biaya pendidikan / kursus audit

AC

Daftar Biaya Kursus dan Pendidikan Page 0

AUDITOR CENTER

THE PROFESSIONAL EDUCATION OF AUDITOR - TAXES AND ACCOUNTINGJl. Kolonel masturi No.95 - Cimahi. Tlp.(022) 6649339 ; Hp. 085 2222 38489E-mail : [email protected] : http://auditorcenter.blogspot.com/

DAFTAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

AUDIT

mailto:[email protected]

AUDITOR CENTERTHE PROFESSIONAL EDUCATION OF AUDITOR - TAXES AND ACCOUNTING

Jl. Kolonel masturi No.95 - Cimahi. Tlp / Fax .(022) 6649339 E-mail : [email protected]

AC

DAFTAR BIAYA PENDIDIKAN

Jenis Pendidikan Materi Pendidikan,Ujian dan Penerbitan Sertifikat serta jaminan Konsultasi

1. Audit Keuangan Perusahaan Jasa (General Audit Service Corporate ) / pada Perusahaan Jasa Milik Swasta(BUMS);Perusahaan Jasa Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Jasa Milik Daerah (BUMD)

Taksiran Waktu Pendidikan :2 Bulan

Biaya Pendaftaran :Rp 50.000

Biaya Pendidikan :Rp 2.450.000

Teori Audit Keuangan Perusahaan Jasa Pembuatan Program Kerja Audit Keuangan Perusahaan Jasa Pembuatan Kertas Kerja Audit Pendukung (Suporting Schedule)

Pos-pos Necara dan Rugi/Laba Perusahaan Jasa Pembuatan Kertas Kerja Audit Utama (Top Schedule) Pos-Pos

Necara dan Pos-Pos Rugi/Laba Perusahaan Jasa Pembuatan Ayat Jurnal Koreksi Pos-Pos Neraca dan Pos-Pos

Rugi/Laba Perusahaan Jasa Pembuatan Kertas Kerja Neraca (Balance Sheet working Paper )dan

Kertas Kerja Rugi/Laba (Profit and loss Working Paper ) Perusahaan Jasa

Penerbitan KonsepLaporan Hasil Audit (LHA) /Audit Report Perusahaan Jasa, Quality Assurance (QA) atas Konsep Laporan Hasil Audit dan Penerbitan Laporan Hasil Audit Perusahaan Jasa untuk para stake holder

Pernyataan Pendapat Akuntan (Accountant Opinion) Praktek Audit Keuangan Perusahaan Jasa Ujian Teori dan Praktek Audit Keuangan Perusahaan Jasa Penerbitan Sertifikat Kompeten/Lulus Ujian melakukan Audit

Keuangan Perusahaan Jasa Konsultasi Gratis tentang Audit Keuangan Perusahaan Jasa Selama

1 Tahun di Kantor Auditor Center

2. Audit Keuangan Perusahaan Dagang (General Audit Trading Corporate ) /pada Perusahaan Dagang Milik Swasta (BUMS);Perusahaan Dagang Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Dagang Milik Daerah (BUMD)




Teori Audit Keuangan Perusahaan Dagang Pembuatan Program Kerja Audit Keuangan Perusahaan Dagang Pembuatan Kertas Kerja Audit Pendukung (Suporting Schedule)

Pos-pos Necara dan Rugi/Laba Perusahaan Dagang Pembuatan Kertas Kerja Audit Utama (Top Schedule) Pos-Pos

Necara dan Pos-Pos Rugi/Laba Perusahaan Dagang Pembuatan Ayat Jurnal Koreksi Pos-Pos Neraca dan Pos-Pos

Rugi/Laba Perusahaan Dagang Pembuatan Kertas Kerja Neraca (Balance Sheet working Paper )dan

Kertas Kerja Rugi/Laba (Profit and loss Working Paper ) Perusahaan Dagang

Penerbitan Konsep Laporan Hasil Audit (LHA) /Audit Report Perusahaan Dagang , Quality Assurance (QA) atas Konsep Laporan Hasil Audit dan Penerbitan Laporan Hasil audit Keuangan Perusahaan Dagang untuk para Stake Holder

Pernyataan Pendapat Akuntan (Accountant Opinion) Praktek Audit Keuangan Perusahaan Dagang Ujian Teori dan Prektek Audit Keuangan Perusahaan Dagang Penerbitan Sertifikat Kompeten /Lulus Ujian melakukan Audit

Keuangan Perusahaan Dagang Konsultasi Gratis tentang Audit Keuangan Perusahaan Dagang


mailto:[email protected]


Selama 1 Tahun di Kantor Auditor Center3. Audit Keuangan Perusahaan

Industri (General Audit Factory Corporate ) / pada Perusahaan Industri Milik Swasta(BUMS);Perusahaan Industri Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Industri Milik Daerah (BUMD)




Teori Audit Keuangan perusahaan Industri Pembuatan Program Kerja Audit Keuangan Perusahaan Industri Pembuatan Kertas Kerja Audit Pendukung (Suporting Schedule)

Pos-pos Necara dan Pos-Pos Rugi/Laba Perusahaan Industri Pembuatan Kertas Kerja Audit Utama (Top Schedule) Pos-Pos

Necara dan Pos-Pos Rugi/Laba Perusahaan Industri Pembuatan Ayat Jurnal Koreksi Pos-Pos Neraca dan Pos-Pos

Rugi/Laba Perusahaan Industri Pembuatan Kertas Kerja Neraca (Balance Sheet working Paper )dan

Kertas Kerja Rugi/Laba (Profit and loss Working Paper ) Perusahaan Industri

Penerbitan Konsp Laporan Hasil Audit (LHA) /Audit Report Perusahaan Industri, Quality Assurance (QA) atas Konsep Laporan Hasil Keuangan Perusahaan Industri dan Penerbitan Laporan Hasil Audit Keungan Perusahaan Industri untuk para stake holder

Pernyataan Pendapat Akuntan (Accountant Opinion) Praktek Audit Keuangan Perusahaan Industri Ujian teori dan Praktek Audit Keuangan Perusahaan industri Penerbitan Sertifikat Kompeten/Lulus Ujian melakukan Audit

Keuangan Perusahaan Industri Konsultasi Gratis tentang Audit Keuangan Perusahaan Industri

Selama 1 Tahun di Kantor Auditor Center4. Audit Operasional

(Operational Audit) pada Perusahaan Milik Swasta(BUMS); Perusahaan Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Milik Daerah (BUMD)




Teori Audit Operasional pada Perusahaan BUMS,BUMN dan BUMD

Pembuatan Program Kerja Audit Pendahuluan , Audit Opersional pada Perusahaan BUMN,BUMD,BUMS

Pembuatan Program Kerja Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) , Audit Opersional pada Perusahaan BUMN,BUMD,BUMS

Pembuatan Program Kerja Audit Rinci ,Audit Opersional pada Perusahaan BUMN,BUMD,BUMS

Pembuatan Kertas Kerja Audit Pendahuluan , pada Perusahaan BUMS,BUMN,BUMD dan peyusunan temuan sementara /Tentative Audit Objective (TAO)

