bidang ilmu - dwipurnomoikipbu's blog | just another ... · web viewpada proses pemilihan...

69
1

Upload: vanxuyen

Post on 21-Apr-2018

216 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

USUL PENELITIAN FUNDAMENTAL

ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DIRI DAN PELAKSANAANNYA PADA SISWA SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA (SMP) DI MALANG

PENANGGUNG JAWAB PROGRAMDrs. Dwi Purnomo, M.Pd.

INSTITUT KEKUGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) BUDI UTOMO MALANG

MARET 2012

1

BIDANG ILMUPENDIDIKAN

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Pengembangan Diri dan Pelaksanaannya pada Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Malang

2. Peneliti Utama a) Nama Lengkap : Drs. Dwi Purnomo, M.Pd. b) Jenis Kelamin : Laki-laki c) Nomor Induk Pegawai : 196412041990031003d) Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I / IV.ce) Jabatan Strutural : Ketua Jurusan f) Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 803g) Fakultas/Jurusan : PIEK / Pendidikan MIPAh) Pusat Penelitian : IKIP Budi Utomo Malang i) Alamat : Jalan Simpang Arjuno 14 B Malang j) Telephon / Faximili : 0341-323214 / 0341-335070k) Alamat Rumah : Jl. Sono Tengah No. 39 RT 62 / Rw 13

Kebon Agung – Malang l) Telephon : 0341-802929 / 08125228614m) Faksimili : 0341-335070n) E-mail : [email protected]

3. Usul Jangka Waktu Penelitian : 1 Tahun 4. Pembiayaan :

a) Usul Biaya Tahun Per-tama

: Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

b) Usul Biaya Tahun Kedua : -c) Biaya dari Instansi Lain : -

Malang 20 Maret 2012Mengetahui Ketua PenelitiD e k a n

Drs. Sulikan, MS Drs. Dwi Purnomo, M.Pd. NIP : - NIP : 196412041990031003

MengetahuiKetua LPM/LPPM-PT

2

Drs. Adi Sucipto, M.Kes.NIP: 1966041219910031004

I. Sistematika Usul Penelitian 1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Pengembangan Diri

dan Pelaksanaannya pada Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Malang

2. Ketua Peneliti a. Nama Lengkap : Drs. Dwi Purnomo, M.Pd. b. Jabatan : Dosen/Lektor Kepala 803 c. Jurusan : Pendidikan MIPAd. Fakultas : Pend. Ilmu Eksakta dan Keolahragaan e. Perguruan Tinggi : IKIP Budi Utomo Malang f. Alamat Surat : Jl. Simpang Arjuno 14.B Malang g. Telepon/Fax : 0341-323214 / 0341-335070h. E-mail : [email protected]. Anggota Peneliti

No. Nama dan Gelar Akademik

Bidang Keahlian Instansi Alokasi Waktu

(Jam/Minggu)1. Dra. Hj, Susilo Bekti,

M.Pd.Pendidikan . Matematika

IKIP BU Malang

3

3. Objek Penelitian : Siswa SMP 4. Masa Pelaksanaan

a. Mulai : Tahun 2013b. Berakhir :

5. Usulan Biayaa. Tahun I : Rp. 40.000.000,-b. Tahun II : -

6. Lokasi Penelitian : Kota Malang 7. Temuan yang ditargetkan :8. Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran :9. Instansi lain yang terlibat : -10. Keterangan lain yang dianggap perlu : -11. Kontrubusi mendasar bidang ilmu : Penelitian yang didesain secara

kualitatif ini akan menghasilkan efektivitas pelaksanaan program pengembangan diri siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tertuang dalam kurikulum satuan pendidikan sehingga muatan program pengembangan diri dapat menunjang keberhasilan siswa di bidang nonakademik dan soft skill.

3

ABSTRAK

Kata Kunci: Analisis, Kebijakan, Pengembangan Diri Siswa.

Program pengembangan diri siswa adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat peserta didik yang disesuaikan dengan kondisi sekolah.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan diri di sekolah masih menemui kendala-kendala, baik kendala internal maupun kedala eksternal. Oleh sebab itu penelitian mengenai kebijakan pengembangan diri siswa perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis substansi kebijakan pengembangan diri siswa, 2) menjelaskan pelaksanaan kebijakan pengembangan diri siswa, 3) menjelaskan faktor-faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pengembangan diri siswa, dan 4) menjelaskan solusi untuk mengatasi hambatan pada pelaksanaan kegiatan pengembangan diri siswa.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data melaui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian adalah SMP di Malang. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dengan dasar teori adalah teori implementasi kebijakan dari Grindle, Edwards III, dan Horn.

4

I. MASALAH PENELITIAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang

nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 disebutkan

bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan rumusan

tersebut jelas bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam

membentuk karakter bangsa. Karena peranannya yang sangat penting dalam

membentuk karakter bangsa, maka dalam pelaksanaan pendidikan diperlukan

adanya sistem yang dapat mengakomodir fungsi dan tujuan pendidikan sehingga

tercipta sinergis antara fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya

dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara. Melalui kurikulum tahun 2006 atau yang lebih

dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) digulirkan

kebijakan mengenai program pengembangan diri yang dimaksudkan untuk

mewadahi peserta didik terkait dengan potensi yang dimilikinya sesuai dengan

bakat dan minatnya pada setiap satuan pendidikan.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu

pendidikan, diantaranya dengan melakukan reformasi pada bidang pendidikan,

salah satunya adalah dengan memasukkan program pengembangan diri ke dalam

struktur KTSP. Struktur kurikulum yang dikembangkan pada KTSP mencakup

tujuh komponen, yaitu: 1) mata pelajaran, 2) muatan lokal, 3) pengembangan diri,

4) pengaturan beban belajar, 5) kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan 6)

5

pendidikan kecakapan hidup, dan 7) pendidikan berbasis keunggulan lokal dan

global (Mulyasa, 2010:180). Dari ketujuh komponen yang dikembangkan pada

struktur KTSP, salah satunya adalah mengenai program pengembangan diri

sebagai komponen penting yang harus dikembangkan oleh setiap satuan

pendidikan.

Seiring dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,

kegiatan pengembangan diri telah memberikan nuansa baru pada dunia

pendidikan. Secara umum keberhasilan siswa yang ditunjukkan dengan adanya

program pengembangan diri di sekolah, diantaranya adalah makin

berkembangnya potensi yang berupa bakat dan minat siswa yang dapat

teraktualisasi secara lebih baik sehingga akan dapat terus berkembang sampai

pada jenjang sekolah berikutnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang yang

memiliki bakat dan tersalurkan dengan baik akan tumbuh dan berkembang

menjadi pribadi yang kuat dan matang. Pada akhirnya diharapkan dengan jiwa

yang matang tersebut maka seseorang akan dapat menata kehidupan dengan lebih

baik di masa yang akan datang.

Pengembangan diri diadakan untuk mewadahi siswa dalam

mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya sehingga terus terasah dan

dapat dikembangkan di masyarakat. Dengan adanya program pengembangan diri

di sekolah, seluruh siswa dididik lebih mandiri dalam menggali dan

mengembangkan potensinya masing-masing dan dapat meningkatkan kedisiplinan

dan bertanggung jawab terhadap kemampuan yang dimilikinya dengan lebih baik.

Melalui program pengembangan diri siswa juga dapat saling bersosialisasi,

bertukar pikiran, bertukar pendapat, bahkan bertukar pengalaman dengan teman

sebayanya. Harapan dengan diadakannya program pengembangan diri adalah

bahwa seseorang akan dapat bekerja pada bidang yang diminatinya sesuai dengan

kemampuan serta bakat dan minat yang dimilikinya sehingga dapat

mengembangkan kapabilitas untuk belajar serta bekerja secara optimal dengan

penuh antusias.

Proses pembelajaran pada kegiatan pengembangan diri secara otomatis

akan berkaitan dengan kecakapan hidup bagi peserta didik. Melalui program

pengembangan diri diharapkan akan menjadi salah satu cara bagi peserta didik

6

untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Program pengembangan diri selain

memberikan pengetahuan yang bersifat umum juga diharapkan dapat membentuk

karakter dan keterampilan peserta didik. Khusus pada sekolah menengah

kejuruan, pengembangan diri terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas

dan bimbingan karier, sementara untuk satuan pendidikan khusus pengembangan

diri menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai

dengan kebutuhan khusus peserta didik.

Pelaksanaan program pengembangan diri diserahkan pada masing-masing

satuan pendidikan untuk mengatur kegiatannya, sehingga dalam hal ini sekolah

harus menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri.

Karena proses pelaksanaan kegiatan yang diserahkan pada masing-masing satuan

pendidikan, maka hal ini akan memungkinkan terjadinya perbedaan jenis kegiatan

pengembangan diri pada setiap satuan pendidikan. Perbedaan tersebut adalah

sesuatu yang sangat wajar terjadi, karena masing-masing satuan pendidikan

mempunyai agenda sendiri dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan

pengembangan diri.

