1

RESUME SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DIBIDANG PERPAJAKAN

(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :2239 K/PID.SUS/2012)

BAMBANG SUROJONIM : 02111066

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS NARATOMA

SURABAYA2015

2

ABSTRACT

Legal research entitled "CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN THEFIELD OF TAXATION (CASE STUDY OF THE SUPREME COURTDECISION NUMBER: 2239 K/PID.SUS/2012)" is a study that describes thephenomenon of crime in the area of taxation, where the tax collection system byusing the self assessment system has been used by the taxpayer that "rogue" tounderstate the value of the tax or even do not want to pay taxes. Like the case ofcorporate criminal acts committed by taxpayer that occur over fourteen companiesbelonging to the company Asian Agri Group (AAG), which has played down itstax rate to take advantage of his company.Keywords: criminal liability, corporate, taxation.

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar BelakangPajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara

pada sektor non migas. Beberapa tahun terakhir target penerimaan pajakmeningkat untuk memperbesar sumber penerimaan negara serta untuk mencapaitujuan negara. Berbagai kebijakan baik dalam bentuk intensifikasi danekstensifikasi telah dibuat pemerintah untuk mendukung penerimaan negara darisektor fiskal.

Pajak sebagai sumber keuangan negara mempunyai 2 fungsi, yaitu: fungsibudgetair dan fungsi regulerend. Sebagai fungsi budgetair artinya pajakmerupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayaipengeluaran baik rutin maupun untuk pembangunan. Sehingga pajak memegangperanan dalam keuangan negara lewat tabugan pemerintah yang disetorkan kesektor pembangunan.1 Fungsi regulerend artinya sebagai alat untuk mengatur danmelaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi sertamencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan berlaku mulai 1 Januari 1984atau dikenal dengan sebutan Tax Reform, sistem pemungutan perpajakanmengalami perubahan yang sangat mendasar, yaitu, dari Official Assessmentmenjadi Self Assessment. Yang dimaksud dengan sistem Self Assessment adalahwajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkansendiri, membayar atau menyetor sendiri dan melaporkan sendiri kewajibanperpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sedangkan aparatperpajakan (fiskus) sesuai tugas dan kewenangannya mempunyai kewajiban untukmemberikan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pelaksanaankewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak diberikepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan menyetorsendiri serta melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kasus pidana perpajakan yang menyita banyak perhatian adalah tindakpidana yang dilakukan oleh kelompok Asian Agri Group yang merugikan negarasampai triliunan rupiah dan kasus tersebut sudah diputus oleh Mahkamah Agung

1Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 134.

3

(MA) pada tingkat kasasi. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah pada hasilputusan Mahkamah Agung menyatakan tanggung jawab pribadi/perseoranganataukah sudah merupakan tanggung jawab korporasi (kejahatan korporasi)mengingat pidana yang dijatuhkan tersebut dilakukan oleh staf/Manajer yangdiberi wewenang oleh korporasi.

Kasus tersebut merupakan sebuah kasus yang dapat digolongkan sebagaikejahatan korporasi, dimana Staf/Manajer itu bertindak atas nama perusahaanyang telah memberikan kewenangan kepadanya dan atas persetujuan dari direkturperusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) kepada Staf/Manajeritu, sepakat untuk melakukan pengecilan nilai pajak terhadap beberapaperusahaaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG). Sehingga dari hasilkejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu mengakibatkan adanya indikasikerugian negara akibat pemasukan negara yang rendah dari hasil pajak yangdibayarkan oleh perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG).

Dalam tindak pidana perpajakan setiap orang sama sekali tidak dapatdiartikan bahwa delik perpajakan yang dilakukan oleh korporasi sama sekali tidakterancam sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana untuk korporasi tidak dapatdiimplementasikan bahwa korporasilah yang melakukan delik, melainkan parapejabat dan orang-orang yang bekerja untuk dan atas nama korporasi itu.

Pada tulisan ini, meneliti putusanMahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tentang tindak pidana perpajakan yang dilakukan Tax ManagerAsian Agri Group dan terdaftar sebagai karyawan PT. Inti Indosawit Subur. Kasustersebut bermula adanya laporan bahwa kelompok Asian Agri Group melaporkanSurat Pemberitahuan Tahunan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnyasehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP. Olehkarena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap PutusanMahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS.2012 adalah apakah tindakan pidanatersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang pribadi ataukahperbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi sehingga dapatmempertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut.

2. Rumusan Masalah1. Apakah tindak pidana yang dilakukan oleh Tax Manager Asian Agri

Group dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan korporasi di bidangperpajakan?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Tax Manager Asian AgriGroup yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan?

3. Tujuan Penelitiana. Untuk mengetahui dan melakukan analisis bahwa tindakan yang dilakukan

oleh Tax Manager Asian Agri Group dapat diklasifikasikan sebagaikejahatan korporasi di bidang perpajakan.

b. Untuk mengetahui dan melakukan analisis penerapan sanksi pidanaterhadap Tax Manager Asian Agri Group yang melakukan tindak pidanadi bidang perpajakan.

4. Metode Penelitiana. Tipe Penelitian

4

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipepenelitian yuridis normatif dimana penulis menggunakan dasar analisisterhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilanmaupun beberapa dokumen hukum lainnya.

b. Pendekatan (Approach)Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menngunakanpendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) yaitudengan melakukan telaah terhadap Undang – undang dan regulasi yangberkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatanKasus (Case Approach) yaitu dengan melakukan telaah terhadap kasusyang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang menjadi putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

c. Sumber Bahan Hukum (Legal Sources)Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primera) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana“Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie”);

c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana;

d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2) Bahan Hukum SekunderBerupa jurnal hukum dan buku hukum serta pustaka hukum ilmiahlainnya.