Pembuatan Kertas Kerja Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen, Audit Operasional pada Perusahaan BUMN,BUMD, BUMS dan Penyusunan Temuan Sementara dari Evaluasi SPM /Firm Audit Objective (FAO)

Pembuatan Kertas Kerja Audit Rinci , Audit Operasional pada Perusahaan BUMN,BUMD, BUMS dan Penyusunan Temuan Audit / Audit Objective (AO)/Audit Finding dengan parameter 5 Atribut

Pembahasan Temuan hasil audit dengan Auditan/Auditee dilengkapi penyajian temuan hasil audit dengan 7 Atribut dan Berita Acara kesepakatan hasil pembahasan atas temuan hasil pemeriksaan Operasional

Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit Operasional, Quality Assurance (QA) atas Konsep Laporan Hasil Audit Operasional dan Penerbitan Laporan Hasil Audit (LHA) /Audit Report Operasional



Audit untuk para Stake Holder Praktek Audit Operasional pada BUMN/BUMS dan BUMD Ujian Teori dan Praktek Audit Operasional pada Perusahaan

BUMS,BUMN dan BUMD Penerbitan Sertifikat Kompeten /Lulus Ujian melakukan Audit

Operasional pada Perusahaan BUMN,BUMS dan BUMD Konsultasi Gratis tentang Audit Operasional Selama 1 Tahun di

Kantor Auditor Center5. Audit Operasional Pada

Pemerintah Kota,Pemerintah Kabupaten,Pemerintah Provinsi ,dan Audit Operasional pada Dinas/Badan /Lembaga Milik Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah serta pada DPR /DPRD




Teori Audit Operasional pada Pemerintah Kota,Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi , dan Kementerian /DPR/DPRD serta Audit Operasional pada Dinas, Badan , lembaga milik Pemerintah Pusat dan atau milik Pemerintah Daerah serta Proyek-Proyek milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pembuatan Program Kerja Audit Pendahuluan , Audit Opersional pada DPR/DPRD/ Pemerintah Kota,Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi , dan Kementerian serta Audit Operasional pada Dinas, Badan ,lembaga milik Pemerintah Pusat dan atau milik Pemerintah Daerah serta Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah

Pembuatan Program Kerja Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) , Audit Opersional pada Pemerintah Kota,Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi , dan Kementerian serta Audit Operasional pada Dinas, Badan , lembaga milik Pemerintah Pusat dan atau milik Pemerintah Daerah serta proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah serta pada DPR dan DPRD

Pembuatan Program Kerja Audit Rinci ,Audit Opersional pada Pemerintah Kota,Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi , dan Kementerian serta Audit Operasional pada Dinas, Badan ,lembaga milik Pemerintah Pusat dan atau milik Pemerintah Daerah serta Proyek-proyek Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah serta pada DPR dan DPRD

Pembuatan Kertas Kerja Audit Pendahuluan , pada Pemerintah Kota,Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi , dan Kementerian serta Audit Operasional pada Dinas, Badan ,lembaga milik Pemerintah Pusat dan atau milik Pemerintah Daerah serta Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah serta pada DPR /DPRD

dan peyusunan temua sementara /Tentative Audit Objective (TAO)

Pembuatan Kertas Kerja Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen , Audit Operasional pada Pemerintah Kota,Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi , dan Kementerian DPR/DPRD serta Audit Operasional pada Dinas, Badan ,lembaga milik Pemerintah Pusat dan atau milik Pemerintah Daerah serta Proyek-Proyek milik Pemerintah Pusat dan atau milik Pemerintah Daerah

dan Penyusunan Temuan Sementara dari Evaluasi SPM /Firm Audit Objective (FAO)



Pembuatan Kertas Kerja Audit Rinci , Audit Operasional pada Pemerintah Kota,Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi , dan Kementerian serta Audit Operasional pada Dinas, Badan , lembaga milik Pemerintah Pusat dan atau milik Pemerintah Daerah serta proyek-Proyek milik Pemerintah Pusat dan atau pemerintah Daerah ,DPR /DPRD

dan Penyusunan Temuan Sementara dan Penyusunan Temuan Audit / Audit Objective (AO)/Audit Finding dengan parameter 5 Atribut

Pembahasan Temuan hasil audit dengan Auditan/Auditee dilengkapi penyajian temuan hasil audit dengan 7 Atribut dan Berita Acara kesepakatan hasil pembahasan atas temuan hasil Audit Operasional Pemerintah Kota,Pemerintah Kabupaten , Pemerintah Provinsi , dan Kementerian serta Audit Operasional pada Dinas , Badan ,lembaga milik Pemerintah Pusat dan atau milik Pemerintah Daerah serta Proyek-Proyek milik Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dengan Ketua DPR/DPRD/Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Kepala Lebaga/Kepala Badan/Kepala Dinas

Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit Operasional, Quality Assurance (QA) atas Konsep Laporan Hasil Audit Operasional dan Penerbitan Laporan Hasil Audit (LHA) /Audit Report Operasional Audit untuk kepentingan Stake Holder

Praktek Audit Operasional dalam studi kasus pada Pemerintah Kota,Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi , dan Kementerian serta Audit Operasional pada Dinas, Badan ,lembaga milik Pemerintah Pusat dan atau milik Pemerintah Daerah serta proyek-Proyek milik Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah serta Proyek-Proyek milik Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah

Ujian Teori dan Praktek Audit Operasional pada Pemerintah Kota,Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi , dan Kementerian serta Audit Operasional pada Dinas, Badan ,lembaga milik Pemerintah Pusat dan atau milik Pemerintah Daerah serta Proyek-Proyek milik Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah

Penerbitan Sertifikat Kompeten / Lulus Ujian melakukan Audit Operasional pada Pemerintah Kota,Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi , dan Kementerian serta Audit Operasional pada Dinas, Badan ,lembaga milik Pemerintah Pusat dan atau milik Pemerintah Daerah serta Proyek-Proyek milik Pemerintah Pusat dan atau milik Pemerintah Daerah

Konsultasi Gratis tentang Audit Operasional Selama 1 Tahun di Kantor Auditor Center

6. Audit Kecurangan (Fraud Teori tentang Kecurangan /Korupsi dan Teori Audit



Audit)/Audit Khusus/Audit Investigasi/Audit Tindak Pidana Korupsi (Corruption Audit) pada Perusahaan Milik Swasta BUMS ; Perusahaan Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Milik Daerah (BUMD) /BUMA (Badn Usaha MILIK Asing)Dengan 2 Strategi :1). Strategi 6W+ 2H +1 EVI2).Strategi Tapal Kuda




Kecurangan /Audit Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMS/BUMD/BUMA

Pemahaman tentang Satandar Audit Kecurangan dan Kode Ethik Audit pada BUMN/BUMS/BUMD/BIMA

Pemahaman tentang Peraturan –Perundang Undangan yang mendasari penindakan tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan Tindak pidana Korupsi Pada BUMS/BUMN/BUMD/BUMA

Teknik - Teknik Audit Kecurangan /Audit Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMS/BUMD/BUMA

Bukti Audit dan Bukti Hukum dalam penanganan Kasus Kecurangan /Kasus Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMD/BUMS/BUMA

