berita negara republik indonesia · 2020. 4. 17. · g. pembangkit listrik tenaga gas (pltg),...
TRANSCRIPT
-
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA No. 334, 2020 KEMEN-ESDM. Tenaga Listrik. PT Perusahaan
Listrik Negara (PERSERO). Efisiensi Penyediaan. Pencabutan.
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
EFISIENSI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dalam usaha
penyediaan tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero), perlu mengatur mekanisme penetapan target
dan realisasi efisiensi penyediaan tenaga listrik berupa
efisiensi pembangkit tenaga listrik dan efisiensi jaringan
tenaga listrik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero);
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -2-
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik
Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 34);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5530);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019
tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan,
Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1502);
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG EFISIENSI PENYEDIAAN TENAGA
LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Specific Fuel Consumption yang selanjutnya disingkat SFC
adalah konsumsi bahan bakar spesifik yang dibutuhkan
oleh unit pembangkit tenaga listrik untuk menghasilkan
1 kWh (satu kilowatt-hour) energi listrik bruto.
2. Net Plant Heat Rate yang selanjutnya disingkat NPHR
adalah rasio antara energi panas yang dibutuhkan
(energy input) suatu unit pembangkit tenaga listrik dan
energi listrik neto yang dihasilkan (energy output netto).
3. Susut Jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi
yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang
terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan energi
yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran
dan pendistribusian energi listrik.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,
pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan
lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
6. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya
disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik
negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero).
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -4-
Pasal 2
Dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, PT PLN
(Persero) melaksanakan dan meningkatkan efisiensi
penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik dan
jaringan tenaga listrik.
BAB II
EFISIENSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
Bagian Kesatu
Mekanisme Penetapan Target
Efisiensi Pembangkit Tenaga Listrik
Pasal 3
(1) Efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilaksanakan dengan memperhatikan pola operasi
pembebanan, keandalan sistem tenaga listrik, mutu
pelayanan tenaga listrik, NPHR, dan teknologi
pembangkit.
(2) PT PLN (Persero) melaksanakan efisiensi penyediaan
tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan target
besaran SFC pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan.
(3) Besaran SFC pembangkit tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan rerata tertimbang
volume bahan bakar yang digunakan terhadap produksi
listrik untuk setiap jenis pembangkit dengan klasifikasi
sebagai berikut:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan
bakar batubara, dihitung berdasarkan rasio antara
total volume batubara (dalam satuan kilogram) dan
total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) atau
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan
bakar gas, dihitung berdasarkan rasio antara total
volume gas (dalam satuan million metric british
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -5-
thermal unit) dan total produksi listrik (dalam satuan
kilowatt-hour);
c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU)
berbahan bakar gas, dihitung berdasarkan rasio
antara total volume gas (dalam satuan million metric
british thermal unit) dan total produksi listrik (dalam
satuan kilowatt-hour);
d. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)
berbahan bakar gas, dihitung berdasarkan rasio
antara total volume gas (dalam satuan million metric
british thermal unit) dan total produksi listrik (dalam
satuan kilowatt-hour);
e. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan
bakar minyak, dihitung berdasarkan rasio antara total
volume bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan
total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
f. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan
bakar minyak, dihitung berdasarkan rasio antara
total volume bahan bakar minyak (dalam satuan
liter) dan total produksi listrik (dalam satuan
kilowatt-hour); dan
g. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit
Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), atau Pembangkit
Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar
minyak, dihitung berdasarkan rasio antara total
volume bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan
total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour).
(4) Formula perhitungan SFC pembangkit tenaga listrik
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
Penetapan besaran SFC pembangkit tenaga listrik meliputi:
a. target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima)
tahunan (roadmap);
b. target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan; dan
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -6-
c. realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan
tahunan.
Pasal 5
(1) Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan target
SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan
(roadmap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat
tanggal 31 Juli pada tahun terakhir periode 5 (lima)
tahunan.
(2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan
target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima)
tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan target
SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan
(roadmap) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31
Desember pada tahun terakhir periode 5 (lima) tahunan.
(4) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan
perubahan target SFC pembangkit tenaga listrik periode
5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dalam hal terdapat perubahan:
a. kebijakan energi nasional dan/atau rencana umum
energi nasional;
b. rencana umum ketenagalistrikan nasional;
c. rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN
(Persero);
d. kondisi teknis dan karakteristik pembebanan pada
sistem tenaga listrik;
e. ketersediaan pasokan bahan bakar untuk
pembangkit tenaga listrik; dan/atau
f. kebijakan atau kondisi lain terkait ketenagalistrikan.
