badan pengawasan keuangan dan pembangunan … 2018/laptri...penyelenggaraan kerjasama daerah pemkab...

13
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III 2017 NOMOR : LKIN-2200/PW22/6/2017 TANGGAL : 9 OKTOBER 2017

Upload: ngonga

Post on 11-May-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … 2018/Laptri...Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pemkab Badung; 2 - Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah; ... di TL dibagi jumlah rekomendasi

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

SAMPAI DENGAN TRIWULAN III 2017

NOMOR : LKIN-2200/PW22/6/2017

TANGGAL : 9 OKTOBER 2017

Page 2: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … 2018/Laptri...Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pemkab Badung; 2 - Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah; ... di TL dibagi jumlah rekomendasi

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI

Jalan Kapten Tantular Denpasar 80235 Telepon : (0361) 246772, Faksimile: (0361) 246771

E-mail: [email protected]

Nomor : LKIN-2200/PW22/6/2017 9 Oktober 2017 Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Bali s.d. Triwulan III 2017

Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali s.d. triwulan III 2017 dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian kinerja 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja pada Triwulan III jika dibandingkan dengan target tahun 2017 dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Sebanyak 9 IKU mencapai kinerja lebih dari 100%; b. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja 100%; c. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 60% sampai dengan

90%; d. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai dengan

60%; e. Sebanyak 13 IKU mencapai kinerja kurang dari 40%.

Tidak tercapaianya kinerja IKU selain penilaian beberapa IKU dilakukan pada akhir tahun juga beberapa hambatan antara lain: - Belum terdapat permintaan Audit Penyesuaian Harga; - Tidak terdapat rencana penugasan Evaluasi Penerapan GCG BUMN dan

Evaluasi Kinerja BUMN; - Bimbingan teknis Peningkatan Kapabilitas APIP sedang dalam penugasan.

Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan III 2017 disajikan pada Lampiran 1.

2. Realisasi output pengawasan s.d. Triwulan III 2017 sebanyak 78 laporan/surat atensi atau 70,91% dari rencana sebanyak 110 laporan/surat atensi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 53,42% dari rencana output sebanyak 146 laporan/surat atensi.

Hal ini disebabkan : 1) Belum dilaksanakannya beberapa kegiatan antara lain :

- Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana (KB) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);

- Evaluasi Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pemkab Badung;

Page 3: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … 2018/Laptri...Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pemkab Badung; 2 - Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah; ... di TL dibagi jumlah rekomendasi

2

- Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah; - Bimtek SIA BLUD dan PDAM; - Kajian atas Hasil Pengawasan terhadap Permasalahan Kecukupan Penyediaan

Energi Listrik. 2) Penugasan yang belum terbit laporannya/masih dalam proses penugasan :

- Evaluasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Menuju Level 3; - Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP Pemda; - Evaluasi SAKIP Pemda dan EKPPD.

Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan III 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 2.

3. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan III 2017 sebanyak 9 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 9 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 75% dari rencana output sebanyak 12 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan.

Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan III 2017 disajikan pada Lampiran 3.

4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan III 2017 sebanyak 263 PP atau 100,00% dari rencana sebanyak 263 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan III 2017 tercapai 88,26% dari rencana sebanyak 298 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan III 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 4.

5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan III 2017 sebanyak 216 PP atau 97,74% dari rencana sebanyak 221 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan III 2017 tercapai 80,00% dari rencana sebanyak 270 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan III 2017 disajikan pada Lampiran 5.

6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan III 2017 sebanyak 140 OH atau 58,89% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

Rendahnya realisasi OH karena penggunaan OH selain memperhatikan dengan bobot penugasan juga menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan III 2017 disajikan pada Lampiran 6.

7. Realisasi anggaran s.d. triwulan III 2017 sebesar Rp15.586.935.775,00 atau 89,07% dari rencana sebesar Rp17.500.434.523,00,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp22.873.944.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. triwulan III 2017 tercapai 68,14%.

Realisasi anggaran lebih kecil dari rencana disebabkan belum terserapnya belanja pegawai dan belanja operasional kantor.

