banjaranisi bab 1

PETUNJUK TEKNIS NO . 023/T/Bt/1995Spesifikasi Umum Jalan Kabupaten

SPESIFIKASI UMUM

BAB 1 – PERSYARATAN UMUM

1. Nama Kegiatan : Pemeliharaan berkala Jalan Puspa Weresti (Lingkar Selatan Bobotsari)

2. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

3. Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Kabupaten Purbalingga Tahun

Anggaran 2011

4. Tempat pekerjaan diserahkan kepada Pemborong dalam keadaan seperti pada waktu

pemberian pekerjaan / penjelasan di lapangan.

5. Pemborong diharuskan membuat :

Papan nama kegiatan yang akan ditentukan lebih lanjut mengenai bentuk / ukurannya.

BAB 1.1 RINGKASAN PEKERJAAN

1.1.1 Uraian berbagai pekerjaan yang termasuk dalam Spesifikasi ini.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi semua salah satu yang berikut ini :

(1) Perbaikan jalan dan penambalan di tempat yang ditunjukkan pada gambar rencana atau yang

diberi tanda di lapangan termasuk rekon – struksi dan perbaikan lapisan perkerasan yang dirasa

perlu.

(2) Pelapisan ulang atau pembuatan kembali lapis kedap permukaan perkerasan, termasuk semua

pekerjaan penyiapan permukaan atau perataan yang di perlukan.

(3) Pelebaran perkerasan dan pemindahan alinyemen yang ringan, termasuk pembersihan lapangan

dan penyediaan bahu jalan serta saluran tepi yang baru seperti yang ditunjukkan pada gambar-

gambar proyek dan sebagaimana yang di minta oleh Direksi Teknik di Lapangan.

(4) Rekonstruksi perkerasan termasuk membentuk kembali dan membangun lapis pondasi bawah

serta lapis pondasi atas dan memasang lapisan permukaan aspal yang baru yang sesuai dengan

dokumen kontrak.

(5) Rekonstruksi atau penyediaan saluran tepi jalan yang baru baik dengan lapisan maupun tanpa

lapisan, dan gorong-gorong.

(6) Perbaikan struktur yang berat maupun yang ringan untuk jembatan-jembatan dan struktur jalan

lainnya yang sesuai dengan dokumen kontrak, menurut pertimbangan Direksi Teknik di

Lapangan.

BAB 1. 2 MOBILISASI

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 1


1.2.1 Umum

(1) Mobilisasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak ini akan meliputi persiapan yang diperlukan

untuk pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan proyek. Ini juga akan

mencakup demobilisasi

(2) Kontraktor harus mengerahkan sebanyak mungkin tenaga setempat dari kebutuhan tenaga

pelaksanaan pekerjaan tersebut dan bilamana perlu memberikan pelatihan yang memadai.

(3) Sejauh mungkin dan berdasarkan petunjuk Direksi, Kontraktor harus menggunakan rute (jalur)

tertentu dan menggunakan kendaraan – kendaraan yang ukurannya sesuai dengan kelas jalan

tersebut serta membatasi muatannya untuk menghindari kerusakan jalan dan jembatan yang

digunakan untuk tujuan pengangkutan ke tempat proyek.

Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada jalan dan jembatan,

dikarenakan muatan angkutan yang berlebihan serta harus memperbaiki kerusakan tersebut

sampai mendapat persetujuan Direksi.

(4) Mobilisasi peralatan berat dari dan menuju ke lapangan pekerjaan harus dilaksanakan pada waktu

lalu lintas sepi, dan truk-truk angkutan yang bermuatan harus ditutup dengan terpal.

1.2.2 Jangka Waktu Mobilisasi

(1) Mobilisasi harus diselesaikan dalam waktu 30 hari setelah penanda – tanganan kontrak, terkecuali

dinyatakan lain secara tertulis oleh pihak Pimpinan Proyek.

(2) Pembayaran mobilisasi untuk pekerjaan yang diuraikan sebelumnya harus dimasukkan dalam

item yang dinyatakan dalam daftar item pembayaran, dan tidak boleh ada pembayaran terpisah

untuk item ini.

1.2.3 Penyiapan lapangan

(1) Kontraktor akan menguasai lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pengelolaan dan

pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan di dalam daerah proyek.

(2) Kontraktor harus mengikuti hal-hal berikut:

a. Memenuhi persyaratan Peraturan – Peraturan Nasional dan peraturan-peraturan Propinsi.

b. Mengadakan konsultasi dengan Direksi Teknik sebelum penempatan dan pembuatan

Kantor Proyek dan gudang-gudang serta pemasangan peralatan produksi (Plant) konstruksi.

c. Mencegah sesuatu polusi terhadap milik di sekitarnya sebagai akibat dari operasi

pelaksanaan.

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 2


(3) Pekerjaan tersebut juga akan mencakup demobilisasi dari lapangan pekerjaan setelah selasai

kontrak, meliputi pembongkaran semua instalasi, plant dan peralatan konstruksi, serta semua

bahan-bahan lebihan, semuanya berdasarkan persetujuan Direksi Teknik.

1.2.4 Pengukuran dan Pembayaran

Pembayaran untuk pekerjaan yang sudah selesai yang didiskusikan di dalam bab ini harus

dimasukkan dalam daftar item pembayaran, dan tidak boleh ada pembayaran terpisah untuk item ini.

BAB 1.3 PENGUJIAN LAPANGAN

1.3.1 Umum

(1) Kontraktor harus menyelenggarakan pengujian bahan-bahan dan kecakapan kerja untuk

pengendalian mutu yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan menurut perintah Direksi

Teknik.

(2) Pengujian –pengujian akan dilaksanakan oleh laboratorium kabupaten atau Propinsi yang sesuai

dengan pengaturan oleh Direksi Teknik. Pengujian khusus di laboratorium pusat harus juga

dilaksanakan bila diminta demikian oleh Direksi Teknik.