BAB II : TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH TAX MANAGERASIAN AGRI GROUP DALAM KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANGPERPAJAKAN

1. Tindak PidanaIstilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan denganyang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkandengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamushukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karenamerupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”2

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiriatas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baardiartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak,peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan

2 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta , 2007, h. 92.

5

dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik,sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undangmempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau tindakanpidana.3

a. Tindak Pidana KorporasiKorporasi yang didalam hukum perdata dikenal sebagai badan

hukum perdata, tetapi dalam kenyataannya menurut Setiyono yangdikutip oleh Haryanto menunjukan bahwa :

Dalam hukum administrasi Negara misalnya, pemberian ijin-ijinusaha tidak hanya diberikan pada manusia alamiah (natuurlijk person)saja, tetapi juga pada badan hukum. Bahkan dalam beberapa hal, kadang-kadang ijin usaha hanya dapat diberikan bila pemohon ijin itu mengambilbentuk “badan usaha” atau “perseroan terbatas”. Ketentuan ini tidak sajaberlaku di Indonesia, melainkan berlaku universal di berbagai negara.4

Menurut Surbekti dan Tjitrosudibio yang dikutip oleh Krismen,corporatie atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badanhukum, sedangkan Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasiadalah: “suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atauperseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atauorganisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia(persona) ialah sebagai pengemban atau pemilik hak dan kewajibanmemiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.5 Daribeberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa korporasiadalah juga merupakan subjek hukum sama halnya seperti manusia yangberbentuk badan hukum/badan usaha yang memiliki hak-hak sertakewajiban untuk bertindak di depan hukum.

Selain itu, subjek hukum tersebut termasuk pula subjek pajakdiartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakanpajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaandengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belumterbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.6

Korporasi sebagai subjek hukum terdapat pada berbagai peraturanperundang-undangan negara Indonesia, seperti dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor

3 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education Yogyakarta dan PukapIndonesia, Yogyakarta, 2012, h. 20.

4 M. Haryanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individualisasi Pidana,Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, 2012, h. 195.

5 Yudi Krismen, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi,Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, 2013, h. 141-142.

6 Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2010, h. 89.

6

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupserta Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak PidanaPencucian Uang.

Dalam konsep rancangan KUHP tahun 2004-2005 korporasi diaturdalam Pasal 47-53. Berdasarkan Pasal 47, korporasi merupakan subjektindak pidana, sedangkan Pasal 48 konsep rancangan KUHP, tindakpidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yangbertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingankorporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain,dalam lingkungan usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupunbersama-sama. Pasal 49 menyatakan, jika tindak pidana dilakukan olehkorporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasidan/atau penggurusnya, sedangkan pasal 50 konsep rancangan KUHPmenyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secarapidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atasnama korporasi, jika perbuatan tersebutb termasuk dalam lingkup usahasebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain.7 Asasdalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidanajika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reumnisi mens sist rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tetapidalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukumpidana fiskal tidak memakai kesalahan.8

Menurut Shofie yang dikutip Limbong, menunjukan bahwakorporasi adalah sebutan yang lazim dipakai oleh para pakar hukumpidana untuk menyebut apa yang lazim dalam hukum perdata sebagai“badan hukum” (rechtspersons; legal entities; corporation).9

Subjek tindak pidana yang dikenal secara umum adalah manusia.KUHP Indonesia yang berlaku atas asas konkordasi memberlakukanWeatboek van Strafrecht (KUHP Belanda) pada tahun 1918. KUHPBelanda sendiri berasal dari KUHP Perancis yang dibuat pada masapemerintahan Napoleon pada tahun 1801. Di dalam KUHP Perancis,dikatakan bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana(subjek tindak pidana). Frase hij de dalam KUHP Belanda diterjemahkansebagai “barang siapa”. Dikarenakan dalam bahasa Indonesia, kata“siapa” merujuk pada “manusia” atau “barang siapa”.10 BerdasarkanPasal 59 KUHP, hukum pidana tidak mengenal korporasi sebagaisubjeknya. Jika seorang pengurus korporasi melakukan tindak pidanayang dilakukan atas nama korporasi, maka penguruslah yangbertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Menurut ajaran organik dariGirke, pertanggungjawaban perseroan ini dapat didasarkan langsung atas

7 Ibid., h. 144.

8 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 165.

9 Candace Anastassia P. Limbong, loc. cit.

10 Ibid., h. 18.

7

Pasal 1365 KUHPER, karena pengurus dianggap alat atau organ dariperseroan, jadi, perseroanlah yang disebut “pengurus itu”.11

b. Tindak Pidana Korporasi Di Bidang PerpajakanDi dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (UU KUP) tidak banyak membahas mengenaipertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak sekalipun hal ini cukuppenting untuk dapat disebutkan karena pertanggungjawaban ini memilikiimplikasi terhadap siapa saja yang dapat di pidana dan faktor apa yangmendasari pemidanaan itu dan apabila memang ada pihak-pihak tertentuyang dapat dikenai sanksi pidana, maka pertanggungjawaban pidana initernyata juga berakibat pada siapa yang memiliki tanggungjawab untukmembuktikannya.12

Wajib pajak adalah subjek pertanggungjawaban pidana, dalamketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkanbahwa: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputipembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyaihak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan”.13

Selanjtnya yang dimaksud Badan dalam Pasal 1 angka 3 adalah:Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakankesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengannama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosialpolitik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnyatermasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.14

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa subjek pajakdalahm hal ini wajib pajak terdiri dari orang pribadi dan badan(korporasi). Dalam hal wajib pajak melakukan tindak pidana di bidangperpajakan maka sudah sewajarnya wajib pajak tersebutmempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang telah dilakukan.Tanggungjawab dalam pembuktian ini tentu saja paling relevan dalamhal hukum acara pidana yang bermula dari penyelidikan, penyidikan,penuntutan dan persidangan. Namun demikian, dalam konteks hukum

11 H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan,Jakarta, 2007, h. 152-153.

12 Wan Juli, Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan DalamTindak Pidana Di Bidang Perpajakan, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 2, 2012, h. 71.

