bkppd kab. bone bolango tahun 2017
TRANSCRIPT
RENJA
2017
RENCANA KERJA BKPPD KAB. BONE BOLANGO
TAHUN 2017
PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
i | P a g e
KATA PENGANTAR
Perencanaan pada suatu organisasi merupakan langkah awal untuk mengatur dan
mengendalikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang
ditetapkan. Sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah maka Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango senantiasa mengarahkan kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan strategis pada lingkungan manajemen
kepegawaian daerah.
Program Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone
Bolango Tahun 2017 ini disusun, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Program
Kerja dimaksud, meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan,
pengangkatan, penempatan, pengembangan, penggajian, pembinaan, dan pemberhentian pegawai.
Semoga Program Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bone Bolango Tahun 2017 dapat digunakan sebagai pedoman dengan prinsip memegang teguh
disiplin anggaran, tepat waktu dan tepat sasaran, serta dapat bermanfaat bagi pihak pelaksana dan
pihak yang terkait lainnya, dalam peningkatan kualitas kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan Daerah selanjutnya.
KEPALA BKPPD
Drs. H. Syarifudin Uloli, M.Pd Pembina Utama Muda / IV.c Nip. 19600505 198709 1 002
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
ii | P a g e
D A F T A R I S I
Kata Pengantar……………………………………………………………………………............ i
Daftar Isi………………………………………………………………………...………….............. ii
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………......... 1
1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………............ 1
1.2. Landasan Hukum…………………………………………………………............. 2
1.3. Maksud dan Tujuan……………………………………………………………...... 2
1.4. Sistematika Penulisan …………………………………………………………..... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU…….…….... 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ……………………………………..…….... 7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD …………. 8
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………………..... 9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.. ………….. 10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……………….…… 11
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah …….........……. 11
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD……………………………………………...... 11
3.3. Program dan Kegiatan ………………………………………………………......... 12
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………............... 15
LAMPIRAN LAMPIRAN…………………………………………………………..………............
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 1 - | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Renja SKPD Tahun 2017 sangat terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan dokumen ini menjadi dasar rujukan dalam penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan selanjutnya digunakan untuk Plafon Penentuan
Anggaran Sementara (PPAS) yang dirumuskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017.
Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tatacara
Penyusunan Rencana Kerja SKPD disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja
Badan Kepegawaian Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dan disusun sebagai
penurunan Renstra BKPPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang
dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan dua
tahun kedepan.Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango
sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SDM pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango membuat Rencana Kerja Tahun 2017 dengan beberapa indikator
yang diintrodusir di antaranya Evaluasi Anggaran Tahun 2015, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang
dipersandingkan dengan kedudukan, tugas dan fungsi, serta visi dan misi yang dimiliki Badan
Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango .
1.2. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepostime;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato dan
Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undanga
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 2 - | P a g e
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2007yang dirubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
18. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilingkungkan
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
[ ]
a. Maksud dan Tujuan
a. M a k s u d
Maksud disusunnya Renja SKPD BKPPD 2017 adalah:
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 3 - | P a g e
1) Untuk menjadi bahan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pada satu tahun anggaran secara konsisten dan berkesinambungan.
2) Untuk menjadi bahan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pada satu tahun anggaran secara konsisten dan berkesinambungan.
3) Sebagai dokumen perencanaan satuan kerja selang satu tahun anggaran yang dijadikan
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kegiatan dan
Anggaran (RKA) SKPD tahun 2017
4) Tersusunnya rencana kerja dan anggaran tahunan yang meliputi program dan prioritas
kegiatan yang akan dilaksanakan pada bagian Sekretariat dan Bidang-Bidang pada BKPPD
dalam mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian daerah dan peningkatan kapasitas
aparatur daerah.
Untuk menjadi bahan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pada satu tahun anggaran secara konsisten dan berkesinambungan.