1.3.2 Pemenuhan terhadap Spesifikasi

Semua pengujian harus memenuhi seperangkat standar di dalam spesifikasi. Bilamana hasil pengujian

tidak memuaskan, Kontraktor harus melakukan pekerjaan-pekerjaan perbaikan dan peningkatannya

jika diperlukan oleh Pimpinan Proyek atau Direksi Teknik, dan harus melengkapi pengujian-pengujian

untuk menunjukkan terpenuhinya spesifikasi.


Kontraktor harus bertanggung jawab membayar biaya-biaya semua pengujian yang dilaksanakan untuk

memenuhi persyaratan spesifikasi. Biaya untuk pengujian "Pengendalian Mutu" yang ditetapkan di dalam

bab ini, harus dimasukkan ke dalam item pembayaran yang bersangkutan dan tidak ada pembayaran

terpisah yang akan dibuat untuk pengujian.

BAB 1.4 PELAKSANAAN PEKERJAAN

1.4.1 Umum

(1) Uraian

Untuk menjamin kualitas, ukuran-ukuran dan kinerja pekerjaan yang benar, kontraktor harus

menyediakan staf teknik berpengalaman yang cocok sebagaimana ditentukan dan memuaskan

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 3


Direksi Teknik. Staf teknik tersebut jika dan bilamana diminta harus mengatur pekerjaan

lapangan, melakukan pengujian lapangan untuk pengendalian mutu bahan-bahan dan

kecakapan kerja, mengendalikan dan mengorganisasi tenaga kerja kontraktor dan memelihara

catatan-catatan serta dokumentasi proyek.

(2) Pemeriksaan Lapangan

Sebelum pematokan dan pengukuran di lapangan (setting out), Kontraktor harus mempelajari

gambar-gambar kontrak dan bersama-sama dengan Direksi Teknik mengadakan pemeriksaan

daerah proyek, dan khususnya mengukur/memasang lebar jalan, daerah milik jalan, alinyemen

untuk setiap pelebaran atau rekonstruksi drainase tepi jalan dan gorong- gorong, serta

melakukan satu pemeriksaan yang terinci semua bangunan jembatan yang diusulkan.

Perubahan tempat/volume dari pemeriksaan tersebut di atas harus dicatat pada Shop Drawings.

Shop Drawings ini harus diserahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah Surat Perintah

Kerja ditandatangani, kepada Direksi Teknik untuk persetujuannya.

(3) Patok-patok kilometer dan patok stasiun harus diperiksa dan dipindahkan bila diperlukan.

(4) Pada lokasi di mana pelebaran harus dilaksanakan, potongan melintang asli harus direkam dan

dijadikan acuan.

(5) Pada daerah-daerah perkerasan di mana satu pekerjaan perataan dan/atau lapis permukaan

harus dibangun, satu profit memanjang sepanjang sumbu jalan harus diukur, serta penampang

melintang diambil pada interval tertentu untuk menentukan kelandaian dan kemiringan melintang,

dan untuk menentukan pengukuran ketebalan serta lebarnya konstruksi baru.

1.4.2 Pengendalian Mutu Bahan dan Kecakapan Kerja

(1) Semua bahan yang dipasok harus sesuai dengan spesifikasi dan harus disetujui oleh Direksi

Teknik. Sertifikat ujian pabrik pembuat harus diserahkan untuk semua item-item yang dibuat

pabrik termasuk aspal, semen, kapur, baja konstruksi dan kayu.

Kontraktor harus menyediakan contoh-contoh semua bahan-bahan yang diperlukan

untuk pengujian dan mendapatkan persetujuan sebelum digunakan di lapangan dan

bilamana Direksi Teknik meminta demikian , sertifikasi harus disediakan atau pengujian-

pengujian dilaksanakan untuk menjamin kualitas, sesuai tabel Jadwal Frekwensi Minimun

"Pengujian Pengendalian Mutu", dalam Prakonstruksi.

(2) Semua kecakapan kerja harus memenuhi uraian dan persyaratan spesifikasi dokumen kontrak dan

harus dilaksanakan sampai memuaskan Direksi Teknik. Bahan harus diuji di lapangan atau

laboratorium selama konstruksi dan PHO sesuai jadwal pengujian minimum yang tercantum

dalam "Jadwal Frekwensi Minimum Pengujian Pengendalian Mutu ". Atas permintaan Direksi

Teknik dan Kontraktor harus membantu serta menyediakan peralatan dan tenaga untuk

pemeriksaan, pengujian dan pengukuran.

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 4


(3) Disain campuran untuk aspal, beton dan stabilisasi tanah harus disiapkan dan diuji sesuai dengan

spesifikasi tidak ada campuran boleh digunakan pekerjaan- pekerjaan proyek terkecuali ia

memenuhi persyaratan spesifikasi dan memuaskan Direksi Teknik.

(4) Hasil semua pengujian termasuk pemeriksaan kualitas bahan di lapangan dan desain campuran,

harus direkam dengan baik dan dilaporkan kepada Direksi Teknik.

1.4.3 Pengelola Lapangan dari Kontraktor

(1) Kontraktor harus menunjuk seorang pimpinan lapangan untuk mengarahkan dan

mengatur pekerjaan kontrak, termasuk pengorganisasian tenaga dan peralatan

Kontraktor serta tanggung jawab bagi pengadaan bahan-bahan yang sesuai dengan

persyaratan kontrak. Pimpinan lapangan harus memiliki pengalaman lapangan paling sedikit

selama 10 tahun pada pekerjaan proyek dan harus Tenaga Ahli bidang sipil yang mampu.

Untuk perbaikan-perbaikan ringan dan pekerjaan pemeliharaan, persyaratan ini tidak

diharuskan dan tergantung kepada konfirmasi/ persetujuan tertulis dari Pimpinan Proyek.

(2) Kontraktor harus menyediakan layanan seorang Pelaksana lapangan yang mampu dan

berpengalaman untuk mengendalikan pekerjaan lapangan dalam kontrak , termasuk

pengawasan lapangan, kualitas dan kecakapan kerja, sesuai dengan syarat-syarat kontrak.

1.4.4 Pengendalian Lingkungan

(1) Kontraktor harus menjamin bahwa akan diberikan perhatian yang penuh terhadap pengendalian

pengaruh lingkungan dan bahwa semua syarat-syarat disain serta persyaratan spesifikasi yang

berhubungan dengan polusi lingkungan dan perlindungan lahan serta lintasan air di sekitarnya

akan ditaati.

