bahan rapat kerja kejaksaan ri tahun 2017 · pdf filehari besar islam: idul fitri, halal bi...
TRANSCRIPT
BAHAN RAPAT KERJA KEJAKSAAN RI TAHUN 2017
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
____________________________________________________________________
1. BIRO PERENCANAAN
Data capaian kinerja Biro Perencanaan periode bulan Januari s.d. November
2017 sebagai berikut:
- Melaksanakan Sosialisasi Pengumpulan dan Pengelolaan Data
Perencanaan yang berhubungan dengan Penyusunan Rencana Program
Kerja, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana, Sarana dan
Prasarana Kejaksaan RI pada 14 (empat belas) Kejaksaan Tinggi : Kejati
Sumatera Utara, Kejati Sumatera Barat, Kejati Riau, Kejati Sumatera
Selatan, Kejati DI Yogyakarta, Kejati Sulawesi Tengah, Kejati Kalimantan
Selatan, Kejati Sulawesi Tenggara, Kejati Bali, Kejati Nusa Tenggara Barat,
Kejati Papua, Kejati Banten, Kejati Kalimantan Tengah, dan Kejati Nusa
Tenggara Timur.
- Menyusun Buku Laporan Tahunan Kejaksaaan RI Tahun 2016.
- Menyusun Buku Profil Kejaksaan RI Tahun 2016.
- Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan LPSE Satker
Dukungan Layanan LPSE.
- Melaksanakan dukungan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE).
- Melaksanakan Sosialisasi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L)
dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan RI Tahun 2018.
- Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan program pembangunan
serta penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2017 dan 2018.
- Melaksanakan Sosialisasi Penyempurnaan Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran yang meliputi sosialisasi Anggaran Tahun 2017 dan inventarisasi
kebutuhan Satuan Kerja daerah pada 12 (dua belas) Kejaksaan Tinggi :
Kejati Nusa Tenggara Timur, Kejati Sulawesi Tengah, Kejati Kalimantan
Selatan, Kejati Sumatera Selatan, Kejati Sulawesi Selatan, Kejati Papua,
Kejati Gorontalo, Kejati Bali, Kejati Riau, Kejati Sumatera barat, Kejati Jawa
Timur, dan Kejati Kepulauan Riau.
- Menyusun Buku Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2017.
- Menyusun pagu indikatif Tahun Anggaran 2018.
- Menyusun pagu anggaran 2018 dan alokasi anggaran 2018.
- Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait perencanaan dan penganggaran
dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- Menyelesaikan penyusunan APBNP Kejaksaan RI Tahun 2017.
2
- Melaksanakan penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2018.
- Mengikuti Trilateral Meeting dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
- Melaksanakan penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga.
- Melaksanakan sosialisasi aplikasi e-Monev (e-Monev Kementerian
Keuangan, e-Monev Bappenas, SISMONTEPRA, dan e-Lakip) pada 13
(tiga belas) Kejaksaan Tinggi : Kejati Bengkulu, Kejati Kepulauan Riau,
Kejati Sumatera Utara, Kejati Jawa Timur, Kejati Bali, Kejati Jawa Tengah,
Kejati Bangka Belitung, Kejati Yogyakarta, Kejati Aceh, Kejati Lampung,
Kejati Nusa Tenggara Timur, dan Kejati Jambi.
- Menyusun Laporan Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2016.
- Menyusun Perjanjian Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2017.
- Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi internal dan eksternal
Kejaksaan Agung dalam hal Monitoring dan Evaluasi kinerja dan anggaran;
- Melaksanakan monitoring partisipasi dan capaian kinerja Satuan Kerja pada
Kejaksaan RI melalui aplikasi e-Monev Kementerian Keuangan (SMART)
dan aplikasi e-Monev Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Melaksanakan Sosialisasi bagi operator Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia
guna mengoptimalkan pelaporan kinerja dan anggaran melalui aplikasi e-
Monev dengan sasaran operator Kejaksaan Tinggi dapat meneruskan
sosialisasi tersebut pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri dan Cabang
Kejaksaan Negeri di wilayahnya.
- Menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-X-086/C/Cr.4/03/2017
tentang Tim Analisa Kebutuhan Pengembangan Organisasi Kejaksaan RI
Tahun 2017.
- Menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-X-437/C/Cr.4/07/2017
tentang Tim Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI Tahun 2017.
- Menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan 9 (sembilan)
Kejaksaan Negeri, yaitu : Kejari Teluk Bintuni, Kejari Ogan Ilir, Kejari Seram
Bagian Timur, Kejari Subulussalam, Kejari Maluku Barat Daya, Kejari
Pringsewu, Kejari Tangerang Selatan, Kejari Bintan dan Kejari Badung.
- Melakukan pengumpulan data dalam rangka pengajuan usul pembentukan
Kejaksaan Negeri Baru dan usul peningkatan Kelas/Tipe Kejaksaan Negeri
dari Tipe B menjadi Tipe A.
- Menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017
tanggal 27 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia.
3
- Menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-042/A/JA/02/2017
Tentang Pembentukan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan
Republik Indonesia Tahun 2017.
- Menerbitkan Keputusan Wakil Jaksa Agung Nomor: KEP-I-
004/B/WJA/02/2017 tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi
Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017.
- Menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-027/A/JA/01/2017
Tentang Tim Pelaksana Aksi Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Kejaksaan RI Tahun 2017-
2019;
- Terbitnya Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-028/A/JA/01/2017 tentang
Tim Pelaksana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kejaksaan
RI Tahun 2017.
- Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi dan
sosialisasi Road Map pada 6 (enam) Kejaksaan Tinggi : Kejati Nusa
Tenggara Barat, Kejati Banten, Kejati Kalimantan Tengah dan Kejati
Sumatera Selatan, Kejati Bengkulu, Kejati Sulawesi Utara, dan Kejati
Kepulauan Riau.
- Menyelesaikan laporan RAN Aksi PPK Tahun 2017 untuk ukuran B-03.
- Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan RAN Aksi HAM Tahun 2017.
- Meningkatnya nilai hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan RI yang dilaksanakan
oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dari 60.53 (”B”) pada Tahun 2015 menjadi 64.75 (”B”) pada tahun
2016 untuk nilai hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi. Sedangkan untuk nilai
hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari 50.02 (”CC”)
pada Tahun 2015 menjadi 61.1 (”B”) pada Tahun 2016.
- Menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-I-05/B/WJA/05/2017
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-
undangan Kejaksaan RI.
- Menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-I-06/B/WJA/05/2017
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Organisasi
Kejaksaan RI.
- Menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-I-07/B/WJA/05/2017
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Kejaksaan RI.
- Menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-I-08/B/WJA/05/2017
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen
Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Kejaksaan RI.
4
- Menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-I-09/B/WJA/05/2017
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan
Kejaksaan RI.
- Menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-I-10/B/WJA/05/2017
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Pelayanan
Publik Kejaksaan RI.
- Menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-I-488/A/JA/09/2017
tentang Pembentukan Tim Analisi Jabatan dan Evaluasi Jabatan Kejaksaan
RI.
- Menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-I-12/B/WJA/10/2017
tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) Kejaksaan RI.
- Melakukan penyesuaian kelas jabatan tunjangan kinerja bagi pegawai di
lingkungan Kejaksaan RI.
- Melaksanakan lomba Inovasi Pelayanan Publik yang kemudian dinilai oleh
Kemenpan RB.
- Menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-614/A/JA/10/2017
tentang Penetapan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional
Pegawai di Lingkungan Kejaksaan R.I.
2. BIRO UMUM
Kepala Bagian Tata Usaha Umum Dan Pimpinan
Capaian Kinerja Tahun 2017
- Telah melaksanakan penatausahaan surat-menyurat umum baik menerima,
mengagendakan surat-surat yang masuk ke Kejaksaaan Agung RI dan
mendistribusikan kealamat yang dituju serta melaksanakan pengiriman
surat-surat dinas Kejaksaan Agung RI.
- Mengelola, menata dan merawat arsip-arsip inaktif di depo arsip Bagian
Tata Usaha Umum dan Pimpinan Biro Umum.
- Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan pimpinan yaitu pada
Jaksa Agung RI, Wakil Jaksa Agung RI dan Staf Ahli Jaksa Agung RI.
Memberikan pelayanan penggandaan naskah-naskah dinas dan
mendistribusikannya pada unit-unit kerja sesuai yang dibutuhkan.
Kendala/Hambatan
- Perlu adanya Perubahan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-
002/A/J.A/08/2000 tanggal 9 Agustus 2000 tentangKode Surat Menyurat
dilingkungan Kejaksaan RI sebagaimana telah ditambah dengan SE-
005/A/J.A/05/2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang Penambahan Nomor Kode
Surat Menyurat dilingkungan Kejaksaan RI dikarenakan telah terbitnya
5
Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tahun 2017.
Tentang Organisasidan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Perlu adanya penyempurnaan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor :
KEP-080/J.A/5/1975 tanggal 14 Mei 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kearsipan dalam Lingkungan Kejaksaan RI dikarenakan telah
terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan.
- Tidak adanya tenaga Arsiparis yang dapat mengelola kearsipan Kejaksaan
Agung sesuai standar Arsip Nasional, Kurangnya Saranapra sarana
ketatausahaan serta fasilitas pendukung kegiatan ketatausahaan.
Pengadaan sarana pendukung (computer dan printer) sangat mendukung
kinerja.
Kepala Bagian Bina Kesejahteraan
Capaian Kinerja Tahun 2017
- Pelaksanaan Kegiatan Pengajian Senin/Kebaktian Senin dan Peringatan
hari besar Islam: Idul Fitri, Halal Bi Halal, Idul Adha.
- Mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqoh, hewan qurban serta
menyalurkannya kepada yang berhak, dan Melakukan Kegiatan Prosesi
Pemakaman.
- Menyediakan rohaniwan/jurusumpah dalam acara pelantikan/penyumpahan
jabatan Pejabat Kejaksaan RI.
- Melayani pemeriksaan kesehatan Pegawai Kejaksaan RI. Dan keluarga di
Poliklini kejaksaan Agung RI dan Mengadakan Senam Kesegaran Jasmani
setiap hariJ um’at
- Melayani pembuatan kartu ASKES para pegawai Kejaksaan RI. sebanyak
140 (seratus empat puluh) orang .
Kendala/hambatan
Kurangnya pegawai yang bertugas sehingga akan menunjang kinerja para
pegawai.
Tidak adanya SDM Lulusan Agama untuk menunjang kinerja di Sub Bagian
Rohani seperti yang menguasai ceramah agama, khutbah, yang siap
menjadi Imam Shalat di Masjid dll.
Masih kurangnya minat para Pegawai untuk mengikuti kegiatan Pengajian
Senin Pagi.
Adanya kendala pada Prosesi Pemakaman bagi yang Purna Adhyaksa
yang pengaturan pelaksanaannya tidak diatur dalam Perja sebagaimana
Pegawai yang masih aktif.
6
Masih kurangnya perawat gigi dan analis laboratorium di pusat kesehatan
(Poliklinik Kejaksaan Agung RI).