13 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-UndangNo. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, op. cit., ps. 1 angka 2.

14 Ibid., ps. 1 angka 3

8

pidana, secara teoritis dikenal 3 (tiga) konsep umum dalam halpertanggungjawaban pidana, yaitu: Pidana tanpa kesalahan; Strictliability; dan Vicarious liability.15

c. Kejahatan KorporasiJ.E Sahetapy menyatakan kejahatan korporasi bukan merupakan

barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yangbaru. Kejahatan korporasi sudah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yanglalu atau pada abad 24 masehi di Mesir.16 Kejahatan Korporasi ialahsetiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukumanoleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata,maupun hukum pidana.

Kejahatan korporasi diidentifikasi sebagai bentuk perbuatanmelanggar hukum baik administrasi, perdata, maupun pidana. Kejahatankorporasi timbul dari analisis tentang kejahatan kerah putih, pelanggaranhukum (pidana) oleh perusahaan atau usaha dagang yang berlingkupskala kecil atau terbatas (small business offences) tidak termasuk kedalam "kejahatan korporasi" maupun "illegal corporate behavior".Corporate crime atau kejahatan korporasi, pada dasar dan sifat, kejahatankorporasi bukanlah sesuatu barang baru; yang baru adalah kemasan,bentuk serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasaradalah sama. Bahkan dampak yang mencemaskan dan dirasakanmerugikan masyarakat. Di Indonesia prinsip pertanggungjawabankorporasi (corporate liability) tidak diatur dalam hukum pidana umum(KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidakdikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam KUHPdisebabkan karena subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHPadalah orang dalam konotasi biologis yang alami (natuurlijke persoon).

2. Sanksi PerpajakanPengetahuan tentang sanksi dalam bidang perpajakan menjadi penting

mengingat dalam proses pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem selfassessment dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Seperti yang sudahdijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sistem self assessment memberikankebebasan bagi Wajib Pajak untuk diberikan kepercayaan dalam menghitungmenyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Selain itu kelemahan dari sistem selfassessment juga dapat dimanfaatkan untuk Wajib Pajak untuk mengecilkan nilaipajaknya atau bahkan Wajib Pajak tidak mau membayar pajaknya yang terhutang.Sehingga untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajakmemerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknisadministrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yangdiharapkan, pemerintah telah menyiapkan regulasi-regulasi yang jelas dalamUndang-undang Perpajakan yang berlaku.

Sudut pandang yuridis juga menjelaskan bahwa pajak memangmengandung unsur pemaksaan. Artinya apabila kewajiban perpajakan tidak

15 Wan Juli, loc. cit.

16 JE. Sahetapy, Kejahatan Korporasi, eresco, Bandung, 1994, h.4.

9

dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensihukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakekatnya,pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan WajibPajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, pentingbagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahuikonsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untukdapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agartidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenissanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.17 Sanksi perpajakan merupakanjaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (normaperpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksiperpajakan merupakan alat pencegah (perventif) agar Wajib Pajak tidakmelanggar norma perpajakan.18

Ada 2 macam Sanksi perpajakan yang dibagi dalam sanksi administrasi dansanksi pidana, sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian pada negara,khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidanamerupakan sanksi yang memberikan seseorang siksaan dan penderitaan menurutketentuan dalam Undang-undang Perpajakan ada 3 (tiga) macam sanksi pidanayakni; denda pidana, kurungan, dan penjara. Kedua sanksi perpajakan tersebutdapat dijelaskan sebagai berikut:19

BAB III : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TAX MANAGERDALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2239/K/PID.SUS/2012

1. Fakta-fakta HukumBerdasarkan pada fakta hukum yang terjadi sesuai putusan MA No. 2239

K/PID.SUS/2012, Suwir Laut alias LIU CHE SUI alias ATAK bertindak selakuTax Manager Asian Agri Group (AAG) atas 14 (empat belas) perusahaan yangtergabung dalam Asian Agri Group (AAG) yakni:

1. PT. Dasa Anugrah Sejati;2. PT. Raja Garuda Mas Sejati;3. PT. Saudara Sejati Luhur;4. PT. Indo Sepadan Jaya;5. PT. Nusa Pusaka Kencana;6. PT. Andalas Intiagro Lestari;7. PT. Tunggal Yunus Estate;8. PT. Rigunas Agri Utama;9. PT. Rantau Sinar Karsa;10. PT. Sispra Matra Abadi;11. PT. Mitra Unggul Pusaka;

17Aris Aviantara & Associates, Mengenal Sanksi Pajak, http://konsultanpajak-aaa.com/mengenal-sanksi-pajak.htm, Diakses 6 Januari 2014.

18 Mardiasmo, Perpajakan Edisin Revisi, Andi, Yogyakarta, 2011, h. 59.

19Aris Aviantara & Associates, loc. cit.