(2) Kontraktor tidak boleh menggunakan kendaraan-kendaraan yang memancarkan suara sangat

keras (gaduh), dan di dalam daerah pemukiman suatu peredam kebisingan harus dipasang serta

dipelihara selalu dalam kondisi baik pada semua peralatan dengan motor, di bawah

pengendalian Kontraktor.

(3) Kontraktor harus juga menghindari penggunaan peralatan berat atau peralatan yang berisik dalam

daerah-daerah tertentu sampai larut malam atau dalam daerah - daerah rawan seperti dekat

Rumah Sakit.

(4) Untuk mencegah polusi debu selama musim kring, kontraktor harus melakukan penyiraman secara

teratur kepada jalan angkutan tanah atau jalan angkutan kerikil dan harus menutupi truk

angkutan dengan terpal.

1.4.5 Pematokan dan Pemasangan pekerjaan di lapangan.

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 5


(1) Alinyemen jalan yang ada beserta patok kilometer yang dipasang secara benar akan dijadikan

sebagai acuan untuk pematokan dan pemasangan pekerjaan-pekerjaan proyek. Bilamana

tidak ada patok kilometer yang ditemukan, patok-patok yang ditandai atau patok-patok referensi

akan didirikan oleh Direksi Teknik sebelum dimulainya pekerjaan-pekerjaan kontrak.

(2) Jika dianggap perlu oleh Direksi Teknik, Kontraktor harus mengadakan survei secara cermat dan

memasang patok beton (Bench Marks) pada lokasi yang tetap sepanjang proyek untuk

memungkinkan disain, survei perkerasan, atau pematokan dan pemasangan pekerjaan yang

harus dibuat, dan juga untuk maksud sebagai referensi di masa depan.

(3) Kontraktor harus memasang patok-patok konstruksi untuk membuat garis dan kelandaian

pembetulan ujung perkerasan, lebar bahu jalan, ketinggian perkerasan, drainase samping dan

gorong-gorong, sesuai dengan gambar-gambar proyek dan menurut perintah Direksi Teknik.

Persetujuan Direksi Teknik atas garis dan ketinggian tersebut akan diperoleh sebelum

pelaksanaan pekerjaan konstruksi oleh Direksi Teknik yang harus dilaksanakan tanpa

penundaan.

(4) Untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pelebaran dan pembangunan baru, penampang

melintang harus diambil pada setiap jarak 25 meter, atau satu jarak lain yang dianggap perlu

Direksi Teknik, digunakan sebagai satu dasar untuk penghitungan volume pekerjaan yang

dilaksanakan. Penampang melintang tersebut harus digambar pada profil dengan skala dan

ukuran ditentukan oleh Direksi Teknik, serta garis-garis dan permukaan penyelesaian yang

diusulkan harus ditunjukkan. Gambar-gambar profil asli beserta tiga copy harus diserahkan

kepada Direksi Teknik untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan, serta untuk

pengesahan yang diperlukan. Yang asli dan satu copy akan ditahan oleh Direksi Teknik dan dua

copy yang sudah di tanda tangani di kembalikan kepada kontraktor.

(5) Pekerjaan-pekerjaan jembatan harus ditata di lapangan di bawah pengendalian dari pengaturan

penuh oleh Direksi Teknik, serta dalam suatu kesesuaian yang tinggi terhadap gambar-gambar

dan spesifikasi. Setiap koreksi atau perubahan dalam alinyemen atau ketinggian harus atas

dasar penyelidikan serta pengujian lapangan lebih lanjut dan harus dilaksanakan sebagaimana

yang diperlukan di bawah pengawasan Direksi Teknik.

(6) Jika diharuskan demikian oleh Direksi Teknik, Kontraktor harus menyediakan semua instrumer

yang diperlukan, personil, tenaga dan bahan yang diminta untuk pemeriksaan pematokan di

lapangan atau pekerjaan lapangan yang relevan.


Semua biaya untuk pekerjaan di dalam bab ini akan dimasukkan dalam harga satuan yang bersangkutan

dalam daftar penawaran yang akan disediakan untuk semua ini, tenaga dan bahan-bahan yang

diperlukan. Tidak akan ada pembayaran terpisah untuk pekerjaan-pekerjaan yang dimasukkan dalam

bab ini.

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 6


BAB 1.5 STANDAR RUJUKAN

1.5.1 Uraian Umum

(1) Peraturan – peraturan dan standar yang dijadikan acuan dalam Dokumen Kontrak akan

menetapkan persyaratan kualitas untuk berbagai jenis pekerjaan yang harus diselenggarakan

beserta cara-cara yang digunakan untuk pengujian-pengujian yang memenuhi persyaratan-

persyaratan.

(2) Kontraktor harus bertanggung jawab untuk penyediaan bahan-bahan dan kecakapan kerja yang

diperlukan untuk memenuhi atau melampaui peraturan-peraturan khusus atau standar yang

dinyatakan demikian dalam spesifikasi-spesifikasi atau yang dikehendaki oleh Direksi Teknik.

1.5.2 Jaminan Kualitas

(1) Selama Pengadaan

Kontraktor harus bertanggung jawab untuk melakukan pengujian semua bahan-bahan yang diperlukan

dalam pekerjaan, dan menentukan bahwa bahan-bahan tersebut memenuhi atau melebihi persyaratan

yang telah ditentukan.

(2) Selama Pelaksanaan

Direksi Teknik mempunyai wewenang untuk menolak bahan-bahan, barang-barang dan pekerjaan –

pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan tanpa kompensasi bagi

kontraktor.

(3) Tanggung Jawab Kontraktor

Adalah tanggung jawab untuk melengkapi bukti yang diperlukan mengenai bahan-bahan, kecakapan

kerja atau kedua-duanya sebagaimana yang diminta oleh Direksi Teknik atau yang ditentukan dalam

Dokumen Kontrak yang memenuhi atau melebihi yang ditentukan dalam standar-standar yang diminta.