Belum ada pengkajian ulang untuk proses Poliklinik Kejaksaan Agung RI
menjadi Klinik Pratama (PPK tingkat I BPJS).
Belum berjalannya informasi system informasi klinik dan apotek dengan
lancer.
Kurangnya SDM untuk menunjang kegiatan-kegiatan di bagian Kerohanian
maupun Kesejahteraan dan Sosial Pegawai Pegawai, sehingga dapat
menghambat kelancaran kinerja yang diharapkan oleh pimpinan.
Kepala Bagian Keamanan Dalam
Capaian Kinerja Tahun 2017
Menyelenggarakan semua bentuk upacara termasuk tata cara dan tata
tempat atau ruangan baik di dalam maupun di lapangan.
Menyelenggarakan tata cara keprotokolan penerimaan tamu Utama (VIP)
dari dalam dan luar negeri dalampenyelenggaraan rapat-rapat atau
pertemuan pertemuan Jaksa Agung.
Mengatur dan mempersiapkan segala sarana dan perlengkapan untuk
kepentingan perjalanan dinas Jaksa Agung, mengatur dan menjemput
Jaksa Agung pada waktu bepergian dan setibanya dari perjalanan dinas.
Menyelenggarakan pengiriman undangan-undangan, kartu ucapan,
karangan bunga, dan lain lain yang berhubungan dengan keprotokolan
dari Jaksa Agung RI untuk pejabat-pejabat VIP dan pejabat-pejabat
lainnya.
Pengamanan jalur setiap kegiatan Jaksa Agung menuju Kantor atau
kegiatan di suatu tempat dilakukan. Dan Pengamanan dilingkungan
Kejaksaan Agung RI dan rumah-rumah Pejabat tertentu sudah
dilaksanakan dengan baik.
Kerjasama dengan instansi atau Aparat Keamanan juga sudah
dilaksanakan, khususnya apabila terjadi unjuk rasa.
Menertibkan pemakaian GAMJAK kepada pegawai Kejaksaan Agung R.I.
Melaksanakan Pengamanan dan penyelenggaraan RUTAN Salemba
Cabang Kejaksaan Agung RI
7
Kendala/hambatan
Kurangnya jumlah personil kamdal sehingga berkurangnya profesionalisme
dan proporsional kerja seluruh anggota Keamanan Dalam meliputi
Pelatihan dan pembelajaran mengenai materi prosedur dan mekanisme
pengamanan Personil, Aset dan Surat, menempatkan personil sesuai
tugas, keahlian dan kewenangan.
Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pekerjaan
antara lain :
Tidak berfungsinya Gate Scaner.
Alat Pendeteksi untuk pengunjung rutan.
CCTV guna pengawasan lingkungan kantor dan rutan.
Mobil Patroli Keamanan Dalam.
Sarana Komunikasi (Handy Talky)
Kepala Bagian Rumah Tangga
Capaian Kinerja Tahun 2017
Belanja Langganan Listrik untuk tahun anggaran 2017 biaya langganan
daya dan jasa untuk Kejagung dan Ceger di rasa mencukupi.
Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris kantor untuk tahun anggaran 2017
mengalami kekurangan anggaran dikarenakan banyaknya permintaan
perbaikan barang inventaris tersebut dan mesin foto copy dan finger print
kedalam POK mata anggaran inventaris kantor meningkat biayanya yang
sangat besar.
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Barang Inventaris kantor
(Mekanikal Elektrikal) Untuk tahun anggaran 2017 mengalami kekurangan
anggaran dikarenakan banyaknya permintaan untuk perbaikan peralatan
dan mesin, banyaknya permintaan lampu-lampu, perbaikan instalasi mesin
dan instalasi listrik.
Jamuan Delegasi DN/LN untuk tahun anggaran 2017 mengalami
kekurangan anggaran.
Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Ceger Untuk tahun anggaran 2017
perawatan dan pemeliharaan barang inventaris berjalan kantor cukup
karena sarana peralatan kerja belum cukup maksimal.
Biaya Pemeliharaan Peralatandan Mesin Barang Inventaris Cege Untuk
tahun anggaran 2017 mengalami kekurangan anggaran untuk pemeliharaan
dikarenakan banyaknya perbaikan peralatan dan mesin beserta
penggantian suku cadang atau penggantian spare part, banyaknya
8
penggantian lampu-lampu, perbaikan instalasi mesin, instalasi listrik dan
perbaikan Pompa” air bersih dan Pompa Danau.
Kendala/Hambatan
Kurangnya alokasi dana untuk anggaran tahun 2018 agar anggaran dana
langganan daya dan jasa listrik dan di tambah Anggaran tahun 2018 agar
mencukupi permintaan perbaikan barang inventaris kantor.Agar belanja
pemeliharaan peralatan dan mesin tahun anggaran 2018 ditambah.
Untuk lampu-lampu yang seharusnya diadakan oleh Biro Perlengkapan dan
Biro Umum sebagai pelaksananya dari tahun 2017 sudah tidak disediakan.
Tidak disediakan Anggaran tersendiri dalam pengisian Solar Genset dan
dana Anggaran perlengkapan dan dekorasi bedrof untuk acara rapat-rapat
dinas di sediakan tersendiri.
Biaya Pemeliharaan Gedung kantor Usia bangunan/gedung sudah cukup
tua, komponen-komponen bangunan banyak yang rusak dan penyesuaian
dengan kebutuhan saat ini (perlu penambahan ruang kerja pembaharuan
struktur organisasi) dan Tanaman taman banyak yang sudah tua, perlu
diremajakan tanaman dan border border tanaman
Perbaikan kerusakan terhadap rumah dinas jabatan dilaksanakan tidak
maksimal.
Di adakan tambahan tenaga seperti yang di uraikan.
3. BIRO KEPEGAWAIAN
- Pelaksanaan Hasil Rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2016
Bahwa hasil rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2016 bidang
Pembinaan khususnya yang terkait Biro Kepegawaian secara garis besar
adalah terkait adalah peningkatan kualitas SDM Kejaksaan, penyiapan
SDM, dan peningkatan jumlah jabatan fungsional lainnya. Peningkatan
SDM tersebut telah dilaksanakan melalui serangkaian diklat, baik diklat
struktural, fungsional maupun teknis. Selain itu, saat ini sedang
dilaksanakan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB) di
lingkungan Kejaksaan RI oleh pihak ketiga (konsultan). Tujuan ABK dan
ANJAB adalah dalam rangka penataan/penyempurnaan struktur organisasi,
sistem dan prosedur kerja dan penyusunan rencana kebutuhan riil pegawai
sesuai beban kerja. Peningkatan jumlah jabatan fungsional dilaksanakan
melalui diklat jabatan fungsional dan pengangkatan pertama dalam jabatan
fungsional.
- Pencapaian dan evaluasi program selama 3 (tiga) tahun (2015-2017)
Pencapaian program yang telah dilaksanakan secara garis besar meliputi
penyajian data kepegawaian secara riil baik melalui pembuatan Sistem
9
Geografis Kepegawaian maupun melalui updating Daftar Urutan
Kepangkatan (DUK). Selain itu, peningkatan kualitas SDM Kejaksaan RI
dilaksanakan melalui serangkaian diklat yang telah terjadwal baik diklat
struktural, fungsional, dan teknis. Peningkatan kualitas SDM tersebut juga
dibarengi dengan program mutasi dan promosisesuai kebutuhan organisasi.
- Target Pencapaian (business plan) untuk 2 (dua) tahun kedepan
Peningkatan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat sasaran, dan tidak
bertele-tele melalui pengisian jabatan struktural eselon V dan penambahan
beberapa jabatan lain sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-
006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
RI.Pengisian jabatan struktural eselon 5 dan penambahan beberapa
jabatan laintersebut juga bermaksud agar organisasi Kejaksaan RI dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ekspeksi atau harapan
masyarakat serta organisasi dapat berjalan secara lebih efektif, efisien dan
eksis sesuai perkembangan jaman. Peningkatan SDM juga dibarengi
dengan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui peningkatan kelas
(grade) jabatan tunjangan kinerja dan kerjasama antara Kejaksaan RI
dengan KPK dan Bappenas dalam rangka mendorong peningkatan gaji
aparat penegak hukum Kejaksaan yang sebisa mungkin disamakan dengan
KPK. Selain itu peningkatan SDM juga dibarengi dengan penataan arsip
pegawai melalui digitalisasi sehingga mampu menyajikan data pegawai
yang update dan valid.Hasil penyusunan ABK dan ANJAB yang saat ini
sedang dilaksanakan diharapkan dapat dijadikan sebagai regulasi dalam
rangka sebagai pedoman (guidance) pendistribusian/mutasi pegawai.
4. BIRO KEUANGAN
Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Kejaksaan RI
1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
NO TAHUN PAGU DIPA REALISASI %
1 2014 Rp3.578.527.102.000 Rp3.318.856.438.703 92,74%
2 2015 Rp5.067.708.915.000 Rp4.556.368.429.922 89,91%
3 2016 Rp5.293.717.658.000 Rp4.290.513.995.793 81,05%
4 s.d 27
November
2017
Rp5.496.343.950.000 Rp3.565.907.176.623 64,88%
10
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
NO TAHUN ESTIMASI REALISASI %
1 2014 Rp111.576.125.702 Rp3.501.036.329.795 3137,80%
2 2015 Rp154.160.202.010 Rp 787.247.983.205 510,67%
3 2016 Rp197.787.051.775 Rp1.992.896.821.614 1007,60%
4 s.d 27
November
2017
Rp324.796.984.625 Rp 855.092.467.330 263,27%
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kejaksaan RI
NO TAHUN OPINI
1 2014 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2 2015 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3 2016 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Catatan:
Pemberian opini atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2016 adalah
kewajaran dalam semua hal yang material. Namun demikian opini WTP bukan
berarti Kejaksaan RI terbebas dari kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
maupun dari permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-
undangan.
Hal yang harus diperhatikan untuk kinerja keuangan yang akan datang:
- Penguatan SDM dalam pengelolaan keuangan melalui Diklat Bendahara dan
Aparat Pengawas Internal Pemerintah memalui Diklat Auditor serta penguatan
tata kelola keuangan.
- Meningkatkan sinergi dengan Bidang Teknis terkait pertanggungjawaban
keuangan, piutang uang pengganti, piutang denda dan biaya perkara
pelanggaran lalu lintas, denda non tilang, pengelolaan rekening, barang sitaan
dan barang rampasan serta dengan Bidang Pengawasan pelaksanaan reviu
atas Laporan Keuangan baik di daerah maupun di tingkat pusat dan
penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
- Meningkatkan ketertiban pelaksanaan anggaran terkait belanja barang dan
belanja modal yang menghasilkan persediaan dan asset tetap sesuai dengan
penganggaran dan ketentuan yang berlaku.
11
5. BIRO PERLENGKAPAN
- Menyampaikan Laporan Barang Milik Negara Semester 1 Tahunan Audited
2017 secara akrual.
- Memverifikasi BMN dari Satker Kejaksaan Agung R.I ke Satker baru
dilingkungan Kejaksaan Agung R.I.