Melakukan Analisis /Telaahan atas informasi Kecurangan /Korupsi yang berasal dari Pengaduan Masyarakat /Pengaduan Pegawai Perusahaan BUMN/BUMD/BUMS/BUMA melalui pengaduan langsung ataupun melalui Surat Kaleng

Melakukan Ekspose atas hasil Analisis /Telaahan terhadap informasi Kecurangan /Korupsi yang berasal dari Pengaduan Masyarakat /Pengaduan Pegawai Perusahaan BUMN/BUMS/BUND/BUMA melalui pengaduan langsung ataupun melalui Surat Kaleng dan membuat kesimpuan Hasil Ekspose

Pembuatan Program kerja Audit Kecurangan/Audit Tindak Pidana Korupsi dengan Strategi 6W+ 2H + 1 EVI dan Strategi Tapal Kuda pada BUMN/BUMS/BUMD/BUMA,atas transaksi pos-pos Neraca dan pos-pos Rugi/laba dan pos-pos lainnya yang terkait dengan transaksi keuangan Perusahaan

Melaksanakan Adit Kecurangan/Audit Tindak Pidana Korupsi dengan mengimplementasikan Strategi

6 W +2 H +1 EVI dan Strategi Tapal Kuda serta Pembuatan Kerja Audit Kecurangan /Kertas Kerja Audit Tindak Pidana Korupsi pada BUMS/BUMN/BUMD/BUMA, atas transaksi pos-pos Neraca dan pos-pos Rugi/laba dan pos-pos lainnya yang terkait dengan transaksi keuangan Perusahaan

Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian dalam Kasus Kecurangan dan Kasus Tindak Pidana Korupsi pada BUMS/BUMN/BUMD /BUMA atas transaksi pos-pos Neraca dan pos-pos Rugi/laba dan pos-pos lainnya yang terkait dengan transaksi keuangan Perusahaan

Pengungkapan aturan yang dilanggar dalam kasus Kecurangan dan Kasus Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMS/BUMD/BUMA

Penggunaan tenaga Ahli Teknik Sipil/Tenaga Ahli Kedokteran/Ahli Perpajakan, Tenaga Ahli Teknologi Informasi /Tenaga Ahli Kehutanan dan tenaga Ahli pertanian ,tenaga Ahli lainnya dalam Kasus Kecurangan /Kasus Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMS/BUMD/BUMA

Penentuan Orang-Orang yang diduga terlibat /terkait dalam Kasus Kecurangan /Kasus Tindak Pidana Korupsi pada BUMS/BUMN dan BUMD



Penentuan Methode yang digunakan menghitung kerugian Negara pada BUMN/BUMD/BUMS/BUMA

Pelaksanaan Perhitungan Kerugian Negara /Kerugian Kecurangan/Kerugian BUMN/BUMS/BUMD/BUMA dan menentukan Jumlah nilai kerugian Negara /Kerugian Kecurangan/Kerugian BUMN/BUMS/BUMD/BUMA dalam kasus kecurangan /Kasus tindak Pidana Korupsi

Pembahasan Hasil Audit Kecurangan/Audit Tidak Pidana Korupsi dengan Dewan Komisaris/Dewan Direksi pada BUMN/BUMS/BUMD/BUMA

Penerbitan Konsep Laporan Hasil Audit Kecurangan/Audit Tindak Pidana Korupsi , Quality Assurance (QA) dan penerbitan Laporan Hasil Audit Kecurangan/Audit Tindak Pidana Korupsi dan penyampaian kepada para Stake Holder

Ujian Teori dan Ujian Praktek Audit Kecurangan/Audit Tindak Pidana Korupsi pada BUMS/BUMN/BUMD/BUMA

Penerbitan Sertifikat Kompeten / Lulus Ujian melakukan Audit Kecurangan/Audit Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMS dan BUMD/BUMA

Konsultasi Gratis tentang Audit Kecurangan/Audit Tindak Pidana Korupsi Selama 1 Tahun di Kantor Auditor Center

7. Audit Kecurangan (Fraud Audit)/Audit Khusus/Audit Investigasi/ Audit Tindak Pidana Korupsi (Corruption Audit) pada DPR/DPRD/ Pemerintah Kota ,Pemerintah Kabupaten,Pemerintah Provinsi , Dinas/Badan /Lembaga Milik Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah serta proyek-proyek milik Pemerintah Pusat dan Atau Pemerintah Daerah




Teori tentang Kecurangan /Korupsi dan Teori Audit Kecurangan /Audit Tindak Pidana Korupsi Pada Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , DPR/DPRD/Kementerian , Badan, Dinas, yang bersumber dari dana APBN/APBD/Pinjaman Luar negeri (Loan), dalam Bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus)/DAU (Dana Alokasi Umum)/DEKON Dana Dekosentrasi)/Bansos (Bnatuan Sosial)/Hibah /Proyek-proyek pemerintah dan dalam bentuk lainnya

Pemahaman tentang Satandar Audit Kecurangan dan Kode Ethik Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomo : 5 tahun 2008 dan Nomor :4 Tahun 2008

Pemahaman tentang Peraturan –Perundang Undangan yang mendasari penindakan tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan Tindak pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas Proyek-proyek pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain (UU 31/1999 Jo UU 20 /2001)

Teknik - Teknik Audit Kecurangan /Audit Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas Proyek-proyek Pemerintah Pusat dan Pemerinbtah Daerah

Bukti Audit dan Bukti Hukum dalam penanganan Kasus Kecurangan /Kasus Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan,



Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Melakukan Analisis /Telaahan atas informasi Kecurangan

/Korupsi yang berasal dari Pengaduan Masyarakat /Pengaduan Pegawai DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

melalui pengaduan langsung ataupun melalui Surat Kaleng/Koran/Majalah/Media Elektroinik

Melakukan Ekspose atas hasil Analisis /Telaahan terhadap informasi Kecurangan /Korupsi yang berasal dari Pengaduan Masyarakat /Pengaduan Pegawai DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

melalui pengaduan langsung ataupun melalui Surat Kaleng /Koran/Majalah dan membuat kesimpuan Hasil Ekspose

Pembuatan Program kerja Audit Kecurangan/Audit Tindak Pidana Korupsi dengan Strategi 6W+ 2H + 1 EVI dan Strategi Tapal Kuda atas transaksi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas ,Penjualan Penjualan Assets , Pengadaan Assets, Penggajian dan transaksi lainnya pada , DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah


6 W +2 H +1 EVI dan Strategi Tapal Kuda serta Pembuatan Kerja Audit Kecurangan /Kertas Kerja Audit Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian dalam Kasus Kecurangan dan Kasus Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

Pengungkapan aturan yang dilanggar dalam kasus Kecurangan dan Kasus Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

Penggunaan tenaga Ahli Teknik Sipil/Tenaga Ahli Kedokteran/ Tenaga Ahli Teknologi Informasi /Tenaga Ahli Kehutanan dan

tenaga Ahli lainnya dalam Kasus Kecurangan /Kasus Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD

/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

Penentuan Orang-Orang yang diduga terlibat /terkait dalam Kasus Kecurangan /Kasus Tindak Pidana Korupsi pada



DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

Penentuan Methode yang digunakan menghitung kerugian Negara dalam kasus kecurangan/tindak pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

Pelaksanaan Perhitungan Kerugian Negara pada DPR/DPRD/emerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

dan menentukan Jumlah nilai kerugian Negara pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

dalam kasus kecurangan /Kasus tindak Pidana Korupsi Pembahasan Hasil Audit Kecurangan/Audit Tidak Pidana Korupsi

dengan Pimpinan DPR/DPRD/Menteri/Kepada Badan /Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Dinas dengan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Pembahasan

Penerbitan Konsep Laporan Hasil Audit Kecurangan/Audit Tindak Pidana Korupsi , Quality Assurance (QA) dan penerbitan Laporan Hasil Audit Kecurangan/Audit Tindak Pidana Korupsi dan penyampaian kepada para Stake Holder

Ujian Teori dan Ujian Praktek Audit Kecurangan/Audit Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

dalam kasus kecurangan /Kasus tindak Pidana Korupsi Penerbitan Sertifikat Kompeten / Lulus Ujian melakukan Audit

Kecurangan/Audit Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

dalam kasus kecurangan /Kasus tindak Pidana Korupsi Konsultasi Gratis tentang Audit Kecurangan/Audit Tindak Pidana

Korupsi /Audit Investigasi/Audit Khusus Selama 1 Tahun di Kantor Auditor Center

8. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Permintaan Penyidik Kepolisian/Penyidik Kejaksaan/Komisi pemberantasan Korupsi sebagai Akibat terjadinya kasus Tindak Pidana Korupsi pada Badan Usaha Milik

Teori tentang Kecurangan /Korupsi dan Teori Audit Kecurangan /Audit Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMD

Pemahaman tentang Satandar Audit Kecurangan dan Kode Ethik Audit pada BUMN/BUMD

Pemahaman tentang Peraturan –Perundang Undangan yang mendasari penindakan tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan Tindak pidana Korupsi Pada BUMN/BUMD

Teknik - Teknik Audit Kecurangan /Audit Tindak Pidana Korupsi



Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dengan 2 Strategi :1). Strategi 6W+ 2H + 1 EVI2).Strategi Tapal Kuda




pada BUMN/BUMD Bukti Audit dan Bukti Hukum dalam penanganan Kasus

Kecurangan /Kasus Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMD Melakukan Analisis /Telaahan atas informasi Kecurangan

/Korupsi yang berasal dari Pengaduan Masyarakat /Pengaduan Pegawai Perusahaan BUMN/BUMD melalui pengaduan langsung ataupun melalui Surat Kaleng

Melakukan Ekspose atas hasil Analisis /Telaahan terhadap informasi Kecurangan /Korupsi yang berasal dari Pengaduan Masyarakat /Pengaduan Pegawai Perusahaan BUMN/BUND melalui pengaduan langsung ataupun melalui Surat Kaleng dan membuat kesimpuan Hasil Ekspose

Pembuatan Program kerja Audit Kecurangan/Audit Tindak Pidana Korupsi dengan Strategi 6W+ 2H + 1 EVI dan Strategi Tapal Kuda pada BUMN/BUMD,atas transaksi pos-pos Neraca dan pos-pos Rugi/laba dan pos-pos lainnya yang terkait dengan transaksi keuangan Perusahaan


6 W +2 H +1 EVI dan Strategi Tapal Kuda serta Pembuatan Kerja Audit Kecurangan /Kertas Kerja Audit Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMD, atas transaksi pos-pos Neraca dan pos-pos Rugi/laba dan pos-pos lainnya yang terkait dengan transaksi keuangan Perusahaan

Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian dalam Kasus Kecurangan dan Kasus Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMD atas transaksi pos-pos Neraca dan pos-pos Rugi/laba dan pos-pos lainnya yang terkait dengan transaksi keuangan Perusahaan

Pengungkapan aturan yang dilanggar dalam kasus Kecurangan dan Kasus Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMD

Penggunaan tenaga Ahli Teknik Sipil/Tenaga Ahli Kedokteran/Ahli Perpajakan, Tenaga Ahli Teknologi Informasi /Tenaga Ahli Kehutanan dan tenaga Ahli pertanian ,tenaga Ahli lainnya dalam Kasus Kecurangan /Kasus Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMD

Penentuan Orang-Orang yang diduga terlibat /terkait dalam Kasus Kecurangan /Kasus Tindak Pidana Korupsi pada BUMN dan BUMD

Penentuan Methode yang digunakan menghitung kerugian Negara pada BUMN/BUMD

Pelaksanaan Perhitungan Kerugian Negara /Kerugian Kecurangan/Kerugian BUMN/BUMD dan menentukan Jumlah nilai kerugian Negara /Kerugian Kecurangan/Kerugian BUMN/BUMD dalam kasus kecurangan /Kasus tindak Pidana Korupsi

Pembahasan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Penyidik Kepolisian/Penyidik Kejaksaan /KPK

Penerbitan Konsep Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara , Quality Assurance (QA) dan penerbitan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan



penyampaian kepada para Stake Holder Ujian Teori dan Ujian Praktek Audit Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara pada BUMN/BUMD Penerbitan Sertifikat Kompeten / Lulus Ujian melakukan Audit

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/ BUMD Konsultasi Gratis tentang Audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara Selama 1 Tahun di Kantor Auditor Center

9. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada DPR/DPRD/ Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten,Pemerintah Provinsi , Dinas/Badan /Lembaga Milik Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah serta proyek-proyek milik Pemerintah Pusat dan Atau Pemerintah Daerah atas permintaan Penyidik Kepolisian,Penyidik Kejaksaan dan Penyidik KPK sebagai akibat terjadinya tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/ Pemerintah Kota ,Pemerintah Kabupaten,Pemerintah Provinsi , Dinas/Badan /Lembaga Milik Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah serta proyek-proyek milik Pemerintah Pusat dan Atau Pemerintah Daerah




Teori tentang Kecurangan /Korupsi dan Teori Tentang Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , DPR/DPRD/Kementerian , Badan, Dinas, yang bersumber dari dana APBN/APBD/Pinjaman Luar negeri (Loan), dalam Bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus)/DAU (Dana Alokasi Umum) / DEKON Dana Dekosentrasi) /Bansos ( Bantuan Sosial) /Hibah /Proyek-proyek pemerintah dan dalam bentuk lainnya

Pemahaman tentang Satandar Audit Kecurangan dan Kode Ethik Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomo : 5 tahun 2008 dan Nomor :4 Tahun 2008

Pemahaman tentang Peraturan –Perundang -Undangan yang mendasari penindakan tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan Tindak pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas Proyek-proyek pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain (UU 31/1999 Jo UU 20 /2001)

Teknik - Teknik Audit Kecurangan /Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas Proyek-proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Bukti Audit dan Bukti Hukum dalam penanganan Kasus Kecurangan /Kasus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada DPR/DPRD/ Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

Melakukan Analisis /Telaahan atas informasi Kecurangan /Korupsi yang berasal dari Pengaduan Masyarakat /Pengaduan Pegawai DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah melalui pengaduan langsung ataupun melalui Surat Kaleng/Koran/Majalah/Media Elektroinik