10

12. PT. Hari Sawit Jaya;13. PT. Inti Indosawit Subur;14. PT. Gunung Melayu.

Suwir Laut bertanggung jawab penuh untuk membuat Laporan KeuanganKonsolidasi (Neraca dan Laporan Rugi Laba) dan mempersiapkan, mengisi danmenyampaikan Surat Pemberitahunan (SPT) Wajib Pajak (WP) Badan untukkeempat belas perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group. Sehinggadari tanggungjawab dan kedudukan yang dipegang oleh Suwir Laut mempunyaiindikasi yang kuat untuk melakukan sebuah kejahatan dalam sebuah korporasi.Menurut Sutherland, kejahatan korporasi sebagai kejahatan kerah putih adalahkejahatan yang dilakukan seseorang yang memiliki kehormatan dan status sosialyang tinggi dalam menjalankan jabatannya.20

Karena korporasi merupakan badan hukum yang tidak memiliki fisik danoleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melaluidirektu atau karyawannya. Sehingga bentuk pertanggungjawaban korporasi adalahmelalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasitidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atauatas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.21

Pada tanggal 29 Maret 2003 sampai dengan tanggal 14 November 2006atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2003 sampai dengan tahun2006, Suwir Laut mempunyai rencana untuk mengecilkan nilai pajak terhadappembayaran pajak ke-14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group(AAG). Pengecilan nilai pajak ini dilakukan untuk tujuan merendahkan pajakyang dibayar ke-14 (empat belas) perusahaan itu. Suwir Laut juga membantahbahwa sejak tahun 2002-2005 Laporan Keuangan berupa Neraca dan Rugi Labauntuk ke-14 (empat belas) perusahaan tersebut tidak diaudit oleh Kantor AkuntanPublik (KAP), padahal Laporan Keuangan berupa Neraca dan Rugi Laba untuk 14perusahaan itu telah diaudit oleh KAP, yaitu :

1. Tahun 2002 dan 2003, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PurwantonoSarwoko & Sandjaja (Ernst and Young).

2. Tahun 2004 dan 2005, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata,Hidajat, Arsono dan Rekan (PKF).Ke-14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG tersebut yang

telah diaudit oleh KAP, Suwir Laut tidak melakukan perubahan atau pembetulanatas SPT Tahunan PPh WP Badan 14 (empat belas) perusahaan yang telahdisampaikan kepada KPP terkait. Sehingga Suwir Laut secara sadar mengetahuibahwa ada perbedaan Neraca dan Rugi Laba antara SPT yang Suwir Laut buat.

Pelaksanaan pengecilan nilai pajak itu dilakukan oleh Suwir Laut denganmembuat isian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan di bawahAAG, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang Terdakwa buat setelahdiverifikasi dan disetujui (lisan) oleh Vincentius Amin Sutanto (VAS), kemudianTerdakwa membuat isian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaanyang berada di bawah AAG. Selanjtnya, Terdakwa mengirimkan hasil pengisianSPT Tahunan PPh WP Badan tersebut dan laporan Keuangan Neraca ke Medan

20 Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Rajagrafindo Persada, Jakarta,2013, h. 3.

21 Ibid., h. 22.

11

setelah dikonfirmasikan kepada Vincentius Amin Sutanto, dan selanjutnyaditandatangani oleh Direktur masing-masing perusahaan yang berada dibawahAAG, untuk kemudian disampaikan ke KPP terkait atas perintah Terdakwa.

Pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2002, Terdakwa bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG),Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih(PS) mengadakan tax planning meeting di kantor Jakarta dan Medan untukmembahas perencanaan mengecilkan pembayaran pajak melalui beberapa carayang dijelaskan sebagai berikut:

a. Mengecilkan penjualan antara lain berupa rekayasa penjualanb. Menggelembungkan biaya antara lain berupa pembebanan

Meskipun ke-14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAGtersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Ernest & Young dan PaulusHadiwinata), Suwir Laut tidak melakukan perubahan atau pembetulan atas SPTTahunan PPh WP Badan 14 (empat belas) perusahaan yang telah disampaikankepada KPP terkait dan Suwir Laut secara sadar mengetahui bahwa ada perbedaanNeraca dan Rugi Laba antara SPT yang Suwir Laaut buat dan telah dikirimkan keKantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan hasil audit KAP. Perbuatan Suwir Lautmengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp.1.259.977.695.652,-(satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuhjuta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut. Hasil penilaian kerugian negara tersebutberdasarkan perhitungan ahli Peraturan Pajak Penghasilan dan PenghitungKerugian pada Pendapatan Negara.

2. Tindak Pidana Korporasi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor2239 K/PID.SUS/2012

Dalam kasus Asian Agri Group (AAG) yang telah diputus oleh MahkamahAgung, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hakimmenunjukan bahwa pada kasus Asian Agri Group (AAG) tersebut telah terjaditindak pidana korporasi di bidang perpajakan. Hal itu berdasarkan bahwa padabulan Agustus s/d bulan Desember Tahun 2002, Terdakwa (Suwir Laut) bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG),Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih(PS) mengadakan tax planning meeting di kantor Jakarta dan Medan untukmembahas perencanaan mengecilkan pembayaran pajak melalui beberapa cara,yaitu:

a. Mengecilkan penjualan antara lain berupa rekayasa penjualanb. Menggelembungkan biaya antara lain berupa pembebanan :

Meskipun 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAGtersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Ernest & Young dan PaulusHadiwinata), Terdakwa tidak melakukan perubahan/ pembetulan atas SPTTahunan PPh WP Badan 14 (empat belas) perusahaan yang telah disampaikankepada KPP terkait dan Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ada perbedaanNeraca dan Rugi Laba antara SPT yang Terdakwa buat dan telah dikirimkan keKPP dengan hasil audit KAP. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkankerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu triliundua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam

12

ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.

Korporasi, dalam hal ini 14 perusahaan-perusahaan Asian Agri Group,yakni: PT. Dasa Anugrah Sejati, PT. Raja Garuda Mas Sejati, PT. Saudara SejatiLuhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kencana, PT. Andalas IntiagroLestari, PT. Tunggal Yunus Estate, PT. Rigunas Agri Utama, PT. Rantau SinarKarsa, PT. Sispra Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Pusaka, PT. Hari Sawit Jaya,PT. Inti Indosawit Subur dan PT. Gunung Melayu secara substantif, berdasarkanfakta-fakta yang ada telah memenuhi unsur sebagaimana dipersyaratkan olehperaturan perundang-undangan maupun teori Corporate Criminal libility, yaitu:tindakan didasarkan atas kebijakan resmi perusahaan (melalui rapat/tax planingmeeting) yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan atas nama perusahaan.