- Melaksanakan rekon semester 1 dengan Kementerian Keuangan R.I.
- Melakukan persiapan reval yang dilaksanakan disemua satker Kejaksaan
Tinggi.
- Menginventarisir data-data penghunian rumah Jabatan.
- Telah melaksanakan SosiaIisasi Aplikasi Penggelolaan BMN terbaru yaitu
SIMAN untuk persiapan RKBMN 2017.
- Melakukan penyusunan RKBMN Kejaksaan Agung R.I. dan perencanaan
RKBMN Eselon 1.
- Telah selesai program penyusunan data pegawai Kejaksaan R.I untuk
pengadaan Alat Perlengkapan Pegawai (APP), tahun 2017.
- Aset Tetap Kejaksaan Agung RI yang telah ditetapkan Status
Pengunaannya dari bulan Juli sampai dengan September tahun 2017
sebesar Rp 359.173.828.743.-
- Terlaksana lelang pengadaan Alat Perlengkapan Pegawai (APP) tahun
anggaran 2017 untuk pegawai Kejaksaan Agung R.I dan Kejati seluruh
Indonesia.
- Terlaksana Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Perlengkapan untuk
periode bulan Juli sampai dengan bulan September 2017 dengan baik.
- Terlaksana pemenuhan keperluan pokok Pegawai di Kejaksaan Agung R.I.
dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2017 dengan baik.
- Terlaksana penerimaan dan pendistribusian buku kerja Kejaksaan R.I tahun
2017 untuk satuan kerja (satker) Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi
seluruh Indonesia.
- Telah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari bulan Juli sampai
dengan bulan September 2017 untuk barang dan jasa sebanyak 68 SPK.
- Berkoordinasi dalam urusan Penghapusan/lelang dengan KPKNL/DJKN
dan Instansi terkait untuk pemeriksaan teknis kondisi Kendaraan yang akan
dihapus serta proses.
12
- Terlaksana Penghapusan BMN dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
dengan menerbitkan Surat Keputusan BMN sebanyak 18 surat ke satuan
kerja (satker) Kejaksaan R.1.
- Terlaksana persetujuan penjualan BMN dilingkungan Kejaksaan R.I dengan
menerbitkan Surat Persetujuan Penjualan BMN sebanyak 30 surat ke
satuan kerja (satker) Kejaksaan R.I.
- Terlaksana Lelang Kendaraan Bus Angkutan pegawai Kejaksaan Agung
R.I. di KPKNL Jakarta II.
- Terlaksana Lelang Kendaraan Operasional Roda 4 Kejaksaan Agung R.I.
Tahun 2017 dilingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
6. BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI
Bagian Rancangan Dan Pertimbangan Hukum
- Nota kesepahaman / MOU :
- Nota kesepahaman / Mou yang telah selesai ditandatangani 103
(seratus tiga) berkas (dengan perincian 68 MOU dan 35 PKS);
- Nota kesepahaman / MOU yang masih dalam tahap pembahasan 7
(tujuh) berkas
- Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) :
- Pelaksanaan FGD : 1 (satu) kegiatan
- Pelaksanaan seminar nasional : 4 (empat) kegiatan
- Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan :
- Peraturan Jaksa Agung :
a. Telah selesai ditandatangani dan diundangkan sejumlah 6 (enam)
b. Sedang dalam pembahasan sejumlah 3 (tiga)
- Keikutsertaan dalam pembahasan rancangan perundang-undangan di
tingkat pemerintah (antar Kementerian) maupun DPR RI yang memiliki
kepentingan strategi bagi menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
kejaksaan, meliputi:
a. RUU : 12 (dua belas) pembahasan
b. RPP : 12 (dua belas) pembahasan
c. RPerpres : 6 (enam) pembahasan
- Usulan regulasi dari kejaksaan :
a. RPP : 1 (satu) pembahasan
b. RPerpres : 6 (enam) pembahasan
13
Bagian kerja sama hukum luar negeri
- Memfasilitasi kegiatan kerjasama kekonsuleran dan pelatihan antara negara
Indonesia Dan Inggris, Australia, Denmark, Korea Selatan, Thailand,
Hongkong, Iran, Riyadh, Filipina serta negara-negara Asia Tenggara
sebanyak 30 (tigapuluh) kegiatan.
- Mengikuti kegiatan Organisasi Internasional dan Penyusunan Perjanjian
Internasional Antara Indonesia Dan Myanmar, Timor Leste, Thailand,
Filipina, Iran, Australia, Uni Emirat Arab, Singapura, Ekuador, RRC, Swiss,
Rusia, I-AIPJ, IAP (International Association Of Procecutors) Serta PBB
sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kegiatan.
- Pelaksanaan kegiatan Ekstradisi Dan Bantuan Hukum Timbal Balik antara
Indonesia Dan Singapura, Jepang, Belanda, India, Republik Ceko, Jerman,
Malaysia, Fiji, NCB Interpol Serta Australia sebanyak : 12 (dua belas)
kegiatan.
- Memprakarsai Rancangan Peraturan Jaksa Agung RI tentang S.O.P di
bidang Ekstradisi.
BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM
- Melakukan pengadaan buku perpustakaandan/atau bahan-bahan pustaka
lainnya berupa buku-buku hukum dan non hukum, peraturan perundang-
undangan baik produk hukum internal Kejaksaan maupun peraturan
perundangan umum, referensi, majalah hukum, jurnal, dan bahan-bahan
pustaka lainnya, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kelengkapan
koleksi bahan-bahan pustaka yang dimiliki, agar dapat menarik minat baca
para pegawai, guna membantu/mendorong peningkatan wawasan
/pengetahuan bagi SDM Kejaksaan RI dalam menunjang pelaksanaan
tugas-tugas kedinasan.
- Pada tahun 2017 (Januari-November 2017) ini telah ada penambahan
kelengkapan jumlah koleksi bahan-bahan pustaka, kurang lebih sebanyak
1.612 eksemplar, dan dari jumlah tersebut telah disumbangkan sebanyak
450 eksemplar untuk perpustakaan unit di tingkat Kejaksaan Tinggi dan
Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia (masing-masing diberikan 2 judul
buku).
- Menyebarluaskan informasi produk-produk hukum internal Kejaksaan RI
dan eksternal berupa peraturan perundang-undangan/dokumentasi hukum
yang merupakan terbitan terbaru peraturan perundang-undangan yang
telah diterima dari berbagai instansi pemerintah (penyebarluasan informasi
terutama di lingkungan Kejaksaan RI).
14
- Melakukan penghimpunan dan penggandaan/pencetakan peraturan yang
berkaitan dengan perpustakaan sebanyak 500 eksemplar untuk
disumbangkan kepada perpustakaan unit di Kejaksaan Tinggi dan
Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
- Menjalin kerjasama atau koordinasi antar-instansi pemerintah tentang
pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi hukum/peraturan perundang-
undangan, antara lain dengan Perpustakaan Nasional RI, Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan perpustakaan instansi terkait
lainnya.
- Melakukan studi banding tentang penataan dan pengelolaan perpustakaan
di berbagai perpustakaan instansi pemerintah, untuk pengembangan
kemajuan perpustakaan di lingkungan Kejaksaan RI.
- Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan jasa pustaka,
perbaikan sarana dan kelengkapan perpustakaan agar semakin baik dan
lengkap sesuai kebutuhan pemustaka.
- Melakukan koordinasi dengan Pusdaskrimti untuk
perbaikan/penyempurnaan program aplikasi SIMKARI perpustakaan secara
online di lingkungan Kejaksaan RI.
- Membantu menyediakan sarana Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (SJDIH) melalui jaringan internet/website Kejaksaan
(menu produk hukum) dan jaringan intranet/Portal Kejaksaan RI.
Bekerjasama dengan Pusdaskrimti
- Melakukan pemantauan dan penyuluhan/bimbingan teknis sistem
pengelolaan perpustakaan dan penerapan penggunaan program aplikasi
SIMKARI Perpustakaan, kepada para pengelola perpustakaan unit
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di daerah. Pada tahun 2017 ini
disediakan anggaran dinas (DIPA) untuk 3(tiga) kali pelaksanaan kegiatan
kerja Bimbingan Teknis tersebut, dan telah dilaksanakan di Kejaksaan
Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
- Melaksanakan perawatan bahan-bahan pustaka secara rutin dengan
penggunaan kapur barus, dan secara berkala dengan cara difumigasi
(pembasmian hama secara khusus), agar buku-buku perpustakaan dan
dokumentasi hukum dapat tetap terpelihara dengan baik dan dapat
didayagunakan dalam jangka waktu yang cukup lama sesuai yang
diharapkan.
- Menyebarluaskan informasi dan mengkoordinir serah simpan karya cetak
dan karya rekam (KCKR) sebagai koleksi nasional sesuai amanat Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan
15
Karya Rekam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990, di lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia.
7. KAPUS LITBANG
Data Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan
Pengembangan periode Bulan Januari s.d Nopember 2017 dengan rincian
sebagai berikut :
Kegiatan yang telah dijalankan Puslitbang sepanjang tahun 2017 :
1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Puslitbang di Tahun Anggaran 2017
dilakukan di 20 (dua puluh) Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi di Indonesia
sebagai daerah sample dengan judul sebagai berikut:
- Penguatan Terhadap Efektifitas Tugas dan Wewenang TP4 Sebagai
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
- Optimalisasi Peras Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung
Dalam Mendorong Satker Wilayah Untuk Melaksanakan Pemulihan
Aset.
- Optimalissasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Pasal 102
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran
Kepercayaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan
Ketrentaman Umum.
2. Penelitian Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
Penanganan Perkara oleh Kejaksaan RI ke Wilayah Hukum Kejaksaan
Seluruh Indonesia dengan mengirimkan kuisioner dan sebanyak 12
Kejaksaan Tinggi telah mengembalikan kembali kuisioner tersebut antara
lain :
- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
- Kejaksaan Tinggi Maluk.;
- Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.
- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
- Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
- Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- Kejaksaan Tinggi Bali.
- Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- Kejaksaan Tinggi Aceh.
- Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
- Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
16
3. Penelitian tambahan dengan judul “Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Tilang oleh Kejaksaan RI di 5 Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.
4. Kegiatan Pengkajian yang telah di lakukan Puslitbang sampai bulan
Oktober 2017 sudah sampai pada tahap penyelesaian. Pengkajian tersebut
mencakup :
- Status Retensi (Jangka Waktu Penyimpanan) Arsip Tetap/Abadi Pada
Manajemen Kearsipan Kejaksaan RI Bidang Tindak Pidana Umum.
- Peran Visum Et Repertum Dalam Pengungkapan Tindak Pidana.
- CCTV Sebagai Alat Bukti Pengungkap Tindak Pidana.
5. Kegiatan Pengembangan mencakup pelaksanaan Focus Group Discussion
(FGD) tentang “PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Cara Penanganan
Tindak Pidana Oleh Korporasi Terkait Dengan Eksistensi Kejaksaan.
6. Kegiatan pengembangan mencakup pelaksanaan Workshop yang
dilaksanakan dari hari Senin-Jumat tanggal 20 sampai 25 Nopember tahun
2017 di Cisarua, Bogor dengan tema “Bimbingan Teknis Penyusunan
Rancangan Undang-Undang” dan “Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis
Ilmiah”.
