BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang

Mengingat

NOMOR 78 TAHUN 2016, SERI D. 27

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 78 Tahun 2016

TENTANG

FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJADINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Cirebon, salah satusatuan keija perangkat daerah untukmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangurusan pemerintahan bidang Komunikasi daninformatika, urusan statistik dan urusanpersandianyang diwadahi dalam bentuk dinas daerahyaitu Dinas Komunikasi dan Informatika KabupatenCirebon;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannyaPeraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas DaerahKabupaten Cirebon, maka dipandang perlu untukmengatur Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Keija padaDinas Komunikasi dan Informatika KabupatenCirebon dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Fungsi,Tugas Pokok dan Tata Keija DinasKomunikasi danInformatika, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita NegaraTahun 1950); Sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentangPembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan Mengubah Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DjawaBarat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5494);

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4890);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

g Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman NomenklaturPerangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 1308);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan PemerintahanKonkuren Yang Menjadi Kewenangan PemerintahKabupaten Cirebon (Lembaran Daerah KabupatenCirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10Tahun 2016 tentang Tata Cara PembentukanPeraturan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenCirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat DaerahKabupaten Cirebon(LembaranDaerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16,Seri D.7);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas DaerahKabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten CirebonTahun 2016 Nomor 61, Seri D.10).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI, TUGAS POKOKDAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA KABUPATEN CIREBON.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudUndang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenCirebon;

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebontentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Keija DinasKomunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;

5. Bupati adalah Bupati Cirebon;

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat DaerahKabupaten Cirebon;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenCirebon;

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi danInformatika Kabupaten Cirebon;

9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasidan InformatikaKabupaten Cirebon;

10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Komunikasidan Informatika Kabupaten Cirebon;

11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi danInformatika Kabupaten Cirebon;

12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DinasKomunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;

13.Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Komunikasidan Informatika Kabupaten Cirebon;

14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian padaDinasKomunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;

15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi danInformatikaKabupaten Cirebon;

16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada DinasKomunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;

17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah KelompokJabatan Fungsional pada Dinas Komunikasi danInformatika Kabupaten Cirebon;

18. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman,dan atau penerimaan dari setiap informasi dalambentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suaradan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atausistem elektromagnetik lainnya;

19. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapanyang digunakan dalam bertelekomunikasi;

20. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segalasesuatu yang memungkinkan dan mendukungberfungsinya telekomunikasi;

21. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasimassa yang melaksanakan kegiatan jumalistik meliputimencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,dan menyampaikan informasi baikdalam bentuktulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta datadan grafik maupun dalam bentuk lainnya denganmenggunakanmedia cetak, media elektronik, dan segalajenis saluran yang tersedia;

22. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalambentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atauyang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifatinteraktif maupun tidak, yang dapat diterima melaluiperangkat penerima siaran;

23. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaranmelalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisidi darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakanspektrum frekuensi radio melalui udara, kabel,dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secaraserentak dan bersamaan oleh masyarakat denganperangkat penerima siaran;

24. Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan, dantanda-tanda yang mengandung nilai, makna, danpesan,baik data, fakta maupun penjelasannya yangdapatdilihat, didengar, dan dibaca yang disajikandalamberbagai kemasan dan format sesuaidenganperkembangan teknologi informasi dankomunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik;

25. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterimaolehsuatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan negaradan/ataupenyelenggara dan penyelenggaraan badan

publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang iniserta informasi lain yang berkaitan dengan kepentinganpublik;

26. Statistik adalah data yang diperoleh dengan carapengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis sertasebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsurdalam penyelenggaraaan statistik;

27. Data adalah informasi yang berupa angka tentangkarakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi;

28. Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnyadisingkat SIPD adalah suatu sistem yangmendokumentasikan, mengadministrasikan, sertamengolah data pembagunan daerah menjadi informasiyang disajikan kepada masyarakat dan bahanpengambilan keputusan dalam rangka perencanaan,pelaksanaan, evaluasi kineija pemerintah daerah;

29. Produk domestik regional bruto selanjutnya disingkatPDRB adalah hasil penjumlahan dari seluruh nilaitambah (value added) produksi barang dan jasa dariseluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah padasuatu periode waktu tertentu tanpa memperhatikanapakah faktor produksinya berasal dari atau dimilikioleh penduduk daearah tersebut besamya produkdomestik bruto (PDB) suatu daerah;

30. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanandata/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkankonsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmupendukung lainnya secara sistematis, metodologis dankonsisten serta terkait pada etika profesi sandi;

31. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak,dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakanbersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukungpelaksanaan e-govemment;

32. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atauproduk yang dihasilkan dari penerapan danpemanfaatan berbagai disipiln ilmu pengetahuan yangmenghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan,kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupanmanusia;

33. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan danteknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan

teori ilmu pengetahuan yang telah terbuktikebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat,dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telahada, atau menghasilkan teknolnogi baru;

34. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yangdigunakan untuk menjalankan fungsi, proses, danmekanisme keija yang mendukung pelaksanaan e-govemment;

35. e-Govemment adalah pemanfaatan teknologi informasidan komunikasi dalam proses pemerintahan untukmeningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, danakuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;

36. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dansistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran,pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihakyang tidak berwenang;

37. Nama Domain adalah alamat Internet dari seseorang,perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau instansipemerintah yang dapat digunakan untukberkomunikasi melalui Internet yang berupa kode ataususunan karakter yang bersifat unik.

BAB IITUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

(1) Setiap jabatan struktural pada Dinas Komunikasi danInformatika mempunyai tugas umum;

(2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruanglingkup dinas/ sekretariat/ bidang/ subbagian/ seksi/UPT/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:a. memimpin dan mempertanggungjawabkan

kegiatan;b. merencanakan kegiatan dan anggaran;c. menyusun standar teknis dan standar operasional

prosedur;d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit keija lain;e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada

pegawai;f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan

program sebagai bahan perencanaan danpengendalian;

g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan,

penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dankinerja pegawai;

h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dankinerja pegawai;

i. memberikan saran, masukan dan bahanpertimbangan kepada pimpinan; dan

j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

BAB IIIKEPALA DINAS

Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan

dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknisdiseminasi informasi dan statistik;

b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturandan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknistelematika dan persandian;

c. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalianpelaksanaan tugas urusan komunikasi daninformatika;

d. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknispembinaan, pengembangan dan pengelolaan e-Govemment, informasi dan infrastruktur telematika;

e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

f. penyelenggaraan koordinasi dan keijasama dalamrangka tugas dan fungsi Dinas;

g. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas danfungsinya.

(2) Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakanperumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaandan pengelolaan pelaksanaan kegiatan tugas di bidangkomunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

BAB IVSEKRETARIAT

Bagian KesatuSekretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai fungsi :a. Pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi

pelaksanaan kegiatan Dinas;b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan

program Dinas;c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;

d. pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan

Dinas;f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata

laksana, keijasama dan hubungan masyarakat;g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan

negara;h. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf)yang melaksanakan tugas di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakankoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan danpemberian layanan administrasi kepada seluruh unitkerja di lingkungan Dinas.

Bagian KeduaSubbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

(1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian;b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan

prasarana kantor;c. pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan

sarana dan prasarana kantor, penggandaan dankeamanan dalam;

d. pengelolaan penyimpanan barang milik negara;e. pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat

menyurat dan ekspedisi dinas;f. pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan

pengaduan Dinas;g. penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional

Prosedur (SOP) tiap-tiap unit keija;h. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;i. penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana

pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir,pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberiansanksi dan penghargaan pegawai;

j. penyiapan bahan pembinaan penilaian kineijapegawai;

k. pengelolaan administrasi peijalanan dinas;l. pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan

hubungan masyarakat;m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil

pelaksanaan tugas;n. pelaksanaan koordinasi dengan unit keija terkait; dano. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin olehKepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf)yang melaksanakan tugas langsung di bawah danbertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyaitugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan,ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumahtangga serta administrasi kepegawaian di lingkunganDinas.

Bagian KetigaSubbagian Keuangan dan Aset

Pasal 6

(1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan

dan Aset;b. penyiapanbahan rencana anggaran dinas;c. penatausahaan keuangan Dinas;d. pemberian layanan administrasi bidang keuangan;e. pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana

pelaksanaan anggaran Dinas;f. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan

keuangan Dinas;g. pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/ aset;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasilpelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan koordinasi dengan unit keija terkait; danj. pelaksanaantugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorangKepala Subbagian Keuangan dan Aset (unsur staf) yangmelaksanakan tugas langsung di bawah danbertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugaspokok penyiapan bahan penyusunan anggaran,penatausahaan keuangan, pencatatan aset danpenyusunan bahan laporan pertanggungjawabankeuangan.