Berdasarkan itu, mengacu pada ketentuan Pasal 43 UU KUP maka subjekhukum tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku jugabagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak. Dalam Putusannya MahkamahAgung berpendapat bahwa sekalipun secara individual perbuatan Terdakwaterjadi karena ”mens rea” dari Terdakwa, namun karena perbuatan tersebutsemata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agungberpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau”mens rea” dari 14 (empat belas) korporasi tersebut, sehingga dengan demikianpembebanan tanggung jawab pidana ”Individual Liability” dengan corporateliability harus diterapkan secara simultan (bersamaan) sebagai cerminan daridoktrin respondeat superior atau doktrin ”Vicarious Liability” diterapkanpertanggunganjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan Terdakwa sebagaipersonifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawabkorporasi, selain itu apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secarakolektif.

3. Pertimbangan HakimPada kasus pidana perpajakan terhadap pengecilan nilai pajak terhadap 14

perusahaan yang tergabung dalam AAG yang dilakukan oleh Suwir Laut telahsampai proses peradilan pada tahap kasasi dan sudah diputus oleh Majelis HakimMahkamah Agung (MA). Dari hasil proses peradilan mulai dari tingkat pertama,tingkat banding, dan tingkat kasasi maka Majelis Hakim pada tiap tingkatperadilan memiliki pertimbangan masing-masing.

Pertimbangan Hakim dalam tingkat pertama terhadap kasus pidana Suwirlaut dapat dijelaskan bahwa sesuai putusan perkara No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012, hakim memberikan pertimbangan danputusannya yang amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa;2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa

Suwir Laut karena Prematur tidak dapat diterima;3. Menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;4. Menetapkan biaya perkara kepada negara.

Amar putusan tingkat pertama pada angka kedua, Jaksa Penuntut Umummendakwa Suwir Laut bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yaknidengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yangisinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada

13

pendapatan negara sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan disesuaikandengan Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Sehingga Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SuwirLaut alias Liu Che Sui alias Atak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahundikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agarTerdakwa segera ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Tetapi fakta persidanganmenjelaskan bahwa dakwaan tersebut dianggap prematur dan tidak dapai diterima.

Pada tingkat banding sesuai putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.241/PID.2012/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum, dalam amar putusannya justru menguatkan kembali putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/-N.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012.Hal ini jelas membuat Jaksa Penuntut Umum sebagai pengacara negara tidak puasatas hasil putusan banding tersebut, sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukanupaya hukum kasasi. Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa alasandilakukannya kasasi adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta No.241/Pid/2012/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 tersebut adalah bukan merupakanputusan bebas karena dalam amar putusan tidak terdapat kata yang menyebutkan”membebaskan Terdakwa", putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebasatau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau acquittal.22 Selainitu, putusan tersebut sama sekali belum menyentuh materi perkara, sehinggasesuai ketentuan Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, yang menyebutkan ”terhadap putusan perkara pidana yangdiberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada MahkamahAgung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaanpemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.23

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta No.241/Pid/2012/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 tersebut telah salah menerapkanhukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sepertiistilah prematur yang sebenarnya tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana atauKUHAP. Istilah prematur hanya dikenal dalam gugatan perdata atau PTUN.

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa fakta-fakta hukumyang terungkap di persidangan sebagai berikut: Terdakwa sebagai pegawai padaPT. Indosawit Subur, sebagai salah satu perusahaan di bawah AAG, secarafungsional bertugas sebagai Tax Manager AAG, yang berkantor di Jakarta.Terdakwa telah melakukan perbuatan berlanjut selaku Tax Manager atau pegawaidari Wajib Pajak menyuruh melakukan, menganjurkan atau membantu melakukantindak pidana, dibidang perpajakan, "dengan sengaja menyampaikan suratpemberitahuan, dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkapatas 14 perusahaan tersebut. Terdakwa dalam membuat SPT tahunan PPh WajibPajak Badan untuk 14 perusahaan yang tergabung di dalam AAG pada tahun

22 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi 2,Cetakan. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 347.

23 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN tahun 1981No. 76, TLN No. 3209, ps. 244.

14

pajak 2002 sampai dengan 2005, seolah-olah tidak diaudit oleh Kantor AkuntanPublik, padahal sebenarnya laporan keuangan berupa Neraca Rugi dan Laba untuk14 perusahaan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) padatahun 2002 dan 2003 oleh Ernst Young, tahun 2004 dan 2005, oleh KantorAkuntan Publik Paulu Hadiwinata.

Adanya SPT dari 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung di dalamAsean Agri Group (AAG) pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2005 telahdiisi secara tidak benar dan tidak lengkap, di dalam semua SPT yang tertulisbelum diaudit, meskipun fakta sesungguhnya telah diaudit. Akibatnya pendapatannegara yang seharusnya diterima menjadi berkurang, sebagai akibat adanya SPTyang isinya tidak benar oleh AAG, sehingga menurut perhitungan DirektoratJenderal Pajak total seluruhnya berjumlah Rp. 1.259.977.695.652,- (satu triliundua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enamratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang rinciannyaadalah dari tiga jenis komponen Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, PajakPenghasilan Wajib Pajak Orang/Pribadi dan Pajak Penghasilan Wajib Pajak LuarNegeri Tahun 2002, 2003, 2004, dan 2005 sebagai berikut: tahun 2002: Rp.276.145.706.827,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar seratus empat puluh limajuta tujuh ratus enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) + tahun 2003: Rp.296.172.548.868,- (dua ratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh puluh duajuta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapanrupiah) + tahun 2004: Rp. 478.385.792.915,- (empat ratus tujuh puluh delapanmiliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribusembilan ratus lima belas rupiah) dan + tahun 2005; sebesar Rp.246.235.801.943,- (dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh limajuta delapan ratus satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Sedangkanmenurut perhitungan fiskus dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp.1.259.977.695.652,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilanratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus limapuluh dua rupiah) yang dalam hal ini jumlahnya lebih besar perhitungan yangdibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bahwa hasil pemeriksaan bukti permulaan terhadap apa saja yangdilakukan oleh Terdakwa atas 14 perusahaan yg tergabung di dalam Asean AgriGroup, dengan modus operandi sebagai berikut: telah melakukan penjualan dibawah pasar, melakukan Hedging fiktif, membebankan biaya yang disebut sebagaibiaya Jakarta dan Management Fee.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka alasan-alasan kasasiJaksa/Penuntut Umum dapatlah dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dalammenerapkan hukum dan terutama dalam tataran penegakan hukum karena faktahukum telah nyata Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan seperti dalamdakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwaTerdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas dengan dakwaan Primairmelanggar Pasal 39 ayat (1) huruf C jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur yang terkandung :