8. KAPUS DASKRIMTI
REKOMENDASI RAKER TAHUN 2016
1. Diterbitkannya Perja tentang Tata Kelola dan Pengembangan TI, termasuk
pembentukan Steering Committee
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
a. Pembentukan IT Steering Commitee belum dilaksanakan karena pada
tahun 2017 terdapat banyak kegiatan di luar Pusdaskrimti yang
menyita waktu cukup banyak dan melibatkan beberapa pegawai Pusat
Daskrimti, antara lain :
- Pengembangan sistem informasi Tilang (E-tilang) yang
terintegrasi dengan Kepolisian dan BRI.
- Ikut serta sebagai Tim Teknis dalam Sosialisasi dan pelatihan E-
tilang ke beberapa Kejati dan Kejari.
- Penyempurnaan Aplikasi Rekruitment Pegawai Kejaksaan Tahun
2017, termasuk pengelolaan Database peserta yang dilakukan
oleh Staf Pusdaskrimti.
b. Pembentukan Tim Pengelola TIK di Pusat Daskrimti, meliputi : Tim
Aplikasi, Tim Monitoring hardware dan jaringan, Tim Pengelola
Database, namun pembentukan Tim ini melalui Surat Perintah Kapus
Daskrimti bukan melalui Perja.
17
c. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka
Pembentukan Helpdesk TI di 4 Kejati dalam rangka mendukung
implementasi Pilot project CMS.
PERMASALAHAN
- Pegawai Staf Pusdaskrimti yang berpendidikan D3 TI sebanyak 16
orang dan S1 TI berjumlah 2 orang yang bertugas mengelola Aplikasi,
database, hardware dan jaringan untuk melayani seluruh satker di
Kejagung, Badiklat, 31 Kejati dan 418 Kejari.
Kondisi ini mengharuskan setiap pegawai mempunyai beban tugas
rangkap dan tumpang tindih akibatnya tidak fokus pada satu
pekerjaan, sehingga hasilnya tidak maksimal.
- Pegawai yang berpendidikan S1/D3 Teknologi informasi masih
sangat terbatas dan di beberapa Satker ada staf lulusan D3
Komputer ditugaskan diluar pengelolaan TIK
- Kaur / Kasubbag DASKRIMTI di Kejati dan Kejari sebagian besar
dijabat oleh pegawai non TI sehingga tidak mempunyai kapasitas
sebagai Helpdesk permasalahan TI.
PEMECAHAN MASALAH
- Pembentukan IT Steering Commitee akan melibatkan konsultan yang
mempunyai pengalaman dalam pembentukan IT Steering Commitee
di instansi / lembaga pemerintah.
- Perlu dilakukan penambahan Pegawai Pusdaskrimti yang
berpendidikan D3 TI minimal menjadi 45 orang atau 10% dari total
Satker yang harus dilayani dan S1 TI minimal menjadi 10 orang
dengan cara : rekruitmen pegawai berpedidikan S1/D3 dengan
kualifikasi sebagai Analys dan programmer.
- Setiap usulan pindah oleh staf Pusdaskrimti dengan alasan apapun
agar tidak diproses / tidak dikabulkan, sehingga staf IT di Pusdaskrimti
tidak semakin berkurang.
Kaur / Kasubbag DASKRIMTI di Kejati dan Kejari dijabat oleh Pegawai
berpendidikan S1/D3 Teknologi Informasi.
2. Penetapan standarisasi menggunakan aplikasi TI di Kejati Jabar dan
mengembangkan CMS Pidum, pidsus, intel dan Datun serta otomatisasi
manajemen sistem dalam pengawasan pengelolaan kepegawaian,
keuangan dan Badan Diklat.
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
a. Mengembangkan Case Management System (CMS) sesuai dengan
bisnis proses bidang PIDUM, PIDSUS, DATUN dan PENGAWASAN.
18
Aplikasi CMS ini dapat berfungsi sebagai tools yang dapat menghasilkan dokumen/surat yang perlukan dalam penanganan perkara. Saat ini progress pengembangan CMS :
- CMS Pidum (Pratut - uheksi)
- CMS Pidsus (Penyidikan)
- CMS Pengawasan (Inspeksi kasus)
- CMS Datun (Permohonan Bankum Perdata -Putusan PN Tk.I)
Pada Tahun 2017 CMS PIDUM akan diimplementasikan di 9 Kejati dan 11 Kejari.
b. Aplikasi otomasi kantor (pengelolaan surat masuk) telah diterapkan di
Pusat Daskrimti, namun belum dikembangkan untuk unit kerja lain.
c. Pembangunan E-PNBP telah selesai dan diperguna-kan untuk
pelaporan PNBP di Kejati dan Kejari.
d. Pengembangan Dashboard Pimpinan sesuai permintaan Bagian
Umum Biro Kepegawaian.
e. Pengembangan Sistem Informasi Presensi untuk menitoring absensi
pegawai Kejaksaan sesuai permintaan bidang Pengawasan
PERMASALAHAN
- Berdasarkan hasil evaluasi Pengembangan Aplikasi CMS yang
dikembangkan Tahun 2015 terdapat permasalahan mendasar
terhadap struktur data yang dikembangkan oleh Konsultan, sehingga
perlu dilakukan perubahan total terhadap CMS PIDUM, PIDSUS dan
WAS.
- Pengembangan 4 CMS dirasa cukup banyak (tidak fokus pada salah
satu CMS) dan tidak seimbang dengan jumlah staf TI Pusat Daskrimti
yang bertugas mendampingi konsultan dalam mengembangkan CMS
(sebagaimana telah diuraikan dalam permasalahan 2.1.diatas),
sehingga pengembangan CMS menjadi terhambat.
- Terdapat beberapa alur proses yang ditetapkan dalam SOP tidak
sama dengan fakta dilapangan, sehingga perlu waktu untuk
memastikan alur proses yang akan diterapkan dalam CMS.
PEMECAHAN MASALAH
Pengembangan CMS difokuskan untuk CMS PIDUM, sedangkan CMS
lainnya dilakukan penyempurnaan.
3. Terwujudnya Sistem Database Pemulihan Asset
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Pusdaskrimti telah melakukan koordinasi dengan PPA dalam rangka
pengembangan Database Pemulihan Asset atau aplikasi ARSSYS (Asset
Recovery Secured Data System)
Mendampingi PPA dalam pengembangan M-Asset bekerjasama dengan
BRI.
19
PERMASALAHAN
- Belum tersedia anggaran untuk pembangunan Database Pemulihan
Asset atau aplikasi ARSSYS
- Terkendala dalam penjelasan proses bisnis pengembangan M-Asset
kepada Tim dari BRI sehingga terhambat dalam penyelesaian.
PEMECAHAN MASALAH
- Telah diusulkan anggaran 2018 untuk pembangunan Database
Pemulihan Asset atau aplikasi ARSSYS (Asset Recovery Secured
Data System).
- Melakukan analisa alur proses antara Tim Teknis Pusdaskrimti dengan
PPA dalam rangka pembangunan Database Pemulihan Asset.
- Menuntaskan proses bisnis secara intensif agar dapat terimplementasi
di awal tahun 2018.
4. Kegiatan di luar Rekomendasi Rakernas Kejaksaan 2016
Implementasi Pilot Project SPPT-TI tahun 2017
(Program Nasional)
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
- Pengadaan perangkat CMS untuk mendukung implementasi SPPT-TI
tahun 2017 di 5 Kejati dan 5 Kejari, terdiri dari :
- Kejati Sumut dan Kejari Pematang Siantar
- Kejati Jateng dan Kejari Semarang
- Kejati Jatim dan Kejari Sidoarjo
- Kejati Sulsel dan Kejari Goa
- Kejati Kalsel dan Kejari Banjarmasin
Pada Akhir Nopember 2017 seluruh perangkat telah terpasang di
masing-masing lokasi.
- Pemeliharaan dan penyempurnaan CMS PIDUM, PIDSUS, DATUN
dan WAS (telah diuraikan pada capaian kinerja angka 2.1. diatas).
Penyempurnaan dan modifikasi aplikasi PIDUM Simkari untuk
dipergunakan sebagai sarana ujicoba implementasi Pilot Project
SPPT-TI Tahun 2017 di 5 Kejati dan 5 Kejari .
- Sosialisasi dan Pendampingan Teknis dalam rangka penerapan CMS
untuk mendukung implementasi Pilot Project SPPT-TI Tahun 2017 di 5
Kejati dan 5 Kejari dijadwalkan pada awal bulan Desember 2017.
PERMASALAHAN
Sampai saat ini pengadaan perangkat CMS berjumlah 9 Kejati dan 16
Kejari sebagai Pilot Project, sedangkan untuk Satuan Kerja lainnya belum
tersedia perangkat sehingga belum dapat mengimplementasikan CMS
20
Telah diuraikan dalam permasalahan angka 2.1. dan 1.2. diatas.
PEMECAHAN MASALAH
- Perlu diadakan perangkat CMS untuk Satuan Kerja lainnya secara
bertahap.
- Tahun 2018 telah dialokasi anggaran penyediaan perangkat CMS
untuk 22 Kejati dan 88 Kejari.
- Tahun 2019 akan usulkan anggaran untuk penyediaan perangkat CMS
untuk 316 Kejari.
Penyediaan link internet dengan bandwitdh
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
- Penyediaan link internet dengan bandwitdh sebesar 200 Mbps untuk
Unit Kerja Kejagung, Badiklat, 31 Kejati dan 416 Kejari secara
sharring.
- Layanan Video Conference untuk Kejagung, Badiklat dan 31 Kejati.
PERMASALAHAN
- Akses internet di Kejati dan Kejari diberikan secara sharing dengan
maksimum BW 512 Kbps untuk 1 PC, sehingga jika digunakan untuk
beberapa PC mengakibatkan akses internet menjadi lambat.
- Perangkat MCU di Kejaksaan Agung dan Perangkat endpoint (codec
dan camera vicon) merupakan hasil pengadaan di tahun 2007 dimana
kualitas video dan audio yang dihasilkan di Kejati masih rendah (belum
HD).
PEMECAHAN MASALAH
- Perlu dilakukan penambahan BW VPN di Kejari secara bertahap
sesuai dengan anggaran yang tersedia sehingga menjadi 1 Mbps.
- Pengadaan perangkat MCU support HD untuk Datacenter dan
endpoint (codec dan camera vicon) yang mendukung support HD
untuk di Badiklat dan 31 Kejati.
Layanan Web dan Email Kejaksaan
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
- Pengelolaan Website Kejaksaan
- Layanan Email Kejaksaan
PERMASALAHAN
- Keamanan Website kejaksaan belum terjamin , akibatnya beberapa
kali dihack
- Pegawai yang sudah dibuatkan email Kejaksaan sekitar 30%
PEMECAHAN MASALAH
- Meningkatkan keamanan website Kejaksaan.
21
- Pembuatan email Kejaksaan akan mengacu pada data pegawai yang
ada di database Simkari.
