bapenda - ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/lakip 2017.pdfpemerintahan bidang...

BAPENDA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 1

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan restrukturisasi organisasi

yang dilaksanakan pada awal tahun 2017, berdasarkan Peraturan Daerah No 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dan

Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 Tenang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah

Kota Padang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan

bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1) Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok Fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan (Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah).

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan (sub Pengelolaan pajak dan

Retribusi Daerah);

2. Pelaksanaan Tugas dukungan bidang keuangan (sub Pengelolaan pajak dan

Retribusi Daerah);

3. Pemantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

keuangan (sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah);

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan (Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah );

dan .

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin,

mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaan

teknis pengelolaan pendapatan daerah.

BAPENDA


Untuk menyelengarakan tugas, Kepala Badan mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi badan;

b. Merumuskan dan menetapkan rencana program kerja badan;

c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pendapatan daerah;

d. Merumuskan peraturan daerah dan Peraturan Walikota tentang Pendapatan

Daerah;

e. Menetapkan kebijakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan aset;

f. Menetapkan kebijakan pemanfaatan informasi teknologi;

g. Menetapkan standar pelayanan masyarakat;

h. Mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas

bawahan;

i. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan;

j. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah dengan

organisasi perangkat daerah penghasil PAD;

k. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan;

l. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi darah yang

dikelola badan;

m. Menyelengararakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

pengelolaan pendapatan daerah;

n. Membina dan melaksanakan tugas pengelolaan PAD;

o. Pengguna anggaran badan;

p. Pengguna barang badan; dan

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Pendapatan Daerah

membawahi :

1. Sekretaris,

2. Bidang Pendataan dan Penetapan,

3. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan,

4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan informasi

5. Bidang Pengendalian dan Pelaporan

BAPENDA


A. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan

pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan

Badan Pendapatan dalam urusan umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan,

perencanaan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.

Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Mengelola administrasi penatausahaan keuangan dan asset;

b. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kerja badan;

c. Mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan kebijakan umum,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan asset;

d. Mengelola administrasi perjalanan dinas;

e. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi bidang dalam pelaksanaan pengelolaan

pendapatan;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Program

B. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam melaksanakan tugas tugas di bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan

Retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

a. Melakukan Penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan

penetapan pendapatan daerah;

b. Mengkoordinir dan melaksanakan Pendataan, pendaftaran, penghitungan, dan

penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;

c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;

BAPENDA


d. Mengkoordinasikan dengan bidang terkait hasil pendataan dan penetapan pajak

dan retribusi daerah;

e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja

bidang pendataan dan penetapan;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi:

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran

2. Sub Bidang Penetapan

3. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan

C. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam melaksanakan tugas tugas di bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan

Retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah, dan melakukan koordinasi serta

pembinaan kepada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi daerah yang dikelola

Badan.

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:

a. Merumuskan rencana program kerja Bidang penagihan dan Pemeriksaan;

b. Melaksanakan penagihan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

dikelola Badan;

c. Melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan pendapatan daerah yang

dikelola oleh Badan;

d. Melaksanakan penagihan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

dikelola Bapenda;

e. Melaksanakan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah;

f. Melaksanakan kegiatan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah;

g. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;

h. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan daerah;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota

Padang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAPENDA


Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Penagihan dan Pemeriksaan membawahi:

1. Sub Bidang Penagihan

2. Sub Bidang Pemeriksaan

3. Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak / Wajib Retribusi

D. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Informasi

Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kajian dan pengembangan potensi

pendapatan, mengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah, dan pelayanan pajak

daerah.

Bidang penelitian Pengembangan, dan Informasi mempunyai fungsi :

a. Menyusun kajian potensi pendapatan daerah;

b. Mengelola sistem informasi teknologi pendapatan daerah;

c. Memelihara dan mengembangkan aplikasi online pajak daerah;

d. Mengelola pelayanan informasi pajak daerah;

e. Mengelola penanganan pengaduan masyarakat;

f. Mengkaji dan menyusun peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, dan

petunjuk pelaksanaan yang menyangkut penerimaan daerah, dan ;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan

membawahi:

1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan.