1. Setiap orang;2. Dengan sengaja;3. Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak

15

benar atau tidak lengkap;4. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;5. Dilakukan secara berlanjut.

4. Analisa Sanksi Pidana Terhadap Putusan Putusan Mahkamah AgungNomor 2239 K/PID.SUS/2012

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012yang pada amar putusannya memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAKtersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana ”MENYAMPAIKAN SURATPEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYATIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP SECARA BERLANJUT’;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwadipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatusyarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga)tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas)perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisianSPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kalipajak terutang yang kurang dibayar sebesar 2.519.955.391.304,- (dua triliunlima ratus sembilan belas milyar sembilanratus lima puluh lima juta tigaratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) secara tunai.

Membebankan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribulima ratus rupiah).

Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, menunjukan bahwaterdakwa (Suwir Laut) telah terbukti secara meyakinkan telah melakukan tindakpidana perpajakan, yaitu, “Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atauketerangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut”. Atastindakannya tersebut terdakwa di putus pidana penjara selama 2 (dua) tahun tetapiMajelis Hakim memberikan pilihan bahwa terdakwa tidak perlu menjalani pidanapenjara tersebut dengan syarat terdakwa tidak dipersalahkan melakukan sesuatukejahatan dan mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masapercobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu)tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian AgriGroup yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh terdakwa untuk membayardenda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, menurut penulis terdapatbeberapa kekhilafan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut, diantaranya:1. Dalam putusan tingkat kasasi tersebut pada angka ke 1 menyatakan bahwa

“Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK tersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidakbenar atau tidak lengkap secara berlanjut”, yang dalam pertimbangannyaMahkamah Agung mendasarkan aturan tersebut pada Pasal 39 ayat (1) huruf c

16

UU KUP. Padahal isi dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP adalah“Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan”,24 yang pada kenyataannyaterdakwa (Suwir Laut) bersama dengan 14 (empat belas) perusahaan yangtergabung dalam Asian Agri Group telah melaporkan surat pemberitahuannyakepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Seharusnya Majelis Hakim MahkamahAgung mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf dUUKUP yang menyatakan “Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atauketerangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap”.25 Sehinggapertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung akan mendasarkanputusannya tersebut pada Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1)Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981,Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan.

2. Pada putusan tingkat kasasi ini, Mahkamah Agung tidak tepat dalammenjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Suwir Laut), karena di dalamputusannya Mahkamah Agung memberikan alternatif kepada terdakwa (SuwirLaut) untuk menjalani masa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ataumenetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwadipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syaratyang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun,dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaanyang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunandiwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutangyang kurang dibayar masing-masing. Dalam putusan pemidanaan tersebut tidaksesuai dengan isi ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KUP terhadap pelanggaranatas Pasal 39 ayat (1) UU KUP yang menyatakan :

“Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidanadengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6(enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutangyang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlahpajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

Dalam ketentuan tersebut jelas menyatakan bahwa pelanggaran terhadapPasal 39 ayat (1) UU KUP maka dikenakan pidana penjara paling singkat 6(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua)kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi

24 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-UndangNo. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN tahun 2007 No. 85,TLN No. 4740, ps. 39 ayat (1) huruf c.

25 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-UndangNo. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN tahun 2007 No. 85,TLN No. 4740, ps. 39 ayat (1) huruf d.

17

berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung, terdakwa (Suwir Laut)dapat dibebaskan dari pidana penjara asalkan terdakwa membayar denda 2(dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar. Padahal pada ketentuan Pasal 39ayat (1) UU KUP jelas menyatakan bahwa pidana penjara dan denda harusdikenakan secara bersamaan dan sekaligus, sehingga putusan Majelis HakimMahkamah Agung tersebut sangat menguntungkan terdakwa dan tidakmencerminkan asas keadilan sebagai salah satu nilai hukum.

3. Pada putusan Mahkamah Agung tersebut, penjatuhan pidana terhadapkorporasi, yaitu, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AsianAgri Group, yaitu : PT. Dasa Anugrah Sejati, PT. Raja Garuda Mas Sejati, PT.Saudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kencana, PT.Andalas Intiagro Lestari, PT. Tunggal Yunus Estate, PT. Rigunas Agri Utama,PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Sispra Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Pusaka,PT. Hari Sawit Jaya, PT. Inti Indosawit Subur dan PT. Gunung Melayu tidakpasti karena pidana denda yang seharusnya dikenakan terhadap korporasitersebut dapat di kesampingkan dengan pelaksanaan pidana penjara olehterdakwa (Suwir Laut).

