BADAN USAHA MILIK DAERAH

By: Akbar, Alfia, Allif, Anandhita, Charlowyk, Gita, Merdin

Definisi

Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Ciri-Ciri1. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha

2. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan

perusahaan

3. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan

perusahaan

4. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang

5. Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan

6. Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat

7. Sebagai sumber pemasukan negara

8. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara lain, baik berupa bank maupun

nonbank

9. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan

Kelebihan

Meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat melalui peetapan harga

produk (barang dan harga) yang memegang hajat hidup orang benyak yang lebih

murah karena subsidi oleh pemerintah.

Membantu sektor swasta mengelola sektor usaha yang secara ekonomis tidak

menguntungkan, namun produknya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Menyerap tenaga kerja formal dengan seleksi tertentu sehingga dapat diperoleh

sumber daya manusia yang lebih berkualitas handal.

Mudah mengumpulkan modal, karena modal berasal dari kekayaan negara atau

daerah yang dipisahkan.

Pengelolaannya berasal dari direksi dan komisaris yang ditunjuk pemerintah dan

RUPS sehingga lebih berhati-hati dan profesional.

Kekurangan

Keterbatasan kemampuan dan keahlia dalam mengelola BUMN

dan BUMD menyebabkan sering menderita kerugian Pada situasi tertentu bertindak sebagai perusahaan monopoli

sehingga penetapan harga ditentuka sepihak (perusahaan), bukan

melalui mekanisme pasar walaupun akhirnya untuk kesejahteraan

rakyat Pendiriannya sukar karena harus melalui peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku 

Berbagai permasalahan yang dihadapi BUMD: Lemahnya kemampuan manajemen perusahaan

Lemahnya kemampuan modal usaha;

Kondisi mesin dan peralatan yang sudah tua atau ketinggalan dibandingkan usaha lain yang

sejenis

Lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran sehingga sulit bersaing

Kurang adanya koordinasi antar BUMD khususnya dalam kaitannya dengan industri hulu

maupun hilir

Kurangnya perhatian dan kemampuan atas pemeliharaan aset yang dimiliki, sehingga

rendahnya produktivitas, serta mutu dan ketepatan hasil produksi

Besarnya beban administrasi, akibat relatif besarnya jumlah pegawai dengan kualitas yang

rendah

Masih dipertahankannya BUMD yang merugi, dengan alasan menghindarkan PHK dan

“kewajiban” pemberian pelayanan umum bagi masyarakat.

Contoh

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Perusahaan Daerah Angkutan Kota

(bus kota) Perusahaan Daerah Angkutan

Antarkota (bus AKDP dan AKAP)

Kegiatan Operasional