2. Sub Bidang Informasi Pendapatan Daerah.

3. Sub Bidang Pelayanan Informasi Pendapatan.

E. Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam menyusun laporan penerimaan, piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

serta melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian terhadap penerimaan PAD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, Bidang Pengendalian

dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Menyusun laporan penerimaan PAD dan piutang pajak daerah;

BAPENDA


b. Mengkoordinasikan penindakkan terhadap pelanggaran oleh wajib pajak dan

wajib retribusi dengan perangkat daerah terkait;

c. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian terhadap penerimaan PAD;

d. Mengkoordinir penyusunan, pembukuan, penerimaan pajak daerah dan retribusi

sewa tanah;

e. Mengkoordinir penyusunan laporan penerimaan perangkat daerah penghasil

PAD; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan

membawahi:

1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian

3. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain

3) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang

ada dalam menjalankan kegiatan operasional dan menggambarkan dengan jelas

pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan

aktivitas sesuai dengan tupoksi dan menunjukkan adanya spesialisasi kegiatan kerja,

standarisasi kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja dan besaran seluruh organisasi

untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan penjelasan uraian tugas dan fungsi di atas, maka struktur

organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat disusun sebagai berikut:

BAPENDA


Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

BAPENDA


4) Aspek Strategis

isu-isu Strategis Badan Pendapatan Kota Padang dalam menjalankan Tugas

Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

a. Peningkatan pengelolaan pajak daerah;

b. Peningkatan kesadaran WP dalam membayar pajak;

c. Terurainya permasalahan-permasalahan perangkat daerah penghasil;

d. Peningkatan sistem pelayanan publik;

e. Berkurangnya pengaduan masyarakat;

5) Permasalahan Utama Badan Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota

Padang dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

a. Belum optimalnya penerimaan dari PAD.

b. Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah.

c. Belum optimalnya pemungutan pengelolaan pendapatan non pajak.

d. Belum terwujudnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah.

BAPENDA


BAB II.

PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah adalah merupakan dokumen

yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan

penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi

dengan potensi pendapatan yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal

ini Badan Pendapatan Daerah. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yang

ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2014-2019.

Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola

pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana

Strategis Badan Pendepatan Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Pendapatan Daerah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi

dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019, khususnya pada

Misi ke-6 RPJMD yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan

Melayani.

Selanjutnya, Renstra Badan Pendapatan Daerah tersebut akan dijabarkan ke

dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah yang merupakan dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Pendapatan

Daerah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan

pada satu tahun mendatang.

1. VISI

Visi Organisasi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana

organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan

tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.Sebagaimana yang dijelaskan pada

bab sebelumnya, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mempunyai peran

BAPENDA


strategis dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan. Dalam

mendorong kemadirian daerah dan mensukseskan pencapaian visi dan misi walikota

dan wakil walikota terpilih,maka visi Badan Pendapatan Kota Padang adalah:

“Terwujudnya Penerimaan PAD yang Optimal Melalui Pelayanan Prima

dan Profesional”

Untuk mewujudkan penerimaan PAD yang optimal, maka seluruh aparatur

pengelolaan pendapatan daerah harus profesional dan mampu memberikan

pelayanan prima. Profesionalisme aparatur pengelola pendapatan daerah diawali dari

penempatan orang yang tepat pada jabatan yang tepat, sesuai dengan bidang ilmu

dan ketrampilan yang dimilikinya. Hanya orang yang profesional lah yang mampu

memberikan pelayanan prima.

2. MISI

Misi adalah suatu upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh seluruh

perangkat organisasi untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

“Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pelayanan yang

transparan dan akuntabel”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang dan

akan menjadi arah serta acuan bagi perjalanan Badan Pendapatan Daerah Kota

Padang berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki.

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode

perencanaan, maka Badan Pendapatan Daerah merumuskan tujuan, sasaran dan

indikator kinerja sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Indikator Kinerja Tujuan : Total Pendapatan Asli Daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya Pajak Daerah

BAPENDA


Indikator Kinerja Sasaran : Persentase realisasi Pajak Daerah

Sasaran 2 : Meningkatkan Pendapatan Non Pajak

Indikator Kinerja Sasaran : - Jumlah Realisasi Retribusi Daerah

- Jumlah Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah

- Jumlah Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah

Sasaran 3 : Meningkatkan Kepuasan Atas Pelayanan Pajak Daerah

Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang

tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota

Padang mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada

dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait

dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam

upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-

kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu

program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi

bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari

satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu

rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

B. Perjanjian Kinerja 2017

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat

penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan

karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa

yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi

akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber

dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

BAPENDA


Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017

mengacu pada dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2014-2019,

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2017, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017.

Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 dengan

uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2017

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya Pajak

Daerah

Persentase peningkatan pajak

daerah

13.30%

2

Meningkatkan

Pendapatan Non

Pajak

1. Jumlah realisasi Retribusi

Daerah

2. Jumlah realisasi

pengelolaan kekayaaan

daerah

3. Jumlah realisasi lain-lain

PAD yang sah

Rp.52.585.606.243

Rp.18.718.500.000

Rp.83.724.433.681

3

Meningkatkan

kepuasan atas

pelayanan pajak

daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat

85%

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa

Program berikut :

BAPENDA


Tabel 2.2

Program Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

No. URAIAN PROGRAM JUMLAH ANGGARAN

(Rp)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.760.464.651

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.513.511.350

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Apatur 409.371.800

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25.000.000

5. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

6.894.886.574

6. Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi 2.147.571.500

Rencana Program/Kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja

Tahun 2017 merupakan Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Anggaran Badan Pendapatan Daerah untuk tahun 2017 sebesar Rp.13.801.066.575,-

dan anggaran setelah perubahan berkurang sebesar Rp. 50.260.700,- atau 0.36%

menjadi Rp.13.750.805.875,-. Program/kegiatan yang yang ada sebanyak 6 program

dan 41 Kegiatan, sedangkan yang berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2017, 2

program dan 17 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

BAPENDA


Tabel 2.3

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang berkaitan

Langsung dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No Program/kegiatan Anggaran (Rp)

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

1. Pengembangan Sistem Pajak Online SOPD 578.997.500

2. Pengembangan Sistem Pajak Online SIMPBB

dan SIMBPHTB

454.511.250

3. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi 999.127.750

4. Pengembangan website 114.935.000

2. Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan Daerah

52.925.000

2. Pelayanan dan Informasi Pendapatan 326.984.409

3. Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah 447.027.500

4. Operasional pelaksanaan PBB 1.650.949.990

5. Penertiban dan Pembongkaran Reklame di

Kota

134.194.000

6. Penyusunan SOP Pajak Daerah 41.777.000

7. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi 307.866.500

8. Pengawasan Pajak Daerah 1.581.961.200

9. Pemutakhiran PBB 1.210.855.500

BAPENDA


10. Penyediaan Sarana Pajak On line 228.678.425

11. Kajian Potensi Retribusi Daerah 233.326.500

12. Intensifikasi Pajak Daerah 455.784.000

13. Validasi Piutang PBB 222.556.550

BAPENDA


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi

dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan

mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok

ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja.

Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat

keberhasilannya.

Akuntabilitas Kinerja diukur dari Indikator Kinerja melalui Pengukuran sasaran,

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan

suatu penilaian (asessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok

indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat

dan dampak.

Sistem Akuntabilitas Kinerja (Pengukuran Kinerja) dimulai dari Sistem

Pengukuran Kinerja, kemudian Melaksanakan Kegiatan dan Mengukur Kinerja,

Capaian Kinerja (Performance Result) dan sampai pada Melaporkan Capaian Kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut

tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada

pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja

yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi

faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada

akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan

BAPENDA


keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan

regulasi. Oleh karena Pemerintah Kota memiliki ruang lingkup yang dibagi ke dalam

urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan maka segala pencapaian sasaran –

sasaran Rencana Strategis Daerah tidak dapat dilepaskan dari urusan wajib dan

urusan pilihan tersebut.

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Tahun 2017

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

REALISASI

2016 TARGET 2017 REALISASI 2017

PENCAPA

IAN

KINERJA

1 Meningkatnya

Pajak Daerah

Persentase

peningkatan Pajak Daerah

10,25% 13,30% 27,71% 208,35

2

Meningkatnya

Pendapatan

Non Pajak

Jumlah realisasi

Retirbusi

35.517.013.975

52.585.606.243

35.274.984.368,00 67,08

Jumlah

Realisasi Pengelolaan Kekayaan

Daerah

13.457.775.671

18.718.500.000

12.643.528.973,00

67,55

Jumlah

Realisasi lain-lain PAD yang sah

86.594.286.213

83.724.433.681

79.477.756.011,04 94,93

3

Meningkatnya

kepuasan atas

pelayanan

pajak daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat

75 85 80,85

95,11

*Data belum direkonsiliasi dan diaudit BPKAD Kota Padang

Pada tahun 2017, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran

dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2017.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala

yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna

BAPENDA


perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu,

dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan

antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini

menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan

data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Badan

Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima)

indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran I :