Dalam kasus tersebut telah terbukti bahwa terdakwa selaku Tax Managerpada Asian Agri Group (AAG), berdasarkan fakta telah melakukan perbuatanyang dilakukan dengan sengaja dan sadar mengisi dan menyampaikan SPTTahunan Wajib Pajak Badan dan Penghasilan tidak sesuai dengan yangsebenarnya, hal mana terlihat dari hasil audit independen dari kelompokperusahaan itu sendiri yang memperlihatkan perbedaan hasil akhir daripenghasilan perusahaan. Bahwa perbuatan itu terdakwa lakukan gunamengurangi pembayaran pajak yang semestinya dibayar oleh 14 (empat belas)perusahaan Asian Agri Group yang tergabung di dalamnya dan juga perbuatanitu dilakukan dengan menyatakan perusahaan yang pengisian dan penyampaianSPT nya diwakili oleh terdakwa, dengan demikian unsur dengan sengaja telahterbukti dan terpenuhi.

Di samping itu, terdakwa wmenyampaikan laporan SPT tahun pajakBadan dan penghasilan mendasarkan pada pembukuan akhir tahun perusahaan-perusahaan tersebut, namun berdasarkan fakta di dalam perusahaan-perusahaanitu telah melakukan rekayasa-rekayasa harga pasar,membebankan biaya-biayadan fee yang semestinya tidak ada, sehingga dari perbuatan itu dapatmemperkecil penghasilan perusahaan dan dapat memperkecil pula pembayaranSPT Badan dan Penghasilan, padahal senyatanya tidaklah demikian hasil yangdiperoleh jauh di atas dari yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Bahwa penyampaian SPT yang tidak benar ini juga terbukti adanya surat-surat ataupun pendekatan yang dilakukan oleh AAG untuk memperbaiki SPT-SPT dimaksud akan tetapi tidak dapat dilakukan karena atas hal tersebut telahdimulai penyidikan oleh DPK. Bahwa selain itu penyampaian SPT itu telahberlangsung sejak tahun 2002 s.d tahun 2005 dan telah merugikan pendapatanNegara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu triliun dua ratus lima puluhsembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilanpuluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan demikian unsurinipun telah terbukti. Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dalampengisian SPT Tahun Badan dan Penghasilan di dalam 14 perusahaan yangtergabung dalam AAG telah mengakibatkan kerugian pendapatan Negara

18

sebagaimana rincian dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yangkeseluruhannya berjumlah Rp. 1.259.977.695.652,- (satu trilyun dua ratus limapuluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratussembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) sehingga unsurinipun telah terbukti.

Terdakwa membuat isian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruhperusahaan di bawah AAG, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yangterdakwa buat setelah diverifikasi dan disetujui (lisan) oleh VINCENTIUSAMIN SUTANTO (VAS), kemudian terdakwa membuat isian SPT TahunanPPh WP Badan untuk seluruh perusahaan yang berada di bawah AAG.Kemudian Terdakwa mengirimkan hasil pengisian SPT Tahunan Pph WPBadan tersebut dan laporan Keuangan Neraca ke Medan setelahdikonfirmasikan VAS, kemudian ditandatangani oleh Direktur masing-masingperusahaan yang berada dibawah AAG, untuk kemudian disampaikan ke KPPterkait atas perintah terdakwa.

Pada Agustus s/d Desember 2002 (3X), Terdakwa bersama-sama denganEddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius AminSutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS)mengadakan tax planning meeting di kantor Jakarta dan Medan untukmembahas perencanaan mengecilkan pembayaran pajak melalui beberapacara, yaitu :

a. Mengecilkan penjualan antara lain berupa rekayasa penjualan;b. Menggelembungkan Biaya antara lain berupa pembebanan.

Dengan diadakannya tax planning meeting dan ditandatangani olehDirektur masing-masing perusahaan maka juga menunjukan bahwa hasil yangdiperoleh dari tindak pidana tersebut adalah untuk kepentingankorporasi/perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group.

Mengacu pada Strict Liabilility Concept dan Vicarious Liability Concept,maka seharusnya 14 korporasi tersebut dikenakan pidana, dalam hal ini pidanadenda untuk mengganti segala kerugian negara yang ditimbulkan ataspengecilan jumlah pajak dan manipulasi pelaporan pajak yang dilakukan oleh14 (empat belas) korporasi tersebut yang tergabung dalam Asian Agri Group.Selain itu, sekalipun secara individual perbuatan terdakwa terjadi karena”mensrea” dari terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untukkepentingan dari korporasi apa yang dilakukan oleh terdakwa adalahdikehendaki atau ”mensrea” dari 14 (empat belas) korporasi, sehingga dengandemikian pembebanan tanggung jawab pidana ”Individual Liability” dengancorporate liability harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan daridoktrin respondeat superior atau doktrin ”Vicarious Liability” diterapkanpertanggung jawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau prilakuterdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugasdan tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan terdakwa telah diputuskansecara kolektif.

Konsep vicarious liability, menekankan unsur perbuatan atau delik yangdilakukan oleh terdakwa (Suwir Laut) diabaikan dalam arti tidak diperlukan,tetapi konsep ini memerlukan pentingnya elemen kesalahan di pihak karyawanterdakwa, yaitu, 14 (empat belas) korporasi yang tergabung dalam AAG.Kedua konsep ini, baik strict liability dan vicarious liability tidak perlu terpisah

19

sehingga penerapan vicarious liability dapat dibarengi dengan strict liability.Dengan demikian 14 (empat belas) korporasi tersebut yang tergabung dalamAsian Agri Group dapat dikenakan pidana atas korporasi tersebut, yaitu, berupadenda sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KUP. Selain itu menurutpenulis disamping pemidanaan terhadap terdakwa (Suwir Laut) dan 14 (empatbelas) korporasi tersebut, para pimpinan masing-masing korporasi tersebutsudah sewajarnya di jatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 43ayat (1) UU KUP yang hukuman pidanaya sesuai sesuai dengan ketentuanPasal 39 dalam hal ini ayat (1) UU KUP, yaitu, turut serta melakukan atau yangmembantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