Bukti-bukti tersebut harus dalam bentuk yang dimintakan oleh Direksi Teknik secara tertulis, dan harus

termasuk satu copy hasil-hasil pengujian yang resmi.

(4) Standar-standar

Standar-standar yang dipakai menjadi acuan termasuk, namun tidak terbatas pada standar yang

dicantumkan di bawah :

BUKU-BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN BINA MARGA

STANDAR INDUSTRI INDONESIA (SII)

PERSYARATAN UMUM BAHAN BANGUNAN DI INDONESIA (PUBI-1982)

PERATURAN BETON BERTULANG INDONESIA (NI-2-1971)

AASHTO = AMERICAN ASSOCIATE OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIAL

(BAGIAN 1 DAN 2)

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 7


ASTM = AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

BS = BRITISH STANDARDS INSTITUTION

MPBJ = MANUAL PEMERIKSAAN BAHAN JALAN

BAB 1.6 BAHAN-BAHAN DAN PENYIMPANAN

1.61 Umum

(1) Uraian

Bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi persyaratan berikut :

a. Mematuhi standar dan spesifikasi yang digunakan.

b. Untuk kekuatan, ukuran, buatan, tipe dan kualitas harus seperti yang ditentukan pada gambar

rencana atau spesifikasi-spesifikasi lain yang dikeluarkan atau disetujui secara tertulis oleh

Direksi Teknik.

c. Semua produksi harus baru, atau dalam kasus tanah, pasir dan agregat harus diperoleh dari suatu

sumber yang disetujui.

(2) Penyerahan

a. Sebelum mengeluarkan satu pesanan atau sebelum perubahan satu daerah galian untuk suatu

bahan, Kontraktor harus menyerahkan kepada Direksi Teknik contoh-contoh bahan untuk

mendapatkan persetujuan. Contoh tersebut harus disertai informasi mengenai sumber, lokasi

sumber, dan setiap klarifikasi lain yang diperlukan oleh Direksi Teknik untuk memenuhi

persyaratan-persyaratan spesifikasi.

b. Kontraktor harus menyelenggarakan, menempatkan, memperoleh dan memproses bahan-bahan

alam yang sesuai dengan spesifikasi-spesifikasi ini serta harus memberi tahu Direksi Teknik

paling sedikit 30 hari sebelumnya atau suatu jangka waktu lain yang dinyatakan oleh Direksi

Teknik secara tertulis bahwa bahan tersebut dapat digunakan dalam pekerjaan. Laporan ini berisi

semua informasi yang diperlukan. Persetujuan sebuah sumber tidak berarti bahwa semua bahan-

bahan dalam sumber tersebut disetujui.

c. Dalam kasus bahan-bahan aspal, semen, baja dan kayu struktural serta bahan-bahan buatan pabrik

lainnya, sertifikat uji pabrik pembuat diperlukan sebelum persetujuan dari Direksi Teknik

diberikan. Direksi Teknik memberikan persetujuan ini secara tertulis.

1.6.2 Sumber bahan-bahan

(1) Sumber-sumber

a. Lokasi sumber bahan yang mungkin dapat digunakan yang diperlihatkan dalam Dokumen-dokumen

atau yang diberikan oleh Direksi Teknik, disediakan sebagai satu petunjuk saja. Adalah

tanggung jawab kontraktor untuk mengadakan identifikasi dan memeriksa kecocokan semua

sumber-sumber bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dan untuk mendapatkan

persetujuan Direksi Teknik.

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 8


b. Sumber bahan tidak boleh dipilih dari sumber alam dilindungi, hutan lindung, atau dalam daerah

yang mudah terjadi longsoran atau erosi.

c. Kontraktor akan menentukan beberapa banyak peralatan dan pekerjaan yang diperlukan untuk

memproduksi bahan-bahan tersebut memenuhi spesifikasi ini. Direksi Teknik akan menolak atau

menerima bahan-bahan dari sumber-sumber bahan atas dasar persyaratan kualitas yang

ditentukan dalam kontrak.

d. Tidak boleh ada kegiatan pada lokasi sumber bahan yang akan menimbulkan erosi atau longsoran

tanah, hilangnya tanah produksi atau secara lain berpengaruh negatif dengan daerah

sekelilingnya.

(2) Persetujuan Bahan

a. Pemesanan bahan-bahan akan dilakukan jika Direksi Teknik telah memberikan persetujuan untuk

menggunakannya. Bahan-bahan tidak boleh digunakan untuk maksud lain dari pada yang telah

disetujui oleh Direksi Teknik.

b. Jika kualitas atau gradasi bahan tersebut tidak sesuai dengan kualitas yang telah disetujui Direksi,

maka Direksi dapat menolak bahan tersebut dan minta diganti.

1.6.3 Penyimpanan Bahan

(1) Umum

Bahan-bahan harus disimpan dalam cara sedemikian rupa sehingga bahan-bahan tersebut tidak rusak

dan kualitasnya dilindungi, dan dengan sedemikian sehingga bahan tersebut selalu siap digunakan serta

dengan mudah dapat diperiksa oleh Direksi Teknik.

Penyimpanan di atas hak milik pribadi hanya akan di izinkan jika telah diperbolehkan secara tertulis oleh

pemilik atau penyewa yang diberi kuasa.

Tempat penyimpanan harus bersih dan bebas dari sampah dan air, bebas pengaliran air dan kalau perlu

di tinggikan. Bahan-bahan tidak boleh bercampur dengan tanah dasar, dan bila diperlukan satu lapisan

alas dasar pelindung harus disediakan. Tempat penyimpanan berisi semen, kapur dan bahan-bahan

sejenis harus dilindungi sepantasnya dari hujan dan banjir.

(2) Penumpukan Agregat

a. Agregat batu harus ditumpuk dalam satu cara yang disetujui sedemikian sehingga tidak ada

segregasi serta menjamin gradasi yang memadai. Tinggi tumpukan maksimum adalah lima

meter.

b. Masing-masing jenis berbagai agregat harus ditumpuk secara terpisah atau dipisahkan dengan

partisi kayu.