Harapan dengan diadakannya program pengembangan diri pada tingkat

sekolah menengah adalah untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik pada

tingkatan usia remaja sebagai individu yang sedang berkembang, sehingga

kegiatan pengembangan diri menjadi sangat penting agar peserta didik mampu

mengaktualisasikan potensi bakat dan minat yang dimilikinya secara maksimal.

Sebagai program yang relatif baru, kegiatan pengembangan diri SMP di

Malang masih menemui kendala, baik kendala internal maupun eksternal.

Kegiatan pengembangan diri masih belum digarap secara maksimal, di sisi lain

belum semua kegiatan dapat mewadahi dan menampung seluruh keinginan siswa

untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Selain program pengembangan diri,

maka kurikulum yang berlaku menekankan adanya pendidikan karakter yang

bertujuan untuk membentuk watak siswa yang berakhlak mulia. Berkaitan

dengan uraian permasalahan tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian tentang

”Analisis Kebijakan Pengembangan Diri dan Pelaksanaannya pada Siswa Sekolah

Menengah Pertama (SMP) di Malang”

1.2 Rumusan Masalah

7

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana substansi kebijakan pengembangan diri pada siswa Sekolah

Menengah Pertama (SMP) di Malang

2) Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengembangan diri pada siswa Sekolah

Menengah Pertama (SMP) di Malang

3) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan

pengembangan diri pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di

Malang?

4) Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan

pengembangan diri pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Malang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1) Menganalisis substansi kebijakan pengembangan diri pada siswa Sekolah

Menengah Pertama (SMP) di Malang.

2) Menjelaskan pelaksanaan kebijakan pengembangan diri pada siswa Sekolah

Menengah Pertama (SMP) di Malang.

3) Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan

pengembangan diri pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di

Malang.

4) Menjelaskan solusi yang digunakan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan

kebijakan pengembangan diri pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)

di Malang.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Penelitian

2.1.1 Analisis Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan oleh seseorang atau

kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkaran tertentu untuk mewujudkan

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan

kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Friedick dalam

Hardjanto, 2009:20). Selanjutnya dikatakan bahwa suatu kebijakan memuat tiga

8

elemen, yaitu: 1) identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, 2) taktik dan strategi

dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan 3) penyediaan

dari berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik dan

strategi (Raksasataya dalam Hardjanto, 2009:20). Dapat dimaknai bahwa elemen

kebijakan dalam penelitian ini mencakup tujuan yang ingin dicapai, strategi, dan

ketersediaan sumber daya.

Perumusan kebijakan adalah proses sosial di mana proses intelektual

melekat di dalamnya tidak berarti bahwa efektifitas relatif dari proses intelektual

tidak dapat ditingkatkan, atau bahwa proses sosial dapat diperbaiki (Dunn,

1999:1). Lebih lanjut dinyatakan bahwa analisis kebijakan adalah aktifitas

menciptakan pengetahuan tentang kebijakan dan dalam proses pembuatan

kebijakan (Dunn,1999:1). Pandangan selanjutnya menyatakan bahwa analisis

kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan

informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan bagi para pembuat

kebijakan dalam membuat keputusan (Dunn, 1999:95). Disebutkan pula bahwa

analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan

menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari

para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan (Dunn, 1999:94). Analisis

kebijakan dalam penelitian ini adalah sebuah proses tentang pembuatan kebijakan

yang menghasilkan serangkaian informasi sehingga menjadi landasan bagi para

pembuat kebijakan.

2.1.2 Prosedur Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan sebagai proses pengkajian (inquiri), perlu kita bedakan

antara metodologi, metode, dan teknik. Seperti diketahui, metodologi analisis

kebijakan menggabungkan standar, aturan, dan prosedur. Peranan prosedur adalah

untuk menghasilkan informasi mengenai masalah kebijakan, masa depan

kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan.

Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang

lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia yaitu: definisi, prediksi,

deskripsi, dan evaluasi. Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut

memperoleh nama-nama khusus. Perumusan masalah (definisi) menghasilkan

informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.

9

Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa

mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu.

Rekomendasi (preskripsi) meyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan

relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah.

Pemantauan (deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang

dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Evaluasi, menyediakan

informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau

pengatasan masalah. Berikut ini disajikan gambar mengenai prosedur analisis

kebijakan yang berorientasi pada masalah.

Gambar 1Analisis Kebijakan yang Beroreientasi pada Masalah

(Dunn, 1999:21)

10

KinerjaKebijakan

Masa Depan Kebijakan

AksiKebijakan

HasilKebijakan

MasalahKebijakan

Evaluasi

Perumusan

Masalah

Peramalan

Pemantauan

Rekomendasi

Perumusan Masalah

Perumusan

Masalah

Perumusan

Masalah

Prosedur analisis kebijakan yang ditunjukkan dalam gambar di atas

berguna sebagai alat untuk menggambarkan keterkaitan antara metode-metode

dan teknik-teknik analisis kebijakan. Metode analisis kebijakan adalah prosedur

umum untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan

dengan kebijakan dalam berbagai kontek.

2.1.3 Proses Pembuatan Kebijakan

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang

dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis (Dunn,

1999:22). Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan

dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang

diatur menurut aturan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi

kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan

dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu,

beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan.

Tahap-tahap pada proses pembuatan kebijakan mencerminkan aktivitas

yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan

dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan

dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap di tengah, dalam

lingakaran aktifitas yang tidak linier. Aplikasi prosedur dapat membuahkan

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi

asumsi, keputusan, dan aksi dalam satu tahap, yang kemudian secara tidak

langsung mempengaruhi kinerja tahap-tahap berikutnya. Tahap-tahap pada proses

pembuatan kebijakan meliputi: 1) penyusunan agenda, 2) formulasi kebijakan, 3)

adopsi kebijakan, 4) implementasi kebijakan, dan 5) penilaian kebijakan (Dunn,

1999:24). Dapat dimaknai bahwa tahap pada proses pembuatan kebijakan adalah

rangkaian proses pembuatan kebijakan yang berlangsung menurut urutan waktu.

2.1.4 Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan

yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan. Kebijakan publik

dipengaruhi oleh tujuh faktor utama, yaitu: 1) berkaitan dengan kondisi

demografis yang meliputi jenis penduduk, usia, pekerjaan, dan komposisinya, 2)

kondisi geologis, yaitu menyangkut struktur alam dan lingkungan di mana

11

masyarakat yang akan dikenai kebijakan itu berdiam atau tinggal, 3) nilai-nilai

kultural yang ada berkaitan dengan sistem masyarakat setempat, 4) konfigurasi

politik lokal, yaitu pertimbangan atas keberadaan kelompok-kelompok formal

maupun non formal yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan publik, 5)

sumber daya ekonomi, yaitu adanya resources yang mendukung pendanaan akan

diberlakukannya sebuah kebijakan, 6) kepentingan elit, menyangkut bukan saja

elit nasional, tetapi juga elit lokal, dan 7) rekruitmen (Supeno dalam Hardjanto,

2009:90).

Faktor lain yang menjadi penyebab anggota masyarakat tidak mematuhi

dan melaksanakan suatu kebijakan publik yaitu: 1) adanya konsep ketidakpatuhan

selektif terhadap hukum, di mana terdapat beberapa peraturan perundang-

undangan atau kebijaksaan politik yang bersifat kurang mengenal individu-

individu, 2) karena keanggotaan seseorang di dalam suatu kelompok atau

perkumpulan, di mana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak

sesuai dengan peraturan hukum atau keinginan pemerintah, 3) adanya keinginan

untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara para anggota masyarakat yang

cenderung bertindak dengan menipu atau melawan hukum, 4) adanya

ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ”ukuran” kebijakan yang mungkin

saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpastian

orang terhadap hukum atau kebijakan publik, 5) apabila suatu kebijakan ditentang

secara tajam karena kebijakan tersebut bertentangan dengan sistem nilai yang

dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam

masyarakat (Anderson dalam Hardjanto, 2009:91).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa salah satu faktor

penghambat dalam implementasi kebijakan adalah proses di dalam pembuatan

kebijakan itu sendiri, di mana proses pembuatan kebijakan yang kurang baik akan

mengakibatkan hasil kebijakan yang tidak sempurna sehingga kurang dapat

diterima oleh masyarakat.

Selain faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, juga dikemukakan

faktor-faktor mengenai pendukung pelaksanaan kebijakan. Dijelaskan bahwa

faktor-faktor pendukung pelaksanaan kebijakan adalah 1) respek anggota

masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah,

12

2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, 3) adanya keyakinan bahwa

kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pemerintah yang

berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan, 4) sikap menerima dan

melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontorversional yang

lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam pengimplemen-

tasiannya (Anderson dalam Hardjanto, 2009:92).

Pendapat lain menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mendukung

keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu: 1) persetujuan, dukungan dan

kepercayaan masyarakat, 2) isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara

jelas terlebih dahulu, 3) pelaksanaan kebijakan haruslah mempunyai cukup

informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi

kelompok sasaran, 4) pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan, 5)

pembagian kekuasaan atau wewenang yang rasional dalam pelaksanaan

kebijakan, dan 6) pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai

dalam pelaksanaan kebijakan (Soenarko dalam Hardjanto, 2009:92). Dapat

dimaknai bahwa faktor-faktor yang mendukung terlaksananya implementasi

kebijakan adalah karena adanya dukungan dari seluruh komponen masyarakat

yang dapat memahami dan mengerti isi dan tujuan dari kebijakan itu sendiri.

2.1.5 Program Pengembangan Diri Siswa

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada dasarnya meliputi sejumlah

mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar yang

harus ditempuh oleh peserta didik selama menempuh pelajaran di sekolah. Selain

mencakup sejumlah pelajaran, KTSP juga memuat muatan lokal dan program

pengembangan diri. Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik

sesuai dengan kondisi sekolah (BSNP, 2006:13). Khusus untuk sekolah menengah

kejuruan, pengembangan diri terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas

dan bimbingan karier. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengembangan diri

dilakukan melaui pelayanan kegiatan konseling yang berkenaan dengan

pengembangan pribadi dan kehidupan sosial, masalah belajar, dan pengembangan

karier peserta didik (Mulyasa, 2010:181). Berdasarkan pengertian tersebut dapat

13

dimaknai bahwa pengembangan diri merupakan wadah bagi peserta didik untuk

mengembangkan bakat dan minat yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan

ekstrakurikuler dan pelayanan konseling.

Dijelaskan pada struktur KTSP bahwa program pengembangan diri bukan

merupakan mata pelajaran, oleh sebab itu penilaian pada kegiatan pengembangan

diri dilakukan secara kualitatif, bukan kuantitatif seperti pada mata pelajaran

biasa. Mengingat adanya desentralisasi pendidikan yang mengarah pada hak

otonomi bagi setiap satuan pendidikan, maka dalam pelaksanaanya kegiatan

pengembangan diri diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan.

Secara nyata, pemerintah telah merespon kebutuhan peserta didik terkait

dengan potensi bakat dan minat yang dimilikinya, hal ini ditandai dengan

dimasukkannya kegiatan pengembangan diri ke dalam struktur kurikulum.

Dimasukkannya program pengembangan diri pada struktur kurikulum adalah

dengan harapan agar setiap satuan pendidikan dapat melaksanakannya dengan

sebaik mungkin sehingga program pengembangan diri dapat menjadi wadah bagi

peserta didik untuk mengembangkan potensi bakat dan minat yang dimilikinya

secara optimal.

Secara konseptual, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

22 Tahun 2006 telah dirumuskan tentang pengembangan diri sebagai berikut:

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru.

Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan

minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan

diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan

yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan

pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah pribadi, kehidupan sosial,

kesulitan belajar, dan pengembangan karier peserta didik.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pengembangan diri

bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Dengan sendirinya,

pelaksanaan kegiatan pengembangan diri jelas berbeda dengan pelaksanaan

kegiatan belajar mengajar mata pelajaran. Seperti pada umumnya, kegiatan belajar

mengajar untuk setiap mata pelajaran dilaksanakan dengan lebih mengutamakan

14

pada kegiatan tatap muka di kelas sesuai dengan alokasi waktu yang telah

ditentukan berdasarkan kurikulum (pembelajaran reguler) di bawah tanggung

jawab guru yang berkelayakan dan memiliki kompetensi di bidangnya. Kegiatan

pengembangan diri seyogyanya lebih banyak dilakukan di luar jam reguler (jam

efektif), melalui berbagai jenis kegiatan pengembangan diri. Salah satu kegiatan

pengembangan diri dapat disalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang

disediakan sekolah, di bawah bimbingan pembina ekstrakurikuler terkait, baik

pembina dari unsur sekolah maupun luar sekolah.

Melalui bimbingan guru maupun tenaga kependidikan lain yang memiliki

kompetensi pada bidangnya, kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan melalui

kegiatan di luar jam efektif yang bersifat temporer, seperti mengadakan diskusi

kelompok, permainan kelompok, bimbingan kelompok, dan kegiatan-kegiatan

lainnya yang bersifat kelompok. Selain dilakukan melalui kegiatan yang bersifat

kelompok, kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan pula melalui kegiatan

mandiri, misalnya seorang siswa diberi tugas untuk mengkaji buku, mengunjungi

narasumber atau mengunjungi suatu tempat tertentu untuk kepentingan

pembelajaran dan pengembangan diri siswa itu sendiri.

2.1.6 Analisis Program Pengembangan Diri dalam Perspektif KTSP

Pengembangan diri dalam perspektif KTSP, telah dinyatakan secara jelas

dengan berdasarkan beberapa prinsip yaitu: 1) berpusat pada potensi,

perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, 2)

beragam dan terpadu, 3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi ,dan seni, 4) relevan dengan kebutuhan kehidupan, 5) menyeluruh dan

berkesinambungan, 6) belajar sepanjang hayat, dan 7) seimbang antara

kepentingan nasional dan kepentingan daerah. (Mulyasa, 2010:151).

Selanjutnya mengenai acuan operasional penyusunan KTSP yang

dilakukan dengan memperhatikan: 1) peningkatan iman dan takwa serta akhlak

mulia, 2) peningkatan potensi, kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat

perkembangan dan kemampuan peserta didik, 3) keragaman potensi dan

karakteristik daerah dan lingkungan, 4) tuntutan pembangunan daerah dan

nasional, 5) tuntutan dunia kerja, 6) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi

dan seni, 7) agama, 8) dinamika perkembangan global, 9) persatuan nasional dan

15

nilai-nilai kebangsaan, 10) kondisi sosial budaya masyarakat setempat, 11)

kesetaraan gender, dan 12) karakteristik satuan pendidikan. (Mulyasa, 2010:168)

Gambaran mengenai struktur kurikulum SMP/MTs yang memuat 10 mata

pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri tertera pada tabel berikut.

Tabel 1 STRUKTUR KURIKULUM SMP/MTS

KomponenKelas dan Alokasi Waktu

VII VIII IX

A. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama 2 2 2

2. Pendidikan Kewarganegaraan 4 4 4

3. Bahasa Indonesia 4 4 4

4. Bahasa Inggris 4 4 4

5. Matematika 4 4 4

6. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4

7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4

8. Seni Budaya 2 2 2

9. Pend.Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan 2 2 2

10. Ket./Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 2 2

B. Muatan Lokal 2 2 2

C. Pengembangan Diri 2* 2* 2*

Jumlah 32 32 32

Catatan: * ekuivalen dengan 2 jam pelajaran (Mulyasa, 2010:54)

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa alokasi waktu untuk program

pengembangan diri adalah 2 jam pelajaran. Kegiatan pengembangan diri dapat

dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler maupun layanan konseling yang

berkenaan dengan pengembangan pribadi dan kehidupan sosial, masalah belajar

dan pengembangan karier peserta didik.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan telah menyediakan lingkungan bagi

siswa dan memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya, termasuk di

16

dalamnya adalah kegiatan yang mengasah kemampuan peserta didik yang

meliputi bakat dan minat siswa pada kegiatan yang bersifat nonakademik.

Kurikulum disusun sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Kurikulum tidak hanya terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, melainkan

juga meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi siswa untuk berkembang

sesuai dengan bakat dan minatnya. Dapat dikatakan bahwa kegiatan kurikulum

tidak hanya terbatas pada ruang kelas saja, melainkan juga mencakup berbagai

kegiatan di luar kelas, tidak ada pemisahan yang tegas antara intra dan ekstra

kurikulum.

Kegiatan pengembangan diri yang telah dikembangkan dalam struktur

KTSP dimaksudkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang

dimilikinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa

tingkat keberhasilan seorang peserta didik tidak hanya diukur oleh nilai rapor

semata, tetapi juga perubahan perilalu dan pengalaman belajar yang telah dilalui

siswa selama menempuh pendidikan. Keberhasilan pendidikan seseorang dapat

dilihat dari sejauh mana seseorang dapat menguasai konsep dan pengalaman

belajar yang dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Bagaimanapun

masyarakat juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia

pendidikan, oleh sebab itu terdapat hubungan timbal balik antara masyarakat dan

sekolah.

2.1.7 Tujuan Program Pengembangan Diri

Sebagai salah satu program sekolah, pengembangan diri bertujuan untuk

memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan dan

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik

sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau

dibimbing oleh konselor, guru atau tenaga kependidikan lain yang dapat di-

lakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan layanan konsel-

ing. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan

kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan konseling, berkenaan

dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengemban-

gan karier serta kegiatan ekstrakurikuler. Oleh sebab itu pada kegiatan

17

pengembangan diri terdapat dua tujuan yang ingin dicapai yang meliputi tujuan

umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan umum

Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta

didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai denghan kebu-

tuhan, potensi bakat, minat, kondisi dan perkembangan peserta didik dengan

memperhatikan kondisi sekolah (Mulyasa, 2010:180).

b. Tujuan Khusus

Pengembangan diri bertujuan untuk menunjang pendidikan peserta didik

dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan kebiasaan

dalam kehidupan, kemampuan hidup keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan

belajar dan perencanaan karier, kemampuan pemecahan masalah, dan ke-

mandirian (http://Akhmad Sudrajad Wodpress. com 2008, diakses pada tanggal 2

Mei 2011).

2.1.8 Hakikat Pengembangan Diri

Pengunaan istilah pengembangan diri dalam kebijakan kurikulum memang

relatif baru. Kehadirannya menarik untuk didiskusikan baik secara konseptual

maupun dalam praktiknya. Jika menelaah literatur tentang teori-teori pendidikan,

khususnya psikologi pendidikan, istilah pengembangan diri dapat disepadankan

dengan istilah pengembangan kepribadian, yang sudah lazim digunakan dan

dikenal. Meski sebetulnya istilah diri (self) tidak sepenuhnya identik dengan

kepribadian (personality).

Istilah diri dalam psikologi disebut pula sebagai aku, ego atau self yang

merupakan salah satu aspek sekaligus inti dari kepribadian, yang di dalamnya

meliputi segala kepercayaan, sikap, perasaan, dan cita-cita, baik yang disadari

atau pun yang tidak disadari. Aku yang disadari oleh individu biasa disebut

gambaran diri (self picture), sedangkan aku yang tidak disadari disebut

unconscious aspect of the self (aku tak sadar) (Sukmadinata, 2005: 36). Istilah diri

dalam penelitian ini adalah menyangkut sikap dan perasaan dari seseorang.

Setiap orang memiliki kepercayaan, sikap, perasaan, dan cita-cita akan

dirinya, ada yang realistis atau justru tidak realistis. Sejauh mana individu dapat

memiliki kepercayaan, sikap, perasaan, dan cita-citanya akan berpengaruh

18

terhadap perkembangan kepribadiannya, terutama kesehatan mentalnya.

Kepercayaan, sikap, perasaan, dan cita-cita seseorang akan dirinya secara tepat

dan realistis memungkinkan seseorang untuk memiliki kepribadian yang sehat.

Namun sebaliknya jika tidak tepat dan tidak realistis boleh jadi akan

menimbulkan pribadi yang bermasalah.

Kepercayaan diri yang berlebihan (over confidence) menyebabkan

seseorang dapat bertindak kurang memperhatikan lingkungannya dan cenderung

melabrak norma dan etika standar yang berlaku, serta memandang sepele orang

lain. Selain itu, orang yang memiliki over confidence sering memiliki sikap dan

pemikiran yang over estimate terhadap sesuatu. Sebaliknya kepercayaan diri yang

kurang, dapat menyebabkan seseorang cenderung bertindak ragu-ragu, rasa

rendah diri dan tidak memiliki keberanian. Kepercayaan diri yang berlebihan

maupun kurang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi dirinya namun juga

bagi lingkungan sosialnya. Begitu pula setiap orang memiliki sikap dan perasaan

tertentu terhadap dirinya. Sikap akan diwujudkan dalam bentuk penerimaan atau

penolakan akan dirinya, sedangkan perasaan dinyatakan dalam bentuk rasa senang

atau tidak senang akan keadaan dirinya. Sikap terhadap dirinya berkaitan erat

dengan pembentukan harga diri (penilaian diri) dan merupakan salah satu jenis

kebutuhan manusia yang amat penting. Sikap yang mencintai diri sendiri secara

berlebihan merupakan gejala ketidaksehatan mental, biasanya disebut narcisisme.

Sebaliknya, orang yang membenci dirinya secara berlebihan dapat menimbulkan

masochisme (http://Akhmad Sudrajad Wodpress. com 2008, diakses pada tanggal

2 Mei 2011). Yang dimaksud dengan kepercayaan diri dalam penelitian ini adalah

sikap dan perasaaan sesorang terhadap dirinya.

Setiap orang memiliki cita-cita akan dirinya, cita-cita yang tidak realistis

dan berlebihan sangat sulit untuk dicapai dan akan berakhir dengan kegagalan

yang pada akhirnya dapat menimbulkan frustrasi, yang diwujudkan dalam bentuk

perilaku yang salah. Sebaliknya, orang yang kurang memiliki cita-cita tidak akan

mendorong dirinya ke arah kemajuan.

Berkenaan dengan diri atau ego, ada tiga komponen tentang diri, yaitu : 1)

aku ideal (ego ideal), 2) aku yang dilihat dirinya (self as seen by self), dan 3) aku

yang dilihat orang lain (self as seen by others) (John F. Pietrofesa dalam

19

http://Akhmad Sudrajad Wodpress. com 2008, diakses pada tanggal 2 Mei 2011).

Keadaan ideal dari ketiga aku ini persis sama dan menunjukkan kepribadian yang

sehat, sementara jika terjadi perbedaan-perbedaan yang signifikan diantara ketiga

aku tersebut merupakan gambaran dari ketidakutuhan dan ketidaksehatan

kepribadian.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat melihat arah dan hasil yang

diharapkan dari kegiatan pengembangan diri di sekolah, yaitu terbentuknya

keyakinan, sikap, perasaan, dan cita-cita peserta didik yang realistis. Keyakinan

peserta didik akan potensi diri yang dimilikinya akan membentuk sikap optimis

dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

2.1.9 Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Diri

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang

pengembangan diri telah merumuskan istilah pengembangan diri sebagai berikut:

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru,

pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan

minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.

Berdasarkan rumusan di atas dapat diketahui bahwa pengembangan diri

bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Dengan sendirinya,

pelaksanaan kegiatan pengembangan diri jelas berbeda dengan pelaksanaan

kegiatan mata pelajaran biasa. Kegiatan pengembangan diri biasanya banyak

dilakukan di luar jam efektif pelajaran. Ada beberapa kegiatan pengembangan diri

yang dapat dilakukan, salah satunya adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler yang

biasanya dilakukan di luar kelas. Selain kegiatan di luar kelas, dalam hal-hal

tertentu kegiatan pengembangan diri bisa juga dilakukan secara klasikal dalam

jam efektif, namun seyogyanya hal ini tidak dijadikan andalan, karena

bagaimanapun dalam pendekatan klasikal kesempatan siswa untuk dapat

mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan

minatnya relatif terbatasi. Hal ini tentu saja akan menjadi kurang relevan dengan

tujuan dari pengembangan diri itu sendiri.

Kegiatan pengembangan diri harus memperhatikan prinsip keragaman

individu. Secara psikologis, setiap siswa memiliki kebutuhan, bakat dan minat

20

serta karakateristik lainnya yang beragam. Oleh karena itu, bentuk kegiatan

pengembangan diri seyogyanya dapat menyediakan beragam pilihan.

Hal yang fundamental dalam kegiatan pengembangan diri adalah bahwa

pelaksanaan pengembangan diri harus terlebih dahulu diawali dengan upaya untuk

mengidentifikasi kebutuhan, bakat dan minat, yang dapat dilakukan melalui

teknik tes (tes kecerdasan, tes bakat, tes minat dan sebagainya) maupun non tes

(skala sikap, inventori, observasi, studi dokumenter, wawancara dan sebagainya).

Pada proses pemilihan program kegiatan pengembangan diri, peran

bimbingan dan konseling menjadi sangat penting dalam melakukan aplikasi

instrumentasi data dan himpunan data. Bimbingan dan konseling seyogyanya

dapat menyediakan data yang memadai tentang kebutuhan, bakat dan minat serta

karakteristik peserta didik lainnya. Data tersebut menjadi bahan dasar untuk

penyelenggaraan pengembangan diri di sekolah, baik melalui kegiatan yang

bersifat temporer, kegiatan ekstrakurikuler, maupun melalui layanan bimbingan

dan konseling itu sendiri. Namun harus diperhatikan pula bahwa kegiatan

pengembangan diri tidak identik dengan bimbingan dan konseling. Bimbingan

dan konseling tetap ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di

sekolah dengan keunikan karakteristik pelayanannya.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa kegiatan pengembangan diri

akan mencakup banyak kegiatan sekaligus juga banyak komponen, oleh karena itu

diperlukan pengelolaan dan pengorganisasian tersendiri dalam pelaksanaannya.

Namun secara prinsip, bahwa pengelolaan dan pengorganisasian pengembangan

diri betul-betul diarahkan untuk melayani seluruh siswa agar dapat

mengembangkan dirinya secara optimal, sesuai bakat, minat, dan kebutuhannya

masing-masing. Pengembangan diri menjadi wilayah garapan bersama antara

komponen pembelajaran dengan komponen bimbingan dan konseling di sekolah

dengan keunikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

2.1.10 Peran Pengembangan Diri dalam Membentuk Bakat dan Minat Siswa

Pengembangan diri siswa merupakan salah satu komponen penting dalam

struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang diarahkan guna membentuk

keyakinan, sikap, perasaan, dan cita-cita para peserta didik yang realistis,

sehingga pada gilirannya dapat mengantarkan peserta didik agar memiliki

21

kepribadian yang sehat, kuat, dan utuh. Pengembangan diri diharapkan dapat

memupuk bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa sehingga dapat terus

berkembang dan dapat menjadi bekal di masa yang akan datang. Berikut akan

dijelaskan mengenai pengertian bakat dan minat dalam konsep yang lebih luas.