Page 4: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … 2018/Laptri...Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pemkab Badung; 2 - Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah; ... di TL dibagi jumlah rekomendasi
Page 5: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … 2018/Laptri...Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pemkab Badung; 2 - Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah; ... di TL dibagi jumlah rekomendasi

Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6

1 Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen

risiko, dan pengendalian intern

pengelolaan program nasional

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan

tahun 2015 s.d. triwulan laporan yang

di TL dibagi jumlah rekomendasi yang

disampaikan tahun 2015 s.d. triwulan

laporan (tahun 2015 dan 2016

berdasarkan register output sedangkan

2017 berdasarkan data SIM HP/SIMA).

Untuk Lapkin unit kerja Eselon I,

termasuk data perwakilan/ Deputi

sebagai rendal.

% 55 0 86,61 157,48 0,00

1.2 Persentase tindak lanjut

rekomendasi tata kelola,

manajemen risiko dan

pengendalian intern pengelolaan

korporasi

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan

tahun 2015 s.d. triwulan laporan yang

di TL dibagi jumlah rekomendasi yang

disampaikan tahun 2015 s.d. triwulan

laporan (tahun 2015 dan 2016

berdasarkan register output sedangkan

2017 berdasarkan data SIM HP/SIMA).

Untuk Lapkin unit kerja Eselon I,

termasuk data perwakilan/ Deputi

sebagai rendal)

% 55 0 100 181,82 0,00

2 Sasaran Program 2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian2.1 Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan

Jumlah Pemberian Keterangan Ahli

(PKA) di sidang Pengadilan pada tahun

201X dibagi dengan Jumlah laporan

hasil pengawasan keinvestigasian

(LHPKKN + LPEBDE) dalam tiga tahun

terakhir dikalikan dengan 100%.

% 40 0 25,81 64,52 0,00

2.2 Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh APH

Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif

(LHAI) yang ditindaklanjuti dan

dimanfaatkan oleh APH pada tahun

201X dibagi dengan Jumlah LHAI yang

diterbitkan pada tahun 201X dikalikan

dengan 100%.

% 70 0 100 142,86 0,00

2.3 Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Jumlah laporan hasil pengawasan

keinvestigasian (Laporan Hasil Audit

Investigatif/LHAI + Laporan Hasil

Pengawasan atas Current Issues +

Laporan Hasil Pengawasan dalam

rangka pemberian Rekomendasi

Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan

dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun

2017 dibagi dengan Jumlah laporan

hasil pengawasan keinvestigasian yang

diterbitkan pada tahun 201X dikalikan

dengan 100%.

% 60 0 100 166,67 0,00

2.4 Persentase hasil audit

penyesuaian harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Persentase hasil audit penyesuaian

harga yang ditindaklanjuti oleh

penanggung jawab kegiatan atau

pengguna barang/jasa pada tahun 201X

dibandingkan jumlah laporan audit

penyesuaian harga pada tahun 201X.

% 70 0 0 0,00 0,00

2.5 Persentase hasil audit klaim yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Jumlah hasil audit klaim yang

ditindaklanjuti oleh K/L/P/K pada tahun

201X dibandingkan jumlah laporan

audit klaim pada tahun 201X.

% - 0 0 0,00 0,00

Lampiran 1

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

REALISASI OUTCOME PENGAWASAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

No. Indikator Kinerja UtamaRencana Realisasi

s.d. Trw. ini

Capaian (%)Pengukuran

S.D. BULAN SEPTEMBER 2017

Page 6: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … 2018/Laptri...Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pemkab Badung; 2 - Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah; ... di TL dibagi jumlah rekomendasi

Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6

No. Indikator Kinerja UtamaRencana Realisasi

s.d. Trw. ini

Capaian (%)Pengukuran

3 Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional3.1 Persentase penyelesaian

hambatan kelancaran

pembangunan

Persentase laporan Evaluasi Hambatan

Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang

ditindaklanjuti kesepakatannya oleh

para pihak pada tahun 201X

dibandingkan jumlah laporan EHKP

pada tahun 201X.

% 70 0 0 0,00 0,00

4 Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi4.1 Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)

Jumlah K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP termasuk

FRA pada tahun 201X dibagi jumlah

penugasan yang telah dilakukan

(Sosialisasi + Diagnostic Assessment +

Bimbingan Teknis Implementasi +

Evaluasi + Monitoring) termasuk FRA

pada tahun 201X dibagi dengan

dikalikan dengan 100%.

