bali.bpk.go.id · web viewtindak lanjuti temuan lhp bpk apbd 2018 nusabali.com hasil temuan badan...
TRANSCRIPT
TINDAK LANJUTI TEMUAN LHP BPK APBD 2018
nusabali.com
Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas pemeriksaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, kembali dibahas oleh Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng dengan Eksekutif, Senin (16/7) di Gedung DPRD
Buleleng, Jalan Veteran Singaraja. Kali ini, pembahasan difokuskan pada tindak lanjut
rekomendasi BPK RI atas temuan tersebut. Rapat pembahasan dipimpin oleh Ketua DPRD
Buleleng, Gede Supriatna, sedangkan dari eksekutif dikoordinir oleh Asisten Administrasi
Umum, Setda Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa. Dalam pembahasan itu, muncul keinginan
mempertahakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan tidak ada catatan dari BPK RI.
Ini setelah ada kesepakatan untuk mempertahankan opini WTP di tahun berikutnya. Namun,
target WTP itu harus diperbaiki secara kualitas, sehingga tidak ada lagi catatan yang diberikan
oleh BPK RI. “Ini (WTP) kan sudah berturut diraih, kalau bisa WTP tahun berikutnya itu jangan
lagi ada catatan. Bagaimana agar klir semua,” kata anggota Badan Anggaran, Gede Masdana.
Menurut politisi PDIP asal Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan ini, eksekutif
semestinya sudah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang hadal dibidang IT, guna
menghadapi tantangan kedepan dimana akan banyak program aplikasi administrasi keuangan
Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Bali 1
yang diterapkan pemerintah pusat. “Pemerintah harus mempersiapkan SDM dari sekarang,
karena banyak aplikasi yang diterapkan pemerintah pusat,” kata Masdana.
Menanggapi hal itu, Asisten Gede Suyasa menegaskan, opini WTP dengan tidak ada
catatan sangat mungkin diraih. Pihaknya selama ini telah berusaha, untuk terus meningkatkan
kualitas dari perolehan WTP tersebut. “Ini sangat mungkin, kenapa tidak. Tetapi kami terus
berusaha, agar bagaimana catatan dari BPK itu menjadi sedikit,” katanya.
Menurut Suyasa, langkah itu sudah dapat diwujudkan dalam WTP dengan catatan sedikit
di tahun anggaran 2018. Itu itu sudah dapat ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari sejak
laporan hasil pemeriksaan BPK diserahkan. “Tahun ini jumlah catatannya paling sedikit
dibanding sebelumnya. Jadi semuanya sudah kami tindaklanjuti, dengan menerbitkan Peraturan
Bupati (Perbup),” jelasnya.
Sumber Berita
1. rri.co.id, Legislatif dan Eksekutif Bahas Kelanjutan LHP BPK RI, 15 Juli 2019.
2. Bali Post, Pemkab Tindak Lanjuti Temuan LHP BPK APBD 2018, 16 Juli 2019.
3. Nusa Bali, Bahas Tindak Lanjut Temuan BPK RI, Tahun Depan WTP Tanpa Catatan, 16
Juli 2019.
Catatan
Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara
yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1 Pemeriksaan
adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent,
objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.2
Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.3 Jawaban
atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah
1Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 3Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Bali 2
laporan hasil pemeriksaan diterima.4 Selain itu, pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.5 Laporan hasil
pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.6 Opini merupakan pernyataan
profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
(ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis
opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified
opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar
(adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).7
4Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5 Pasal 6 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.6 Pasal 16 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.7 Pasal 16 Ayat (1) Penjelasan Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Bali 3