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 9


c. Penempatan tumpukan material dan peralatan, harus di tempat-tempat yang memadai serta tidak

boleh menimbulkan kemacetan lalu lintas dan membendung lintasan air.

d. Kontraktor harus melaksanakan penyiraman yang teratur pada jalan –jalan angkutan, daerah lalu

lintas berat lainnya serta penumpukan material lainnya, khususnya selama musim kering.

(3) Penyimpanan Bahan-Bahan Aspal

Tempat penimbunan drum-drum aspal harus pada ketinggian yang layak dan dibersihkan dari tumbuh-

tumbuhan rendah dan sampah-sampah.

Cara penumpukan untuk berbagai bahan-bahan aspal adalah sebagai berikut :

i. Drum-drum yang berisi oli pembersih harus di tumpuk berdiri dengan lubang pengisian arah ke

atas dan dimiringkan (dengan menempatkan sebuah sisinya ke atas sepotong kayu) untuk

mencegah terkumpulnya air di atas tutup drum.

ii. Drum-drum yang berisi minyak tanah, bensin, dan aspal cut back harus ditumpuk di atas sisinya

dengan lubang pengisian di sebelah atas. Penutup lubang harus diuji mengenai kekencangannya

ketika di tumpuk dan pada selang waktu yang teratur sewaktu penyimpanan.

iii. Drum-drum emulsi aspal dapat ditumpuk di atas ujung di atas sisinya tetapi bila disimpan untuk

suatu jangka waktu yang panjang, drum-drum tersebut harus digulungkan secara teratur.

(4) Penanganan dan Penyimpanan Semen

Perlu diberikan perhatian sewaktu pengangkutan semen ke tempat pekerjaan supaya semen tidak

menjadi basah atau kantong semen menjadi rusak.

Di lapangan semen tersebut harus di simpan dalam gudang yang kedap air, dengan penumpukan

yang rapih dan secara sistematis menurut jatuh temponya, sehingga penggunaan (konsumsi) semen

dapat diatur serta semen tidak berada terlalu lama dalam penyimpanan.

Biasanya jangka waktu akhir penyimpanan semen untuk konstruksi beton tidak boleh lebih dari 3 bulan.

Direksi Teknik secara teratur akan memeriksa semen yang disimpan di lapangan dan tidak akan

mengizinkan setiap semen digunakan bila didapati dalam kondisi telah mengeras.

(5) Bahan-bahan yang ditumpuk di pinggir jalan

Direksi Teknik akan memberikan petunjuk mengenai lokasi yang tepat untuk menumpuk bahan-bahan di

pinggir jalan, dan semua tempat yang dipilih harus keras, tanah dengan drainase yang baik, rata dan

kering serta sama sekali tidak boleh melampaui batas jalan tersebut di mana bahan-bahan tersebut

dapat menimbulkan bahaya atau kemacetan lalu lintas.

Tempat penumpukan harus dibersihkan dari semak-semak dan sampah, dan bila perlu tanah tersebut

diratakan dengan grader.

Agregat dan kerikil harus ditumpuk secara rapih menurut ukuran mal, dengan sumbu memanjang

tumpukan tersebut biasanya sejajar dengan garis jalan.

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 10


Aspal dalam drum-drum harus ditumpuk seperti diuraikan pada item (3) di alas dan dibentuk ke dalam

tempat yang teratur (tidak berserakan sepanjang jalan).


(1) Royalty (Keuntungan)

Semua biaya untuk kompensasi bagi pemilik lahan atau sumber bahan, misalnya sewa, royalty

(pajak) dan biaya-biaya sejenis, akan dimasukkan dalam harga satuan bagi bahan-bahan yang

bersangkutan serta tidak ada pembayaran terpisah kepada Kontraktor untuk biaya-biaya ini.

(2) Pekerjaan-pekerjaan Lapangan untuk Sumber Bahan

a. Kontraktor akan menyelenggarakan semua pengaturan untuk membuka sumber bahan, kecuali

diperintahkan lain oleh Direksi Teknik secara tertulis.

b. Semua biaya yang diperlukan untuk pembukaan sumber-sumber bahan, seperti pembongkaran

tanah selimut dan tanah bagian alas, serta menimbun kembali Lapangan tersebut setelah

galian diselesaikan, harus dimasukkan dalam harga satuan, dan tidak ada pembayaran

terpisah bagi pekerjaan ini.

BAB 1.7 PROSEDUR PERUBAHAN PEKERJAAN

1.7.1 Umum

(1) Uraian

Perubahan-perubahan pekerjaan dapat dirintis oleh Pimpinan Proyek (atau oleh Direksi Teknik jika

dikuasakan demikian oleh Pimpinan Proyek untuk bertindak alas namanya) atau oleh

Kontraktor, dan akan disetujui dengan cara sate Perintah Perubahan yang ditanda tangani oleh kedua

pihak. Jika dasar pembayaran ditentukan dalam satu perintah perubahan menimbulkan satu

perubahan dalam Struktur Harga Satuan Item Pembayaran atau suatu perubahan dalam Besarnya

Kontrak, Perintah Perubahan tersebut akan dirundingkan dan dirumuskan dalam suatu Addendum.

(2) Perintah Perubahan dan Addenda harus mematuhi hal-hal berikut:

a. Perintah Perubahan

Sebuah perintah tertulis yang dikeluarkan oleh Pimpinan Proyek yang diparaf oleh Kontraktor,

menunjukkan penerimaannya alas perubahan pekerjaan atau Dokumen Kontrak dan

persetujuannya alas dasar penyesuaian pembayaran dan waktu, jika ada, untuk pelaksanaan

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 11


perubahan pekerjaan tersebut. Perintah perubahan harus diterbitkan. dalam satu formulir

standar dan akan mencakup semua instruksi yang dikeluarkan oleh Pimpinan Proyek yang akan

menimbulkan suatu perubahan dalam Dokumen Kontrak atau instruksi-instruksi sebelumnya yang

dikeluarkan oleh Pimpinan Proyek.

b. Addenda

Satu persetujuan tertulis antara Pemilik (Employer) dan Kontraktor merumuskan satu perubahan

dalam pekerjaan atau Dokumen Kontrak yang telah menghasilkan satu perubahan dalam susunan

Harga Satuan Item Pembayaran atau satu perubahan yang diharapkan dalam besarnya kontrak dan

telah dirundingkan sebelumnya serta disetujui di bawah satu Perintah Perubahan. Addenda juga

akan dibuat pada bagian penutup Kontrak dan untuk semua perubahan-perubahan kontraktual dan

perubahan teknis yang besar tanpa memandang apakah perubahan- perubahan tersebut terjadi untuk

struktur Harga atau Besarnya Kontrak.