% 50 0 0 0,00 0,00

5 Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi5.1 Persentase K/L/P/K anggota

Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem

pengaduan masyarakat

% 60 0 0 0,00 0,00

6 Sasaran Program 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi6.1 Maturitas SPIP Pemerintah

Propinsi (level 3)

% 100 0 0 0,00 0,00

6.2 Maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/kota (level 3)

% 56 0 11,11 19,84 0,00

6.3 Maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/kota (Level 2)

% 11 0 88,89 200,00 0,00

6.4 Maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/kota (Level 1)

% 33 0 0,00 200,00 0,00

6.5 Persentase BUMN/anak

perusahaan dengan skor GCG

baik

Jumlah BUMN/anak perusahaan yang

mendapat skor minimal baik atas

penerapan GCG dibandingkan dengan

jumlah BUMN/anak perusahaan yang

dievaluasi oleh BPKP pada tahun

berjalan

% 70 0 0 0,00 0,00

6.6 Persentase BUMN/anak

perusahaan yang kinerjanya

berpredikat minimal A (baik) *)

Jumlah BUMN/anak perusahaan yang

kinerjanya mendapat skor minimal A

dibandingkan dengan jumlah

BUMN/anak perusahaan yang

diintervensi oleh BPKP pada tahun

berjalan

% 54 0 0 0,00 0,00

6.7 Persentase BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat

baik dari BUMD yang dibina

Jumlah BUMD yang kinerjanya

mendapatkan skor minimal baik

dibandingkan dengan jumlah BUMD

yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada

tahun berjalan

% 54 0 85,71 158,73 0,00

6.8 Presentase BLUD yang kinerjanya

minimal baik dari BLUD yang

dibina

Jumlah BLUD yang kinerjanya

mendapatkan skor minimal baik

dibandingkan dengan jumlah BLUD

yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada

tahun berjalan

% 60 0 100 166,67 0,00

7 Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi (Level 3)

% 0 0 0 0,00 0,00

7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 3)

% 22 0 11,11111 50,51 0,00

7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi (Level 2)

% 100 0 100 100,00 0,00

7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota(Level 2)

% 78 0 88,89 113,96 0,00

Page 7: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … 2018/Laptri...Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pemkab Badung; 2 - Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah; ... di TL dibagi jumlah rekomendasi

Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6

No. Indikator Kinerja UtamaRencana Realisasi

s.d. Trw. ini

Capaian (%)Pengukuran

7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi (Level 1)

% 0 0 0 0,00 0,00

7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 1)

% 0 0 0,00 0,00 0,00

8 Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama8.1 Persepsi Kepuasan Layanan

Sekretariat Utama (skala likert 1-

10)

skala

likert 1-

10

7 0 0 0,00 0,00

Page 8: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … 2018/Laptri...Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pemkab Badung; 2 - Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah; ... di TL dibagi jumlah rekomendasi

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1 Laporan Hasil Pengawasan

Perwakilan BPKP

Laporan 100 - - 100 72 - - 72 69 69,00 95,83

2 LHP Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan

Laporan 14 - - 14 10 - - 10 4 28,57 40,00

3 Surat kepala Perwakilan BPKP

kepada Pemda, menyampaikan

rekomendasi hasil asistensi dan

penilaian maturitas

penyelenggaraan SPIP di

Provinsi/Kab/Kota

Surat 14 - - 14 10 - - 10 0 0,00 0,00

4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP

BPKP Perwakilan

Laporan 9 - - 9 9 - - 9 5 55,56 55,56

5 Surat kepala perwakilan BPKP

kepada Pemda, menyampaikan

rekomendasi hasil bimtek dan

penilaian kapabilitas APIP di

Provinsi/Kab/Kota

Surat 9 - - 9 9 - - 9 0 0,00 0,00

Jumlah 146 0 0 146 110 0 0 110 78 53,42 70,91

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1 Pengawalan Program Prioritas

Pembangunan Nasional

Laporan 25 - - 25 15 - - 15 14 56,00 93,33

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 16 - - 16 10 - - 10 10 62,50 100,003 Pengamanan Aset Laporan 24 - - 24 15 - - 15 17 70,83 113,334 Perbaikan Governance System Laporan 58 - - 58 51 - - 51 37 63,79 72,55