Implementasi e-Tilang
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
- Pengembangan sistem informasi tilang (e-tilang) sudah selesai
dan siap untuk diterapkan di Kejaksaan Negeri.
- Sosialisasi dan bimbingan teknis operasional etilang sudah
dilaksanakan di 8 sentra yang melibatkan Kejari seluruh
Indonesia.
PERMASALAHAN
- Data yang dikirim oleh Kepolisian dan pengadilan belum sesuai
dengan yang telah disepakati baik format mauopun isinya.
- Belum dibuat sistem untuk memonitor data etilang oleh Kejati dan
Kejagung.
- Perangkat untuk operasional etilang belum tersedia.
PEMECAHAN MASALAH
- Perlu koordinasi dengan Kepolisian dan MA terkait dengan data
etilang.
- Perlu dibuat sistem monitoring data etilang
- Telah diusulkan pengadaan perangkat etilang untuk seluruh
satuan kerja Kejaksaan.
- Akan disiapkan laboratorium perangkat etilang di datacenter
untuk pelatihan operasional dan troubleshoot perangkat etilang.
9. KAPUS PEMULIHAN ASET
A. TUGAS – TUGAS YANG TELAH DILAKSANAKAN
1. PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRATIF
1.1. Pengelolaan Administrasi Persuratan dan Kepegawaian
1.1.1. Melaksanakan tugas - tugas administrasi persuratan
No Tahun Jenis surat Jumlah
(surat)
1 2016 Nota Dinas Surat Perintah Surat Masuk Surat Keluar
413 340
1.733 391
2 2017 Nota Dinas Surat Perintah Surat Masuk Surat Keluar
336 357
1.639 331
22
1.1.2. Menyajikan Buku I Himpunan Peraturan Jaksa Agung
dan Petunjuk Teknis tentang Pemulihan Aset yang
diberikan kepada satuan kerja Kejaksaan Tinggi
seluruh Indonesia dan Kejaksaan Negeri saat
dilaksanakan sosialisasi dan monitoring pemulihan
aset.
Buku I Himpunan Peraturan Jaksa Agung dan
Petunjuk Teknis tentang Pemulihan Aset tersebut
memuat:
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-
006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan atas PERJA
009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan tata
Kerja Kejaksaan RI;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-
013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-
027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan
Aset;
- Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-
010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk
melelang barang sitaan yang lekas rusak atau
memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi;
- Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-
011/A/JA/08/2015 tentang barang rampasan
Negara yang akan digunakan untuk kepentingan
Kejaksaan;
1.1.3. Menyajikan Buku II Petunjuk Teknis tentang Pemulihan
Aset dan MOU / PKS, yang didalamnya memuat :
- Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-
87/U.1/U.2/03/2017 perihal pendelegasian
kewenangan penyelesaian barang rampasan
Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :
03/PMK.06/2011 tentang pengelolaan barang
rampasan Negara yang berasal dari barang
rampasan Negara dan barang gratifikasi;
- Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-
439/A/JA/06/2016 tentang pembentukan Tim
23
Verifikasi khusus barang rampasan dan sitaan
Kejaksaan RI;
- Nota Kesepakatan antar badan Narkotika
Nasional dengan Kejaksaan tentang Koordinasi
Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- Kesepakatan Bersama antara Bank Mandiri
dengan Jaksa Agung Muda Pembinaan tentang
Optimalisasi Kegiatan Pemulihan Aset;
1.1.4. Menyajikan Buku III Peraturan Jaksa Agung RI dan
Peratruan Menteri Keuangan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang yang memuat :
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-
002/A/JA/05/2017 tentang pelelangan dan
penjualan langsung benda sitaan atau barang
rampasan Negara atau benda sita eksekusi;
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :
27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan
lelang;
1.1.5. Pengiriman laporan bulanan kepada Jaksa Agung RI
tentang pengelolaan dan penanganan barang
rampasan yang ditangani oleh Pusat Pemulihan Aset
dengan posisi barang rampasan yang belum dilelang
yaitu sebanyak 204 (dua ratus empat) unit;
1.1.6. Pengiriman surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi
seluruh Indonesia Nomor : 183/U.1/U.2/05/2017
tanggal 8 mei 2017 tentang pemberitahuan agar
pengiriman laporan bulanan barang rampasan
ditujukan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset, dan
apabila ditujukan kepda Jaksa Agung Muda
Pembinaan agar di Cq kan kepada Kepala Pusat
Pemulihan aset (dikirim paling lambat tanggal 5 setiap
bulannya, dengan format soft copy Microsoft Office
Excell);
1.1.7. Pengiriman surat Jaksa Agung RI kepada Kepala
Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia Nomor : B -
003/A/U.1/01/2017 tanggal 9 januari 2017 yang
meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh
Indonesia untuk menyesuaikan administrasi benda
sitaan dengan tahapan penanganan perkaranya dan
24
menginformasikan tahapan tersebut kepada
Rupbasan;
1.2. Kegiatan sosialisasi dan monitoring Pusat Pemulihan Aset
(PPA)
1.2.1. Pada tahun 2015, telah dilaksanakan 9 (Sembilan)
kegiatan sosialisasi dan monitoring Pusat Pemulihan Aset
(PPA) dengan tema “Eksistensi Pusat Pemulihan Aset
(PPA) dan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka
memperkenalkan PERJA terkait Pemulihan Aset serta
Implementasi Penyelesaian Barang Bukti/Rampasan
Negara yang disimpan di Rupbasan”, yaitu :
No Kejaksaan Tinggi Tanggal
1 Kejaksaan Tinggi Lampung 7 - 8 Mei 2015
2 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 28 - 29 Mei 2015
3 Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Tengah
27 - 28 Agustus 2015
4 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Timur
10 - 11 September
2015
5 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Barat
28 - 30 september
2015
6 Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Tenggara
8 - 10 Oktober 2015
7 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat 12 - 13 Nopember
2015
8 Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung 16 - 17 Nopember
2015
9 Kejaksaan Tinggi Bali 9 - 11 Desember
2015
1.2.2. Pada tahun 2016, telah dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan
sosialisasi dan monitoring Pusat Pemulihan Aset (PPA)
dengan tema “Eksistensi Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan
Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka
memperkenalkan PERJA terkait Pemulihan Aset serta
Implementasi Penyelesaian Barang Bukti/Rampasan
Negara yang disimpan di Rupbasan”, yaitu :
25
No Kejaksaan Tinggi Tanggal
1 Kejaksaan Tinggi Riau 25 - 26 Februari 2016
2 Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
22 - 23 Maret 2016
3 Kejaksaan Tinggi Bengkulu 02 - 03 Juni 2016
4 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara 01 - 03 Agustus 2016
5 Kejaksaan Tinggi Jambi 15 - 16 Agustus 2016
6 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat 13 - 14 September
2016
7 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 13 - 14 Oktober 2016
1.2.3. Pada periode bulan Januari sampai dengan bulan
September 2017, telah dilaksanakan 4 (empat) kegiatan
sosialisasi dan monitoring Pusat Pemulihan Aset (PPA)
dengan tema “Eksistensi Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan
Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka
memperkenalkan PERJA terkait Pemulihan Aset serta
Implementasi Penyelesaian Barang Bukti/Rampasan
Negara yang disimpan di Rupbasan”, yaitu :
No Kejaksaan Tinggi Tanggal
1 Kejaksaan Tinggi Gorontalo 16 Maret 2017
2 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 26 April 2017
3 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah 15 Juni 2017
4 Kejaksaan Tinggi Aceh 4-6 September 2017
1.2.4. Sejak berdirinya Pusat Pemulihan Aset (PPA) sejak tahun
2014, telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan
monitoring Pusat Pemulihan Aset (PPA) dengan thema
“Eksistensi Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan Focus Group
Discussion (FGD) dalam rangka memperkenalkan PERJA
terkait Pemulihan Aset serta Implementasi Penyelesaian
Barang Bukti/Rampasan Negara yang disimpan di
Rupbasan”, meliputi 28 (dua puluh delapan) Kejaksaan
Tinggi di Seluruh Indonesia, sedangkan 3 (tiga)
Kejaksaan Tinggi meliputi Kejaksaan Tinggi Papua,
Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku
Utara belum dilakukan kegiatan dimaksud.
26
1.2.5. Dalam pelaksanaan sosialisasi pemulihan aset ke
Kejaksaan Tinggi dimaksud selalu mengikutsertakan
Kepala Kejaksaan Negeri setempat bersama dengan Kasi
Pidum, Kasi Pidsus, Kasi Datun dan Kasubabgin serta
dengan membawa :
a. Data benda sitaan yang berdasarkan Putusan
Pengadilan yang sudah in kracht tetapi tidak diambil
oleh pihak yang berhak.
b. Data benda sitaan dan barang rampasan Negara
yang tidak bias diselesaikan karena berkas data
dukungnya sudah tidak ada / hilang.
c. Data benda sitaan / barang rampasan Negara yang
nilainya lebih rendah dari biaya yang harus
dikeluarkan untuk pelaksanaan lelang.
1.3. Kegiatan In House Training dan Peningkatan Kemampuan
Teknis Jaksa Dalam Pemulihan Aset
1.3.1. Tahun 2016
a. Pada tanggal 19 april 2016 kegiatan In House
Training dengan tema “Pemulihan Aset dibidang Jasa
Keuangan”, dan Narasumber dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI)
yang diikuti oleh para Kasubagbin dan Kasi Intelijen
Kejari se - Jakarta;
b. Pada tanggal 30 Agustus 2016 kegiatan In House
Training dengan tema “Asset Tracing Terkait Tindak
Pidana, Dalam Rangka Pemulihan Aset” dan
Narasumber dari Kementerian Agraria dan tata Ruang
/ BPN (Dirjen Penanganan Masalah Agraria,
Pemanfaatan Ruang dan Tanah) dan Narasumber
dari PPATK (Ketua Kelompok Pemeriksaan Bank)
yang diikuti oleh para Kasubagbin dan Kasi Intelijen
Kejari Se - Jabodetabek;
c. Pada tanggal 15 Desember 2016, kegiatan In House
Training dengan tema “ Pemulihan aset Lintas Negara
(International asset tracing recovery) dan Narasumber
Bapak Azamul Fadhly Noor (Ketua Kelompok Analis
Hukum PPATK) dan Narasumber Bapak Cahyo R.
Muzhar (Direktur Otoritas Pusat dan Hukum
Internasional, Kemnekunham RI) yang diikuti oleh
27
para Kasi Pidsus dan Kasi Datun Kejari se -
Jabodetabek.;
d. Selain itu, pada tanggal 3 September 2016,
Memberikan materi tentang pemulihan asset (asset
recovery) kepada calon Jaksa peserta Diklat
Pembentukan Jaksa (PPPJ) LXXIII Gel. I tahun 2016;
e. Pada tanggal 19 Oktober 2016, memberikan materi
tentang Pemulihan asset (asset recovery) kepada
Calon Jaksa Peserta Diklat Pembentukan Jaksa
(PPPJ) LXXIII Gel.II tahun 2016;
1.3.2. Tahun 2017
a. Penyelenggaraan Diklat Aset Recovery bekerjasama
dengan Badan Diklat Kejaksaan RI pada tanggal 9
maret s.d. 22 maret 2017 dan tanggal 30 maret s.d.