Bagian KeempatSubbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporanmempunyai fungsi:a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;b. penyusunan bahan rencana dan program Dinas;c. pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kineija tiap

unit keija di Dinas;d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan

teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan

laporan dan evaluasi kineija Dinas;f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub

Bagian Perencanaan, Evaluai dan Pelaporan; dang. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporandipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasidan Pelaporan (unsur staf) yang melaksanakan tugaslangsung di bawah dan bertanggungjawab kepadaSekretaris.

(3) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporanmempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunanbahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kineija danpelaporan Dinas.

BAB VBIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

PUBLIKBagian Kesatu

Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

Pasal 8

(1) Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publikmempunyai fungsi:a. perumusan rencana kerja Bidang;b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkuppemerintah daerah, pengelolaan informasi untukmendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,serta pelayanan informasi publik di kabupaten;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidangpengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkuppemerintah daerah, pengelolaan informasi untukmendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,serta pelayanan informasi publik di kabupaten;

d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidangpengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkuppemerintah daerah, pengelolaan informasi untukmendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,serta pelayanan informasi publik di kabupaten;

e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dansupervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasipublik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaaninformasi untuk mendukung kebijakan nasional danpemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik dikabupaten;

f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidangpengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkuppemerintah daerah, pengelolaan informasi untukmendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,serta pelayanan informasi publik di kabupaten; dan

g. pelaksanaantugas lain sesuai dengan tugas danfungsinya.

(2) Bidang Pengelolaan Komunikasi dan InformasiPublikdipimpin oleh seorang Kepala Bidang PengelolaanKomunikasi dan Informasi Publik (unsur pelaksana) yangmelaksanakan tugas langsung di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan InformasiPublik mempunyai tugas pokok melaksanakan tugaspenyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, danpemberian bimbingan teknis dan supervisi, sertapemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidangpengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Bagian KeduaSeksi Pengelolaan Informasi Publik

Pasal 9

(1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;b. pelaksanaan pelayanan informasi publik;c. pengelolaan opini, dan aspirasi publik /database

informasi;d. penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan

Media Komunikasi Publik;e. penyiapan bahan Fasilitasi penyempumaan peraturan

perundangan penyiaran dan KMIP;f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi;g. penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerahh. penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan

bagi Masyarakati. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi;

danj. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik dipimpin olehseorang Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik(unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(3) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyaitugas pokok melakukan melaksanakan tugas penyiapanbahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, danpemberian bimbingan teknis dan supervisi, sertapemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsipengelolaan informasi publik.

Bagian KetigaSeksi Penyiaran dan Pers

Pasal 10

(1) Seksi Penyiaran dan Pers mempunyai fungsi :a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;b. pelaksanaan penerbitan media pemerintah daerah;c. penyiapan bahankelembagaan pers;

d. pengembangan keijasama/kemitraan dengan MediaCetak;

e. pelaksanaan pelatihan Jumalistik bagi SiswaSLTP/SLTA;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi;dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Penyiaran dan Pers dipimpin oleh Kepala SeksiPenyiaran dan Kelembagaan Pers (unsur pelaksana) yangmelaksanakan tugas langsung di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(3) Kepala Seksi Penyiaran dan Pers mempunyai tugaspokok melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusandan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dansupervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporanterkait fungsi Penyiaran dan Kelembagaan Pers.

BAB VIBIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

Bagian KesatuBidang Statistik dan Persandian

Pasal 11

(1) Bidang Statistik dan Persandianmempunyai fungsi :a. Perumusan rencana keija Bidang;b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

statistik dan persandian;c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

statistik dan persandian;d. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik danpersandian;

e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dansupervisi di bidang statistik dan persandian;

f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidangstatistik dan persandian; dan

g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas danfungsinya.

(2) Bidang Statistik dan Persandiandipimpin oleh KepalaBidang Statistik dan Persandian(unsur pelaksana) yangmelaksanakan tugas langsung dibawah danbertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Bidang Statistik dan Persandianmempunyai tugaspokok menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan,pengawasan dan pengendalian kegiatan Statistik danPersandian.

Bagian KeduaSeksi Statistik

Pasal 12

(1) Seksi Statistik mempunyai fungsi :a. penyusunan rencana dan program keija Seksi;b. penyusunan dan pengumpulan data dan statistik

daerah;c. pengolahan, updating dan analisis data dan statistik

daerah;d. penyusunan dan pengumpulan data PDRB;e. pengolahan, updating dan analisis data PDRB;f. penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil

pelaksanaan tugas Seksi; danh. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(2) Seksi Statistik dipimpin oleh seorang Kepala SeksiStatistik (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugaslangsung dibawah dan bertanggungjawab kepada KepalaBidang.