BAB IV : PENUTUP

1. KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka

dapat disimpulkan bahwa :a. Kasus Asian Agri Group (AAG) yang dilakukan oleh Tax Manager

yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi melaluiPutusan Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 menunjukan bahwa pada kasusAsian Agri Group (AAG) tersebut telah terjadi tindak pidana korporasidi bidang perpajakan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalahdikehendaki atau ”mens rea” dari 14 (empat belas) korporasi tersebut,sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana”Individual Liability” dengan corporate liability harus diterapkansecara simultan (bersamaan) sebagai cerminan dari doktrin respondeatsuperior atau doktrin ”Vicarious Liability” diterapkanpertanggunganjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatanterdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjaditugas dan tanggung jawab korporasi, selain itu apa yang dilakukanterdakwa telah diputuskan secara kolektif.

b. Pada Putusan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan fakta-fakta yangada menunjukan bahwa pada bulan Agustus s/d bulan Desember Tahun2002, Terdakwa (Suwir Laut) bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL),Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto(VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS)mengadakan tax planning meeting di kantor Jakarta dan Medan untukmembahas perencanaan mengecilkan pembayaran pajak. PerbuatanTerdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negarasebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu triliun dua ratus lima puluhsembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratussembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut. Dengan diadakannya taxplanning meeting dan ditandatangani oleh Direktur masing-masingperusahaan maka juga menunjukan bahwa hasil yang diperoleh daritindak pidana tersebut adalah untuk kepentingan korporasi/perusahaanyang tergabung dalam Asian Agri Group. Penjatuhan pidana terhadapkorporasi, yaitu, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalamAsian Agri Group tidak pasti karena pidana denda yang seharusnya

20

dikenakan terhadap korporasi tersebut dapat di kesampingkan denganpelaksanaan pidana penjara oleh terdakwa (Suwir Laut). Mengacu padaStrict Liabilility Concept dan Vicarious Liability Concept, makaseharusnya 14 korporasi tersebut dikenakan pidana, dalam hal inipidana denda untuk mengganti segala kerugian negara yangditimbulkan atas pengecilan jumlah pajak dan manipulasi pelaporanpajak yang dilakukan oleh 14 (empat belas) korporasi tersebut. Dengandemikian 14 (empat belas) korporasi tersebut sudah sewajarnya dijatuhihukuman pidana, yaitu, berupa denda sesuai dengan ketentuan Pasal 39ayat (1) UU KUP dan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal43 ayat (1) UU KUP bagi para pimpinan masing-masing korporasitersebut yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukantindak pidana di bidang perpajakan.

2. SaranBerdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas,

maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :a. Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Legislator,

sebaiknya mempertimbangkan delik pajak ini sebagai kejahatan yangluar biasa sifatnya yang merupakan prasyarat secara teori untukpenggunaan konsep strict liability atau vicarious liability. Denganbanyaknya kasus pidana yang terkait dengan delik pajak, sudah saatnyapembuat undang-undang mempertimbangkan kembali untuk mengatursecara spesifik delik pajak ini dalam suatu aturan khusus sebagai delikluar biasa. Hal ini tentu saja berimplikasi pada konseppertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam UU KUP.

b. Bagi Hakim baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggimaupun Mahkamah Agung sebaiknya sebelum memutuskan perkarauntuk terlebih dahulu mempertimbangkan segala fakta-fakta hukumyang ada dengan bijaksana dan dengan asas keadilan, sehinggamenghasilkan suatu putusan yang pasti, bermanfaat, dan adil.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-undangan :Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KitabUndang-undang Hukum Pidana “Wetboek van Strafrecht voorNederlandsch-Indie”).

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN tahun 1981No. 76, TLN No. 3209.

________ No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN tahun2007 No. 85, TLN No. 4740.

21

Buku-buku :Ali, M., Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Rajagrafindo Persada, Jakarta,

2013.

Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Brotodihardjo, S., Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung,2003.

Harahap, M. Y., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi 2,Cetakan. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Ilyas, A., Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education Yogyakarta dan PukapIndonesia, Yogyakarta, 2012.

Mardiasmo, Perpajakan Edisin Revisi, Andi, Yogyakarta, 2011.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana,Jakarta, 2010.

Purwosutjipto, H. M. N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,Djambatan, Jakarta, 2007.

Sahetapy, J. E., dan Agustinus Pohan, ed., Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2007.

Sahetapy, J.E, Kejahatan Korporasi, eresco, Bandung, 1994

Saidi, M. D., Pembaruan Hukum Pajak, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sjahdeini, Sutan Remy, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers,Jakarta, 2007.

Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta , 2007.

Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2010.

Skripsi,Tesis, dan Disertasi :Andika, A., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana

Pencucian Uang, Tesis Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana UniversitasIndonesia, 2012.

Krisnan, J., Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif PembaharuanHukum Pidana Nasional, Tesis Program Magister Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro, 2008.

22

Limbong, C. A. P., Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Umum(Studi Kasus Irzen Octa VS. Citibank Indonesia dan Muji Harjo VS. PT.UOB Buana Indonesia), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2012.

Jurnal :Haryanto, M., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individualisasi

Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, 2012, h. 191-209.

Juli, W., Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan DalamTindak Pidana Di Bidang Perpajakan, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 2,2012, h. 70-78.

Krismen, Y., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi,Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, 2013, h. 133-160.

Tawalujan, J., Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan,Jurnal Lex Crimen, Vol. 1 No. 3, 2012, h. 5-22.

Website :Aris Aviantara & Associates, Mengenal Sanksi Pajak, http://konsultanpajak-

aaa.com/mengenal-sanksi-pajak.htm, Diakses 6 Januari 2014.