beralih dari subsidi umum menjadi subsidi terarah

NATIONAL TEAM FOR THE ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

KANTOR WAKIL PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BERALIH DARI SUBSIDI UMUM MENJADI SUBSIDI TERARAH: PENGALAMAN INDONESIA DALAM BIDANG SUBSIDI BBM DAN REFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL

Dr. Bambang WidiantoDeputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan/Sekertaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Forum Kebijakan Publik Asia 2013

Jakarta, 29 Mei 2013.


PETA ASIA TENGGARA

11


Krisis Ekonomi 1998

1. Demokratisasi

2. Reformasi Ekonomi

3. Desentralisasi

Big-Bang dan Reformasi yang Menyertainya

I. PENGENALAN

2


• Dulu tidak ada atau hanya ada sedikit kebijakan yang secara langsung ditujukan bagi "rakyat miskin".

• Strategi tersebut adalah untuk menyampaikan kebijakan pertumbuhan ekonomi secara luas, yang dikombiasikan dengan pembangunan infrastruktur pedesaan.

• Meskipun pendekatan tersebut lumayan berhasil dalam menanggulangi kemiskinan, namun banyak warga miskin yang tidak merasakan hasil pembangunan.

• Krisis ekonomi menunjukkan bagaimana kurangnya jaring pengaman sosial dan perlindungan sosial membuat warga miskin justru rentan terhadap dampak guncangan ekonomi.

II. EVOLUSI KEMISKINAN DAN ORIENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL (1)

3


• Pendekatan pemerintah terhadap kebijakan penanggulangan telah berubah dari kebijakan pembangunan ekonomi secara umum menjadi kebijakan yang terarah

• Demokrasi dan keterbukaan membawa kemiskinan dari sekedar diskursus akademis terbatas menjadi isu politis yang signifikan.

• Makin banyak program terarah dan usaha untuk membangun jaminan sosial pasca krisis

EVOLUSI KEMISKINAN DAN ORIENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL (2)

4


III. MASALAH KEMISKINAN INDONESIA

• Penduduk miskin - ada sekitar 12% (sekitar 29 juta dari 240 juta) yang hidup di bawah garis kemiskinan

• Rentan - ada kelompok masyarakat yang masih berada di atas gariskemiskinan, namun sangat rentan terhadap guncangan ekonomi yang mungkinmenyebabkan mereka kembali jatuh di bawah garis kemiskinan. Sampaipersentil ke 40 masih dianggap cukup rentan

• Tidak merata - pertumbuhan belanja per kapita di antara lintas kelompokpendapatan (miskin, rentan, pendapatan menengah, dan kaya) tidak sama. Bahkan, antara 2008-2012 golongan masyarakat miskin dan rentan hanyatumbuh sekitar 2% per tahun sementara golongan kaya tumbuh 9% per tahun. Sehingga makin meningkatkan ketimpangan.

• Program pengentasan kemiskinan seharusnya tidak hanyak memperhatikan12% warga miskin saja. Warga yang rentan juga sangat penting untukdilibatkan.

• Golongan menengah - meskipun tidak membutuhkan bantuan sosial - namuntetap butuh perhatian program perlindungan sosial yang serius.

5


• Klaster I Program Terarah bagi Rumah Tangga/Keluarga Program Bantuan Sosial Bantuan Sosial Terintegrasi Keluargaa. Bantuan Langsung Tunai (BLT)b. Program Keluarga Harapan (PKH)c. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)d. Bantuan Siswa Miskin (BSM)e. Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

• Klaster II Program Terarah Bagi Masyarakata. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)

• Klaster III Program Terarah bagi Usaha Mikro dan Kecila. Program jaminan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Kredit Usaha

Rakyat (KUR)

IV. SISTEMATISASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN TERARAH

6

Apakah ada dukungan politik terhadap program bantuan sosial? Raskin yang paling banyak mendapat dukungan, sementara BLT yang paling kecil.

Program Derajat Dukungan Politik dan Masyarakat

Raskin Baik– Program populer di antara para politisi– Program populer di antara masyarakat

BLT Lemah– Tidak populer di antara politisi partai oposisi– Menerima keluhan terbanyak di masyarakat

PKH Sedang– Tidak mengalami antipati politik seperti BLT– Masih berupa program pilot sehingga blm dikenal masy.

BSM Baik– 20 persen kewajiban anggaran pemerintah mendukung

keberlangsungan program BSM

PNPM Baik

7


MENGAPA KITA BUTUH BANTUAN SOSIAL?

1. Dinamika Kemiskinan

Pada 2009, 14,7 juta penduduk terentas dari kemiskinan, namun 13,2 juta diantaranya kembali jatuh di bawah garis kemiskinan, sehingga hanya 1,5 juta orang yang benar-benar terentaskan dari kemiskinan.

2. Kompensasi bagi Masyarakat Rentan karena Reformasi atau Penyesuaian Kebijakan.

3. Strategi Peningkatan bagi Warga Miskin untuk Mendapatkan Akses atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan, dll.

4. Perlindungan dari 'Guncangan".8


• Birokrasi masih menjadi hambatan terbesar bagi pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan bantuan sosial yang efektif.

• Apakah ini disebabkan karena kemampuan atau lebih karena pola pikir mereka?

• Mengapa koordinasi sulit dilakukan:

Di antara lembaga pemerintah pusat Hubungan antar pusat - provinsi - kabupaten Pola pikir? Berorientasi proyek? Persaingan antar Lembaga?

Kepemimpinan?• Masalah Anggaran:

Siklus Saluran untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya Proses audit dan evaluasi

• Kasus PKH:

Melibatkan Kementrian Sosial, Kementrian Pendidikan, Kementrian Kesehatan dan Kementrian Tenaga Kerja

V. KOORDINASI, BIROKRASI, DESENTRALISASIMengapa Kinerja Program Bantuan Sosial tidak seperti yang Diharapkan?

9


• Setelah adanya desentralisasi, Pemerintah Kabupaten merupakan ujungtombak pelayanan masyarakat:

Isu kemampuan

Politik setempat

Hubungan dengan pemerintah di tingkat atasnya

• Proses fiskal tidak sepenuhnya terdesentralisir

Siklus anggaran yang ada justru menciptakan kesenjangan danmenyebabkan penyempitan

Kekuasaan yang tinggi di tingkat pemerintah kabupaten, namun kurangdidukung oleh instrumen untuk menjangkau desa dan masyarakat

• Evaluasi Kinerja

Proses auditing lebih banyak menekankan pada "proses"

Penganggaran berbasis kinerja?

Mengapa Kinerja Program Bantuan Sosial tidak seperti yang Diharapkan?

10


USAHA UNTUK MENINGKATKAN KOORDINASI (1)

• Pengembangan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin oleh Wakil Presiden

• Keputusan Presiden No.15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

• Untuk mendukung Visi-Misi SBY-Boediono dalam menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 8-10% sampai akhir tahun 2014.

1111


• TNP2K diberi mandat untuk meningkatkan program di tiap klaster Pada kasus ini, TNP2K bertindak sebagai wadah pemikiran, melakukan advokasi proses perumusan kebijakan berbasis temuan. Implementasi program masih tetap menjadi kewenangan tiap kementerian.

• Sekretariat TNP2K menjadi penentu akhir. Rapat Pleno TNP2K (dipimpin oleh Wakil Presiden) merupakan penentu keputusan.

• Mulai dari awal TNP2K beranggapan bahwa data merupakan masalah utama peningkatan program pengentasan kemiskinan di Indonesia

USAHA UNTUK MENINGKATKAN KOORDINASI (2)

12


VI. PILIHAN PENENTUAN SASARAN: Pengujian cara, meskipun ini membutuhkan data yang sangat

akurat yang tidak tersedia di banyak negara dan mungkin mahaluntuk diterapkan.

Sasaran berbasis geografis, dimana bantuan diberikan kepadasemua warga yang tinggal di wilayah dengan tingkat kemiskinantinggi.

Sasaran berbasis masyarakat, yang menggunakan strukturmasyarakat untuk mengidentifikasi anggota masyarakat termiskinatau mereka yang memenuhi syarat sesuai kriteria yang telahdisepakati.

Memberikan bantuan bagi anggota masyarakat yang masuk dalamkategori rentan tertentu; dan

Penentuan sasaran sendiri, seperti program pekerjaan denganupah di bawah upah pasar, berdasarkan logika bahwa individu akansecara sadar memilih untuk keluar dari program.

13


PENENTUAN SASARAN SENDIRI:

KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG

Pemerintah memberikan tabung gas LPG gratis (ukuran 3kg) bagi rumah tangga miskin, warung makan kecil, penjaja makanan, dan para pengusaha mikro lainnya

Bil

lio

n L

itre

s

59.7

39.3 36.8

1.5

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2008 2009

Konsumsi BBM

Konversi dari

Minyak Tanah ke

LPG

(Perkiraan)

14


METODOLOGI PENGUMPULAN DATA GENERASI PERTAMA 2005

15

Wawancaradengan kepala

desa danmengumpulkan

informasimengenai

rumah tanggapaling miskindalam suatumasyarakat

tertentu.

Cek-silangdenganberbagaisumber

informasikemiskinan

lainnya, seperti data

Kantor Keluarga

Berencana, hasil sensuskemiskinan

terdahulu (di beberapaprovinsi).

BPS mensurveikarakteristikekonomi dansosial rumah

tangga terpilih. BPS

menggunakanProxy Means Test

(PMT/Uji NilaiTengah Proksi)

untukmenentukankelayakan

Daftar AkhirRumah Tangga

Miskin

JumlahAwal RumahTangga

JumlahdalamSurveiRumahTangga

Miskin 2005

15


0

25

50

75

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persentase

Penerim

aBantuan

Desil Konsumsi Rumah Tangga

Hanya 30% dari warga miskin yang

menerima Beras, UCT dan

Bantuan Kesehatan.

Beras untuk Keluarga Miskin

UCT

Bantuan Kesehatan

Sumber: Susenas 2009

Basis Data Terpadu akanmeningkatkan efektivitas

penentuan sasaran

MENYASAR EFEKTIVITAS

Wilayah Penentuan Sasaran yang efektif

1616


METODOLOGI PENGUMPULAN DATA REVISI

Tujuan: menekan kesalahan

inklusi dan eksklusi

17

Pra-Daftar Rumah Tangga

(berdasarkan latihan pemetaan

sensus kemiskinan)

Data individu dari program lainnya

Konsultasi dengan rumah tangga miskin

Penyisiran Survei

+

+

+

Jumlah Awal Rumah

Tangga

Jumlah dalam Survei Rumah Tangga Miskin

2011

Miskin Tidak

Miskin

Penerima

Bantuan

Bukan

Penerima

Bantuan

Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga

17


PROSES PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADU

PengumpulanData (PPLS

2011)BPS*

Analisis Data danPengembangan

Model PMT TNP2K**

Basis Data Terpadu

Peningkatan Metodologi:

- Lebih banyak rumah tangga yang disurvei (43% vs. 29 & pada 2008)

- Penggunaan data sensus sebagai titik awal

- Pelibatan komunitas

- Lebih banyak variabel yang dikumpulkan untuk prakiraan

kemiskinan yang lebih baik

- Peningkatan metode Proxy Mean Testing (PMT)

18

Catatan: * BPS: Biro Pusat Statistik

** TNP2K: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

1818


• Mengingat heterogenitas Indonesia, model

dibuat untuk setiap 500 kecamatan

• Dengan menggunakan informasi dari PPLS, dapat dihitung indeks yang menjelaskan tingkat konsumsi rumah tangga

Indeks = f (karakteristik rumah tangga & daerah)

• Karakteristik rumah tangga terdiri dari kondisi perumahan dan status kepemilikan, aset/harta, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dll.

• Rumah tangga kemudian dapat diurut ranking sesuai indeks

• Rumus indeks ini khusus berlaku untuk tiap Kabupaten/Kota

19

MENGGUNAKAN PROXY MEAN TESTING


CAKUPAN BASIS DATA TERPADU

2019

Garis Kemiskinan

80% Garis Kemiskinan

120% Garis Kemiskinan

Paling Miskin

Miskin

Hampir Miskin

Hampir Miskin

5%

11,66%

24 %

40 %Basis Data Terpadu terdiri dari 40% dasar populasi sosial ekonomi Indonesia sesuai nama dan alamat

20


PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA

• Namun kita tahu bahwa tidak ada data yang sempurna. Harus ada cara untuk mampu menangkap mobilitas, dan terutama pandangan masyarakat & kearifan lokal

• Sehingga, kami menggabungkan rumus PMT dan pandangan masyarakat

• Misalnya Raskin: Nama & alamat dari Pusat memastikan keterbandingan nasional. Kemudian Desa dapat menghapus dan menambahkan nama untuk menyesuaikannya, sepanjang MASIH DI DALAM alokasi kuota peningkatan setempat

• Apakah hal ini masuk akal? Pada 500 desa yang kami amati pada akhir 2012, tingkat perubahannya adalah sekitar 9,6% dan 6% diantaranya karena masyarakat desa menganggap diri mereka sebagai rumah tangga 'mampu'.

21


PENANGGULANGAN KEMISKINAN -PERLINDUNGAN SOSIAL• Indonesia memiliki Undang-undang 40.2004 tentang Perlindungan Sosial (UU

Sistem jaminan Sosial Nasional), yang memerintahkan tentang lima perlindungan

• Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Pensiun, Hari Tua, dan Kematian

• Kemajuannya sangat lambat. Kesehatan merupakan yang pertama, danJamkesmas (yang merupakan jaminan kesehatan bagi rakyat miskin) menjadiembrio bagi jaminan Kesehatan seperti diperintahkan oleh UU 40.2004

• Mengapa demikian? Karena jangkauan Jamkesmas baru mencapai 35% dariseluruh penduduk Indonesia - 12% di atas garis kemiskinan negara

• Raskin juga berada di atas garis kemiskinan - cakupannya mencapai 25%

• Baru-baru ini, Pemerintah berniat untuk meningkatkan cakupan BSM (BantuanSiswa Miskin) menjadi 25%

• Sehingga, pada dasarnya program penanggulangan kemiskinan (terutamaberbagai program Klaster I) merupakan program Perlindungan Sosial Indonesia

22


VII. TANTANGAN DI MASA DEPAN

• Penyatuan pemberian program-peningkatan penggunaandata terpadu untuk kepentingan program pusat dandaerah

• Perbaruan data - baik dari pendaftaran di masa mendatangserta dari keberatan terhadap program & penyelarasansistem

• Melengkapi spektrum perlindungan sosial - kesehatan, pendidikan, bantuan pendapatan - masih dalam perspektifdata terpadu & program terintegrasi

• Inklusi keuangan pada program perlindungan sosial

• Melengkapi transisi menuju program jaminan sosial sepertiyang diperintahkan oleh UU 40/2004

23


KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

TERIMA KASIH

beralih dari subsidi umum menjadi subsidi terarah

Documents