bagian 2. 5. pengawasan & pemeriksaan
TRANSCRIPT
5.Pengawasan & Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ISI
A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
• Pengawasan: suatu proses untuk memastikan suatu kegiatan yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. diperoleh informasi seberapa efisien dan efektif kegiatan telah dilaksanakan digunakan untuk penyempurnaan kegiatan berikutnya & pengambilan keputusan lainnya oleh pimpinan.
• Pemeriksaan: proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, & keandalan informasi mengenai suatu kegiatan.
A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (1)
Definisi:
“proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan”.(PP No. 79/2005 & Permendagri No. 51/2010)
A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (2)
Berpedoman pada norma:•Obyektif, profesional, independen & tidak mencari-cari kesalahan;•Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;•Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat & tepat;•Mendidik dan dinamis.
A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (3)
Ruang lingkup:• Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
provinsi (umum, wajib, pilihan, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
• Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota (umum, wajib, pilihan, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).
• Pelaksanaan urusan pemerintahan di desa (pelaksanaan administrasi dan urusan)
A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (4)
Jenis Pengawasan:1. Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (BPKP, Irjen/nama lain, inspektorat provinsi, inspektorat kab/kota)
2. Pengawasan Ekstern oleh BPK3. Pengawasan Legislatif (DPRD)4. Pengawasan Masyarakat
A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (5)
Pengawasan Masyarakat:• Tidak diatur perundang-undangan terkait
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
• Pengaturannya: UU No. 28/1999, UU No. 14/2008, UU No. 25/2009
• Prasyarat:– Adanya akses pengawasan bagi masyarakat– Kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk melakukan
pengawasan– Kesediaan/kerelaan penyelenggara untuk diawasi
A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (6)
Mekanisme Pengawasan:1. Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (BPKP, Irjen/nama lain, inspektorat provinsi, inspektorat kab/kota)
PENYUSUNAN RENCANA
PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENGAWASAN
HASIL PENGAWASAN
TINDAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN
PEMANTAUAN & PEMUTAKHIRAN
UMPAN BALIK
A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (7)
Mekanisme Pengawasan:2. Pengawasan Ekstern oleh BPK;
– mengacu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007.
– akan diurai lebih lanjut pada sub-bab tentang Mekanisme Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (8)
Mekanisme Pengawasan:3.Pengawasan Legislatif (DPRD) BPK
PEMERIKSAAN KINERJA
PEMERIKSAAN KEUANGAN
PEMERIKSAAN TUJUAN
TERTENTU
HASIL PEMERIKSAAN:- TEMUAN- KESIMPULAN- REKOMENDASI- OPINI
PEMBAHASAN OLEH PANJA
DPRD(1 minggu)
DiserahkanPaling lambat
2 minggu
SKPD
konfirmasikonsultasi
PEMBAHASAN DLM SIDANG PARIPURNA
LAPORAN HASIL PEMBAHASAN:PEMERIKSAAN
LANJUTAN BPK
TINDAK LANJUT OLEH PEMDA
Meminta penjelasan BPK
pengawasan
DPRDDPRD
laporan laporan
A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (9)
Mekanisme Pengawasan:3.Pengawasan Legislatif (DPRD)
A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (10)
Mekanisme Pengawasan:3.Pengawasan Legislatif (DPRD)
PengaduanMasyarakat
Hasil Rapat Dengar Pendapat
Evaluasi Kinerja
Analisa Laporan Keuangan
Kunjungan Kerja
Hasil Audit BPK/Inspektorat
DokumentasiBukti-bukti dan
Petunjuk
Salah saji Laporan Keuangan
Penyimpangan terhadap peraturan
Tidak EfektifnyaProgram
Tidak EkonomisnyaPengadaan
Tidak EffisiennyaKegiatan
Ben
tuk T
ind
ak L
an
jut
Penguatan Control &Pemb. Sistem Akuntansi
Koreksi atas Penyimpangan peraturan
Revitalisasi dan Sinergisasi Program
Penyempurnaan ProsesPengadaan
Penyempurnaan MethodePengelolaan Sumberdaya
A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (11)
Mekanisme Pengawasan:4. Pengawasan Masyarakat
Secara khusus mengenai tata cara pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dipaparkan pada Bagian 3.
B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (1)
Definisi:
“proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara”.(UU No. 15/2004)
B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (2)
Jenis Pemeriksaan:
B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (3)
Mekanisme Pemeriksaan:
Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dgn Tujuan Tertentu
Opini
Temuan, Kesimpulan,
Rekomendasi
Kesimpulan
JENIS HASIL
Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan
Hasil Pemeriksaan Kinerja
Hasil Pemeriksaan dgn Tujuan
Tertentu
Ikhtisar Pemeriksaan
Semester
DOKUMEN HASIL PEMERIKSAANASPEK/SIFAT/LINGKUP
Reasonable assurance
Ekonomis
Efisiensi
Efektivitas
Kesesuaian thdp prinsip akuntansi yg
berlaku umum
Kepatuhan thdp peraturan
perundang2an
Pengendalian Intern
Eksaminasi
Review
Agree upon Procedure
Lain2 Bid. Keuangan
Pemeriksaan Investigatif
Pemeriksaan atas Sistem
Pengendalian Intern
PSP 02
PSP 01PSP 03
PSP 01
PSP 05
PSP 01
PSP 07
STANDAR PEMERIKSAAN (PER-BPK No. 1/
2007)
PSP 06
PSP 04
PSP 01
B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (4)
Mekanisme Pemeriksaan:
B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (5)
Mekanisme Pemeriksaan:
PELAPORAN PEMERIKSAAN
Pernyataan Kepatuhan thdp Standar Pemeriksaan
Pelaporan ttg Kepatuhan thdp Peraturan Perundang-undangan
Pelaporan ttg Pengendalian Intern
Pelaporan Tanggapan dari Pejabat yg Bertanggung jawab
Pelaporan Informasi Rahasia
Penerbitan & Pendistribusian Laporan Hasil Pemeriksaan
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pengujian Analitik
Pengujian Pengendalian
Analisis Data
Analisis Rasio dan Tren
Efektivitas Desain Sistem Pengendalian InternEfektivitas Implementasi Sistem pengendalian Intern
Pengujian Substantif atas Transaksi & Saldo
Penyelesaian Penugasan
PERENCANAAN PEMERIKSAAN
Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern
Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
Penentuan Metode Uji Petik
Latar belakang/dasar hukum pendirian pemdaKegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan
Lingkungan yg mempengaruhiPejabat terkait s/d 2 tingkat dibawah KDH
Kejadian luar biasa
Kesesuaian dgn SAP
Kecukupan Pengungkapan
Kepatuhan thdp Peraturan Perundang-undangan
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
KRITERIA
PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LKPD)
Laporan Realisasi APBD
Neraca
Laporan Arus KasCatatan atas
Laporan KeuanganLaporan Keuangan Perusahaan
Daerah
B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (6)
Hasil Pemeriksaan:
Kriteria:•Kesesuaian LKPD tersebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);•Kecukupan pengungkapan LKPD tersebut sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;•Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan•Efektivitas sistem pengendalian intern.
B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (7)
Hasil Pemeriksaan:
Opini:•Wajar Tanpa Pengecualian•Wajar Dengan Pengecualian•Tidak Wajar•Tidak Memberikan Pendapat
B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (8)
Hasil Pemeriksaan:
Laporan Hasil Pemeriksaan:1.Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 2.Laporan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD 3.Laporan Atas Pengendalian Intern Dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD
PELAKU PENGAWASAN DI DAERAH
Terima kasih