Jumlah Laporan 123 0 0 123 91 0 0 91 78 63,41 85,71

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1 IPP Laporan 24 - - 24 14 - - 14 16 66,67 114,292 APD Laporan 46 - - 46 36 - - 36 28 60,87 77,783 AN Laporan 17 - - 17 15 - - 15 12 70,59 80,004 Investigasi Laporan 27 - - 27 17 - - 17 17 62,96 100,005 P3A Laporan 9 - - 9 9 - - 9 5 55,56 55,56

Jumlah Laporan 123 0 0 123 91 0 0 91 78 63,41 85,71

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Satuan

(Lap/Surat/Dok/

Keg/Bln Layanan)

Tahun 2017 s.d. Bulan iniRencana Output

Realisasi

Output s.d.

Bulan ini

Realisasi

Output s.d.

Bulan ini

Lampiran 2

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Tahun 2017 s.d. Bulan iniIndikator Kinerja KegiatanNo.

Realisasi

Output s.d.

Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini

No. Bidang PengawasanCapaian (%)

Capaian (%)

REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI FOKUS PENGAWASAN

REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI BIDANG PENGAWASAN

Capaian (%)

No. Fokus Pengawasan

Satuan

(Lap/Surat/Dok/

Keg/Bln Layanan)

Rencana Output

Satuan

(Lap/Surat/Dok/

Keg/Bln Layanan)

Rencana Output Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Page 9: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … 2018/Laptri...Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pemkab Badung; 2 - Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah; ... di TL dibagi jumlah rekomendasi

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1 TU 12 12 - - 12 9 - - 9 9 75,00 100,002 P3A 12 12 - - 12 9 - - 9 9 75,00 100,00

Jumlah 12 12 - - 12 9 - - 9 9 75,00 100,00

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Lampiran 3

RENCANA DAN REALISASI OUTPUT PENDUKUNG PENGAWASAN

No.Bagian/

Bidang

Satuan

(Lap/Surat/Dok/

Keg/Bln Layanan)

Rencana Output Realisasi

Output

s.d. Bulan

ini

Capaian (%)

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Page 10: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … 2018/Laptri...Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pemkab Badung; 2 - Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah; ... di TL dibagi jumlah rekomendasi

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x10

1 Laporan Hasil Pengawasan

Perwakilan BPKP

100 176 2 274 69 172 2 239 245 89,42 102,51

2 LHP Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan

14 1 - 15 14 1 - 15 9 60,00 60,00

3 Surat kepala Perwakilan BPKP

kepada Pemda, menyampaikan

rekomendasi hasil asistensi dan

penilaian maturitas

penyelenggaraan SPIP di

Provinsi/Kab/Kota

0 - - - 0 - - - 0 0,00 0,00

4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP

BPKP Perwakilan

9 - - 9 9 - - 9 9 100,00 100,00

5 Surat kepala perwakilan BPKP

kepada Pemda, menyampaikan

rekomendasi hasil bimtek dan

penilaian kapabilitas APIP di

Provinsi/Kab/Kota

0 - - - 0 - - - 0 0,00 0,00

Jumlah 123 177 2 298 92 173 2 263 263 88,26 100,00

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x10

1 Pengawalan Program Prioritas

Pembangunan Nasional

25 30 1 54 21 26 1 46 41 75,93 89,13

2 Peningkatan Ruang Fiskal 16 8 1 23 14 8 1 21 18 78,26 85,71

3 Pengamanan Aset 24 28 - 52 1 28 - 29 47 90,38 162,07

4 Perbaikan Governance System 58 111 - 169 56 111 - 167 157 92,90 94,01

Jumlah 123 177 2 298 92 173 2 263 263 88,26 100,00

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x10

1 IPP 24 66 1 89 20 62 1 81 78 87,64 96,30

2 APD 46 66 1 111 45 66 1 110 100 90,09 90,91

3 AN 17 18 - 35 16 18 - 34 30 85,71 88,24

4 Investigasi 27 27 - 54 2 27 - 29 46 85,19 158,62

5 P3A 9 0 - 9 9 0 - 9 9 100,00 100,00

Jumlah 123 177 2 298 92 173 2 263 263 88,26 100,00

Capaian (%)

Rencana PP

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Tahun 2017 s.d. Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini

No. Bidang Pengawasan

Realisasi

PP s.d.