5) Tercapainya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan secara fokus dan komprehensif dalam bingkai manajemen kepegawaian yang
profesional.
b.T u j u a n
Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
BKPPD Tahun Anggaran 2017 adalah penjabaran dan manivestasi visi dan misi Daerah serta secara
operasional diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan pemerintahan daerah pada
bidang kepegawaian daerah berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)selama satu tahun anggaran dimana
penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis SKPD Badan Kepegawaian dan Pendidikan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango 2016-2021.
b. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 4 - | P a g e
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 5 - | P a g e
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Berdasarkan data pengukuran capaian kinerja kegiatan tahun 2015 maka evaluasi kinerja pelaksanaan
program utama SKPD tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut
1. Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya aparatur
- Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah yang dilaksanakan yaitu Diklat
Prajabatan 4 orang Diklat Kepemimpinan Tingkat III (PIM III) 3 orang, Diklat Kepemimpinan
Tingkat II (PIM II) 3 orang, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (PIM IV) 1 orang.
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah ( Sosialisasi
Peningkatan Sumber Daya aparatur) sebanyak 400 orang yang dilaksanakan setiap Triwulan
dapat dilaksanakan sesuai target atau capaian sebesar 100 %
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Pengurusan Karis sebanyak 25 orang, Karpeg 41 orang ,Karsu sebanyak 48 orang, Satya Lencana
sebanyak 24 orang
- Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :
1. Sosialisasi peraturan kepegawaian
- Sosialisasi peraturan kepegawaian bagi jabatan fungsional tertentu yang diikuti oleh
tiap – tiap Kepala cabang diknas se-kabupaten Bone Bolango dan tenaga operatornya
masing - masing sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang ditambah 5 (lima) orang tenaga
pengadministrasian umum mewakili BKPPD Bone Bolango yang pelaksanaannya
selama 2 (dua) hari.
- Sosialisasi monitoring dan evaluasi berkala kenaikan pangkat dan pensiun PNS, adapun
pengurusan kenaikan pangkat dalam rentang periode april dan periode oktober 2015
sebanyak 1181 orang, pensiun sebanyak 67 orang yang meliputi : BUP, Pensiun atas
permintaan sendiri, Pensiun janda/duda, Cuti (cuti alasan penting, cuti sakit, cuti
bersalin, cuti tahunan, cuti besar)sebanyak 310 orang, Kenaikan gaji berkala sebanyak
1932 orang.
- Penanganan kasus – kasus pelanggaran disiplin PNS berupa pelanggaran Disiplin
sebanyak 14 orang dan dan Pelanggaran Kode Etik jenis Disiplin Sedang 1 orang dan
jenis Disiplin Ringan 1 orang .
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 6 - | P a g e
2. Ujian Dinas PNS yang diikuti 59 peserta
3. Seleksi calon PNS ditiadakan akan tetapi proses kegiatannya tetap berjalan dengan
dilakukannya berbagai konsultasi Formasi CPNS antara lain mengenai kebutuhan calon PNS
dari berbagai kompetensi bidang keahlian terutama dari tenaga medis dan keguruan yang
menjadi prioritas dan tentunya berdasarkan kuota yang menjadi kebutuhan daerah.
4. Penempatan PNS sendiri melalui mekanisme 4 (empat) kali hasil Rapat Baperjakat yang
pelaksanaannya dimulai dari bulan februari 2015 sampai dengan agustus 2015 yang
menghasilkan antara lain; mutasi jabatan struktural sebanyak 230 orang, mutasi jabatan
pelaksana umum 132 orang, mutasi jabatan fungsional tertentu sebanyak 113 orang, mutasii
PNS masuk sebanyak 34 orang, mutasi PNS keluar sebanyak 41 orang, pegawai titipin yang
masuk sebanyak 3 orang, pemberhentian jabatan organisir sebanyak 6 orang,
pemberhentian dari jabatan sebanyak 13 orang.
5. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
- Sistem informasi kepegawaian daerah (simpegda) terintegrasi langsung dalam satu
sistem dari bidang data dan informasi sebagai pusatnya dan konektivitasnya ke bidang
mutasi, bidang diklat, dan bidang pengembangan dalam satu sistem online sharing
dengan output data yang mutakhir, efektif serta efisien. Adapun jumlah dokumen
pegawai yang diolah oleh Sistem informasi kepegawaian ini sebanyak 4497 pegawai
yang meliputi riwayat jabatan, riwayat pendidikan,update data PNS, Informasi PNS
menjelang kenpa dan kenaikan gaji berkala, rekap PNS berdasarkan golongan dan
esselon, data pensiun, data satker, riwayat diklat dan lain –lain.