(3) Penyerahan-Penyerahan

a. Kontraktor akan menunjuk wakil perusahaannya secara tertulis yang diberi kuasa untuk

menerima perubahan dalam pekerjaan dan yang bertanggung jawab untuk memberitahukan

karyawan-karyawan kontraktor lainnya mengenai otorisasi perubahanperubahan tersebut.

b. Pimpinan proyek akan menunjuk secara tertulis pejabat yang diberi kuasa untuk

mengadministrasikan prosedur perubahan atas nama Pemberi Tugas.

c. Kontraktor akan membantu setiap pengajuan untuk usulan lump sum, clan untuk setiap Harga

Satuan yang tidak ditentukan sebelumnya dengan data pembuktian yang cukup untuk

memungkinkan Direksi Teknik mengevaluasi usulan tersebut.

1.7.2 Prosedur Awal

(1) Pimpinan Proyek dapat mengawali "Perintah Perubahan" (change order) dengan

menyampaikan kepada Kontraktor satu pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. Satu uraian terinci mengenai perubahan yang diusulkan dan lokasinya dalam proyek

tersebut.

b. Kelengkapan atau gambar-gambar dan spesifikasi-spesifikasi yang di rubah yang merinci

perubahan yang diusulkan.

c. Jangka waktu yang direncanakan untuk mengerjakan perubahan yang diusulkan

tersebut.

d. Apakah perubahan yang diusulkan tersebut dapat dilaksanakan di bawah struktur

Harga Satuan Item Pembayaran yang ada maupun Suatu Harga Satuan atau Lump

Sum tambahan yang diperlukan, harus disetujui clan dirumuskan dalam satu Addendum.

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 12


Satu pengumuman demikian adalah hanya satu pemberitahuan saja, dan tidak

merupakan satu perintah untuk melaksanakan perubahan-perubahan tersebut, atau untuk

menghentikan pekerjaan yang sedang maju.

(2) Kontraktor dapat meminta satu Perintah Perubahan dengan mengajukan satu pemberitahuan

tertulis kepada Direksi Teknik, berisi:

a. Uraian perubahan yang diajukan

b. Pernyataan alasan untuk membuat usulan perubahan.

c. Pernyataan pengaruh pada Jadwal Pelaksanaan, jika ada.

d. Pernyataan pengaruh yang ada pada pekerjaan-pekerjaan Sub Kontraktor yang

terpisah, jika ada.

e. Perincian apakah semua atau sebagian usulan perubahan harus dilakukan di bawah

struktur Harga Satuan Item Pembayaran yang ada beserta dengan suatu harga

Satuan tambahan atau Lump Sum yang dipertimbangkan mungkin perlu disetujui.

1.7.3 Pelaksanaan "Per intah Perubahan" (Change Order )

(1) Isi masalah dalam "Perintah Perubahan" berdasarkan pada:

a. Permintaan Pimpinan Proyek dan Penerimaan Kontraktor yang disetujui bersama, atau;

b. Permohonan Kontraktor untuk satu perubahan yang diterima oleh Pimpinan Proyek.

(2) Pimpinan Proyek akan mempersiapkan "Perintah Perubahan" tersebut dan menyediakan satu

nomor "Perintah Perubahan".

(3) "Perintah Perubahan" tersebut akan menguraikan, perubahan dalam pekerjaan- pekerjaan,

penambahan maupun penghapusan, dengan lampiran revisi Dokumen Kontrak yang

diperlukan untuk menetapkan perincian perubahan.

(4) "Perintah' Perubahan" tersebut akan menetapkan dasar pembayaran dan suatu

penyesuaian waktu yang diperlukan, sebagai akibat adanya perubahan, dan di mana

perlu akan menunjukkan setiap tambahan Harga Satuan ataupun Jumlah yang telah

dirundingkan di antara Pimpinan Proyek dan Kontraktor yang perlu dirumuskan dalam satu

Addendum.

(5) Pimpinan Proyek akan menanda tangani dan menetapkan tangal "Perintah Perubahan"

sebagai otorisasi bagi Kontraktor untuk melaksanakan perubahan tersebut.

(6) Kontraktor akan menanda tangani dan memberi tanggal "Perintah Perubahan" untuk

menyatakan persetujuan dengan rincian di dalamnya.

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 13


1.7.4 Pelaksanaan Addenda

(1) Isi masalah satu Addenda berdasarkan:

a. Permintaan Pimpinan Proyek dan jawaban Kontraktor.

b. Permohonan Kontraktor untuk perubahan, yang direkomendasi dan disetujui oleh

Pimpinan Proyek.

(2) Pimpinan Proyek akan mempersiapkan Addendum tersebut.

(3) Addendum tersebut akan menguraikan setiap perubahan kontraktual, perubahan teknik

maupun perubahan volume dalam pekerjaan, tambahan maupun penghapusan beserta revisi

Dokumen Kontrak untuk menetapkan perincian perubahan dimaksud.

(4) Addendum tersebut akan menyediakan satu perhitungan ringkas setiap tambahan atau

penyesuaian Harga Satuan Item Pembayaran beserta satu perubahan jumlah Kontrak atau

penyesuaian dalam jangka waktu kontrak.

(5) Pimpinan Proyek dan Kontraktor akan menandatangani Addendum tersebut dan

melampirkannya dalam Dokumen Kontrak.

BAB 1.8 DOKUMEN REKAMAN PROYEK

1.8.1 Umum

(1) Kontraktor akan menyimpan satu rekaman pekerjaan kontrak dan akan menyelesaikan

rekaman semua perubahan pekerjaan dalam kontrak sejak dimulai sampai selesainya

pekerjaan proyek.

(2) Penyerahan-Penyerahan

a. Kontraktor akan menyerahkan kepada Direksi Teknik untuk persetujuannya rekaman

proyek tersebut yang selalu dilaksanakan pada hari ke 25 tiap-tiap bulan, atau tanggal lain

menurut perintah Pimpinan Proyek.

Persetujuan Direksi Teknik terhadap dokumen ini diperlukan untuk persetujuan

pembayaran.

b. Kontraktor akan menyerahkan kepada Direksi Teknik untuk mendapatkan persetujuannya

Dokumen Rekaman Proyek Akhir (Final) pada waktu permohonan untuk Sertifikat

Penyelesaian Utama, dilengkapi dengan catatan-catatan berikut: - Tanggal

Nomor dan jadwal proyek

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 14


Nama dan alamat Kontraktor

Nomor dan judul masing-masing dokumen rekaman

Sertifikat bahwa masing-masing dokumen yang diserahkan adalah lengkap dan

akurat

Tanda tangan Kontraktor atau wakilnya yang diberi kuasa

1.8.2 Dokumen Rekaman Proyek

(1) Perangkat Dokumen Proyek

Dengan memenangkan kontrak, Kontraktor akan mendapatkan seperangkat lengkap semua Dokumen

dari Pimpinan Proyek tanpa beban biaya, yang berkaitan dengan Kontrak.

Dokumen tersebut akan meliputi:

Persyaratan Umum Kontrak

Gambar Rencana Kontrak

Spesifikasi

Addenda

Modifikasi-modifikasi lain terhadap Kontrak ( jika ada )

Catatan Pengujian Lapangan

(2) Penyimpanan Dokumen

Dokumen proyek tersebut harus disimpan di dalam kantor lapangan dalam satu file dan rak dan

Kontraktor harus menjaga serta melindunginya dari kerusakan dan hilang sampai pekerjaan selesai,

serta harus memasukkan data rekaman tersebut kepada Dokumen Rekaman Proyek Akhir ( final ).

.

Dokumen rekaman (pencatatan) tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan pelaksanaan dan

dokumen itu harus dapat diperoleh setiap waktu untuk pemeriksaan oleh Direksi Teknik.

BAB 1.9 PEKERJAAN HARlAN

1.9.1 Umum

(1) Uraian

Pekerjaan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan kerja tertentu yang semula tidak diketahui lebih dulu atau

tidak disediakan pada Daftar Penawaran, tetapi ternyata selama pelaksanaan menjadi jelas

diperlukan agar pelaksanaan dan penyelesaian proyek memuaskan dan dapat diukur dengan baik

dalam Mal biaya-biaya, tenaga kerja, peralatan dan bahan-bahan.

Pekerjaan yang harus dilaksanakan di bawah "Pekerjaan Harian" dapat termasuk segala

sesuatu yang diperintahkan atau dikuasakan oleh Direksi Teknik dan dapat meliputi stabilisasi,

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 15


pengujian (testing), perbaikan dari lapis perkerasan yang ada, konstruksi lapisan ulang, struktur atau

pekerjaan-pekerjaan lainnya.

(2) Penyerahan

Sebelum memesan material untuk "Pekerjaan harian" Kontraktor harus menyerahkan kepada

Direksi Teknik Penawaran-penawaran, untuk diminta persetujuannya, dan sesudah pemesanan

material, Kontraktor harus memberikan kepada Direksi Teknik tanda terima atau kwitansi

pembayaran lainnya yang diperlukan untuk membuktikan jumlah yang dibayar.

Pada akhir dari setiap hari kerja, Kontraktor harus menyerahkan suatu catatan tertulis mengenai

banyaknya jam kerja untuk tenaga kerja dan peralatan serta volume semua bahan yang digunakan

atas dasar suatu Pekerjaan Harian dan harus memperoleh tanda tangan Direksi Teknik pada

laporan ini, yang menyatakan bahwa Direksi Teknik telah menyetujui mengenai item pembayaran

dan kuantitas yang diajukan.

Kontraktor harus menyerahkan setiap claim Pekerjaan Harian sesuai dengan Bab 1.9.3 di bawah

ini.

1.9.2 Bahan-Bahan dan Peralatan

(1) Bahan-Bahan

Semua bahan yang digunakan atas dasar Pekerjaan Harian harus memenuhi persyaratan mutu dan

keandalan yang diberikan pada bab-bab yang terkait pada Spesifikasi ini. Untuk bahan- bahan yang

tidak ditetapkan secara terinci di manapun pada Spesifikasi ini, maka mutu material harus seperti

yang diperintahkan atau disetujui oleh Direksi Teknik.

(2) Peralatan

Peralatan-peralatan yang digunakan alas dasar Pekerjaan Harian harus memenuhi ketentuan-

ketentuan dari Bab-bab yang terkait pada Spesifikasi ini dan harus disetujui untuk digunakan oleh

Direksi Teknik sebelum pekerjaan dimulai.

1.9.3 Pelaksanaan Pekerjaan Harian

(1) Pengesahan Pekerjaan Harian

a. "Pekerjaan Harian" dapat diminta secara tertulis oleh Kontraktor atau diperintahkan oleh Direksi

Teknik. Pada kedua hal tersebut, pekerjaan tidak boleh dimulai, sampai Direksi Teknik

mengeluarkan secara tertulis suatu otorisasi kerja harian.

b. Otorisasi ini akan menguraikan mengenai luas dan sifat pekerjaan yang diperlukan dengan

lampiran-lampiran gambar atau Dokumen Kontrak yang diperbaiki untuk menentukan

rincian pekerjaan, dan akan menunjukkan cara untuk menentukan setiap perubahan jumlah

besarnya kontrak dan setiap perubahan dalam jangka waktu kontrak, jika ada.

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 16


c. Direksi Teknik akan menanda tangani dan membubuhi tanggal pada otorisasi Pekerjaan harian

sebagai pemberian wewenang atau izin kepada Kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan.