2.1.11 Evaluasi pada Program Pengembangan Diri

Prinsip-prinsip evaluasi yang dilakukan pada kegiatan pengembangan diri

adalah sebagai berikut.

1. Evaluasi pembelajaran pengembangan diri dilakukan untuk menilai efektifitas

proses dan hasil yang terkait dengan perubahan perilaku peserta didik.

2. Hasil evaluasi tidak berbentuk nilai atau skor, tetapi bersifat penilaian

kualitatif dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar resmi.

3. Pencantuman nilai pengembangan diri dalam laporan resmi berupa indikator

keberhasilan pembelajaran pengembangan diri yang sesuai dengan tujuan

pembelajaran.

2.2 Landasan Teori

Teori adalah sekumpulan konsep, defnisi, dan proposisi yang saling kait

mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atas fenomena yang

ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan di antara variabel-

variabel yang terkait dalam fenomena, dengan tujuan memberikan eksplanasi dan

prediksi atas fenomena tersebut (Zamroni, 1992:2). Pendapat lain mengatakan

bahwa teori adalah suatu kumpulan statemen yang mempunyai kaitan logis,

merupakan cermin dari kenyataan yang ada tentang sifat-sifat atau ciri-ciri suatu

klas, peristiwa atau sesuatu benda (Gibbs dalam Zamroni, 1992:2).

Teori dalam pandangan lain adalah seperangkat konstruk (konsep),

definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik,

melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk

menjelaskan dan meramalkan fenomena (Sugiyono, 2009:79). Dapat disimpulkan

bahwa teori adalah suatu konseptualisasi yang bersifat umum dan harus dapat

diuji kebenarannya. Beberapa teori kebijakan yang mendasari penelitian ini adalah

teori implementasi kebijakan dari para ahli kebijakan, yaitu: teori Edwards III,

Sabatier, dan Grindle.

22

II.2.1 Teori Implementasi EDWARDS III

Model implementasi kebijakan yang bersifat top down dipengaruhi oleh

empat variabel, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, dan 4) struktur

birokrasi (Edwards dalam Nawawi, 2009:136) Keempat variabel tersebut saling

berhubungan satu sama lain, variabel-variabel tersebut meliputi: komunikasi,

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan,

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara

jelas. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan diperlukan tiga hal, yaitu:

1) penyaluran yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pada

kejelasan, 2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan, dan 3)

adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksaanaan kebijakan.

2. Sumber daya

Implemetasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber

daya manusia, material dan metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun

sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor

kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan

berjalan secara efektif dan efisien. Implementasi kebijakan yang tidak disertai

dengan sumber daya, hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja tidak

diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat

dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

3. Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki

oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan

sifat demokratis. Implementor yang baik harus memiiliki disposisi yang baik agar

dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan

diterapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki

sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya

menjadi tidak efektif dan efisien.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan mempunyai peranan

23

yang sangat penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya

prosedur operasi yang standar. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan birokrasi yang rumit dan

kompleks. Teori implementasi Edwards III akan digunakan sebagai alat untuk

menganalisis permasalahan mengenai pelaksanaan kebijakan pengembangan diri

siswa yang merupakan rumusan masalah kedua pada penelitian ini. Berikut ini

digambarkan mengenai faktor penentu implementasi kebijakan menurut Edwards

III.

Gambar 2Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Model Edwards III

(Nawawi, 2009:137)

II.2.2 Teori Implementasi SABATIER

Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 1)

karakteristik masalah, 2) karakteristik kebijakan/undang-undang, dan 3) variabel

lingkungan (Sabatier dalam Nawawi, 2009:145). Teori implementasi Sabatier

akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan mengenai faktor-

faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan

24

Komunikasi

Sumberdaya

Disposisi

Implementasi

Struktur birokrasi

diri siswa dan solusi dalam mengatasi berbagai hambatan yang merupakan

rumusan masalah ketiga dan keempat pada penelitian ini. Menurut Sabatier,

hubungan masing-masing variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan

dapat dijelaskan pada gambar berikut.

1.

2.

3.

4.

5.

Tahap-tahap dalam proses

6.

Gambar 3Variabel-variabel yang Mempengaruhi Proses Implementasi

(Nawawi, 2007:140)

II.2.3 Teori Implementasi GRINDLE

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu

isi kebijakan dan lingkungan implementasi (Grindle dalam Nawawi, 2009:141).

Variabel isi kebijakan yang disampaikan oleh Grindle mencakup beberapa hal

25

Mudah tidaknya masalah dikendalikanKesulitan teknisKeragaman perilaku kelompok sasaranProsentase kelompok sasaran dibanding jumlah populasi

Kemampuan kebijaksanaan untuk mengukur implementasiKejelasan dan konsisten tujuanDigunakannya teori kausal yang memadaiKetepatan alokasi sumber dayaKeterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksanaAturan-aturan keputusan dari badan pelaksanaRekruitmen pejabat pelaksana

Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasiKondisi sosio ekonomi dan teknoDukungan publikSikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok pemilihDukungan dari pejabat atasanKomitmen dan keterampilan pejabat-pejabat pelaksana

Outputkebijakan dalam pelaksana

Dampak output kebijakan

Dampak output kebijakan

Dampak nyata output kebijakan

Kesediaan target group memenuhi output kebijakan

yaitu: 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan

publik, 2) jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, dan 3) sejauh mana

perubahan yang diinginkan oleh kebijakan. Teori implementasi Grindle akan

digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan mengenai substansi

kebijakan pengembangan diri siswa yang merupakan rumusan masalah pertama

pada penelitian ini. Berikut disajikan model implementasi kebijakan menurut

Grindle.

``

Gambar 4Implementasi Sebagai Proses Politik dan Administrasi

(Nawawi, 2009:142)

Berdasarkan beberapa landasan teori yang digunakan sebagai alat untuk

menganalisis setiap permasalahan, terdapat keterkaitan antara teori yang satu

dengan yang lainnya. Keterkaitan antara masing-masing landasan teori yang

digunakan dengan kebijakan pengembangan diri siswa dapat digambarkan pada

bagan berikut.

26

Program aksi dan proyek individu

yang didesain dan didanai

Hasil kebijakanDampak pada masyarakat, individu, dan kelompokPerubahan dan penerimaan masyarakat

Tujuan kebijakan

Implementasi kebiajakan dipengaruhi oleh:A. Isi kebijakanKepentingan kelompok sasaranTipe manfaatDerajad perubahan yang diinginkanLetak pengambilan keperluanPelaksanaan programSumber daya yang dilibatkanB. Konteks kebijakanKekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibatKarakteristik lembaga dan rezim yang berkuasaTingkat kepatuhan dan adanya respons dari pelaksana

program yeng dilaksanakan sesuai

rencana

MengukurKeberhasilan

Tujuan yang dicapai

Gambar 5Keterkaitan Dasar Teori pada Kebijakan Pengembangan Diri Siswa

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa diantara landasan

teori yang digunakan sebagai alat analisis, ketiganya berbeda antara satu dengan

yang lain. Perbedaan pada masing-masing landasan teori adalah terletak pada

cakupan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dari ketiga landasan teori yang digunakan, masing-masing mempunyai

pandangan tersendiri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

kebijakan.

Dapat dijelaskan bahwa teori implementasi Grindle menyatakan bahwa

implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan

implementasi. Sementara teori implementasi Edwards III menyatakan bahwa

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berhubungan

antara satu dengan yang lain, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan

struktur birokrasi. Selanjutnya teori implementasi Sabatier menyatakan bahwa

kinerja implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu: 1)

karakteristik masalah, 2) karakteristik kebijakan/undang-undang, dan 3) variabel

lingkungan.

27

Teori Edwards

III

Teori Sabatier

Kebijakan Pengembangan

Diri Siswa

Teori Grindle

Perbedaan cakupan pada masing-masing teori yang digunakan tidak

menyebabkan teori menjadi berdiri sendiri-sendiri. Berdasarkan perbedaan yang

ada, dapat dilihat adanya keterkaitan pada masing-masing teori di atas.

Keterkaitan yang dimaksud yaitu terletak pada substansi penting dalam

implementasi kebijakan yaitu adanya sumber daya, baik sumber daya manusia,

material maupun non material, serta metode. Sumber daya menjadi salah satu

faktor yang sangat penting dalam menentukan implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif dan efisien jika ditunjang

oleh sumber daya yang memadai.

III. DESAIN DAN METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara sistematis kegiatan

pengembangan diri siswa ditinjau dari berbagai aspek agar memperoleh gambaran

yang jelas mengenai program pengembangan diri siswa. Dilihat dari tujuan yang

ingin dicapai, maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat penelitian

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Best

dalam Sukardi, 2004:157). Penelitian deskriptif merupakan penelitian kualitatif,

penelitian kualitatif adalah suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan

peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan

mendalam dalam bentuk narasi (Djam`an Satori, 2010:219). Lebih lanjut

dijelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi

obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal,

teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna

daripada generalisasi (Sugiyono, 2009:15).

Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode

penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan

28

untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat

ini atau saat yang lampau (Nana Syaodih, 2006: 54).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP di Malang. Pertimbangan yang diambil

oleh peneliti adalah bahwa SMP di Malang telah melaksanakan kurikulum KTSP

sehingga dianggap sudah cukup siap dan matang untuk melaksanakan program

pengembangan diri. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah efisiensi,

mengingat peneliti dalam hal ini bertugas dan berdomisili di wilayah Malang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah bersifat skematik,

narasi, dan uraian, juga penjelasan data dari informan baik lisan maupun data

dokumen tertulis, prilaku subyek yang diamati di lapangan juga menjadi data

dalam pengumpulan hasil penelitian ini ( Jam’an, 2010 : 220).

1. Jenis Data Primer

Jenis data primer adalah jenis data yang diperoleh lagsung dari sumbernya.

Jenis data primer berupa kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati

atau diwawancarai. Penelitian tentang analisis kebijakan pengembangan diri

menggunakan jenis data kata-kata dan tindakan atau perilaku. Adapun pencatatan

pada jenis data ini dilakukan dengan wawancara dan pengamatan berpera serta

yang merupakan gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

4 Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang bukan langsung berasal dari sum-

bernya. Jenis data ini biasanya berasal dari pihak-pihak lain yang telah

mengumpulkannya terlebih dahulu. Dalam hal ini jenis data sekunder dapat

berupa dokumen, buku pelaporan atau arsip-arsip penting lain.

3.3.2 Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009: 193). Sumber data primer dalam hal ini

adalah para informan yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber

29

data tersebut adalah para informan terpilih yang terdiri dari kepala sekolah, wakil

kepala sekolah, guru, komite sekolah dan siswa kepala sekolah, guru, dan siswa.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan

data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009, 193). Sumber data sekunder diper-

oleh dari berbagai sumber yang telah ada, seperti buku laporan, jurnal dan doku-

mentasi. Pada penelitian ini data sekunder didapatkan juga dari para informan lain

yang meliputi data dari komite sekolah, masyarakat dan para praktisi/tokoh pen-

didikan, alumni dan juga data yang berasal dari dokumen maupun foto-foto

kegiatan.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2009: 148). Insturmen utama dalam

penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Kekuatan peneliti sebagai instrumen pent-

ing dalam penelitian meliputi empat hal, yaitu: 1) kekuatan akan pemahaman

metodologi kualitatif dan wawasan bidang profesinya, 2) kekuatan dari sisi per-

sonality, 2) kekuatan dari sisi kemampuan hubungan sosial (human relation), dan

4) kekuatan dari sisi keterampilan berkomunikasi. Karena penelitian ini bertujuan

untuk menggali data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan

diri, maka instrumen penting lainnya selain peneliti adalah wawancara. Wawan-

cara dilakukan kepada pembina masing-masing kegiatan dalam pengembangan

diri dan penentu kebijakan sekolah, yaitu kepala sekolah, komite sekolah dan

guru.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

berdasarkan penjabaran mengenai kebijakan pengembangan diri yang telah diatur

dalam kurikulum KTSP. Untuk itu, instrumen yang akan digunakan dalam peneli-

tian ini berupa lembar observasi, alat perekam, kamera, pedoman wawancara dan

lain-lain. Lembar observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat aktifitas

guru pembina dan siswa dalam program pengembangan diri. Alat perekam digu-

nakan untuk merekam aktifitas guru pembina dan siswa dan mencatat keseluruhan

hasil rekaman, baik rekaman audio maupun rekaman berupa video. Kamera digu-

30

nakan oleh peneliti untuk mengabadikan aktifitas guru pembina dan siswa dalam

kegiatan pengembangan diri. Sedangkan pedoman wawancara akan digunakan

oleh peneliti dalam menyusun instrumen wawancara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan ru-

musan masalah, maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpu-

lan data dengan mengkombinasikan tiga teknik pengumpulan data, yaitu meliputi:

pengamatan langsung, wawancara dan analisis dokumen. Pengamatan langsung

dilakukan untuk mengetahui kegiatan pengembanagn diri dan sejauhmana pro-

gram tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Wawancara sebagai teknik

pengumpulan data utama dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai proses

penyusunan program, pelaksanaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi

kegiatan pengembangan diri. Studokumentasi diperlukan untuk memperoleh in-

formasi tambahan yang berkaitan dengan visi dan misi sekolah terkait dengan pro-

gram pengembangan diri.

3.5.1 Pengamatan Langsung

Pengamatan langsung adalah pengamatan yang dilakukan dengan meli-

batkan diri peneliti pada aktifitas orang yang diteliti dan mencatat secara sistema-

tis tentang obyek yang sedang diteliti untuk mengumpulkan data tentang berbagai

hal yang berupa kondisi di sekitar yang diamati, fakta sosial atau gabungan dari

ketiganya (Mulyasa, 2004: 162). Obyek yang diamati pada penelitian ini adalah

segala aktifitas siswa dan guru pembina pada program pengembangan diri. Pada

kegiatan pengamatan langsung peneliti membawa catatan kecil dan alat perekam

untuk mencatat hal-hal penting selama berlangsungnya pengamatan. Alat perekam

digunakan untuk mengabadikan peristiwa-peristiwa penting yang relevan dengan

fokus penelitian.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan satu tujuan, khususnya tujuan un-

tuk mengumpulkan informasi (Berg dalam Jam’an, 2010: 129). Lebih lanjut

wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka

antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (in-

terviewee).

31

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap kepala sekolah, guru,

siswa dan komite sekolah. Wawancara terhadap kepala sekolah dilakukan untuk

memperoleh informasi mengenai 1) program-program yang akan dilaksanakan, 2)

tujuan yang diharapkan, 3) unsur-unsur yang terlibat, 4) ketersediaan sarana pen-

dukung, 5) faktor-faktor pendukung, baik internal maupun eksternal, 6) efektifi-

tas. Adapun wawancara yang dilakukan terhadap guru adalah untuk memperoleh

informasi mengenai 1) keterlaksanaan program, 2) ketersediaan guru pembina, 3)

jadwal kegiatan, 4) efektifitas, efisiensi dan fleksibilitas kegiatan, 5) pencapaian

hasil yang diharapkan. Wawancara yang dilakukan terhadap siswa adalah untuk

memperoleh informasi tentang 1)seberapa besar tingkat partisipasi siswa 2) tang-

gapan siswa, 3) program apa saja yang paling diminati, 4) harapan siswa terhadap

program yang sudah berjalan. Wawancara terhadap komite sekolah untuk menda-

patkan informasi mengenai 1) peran serta komite sekolah, 2) bentuk dukungan

yang dapat diberikan, 3) saran-saran yang dapat diberikan. Dari berbagai kegiatan

wawancara yang dilakukan diharapkan akan peneliti akan memperoleh informasi

yang sebanyak-banyaknya. Agar mendapatkan informasi yang banyak dan akurat,

maka peneliti harus melakukan sosialisasi dan adaptasi terlebih dahulu guna men-

jalik keakraban dengan para informan. Wawancara dalam hal ini dapat dilakukan

secara terbuka dan berjalan secara spontan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dic-

etak, dapat berupa catatan anekdotal, surat, buku harian dan dokumen-dokumen

(Djam’an, 2010: 147). Analisis dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk

memperoleh data pendukung tentang visi, misi, dan kegiatan pada program

pengembangan diri yang diperoleh melalui dokumen KTSP, foto-foto kegiatan

dan jadwal kegiatan pengembanagn diri, daftar hadir siswa maupun daftar hadir

guru pembina. Dari data yang didapatkan melalui studi dokumen aka diperoleh

juga mengenai model evaluasi pengembangan diri dan juga pelaporannya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke

dalam suatu pola, kategori, dan satu uraian dasar yang dapat dilakukan dengan

pengaturan, pengelompokan, pemberian kode dan pengkategorian (Moleong,

32

2005: 265). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

yang didukung oleh teori George C. Edwards, Van Horn dan Grindle. Penelitian

deskriptif kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan

fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau masa lampau

(Nana Syaodih, 2006: 54).

Secara umum dalam penelitian kulaitatif ada empat langkah yang perlu di-

lakukan dalam proses analisis data, yaitu: data colecting, data reduction, data dis-

play, and conclution drawing/verification. Berikut ini adalah gambar analisa daa

menurut Miles dan Huberman.