Pasal 6
(1) PT PLN (Persero) menyusun target SFC pembangkit
tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b dengan mempertimbangkan target SFC
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -7-
pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan
(roadmap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2) Target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan klasifikasi besaran kapasitas unit
pembangkit yang terdiri atas:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan
bakar batubara dengan kapasitas unit pembangkit:
1. kurang dari 100 MW (seratus megawatt);
2. 100 MW (seratus megawatt) sampai dengan
400 MW (empat ratus megawatt); dan
3. lebih dari 400 MW (empat ratus megawatt);
b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) atau
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan
bakar gas dengan kapasitas unit pembangkit:
1. kurang dari 100 MW (seratus megawatt); dan
2. lebih dari atau sama dengan 100 MW (seratus
megawatt);
c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU)
berbahan bakar gas dengan kapasitas unit
pembangkit:
1. kurang dari 300 MW (tiga ratus megawatt); dan
2. lebih dari atau sama dengan 300 MW (tiga ratus
megawatt);
d. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)
berbahan bakar gas dengan kapasitas unit
pembangkit:
1. kurang dari 10 MW (sepuluh megawatt); dan
2. lebih dari atau sama dengan 10 MW (sepuluh
megawatt;
e. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan
bakar minyak dengan kapasitas unit pembangkit:
1. kurang dari 500 kW (lima ratus kilowatt);
2. 500 kW (lima ratus kilowatt) sampai dengan 2
MW (dua megawatt); dan
3. lebih dari 2 MW (dua megawatt);
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -8-
f. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan
bakar minyak dengan kapasitas unit pembangkit
lebih dari atau sama dengan 5 MW (lima megawatt)
termasuk kegiatan start up pembangkit; dan
g. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit
Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), atau Pembangkit
Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar
minyak dengan kapasitas unit pembangkit:
1. kurang dari 10 MW (sepuluh megawatt); dan
2. lebih dari atau sama dengan 10 MW (sepuluh
megawatt).
(3) Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan target
SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal paling lambat tanggal 31 Mei pada tahun
sebelumnya.
(4) Usulan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan
memperhatikan:
a. rencana pola operasi pembebanan;
b. metode dan antisipasi keandalan sistem tenaga
listrik;
c. target dan optimalisasi mutu pelayanan tenaga
listrik;
d. optimalisasi NPHR; dan
e. optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit.
(5) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan
target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan target
SFC pembangkit tenaga listrik tahunan berdasarkan
hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun
sebelumnya.
(7) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan
perubahan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -9-
tanggal 31 Mei pada tahun berjalan dalam hal terdapat
perubahan:
a. kebijakan energi nasional dan/atau rencana umum
energi nasional;
b. rencana umum ketenagalistrikan nasional;
c. rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN
(Persero);
d. kondisi teknis dan karakteristik pembebanan pada
sistem tenaga listrik;
e. ketersediaan pasokan bahan bakar untuk
pembangkit tenaga listrik; dan/atau
f. kebijakan atau kondisi lain terkait ketenagalistrikan.
Pasal 7
(1) Target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dijabarkan
dalam rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action
plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit tenaga
listrik PT PLN (Persero) yang dilengkapi dengan pemetaan
SFC pembangkit tenaga listrik untuk setiap unit induk
pembangkit tenaga listrik.
(2) Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan rencana
kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya
peningkatan efisiensi pembangkit tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penetapan
target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
(3) PT PLN (Persero) melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi
(action plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit
tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -10-
Bagian Kedua
Mekanisme Laporan dan Penetapan Realisasi
Efisiensi Pembangkit Tenaga Listrik
Pasal 8
(1) Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan laporan
triwulanan mengenai realisasi SFC pembangkit tenaga
listrik kepada Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua
puluh) hari kerja terhitung sejak akhir bulan Maret,
bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
(2) Laporan triwulanan mengenai realisasi SFC pembangkit
tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. data konsumsi bahan bakar per unit pembangkit
termasuk volume bahan bakar minyak untuk start
up pembangkit tenaga listrik;
b. data produksi tenaga listrik per unit pembangkit;
c. realisasi besaran SFC per unit pembangkit;
d. pelaksanaan rencana kerja (work plan) dan rencana
aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi
pembangkit tenaga listrik; dan
e. pelaksanaan pola operasi pembebanan, optimalisasi
keandalan sistem tenaga listrik, optimalisasi mutu
pelayanan tenaga listrik, optimalisasi NPHR, dan
optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit.
Pasal 9
(1) Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan
penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik
semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf c kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung
sejak:
a. akhir bulan Juni untuk usulan penetapan realisasi
semester pertama; dan
b. akhir bulan Desember untuk usulan penetapan
realisasi semester kedua dan tahunan.