(2) Pelaksanaan Pekerjaan Harian

Operasi Pekerjaan Harian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan- ketentuan dari Bab -

bab yang terkait pada Spesifikasi ini yang menentukan penempatan bahan-bahan, finishing

pekerjaan-pekerjaan, pengujian dan mutu pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan serta perbaikan setiap

pekerjaan yang tidak memuaskan.

Dalam hal pekerjaan yang diperlukan harus dilaksanakan atas dasar Pekerjaan Harian yang tidak

ditentukan di manapun pada Spesifikasi ini, maka pekerjaan harus dilaksanakan sebagaimana

diperintahkan dan disetujui oleh Direksi Teknik.

(3) Claim (Tagihan) Pekerjaan Harian

a. Pada selesainya Pekerjaan Harian, Kontraktor harus menyerahkan daftar perhitungan beserta

data pendukung untuk mendukung setiap tagihan pekerjaan harian atas dasar Swakelola, bahan-

bahan dan waktu termasuk semua catatan harian yang disetujui oleh Direksi Teknik ditambah

keterangan tambahan seperti:

i. Nama Direksi Teknik yang memerintahkan bekerja, dan tanggal perintah

tersebut.

ii. Tanggal dan waktu pekerjaan dilaksanakan beserta daftar tenaga yang dipekerjakan.

iii. Ringkasan mengenai jam-jam kerja yang digunakan, untuk semua tenaga kerja pada

Pekerjaan Harian.

iv. R ingkasan mengenai jam-jam yang digunakan untuk semua peralatan Konstruksi pada

Pekerjaan Harian.

v. Apabila dapat dipakai, invoice dan tanda terima untuk setiap material, produk atau jasa-

jasa yang digunakan dalam pekerjaan yang disahkan dengan "Perintah Perubahan".

b. Konsultan akan memeriksa dan menyatakan bahwa tagihan Pekerjaan Harian dari Kontraktor

sebagai bagian dari permintaan pengajuan Sertifikat Pembayaran Bulanan sesuai dengan

Artikel-artikel yang terkait Persyaratan Umur Kontrak mengenai Sertifikasi (Pengesahan) dan

Pembayaran.

1.9.4 Cara Pengukuran dan Pembayaran Peker jaan har ian

(1) Pengukuran dan Pembayaran Bahan-Bahan

a. Material yang diukur untuk pembayaran harus jumlah bahan-bahan yang sebenarnya

dimasukkan pada Pekerjaan Harian yang dibuktikan dengan tagihan (invoice) dari

leveransi; dan laporan-laporan Pekerjaan Harian yang telah disetujui.

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 17


b. Untuk material yang digunakan pada Pekerjaan Harian, pembayaran haruslah sesuai harga

netto yang dibayarkan oleh Kontraktor untuk material yang dikirim ke lapangan,

sebagaimana yang diperkuat dengan surat tagihan dari leveransir yang mana harganya

ditambah 15%. Pembayaran semacam itu harus dianggap sebagai kompensasi penuh untuk

penyediaan material, termasuk harga-harga berikut ini:

i Pengadaan dan pengiriman ke lapangan

ii. Penerimaan di lapangan, pembongkaran, pemerik5aan,penyimpanan, perlindungan dan

penanganan secara umum.

iii. Yang terbuang

iv. Biaya-biaya administrasi dan akuntansi, dan semua biaya overhead lainnya yang

berhubungan.

v. Keuntungan

c. Pembayaran semua material yang dimasukkan dalam Pekerjaan harian harus dibuat dari jumlah

sementara yang dimasukkan untuk item pembayaran "Material untuk Pekerjaan Harian" yang

tercatat pada Daftar Penawaran.

(2) Pengukuran dan Pembayaran Tenaga Kerja

a. Pengukuran tenaga kerja untuk pembayaran di bawah "Pekerjaan Harian" harus dibuat

berdasar jam kerja sebenarnya yang dijamin pada Harga Satuan untuk macam-macam

kategori tenaga kerja yang dimasukkan pada Daftar Penawaran, yang harga dan

pembayarannya harus merupakan kompensasi penuh untuk biaya-biaya berikut ini.

i Upah tenaga kerja, pajak, bonus, asuransi, uang cuti, perumahan, fasilitas

kesejahteraan, biaya pengobatan, uang saku lainnya yang menjadi haknya dan

semua biaya-biaya lainnya yang ditetapkan pada "Peraturan Tenaga Kerja di

Indonesia : Pedoman untuk Investor Asing" (Per undang -undangan Tenaga Kerja di

Indonesia), yang diterbitkan oleh Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja.

ii. Pemakaian dan pemeliharaan perkakas manual.

iii. Biaya transportasi ke dan dari lapangan pekerjaan yang harus dilaksanakan.

iv. Semua biaya administrasi dan akuntansi yang berkaitan, pengawasan (tidak termasuk

mandor) dan semua biaya tambahan lainnya serta biaya overhead yang diperlukan -

untuk mobilisasi tenaga kerja di lokasi pekerjaan.

v. Keuntungan.

(3) Pengukuran

a. Pengukuran peralatan untuk pembayaran menurut dasar Pekerjaan Harian, baik yang disewa

atau kepunyaan Kontraktor, harus dibuat berdasarkan jam kerja sebenarnya yang sah dari

peralatan pada Harga Satuan untuk bermacam-macam katergori dari peralatan yang

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 18


dimasukkan pada Daftar Penawaran, yang harga dan pembayarannya akan merupakan

kompensasi penuh untuk biaya-biaya berikut ini:

i. Sopir, operator dan pembantu, yang harus termasuk semua biaya yang

ditunjukkan di atas untuk tenaga kerja.

ii. Perryimpanan bahan bakar dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

iii. Overhauls, perbaikan dan penggantian.

iv. Waktu idle (tidak bekerja) dan waktu perjalanan di lapangan.

v. Biaya-biaya pendirian perusahaan, biaya-biaya akuntansi kantor pusat dan kantor

lapangan dan semua biaya overhead lainnya.

vi. Biaya pengangkutan ke dan dari lapangan

vii. Keuntungan.

,

G: GD-95/BK7/BAB1/tn/1/31/96 1 - 19

banjaranisi bab 1

Documents