jumlah 123 177 2 298 92 173 2 263 263 88,26 100,00
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x10
1 IPP 24 66 1 89 20 62 1 81 78 87,64 96,30
2 APD 46 66 1 111 45 66 1 110 100 90,09 90,91
3 AN 17 18 - 35 16 18 - 34 30 85,71 88,24
4 Investigasi 27 27 - 54 2 27 - 29 46 85,19 158,62
5 P3A 9 0 - 9 9 0 - 9 9 100,00 100,00
Jumlah 123 177 2 298 92 173 2 263 263 88,26 100,00
Capaian (%)
Rencana PP
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Tahun 2017 s.d. Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini
No. Bidang Pengawasan
Realisasi
PP s.d.
Bulan ini
Capaian (%)
Tahun 2017 s.d. Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini
Lampiran 4
REALISASI PP SESUAI BIDANG PENGAWASAN
REALISASI PP SESUAI FOKUS PENGAWASAN
No. Fokus Pengawasan
Realisasi
PP s.d.
Bulan ini
Capaian (%)
REALISASI PP YANG MENDUKUNG OUTPUT SESUAI PERJANJIAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
No.
Rencana PP
Indikator Kinerja Kegiatan yang akan
dihasilkan PPTahun 2017
Rencana PP
s.d. Bulan ini
Realisasi
PP s.d.
Bulan ini
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100
1 77 127 0 204 54 120 0 174 169 82,84 97,13
2 61 5 0 66 43 4 0 47 47 71,21 100,00
138 132 0 270 97 124 0 221 216 80,00 97,74Jumlah
s.d. Bulan ini
2
Bagian Tata Usaha
Bidang Prolap &
Pembinaan APIP
Lampiran 5
RENCANA DAN REALISASI PENUGASAN PKAU
No. Bagian/Bidang
Rencana Penugasan PKAU Realisasi
Penugasan
s.d. Bulan ini
Capaian (%)
Tahun 2017 s.d. Bulan iniTahun 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Tahun 2017 s.d. Bulan ini Tahun 2017 s.d. Bulan ini
1 2 3 4=3x237 5 6 7=6/4 8=6/5 9=6/3
1 PFA 80 18.960 14.220 9.099 47,99 63,99 114
2 PFU 41 9.717 7.288 7.789 80,16 106,88 190
Jumlah 121 28.677 21.508 16.888 58,89 78,52 140
OH per
Pegawai s.d.
Bulan ini
POTENSI DAN REALISASI HARI PRODUKTIF
Lampiran 6
No. PFA/PFUPotensi OH Realisasi OH
s.d. Bulan ini
Capaian (%)Jumlah
Pegawai
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5
Terlaksananya
monitoring evaluasi
atas program prioritas
yang dilaksanakan di
daerah
Laporan Hasil Pengawasan
Perwakilan BPKP
1.377.531.000 991.676.000 899.373.000 65,29 90,69
Terlaksananya asistensi
dan penilaian untuk
meningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan SPIP
di Provinsi/Kota/Kab
LHP Pembinaan SPIP BPKP
Perwakilan
171.010.000 94.200.000 75.400.000 44,09 80,04
Terlaksananya Bimtek
dan penilaian
kapabilitas APIP di
Provinsi/Kota/Kab
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP BPKP Perwakilan
104.475.000 104.475.000 35.093.000 33,59 33,59
Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Tersedianya dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan
layanan
Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP
21.220.928.000 16.310.083.523 14.577.069.775 68,69 89,37
22.873.944.000 17.500.434.523 15.586.935.775 68,14 89,07Jumlah
Terhadap
Anggaran
2017
Terhadap
Rencana
Penyerapan
s.d. Bulan ini
PENYERAPAN ANGGARAN S.D. BULAN SEPTEMBER 2017
Lampiran 7
Program Kegiatan IKK
Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan
Anggaran Tahun 2017
(Rp)
Rencana
Penyerapan s.d.
Bulan ini
(Rp)
Realisasi Anggaran
s.d. Bulan ini
(Rp)
Program
Pengawasan
Intern
Akuntabilitas
Keuangan
Negara dan
Pembangunan
Nasional serta
Pembinaan
Penyelenggaraa
n Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI