berita negara republik indonesia - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1628-2016.pdf ·...
TRANSCRIPT
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA No.1628, 2016 KEMENPORA. Inpassing. Jabatan Fungsional.
Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga. Pelaksanaan. Juknis.
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING
JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PELATIH OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyesuaian/
Inpassing Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan
Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih
Olahraga dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih
Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda
dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pelatih
Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih
Olahraga;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
www.peraturan.go.id
2016, No.1628 -2-
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1803);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1804);
www.peraturan.go.id
2016, No.1628 -3-
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN
/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA
DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH OLAHRAGA.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan
Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten
Pelatih Olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan
Sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : TATA CARA DAN JANGKA WAKTU
PENYUSUAIAN/INPASSING
BAB III : PENUTUP
Pasal 2
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan
Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten
Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
merupakan acuan dan/atau pedoman bagi Kementerian
Pemuda dan Olahraga selaku Instansi Pembina Jabatan.
Pasal 3
Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan
Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun
Anggaran Berjalan dan sumber-sumber lain yang sah serta
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
www.peraturan.go.id
2016, No.1628 -4-
Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
IMAM NAHRAWI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2016, No.1628 -5-
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN
FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH
OLAHRAGA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Kementerian Pemuda Olahraga sebagai Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih
Olahraga perlu melakukan pembinaan dan pengembangan karier Pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan tugas di bidang pelatihan
olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka pembinaan, pengembangan karier, dan peningkatan
profesionalitas Pegawai ASN yang menjalankan tugas di bidang pelatihan
olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu
menetapkan Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan
Fungsional Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Pelatih Olahraga dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga.
4. Untuk menjamin adanya kesamaan persepsi dan keseragaman
pemahaman dalam pelaksanaan penyesuaian/inpassing Jabatan
Fungsional Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional
Asisten Pelatih Olahraga, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
www.peraturan.go.id
2016, No.1628 -6-
Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan
Fungsional Asisten Pelatih Olahraga.
B. Tujuan
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini digunakan sebagai pedoman
bagi pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengangkatan melalui
penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau
Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga dan mempermudah serta
menyeragamkan pemahaman dalam mekanisme pelaksanaan
penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan
Fungsional Asisten Pelatih Olahraga kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah
dan masih menjalankan tugas di bidang pelatihan olahraga berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang.
C. Pengertian
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga adalah jabatan fungsional tertentu
yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang
untuk melaksanakan pelatihan olahraga dalam lingkungan instansi pusat
dan daerah.
5. Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga adalah jabatan fungsional
tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melaksanakan pelatihan olahraga dalam lingkungan
instansi Pusat dan Daerah.
6. Pelatih Olahraga adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan pada Pusat
www.peraturan.go.id
2016, No.1628 -7-
Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), Prima Muda, Prima Utama
dan Program Pelatihan yang setara lainnya dalam lingkungan instansi
Pusat dan Daerah.
7. Asisten Pelatih Olahraga adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan pada
Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pembinaan dan
Latihan Pelajar Daerah (PPLPD), Sekolah Khusus Olahraga (SKO), Prima
Pratama, Klub Olahraga sekolah dan Program Pelatihan yang setara
lainnya dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan
Fungsional Asisten Pelatih Olahraga yaitu Kementerian Pemuda dan
Olahraga.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen Pegawai ASN di instansi
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.peraturan.go.id
2016, No.1628 -8-
BAB II
TATA CARA DAN JANGKA WAKTU PENYESUAIAN/INPASSING
A.Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing
1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 telah dan
masih melaksanakan tugas di bidang pelatihan olahraga berdasarkan
keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat
disesuaikan/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau
Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga.
2. PNS yang akan disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pelatih
Olahraga harus memenuhi syarat:
a. berijazah paling rendah Sarjana (S-l)/Diploma IV (DIV) di bidang
keolahragaan;
b. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang pelatihan
olahraga paling kurang 3 (tiga) tahun;
c. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Pelatih Olahraga;
d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
e. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga;
f. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pelatihan olahraga;
g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir; dan
h. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
3. PNS yang akan disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pelatih Olahraga harus memenuhi syarat:
a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
b. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang pelatihan
olahraga paling kurang 3 (tiga) tahun;
c. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Asisten Pelatih Olahraga;
d. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
e. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Asisten Pelatih
Olahraga;
f. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pelatihan olahraga;
www.peraturan.go.id
2016, No.1628 -9-
g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir; dan
h. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota
menyampaikan usul kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku
Pimpinan Instansi Pembina untuk mendapatkan rekomendasi dengan
melampirkan:
a. surat pernyataan dari kepala satuan kerja yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang
pelatihan olahraga berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. fotokopi ijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV) untuk
jabatan Pelatih Olahraga;
c. fotokopi ijazah paling rendah SMA atau sederajat untuk jabatan Asisten
Pelatih Olahraga;
d. fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
e. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau penilaian prestasi kerja 1
(satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
f. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Struktural atau
Jabatan Fungsional.
5. Menteri Pemuda dan Olahraga dalam memberikan rekomendasi sesuai
dengan formasi lowong dengan melakukan penilaian:
a. administrasi; dan
b. kompetensi.
6. Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a,
dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran
2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7. Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b,
berupa lulus uji kompetensi di bidang pelatihan keolahragaan.
8. Usulan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota kepada Menteri Pemuda dan Olahraga,
dilakukan penilaian administrasi oleh Unit Kerja yang menangani
Kepegawaian, terhadap:
a. kelengkapan berkas dan lampiran usulan yang diterima sesuai yang
disyaratkan;
b. kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan
www.peraturan.go.id
2016, No.1628 -10-
Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih
Olahraga; dan
c. kesesuaian pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja
kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah
angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan
Fungsional Asisten Pelatih Olahraga.
9. Dalam hal hasil penilaian hasil administrasi sudah lengkap dan sesuai
persyaratan, maka Pejabat Unit Kerja yang menangani urusan Tenaga
Keolahragaan melakukan pemanggilan untuk dilakukan pelatihan
fungsional dan penilaian kompetensi di bidang pelatihan olahraga.
10. Dalam hal hasil penilaian tidak lengkap dan tidak sesuai, maka Menteri
Pemuda dan Olahraga mengembalikan usulan penyesuaian/inpassing
tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pengusul disertai dengan
alasan.
11. Menteri Pemuda dan Olahraga akan menyampaikan rekomendasi bagi
PNS yang dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pelatih
Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga dengan
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
12. Panitia seleksi dalam rangka melaksanakan penyesuaian/inpassing
Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten
Pelatih Olahraga terdiri dari:
a. seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang membidangi tenaga keolahragaan;
b. seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat
Administrator yang membidangi kepegawaian; dan
c. paling banyak 5 (lima) orang anggota yang terdiri dari unsur Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang membidangi tenaga keolahragaan dan
kepegawaian.
13. Tugas Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. merekapitulasi data peserta penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional
Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga
hasil rekomendasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga;
b. melakukan pelatihan fungsional dan uji kompetensi peserta
penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau
Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga; dan
www.peraturan.go.id
2016, No.1628 -11-
c. melaporkan hasil penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pelatih
Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga kepada
Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pimpinan Instansi Pembina.
14. Berdasarkan laporan hasil penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional
Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga
sebagaimana dimaksud pada angka 13, Pejabat yang ditunjuk Menteri
Pemuda dan Olahraga merekomendasikan peserta lulus pelatihan
fungsional Pelatih Olahraga atau Asisten Pelatih Olahraga dan lulus uji
kompetensi penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga
atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga kepada Menteri
Pemuda dan Olahraga untuk menetapkan surat keputusan sebagai
Pelatih Olahraga atau Asisten Pelatih Olahraga.
15. Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga
atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 dan Anak
Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
16. Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang akan disesuaikan/ inpassing
setelah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional dan uji kompetensi dan
diberikan angka kredit sesuai dengan masa kerja dalam pangkat terakhir
yang dimilikinya.
17. Pemberian angka kredit sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir untuk
penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau
Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga dihitung dalam pembulatan
kebawah, yaitu:
a. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun
masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;
b. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 1 (satu) tahun sampai
dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;
c. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua) tahun sampai
dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun;
dan
d. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 3 (tiga) tahun sampai
dengan lebih dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun.
18. Pemberian angka kredit untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 6 dan Anak Lampiran 7 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
www.peraturan.go.id
2016, No.1628 -12-
19. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 16, hanya berlaku sekali
selama masa penyesuaian/inpassing.
B. Jangka Waktu Penyesuaian/Inpassing
Batas waktu Penyesuaian/Inpassing dilakukan paling lambat pada tanggal
31 Oktober 2016.
www.peraturan.go.id
2016, No.1628 -13-
BAB III
PENUTUP
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional
Pelatih Olahraga Dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga disusun
sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan/atau kota serta sebagai pedoman bagi pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing
dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten
Pelatih Olahraga dan mempermudah serta menyeragamkan pemahaman dalam
mekanisme pelaksanaan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pelatih
Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang
pelatihan olahraga berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian Petunjuk Teknis ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IMAM NAHRAWI
www.peraturan.go.id