(3) Kepala Seksi Statistik mempunyai tugas pokokmelaksanakan pengolahan, analisis dan penyusunandata statistik lokal, pengembangan data dan informasi.

Bagian KetigaSeksi Persandian

Pasal 13

(1) Seksi Persandian mempunyai fungsi:a. penyusunan rencana dan program keija Seksi;b. pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data

dan informasi yang berhubungan dengan sandi;c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis di bidang persandian;d. pelaksanaan pengukuran tingkat kerawanan dan

keamanan informasi;e. pelaksanaan pengelolaan proses pengamanan

informasi milik pemerintah daerah;f. pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi

melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasimilik pemerintah daerah;

g. penyiapan bahan pembinaan peningkatan kesadaranpengamanan informasi, sumber daya komunikasi daninformasi;

h. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, distribusi danpemusnahan perangkat lunak dan perangkat keraspersandian;

i. penyusunan bahan perancangan pola hubungankomunikasi antar perangkat daerah;

j. penyusunan bahan instrumen pegawasan danevaluasi terhadap pengelolaan informasiberklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian,operasional pengelolaan komunikasi sandi danoperasional pengamanan komunikasi sandi;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasilpelaksanaan tugas Seksi; dan

l. pelaksanaantugas lain sesuai dengan tugas danfungsinya.

(2) Seksi Persandian dipimpin oleh seorang Kepala SeksiPersandian (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugaslangsung dibawah dan bertanggungjawab kepada KepalaBidang.

(3) Kepala Seksi Persandian mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknispengelolaan informasi sandi, perangkat sandi dankeamanan informasi.

BAB VIIBIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Bagian KesatuBidang Aplikasi Informatika

Pasal 14

(1) Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :a. penyusunan rencana dan program keija Bidang;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidanglayanan infrastuktur dasar data center, disasterrecovery center dan TIK, layanan pengembanganintranet dan penggunaan akses internet, layananmanajemen data dan informasi e-Govemment,integrasi layanan publik dan kepemerintahan,layanan keamanan informasi e-Govemment, layanansistem komunikasi intra pemerintah KabupatenCirebon;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidanglayanan infrastuktur dasar data center, disasterrecovery center dan TIK, layanan pengembanganintranet dan penggunaan akses internet, layananmanajemen data dan informasi e-Govemment,integrasi layanan publik dan kepemerintahan,layanan keamanan informasi e-Govemment, layanansistem komunikasi intra pemerintah KabupatenCirebon;

d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidanglayanan infrastuktur dasar data center, disasterrecovery center dan TIK, layanan pengembanganintranet dan penggunaan akses internet, layananmanajemen data dan informasi e-Govemment,integrasi layanan publik dan kepemerintahan,layanan keamanan informasi e-Govemment, layanansistem komunikasi intra pemerintah KabupatenCirebon;

e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dansupervisi di bidang layanan infrastuktur dasar datacenter, disaster recovery center & TIK, layananpengembangan intranet dan penggunaan aksesinternet, layanan manajemen data dan informasi e-Govemment, integrasi layanan publik dankepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Govemment, layanan sistem komunikasi intrapemerintah Kabupaten Cirebon;

f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidanglayanan infrastuktur dasar data center, disasterrecovery center dan TIK, layanan pengembanganintranet dan penggunaan akses internet, layananmanajemen data dan informasi e-Govemment,integrasi layanan publik dan kepemerintahan,layanan keamanan informasi e-Govemment, layanansistem komunikasi intra pemerintah KabupatenCirebon;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasilpelaksanaan tugas Bidang; dan

h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas danfungsinya.

(2) Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala BidangAplikasi Informatika (unsur pelaksana) yangmelaksanakan tugas langsung dibawah danbertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugaspokok melaksanakan tugas penyiapan perumusan danpelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknisdan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, danpelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar datacenter, disaster recovery center & TIK, layananpengembangan intranet dan penggunaan akses internet,layanan manajemen data dan informasi e-Govemment,integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanankeamanan informasi e-Govemment, layanan sistemkomunikasi intra pemerintah kabupaten/kota.

Bagian KeduaSeksi Infrastruktur dan Teknologi

Pasal 15

(1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai fungsi:a. penyusunan rencana dan program keija Seksi;b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi;c. pelaksanaan Layanan Infrastruktur Data Centre

(Pusat Data), Disaster Recovery Centre (PusatPemulihan pasca bencana) dan TIK PemerintahKabupaten;

d. pelaksanaan layanan akses Internet dan Intranet;e. penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan

kebijakan teknis infrastruktur telematika;f. pelaksanaan layanan penanganan insiden keamanan

informasi, dan keamanan informasi pada SistemElektronik Pemerintah Daerah;

g. penyelenggaraan penyuluhan internet sehat, kreatif,inovatif dan produktif;

h. Pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronikserta audit TIK;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasilpelaksanaan tugas Seksi; dan

j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas danfungsinya.