12 april 2017 sebanyak 2 (dua) angkatan yang diikuti
oleh para Pejabat Eselon IV di seluruh Indonesia dan
2 (dua) orang unsur Satlak dari PPA , dengan
pembicara dari PPA, BPN, PPATK, OJK, BEI/KSEI
DJP, DJBC, Kemenkunham RI serta Keduatan Besar
Australia di Indonesia.;
b. Pada tanggal 26 Agustus 2017 dan tanggal 4
Nopember 2017, memberikan materi tentang
Pemulihan Aset (asset recovery) kepada Calon Jaksa
Peserta Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ) LXXIV
Gel.I dan II tahun 2017;
c. Dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan (KKL) , pada
tanggal 11 Agustus 2017 bertempat di Ruang Rapat
Pusat Pemulihan Aset memberikan materi tentang
Pemulihan Aset kepada 17 Mahasiswa Program
Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret -
Surakarta;
d. Dalam rangka Praktek kerja Lapangan (PKL), Pada
tanggal 25 september 2017 bertempat di Ruang
Rapat Pusat Pemulihan Aset memberikan materi
tentang Pemulihan Aset kepada siswa Diklat Sistem
Peradilan Pdidan Terpadu bagi Aparat Penegak
Hukum angkatan I Aparat Penegak Hukum sebanyak
30 orang (5 orang Hakim, 5 orang Penyidik
28
Bareskrim, 5 orang Jaksa Thailand , 5 orang Jaksa
Malaysia dan 10 orang Jaksa Indonesia);
f. Pada tanggal 16 Nopember 2017, bertempat di Kota
Semarang - Jawa Tengah, melaksanakan kegiatan In
House Training dengan tema “ Optimaliasai
Pemulihan aset melalui Peningkatan Profesionalisme
Pengellolaan Benda Sitaan dan Barang rampasan
negara’ dan Narasumber Bapak Drs. Wahiddin Bc.Ip
Msi (Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan
Basan Baran Kemenkunham RI) , Dra. Yusi Nugroho
Kasi Kekayaan Negara Lain II D Ditjen kekayaan
negara Kemenkeu RI ) dan Bapak Andi Herman, SH
MH (Kepala Pusat Pemulihan Aset) yang diikuti oleh
para Asisten pada Kejati Jawa Tengah, Para Kajari
dan Kasi Pidum Kejari se - Jawa Tengah;
1.4. Pengelolaan Website dan Pengembangan Data Base
- Telah dikembangkan website Pusat Pemulihan Aset dengan
alamat www.ppa.go.id bekerjasama dengan Lembaga Sandi
Negara (LEMSANEG) yang menyajikan data dan laporan
tentang Kegiatan Pemulihan Aset meliputi pengumuman
lelang barang rampasan, kegiatan sosialisasi Pemulihan
Aset, kerjasama dengan Kementerian/lembaga terkait,
namun demikian dalam perkembangannya tidak berjalan
dengan baik dan untuk memaksimalkan peran website
tersebut direncanakan akan di “stop” dengan LEMSANEG;
- Mengenai data base basan baran, Pusat Pemulihan Aset
bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia membangun M
- Aset untuk menyajikan data laporan serta perkembangan
penyelesaian barang rampasan yang ditangani oleh satuan
kerja Kejaksaan seluruh Indonesia; (masih dalam tahap uji
coba);
- Selain itu, Pusat Pemulihan Aset telah mengajukan
anggaran dalam RKA - KL Pusat Pemulihan Aset tahun
2018 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) untuk
Pembangunan Data Base Pemulihan Aset dalam bentuk
Asset Recovery Secured - data System (ARSSYS) yang
harus disinkronkan dengan M-Aset yang sedang
dibangun bersama Bank Rakyat Indonesia;
29
2. PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
BIDANG I PEMULIHAN ASET NASIONAL
2.1. Pendampingan satker dalam penyelesaian aset barang
rampasan dan aset lainnya
Pusat Pemulihan Aset melaksanakan pendampingan dalam
penyelesaian barang rampasan yang tangani oleh Satker
(Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri) kepada Pusat Pemulihan
Aset yaitu :
2.1.1. Tahun 2017 :
- Kejaksaan Negeri Pekan Baru an. terpidana Niwen
Khairiah binti Imam Muhtadin, Achmad Mahbud alias
Abob alias Kapten Ahmad, Du Nun alias aguan alias
Anun berupa tanah berikut bangunan, kapal motor
tangker milik PT pelayaran Nasional Laut Terang ;
- Kejaksaan Negeri Balik Papan an. terpidana
Amir Mahmud dan Alex Repi Bin Repi berupa
tanah berikut bangunan di Kota Samarinda:
- Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat an. terpidana
Santi dan Khalik berupa tanah berikut bangunan,
emas batangan seberat 50 gram;
- Kejaksaan Negeri Denpasar an. terpidana Chris
Sidana, MBA berupa 8 (delapan) bidang tanah
terletak di Kota Denpasar, kabupaten Badung
dan Kabupaten tabanan;
2.1.2. Tahun 2016 :
- Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur an. terpidana
Bekak Kolomon, ST, MT dan Buyung Abdul Munaf
Rosna berupa : 4 (empat) unit kendaraan roda empat,
telah diserah terimakan Penetapan Status
Penggunaan (PSP) kepada Kejaksaan Tinggi Nusa
Tenggara Timur pada tanggal 7 Juli 2017;
- Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat an. terpidana Faisal
bin Sulaiman berupa tanah dan atau bangunan, 3
(tiga) unit kendaraan roda empat, sebagian aset telah
laku terjual lelang di KPKNL Lhokseumawe dan
KPKNL Jakarta IV;
- Kejaksaan Negeri Jakarta Timur an. terpidana
Nurlaila Hasan dan Muhamad Nasir berupa tanah dan
30
atau bangunan, 4 (empat) unit excavator dan 2 (dua)
unit mobil. Terhadap barang rampasan an. terpidana
Muhamad Nasir telah laku terjual lelang di KPKNL
Lhokseumawe pada tanggal 18 April 2017,
sedangkan barang rampasan an. terpidana Nurlaila
Hasan tidak laku terjual karena Tidak Ada Penawar
(TAP);
- Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, pendampingan
penyelesaian barang rampasan an terpidana David
Nusa Wijaya dan M. Basri Yusuf berupa tanah dan
atau bangunan, masih dalam proses penyelesaian;
- Kejaksaan Negeri Lhokseumawe an. terpidana Drs. T.
Junaidi, SE bin TH Mustafa Ali berupa 1 (satu) unit
timbangan portable merk CAS, proses pengajuan
hibah kepada Dinas Perhubungan Kota
Lhokseumawe;
- Kejaksaan Negeri Soppeng an. terpidana Hantik,
S.Pd.M.Si bin Husain berupa 1 (satu) bidang tanah
berikut bangunan tumah tinggal, proses pengajuan
PSP untuk Kejaksaan Negeri Soppeng;
- Kejaksaan Negeri Gianyar, pengajuan Penetapan
Status Penggunaan (PSP) berupa bahan bakar
minyak solar;
- Kejaksaan Negeri Pati an. terpidana H. Ilyas, SE bin
Jasman berupa tanah dan bangunan, proses
pengajuan Penetapan Status Penggunaan (PSP);
- Kejaksaan Negeri Mojokerto, an. terpidana Ir. Rini
Sukriswati, M.Si berupa 46 (empat puluh enam)
bidang tanah seluas 453.419 M2, telah diserah
terimakan Penetapan Status Penggunaan (PSP)
kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 1
Agustus 2017;
- Kejaksaan Negeri Tana Toraja an. terpidana Amrullah
Herman S. alias Herman berupa 1 (satu) unit mobil
toyota avanza warna hitam nopol. DD-1107-JV,
proses pengajuan Penetapan Status Penggunaan
(PSP);
- Kejaksaan Negeri Sumenep, an. terpidana Suhut bin
Saiful Bahri dan Fera Afriani binti Ach. Qusyairi
31
berupa 1 (satu) unit kendaraan motor honda vario
techno dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk
Toyota Kijang Innova G XW42, telah diserah
terimakan Penetapan Status Penggunaan (PSP)
kepada Kejaksaan Negeri Sumenep pada tanggal 2
Februari 2017;
- Kejaksaan Negeri Bandar lampung, an. Terpidana
Sugiarto Wiharjo alias Alay berupa 32 (tiga puluh dua)
obyek tanah dan bangunan yang terletak di propinsi
Lampung, terhadap 3 (tiga) obyek tanahnya terkena
pembangunan jalan tol trans sumatera, sehingga
menjadi 29 (dua puluh Sembilan) obyek tanah dan
bangunan, namun prosesnya terkendala belum ada
jadwal pelelangan oleh KPKNL Bandar Lampung dan
KPKNL Metro:
2.2. Melakukan pendampingan terhadap Kementerian / lembaga
dalam penyelesaian barang rampasan yaitu :
2.2.1 Pendampingan terhadap Badan Narkotika Nasional
(BNN) yaitu pemanfaatan barang rampasan sebanyak
9 (Sembilan) unit aset rampasan tindak pidana TPPU
Narkotika meliputi tanah, bangunan dan mobil pada
Kejari Jakarta Barat, Kejari Jakarta Pusat dan Kejari
Kabupaten Bogor senilai Rp. 27.282.130.000 (dua
puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh dua juta
seratus tiga puluh ribu rupiah) dan telah
diserahterimakan kepada Badan Narkotika Nasional
pada tanggal 20 Februari 2017;
2.2.2 Dalam tahun 2017, Pusat Pemulihan Aset sedang
melakukan proses penyelesaian terhadap
permohonan pemanfaatan barang rampasan (PSP)
oleh Badan Narkotika Nasional (Surat Kepala BNN
Nomor : B/1295/IV/KA/PB.06/2017/BNN tanggal 11
april 2017) terhadap 31 (tiga puluh satu) unit aset
rampasan TPPU Narkotika meliputi tanah, tanah
berikut bangunan, mobil dan motor pada Kejari
Medan, Kejari tebing Tinggi, Kejari Tanjung Balai
Asahan, Kejari Jakarta Pusat, Kejari Jakarta Timur,
kejari Jakarta Barat, Kejari Surabaya, Kejari
32
Banjarmasin, Kejari Idi - Aceh Timur, Kejari Batam,
dan Kejari Cilegon;
2.2.3 Pendampingan terhadap Bank Indonesia (BI) sebagai
tindaklanjut dari Perjanjian Kerjasama di Bidang
Pemulihan Aset antara Kejaksaan Agung RI cq. Pusat
Pemulihan Aset dengan Bank Indonesia, dengan
melakukan kegiatan penelusuran / penyelesaian
asset barang rampasan terpidana Lee Darmawan
berupa 583 bidang tanah luas 9.172.288 m3, yang
terletak di Kecamatan Sukamakmur - Kabupaten
Bogor; dan juga pelaksanaan sita eksekusi terkait
penyelesaian uang pengganti atas nama terpidana
Lee Darmawan Kertaraharja (LDKH) terhadap obyek
tanah yang terletak di wilayah Kecamatan Kalideres
(pegadungan dan kamal barat) Kota Jakarta Barat
dan Kecamatan Teluk Naga (desa babakan asem,
desa lemo, desa kampung besar, desa muara, dst) di
Kabupaten Tangerang seluas 1.862.958 m2;
2.2.4 Pendampingan terhadap Universitas Sriwijaya
(UNSRI) - Palembang yaitu penelusuran dan
penyelesaian aset tanah UNSRI seluas 7.953.645 m2
tersebar di kota Palembang, kabupaten Muara Enim
dan aset tanah lainnya;
2.2.5 Pendampingan terhadap BPN Kabupaten Tangerang
yaitu penelusuran dan penyelesaian aset lahan luas
14.065 m2 yang terletak di Kelurahan Benda Kota
Tangerang merupakan barang rampasan Negara
eks. terpidana Lee Darmawan Kertaraharja, untuk
pembangunan Runway 3 Bandara Internasional
Soekarno Hatta di Cengkareng – Tangerang;
2.2.6 Pendampingan terhadap Bank Rakyat Indonesia
(BRI) yaitu penelusuran dan penyelesaian aset pada
KCP BRI Veteran, Kanca BRI Palembang, Build
Operate Transfer (BOT) Gedung BRI II dan aset pada
Kanca BRI Jakarta Segitiga Senen;
2.3. Dalam Tahun 2017, Pusat Pemulihan Aset telah
menyelesaikan 29 (dua puluh Sembilan) unit barang
rampasan melalui penjualan lelang dan pemanfaatan
33
barang rampasan (PSP) senilai Rp. 124.656.792.000,00
(seratus dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh
enam juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
meliputi :
2.3.1 Penetapan status penggunaan (PSP) barang
rampasan kepada Kejaksaan Negeri Sumenep
berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dan 1 (satu)
unit sepeda motor Honda Vario senilai Rp.
