badan perkumpulan - maariftuban.files.wordpress.com · pelaku usaha bergerak di bidang...
TRANSCRIPT
BADANPERKUMPULAN
Disampaikan Oleh :
SUCIPTO.,SH.,MH.,M.Kn
DASAR HUKUM PERKUMPULAN
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
• Staatblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan BerbadanHukum
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang ORMAS
• Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2014Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
DASAR HUKUM PERKUMPULAN
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
• Staatblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan BerbadanHukum
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang ORMAS
• Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2014Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
DEFINISI
•Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaanyang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapaitujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dankemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.• Badan hukum Yayasan lahir setelah akta pendirianYayasan disahkan oleh Menkumham.
•Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakankumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaanmaksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan,dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungankepada anggotanya.
•Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaanyang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapaitujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dankemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.• Badan hukum Yayasan lahir setelah akta pendirianYayasan disahkan oleh Menkumham.
•Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakankumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaanmaksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan,dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungankepada anggotanya.
JENIS BADAN HUKUM(1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
• Yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau negara;• Yang diakui oleh kekuasaan;• Yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu
yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ataukesusilaan biasa juga disebut dengan badan hukum dengankonstruksi keperdataan
• Yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau negara;• Yang diakui oleh kekuasaan;• Yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu
yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ataukesusilaan biasa juga disebut dengan badan hukum dengankonstruksi keperdataan
JENIS BERDASARKAN MATERIBADAN HUKUM
BADANHUKUM
Badan Hukum Publik (publiekrecht)
Badan Hukum Privat (privaatrecht)
Negara, PemerintahDaerah, Bank Indonesia
DOMAIN KEMENKUMHAMBadan Hukum Privat
(privaatrecht)
Nirlaba Profit
Perkumpulan
(ST 1870)
Yayasan
(UU 28/2004)
Perseroan Terbatas
(UU 40 /2007)
Laba Bertindak sebagaipelaku usaha
Bergerak dibidang
ekonomiSosial,Kemanusiaan,
Keagaamaan
(tidak mencari keuntungan)
Syarat pengajuan Pendirian Perkumpulan
• salinan Akta Pendirian• surat keterangan domisili;• nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan• surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa
kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.• slip asli bukti pembayaran PNBP pengesahan Ke rekening
AHU Rp. 250.000
*Permohonan diajukan secara Online System melalui Website AHU.go.id
• salinan Akta Pendirian• surat keterangan domisili;• nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan• surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa
kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.• slip asli bukti pembayaran PNBP pengesahan Ke rekening
AHU Rp. 250.000
*Permohonan diajukan secara Online System melalui Website AHU.go.id
KEMENKUMHAM
KEMENKUMHAM
III. Alur Pengesahan Badan HukumPerkumpulan
WebsiteDitjenahu.go.id
+- 15 Menit
Pemohon SABH
Pemohon(Notaris) melakukan :
- Login SABH melalui Website Ditjenahu.go.id
- Input Data/dokumen persyaratan pendirianYayasan sesuai Pasal 15 PP No.63 Tahun2008
- Pencetakan Surat Keputusan pengesahan
Pemohon(Notaris) melakukan :
- Login SABH melalui Website Ditjenahu.go.id
- Input Data/dokumen persyaratan pendirianYayasan sesuai Pasal 15 PP No.63 Tahun2008
- Pencetakan Surat Keputusan pengesahan
Isi minimal Anggaran Dasar Perkumpulan
• nama dan lambang;• tempat kedudukan;• asas, tujuan, dan fungsi;• kepengurusan;• hak dan kewajiban anggota;• pengelolaan keuangan;• mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan
internal; dan• pembubaran organisasi
(Pasal 35 UU Nomor 17/2013)
• nama dan lambang;• tempat kedudukan;• asas, tujuan, dan fungsi;• kepengurusan;• hak dan kewajiban anggota;• pengelolaan keuangan;• mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan
internal; dan• pembubaran organisasi
(Pasal 35 UU Nomor 17/2013)
Rapat Anggota Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Pengurus bertindak selaku Eksekutif yang menjalankan kegiatan Pengawas bertindak selaku organ yang melakukan pengawasan
berjalannya kegiatannya
ORGAN PERKUMPULANRAPATANGGOTA
Pengurus Pengawas
Rapat Anggota Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Pengurus bertindak selaku Eksekutif yang menjalankan kegiatan Pengawas bertindak selaku organ yang melakukan pengawasan
berjalannya kegiatannya
• Sosial• Kemanusiaan• Keagamaan
SOSIAL diantaranya :Pendidikan formal dan non formal.Panti asuhan, panti jompo, panti wreda.Rumah Sakit, poliklinik, dan laboratorium.Pembinaan olahraga.Penelitian di bidang ilmu pengetahuan.Studi banding.
. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
KEGIATAN PERKUMPULAN
• Sosial• Kemanusiaan• Keagamaan
SOSIAL diantaranya :Pendidikan formal dan non formal.Panti asuhan, panti jompo, panti wreda.Rumah Sakit, poliklinik, dan laboratorium.Pembinaan olahraga.Penelitian di bidang ilmu pengetahuan.Studi banding.
. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
• Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301) konstitusional sepanjang frasa“badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsipenyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badanhukum tertentu
• Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan denganUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009
• Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301) konstitusional sepanjang frasa“badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsipenyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badanhukum tertentu
• Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan denganUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badanpenyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba danwajib memperoleh izin Menteri.Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
BADAN HUKUM PERKUMPULANPENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI
PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badanpenyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba danwajib memperoleh izin Menteri.Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
TERIMA KASIH