Meningkatnya Pajak Daerah dengan indikator kinerja adalah sebagai

berikut :

1. Persentase peningkatan pajak daerah memiliki target 13.30 % di tahun 2017

terealisasi sebesar 27.71 % pada program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator

Kinerja

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Realisasi

s.d Tahun

2017

Target

Tahun

2019

Target Realisasi % Capaian

Kinerja

(Akhir

RPJMD)

Persentase

peningkatan

Pajak Daerah

10,25% 13,30% 27,71% 208,35% 27,71% 48,17%

Persentase peningkatan pajak daerah mengalami surplus sebesar 14.41 % dari

target pencapaian sebesar 13.30% dan terealisasi sebesar 27.71 % dengan

target RPJMD di tahun 2019 sebesar 48, 17%.

Peningkatan Pencapaian Pajak di atas disebabkan karena :

Penagihan dan pengawasan Pajak Daerah (Pajak Hotel, Restoran,

Hiburan, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah

Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam, dan

Pajak Bumi dan Bangunan) dilakukan secara lebih intensif

BAPENDA


Gencarnya Promosi Pajak melalui media, baik media cetak ataupun

elektronik.

Meningkatnya tingkat kesadaran/kepatuhan masyarakat akan wajib pajak

Diberikan reward dan punishment terhadap Wajib pajak dan Petugas

Pajak

Meningkatnya pemanfatan IT oleh pengelola pajak

Pemutakhiran data PBB

Dilakukannya pemeriksaan pajak kepada Wajib pajak yang tidak

memenuhi ketentuan yang ada.

Upaya yang telah dilakukan adalah :

1. Kegiatan Pemutakhiran data PBB masal dilakukan pada Kecamatan Lubuk

Kilangan, Bungus dan Pauh.

2. Intensifikasi pengawasan pajak daerah dengan peningkatan pengawasan

lapangan.

3. Melakukan penagihan pajak tahun berjalan dan tunggakan Pajak.

4. Melakukan pemasangan stiker dan plang bagi WP PBB yang menunggak

dan tidak ketahui objek/subjek.

5. Melakukan Pemasangan stiker terhadap Wajib Pajak PBB yang lunas dan

menunggak pada tahun berjalan

6. Melakukan pemasangan stiker terhadap WP Restoran dan WP Hotel yang

menunggak

7. Melakukan Sosialisasi melalui temu muka, radio dan media masa

8. Meningkatkan pembekalan dan memberdayakan pegawai yang ada

melalui pelatihan/kursus, study banding serta Group Transformation

Training (GTT) yang bersifat pemberian motivasi kerja dan mengusulkan

penambahan jumlah pegawai pemungut pajak.

9. Melakukan pemeriksaan pajak

10. Pendataan objek pajak baru dan pendataan ulang objek pajak

11. Memperbaiki dan menyusun peraturan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk

teknis.

BAPENDA


Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program

sebagai berikut :

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

melalui kegiatan :

a. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah

b. Sosialisasi dan penyuluhan Pajak Daerah

c. Operasional Pelaksanaan PBB

d. Penertiban dan pembongkaran Reklame di Kota Padang

e. Penyusunan SOP Pajak Daerah

f. Pengawasan Pajak Daerah

g. Pemutakhiran PBB

h. Penyediaan Sarana Pajak Online

i. Intensifikasi Pajak Daerah

j. Validasi Piutang PBB

Sasaran II :

Meningkatnya Pendapatan Non Pajak dengan indikator kinerja adalah

sebagai berikut :

1. Jumlah Realisasi Retribusi didukung oleh program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah terealisasi sebesar

Rp. 35.274.984.368,- atau 67.08 % dari target Rp. 52.585.606.243,- , dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator

Kinerja

Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017

Realisasi s.d

Tahun 2017

Target Tahun

2019

Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

(Akhir RPJMD)

Jumlah

realisasi

Retribusi

35.517.013.975 52.585.606.243 35.274.984.368 67,08% 35.274.984.368 70.000.000.000

BAPENDA


Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp. 35.274.984.368,- atau 67.08%

disebabkan :

a. Sarana dan prasarana OPD yang belum memadai

b. Sumber Daya Manusia yang belum kompeten

c. Pengawasan yang kurang dalam pemungutan Retribusi

d. Perhitungan potensi Retribusi yang masih belum sesuai dengan kondisi riil

e. Banyaknya tanah ulayat yang belum optimal dalam pemungutan Retribusi.

f. Peraturan yang belum memadai.

Program yang mendukung dalam indikator kinerja tersebut adalah :

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

melalui kegiatan :

a. Monitoring dan evaluasi Pajak/ Retribusi

b. Kajian Potensi Retribusi Daerah

2. Jumlah Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah didukung oleh program

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah terealisasi

sebesar Rp. 12.643.528.973,- atau 67.55 % dari target Rp. 18.718.500.000,- ,

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja

Realisasi Tahun 2016

Tahun 2017

Realisasi s.d Tahun 2017

Target Tahun

2019

Target Realisasi

% Capaia

n Kinerja

(Akhir RPJMD)

Jumlah Realisasi

Pengelolaan Kekayaan Daerah

13.457.775.671 18.718.500.000 12.643.528.973 67,55% 12.643.528.973 18,718.500.000

Pengelolaan Kekayaan Daerah masih devisit 32.45 % dari target

Rp. 18.718.500.000,- disebabkan :

- Pernyataan Modal Pemko berkurang

BAPENDA



- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

melalui kegiatan :

a. Monitoring dan evaluasi Pajak/ Retribusi

b. Kajian Potensi Retribusi Daerah

3. Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang sah didukung oleh program peningkatan

dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah terealisasi sebesar

Rp. 79.477.756.011,- atau 94.93 % dari target Rp. 83.724.433.681,- , dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja

Realisasi Tahun 2016

Tahun 2017

Realisasi s.d Tahun 2017

Target Tahun 2019

Target Realisasi

% Capaia

n

Kinerja

(Akhir RPJMD)

Jumlah Realisasi lain-lain

PAD yang sah

86.594.286.213 83.724.433.681 79.477.756.011 94,93% 79.477.756.011 99.981.503.595

Lain-lain PAD yang sah menurun dari realisasi tahun lalu sebesar 8.22%

disebabkan :

a. Sarana dan prasarana OPD yang belum memadai

b. Sumber Daya Manusia yang belum kompeten

c. Dana Kapitasi dari DKK dan RSUD belum cair

d. SPR belum membayar Royalti karena terus merugi


- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

melalui kegiatan :

c. Monitoring dan evaluasi Pajak/ Retribusi

d. Kajian Potensi Retribusi Daerah

BAPENDA


Sasaran III :

Meningkatnya Kepuasan atas pelayanan Pajak Daerah dengan indikator

kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target indeks 85 pada Program

Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dinilai berdasarkan penghitungan

koin emoticon tiap bulan yang ada pada ruangan Pelayanan Pajak Daerah yang

dinilai oleh Wajib Pajak yang datang, dengan rincian sebagai berikut:

NO BULAN HIJAU (SANGAT

PUAS) KUNING (PUAS)

MERAH

(TIDAK

PUAS)

JUMLAH

1 JANUARI 40 4 1 45

2 FEBRUARI 38 8 0 46

3 MARET 38 9 0 47

4 APRIL 39 5 1 45

5 MEI 41 9 0 50

6 JUNI 38 7 2 47

7 JULI 41 9 0 50

8 AGUSTUS 38 11 2 51

9 SEPTEMBER 44 8 0 52

10 OKTOBER 47 4 0 51

11 NOVEMBER 36 15 3 54

12 DESEMBER 37 13 2 52

JUMLAH 477 102 11 590

INDEKS 80,85 17,29 1,86 100,00

Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat dari Januari sampai dengan Desember

2017 untuk emoticon puas sekali sebesar 477 koin atau indeks 80,85 , untuk

Puas sebanyak 102 koin atau indeks 17,29, sedangkan untuk tidak puas 11 koin

atau 1,86 dengan persentase capaian kinerja 95,11%.

BAPENDA


Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017 Realisasi

s.d Tahun 2017

Target Tahun 2019

Target Realisasi

%

Capaian Kinerja

(Akhir

RPJMD)

Indeks Kepuasan

Masyarakat

75 85 80,85 95,11 80,85 90


1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

melalui kegiatan :

a. Pelayanan dan informasi pendapatan

2. Program optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pengembangan Sistem Pajak Online SOPD

b. Pengembangan Sistem Pajak Online SIMPBB dan SIBPHTB

c. Pemeliharaan jaringan Aplikasi

d. Pengembangan Website

Berdasarkan tabel di atas, secara total dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator

Kinerja sasaran ( Out Put ) dari semua Program/Kegiatan adalah 106,60 % berada

dalam Kategori Capaian " Memuaskan”, Capaian ≥ 100 %.

No. Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Capaian ≥ 100 % Memuaskan

2 85 % ≤ Capaian < 100 % Sangat Baik

3 70 % ≤ Capaian < 85 % Baik

4 55 % ≤ Capaian < 70 % Cukup

5 Capaian < 55 % Kurang

BAPENDA


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang

ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang. Total Anggaran Badan

Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp 32.247.043.949,- sedangkan realisasi

anggaran mencapai Rp 31.443.042.773,- atau dengan serapan dana APBD mencapai

97.51%. Hal ini merupakan penghematan penggunaan anggaran.

Struktur Belanja Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp 32.247.042.773,- terdiri

dari :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 18.496.238.074 dengan realisasi

sebesar Rp 18.216.536.824,- (98.49%);

2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 13.750.805.875,- dengan realisasi

sebesar Rp 13.226.505.949,- (96.19%) yang terbagi atas :

1) Anggaran untuk pelaksanaan 4 (empat) program untuk mendukung

pencapaian sasaran organisasi sebesar Rp. 4.708.347.801,- dengan realisasi

sebesar Rp. 4.535.506.148,- (96,33%);

2) Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) program yang bersifat teknis yang

dipergunakan untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator

kinerja sebesar Rp. 9.042.458.074,- dengan realisasi sebesar

Rp. 8.690.999.801,- (96,19%).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target

kinerja setiap sasaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2017

dapat dilihat pada tabel berikut :

BAPENDA


NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI %

1 Meningkatnya

Pajak Daerah

Persentase

peningkatan Pajak Daerah

13,3

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan Daerah

52.925.000

52.919.200 99,99

Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah

447.027.500

446.827.500 99,96

Operasional Pelaksanaan Pajak Bumi dan

Bangunan

1.650.949.990

1.611.720.600 97,62

Penertiban dan

Pembongkaran Reklame di Kota Padang

134.194.000

134.144.000 99,96

Penyusunan SOP

Pajak Daerah

41.777.000

38.719.250 92,68

Pengawasan pajak Daerah

1.581.961.200

1.561.722.340 98,72

pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan

1.210.855.500

1.173.795.350 96,94

Penyediaan Sarana Pajak On-line

228.678.425

227.995.505 99,70

Intensifikasi Pajak Daerah

455.784.000

396.254.250 86,94

Validasi Piutang PBB

222.556.550

216.131.575 97,11

2 Meningkatnya Pendapatan Non Pajak

Jumlah realisasi Retirbusi

52.585.606.243 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Realisasi Pengelolaan

Kekayaan Daerah

18.718.500.000

Monitoring dan

Evaluasi Pajak/Retribusi

307.866.500

265.921.150 86,38

Jumlah Realisasi lain-lain PAD yang

sah

83.724.433.681 Kajian Potensi

Retribusi Daerah

233.326.500

219.531.750 94,09

3

Meningkatnya kepuasan atas

pelayanan pajak daerah

Indeks

Kepuasan Masyarakat

85

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelayanan dan Informasi

Pendapatan

326.984.409

302.887.750 92,63

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengembangan

Sistem Pajak Onl-line SOPD

578.997.500

540.963.861 93,43

BAPENDA


Pengembangan Sistem Pajak On-

line SIMPBB dan BPHTB

454.511.250

440.485.400 96,91

Pemeliharaan Jaringan Aplikasi

999.127.750

950.296.820 95,11

Pengembangan website

114.935.000

110.683.500 96,30

JUMLAH

9.042.458.074

8.690.999.801 96,19

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan

untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2017.

Realisasi Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Keuangan Penetapan Kinerja Badan

Pendapatan Daerah Kota Padang sebagai SKPD adalah :

Sasaran I :

Meningkatnya Pajak Daerah didukung oleh Program dan kegiatan sebagai

berikut:

Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pendapatan Daerah

dengan target sebesar Rp. 52.925.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

52.919.200,- atau 99,99%.

2. Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dengan target sebesar

Rp. 447.027.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 446.827.500,- atau 99,96%.

3. Kegiatan Operasional Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan target

sebesar Rp. 1.650.949.990,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.611.720.600,-

atau 99.96%.

4. Kegiatan Penertiban dan pembongkaran Reklame di Kota Padang dengan

target sebesar Rp. 134.194.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 134.144.000,-

atau 99,96%.

BAPENDA


5. Kegiatan Penyusunan SOP Pajak Daerah dengan target sebesar Rp.

41.777.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.719.250,- atau 92,68%.

6. Kegiatan Pengawasan Pajak Daerah dengan target sebesar Rp.

1.581.961.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.561.722.340,- atau 89,72%.

7. Kegiatan Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan dengan target

sebesar Rp. 1.210.855.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.173.795.350,- atau

96.94%.

8. Kegiatan Penyedian Sarana Pajak On-line dengan target sebesar Rp.

228.678.425,- dan terealisasi sebesar Rp.227.995.505,- atau 99.70%.

9. Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah dengan target sebesar Rp.


10. Kegiatan Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan target sebesar

Rp. 222.556.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 216.131.575,- atau 97.11%.

Grafik 1 Target dan Realisasi berdasarkan Sasaran 1 Tahun 2017

BAPENDA


Sasaran II :

Meningkatnya Pendapatan Non Pajak didukung oleh Program dan

kegiatan sebagai berikut:

Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan

rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak /Retribusi dengan target sebesar Rp.


2. Kegiatan Kajian potensi Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp.

233.326.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 219.531.750,- atau 94.09%.


Sasaran III :

Meningkatnya Kepuasan atas pelayanan Pajak Daerah didukung oleh

Program dan kegiatan sebagai berikut:

Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

BAPENDA


1. Pelayanan dan Informasi Pendapatan dengan target sebesar


Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Pajak online SOPD dengan target sebesar


2. Kegiatan Pengembangan Sistem Pajak online SIMPBB dan SIBPHTB dengan

target sebesar Rp. 454.511.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 440.485.400,-

atau 96.91%.

3. Kegiatan Pemeliharaan Jaringan aplikasi dengan target sebesar


4. Kegiatan Pengembangan Website dengan target sebesar Rp.114.935.000,-

dan terealisasi sebesar Rp. 110.683.500,- atau 96.30%.


BAPENDA


Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja sasaran ( Out

Put ) berdasarkan Akuntabilitas Keuangan dari Program/Kegiatan Total Badan Pendapatan

Daerah Kota Padang berada dalam "Kategori Sangat Baik" karena pencapaiannya

Rp. 8.690.999.801,- dari target sebesar Rp. 9.042.458.074,- atau 96.19 %

berkisar 85 % ≤ Capaian < 100 %.

No. Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Capaian ≥ 100 % Memuaskan

2 85 % ≤ Capaian < 100 % Sangat Baik

3 70 % ≤ Capaian < 85 % Baik

4 55 % ≤ Capaian < 70 % Cukup

5 Capaian < 55 % Kurang

Dengan pencapaian Penetapan Kinerja berdasarkan Pengukuran Sasaran Penetapan Kinerja

Tahun 2017 dan berdasarkan Realisasi Keuangan ( 96,19% ), dapat diartikan bahwa

Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang berprediket "Analisis

Pencapaian Kinerja Kategori Memuaskan dan Akuntabilitas Keuangan Kategori

Sangat Baik", menggunakan dana secara efisien dan berupaya mendapatkan hasil yang

maksimal. Hal ini terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari berbagai pihak

mulai dari pimpinan, pengelola, pelaksana sampai pada aparatur pendukung kegiatan baik

petugas lapangan, petugas administrasi maupun dari instansi terkait lainnya.

BAPENDA


BAB. IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan merupakan dokumen yang berisi

gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan

disampaikan secara sistematik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi

instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan. Lakip ini dinilai berdasarkan dari Penetapan dan Pengukuran

Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Analisis Capaian Kinerja yang dilakukan terhadap Indikator kegiatan yang

dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2017 sebesar 106,60 %,

berada pada "Kategori Memuaskan (Capaian ≥ 100 %) dan Akuntabilitas Keuangan

dengan Realisasi Keuangan 96.19 % berada pada Kategori Capaian sangat baik

(berkisar 85 % ≤ Capaian < 100 %). Dengan ini berarti dalam Tahun Anggaran 2017

Badan Pendapatan Daerah berhasil melaksanakan Program dan Kegiatan, baik dari sisi

pencapaian Input, Out Put maupun Outcome.

bapenda - ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/lakip 2017.pdfpemerintahan bidang...

Documents