Bulan ini

Capaian (%)

Tahun 2017 s.d. Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini

Lampiran 4

REALISASI PP SESUAI BIDANG PENGAWASAN

REALISASI PP SESUAI FOKUS PENGAWASAN

No. Fokus Pengawasan

Realisasi

PP s.d.

Bulan ini

Capaian (%)

REALISASI PP YANG MENDUKUNG OUTPUT SESUAI PERJANJIAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

No.

Rencana PP

Indikator Kinerja Kegiatan yang akan

dihasilkan PPTahun 2017

Rencana PP

s.d. Bulan ini

Realisasi

PP s.d.

Bulan ini

Page 11: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … 2018/Laptri...Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pemkab Badung; 2 - Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah; ... di TL dibagi jumlah rekomendasi

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100

1 77 127 0 204 54 120 0 174 169 82,84 97,13

2 61 5 0 66 43 4 0 47 47 71,21 100,00

138 132 0 270 97 124 0 221 216 80,00 97,74Jumlah

s.d. Bulan ini

2

Bagian Tata Usaha

Bidang Prolap &

Pembinaan APIP

Lampiran 5

RENCANA DAN REALISASI PENUGASAN PKAU

No. Bagian/Bidang

Rencana Penugasan PKAU Realisasi

Penugasan

s.d. Bulan ini

Capaian (%)

Tahun 2017 s.d. Bulan iniTahun 2017

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Page 12: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … 2018/Laptri...Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pemkab Badung; 2 - Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah; ... di TL dibagi jumlah rekomendasi

Tahun 2017 s.d. Bulan ini Tahun 2017 s.d. Bulan ini

1 2 3 4=3x237 5 6 7=6/4 8=6/5 9=6/3

1 PFA 80 18.960 14.220 9.099 47,99 63,99 114

2 PFU 41 9.717 7.288 7.789 80,16 106,88 190

Jumlah 121 28.677 21.508 16.888 58,89 78,52 140

OH per

Pegawai s.d.

Bulan ini

POTENSI DAN REALISASI HARI PRODUKTIF

Lampiran 6

No. PFA/PFUPotensi OH Realisasi OH

s.d. Bulan ini

Capaian (%)Jumlah

Pegawai

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Page 13: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … 2018/Laptri...Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pemkab Badung; 2 - Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah; ... di TL dibagi jumlah rekomendasi

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5

Terlaksananya

monitoring evaluasi

atas program prioritas

yang dilaksanakan di

daerah

Laporan Hasil Pengawasan

Perwakilan BPKP

1.377.531.000 991.676.000 899.373.000 65,29 90,69

Terlaksananya asistensi

dan penilaian untuk

meningkatkan level

maturitas

penyelenggaraan SPIP

di Provinsi/Kota/Kab

LHP Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan

171.010.000 94.200.000 75.400.000 44,09 80,04

Terlaksananya Bimtek

dan penilaian

kapabilitas APIP di

Provinsi/Kota/Kab

LHP Peningkatan Kapabilitas

APIP BPKP Perwakilan

104.475.000 104.475.000 35.093.000 33,59 33,59

Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Tersedianya dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya dalam

mencapai kepuasan

layanan

Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

21.220.928.000 16.310.083.523 14.577.069.775 68,69 89,37

22.873.944.000 17.500.434.523 15.586.935.775 68,14 89,07Jumlah

Terhadap

Anggaran

2017

Terhadap

Rencana

Penyerapan

s.d. Bulan ini

PENYERAPAN ANGGARAN S.D. BULAN SEPTEMBER 2017

Lampiran 7

Program Kegiatan IKK

Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan

Anggaran Tahun 2017

(Rp)

Rencana

Penyerapan s.d.

Bulan ini

(Rp)

Realisasi Anggaran

s.d. Bulan ini

(Rp)

Program

Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan

Negara dan

Pembangunan

Nasional serta

Pembinaan

Penyelenggaraa

n Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI