bawaslu penecagahan, pengawasan & penindakan @bawaslu_diy @bawaslu_diy bawaslu_diy pencegahan...
TRANSCRIPT
Sinergisitas & Koordinasi Antar
Instansi Terkait dalam
Membantu Pengawasan Pemilu
BAWASLUBADAN PENGAWAS PEMILU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Bagus Sarwono, MPA
Ketua Bawaslu DIY
Hotel Kigs Kulonprogo, 25 April 2018
Pemilu: Perspektif Pengawasan Pemilu
01
02
03
04
Pemilu merupakan kompetisi politik yang
rentan terjadinya pelanggaran
.
Untuk menjamin integritas Pemilu
diperlukan pengawasan di setiap tahapan
Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas
Pemilu dan partisipasi publik serta
STAKEHOLDERS.
.
Pelanggaran Pemilu yang terjadi akan
berpotensi mengganggu integritas
Pemilu.
Pengawasan dilakukan agar pelanggaran
tidak terjadi. Tetapi jika terjadi harus
diproses sesuai dengan PUU yang
berlaku.
05Terhadap peserta pemilu yang dirugikan
dapat berjuang memperoleh keadilan
pemilu.
.
www.bawaslu-diy.go.id @bawaslu_DIY @bawaslu_diy bawaslu_diy
Integritas Stakeholders Strategis
Keberimbangan
pemberitaan, penyiaran
(dan iklan) Media Cetak,
Elektronik, Media Online
MediaNetralitas dan keberanian
Kepolisian, Kejaksaan,
Peradilan
Lembaga Penegak Hukum
Netralitas Pejabat Publik &
Birokrasi, serta fasilitasi
Pemerintah
Tingkat kepatuhan, corak
kampanye Partai Politik &
calon.
Peserta Pemilu
Netralitas, profesionalitas ,
sistem yg dikembangkan
KPU-Bawaslu-DKPP.
Penyelenggara Pemilu
Integritas Pemilu
www.bawaslu-diy.go.id @bawaslu_DIY @bawaslu_diy bawaslu_diy 4
3 Prasyarat Dasar Integritas Pemilu
Integritas Proses Penyelenggaraan
Tersedianya kerangka hukum
pemilu & berjalannya prosedur
demokrasi yang menjamin
pemenuhan pemilu luber dan jurdil
34
5
6
2
1
Adanya iklim sosial yang kondusif
bagi penyelenggaraan PemiluBerjalannya law enforcement secara efektif,
yang menimbulkan efek jera bagi pelaku
pelanggaran/kejahatan
Minimnya pelanggaran (tingginya
kepatuhan stakeholders pemilu)
Adanya tempat memperoleh
keadilan bagi kontestan Pemilu
7Dukungan publik dalam
pengawasan partisipatifBerjalannya aksesiblitas,
transparansi dan akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemilu
8
Terjaminnya hak sipol pemilih
dengan memperhatikan
pemenuhan hak minoritas
Integritas Hasil Pemilu
Diperolehnya
penghitungan dan
rekapitulasi suara
yang jujur sesuai
dengan akumulasi
suara pemilih di TPS.
.
Transparansi
terhadap proses
dan hasil
penghitungan
suara
Kesediaan
kontestan
menerima
pemenang pemilu
Diphormatinya
putusan mengenai
perselisihan hasil
Pemilu.
ISSUE UTAMA BAWASLU BARUBerdasar UU 7/2017
www.bawaslu-diy.go.id @bawaslu_DIY @bawaslu_diy bawaslu_diy
Penguatan Desain KelembagaanPengawas Pemilu
Peningkatan Peran (tugas dankewenangan) Bawaslu
1
2
Penguatan Disain Kelembagaan
1. Panwaslu akan menjadi Bawaslu Kab/Kota2. Jumlah anggota Bawaslu Kab/Kota menjadi 3 atau 5
orang.3. Jumlah anggota Bawaslu Provinsi akan BERTAMBAH
MENJADI 5 ATAU 7 orang (Bawaslu DIY akanmenjadi 5 orang).
4. Perubahan nama kelembagaan dr PPL PanwasluKelurahan/Desa
5. Adanya Pengawas TPS di setiap TPS 1 orang
Tugas Utama Pengawas Pemilu
www.bawaslu-diy.go.id @bawaslu_DIY @bawaslu_diy bawaslu_diy
Pencegahan
Pencegahan
Serangkaian proses
agar potensi
pelanggaran dalam
Pemilu tidak terjadi
Pengawasan
Kegiatan mengamati,
mengkaji, memeriksa, dan
menilai proses
penyelenggaraan Pemilu
sesuai peraturan perundang-
undangan.
Penindakan
Serangkaian proses tindak
lanjut atas dugaan
pelanggaran atau sengketa
proses berdasarkan
ketentuan PUU
Pengawasan Penindakan
Bentuk Penecagahan, Pengawasan & Penindakan
www.bawaslu-diy.go.id @bawaslu_DIY @bawaslu_diy bawaslu_diy
Pencegahan
Bentuk
Indeks Kerawanan
Pemilu, Peta TPS
Rawan, Surat
Himbauan (peringatan
dini), sosialisasi
pengawasan, media
campaign, dll
Bentuk
Pengawasan
langsung/melekat,
pengawasan layar,
pengawasan sampling,
pengawasan interview.
Bentuk
- Mekanisme Penanganan
Pelanggaran
- Melalui mekanisme
sengketa proses pemilu
Pengawasan Penindakan
Alur Pecegahan, Pengawasan & Penindakan
www.bawaslu-diy.go.id @bawaslu_DIY @bawaslu_diy bawaslu_diy
Pasca
Saat
Tahapan
Pra Pencegahan (tertulis)
pencegahan (lisan)
pengawasan
“PENCEGAHAN”
“PENINDAKAN”
“PENGAWASAN”
Strategi Bawaslu
Pencegahan agar pelanggaran tdk terjadi. Penyusunan
IKP, TPS Rawan, Surat Himbauan, media campaign
berbasis Medsos, DESA ANTI POLITIK UANG,
sosialisasi pengawasan pemilu, pencegahan lapangan,
kerjasama pengawasan partisipatif dll
Melakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran
dan penanganan Sengketa seuai dengan SOP yang
tersedia..
PENCEGAHAN (PREVENTIF)
PENINDAKAN (REPRESIF)
Pencegahan diutamakan
sebelum tahapan pemilu
berlangsung dg melihat
potensi pelanggaran yang
dapat terjadi.
PRIOTITAS
Keberhasilan menindak
pelaku pelanggaran dapat
berkontribusi atas minimnya
pelanggaran serupa dapat
terjadi kembali, atau
sebaliknya.
PENGARUH
Penguatan Tugas & Kewenangan BawasluNo Uraian
1 Melakukan pencegahan dan penindakan: (1) Pelanggaran pemilu, (2) Sengketa proses pemilu
2 Mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
3 Mencegah politik uang
4 Mengawasi netralitas ASN, TNI dan Polri
5 Menerima, memeriksa, mengkaji, menginvestigasi dan menentukan dugaan pelanggaran
administrasi pemilu, kode etik Penyelengara Pemilu, Pidana Pemilu.
6 Memeriksa, Mengkaji dan MEMUTUS pelanggaran administrasi pemilu
7. Memeriksa, Mengkaji dan MEMUTUS pelanggaran bersifat TSM (Money Politics)
8. Menerima permohonan, memverifikasi, memediasi, mengajudikasi dan MEMUTUS sengketa
proses pemilu.
9. (Khusus Bawaslu RI): Mengoreksi PUTUSAN Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota apabila
terdapat hal yang bertentangan dengan PUU
Penguatan Tugas & Kewenangan Bawaslu (2)
No Uraian
10 Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan:
1. Putusan DKPP
2. Putusan Pengadilan mengenai pelanggaran pemilu dan sengketa
Pemilu
3. Putusan/keputusan Bawaslu,Bawaslu Prov dan Bawaslu Kab/kota
4. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas
ASN/TNI dan Polri.
11 Pelatihan saksi oleh Bawaslu
12 Pendaftaran Pemantau Pemilu (sebelumnya di KPU)
13 Sentra Gakkumdu (Pengawas-Polisi-Jaksa) berkantor dalam satu atap di
Kantor Bawaslu.
PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU
Daluarsa
7 hari sejak
diketahui/ditemukan
pelanggaran
PELAPORPengawas
PemiluMengkaji
Waktu
Penanganan
7+7 hari
Mengkaji:
Menerima,
Memeriksa,
Menyimpulkan
Pelangg
adm
Pemilu
Pelangg
Regulasi
lain
Pelangg
Pidana
Pemilu
Pelangg
Kode Etik
PP
KPU
Kepolisi
an
DKPP
Instansi
Berwen
ang
pengawasan
putusan/keputusan
Khusus pelanggaran administrasi, Bawaslu tidak lagi mengeluarkan rekomendasi tetapi Putusan
Vide: Pasal 461 (6) UU 7/2017
Pelanggaran Administratif TSMTSM: Terstruktur, Sistematis, dan Masif
Perbuatan tersebut dilakukan dengan melibatkan
aparat struktural, baik aparat pemerintah,
penyelenggara Pemilihan, dan/atau tim kampanye
TERSTRUKTUR
pelanggaran yang terjadi secara luas dalam 1 (satu)
tahapan atau beberapa tahapan Pemilu atau dampak
pelanggarannya yang sangat luas terhadap hasil
pemilu, bukan hanya sebagian-sebagian
MASIF
perbuatan tersebut direncanakan secara matang,
tersusun, dan rapi.
SISTEMATIS
Sanksi administratif dapat
berupa pembatalan sebag
ai calon anggota DPR, DP
D, DPRD provinsi, DPRD
kabupaten/kota, dan Pasa
ngan Calon Presiden dan
Wakil Presiden.
(vide pasal 463 ayat (4)
UU 7/2017)
JENIS SENGKETA & LEMBAGA BERWENANGdalam Pemilu 2019
www.bawaslu-diy.go.id @bawaslu_DIY @bawaslu_diy bawaslu_diy
Sengketa
Sengketa ProsesBawaslu/Bawaslu
Prov/BawasluKab/kota
Sengketa HasilMahkamahKonsitusi
PTUN
Putusan final and binding kecuali terhadap:
a. verifikasi Parpol Peserta Pemilu;
b. penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD prov &dan DPRD kab/kota; dan
c. Penetapan Pasangan Calon
Jenis Sengketa Proses Pemilu:
1. Sengketa antar peserta Pemilu
2. Sengketa peserta pemilu dengan Penyelenggara
Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU
PENANGANAN SENGKETA PROSES PEMILU
Daluarsa
Maksml 3 hari kerja
sejak keputusan
dikeluarkan KPU
PEMOHONPengawas
Pemilu
MEDIASI/
PUTUSAN
BAWASLU
Waktu
Maksimal 12 hari
kerja
PUTUSAN
PTUNPTUN
Daluarsa
Maksimal 5 hari kerja
sejak Putusan
BAWASLU dibacakan
Gugatan kurang
lengkap
Tambah Maksimal 3 hari
kerja
Waktu
Maksimal 21 hari kerja
sejak gugatn diterima
dibacakan
Tageline Bawaslu
• Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
• Bersama BawasluTegakkan KeadilanPemilu
TagelineBawaslu
Baru
Ruang Lingkup
Peran Stakeholder
• Pencegahan Pelanggaran: sosialisasi, ILM, Edaran, dll
• Pengawasan: Pengawasan dan pemantauan
• Pelaporan: menemukan dugaan pelanggaran dan
menyampaikan ke Panwas
• Penindakan: Menindaklanjuti pelanggaran Pemilihan
atau menindaklanjuti pelanggaran yang bukan
merupakan pelanggaran pemilihan tetapi menjadi domain
lembaga lain
Bentuk Kolaborasi Stakeholder
Sharing program: Sosialisasi, ILM, Penerbitan dll
Penerbitan Regulasi/kebijakan: Edaran Netralitas ASN,
Kades & Perdes, dll
Sharing data dan informasi
Gelar/bedah/Diskusi Kasus
Koordinasi: potensi masalah/kasus
Tergabung dalam Relawan Pengawas Pemilihan: PT dan
OMS
Ekspose Media: Progress Pelanggaran dll
Bisa dibungkus dengan atau tanpa MoU
Contoh Isu
• Netralitas ASN/TNI POLRI Kades & Perangkat Desa
• Iklan, siaran dan pemberitaan di Media Massa
• Keterbukaan Informasi Publik
• Ketertiban Umum
• Kampanye di Medsos
• Pembersihan APK
• dll
Mapping Stakeholders Berbasis Issue
1. Netralitas ASN, Kades dan Perangkat Desa: Ombudsman, Komisi ASN,
BKN, Inspektorat, Biro Tapem, Kesbangpol.
2. Pemberitaan dan Iklan di Media Penyiaran: KPID, KPU, Media
3. Pencalonan: DPRD, Pemda DIY
4. Keterbukaan informasi Publik: KPU, KPID
5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK): KPU, Satpol PP/Dintib
6. Kampanye di Media Sosial: Dinas Kominfo
7. Tibum dan Pidana dalam Pemilu: Kepolisian dan Kejaksaan
8. Keamanan dan Konflik Sosial: Kesbangpol, Binda, Kepolisian,
Korem/Kodim, KPU
9. Pengawasan Partisipatif: Ormas, PT, Pemantau Pemilu, NGO, Pengampu
Disabilitas, komunitas netizel, dll
Konteks Pemilu 2019
www.bawaslu-diy.go.id @bawaslu_DIY @bawaslu_diy bawaslu_diy
1. Kinerja Pilkada 2018 diyakini mempengaruhi Pemilu 2019 secara kuantitatif yang
meliputi 171 daerah (17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota) melibatkan 160,7
juta pemilih (80% pemilih Pemilu).
2. Banyaknya calon kada tersangkut kasus korupsi menunjukkan politik
transaksional (money politics), mahar politik dan politik berbiaya tinggi berpotensi
mewarnai Pemilu 2019.
3. Politisisasi SARA dan hoax (black campaign) makin terbuka dan terfasilitasi
melalui medsos
4. Pemilih generasi milenial (17-38) tahun sangat mempengaruhi pemenangan
Pemilu 2019
5. Belum tuntasnya program E-KTP berpotensi membuat kegaduhan Pemilu
6. Serentaknya Pileg dan Pilpres, memungkinkan publik terbelah secara massif
sehingga beban penyelenggara lebih berat.