- Monitoring dan Evaluasi Data Kepegawaian jadwal pelaksanaanya setiap triwulan
(dalam 2015 empat kali dilaksanakan) diseluruh SKPD.
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 7 - | P a g e
MATRIK/TABEL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
Sasaran Program Indikator Kinerja
Prog. (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun 2018
(Akhir Periode
Renstra)
Realisasi capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d Renja
SKPD Tahun lalu
(2015)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
SKPD Tahun
berjalan (2016)
Rencana capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d
Tahun 2016
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD Tahun
2016 %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K (%)
1. Administrasi
Perkantoran
Porsentase
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran dan
Pelayanan Pelayanan
100 802.631.720
309.583.000 25 149.966.000
459.549.000 0,57%
2. Peningkatan
Sarana Prasarana
Aparatur
Porsentase
Peningkatan Jumlah
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran dalam
mendukung Kegiatan
Organisasi berjalan
dengan lancar
100 181.645.442
198.582.650 25 67.243.000
265.825.650 1.46%
3. Peningkatan
Disiplin Aparatur
Porsentase
Peningkatan jumlah
100 36.300.000
29.766.000 - - 29.766.000 0,82%
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 8 - | P a g e
sarana prasarana
perkantoran dalam
mendukung kegiatan
organisasi
4. Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
capaian Kinerja
dan Keuangan
Porsentase dokumen
laporan hasil kinerja
dan keuangan yang
telah disusun
100 38.962.000
30.300.000 25 6.293.000
36.593.000 0,93%
5. Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Porsentase Aparatur
yang memiliki pola
pikir inovatif dan
menguasai karakter
kepemimpinan yang
kuat
100 5.477.633.700
198.582.650 - 624.356.500 822.939.150 0,15%
6. Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Porsentase peserta
yang mengikuti
Diklat Prajabatan
dan Diklat
Kepemimpinan
100 1.905.138.950
284.016.600 25 201.775.000
485.791.600 0,25%
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 9 - | P a g e
Faktor-faktor penyebab kurang tercapainya target kinerja program/kegiatan pada tahun 2015 antara lain
:
a). Minimnya anggaran untuk dialokasikan pada penyelenggaran diklat struktural, teknis maupun
fungsional.
b). Pengadministrasian data kepegawaian melalui Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
masih terkendala dengan jaringan komunikasi serta infrastrukur yang belum memadai.
c). Penataan layanan administrasi kepegawaian belum ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
atau Standar Pelayanan Minimal (SPM).
d). Kurangnya kedisiplinan pegawai baik secara umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango maupun khusus di BKPPD sendiri.
f). Belum ditetapkannya standar dan mekanisme pola karir bagi PNS.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
Pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2017 memberikan implikasi yang baik terhadap
pencapaian target dan sasaran pada Program dan Kegiatan yang tertera pada Renstra SKPD Tahun 2011
– 2015.
Dalam upaya mengoptimalkan tugas dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai lembaga teknis yang melaksanakan sebagian
penyelenggaraan pemerintahan dibidang kepegawaian dan kediklatan PNS pada tahun 2017, maka perlu
dilakukan rencana perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari :
• Mengevaluasi pendelegasian pelayanan administrasi kepegawaian selama ini dilakukan di BKPPD
dan jika dimungkinkan dapat diserahkan kewenangannya kepada Kepala SKPD yang
bersangkutan.
• Memprogramkan penyelenggaraan diklat struktural (DIKLAT PIM) bagi aparatur yang sedang
menduduki jabatan namun belum mengikuti diklat dimaksud.
• Merumuskan perencanaan formasi PNS yang dibutuhkan daerah sesuai dengan kebutuhan
organisasi.
• Merumuskan acuan dan aturan spesifik yang mengatur terhadap pola karir pegawai berdasarkan
sistem prestasi kerja dan merit sistem.
• Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kemampuan aparatur birokrasi daerah
melalui diklat penjenjangan maupun pendidikan formal baik melalui tugas belajar maupun izin
belajar.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Indikator kinerja pelayanan SKPD pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017 ditetapkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Program dan
Kegiatan sebagai berikut :
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 10 - | P a g e
a. Indikator kepuasan layanan adminitrasi kepegawaian
Indikator kepuasan bagi Pegawai Negeri Sipil atau aparatur daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango terhadap layanan administrasi kepegawaian dilakukan melalui indeks
penilaian kepuasan layanan yang diterima berupa layanan pengurusan kenaikan berkala,
kenaikan pangkat, cuti, pemrosesan karpeg, karsu, karsi, taspen, konversi nip, dan pensiuan PNS.