(2) Seksi Infrastruktur dan Teknologi dipimpin oleh seorangKepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi (unsurpelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawahdan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(3) Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyaitugas pokok melaksanakan penyusunan bahankebijakan teknis dan fasilitasi sarana prasaranatelematika.

Bagian KetigaSeksi Pengembangan Aplikasi

Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi:a. penyusunan rencana dan program keija Seksi;

b. penyusunan bahan pengkajian dan pengembangansistem informasi;

c. Pelaksanaan layanan integrasisistem informasi;

d. pelaksanaan layanan interaksi elektronik pemerintahdan masyarakat;

e. pelaksanaan layanan nama domain dan sub domainbagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan;

f. pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaanaplikasi generik, spesifik dan suplemen yangterintegrasi;

g. pelaksanaan layanan interoperabilitas daninterkonektivitas sistem informasi layanan publik dankepemerintahan;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasilpelaksanaan tugas Seksi; dan

i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas danfungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh seorangKepala Seksi Pengembangan Aplikasi (unsur pelaksana)yang melaksanakan tugas langsung dibawah danbertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(3) Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugaspokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan danpelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknisdan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, danpelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan danPengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemenyang terintegrasi.

Bagian KeempatSeksi e-Govemment

Pasal 17(1) Seksi e-Govemment mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi;

b. perencanaan dan pengembangan kebijakan tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi daerah;

c. pelaksanaan layanan koordinasi kerja sama lintasOrganisasi Perangkat Daerah, lintas PemerintahDaerah dan lintas Pemerintah Pusat serta nonpemerintah;

d. pelaksanaan layanan manajemen data informasi e-Govemment;

e. pelaksanaan layanan keamanan informasie-Govemment;

f. penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart Regency;

g. penyelenggaraan Government Chief Information Officer(GCIO) Pemerintah Kabupaten;

h. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas aparaturdan sertifikasi teknis bidang TIK;

i. Pelaksanaan layanan implementasi e-Govemment;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasilpelaksanaan tugas Seksi; dan

k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas danfungsinya.

(2) Seksi e-Govemment dipimpin oleh seorang Kepala Seksie-Govemment (unsur pelaksana) yang melaksanakantugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepadaKepala Bidang.

(3) Kepala Seksi e-Govemment mempunyai tugas pokokmelaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan danpelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknisdan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, danpelaporan terkait fungsi penyelenggaraan GovernmentChief Information Officer (GCIO) serta pengembangansumber daya TIK pemerintah daerah Kabupaten Cirebondan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

BAB VIIITATA KERJA

Umum

Pasal 18

(1) Hal-hal yang menjadi tugas dan urusan dinasmerupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksanaan tugaspemerintah daerah, kegiatan operasionalnyadiselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidangdan Seksi serta kelompok jabatan fungsional menurutbidang tugasnya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup dinasbertanggung jawab secara beijenjang kepada atasanlangsung masing-masing dan wajib melaksanakanprinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dansimplikasi.

(4) Kepala dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasidengan instansi terkait lainnya.

BAB IXPELAPORAN

Pasal 19

(1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaantugasnya secara berkala kepada Bupati melaluiSekretaris Daerah;

(2) Pengaturan mengenai laporan dan carapenyampaiannya berpedoman pada ketentuanperaturan perundang-undangan.

BAB XHAL MEWAKILI

Pasal 20

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinasdapat menunjuk Sekretaris;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Bidang, sesuai Bidang fungsi dantugas pokoknya dan/atau berdasarkan senioritas.

BAB XIKEPEGAWAIAN

Pasal 21

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupatiatas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syaratadministrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaanpembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

BAB XIIKETENTUAN LAIN

Pasal 22

(1) Uraian tugas jabatan struktural, ditetapkan lebih lanjutoleh Bupati.

(2) Penetapan dan uraian tugas jabatan fungsional umum,ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka PeraturanBupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2008 tentang RincianTugas, Fungsi, Dan Tata Keija Dinas Komunikasi danInformatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008Nomor 51 Seri D.9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di SumberPada tanggal 8 Desember 2016

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRADiundangkan di SumberPada tanggal 13 Desember 2016SEKRETARIS 3UPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR , SERI