151.000.000 (seratus lima puluh satu juta rupiah);
2.3.2 Penetapan status penggunaan (PSP) barang
rampasan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Timur berupa 4 (empat) unit kendaraan roda empat
senilai Rp. 678.000.000 (enam ratus tujuh puluh
delapan juta rupiah);
2.3.3 Penetapan status penggunaan (PSP) barang
rampasan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
berupa 1 (satu) bidang Tanah di Kabupaten Mojokerto
senilai Rp. 91.590.638.000,00 (sembilan puluh satu
milyar lima ratus Sembilan puluh juta enam ratus tiga
puluh delapan ribu rupiah) ;
2.3.4 Penetapan status penggunaan (PSP) barang
rampasan kepada Badan Narkotika Nasional berupa
6 (enam) bidang tanah dan 3 (tiga) unit mobil senilai
Rp. 27.282.130.000 (dua puluh tujuh milyar dua ratus
delapan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
2.3.5 Penjualan barang rampasan berupa 2 (dua) unit mobil
melalui Lelang KPKNL Jakarta IV dengan Nilai Rp.
636.000.000 (enam ratus tiga puluh enam juta
rupiah);
2.3.6 Penjualan barang rampasan berupa bidang tanah
berikut bangunan, 4 buah eskacavator dan 2 unit
mobil melalui lelang KPKNL Lhokseumawe dengan
nilai Rp. 4.319.024.000,- (empat milyar tiga ratus
Sembilan belas juta dua puluh empat ribu rupiah);
2.4. Dalam tahun 2016, Pusat Pemulihan Aset telah
menyelesaikan 28 (dua puluh delapan) unit barang
rampasan melalui penjualan lelang dan Hibah barang
rampasan, penyelesaian saham dan uang pengganti senilai
34
Rp. 25.782.114.850.00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus
delapan puluh dua juta seratus empat belas ribu delapan
ratus lima puluh rupiah) meliputi :
2.4.2 Pengalihan Status/Hibah : Rp. 1.272.000.000,00
Hibah barang rampasan kepada Pemkab Natuna
tanggal 11 mei 2016 dalam perkara Tindak Pidana
Perikanan an. Hyunh Nhat Luan dkk sebanyak 4
(empat) unit Kapal perikanan yang dipergunakan
sebagai sarana tranportasi antar pulau;
2.4.3 Penjualan Lelang : Rp. 4.685.000.000,00
- Lelang barang rampasan berupa 6 (enam) Unit
Mobil senilai Rp. 680.000.000 (enam ratus
delapan puluh juta rupiah) an. Terpidana Ir.
Rachman Hakim;
- Lelang barang rampasan berupa Rumah senilai
Rp. 505.000.000 (lima ratus lima juta rupiah) an.
Terpidana Murdani bin Muhammad Daud;
- Lelang berupa 7 (tujuh) lembar saham (duplikat)
di Pondok Indah Padang Golf Tbk an. terpidana
Hendra Rahardja, senilai 3.500.000.000 (tiga
milyar lima ratus juta rupiah);
2.4.4 Lain-lain : Rp. 19.825.119.535,00
2.5. Sedangkan tahun 2015, Pusat Pemulihan Aset telah
menyelesaikan 28 (dua puluh delapan) unit barang
rampasan melalui penjualan lelang dan hibah barang
rampasan senilai Rp. 69.670.375.085.89,00 (enam puluh
Sembilan juta enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh
puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah koma delapan
puluh Sembilan sen) meliputi :
2.5.1 Penarikan rekening bank an. Terpidana GAYUS
TAMBUNAN senilai Rp. 6.725.277.085,89 (enam
milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh
puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah koma
delapan puluh Sembilan sen);
2.5.2 Hibah barang rampasan an. Terpidana Dr. Ir. Ario
Lestario Kusumadewa kepada Pemerintah Kota
Depok senilai Rp. 21.679.564.000,00 (dua puluh satu
35
milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta lima
ratus enam puluh empat ribu rupiah);
2.5.3 Hibah barang rampasan an. Terpidana Widjanarko
Puspoyo kepada Pemerintah Kota Surakarta senilai
Rp. 25.956.034.000,00 (dua puluh lima milyar
Sembilan ratus lima puluh enam juta tiga puluh empat
ribu rupiah);
2.5.4 Penjualan lelang barang rampasan an. Murdani Bin
Muhammad Daud berupa tanah, rumah dan
apartemen senilai Rp. 11.479.320.000 (sebelas milyar
empat ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus dua
puluh juta rupiah);
2.5.5 Penjualan lelang barang rampasan an. Testiawati bt
Kantawi berupa 4 (empat) bidang tanah senlai Rp.
610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah);
2.5.6 Penjualan lelang barang rampasan an. Ir Rahman
Hakim berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner
senilai Rp. 171.500.000 (seratus tujuh puluh satu juta
lima ratus ribu rupiah);
3. PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
BIDANG II PEMULIHAN ASET TRANSNASIONAL
Peningkatan upaya pemulihan aset di luar negeri dilakukan dengan
mengembangkan jejaring pemulihan aset, baik dikawasan Asia Pasifik
maupun dikawasan Eropa. Jejaring informal ini tidak dimaksudkan
untuk meniadakan mekanisme bantuan timbal balik dalam masalah
pidana (MLA - mutual legal assistance), namun untuk memudahkan
komunikasi konsultasi sebelum suatu proses formal terhadap aset
yang terkait dengan perkara pidana dapat dimulai.
Bahwa Kejaksaan RI menjadi anggota / point of contact ARIN - AP
(Asset Recovery Inter - Agency Network Asia Pacific) dan pengamat
pada jejaring wilayah Eropa, CARIN (Camden asset Recovery Inter -
Agency Network),
Hal tersebut sesuai dengan Surat Jaksa Agung RI yang ditujukan
kepada President Of ARIN - AP in Seoul dan President Of CARIN in
Guernsey Nomor : R-004 dan R-005/A/U.1/01/2016 tanggal 13
Januari 2016 yang menyatakan “ only 2 (two) officials in charge as
point of contacs for the AGO representative in ARIN - AP and
CARIN , They are : Head of Asset Recovery Centre (ARC) : Mrs.
36
Loeke Larasati Agustina and her Deputy Head of Transnasional
asset recovery : Mr. M. Yusfidli Adhyaksana “.
Selanjutnya upaya pemulihan aset dalam lingkup bidang II
Transnasional meliputi :
3.1. Pada tanggal 2 - 5 Nopember 2015 bertempat di Australian
Maritime National Museum Sidney, Australia, Kepala Pusat
Pemulihan Aset dan Kabid II Pusat Pemulihan Aset mengikuti
Steering Group Meeting (SGM) dan Annual General Meeting
(AGM) asset Recovery Inter - Agency Network - Asia Pacific
(ARIN - AP) 2015;
3.2. Pada tanggal 16 - 17 Mei 2016 bertempat di Hotel Dusit Thani,
Bangkok, Thailand, Kabid I Pemulihan Aset dan Kabid II
Pemulihan Aset untuk mengikuti kegiatan workshop Bali
Process Following the Money Forum yang berfokus pada upaya
memerangi kejahatan Trafficking in Person (TIP) (perdagangan
orang) dan People Smunggling (penyelundupan manusia)
melalui peningkatan efektifitas rejim anti pencucian uang dan
pemulihan aset. Pada kesempatan tersebut, Kabid II Pusat
Pemulihan Aset menjadi salah satu pembicara, yaitu pada hari
Pertama dan hari Kedua Workshop;
3.3. Pada tanggal 26-27 Mei 2016 bertempat di Rotterdam Belanda,
Kabid II Pemulihan Aset berpartisipasi aktif dalam Conference
on Asset Recovery and CARIN (Camden Asset Recovery
Interagency Network) Annual General Meeting 2016;
3.4. Pada tanggal 25-26 Agustus 2016 bertempat di Wina Austria,
Kepala Pusat Pemulihan Aset dan Kabid II Pemulihan Aset
berpartisipasi aktif sebagai bagian dari Delegasi RI pada 10th
Meeting of the Working Group on Asset Recovery (UNCAC);
3.5. Pada tanggal 25 - 27 Agustus 2016 Kepala Pusat Pemulihan
Aset dan Kabid II Pemulihan Aset mengikuti Steering Group
Meeting (SGM) dan Annual General Meeting (AGM) Asset
Recovery Inter - Agency Network - Asia Pacific (ARIN - AP) di
Seoul - Korea Selatan;
3.6. Pusat Pemulihan Aset mengirimkan wakilnya dalam Forum
International Meeting On the Management and Disposal Of
Recovered and Returned Stolen Assets di Addis Ababa
Ethiopia pada tanggal 14 - 16 Februari 2017;
37
3.7. Pusat Pemulihan Aset mengirimkan wakilnya dalam Forum
ASEAN Regional Risk Assesment Workshop and Training yang
diselenggarakan oleh World Bank Group bertempat di Busan -
Korea Selatan tanggal 27 - 30 Maret 2017;.