Indeks kepuasan tersebut dapat diperoleh dari kuisioner tanggapan PNS dalam menerima
layanan serta berkurangnya pengaduan keterlambatan proses layanan dimaksud diterima oleh
PNS yang bersangkutan.
b. Prosentase peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi aparatur daerah.
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dilakukan melalui penyelenggaraan diklat
kepemimpinan dan diklat teknis bagi aparatur.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam hal ini Tingkat kinerja pelayanan BKPPD dalam kaitannya dengan pelayanan
kepegawaian belum optimal karena masih banyak hal yang perlu dilakukan penataan dan perbaikan
baik dalam melakukan main setting aparatur pelayanan kepegawaian serta infrastruktur penunjang
yang belum memadai.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD serta
tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD BKPPD dapat dirumuskan melalui
analisis SWOT berikut :
• Kekuatan (Strengh)
1. Jumlah sumber daya manusia (SDM) mendukung;
2. SOTK jelas;
3. Komitmen Pimpinan;
• Kelemahan (Weakness)
1. Kualitas SDM masih perlu ditingkatkan;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana;
3. Lemahnya penerapan SOP;
4. Belum optimalnya sistem penghargaan dan sanksi;
5. Kurangnya disiplin kerja.
• Peluang (Opportunity)
1. Otonomi
2. Reformasi Birokrasi
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 11 - | P a g e
• Tantangan (Threat)
1. Kualitas SDM Pengelolah Kepegawaian
2. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Kurangnya pemahaman aparatur
Berdasarkan analisis SWOT dan isu-isu penting diatas dapat diformulasikan dalam strategi
pemecahan masalah dan langkah-langkah antisipatif terkait maka perlu dilakukan hal-hal berikut :
1. Untuk Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Manusia
2. Mensosialisasikan pada seluruh satuan kerja tentang kedudukan, fungsi dan tugas pokok serta
kewenangan Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah.
3. Secara bertahap melakukan penambahan dan pembaharuan sarana penunjang administrasi
kepegawaian berupa perangkat keras computer, printer dan sarana penunjang lainnya. Juga
membangun kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta serta Kantor Regional XI di
Manado untuk pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian On-Line termasuk pengembangan
sumber daya aparatur pengelola SIMPEG.
4. Memperkuat kapasitas aparatur kepegawaian melalui proses pembelajaran internal serta
mengikutsertakan staf tertentu pada kegiatan diklat teknis kepegawaian.
5. Mensosialisasikan kebijakan kepegawaian dan mendistribusikan berbagai peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian khususnya pada pengelola langsung urusan kepegawaian pada
Dinas, Badan, Kantor dan Bagian Setda.
6. Melakukan pembinaan secara terus menerus pada berbagai kesempatan khususnya pada apel
korpri tentang nilai-nilai moral dan etika, serta kode etik Korps Pegawai Negeri dan perlu
merumuskan/menyusun pedoman perilaku PNS serta membentuk Komisi Kode Etik PNS dalam
penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. Hal ini dilakukan terkait pula dalam kerangka
penilaian dan pemberian reward (penghargaan) kepada aparatur yang berkinerja baik serta
punishment (hukuman) yang setara pada aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode
etik PNS.
7. Mengembangkan kemampuan pengetahuan dalam mendukung peningkatan kinerja untuk
melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang profesional melalui fasilitas bantuan studi baik
izin belajar dan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam rancangan awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 pada BKPPD Kabupaten Bone
Bolango tetap merujuk pada Renstra SKPD 2017-2021 namun ada beberapa penyesuaian Program
dan Kegiatan yang telah mengalami perubahan yaitu Program Pendidikan Kedinasan dengan
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 12 - | P a g e
beberapa perubahan nomenklatur baru yaitu Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural dan
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan berasal dari masyarakat dalam hal ini para pegawai negeri sipil antara
lain :
a. Menghendaki sekiranya dalam penegakan disiplin pegawai yang didasarkan pada PP 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil semestinya diiringi dengan Tunjangan Kinerja Daerah
atau Tambahan Penghasilan bagi PNS (TPP) atau apapun namanya dalam rangka peningkatan
kesejahteraan pegawai.
b. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dalam jabatan (on job training) seperti
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DiklatPIM) secara bertahap dan terarah.
c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat waktu dan transparan.
