POKOK POKOK PENGATURAN PP 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBNDIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGANKEMENTERIAN KEUANGANSEPTEMBER 2014

*OUTLINE21

*1

Pasal 72 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014*pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; danlain-lain pendapatan Desa yang sah.

*Penyelenggaraan pemerintahan;Pembangunan;Pemberdayaan masyarakat;Kemasyarakatan.

*2

*

KERANGKA PENGATURAN PP 60/2014

BABSUBSTANSIBAB IKETENTUAN UMUM ...........(PASAL 1-7)BAB IIPENGANGGARAN ..................(PASAL 8-10)BAB IIIPENGALOKASIAN ............(PASAL 11- 14)Bagian KesatuPengalokasian dana Desa Setiap Kab./KotaBagian KeduaPengalokasian dana Desa Setiap DesaBAB IVPENYALURAN...........(PASAL 15-18)BAB VPENGGUNAAN.............(PASAL 19-23)BAB VIPELAPORAN..............(PASAL 24-25)BAB VIIPEMANTAUAN DAN EVALUASI.(PASAL 26-28)BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN..(PASAL 29-33)BAB IXKETENTUAN PENUTUP(PASAL 34)

I. PENGANGGARAN

Belanja pusat yang berbasis desa harus direalokasi untuk memenuhi kebutuhan anggaran Dana Desa;

Anggaran Dana Desa ditempatkan sebagai bagian dari belanja pusat non-K/L sebagai pos Cadangan Dana Desa;

Setelah mendapat persetujuan DPR, Cadangan Dana Desa ditetapkan menjadi Dana Desa sebagai bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Desa;*

DANA DESA DALAM POSTUR RAPBN - APBN *

SKENARIO PENGANGGARANDana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN tidak mengalami perubahan walaupun terdapat perubahan APBN. *Setelah mendapat persetujuan DPR, anggaran Cadangan Dana Desa ditetapkan menjadi Pagu Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari Transfer ke Daerah dan Desa.

II. PENGALOKASIANCatatan: sesuai dengan penjelasan UU No.6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan untuk :meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

VARIABELBOBOTKETERANGANPer Kab/KotaPer DesaJumlah Penduduk30%30%Penghitungan alokasi per kab./kota oleh Pusat menggunakan data jumlah penduduk dan angka kemiskinan dari BPS dan data luas wilayah dari Kemendagri.Perhitungan alokasi per desa oleh Kab/kota menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan Desa, berupa persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial) , dari BPSLuas Wilayah20%20%Angka Kemiskinan50%50%Tingkat Kesulitan GeografisIKKIKGData IKK per kab/kota (indeks kemahalan konstruksi) bersumber dari BPS yang digunakan dalam penghitungan DAU (data tersedia setiap tahun dan telah mencerminkan kesulitan geografis);IKG (indeks kesulitan geografis) per desa ditetapkan oleh kepala daerah, berdasarkan faktor (1)ketersediaan pelayanan dasar; (2)kondisi infrastruktur;(3) transportasi; dan (4) komunikasi desa ke kabupaten/kota.Jumlah Desa Berdasarkan Permendagri

III. PENYALURAN *Menteri Keuangan selaku BUN akan menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk alokasi per Kab/Kota;Mekanisme penyaluran sesuai mekanisme APBN untuk Transfer ke Daerah;Bupati/Walikota selaku BUD akan menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Desa untuk alokasi Per Desa.Mekanisme penyaluran sesuai mekanisme Transfer dalam APBD.

URAIANTAHAPAN PENYALURAN DDKETERANGANTAHAP ITAHAP 2TAHAP 3Proporsi40%40%20%Dasar: PMK Alokasi DDPenyaluran Dana Desa dariPUSAT KE KAB./KOTAMinggu II Bulan AprilMinggu II Bulan AgustusMinggu IIBulan NovemberPersyaratan:Perda APBD/ Perkada tentang Alokasi DD dan Laporan Realisasi Penggunaan DD tahun sebelumnyaPenyaluran Dana Desa dari KAB / KOTA KE DESA7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah7 hari kerja setelah diterima di Kas DaerahPersyaratan:APBDesa, Laporan Realisasi Penggunaan DD per semester

SPMDJADJPKRKUD PEMDATransfer/Pemindahbukuan DanaRek Kas NegaraBank Operasional IPengesahan DIPASP2DKonfirmasi Transfer Mekanisme Penyaluran Dana Desadari Pusat ke Kab/kota SPM

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.Menteri Dalam Negeri menetapkan prioritas penggunaan dana (setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian). Contoh tahun 2015 prioritas penggunaan Dana Desa untuk :Pemberdayaan masyarakat (eks. PNPM);Pembangunan dan kemasyarakatan;Sarana dan prasarana pertanian; dan lain sebagainya.Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian membuat pedoman umum kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa.Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan pedoman umum kegiatanDalam rangka pencapaian Prioritas Nasional dalam RKP, maka prinsip good governance dalam pengelolaan PNPM akan diadopsi dan tetap dijaga dalam penggunaan dana desa.Perlu pengaturan pedoman penggunaan dana desa.Perlu pendampingan atas pelaksanaan kegiatan/program berbasis desa.*IV. PENGGUNAAN

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester, dengan ketentuan:semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dansemester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.Bupati/walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya;Penyampaian laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa oleh Bupati/Walikota dilakukan setiap tahun.*

V. PELAPORAN

*VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASIHasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

SASARANPEMERINTAHPUSATPEMANTAUANPenerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana DesaPenyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKU DesaPenyampaian laporan realisasiEVALUASIPenghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; realisasi penggunaan Dana DesaBUPATI/WALIKOTAEVALUASISiLPA Dana Desa

*VII. SANKSI

BentukKabupaten / KotaDesaPenundaan PenyaluranTerlambat / tidak menyampaikan laporan.Terlambat menyampaikan Perda APBD / peraturan bupati / walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa.Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan.Menunda dana perimbangan bila terdapat keterlambatan atau ketidaktepatan penyaluran Dana Desa (atas usul Kemendagri)Terlambat / tidak menyampaikan APB Desa.Terlambat / tidak menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa.Pengurangan PenyaluranPenggunaan tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat desa yang dikenakan sanksi administratif.Dikenakan sanksi administratif akibat SILPA tidak wajar :Tidak sesuai dengan prioritas penggunaan;Tidak sesuai dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis;penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

*Terima Kasih

*******