3.8. Pada tanggal 15 - 16 mei 2017, Pusat Pemulihan Aset
melakukan kegiatan penelusuran aset (asset tracing) di
Kabupaten Konawe Utara - Sulawesi Tenggara terkait
permintaan informasi dalam kerangka kerjasama ARIN - AP
(Asset Recovery Inter - Agency Network - Asia Pasific) dan
telah ditindaklanjuti dengan pemberian informasi mengenai
aktivitas perusahaan pertambangan PT Koin Power kepada
Deputy Chief ARIN - AP Secretariat in Seoul .
3.9. Pada tanggal 24 - 26 mei 2017, Kepala Pusat Pemulihan Aset
dan Kabid I Pemulihan Aset sebagai Anggota Delegasi RI
mengikuti Pertemuan Ketiga Bali Process Working Group On
Trafficking in Person di Bali;
3.10. Pada tanggal 24 - 25 Agustus 2017Kepala Pusat Pemulihan
Aset dan Kabid II Pemulihan Aset mengikuti Pertemuan ke 11
Open - ended Intergovernmental Working Group on Asset
Recovery (WG on asset Recovery) bertempat di Wina - Austria;
3.11. Pada tanggal 27 - 28 september 2017 bertempat di Kota Tokyo
- Jepang, Kepala Pusat Pemulihan Aset dan Kabid II Pemulihan
Aset mengikuti pertemuan Aseet recovery Interagency Network
Asia Pasific (ARIN - AP), Steering Group Meeting (SGM) ) dan
Annual General Meeting (AGM);
3.12. Pada tanggal 25 - 29 september 2017 bertempat di Bangkok –
Thailand, Pusat Pemulihan Aset mengirimkan wakilnya untuk
mengikuti pelatihan Financial Investigative Techniques Course;
3.13. Pada tanggal 6 Oktober 2017, Pusat Pemulihan Aset
mengirimkan wakilnya untuk hadir dalam persiapan akhir
penyelenggaraan Country Review SACL UNCAC yang akan
diselenggarakan di Jakarta tanggal 9 - 11 Oktober 2017;
3.14. Pada tanggal 6 Oktober 2017, Pusat Pemulihan Aset juga
mengirimkan wakilnya untuk hadir dalam kegiatan Pre On Site
Visit MER yang diselenggarakan oleh PPATK;
3.15. Pada tanggal 6 - 10 Nopember 2017, Kepala Pusat Pemulihan
Aset dan Kabid II pemulihan Aset mengikuti kegiatan sesi ke -7
Konferensi negara Pihak pada Konvnesi PBB menentang
korupsi di Wina Austria;
38
4. PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA
4.1. Sebagai tindak lanjut rapat kerja Komisi III DPR RI dengan
Jaksa Agung RI tanggal 21 April 2016 dalam rangka
akuntabilitas Penegakan Hukum dan Penyelamatan Keuangan
Negara, telah dibentuk Tim Verifikasi Khusus Barang
Rampasan dan Sitaan Kejaksaan RI berdasarkan Surat
Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-439/A/JA/06/2016
tanggal 9 Juni 2016 yang melakukan percepatan penanganan
baran dan basan serta merumuskan langkah penyelesaian
barang rampasan dan sitaan tersebut.
Upaya yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Khusus antara lain :
4.1.1. Tanggal 15 - 16 Agustus 2016, Tim Verifikasi Khusus
melakukan kunjungan monitoring dan inventarisasi data
basan baran ke Kejari Jambi, Kejari Muara Bulian dan
Rupbasan Klas 1 Jambi.
4.1.2. Tanggal 13 - 14 September 2016, Tim Verifikasi Khusus
melakukan kunjungan monitoring dan inventarisasi data
basan baran ke Kejari Bandung, Kejari Bale Bandung
dan Rupbasan Klas I Bandung
4.1.3. Tanggal 13 - 14 Oktober 2016, Tim Verifikasi Khusus
melakukan kunjungan monitoring dan inventarisasi data
basan baran ke Kejari Medan, Kejari Binjai dan
Rupbasan Klas I Medan;
4.1.4. Tanggal 16 maret 2017, Tim Verifikasi Khusus
melakukan kunjungan monitoring dan inventarisasi data
basan baran ke Kejari Kota Gorontalo, Kejari Kabupaten
Gorontalo di Limboto dan Rupbasan Klass 1 Gorontalo;
- Tanggal 26 april 2017, Tim Verifikasi Khusus
melakukan kunjungan monitoring dan inventarisasi
data basan baran ke Kejari Jakarta Pusat, Kejari
Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Timur, Kejari Jakarta
Barat dan Kejari Jakarta Utara dan Rupbasan klas 1
Jakarta Pusat, Rupbasan Klas 1 Jakarta Barat,
Rupbasan Klas 1 Jakarta Utara dan Rupbasan Klas
1 Jakarta Selatan;
- Tanggal 15 Juni 2017, Tim Verifikasi Khusus
melakukan kunjungan monitoring dan inventarisasi
39
data basan baran ke Kejari Palu, Kejari Donggala
dan Rupbasan Klas 1 Palu;
- Tanggal 4 - 5 september 2017, Tim Verifikasi
Khusus melakukan kunjungan monitoring dan
inventarisasi data basan baran ke Kejari Banda
Aceh, Kejari Sabang dan Rupbasan Klas 1 Banda
Aceh;
-
4.2. Upaya terobosan yang dilakukan dalam rangka
penyelesaian basan dan baran melalui :
4.2.1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan
Kementerian/ Lembaga terkait sesuai dengan Surat
Jaksa Agung RI kepada Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : B-063/A/U.1/04/2016 tanggal 18 April 2016
perihal permohonan PERMA terkait Penetapan
Pengadilan Negeri atas barang temuan dan telah
ditindaklanjuti dengan Surat Ketua Kamar Pidana
Mahkamah Agung RI Nomor : 33/Tuaka.Oid/8/2016
tanggal 01 agustus 2016 yang mendorong
penyelesaiannya barang temuan dimaksud dengan
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11
tahun 1947 juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 43
Tahun 1948;
4.2.2. Adanya Surat Jaksa Agung RI kepada Kapolri Nomor : B-
064/A/U.1/04/2016 tanggal 18 April 2016 dan surat
Nomor : B-182/A/U.1/11/2016 tanggal 15 Nopember
2016 perihal penerbitan duplikat BPKB dan STNK
terhadap barang rampasan Negara berupa kendaraan
bermotor, dan telah ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian
dengan suratnya yang ditujukan kepada Kapolda seluruh
Indonesia dengan surat Nomor :
B/6021/XII/2016/Korlantas tanggal 5 desember 2016
perihal pendaftaran Ranmor hasil lelang dengan putusan
Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
4.2.3. Juga Pimpinan Kejaksaan telah meminta seluruh Kepala
Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia (vide: Surat Jaksa
Agung RI Nomor : B-079/A/U.1/05/2016 tanggal 11 mei
2016) yang pada intinya mengingatkan kewajiban Jaksa
untuk menyelesaikan tunggakan barang rampasan dan
40
barang sitaan menuju : Zero Outstanding / bebas
tunggakan”;
4.2.4. Surat Jaksa Agung RI kepada seluruh Kepala Kejaksaan
Tinggi seluruh Indonesia Nomor : B-192/U.1/12/2016
tanggal 2 Desember 2016 perihal identifikasi data yuridis
dan Fisik obyek tanah untuk penegakan hukum sebagai
tindak lanjut atas Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :
4728/26.1/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang
Permohonan Pembebasan Biaya Pengukuran Tanah
Sitaan dan / atau Rampasan Negara;
4.2.5. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset kepada seluruh
Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia Nomor : B-
138/U.1/U.2/05/2017 tanggal 08 Mei 2017 tentaang
Pengiriman Laporan Bulanan Barang Rampasan dan
Pengajuan Ijin / Persetujuan serta Laporan terkait Lelang,
Pemusnahan/Penghapusan dan Hibah Barang
Rampasan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa
pengiriman laporan bulanan barang rampasan ditujukan
kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset dan apabila
ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan maka di
Cq kan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset dan
dilaporkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya
dengan soft copy dalam format Microsoft Office Excell
melalui email proglap.ppa@ gmail.com;
4.2.6. Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-
87/U.1/U.2/03/2017 tanggal 03 Maret 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelesaian Barang
Rampasan Negara.
4.2.7. Dalam upaya mengoptimalkan dan percepatan
penyelesaian barang sitaan dan rampasan serta benda
sita eksekusi telah diterbitkan Peraturan Jaksa Agung RI
Nomor : PER - 002/A/JA/05/2017 tanggal 19 mei 2017
tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda
Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita
Eksekusi dan tindak lanjut pelaksanaannya telah
dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan
untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI.
41
4.2.8. Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia
melalui surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Nomor B -
28/U.1/U.2/02/2016 tanggal 9 Februari 2016 perihal
melaksanakan inventarisasi dan validasi data benda
sitaan dan barang rampasan, pelaksanaan lelang barang
rampasan dan barang rampasan yang akan digunakan
sendiri atau dimusnahkan pada tahun 2015 – 2016.
4.2.9. Pada tanggal 15 - 16 Agustus 2017 bertempat di Hotel
Surya Kencana Bogor, Pusat Pemulihan Aset bersama
- sama tim SIGAP - Kemitraan melaksanakan kegiatan
Workshop pengembangan standard Operating Procedure
(SOP) Pemulihan Aset di Indonesia, yang tentunya dapat
mendukung penyempurnaan SOP Pemulihan Aset ang
dapat dijadikan acuan bagi institusi terkait lainnya dalam
hal pemulihan aset.
4.3. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian /
Lembaga tentang Pemulihan Aset
4.3.1. Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, PT Bank Mandiri (persero)
Tbk dan BPOM (Badan pengawas Obat dan Makanan)
RI tentang Kerjasama dan Koordinasi dalam Rangka
mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
4.3.2. Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Mandiri (persero)
Tbk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank
Tabungan Negara (persero) Tbk, PT Bank Rakkyat
Indonesia (persero) Tbk tentang Pemulihan Aset.
4.3.3. Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara
(Lemsaneg) tentang Pembangunan, Pengamanan dan
Operasional Website ARSYSS.
4.3.4. Perjanjian Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan RI tentang Pemulihan Aset
Nomor : Kep-112/PJ/2015 dan Nomor : B-173/C/05/2015
tanggal 20 Mei 2015.
4.3.5. Perjanjian Kerjasama dengan Bank Indonesia tentang
Pemulihan Aset Nomor : Kep-17/1/PKS/DpG/2015 dan
Nomor : B-376/C/U/11/2015 tanggal 5 Nopember 2015.
42
4.3.6. Perjanjian Kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional
tentang Pemulihan Aset Nomor : PKS/08/II/2017/BNN
dan B-67/C/U.1/02/2017 tanggal 20 Februari 2017.
4.3.7. Kesepakatan Bersama dengan PT Bank Mandiri (tbk)
nomor : DIR.PKS/39/2017 dan nomor : B-109/C/03/2017
tanngal 30 maret 2017 tentang Optimalisasi Kegiatan
Pemulihan Aset.