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 13 - | P a g e
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2017 didasarkan pada kebijakan nasional reformasi birokrasi
dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).
Penelaahan kebijakan kepegawaian secara nasional yang dilakukan secara bersinergi dan
berkesinambungan dengan kebijakan kepegawaian daerah didasarkan pula pada kondisi kebutuhan
daerah, karakteristik dan budaya kerja.
Beberapa kebijakan nasional dalam kerangka reformasi birokrasi yang harus diresponi secara
cepat dalam upaya penyusunan kebijakan kebijakan kepegawaian daerah adalah adanya kebijakan
pusat tentang rencana moratorium rekrutmen PNS baik pusat dan daerah dan perubahan pola
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PNS yang saat ini masih dalam penyusunan pedoman
pelaksanaan oleh Lembaga Administrasi Negara.
Disamping itu, penyelenggaraan reformasi birokrasi tersebut menuntut penyesuaian regulasi
yang terkait dengan hal tersebut dengan mendorong percepatan penyusunan regulasi peraturan
perundang-undangan antara lain Rancangan Undang-Undang Admiministrasi Pemerintahan,
Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara serta aturan teknis lainya.
Oleh karena itu, arah kebijakan kepegawaian daerah pada tahun 2017 berfokus pada
peningkatan kinerja dalam pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan peningkatan
kompetensi aparatur yang amanah dan profesional.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran Renja SKPD – BKPPD Tahun 2017
a. Tujuan Renja SKPD – BKPPD Tahun 2017
1) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan transparan.
2) Peningkatan kompetensiaparatur yang handal dan profesional.
b. Sasaran Renja SKPD – BKPPD Tahun 2017
1) Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi PNS dalam system manajemen
kepegawaian yang berkualitas.
2) Menciptakan aparatur daerah yang memiliki kompetensi serta bertanggung jawab dan
bermoral.
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 14 - | P a g e
3.3 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan SKPD BKPPD difokuskan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan
ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BKPPD sedangkan program dan kegiatan eksternal
dilaksanakan dalam upaya, mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur di
Kabupaten Bone Bolango yang lebih disiplin, berkualitas, bertanggung jawab, amanah dan
profesional.
Selanjutnya program dan kegiatan disusun menurut urusan pemerintahan daerah dengan
memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 tahun 2007 yaitu terdiri dari program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 sebagai urusan
wajib berikut :
1. Program : Pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan :
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan alat tulis kantor;
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
5. Penyediaan makanan dan minuman;
6. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
7. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Indikator :
Terlayaninya kebutuhan administrasi perkantoran dan pelayanan adminitrasi kepegawaian bagi 44
orang pegawai internal dan pegawai eksternal pada 34 SKPD (Sekretariat, Dinas, Badan dan
Kantor) dan 17 Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah dapat memenuhi target minimal.
2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
1. Pengadaan perlengkapan gedung/Kantor;
2. Pengadaan peralatan gedung/Kantor;
3. Pengadaan mebeulair;
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
Indikator :
Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam mendukung kegiatan organisasi
berjalan dengan lancar
3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 15 - | P a g e
Kegiatan :
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
Indikator :
Meningkatnya disiplin pegawai, tersedianya keseragaman pakaian dinas, ketaatan dan kepatuhan
aparatur terhadap peraturan yang berlaku, dedikasi dan loyalitas aparatur terhadap pimpinan dan
aturan.
4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
1. Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja;
2. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
3. Penyusunan laporan kinerja tahunan.
Indikator :
Terselesaikannya laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, laporan realisasi
keuangan dan kinerja tahunan.
5. Program : Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Indikator :
Meningkatnya Pola pikir bagi PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpikir
cerdas, bekerja keras dan ikhlas.
6. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan :
1. Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah.
2. Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah.
3. Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah.
4. Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Indikator :
Meningkatnya tingkat pendidikan, wawasan dan pengetahuan aparatur dan meningkatnya
kemampuan manajerial maupun teknis dan fungsional aparatur.
7. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan :
1. Penyusunan rencana pembinaan karier dan PNS;
2. Seleksi penerimaan calon PNS;
3. Penempatan PNS;
4. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS;
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 16 - | P a g e
5. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah;
6. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
7. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;
Indikator :
Terbinanya dan berkembangnya kemampuan & kapasitas aparatur dalam upaya peningkatan
displin dan pengembangan karier aparatur yang didukung dengan sistem informasi kepegawaian.
Pada tahun 2017, BKPPD menetapkan 6 jenis Program dan 19 jenis kegiatan dengan sifat
penyebaran lokasi program dan kegiatan diarahkan kepada Aparatur Daerah di Kabupaten Bone
Bolango dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
sebesar 7.718.828.920(Tujuh Milyar Tujuh Ratus delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua puluh
Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
Apabila rumusan program dan kegiatan dan jumlah pagu indikatif diatas tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD dan dokumen Renja ini maka akan dilakukan rasionalisasi volume target
sasaran kinerja program/kegiatan dengan tidak mengurangi jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan
dengan senantiasa menyesuaikan dengan jumlah pagu anggaran yang telah ditetapkan pada KUA
PPAS Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017.
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 17 - | P a g e
BAB IV
PENUTUP
Dalam Penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017. Berorientasi
pada penataan sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan peningkatan kinerja
penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dibidang Kepegawaian Daerah.
Kami sadar, bahwa dalam rencana kerja SKPD ini tak dapat terpenuhi secara optimal namun kami
optimis dapat melaksanakannya secara maksimal meskipun ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud
pada Renja SKPD ini sangat terbatas dengan melaksanakan prioritas peningkatan pelayanan administrasi
kepegawaian secara cepat, tepat waktu dan transparan serta tanpa biaya layanan se-sen pun (Zero Cost
Services).
Selain itu, Peningkatan kapasitas aparatur daerah yang bermartabat, amanah, dan professional
menjadi fokus kinerja pada Tahun 2017 melalui kegiatan penyelenggaraan diklatpim dan diklat teknis.
Hal penting yang menjadi catatan penting untuk dilaksanakan pada Tahun 2017 ini adalah jumlah
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mengikuti Diklat PIM II, PIM III,PIM IV,
Demikian Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Badan
Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 ini disusun untuk menjadi
bahan acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan umum dibidang kepegawaian dalam
mewujudkan Disiplin dan Kinerja bagi PNS baik dilingkungan BKPPD maupun PNS secara totalitas
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Semoga Allah SWT akan selalui menyertai kita semua dalam menjalankan amanah ini sesuai rencana
dengan senantiasa memohon petunjuk dan hidayah-Nya dalam implementasinya.
Amien ya… rabbal ‘alamiin.
Suwawa, 2016 KEPALA BKPPD
Drs. H. Syarifudin Uloli, M.Pd Pembina Utama Muda / IV.c Nip. 19600505 198709 1 002
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 18 - | P a g e
RANCANGAN AWAL RENJA 2017 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
No
PROGRAM KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR
KELUARAN
INDIKATOR
HASIL
ANGGARAN
(Rp)
KET. KODE NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Program Pelayanan administrasi
Perkantoran
1. Pelayanan Penyediaan Administrasi
Perkantoran
2. Rapat – rapat Koordinasi dan
konsultasi dalam daerah dan keluar
daerah
Kab. Bone Bolango
Kab. Bone Bolango
Kab. Bone Bolango
Porsentase kebutuhan
administrasi
perkantoran dan
pelayanan adminitrasi
kepegawaian
Jumlah dokumen Laporan Administrasi
perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat
dipertanggungjawabkan : (12 dokumen)
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsulatasi dalam
daerah dan keluar daerah : (24 dokumen)
729.665.200
582.879.000
146.786.200
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana
Aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala
kenderaan dinas operasional
Kab. Bone
Bolango
Kab. Bone Bolango
Porsentase peningkatan
jumlah sarana prasarana
perkantoran dalam
mendukung kegiatan
organisasi berjalan
Jumlah Kenderaan Dinas yang dipelihara : (11
unit)
165.132.220
133.740.420
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 19 - | P a g e
/operasional
2. Pengadaan dan pemeliharaan
perlengkapan/peralatan gedung
kantor
dengan lancar
Jumlah Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan ke Luar Daerah : ( 2 jenis, 4
kali)
31.391.800
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian
Khusus dan Pakaian Kerja lapangan
Kab. Bone
Bolango
Kab. Bone Bolango
Porsentase peningkatan
jumlah sarana prasarana
perkantoran dalam
mendukung kegiatan
organisasi
Jumlah Pegawai penerima pakaian dinas : (45
orang)
33.000.000
33.000.000
4. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Kab. Bone
Bolango
Kab. Bone Bolango
Kab. Bone Bolango
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja : (6 dok) Jumlah dokumen laporan keuangan : ( 2 dok)
35.420.000
21.120.000
14.300.000
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 20 - | P a g e
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah
2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis
tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
3. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab. Bone
Bolango
Kab. Bone Bolango
Kab. Bone Bolango
Kab. Bone Bolango
Porsentase Aparatur
yang memiliki pola pikir
inovatif dalam
menguasai karakter
kepemimpinan yang
kuat.