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -11-
(2) Usulan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga
listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. data konsumsi bahan bakar per unit pembangkit
termasuk volume bahan bakar minyak untuk start
up pembangkit tenaga listrik;
b. data produksi tenaga listrik per unit pembangkit;
c. realisasi besaran SFC per unit pembangkit;
d. pelaksanaan rencana kerja (work plan) dan rencana
aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi
pembangkit tenaga listrik; dan
e. pelaksanaan pola operasi pembebanan, optimalisasi
keandalan sistem tenaga listrik, optimalisasi mutu
pelayanan tenaga listrik, optimalisasi NPHR, dan
optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit.
(3) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usulan
penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik
semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara
lengkap dan benar.
(4) Verifikasi terhadap usulan penetapan realisasi SFC
pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
memperhatikan:
a. pelaksanaan pola operasi pembebanan;
b. optimalisasi keandalan sistem tenaga listrik;
c. optimalisasi mutu pelayanan tenaga listrik;
d. optimalisasi NPHR; dan
e. optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit.
(5) Direktur Jenderal dapat membentuk tim verifikasi yang
bertugas melaksanakan verifikasi terhadap usulan
penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik
semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
(6) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan
realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -12-
tahunan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak verifikasi selesai dilakukan.
Pasal 10
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan
penetapan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan
penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik
semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (6) kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui
direktur jenderal yang membidangi anggaran.
(2) Target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan dan
realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai salah satu dasar perhitungan biaya pokok
penyediaan tenaga listrik dan subsidi listrik.
BAB III
EFISIENSI JARINGAN TENAGA LISTRIK
Bagian Kesatu
Mekanisme Penetapan Target
Efisiensi Jaringan Tenaga Listrik
Pasal 11
(1) PT PLN (Persero) melaksanakan efisiensi penyediaan
tenaga listrik pada jaringan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan target besaran
Susut Jaringan tenaga listrik yang ditetapkan.
(2) Energi yang terjual ke pelanggan dalam perhitungan
besaran Susut Jaringan tenaga listrik merupakan energi
terjual tanpa memperhitungkan rekening minimum
pelanggan.
(3) Rekening minimum pelanggan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan minimum pembayaran rekening
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -13-
tagihan listrik pelanggan apabila penggunaan listriknya
di bawah jam nyala sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai tarif tenaga listrik yang
disediakan oleh PT PLN (Persero).
Pasal 12
(1) Besaran Susut Jaringan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:
a. Susut Jaringan transmisi tegangan tinggi;
b. Susut Jaringan distribusi tegangan menengah; dan
c. Susut Jaringan distribusi tegangan rendah.
(2) Susut Jaringan transmisi tegangan tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. susut gardu induk; dan
b. Susut Jaringan tegangan tinggi.
(3) Susut Jaringan distribusi tegangan menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. susut gardu distribusi; dan
b. Susut Jaringan tegangan menengah.
(4) Susut Jaringan distribusi tegangan rendah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Susut Jaringan tegangan rendah; dan
b. susut sambungan rumah.
(5) Formula perhitungan Susut Jaringan tenaga listrik
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 13
(1) Susut Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 berupa:
a. Susut Jaringan teknis; dan
b. Susut Jaringan nonteknis.
(2) Susut Jaringan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan Susut Jaringan yang dipengaruhi
oleh sifat material.
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -14-
(3) Susut Jaringan nonteknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan Susut Jaringan yang tidak
dipengaruhi oleh sifat material.
Pasal 14
Penetapan besaran Susut Jaringan tenaga listrik meliputi:
a. target Susut Jaringan tenaga listrik periode 5 (lima)
tahunan (roadmap);
b. target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan; dan
c. realisasi Susut Jaringan tenaga listrik triwulanan dan
tahunan.
Pasal 15
(1) Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan target
Susut Jaringan tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan
(roadmap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat
tanggal 31 Juli pada tahun terakhir periode 5 (lima)
tahunan.
(2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan
target Susut Jaringan tenaga listrik periode 5 (lima)
tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan target
Susut Jaringan tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan
(roadmap) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31
Desember pada tahun terakhir periode 5 (lima) tahunan.
(4) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan
perubahan target Susut Jaringan tenaga listrik periode 5
(lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dalam hal terdapat perubahan:
a. kebijakan energi nasional dan/atau rencana umum
energi nasional;
b. rencana umum ketenagalistrikan nasional;
c. rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN
(Persero);
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -15-
d. pertimbangan realisasi pembangunan proyek
pembangkit tenaga listrik dan jaringan tenaga listrik;
e. kondisi teknis dan karakteristik pembebanan pada
sistem tenaga listrik; dan/atau
f. kebijakan atau kondisi lain terkait ketenagalistrikan.
Pasal 16
(1) PT PLN (Persero) menyusun target Susut Jaringan tenaga
listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf b dengan mempertimbangkan target Susut Jaringan
tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
(2) Target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan klasifikasi Susut Jaringan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12.
(3) Besaran total target Susut Jaringan tenaga listrik
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai batas atas penetapan realisasi Susut Jaringan
tenaga listrik tahunan.
(4) Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan target Susut
Jaringan tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
paling lambat tanggal 31 Mei pada tahun sebelumnya.
(5) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan
target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan target
Susut Jaringan tenaga listrik tahunan berdasarkan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
lambat tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya.
(7) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan
perubahan target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat tanggal
31 Mei pada tahun berjalan dalam hal terdapat perubahan:
a. kebijakan energi nasional dan/atau rencana umum
energi nasional;
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -16-
b. rencana umum ketenagalistrikan nasional;
c. rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN
(Persero);
d. pertimbangan realisasi pembangunan proyek
pembangkit tenaga listrik dan jaringan tenaga listrik;
e. kondisi teknis dan karakteristik pembebanan pada
sistem tenaga listrik; dan/atau
f. kebijakan atau kondisi lain terkait ketenagalistrikan.
Pasal 17
(1) Target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6)
dijabarkan dalam rencana kerja (work plan) dan rencana
aksi (action plan) upaya penurunan Susut Jaringan
tenaga listrik PT PLN (Persero) yang dilengkapi dengan
pemetaan Susut Jaringan tenaga listrik untuk setiap:
a. unit induk distribusi atau induk wilayah beserta
unit pelaksana di bawahnya; dan
b. pusat pengatur beban beserta unit pelaksana di
bawahnya.
(2) Upaya penurunan Susut Jaringan tenaga listrik PT PLN
(Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa perbaikan dan perluasan jaringan, penambahan
dan optimalisasi gardu, serta peningkatan penertiban
pemakaian tenaga listrik.
(3) Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan rencana
kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya
penurunan Susut Jaringan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penetapan
target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6).
(4) PT PLN (Persero) melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi
(action plan) upaya penurunan Susut Jaringan tenaga
listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -17-
Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan Realisasi
Efisiensi Jaringan Tenaga Listrik
Pasal 18
(1) Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan
penetapan realisasi Susut Jaringan tenaga listrik
triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf c kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal paling lambat:
a. 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak:
1. akhir bulan Maret untuk usulan penetapan
realisasi triwulan kesatu;
2. akhir bulan Juni untuk usulan penetapan
realisasi triwulan kedua; dan
3. akhir bulan September untuk usulan
penetapan realisasi triwulan ketiga; dan
b. 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak akhir
bulan Desember untuk usulan penetapan realisasi
triwulan keempat dan tahunan.
(2) Usulan penetapan realisasi Susut Jaringan tenaga listrik
triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengan:
a. data energi siap salur dan penjualan tenaga listrik
per unit induk distribusi atau induk wilayah dan
pusat pengatur beban;
b. data pemakaian listrik untuk sendiri per unit induk
distribusi atau induk wilayah dan pusat pengatur
beban;
c. target dan realisasi Susut Jaringan transmisi
tegangan tinggi, Susut Jaringan distribusi tegangan
menengah, dan Susut Jaringan distribusi tegangan
rendah per unit induk distribusi atau induk wilayah
dan pusat pengatur beban;
d. realisasi Susut Jaringan nonteknis dan data
pendukungnya; dan
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -18-
e. pelaksanaan rencana kerja (work plan) dan rencana
aksi (action plan) upaya penurunan Susut Jaringan
tenaga listrik per unit induk distribusi atau induk
wilayah dan pusat pengatur beban.
(3) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usulan
penetapan realisasi Susut Jaringan tenaga listrik
triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara
lengkap dan benar.
(4) Direktur Jenderal dapat membentuk tim verifikasi yang
bertugas melaksanakan verifikasi terhadap usulan
penetapan realisasi Susut Jaringan tenaga listrik
triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
(5) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan realisasi
Susut Jaringan tenaga listrik triwulanan dan tahunan
berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
verifikasi selesai dilakukan.
Pasal 19
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan
penetapan target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan
penetapan realisasi Susut Jaringan tenaga listrik
tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5)
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara melalui
direktur jenderal yang membidangi anggaran.
(2) Target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan dan
realisasi Susut Jaringan tenaga listrik tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
salah satu dasar perhitungan biaya pokok penyediaan
tenaga listrik dan subsidi listrik.
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -19-
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan;
b. target Susut Jaringan tenaga listrik periode 5 (lima)
tahunan (roadmap); dan
c. target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan,
yang telah ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 2785/20/DJL.1/2017 tentang
Pedoman Permohonan dan Penetapan Susut Jaringan Tenaga
Listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -20-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ARIFIN TASRIF
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -21-
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -22-
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -23-
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -24-
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -25-
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -26-
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -27-
www.peraturan.go.id
-
2020, No. 334 -28-
www.peraturan.go.id