Pembuatan Program kerja Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Strategi 6W+ 2H + 1 EVI dan Strategi Tapal Kuda atas transaksi Pengadaan Barang dan Jasa , transaksi Penerimaan Pajak dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan Transaksi Keuangan lainnya pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

Melaksanakan Adit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara , mengimplementasikan Strategi

6 W +2 H +1 EVI dan Strategi Tapal Kuda serta Pembuatan Kerja Audit Kecurangan /Kertas Kerja Audit Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah









dalam kasus kecurangan /Kasus tindak Pidana Korupsi Pembahasan Hasil Audit Kecurangan/Audit Tidak Pidana Korupsi

dengan Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, Penyidik KPK



dengan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Pembahasan Penerbitan Konsep Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara , melaaksanakan Quality Assurance (QA) dan penerbitan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan penyampaian kepada para Stake Holder

Ujian Teori dan Ujian Praktek Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas ,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

dalam kasus kecurangan /Kasus tindak Pidana Korupsi Penerbitan Sertifikat Kompeten / Lulus Ujian melakukan Audit

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

dalam kasus kecurangan /Kasus tindak Pidana Korupsi Konsultasi Gratis tentang Audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara Selama 1 Tahun di Kantor Auditor Center

10. PPCC (Preventive Program Of of Corruption at Company) /Program Pencegahan korupsi pada Perusahaan Berbasis SPM/Sistem Pengendalian Manajemen(Being Based on SPM ), Berbasis Sitem Hukum (Being Bases on Law) Dan Berbasis Pembangunan Karakter (Being Based on Development of Character ) pada Badan Usaha Perusahaan Milik Swasta(BUMS ;Perusahaan Milik Negara (BUMN) ; Perusahaan Milik Daerah (BUMD);Perusahaan Milik Asing (BUMA)

Taksiran Waktu Pendidikan :3 Hari



Teori GONE Theory , Fraud Triangle Theory tentang

Kecurangan /Korupsi (Fraud Theory ) pada BUMN/BUMD/BUMS/BUMA .

Teori Pencegahan Kecurangan Menurut AICPA (Association Institute Certifed Publuc Accountant), ACFE(Association Certified Fraud Examiners ) , ISACA (Information Systems Audit and Control Association), IIA (Institute Internal Auditor ) IMA (Instirute Management Accountant )

Teori Pencegahan Tindak Pidana Korupsi berbasis SPM/Sistem Pengendalian Manajemen (Being Based on SPM ), Berbasis Sitem Hukum (Being Bases on Law) Dan Berbasis Pembangunan Karakter (Being Based on Development

of Character ) pada BUMN/BUMD/BUMS/BUMA Pemahaman PPCC (Preventive Program Of of Corruptio at

Company terhadap Tiga Tahapan Utama pencegahan Tindak Pidana Korupsi berbasis SPM/Sistem Pengendalian Manajemen(Being Based on SPM ), Berbasis Sitem Hukum (Being Bases on Law) Dan Berbasis Pembangunan Karakter (Being Based on Development

of Character ) Pembuatan Program Kerja Mendeteksi Kelemahan System

Pengendalian Manajemen dengan berbasis GAO ( 8 Unsur ) dan atau berbasis COSO ( 5 Unsur ), berbasis Hukum dan berbasis Karakter

Pelaksanaan Program Keja pendeteksian Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen dan pembuatan Kertas Kerja hasil pendeteksian kelemahan System Pengendalian Manajemen berbasis GAO ( 8 Unsur ) dan atau berbasis COSO ( 5 Unsur ) serta



berbasis Hukum dan berbasis karakter Pembahasan Hasil Pendeteksian Kelemahan Sistem

Pengendadalian Manajemen berbasis GAO ( 8 Unsur ) dan atau berbasis COSO ( 5 Unsur ) dan berbasis Hukum serta berbasis karakter dengan Jajaran Dewan Komisaris dan atau Jajaran Direksi dilengkapi dengan Berita acara Pembahasan

Program Perbaikan atas kelemahan sistem Pengendalian Manajemen yang telah dibahas dengan Jajaran Dewan Komisaris dan atau Jajaran Direksi serta melakukan penindakan administratif dan penindakan hukum atas orang-orang yang telah melakukan pelanggaran aturan dan pelanggaran terhadap sistem pengendalain manajemen yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam rangka pencegahan terjadinya fraud/Kecurangan/Tindak Pidana korupsi pada BUMN/BUMD/BUMS/BUMA

Program Pembangunan Karakter ( Being Based on Development of Character ) anti korupsi pada Badan Usaha Milik Swasta(BUMS)

;Perusahaan Milik Negara (BUMN) ; Perusahaan Milik Daerah (BUMD);Perusahaan Milik Asing (BUMA) Penerbitan Laporan Hasil Program Pencegahan

Kecurangan/Tindak Pidana Korupsi Berbasis SPM/Sistem Pengendalian Manajemen(Being Based on SPM ), Berbasis Sitem Hukum (Being Bases on Law) Dan Berbasis Pembangunan Karakter (Being Based on Development of Character ) pada Badan Usaha Milik Swasta(BUMS)

;Perusahaan Milik Negara (BUMN) ; Perusahaan Milik Daerah (BUMD);Perusahaan Milik Asing (BUMA) Pelaksanaan Ujian teori dan ujian praktek Program Pencegahan

Kecurangan/Tindak Pidana Korupsi SPM/Sistem Pengendalian Manajemen(Being Based on SPM) ,Berbasis Sitem Hukum (Being Bases on Law) Dan Berbasis Pembangunan Karakter (Being Based on Development of

Character ) pada Badan Usaha Milik Swasta(BUMS) ;Perusahaan Milik Negara (BUMN) ; Perusahaan Milik Daerah (BUMD);Perusahaan Milik Asing (BUMA) Penerbitan Sertifikat Kompeten / Lulus Ujian pada Program

Pencegahan Kecurangan/Tindak Pidana Korupsi Berbasis SPM/Sistem Pengendalian Manajemen(Being Based on SPM ), Berbasis Sitem Hukum (Being Bases on Law) Dan Berbasis Pembangunan Karakter (Being Based on Development of Character ) pada Badan Usaha Milik Swasta(BUMS)

;Perusahaan Milik Negara (BUMN) ; Perusahaan Milik Daerah (BUMD);Perusahaan



Milik Asing (BUMA) Konsultasi Gratis tentang PPCG (Preventive Program Of of

Corruption at Corporate /Company) /Program Pencegahan korupsi pada Pemerintah Selama 1 Tahun di Kantor Auditor Center

11. PPCG (Preventive Program Of Corruption at Govern ment) /Program Pencegahan korupsi pada Pemerintah Berbasis SPM/Sistem Pengendalian Manajemen(Being Based on SPM ), Berbasis Sitem Hukum (Being Bases on Law) Dan Berbasis Pembangunan Karakter (Being Based on Development of Character ) pada DPR;DPRD; Kementerian;Lembaga;Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten ;Pemerintah Provinsi serta Dinas/Badan /Proyek-Proyek Milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/Proyek-Proyek milik Swasta




Teori GONE Theory , Fraud Triangle Theory tentang Kecurangan /Korupsi (Fraud Theory ) pada DPR/DPRD/Kementerian/Lembaga/ Pada Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , / Badan, Dinas, yang bersumber dari dana APBN/APBD/Pinjaman Luar negeri (Loan), dalam Bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus)/DAU (Dana Alokasi Umum)/DEKON Dana Dekosentrasi)/Bansos (Bantuan Sosial)/Hibah /Proyek-proyek pemerintah dan dalam bentuk kegiatan pemerintah lainnya .

Teori Pencegahan Kecurangan Menurut AICPA (Association Institute Certifed Publuc Accountant), ACFE(Association Certified Fraud Examiners ) , ISACA (Information Systems Audit and Control Association), IIA (Institute Internal Auditor ) IMA (Instirute Management Accountant )

Teori Pencegahan Tindak Pidana Korupsi berbasis SPM/Sistem Pengendalian Manajemen(Being Based on SPM ), Berbasis Sitem Hukum (Being Bases on Law) Dan Berbasis Pembangunan Karakter (Being Based on Development

of Character ) Pada Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , / Badan, Dinas, yang bersumber dari dana APBN/APBD/Pinjaman Luar negeri (Loan), dalam Bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus)/DAU (Dana Alokasi Umum)/DEKON Dana Dekosentrasi)/Bansos (Bantuan Sosial)/Hibah /Proyek-proyek pemerintah dan dalam bentuk kegiatan lainnya .

Pemahaman PPCC (Preventive Program Of of Corruption at Govern Ment) Tiga Tahapan Utama Pencegahan Tindak Pidana Korupsi berbasis SPM/Sistem Pengendalian Manajemen (Being Based on SPM) , Berbasis Sitem Hukum (Being Bases on Law) Dan Berbasis Pembangunan Karakter (Being Based on Development

of Character ) Pada Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , / Badan, Dinas, yang bersumber dari dana APBN/APBD/Pinjaman Luar negeri (Loan), dalam Bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus)/DAU (Dana Alokasi Umum)/DEKON Dana Dekosentrasi)/Bansos (Bantuan Sosial)/Hibah /Proyek-proyek pemerintah dan dalam bentuk kegiatan lainnya .

Pembuatan Program Kerja Mendeteksi Kelemahan System Pengendalian Manajemen dengan berbasis GAO ( 8 Unsur ) dan atau berbasis COSO ( 5 Unsur ) pada Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , / Badan, Dinas, yang bersumber dari dana APBN/APBD/Pinjaman Luar negeri (Loan), dalam Bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus)/DAU (Dana Alokasi Umum)/DEKON Dana Dekosentrasi)/Bansos (Bantuan Sosial)/Hibah /Proyek-proyek pemerintah dan dalam bentuk kegiatan lainnya .



Pelaksanaan Program Keja pendeteksian Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen dan pembuatan Kertas Kerja hasil pendeteksian kelemahan System Pengendalian Manajemen berbasis GAO ( 8 Unsur ) dan atau berbasis COSO ( 5 Unsur ) serta berbasis Hukum dan Pembangunan Karakter

Pembahasan Hasil Pendeteksian Kelemahan Sistem Pengendadalian Manajemen berbasis GAO ( 8 Unsur ) dan atau berbasis COSO ( 5 Unsur ) dan berbasis Hukum dengan Jajaran DPR/DPRD/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Badan/Kepala Lembaga/Kepala Dinas dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen dilengkapi dengan Berita acara Pembahasan

Program Perbaikan atas kelemahan sistem Pengendalian Manajemen yang telah dibahas dengan Jajaran Dewan Komisaris dan atau Jajaran Direksi serta melakukan penindakan administratif dan penindakan hukum atas orang-orang yang telah melakukan pelanggaran aturan dan pelanggaran terhadap sistem pengendalain manajemen yang telah ditetapkan oleh DPR/DPRD/Menteri/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Badan/Kepala Lembaga/Kepala Dinas

Program Pembangunan Karakter ( Being Based on Development of Character ) anti korupsi pada DPR/DPRD/Menteri/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Badan/Kepala Lembaga/Kepala Dinas

Penerbitan Konsep Laporan dan pelaksanaan Quality Assurance (QA) atas konsep Laporan Hasil Program Pencegahan Kecurangan/Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Menteri/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Badan/Kepala Lembaga/Kepala Dinas

,penerbitan dan penyampaian laporan kepada stake holder Pelaksanaan Ujian teori dan ujian praktek Program Pencegahan

Kecurangan/Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Menteri/ Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Badan/Kepala

Lembaga/Kepala Dinas Penerbitan Sertifikat Kompeten / Lulus Ujian melakukan Audit

Kecurangan/Audit Tindak Pidana Korupsi pada Program Pencegahan Kecurangan/Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Menteri/

Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Badan/Kepala Lembaga/Kepala Dinas

Konsultasi Gratis tentang PPCG (Preventive Program Of of Corruption at Govern ment) /Program Pencegahan korupsi pada Pemerintah Selama 1 Tahun di Kantor Auditor Center

12. trategi Menjawab Tuduhan Tindak Pidana Kecurangan /TuduhanTindak Pidana Korupsi bagi Orang/Perusahaan yang tidak melakukan Tindak

Pengertian Korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001tentang Pemberatasan tindak Pidana Korupsi

Pengertian Keuangan Negara Sebagaimanadiatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Negara Pengertian Keugian Keuangan NegaraUraian sebagaimana telah



Pidana Korupsi namun dituduh melakukan tindak Pidana Korupsi Dengan Formula: C 6W+C 2W +C WHHROC+ C HTDAROC + C EVI




diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Kewenangan Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Penyidikan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI antara lain padaBAB III Pasal 14 huruf g melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

Kewenangan Kejaksaan sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) yakni sebagai Penyidik dan Penuntut dalam KasusTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam

Kewenangan Majelis Hakim TIPIKOR dalam Pengadilan kasus Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam

Kewenangan Penasehat Hukum (PH) dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam

Auditor adalah seorang Ahli diatur dalam Permenpan nomor 220 tahun 2008 BAB V Pasal 7 angka (1) huruf a angka (3) angka (5) dan angka (7)

Auditor sebagai pemberi keterangan ahli dalam kasus Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 28 , KUHAP Pasal 186 dan Penjelasan KUHAP pasal 186

Bukti Audit dan Bukti Hukum (Alat Bukti Yang Syah ) dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi diatur dalam KUHAP Pasal 184

Tingkat Kekuatan Bukti Tahapan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Batas waktu Penyidikan, Penetapan Tersangka, Terdakwa ,Rehabilitasi, Terpidana Strategi menjawab tuduhan Tindak Pidana Korupsi(TPK) sesuai

dengan tahapan penangan kasus tidak Pidana Korupsi dengan formula C 6W+

C 2W+C WHHROC+C HTDAROC + C EVI Penggunaan Tenaga Ahli sesuai dengan Kasus yang dituduhkan Menyusun Laporan Melakukan Pembahasan dengan Penasehat Hukum Menyampaikan Laporan Kepada Stake Holder Memberikan Keterangan Ahli dalam proses persidangan Konsultasi Gratis tentang Strategi menjawab tuduhan Tindak

pidana Kecurangan/tindak pidana korupsi Selama 1 Tahun di Kantor Auditor Center



13. Pendidikan Lengkap Sebagai Auditor Satuan Pengawasan Internal (SPI) Pada BUMN(Badan Usaha Milik Negara )/ BUMD( Badan Usaha Milik Daerah ) / BUMS (Badan Usaha Milik Swasta dan BUMA (Badan Udaha Milik Asing )

Taksiran Waktu Pendidikan :1 – 8 Bulan



Teori Audit Keuangan dan Praktek Audit Keuangan pada BUMN/BUMD/BUMS

Teori Audit Operasional dan Praktek Audit Operasional pada BUMN/BUMD/BUMS/BUMA

Teori Audit Kecurangan/ Audit Tindak Pidana Korupsi dan Praktek Audit Kecurangan /Audit Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMS/BUMD/BUMA

Teori Audit Forensik ,Praktek audit Forensik pada BUMN/BUMD/BUMS/BUMA

Tiori dan Praktek /Simulasi sebagai Pemberi keterangan Ahli dalam sidang kasus Tindak pidana Korupsi di Pengadilan TindakPidana Korupsi

Komunikasi dan Psikologi Audit Ujian Teori dan Praktek Audit Keuangan, Audit Operasional ,

Audit Kecurangan/Audit Tindak Pidana Korupsi , Audit Forensik , Komunikasi dan psikologi Audit serta pemberi Keterangan ahli dalam Persidangan Kasus Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tipikor

Penerbitan Sertfikat Kompeten/Lulus Ujian sebagai Auditor Keuangan, Auditor Operasional dan Auditor Kecurangan/Auditor Tindak Pidana Korupsi serta sebagai Auditor Forensik ,Komunikasi dan Psikologi Audit dan Pemberi Keterangan Ahli

14. Pendidikan Lengkap Sebagai Auditor Internal Pemerintahan (APIP) Pada Inspektorat Wilayah Provinsi / Inspektorat Wilayah Kabupaten / Inspektorat Wilayah Kota /Inspektur Jenderal (ITJEN) Kementrian / Inspektorat Jenderal Non Kementrian




Teori Audit Keuangan dan Praktek Audit Keuangan pada Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten ,Inspektorat Wilayah Kota , Inspektorat Jenderal Kementerian (ITJEN), Inspektorat Jenderal Non Kementerian

Teori Audit Operasional dan Praktek Audit Operasional pada pada Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten ,Inspektorat Wilayah Kota , Inspektorat Jenderal Kementerian (ITJEN), Inspektorat Jenderal Non Kementerian

Teori Audit Kecurangan/ Audit Tindak Pidana Korupsi dan Praktek Audit Kecurangan /Audit Tindak Pidana Korupsi pada Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten ,Inspektorat Wilayah Kota , Inspektorat Jenderal Kementerian (ITJEN), Inspektorat Jenderal Non Kementerian

Teori Audit Forensik , Praktek Audit Forensik Praktek pada Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten ,Inspektorat Wilayah Kota , Inspektorat Jenderal Kementerian (ITJEN), Inspektorat Jenderal Non Kementerian

Teori dan Simulasi sebagai Pemberi keterangan ahli dalam sidang kasus Tindak pidana Korupsi di Pengadilan TindakPidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR)

Komunikasi dan Psikologi Audit Ujian teori dan Praktek Audit Keuangan, Audit Operasional , Audit Investigasi , Audit

Forensik , Komunikasi dan Psikologi Audit serta Pemberi Keterangan Ahli .

Penerbitan sertfikat Kompeten/Lulus Ujian sebagai Auditor Keuangan,Auditor Operasional dan Auditor Kecurangan/Auditor



Tindak Pidana Korupsi serta sebagai Auditor Forensik15. Audit Forensik (AFO) Pada

BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) / BUMN(Badan Usaha Milik Negara /BUMD (Badan Usaha Milik Daerah )/ BUMA (Badan Usah Milik Asing dengan Formula 6W + 2 H+ WHH ROC + HT DAROC + EVI




Teori Forensik atas Kecurangan /Korupsi dan Teori Audit Forensik atas Audit Kecurangan /Audit Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMS/BUMD/BUMA

Pemahaman tentang Satandar Audit Kecurangan dan Kode Ethik Audit pada BUMN/BUMS/BUMD/BIMA

Pemahaman tentang Peraturan –Perundang Undangan yang mendasari Penindakan tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Tindak pidana Pencucian Uang Pada BUMS/BUMN/BUMD/BUMA yakni UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Teknik - Teknik Audit Forensik dalam kasus Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMS/BUMD/BUMA

Bukti Audit dan Bukti Hukum/Alat bukti yang syah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dalam penanganan Kasus Kecurangan /Kasus Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMD/BUMS/BUMA

Melakukan Analisis /Telaahan atas informasi Kecurangan /Korupsi yang berasal dari Pengaduan Masyarakat /Pengaduan Pegawai Perusahaan BUMN/BUMD/BUMS/BUMA melalui pengaduan langsung ataupun melalui Surat Kaleng

Melakukan Ekspose atas hasil Analisis /Telaahan terhadap informasi Kecurangan /Korupsi yang berasal dari Pengaduan Masyarakat /Pengaduan Pegawai Perusahaan BUMN/BUMS/BUND/BUMA melalui pengaduan langsung ataupun melalui Surat Kaleng dan membuat kesimpuan Hasil Ekspose

Pembuatan Program kerja Audit Forensi dengan Strategi 6W+ 2H + WHH ROC+ HT DAROC + EVI dan Strategi Tapal Kuda pada BUMN/BUMS/BUMD/BUMA,atas transaksi pos-pos Neraca dan pos-pos Rugi/laba dan pos-pos lainnya yang terkait dengan transaksi keuangan Perusahaan dengan focus pada transaksi yang terindikasi terjadi tindak pidana korupsi

Melaksanakan Adit Forensik atas Tindak Pidana Korupsi dengan mengimplementasikan Strategi

6 W +2 H + WHH ROC + HT DAROC + EVI dan Strategi Tapal Kuda serta Pembuatan Kerja Audit Forensik atas terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada BUMS/BUMN/BUMD/BUMA,dalam transaksi pos-pos Neraca dan pos-pos Rugi/laba dan pos-pos lainnya yang terkait dengan transaksi keuangan Perusahaan

Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian dalam Kasus Kecurangan / Kasus Tindak Pidana Korupsi pada BUMS/BUMN/BUMD /BUMA atas transaksi pos-pos Neraca dan pos-pos Rugi/laba dan pos-pos lainnya yang terkait dengan transaksi keuangan Perusahaan yang telah terindikasi terjadi tindak pidana korupsi

Pengungkapan aturan yang dilanggar dalam kasus Kecurangan / Kasus Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMS/BUMD/BUMA



Penggunaan tenaga Ahli Teknik Sipil/Tenaga Ahli Kedokteran/Ahli Perpajakan, Tenaga Ahli Teknologi Informasi /Tenaga Ahli Kehutanan dan tenaga Ahli pertanian ,tenaga Ahli lainnya dalam Kasus Kecurangan /Kasus Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMS/BUMD/BUMA

Penentuan Orang-Orang yang diduga terlibat /terkait dalam Kasus Kecurangan /Kasus Tindak Pidana Korupsi pada BUMS/BUMN dan BUMD

Penentuan Methode yang digunakan menghitung kerugian Negara pada BUMN/BUMD/BUMS/BUMA

Pelaksanaan Perhitungan Kerugian Negara /Kerugian Kecurangan/Kerugian BUMN/BUMS/BUMD/BUMA dan menentukan Jumlah nilai kerugian Negara /Kerugian Kecurangan/Kerugian BUMN/BUMS/BUMD/BUMA dalam kasus kecurangan /Kasus tindak Pidana Korupsi

Mendeteksi Penyembunyian Assets hasil tindak pidana korupsi (WHH ROC )

Upaya menarik kembali assets dari pelaku tindak pidana korupsi (HT DAROC )

Pembahasan Hasil Audit Forensik atas kasus Tidak Pidana Korupsi dengan Dewan Komisaris/Dewan Direksi pada BUMN/BUMS/BUMD/BUMA

Penerbitan Konsep Laporan Hasil Audit Forensik atas kasus Tindak Pidana Korupsi , pelaksanaan Quality Assurance (QA) dan penerbitan Laporan Hasil Audit Forensik atas terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan penyampaian kepada para Stake Holder

Ujian Teori dan Ujian Praktek Audit Forensik atas Tindak Pidana Korupsi pada BUMS/BUMN/BUMD/BUMA

Penerbitan Sertifikat Kompeten / Lulus Ujian melakukan Audit Forensik atas Tindak Pidana Korupsi pada BUMN/BUMS dan BUMD/BUMA

Konsultasi Gratis tentang Audit Forensik Selama 1 Tahun di Kantor Auditor Center

16. Audit Forensik (AFO) Pada Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , DPR/DPRD/Kementerian , Badan, Dinas, yang bersumber dari dana APBN/APBD/Pinjaman Luar negeri (Loan), dalam Bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) / DAU (Dana Alokasi Umum) / DEKON Dana Dekosentrasi) / Bansos (Bantuan Sosial)/Hibah / Proyek-proyek dengan

Teori tentang Forensik atas Kecurangan /Korupsi dan Teori Audit Forensik atas Kecurangan /t Tindak Pidana Korupsi Pada Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , DPR/DPRD/Kementerian , Badan, Dinas, yang bersumber dari dana APBN/APBD/Pinjaman Luar negeri (Loan), dalam Bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus)/DAU (Dana Alokasi Umum)/DEKON Dana Dekosentrasi) / Bansos (Bnatuan Sosial)/Hibah / Proyek-proyek pemerintah dan dalam bentuk lainnya

Pemahaman tentang Satandar Audit Forensik ,Stndar Audit dan Kode Ethik Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomo : 5 tahun 2008 dan Nomor :4 Tahun 2008

Pemahaman tentang Peraturan –Perundang Undangan yang mendasari penindakan tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan Tindak pidana



Formula 6W + 2 H+ WHH ROC + HT DAROC + EV




Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas Proyek-proyek pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain (UU 31/1999 Jo UU 20 /2001) tentang Pemberantasn Tindak Pidana Korupsi ,UU nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang .

Teknik - Teknik Audit Forensik atas Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas Proyek-proyek Pemerintah Pusat dan Pemerinbtah Daerah

Bukti Audit dan Bukti Hukum /Alat bukti yang syah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dalam penanganan Kasus Kecurangan /Kasus Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

Melakukan Analisis /Telaahan atas informasi Kecurangan /Korupsi yang berasal dari Pengaduan Masyarakat /Pengaduan Pegawai DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

melalui pengaduan langsung ataupun melalui Surat Kaleng/Koran/Majalah/Media Elektroinik



Pembuatan Program kerja Audit Forensik atas indikasi Tindak Pidana Korupsi dengan Strategi 6W+ 2H + WHH ROC + HT DAROC + EVI dan Strategi Tapal Kuda atas transaksi keuangan pada , DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

Melaksanakan Adit Forensik atas indikasi Tindak Pidana Korupsi dengan mengimplementasikan Strategi

6 W +2 H + WHH ROC + HT DAROC + EVI dan Strategi Tapal Kuda serta Pembuatan Kerja Audit Forensik atas indikasi Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah








Penentuan Orang-Orang yang diduga terlibat /terkait dalam Kasus Kecurangan /Kasus Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah




dalam kasus kecurangan /Kasus tindak Pidana Korupsi Mendeteksi Penyembunyian Assets hasil tindak pidana korupsi

(WHH ROC ) Upaya menarik kembali assets dari pelaku tindak pidana korupsi

(HT DAROC ) Pembahasan Hasil Audit Kecurangan/Audit Tidak Pidana Korupsi

dengan Pimpinan DPR/DPRD/Menteri/Kepada Badan /Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Dinas dengan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Pembahasan

Penerbitan Konsep Laporan Hasil Audit Forensik atas kasus Tindak Pidana Korupsi , Quality Assurance (QA) dan penerbitan Laporan Hasil Audit Kecurangan/Audit Tindak Pidana Korupsi dan penyampaian kepada para Stake Holder

Ujian Teori dan Ujian Praktek Audit Forensik atas Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/

Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

dalam kasus kecurangan /Kasus tindak Pidana Korupsi



Penerbitan Sertifikat Kompeten / Lulus Ujian melakukan Audit Forensik atas Tindak Pidana Korupsi pada DPR/DPRD/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Provinsi , Kementerian Lembaga, Badan, Dinas,Proyek-Proyek Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

dalam kasus kecurangan /Kasus tindak Pidana Korupsi Konsultasi Gratis tentang Audit Forensik atas Tindak Pidana

Korupsi s Selama 1 Tahun di Kantor Auditor Center

17. Komunikasi dan Psikology Audit




Strategi Komunikasi dan Psikologi Efektif dalam menghadapi Auditan, Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Komunikasi dengan Terdakwa, Penuntut, Tenaga Ahli, Penasehat Umum dan Hakim di Pengadilan

18. Audit Berbasis Resiko (Risk Base Audit)




3 Methode Menghitung Resiko Audit Praktek Menghitung Resiko Audit Penetapan Auditan yg harus di prioritaskan untuk di audit

19. Auditor atau Evaluator Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota




Teori dan praktek Evaluasi Naraca Daerah Pembuatan Kertas Kerja Evaluasi Penerbitan Lap.Hasil Evaluasi berdasarkan SAP (Standar Akuntansi

Pemerintah) Tujuan yg diharapkan pada saat Neraca Daerah diperiksa oleh BPK

maka secara bertahap akan mendapatkan Pendapat Qualified Opinion (Wakjar dengan syarat) atau Unqualified Opinion (Wajar Tanpa syarat)

Catatan : Harga tersebut sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan


PERSYRATAN PENDAFTARAN

Persyaratan Yang dilampirkan :

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Peserta Kursus2. Foto ukuran 4x6cm : 2 Lembar3. Foto copy KTP/SIM/surat keterangan diri lainya : 1 Lembar4. Foto copy Ijazah Pendidikan Terakhir : 1 Lembar

Terima Kasih

“Auditor Center”THE PROFESSIONAL EDUCATION OF AUDITOR - TAXES AND ACCOUNTING


biaya pendidikan / kursus audit

Education