Gambar 6Model Analisa Data Interakitf Miles dan Huberman

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Deskriptif kualitatif yang

didukung oleh teori tentang teknik analisis data. Demi menjamin kepercayaan

data pada penelitian, maka perlu dilaksanakan teknik analisis data. Uji keabsahan

data dalam penelitian kulaitatif meliputi uji kredibilitas (validitas internal), uji

trasferabilitas (validitas eksternal), dan uji konfirmabilitas (objektifitas).

Data pada penelitian ini berbentuk kalimat deskriptif, oleh karena itu data

akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yang mencakup:

1. Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan mencari data sesuai

dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan

33

Pengumpulan data Display data

Reduksi data Penarikan Kesimpulan/verifikasi data

langsung, wawancara dan studi dokumentasi. Setelah melakukan pengumpu-

lan data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data.

2. Reduksi atau penyederhanaan data, reduksi data dilakukan dengan memilah-

milah dan menyeleksi semua data yang masuk baik berupa data hasil

wawancara, catatan lapangan maupun rekaman. Semua data yang masuk

harus dipilah dan disesuaikan dengan relevansi sesuai dengan kebutuhan

penelitian.

3. Penyajian data, penyajian data dilakukan dengan megorganisasikan semua

informasi/data yang masuk dan disajikan dalam bentuk matrik yang

mengarah pada kesimpulan.

4. Kesimpulan, kesimpulan yang baik membuat peneliti berusaha memeriksa

semua data yang masuk dan menarik makna dari berbagai data dengan

menghubungkan, mencari persamaan/perbedaan, mencari pola dan

kemudian menarik kesimpulan. Hasil analisis data kemudian secara

keseluruhan dikaji ulang, apabila ada ketidaklengkapan pada data maka akan

dilakukan pengecekan ulang.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data meliputi: 1) menetapkan lambang-

lambang tertentu, 2) klasifikasi data berdasarkan lambang/simbol, dan 3)

melakukan prediksi atas data (Djam’an, 2010: 98).

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan hasil penelitian dapat dilakukan dengan melakukan cek dan

ricek serta kroscek pada prosedur penelitian yang telah ditempuh serta telaah

terhadap substansi penelitian. Keabsahan hasil penelitian dilakukan melalui :

1. Meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan di lapangan

2. Pengamatan secara terus menerus

3. Triangulasi, baik metode, dan sumber untuk mencari kebenaran data dengan

membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, hal ini di-

lakukan untuk mempertajam pandangan terhadap hubungan sejumlah data

4. Keterlibatan teman sejawat untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritik

dalam proses penelitian

5. Menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan akan

kebenaran data yang diperoleh dalam bentuk rekaman, tulisan, dan lainnya.

34

6. Melakukan pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna perbaikan

dan tambahan dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam mem-

berikan data yang dibutuhkan.

IV. LUARAN PENELITIAN

Menghasilkan penelitian yang lebih rinci mengenai pelaksanaan program

pengembangan diri siswa yang tertuang dalam kurikulum tingkat satuan

pendidikan siswa Sekolah Menengah Pertama, sehingga dapat diketahuai hal-hal:

1. Proses Pelaksanaan dalam kurikulum sekolah

2. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program pengembangan diri

3. Mencari solusi dan alternatif dalam mengatasi kendala tersebut

V . RINCIAN BIAYA PENELITIAN

1. Gaji dan Upah Rp. 8.000.000,-

2. Bahan dan Peralatan Penelitian Rp. 10.000.000,-

3. Perjalanan Rp. 4.400.000,-

4. Laporan Penelitian Rp. 2.600.000,-

5. Biaya Lain-lain Rp. 6.000.000,-

6. Seminar Rp. 9.000.000,-

Jumlah Rp. 40.000.000,-

35

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad. 2010. Psikologi Remaja. Jakarta: Bumi Aksara.

BSNP. 2006. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Danim, S. 2004. Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok. Jakarta: Rineka Cipta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi Untuk program Paket A, Program Paket B, dan Program paket C. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Djaali. 2009. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Dunn, William N. 1999. Analisis Kebijakan Publik. (Edisi kedua). Terjemahan oleh Samudra Wibawa dkk. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Fattah, Nanang. 2009. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hamalik, Oemar. 2009. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.

Hardjanto, Imam. 2009. Kebijakan Publik. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Marno. 2007. “Paradigma Pengelolaan Sekolah Efektif “. Jurnal Kependidikan dan Keagamaan. Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang.

Masruroh. 2008. Analisis Kebijakan Pengembangan Diri Dalam Rangka Mengembangkan Bakat dan Minat Siswa Pada Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan purwosari, Tesis S-2 Program Studi Magister Kebijakan dan pengembangan Pendidikan tidak dipublikasikan, Universitas Muhammadiyah malang.

Masykuri. 2009. Kebijakan Pendidikan Islam. Surabaya: Visipress Media.

Moleong, Lexy. J. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, Enco. 2006. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya.

36

Mulyasa, Enco. 2010. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muslich, Masnur. 2008. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Parsons, Wayne. 2008. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 2006. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2005. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Sagala, Syaiful. 2010. Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Saksono. 2009. Pengertian-Efektifitas, diakses tanggal 8 Desember 2011 dari dansite.wodpress.com.

Satori, Djam’an. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Saukah, Ali dkk. 2007. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Edisi IV). Malang: Universitas Negeri Malang Press.

Semiawan, Conny. R. 2005. Kebijakan Pendidikan Otonomi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudrajad, Akhmad. 2008. Pengembangan Diri dalam KTSP, diakses tanggal 2 Mei 2011 dari http://akhmadsudrajad wodpress. Com.

Soetjipto dkk. 2009. Profesi Keguruan. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2009. Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Sujono dkk. 2010. Pedoman Penulisan Artikel Ilmiah dan Disertasi. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.

Sukmadinata, Nana. S. 2005. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung:. Remaja Rosdakarya.

37

Sukmadinata, Nana. S. 2006. Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sukmadinata, Nana. S. 2009. Metode Penelitian pendidikan. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Suyanto dan Djihad, Hisyam. 2000. Refleksi dan Reformasi Pendidikan Indonesia Memasuki Millenium III. Yogyakarta: Adi Cita.

Suyoko. 2010. Analisis Program pengembangan Diri Dalam rangka Peningkatan Bakat dan Minat Siswa Pada Pendidikan Dasar, Tesis S-2 Program Studi Magister Kebijakan dan pengembangan Pendidikan tidak dipublikasikan, Universitas Muhammadiyah Malang.

Syam, M. Noor dkk. 2003. Pengantar dasar Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional.

Tirtarahardja, Umar. 2005. Pengantar pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2004. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Wahab, Solichin. A. 2001. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.

Zamroni. 1992. Pengantar Pengembangan Teori Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.

38

LAMPIRAN A. Total Biaya

1. Gaji dan Upah Rp. 8.000.000,-2. Bahan dan Peralatan Penelitian Rp. 10.000.000,-3. Perjalanan Rp. 4.400.000,-4. Laporan Penelitian Rp. 2.600.000,-5. Biaya Lain-lain Rp. 6.000.000,-6. Seminar Rp. 9.000.000,-

Jumlah Rp. 40.000.000,-

I. Pertimbangan Alokasi Biaya 1. Gaji dan Upah

1. Ketua Peneliti (1 Orang x 10 jam x 4 minggu x 10 bulan x Rp. 12.500,00)

Rp. 5.000.000,-

2. Anggota Peneliti (1 Orang x 10 jam x 4 minggu x 10 bulan x Rp. 7.500,00)

Rp. 3.000.000,-

Jumlah Rp. 8.000.000,-

2. Bahan dan Peralatan Penelitian a. Tinta catridge Canon Pixma IP 1700

(6 buah x Rp.455.000,-) Rp. 2.730.000,-b. Kertas HVS 80 gram (20 rim x Rp. 50.000,-) Rp. 1.000.000,-c. Kertas CD (10 rim x Rp. 25.000,-) Rp. 250.000,- d. Tinta untuk Transparansi ( 3 pak x Rp.100.000,-) Rp. 300.000,-e. Balpoint (10 dozin x Rp. 50.000,-) Rp. 500.000,-f. Map Plastik (88 buah x Rp. 7.500,-) Rp. 660.000,-g. Amplop tebal (88 buah x Rp. 3.500,-) Rp. 308.000,-h. Flahdisc (3 buah Rp. 100.000,-) Rp. 300.000,-i. DVD (2 buah x Rp. 250.000,-) Rp. 500.000,-j. Alat Tulis Kantor (ATK) Rp. 1.000.000,-

Jumlah Rp. 10.000.000,-

3. Perjalanan a. Transportasi Lokal

2 Orang x 2 hari x 4 minggu x 6 bulan x Rp. 25.000,- Rp. 2.400.000,-.b Transportasi Antar Kota

1 Orang x 2 hari x 4 minggu x 4 bulan x Rp. 25.000,- Rp. 2.000.000,-Jumlah Rp. 4.400.000,-

39

4. Laporan Penelitian a. Penggandaan Laporan Penelitian

(6 laporan x Rp. 150.000,-)Rp. 900.000,-

.b Penggandaan Laporan Akhir (10 laporan x Rp.150.000,-)

Rp. 1.500.000,-

c. Pengiriman Laporan Rp. 200.000,-Jumlah Rp. 2.600.000,-

5. Biaya Lain-laina. Sewa Kamera video Shooting dan perangkatnya, serta

peralatan editing 1 set Rp. 6.000.000,-

Jumlah Rp. 6.000.000,-

6. Seminara. Konsumsi

Kue (2 hari x 100 x Rp. 10.000,-)Makan (2 hari x 100 x Rp. 20.000,-)

Rp. 2.000.000,-Rp. 4.000.000,-

.b Penyelenggaraan Seminar Ilmiah Seminar Pemantauan

Rp. 1.500.000,-Rp. 1.500.000,-

Jumlah Rp. 9.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

II. Rencana Jadual Penelitian

No. Kegiatan Bulan2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. a. Persiapan dan Penentuan sekolah sebagai tempat penelitian

b. Mengurus Perijinan

√ √

2. Pembuatan Pedoman Wawancara

a. Uji Coba b. Validasi Intrumen c. Penetapan alat instrumen

√ √

3. Pelaksanaan Wawancara √ √4. Pengumpulan Data √ √5. Analisis Data √ √6. Penulisan untuk Publikasi √ √7. Pelaporan √ √

III. Dukungan pada Pelaksanaan Penelitian

1) Dukungan aktif yang sedang berjalan : tidak ada

40

2) Dukungan yang sedang dalam tahap pertimbangan: Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Malang

CURICULUM VITAE

KETUA PENELITINama : Drs. Dwi Purnomo, M.Pd. NIP : 196412041990031003Tempat dan Tanggal Lahir : Nampirejo, 4 Desember 1964Jenis Kelamin : Laki-lakiStatus Perkawinan : KawinAgama : IslamGolongan / Pangkat : IV/c Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala (803)Perguruan Tinggi : IKIP Budi Utomo MalangAlamat : Jalan Simpang Arjuno 14.B MalangTelp./Faks. : (0341) 323214 / (0341) 355070Alamat Rumah : RT 62 RW 13 No.39 Kebon Agung-Malang Telp./Faks. : (0341) 802929Alamat e-mail : [email protected]

Riwayat Pendidikan 1. Sekolah Dasar, Lulus tahun 1976 di Lampung 2. Sekolah Menengah Pertama, Lulus tahun 1979 di Lampung 3. Sekolah Menengah Atas, Lulus tahun 1983 di Lampung 4. Sarjana Strata Satu (S-1) Jurusan Pendidikan Matematika Universitas

Lampung, Lulus tahun 19895. Pascasarjana Strata Dua (S-2) Jurusan Pendidikan Matematika IKIP Malang,

Lulus tahun 1999

Riwayat Pekerjaan

Tahun Pekerjaan 1990 - sekarang Sebagai tenaga edukatif Kopertis VII Jawa Timur dipekerjakan

pada IKIP Budi Utomo Malang

1993-1996 Ketua Jurusan Pendidikan Matematika IKIP Budi Utomo Malang

1996-2009 Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Eksakta dan Keolahragaan IKIP Budi Utomo Malang

2009- sekarang Ketua Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IKIP Budi Utomo Malang

Hasil Penelitian

41

1. Kecemasan pada Matematika dan Pengaruhnya terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas I SMU PGRI 06 Kota Malang

2. Pengaruh Frekuensi Pemberian Latihan Tes Uraian terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa

3. Penguasaan Konsep Matematika dalam Hubungannya dengan Teori van Hielle pada Siswa Kelas II SLTP Negeri 6 Kota Malang

4. Analisis Selesaian Persamaan Diferensial Tingkat Tinggi dengan Persamaan Karakteristik dan Transformasi Laplace

5. Solusi PD Linear Order Dua pada Masalah Nilai Batas dengan Menggu-gunakan Fungsi Green

6. Menentukan Lintasan Terpendek dengan Menggunakan Metode Program Dinamik dan Algoritma Lintasan Terpendek

7. Pendekatan Atraktif dalam Pembelajaran pada Operasi Bilangan Cacah Siswa Sekolah Dasar

Makalah yang di Publikasikan 1. Pembentukan Konsep Matematika Berdasarkan Kemampuan Penalaran

Deduktif dan InduktifDiterbitkan dalam Jurnal PARADIGMA ISSN 0852-3185 Nomor 18 Juli Desember 2003

2. Komik Matematika sebagai Media Pembelajaran Matematika.Diterbitkan dalam Jurnal PARADIGMA ISSN 0852-3185 Nomor 19 Bulan Januari-Juni 2004

3. Cooperative LearningDiterbitkan dalam Jurnal PARADIGMA ISSN 0852-3185 Nomor 20 Bulan Juli –Desember 2004

4. Pembelajaran Berdasarkan MasalahDiterbitkan dalam Jurnal PARADIGMA ISSN 0852-3185 No. 21 Januari-Juni 2005

5. Pembentukan Konsep melalui Pendidikan Matematika Realistik (PMR)Diterbitkan dalam Jurnal PARADIGMA ISSN 0852-3185 Tahun XIII No. 25 Januari-Juni 2008

6. Pembelajaran Kontekstual Berpandu Konstruktivis dan Pelaksanaanya di KelasDiterbitkan dalam Jurnal PARADIGMA ISSN 0852-3185 Tahun XIII No. 26 Juli -Desember 2008

7. Pembelajaran Remidi dengan Menggunakan Tutor SebayaDiterbitkan dalam Jurnal PARADIGMA ISSN 0852-3185 Tahun XIV No. 27 Januari-Juni 2009

8. Memahamkan Konsep Matematika Siswa Melalui Pembelajaran Konstruktivis sebagai Alternatif Pemecahan Diterbitkan dalam Jurnal PENDIDIKAN MATEMATIKA, Universitas Muhammadiyah Malang , Volume 1 Nomor 1 Januari 2010

42

Bahan Ajar yang Telah Ditulis 1. Teori dan Strategi dalam Pembelajaran, tahun 2000

2. Struktur Aljabar, tahun 2003

3. Teori Bilangan, tahun 2006

4. Persamaan Diferensial, tahun 2008

5. Kalkulus Diferensial, tahun 2010

6. Kalkulus Integral, tahun 2010

7. Statistika Dasar, tahun 2011

8. Kalkulus Lanjutan, tahun 2012

9. Keterampilan Guru dalam Berprofesi, tahun 2012

Malang, 20 Maret 2012Dosen yang bersangkutan

Drs. Dwi Purnomo, M.Pd.

43

ANGGOTA PENELITI

1. Nama Dra. Hj. Susilo Bekti, M.Pd. 2. Nomor Induk Pegawai/NIY Y.48 07 86 013. Program Studi Pendidikan Matematika 4. Jurusan Pendidikan Matematika dan IPA5. Fakultas Pendidikan Ilmu Eksakta dan Keolahragaan

(FPIEK) IKIP Budi Utomo Malang6. Tempat Lahir Trenggalek 7. Tanggal Lahir 24 Mei 19618. Alamat Rumah Jalan Danau Maninjau III Blok G2F3 Malang 9. Telepon Rumah / HP (0341) 711846 / 0812331912310. Alamat E-mail [email protected]. Jenis Kelamin Perempuan 12. Jabatan Akademik Lektor Kepala13. Pangkat/ Gol IV a14. Mata Kuliah yang Diampu 1. Struktur Aljabar

2. Evaluasi Pembelajaran Bidang Studi3. Telaah Matematika Sekolah

15. S-1 Pendidikan Matematika IKIP Surabaya, Lulus tahun 1985

16. S-2 Pendidikan Matematika IKIP Surabaya, Lulus tahun 2000

17. Pekerjaan 1. 1986 – sekarang, Dosen Jurusan Pendidikan Matematika IKIP Budi Utomo Malang

2. 2003 – 2011 Kepala Perpustakaan IKIP Budi Utomo Malang

3. 2011 – sekarang Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal IKIP Budi Utomo Malang

44

18. Karya Ilmiah 1) Peningkatan Tahap Berpikir Siswa dari tahap visualisasi ke tahap analitik (Makalah Ilmiah)

2) Pemanfaatan Permainan Anak yang Telah Dikenal Di Masyarakat untuk Penanaman Konsep Matematika (Makalah Ilmiah)

3) Sintaks Model Pembelajaran Pencapaian Konsep pada Mata Kuliah Struktur Aljabar (Makalah Ilmiah)

4) Peningkatan Pemahaman Aljabar Linear den-gan Langkah-langkah Model Pembelajaran Pencapaian Konsep pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika (Makalah Ilmiah).

5) Strategi untuk Mengaktifkan Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran dan Mengungkap Profilnya (Makalah Ilmiah)

Malang, 10 April 2011 Dosen yang bersangkutan

Dra. Hj. Susilo Bekti, M.Pd.

45