Jumlah Peserta yang mengikuti diklat
prajabatan, PIM II, PIM III dan PIM IV :
- 100 Peserta Prajabatan
- 10 Peserta Diklat Pim II
- 40 Peserta Diklat Pim III
- 40 Peserta Diklat Pim IV
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
mengikuti diklat teknis, tugas dan fungsi : (200
orang)
Jumlah Peserta Bimtek / Diklat ( 4 orang)
4.979.667.000
3.750.932.900
1.184.734.100
44.000.000
6. Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1. Penyusunan rencana pembinaan
Kab. Bone
Bolango
Kab. Bone Bolango
Porsentase peserta yang
mengikuti diklat
prajabatan dan Diklat
Kepemimpinan amanah
Jumlah Rencana Pembinaan Karir yang disusun
1.731.944.500
342.094.500
Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017
- 21 - | P a g e
karir dan PNS
2. Seleksi Penerimaan calon PNS
3. Penempatan PNS
4. Penataaan Sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis PNS
5. Pembangunan/pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah
6. Pemberian Penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
7. Proses penanganan kasus – kasus
pelanggaran disiplin PNS
Kab. Bone Bolango
Kab. Bone Bolango
Kab. Bone Bolango
Kab. Bone Bolango
Kab. Bone Bolango
Kab. Bone Bolango
( Analisa Jabatan) :
- 4 Dok
- 2 Orang
- 54 Orang
- 100 Orang
Jumlah CPNS yang lulus seleksi : 100 orang
Jumlah pelaksanaan rapat tim penilai kinerja : (
5 dok)
Jumlah pegawai negeri sipil daerah yang naik
pangkat dan pensiun : (985 orang)
Jumlah sistem aplikasi yang dibangun : (12 dok)
Jumlah pegawai negeri sipil yang diberi
penghargaan : ( 15 orang)
Prosentase penanganan kasus – kasus
pelanggaran disiplin PNS (4 dok)
291.225.000
334.840.000
356.950.000
275.000.000
16.698.000
115.137.000
7.718.828.920
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -5 -10
Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Adm KeuDa, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
PROGRAM OPERASIONAL 1.177.337.420 1.212.571.162
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prosentase cakupan layanan administrasi
perkantoran yang berkualitas
100% 729.665.200 DAU 100% 802.631.720
Pelayanan Penyediaan Administrasi
Perkantoran
Jumlah dokumen laporan administrasi
perkantoran yang disusun tepat waktu/ dapat
dipertanggungjawabkan
12
dokumen
582.879.000 12
dokumen
641.166.900
Pelayanan Penyediaan Administrasi
Perkantoran
12 bulan 582.879.000 12 bulan 641.166.900
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah dan ke
Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
24 dok 146.786.200 24 dok 161.464.820
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12
dokumen
46.285.000 12
dokumen
50.913.500
Perjalanan Dinas Luar Daerah 12
dokumen
100.501.200 12
dokumen
110.551.320
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana
aparatur sesuai dengan peruntukannya
100% 165.132.220 DAU 100% 181.645.442
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara 11 unit 133.740.420 11 unit 147.114.462
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2
dan 4
11 unit 133.740.420 11 unit 147.114.462
Pengadaan dan Pemeliharaan
Perlengkapan/Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan/ perlengkapan gedung
kantor yang diadakan/dipelihara
4 keg 31.391.800 4 keg 34.530.980
Pengadaan dan Pemeliharaan
Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
4 keg 31.391.800 4 keg 34.530.980
Program peningkatan disiplin
aparatur
Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 33.000.000 DAU 100% 36.300.000
Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian
Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah Pegawai penerima pakaian dinas 45 orang 33.000.000 45 orang 36.300.000
Pakaian Dinas Aparatur 45 steel 16.500.000 45 steel 18.150.000
-1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -5 -10-1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju 2018
Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 45 steel 16.500.000 45 steel 18.150.000
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Prosentase ketersediaan dokumen hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
perencanaan pembangunan daerah sebagai
bahan rekomendasi pelaksanaan tahun
berikutnya
100% 35.420.000 DAU 100% 38.962.000
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja 6
dokumen
21.120.000 6
dokumen
23.232.000
Penyusunan Dokumen LAKIP RENJA
RENSTRA TAPKIN LPPD
6
dokumen
21.120.000 6
dokumen
23.232.000
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan 2
dokumen
14.300.000 2
dokumen
15.730.000
Penyusunan Dok. laporan keuangan
akhir tahun
2
dokumen
14.300.000 2
dokumen
15.730.000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang handal yang
memiliki pengetahuan dan keterampilan
melalui Diklat
100% 214.120.000 DAU 100% 153.032.000
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Peserta Diklat/Bimtek 36 orang 214.120.000 36 orang 153.032.000
Keikutsertaan Bimtek Perencana 2 orang 24.000.000 2 orang 26.400.000
Keikutsertaan Bimtek Keuangan 2 orang 20.000.000 2 orang 22.000.000
Keikutsertaan Diklat Analis
Kepegawaian
2 orang 20.120.000 2 orang 22.132.000
Keikutsertaan TOT Diklat 30 orang 150.000.000 15 orang 82.500.000
PROGRAM STRATEGIS 6.497.491.500 7.081.240.650
1 20 8 29 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Persentase aparatur yang handal yang
memiliki pengetahuan dan keterampilan
melalui Diklat Prajabatan, PIM IV, PIM III,
PIM II dan PIM I)
49,77% 4.785.667.000 DAU 52.24% 5.264.233.700
1 20 8 29 02 Pendidikan dan pelatihan struktural
bagi PNS Daerah
Jumlah Pegawai negeri sipil daerah yang
mengikuti diklat Prajabatan PIM II, PIM III
dan PIM IV
Bone Bolango 190 orang 3.600.932.900 Masih Banyaknya PNS yang
memiliki Jabatan belum
mengikuti Diklat Kepemimpinan
190 orang 3.961.026.190
Diklat Prajabatan 100 orang 676.493.900 100 orang 744.143.290
Diklat PIM II 10 orang 441.185.000 10 orang 485.303.500
Diklat PIM III 40 orang 1.259.652.000 40 orang 1.385.617.200
Diklat PIM IV 40 orang 1.223.602.000 40 orang 1.345.962.200
1 20 8 29 03 Pendidikan dan pelatihan teknis,
tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
Jumlah Pegawai negeri sipil daerah yang
mengikuti diklat teknis, tugas dan fungsi
Bone Bolango 200 Org 1.184.734.100 Diklat Teknis dan Fungsional
PNS sesuai kebutuhan SKPD
200 Org 1.303.207.510
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -5 -10-1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju 2018
Diklat Teknis dan Fungsional Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis 200 orang 1.184.734.100 200 orang 1.303.207.510
1 20 8 30 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Presentase pengembangan kemampuan
pengetahuan tenaga teknis dan fungsional
sesuai dengan kebutuhan SKPD
1.711.824.500 DAU 1.817.006.950
1 20 8 30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir
dan PNS
Jumlah Penyusunan rencana pembinaan karir
dan PNS
Bone Bolango 2 dok 321.974.500 Pengembangan Karir PNS 2 dok 354.171.950
Penyusunan Dokumen Penataan
Kepegawaian, Analisa Beban Kerja dan
Jabatan ASN
1 dok 308.224.500 1 dok 339.046.950
Ujian Dinas 2 kali 13.750.000 2 kali 15.125.000
1 20 8 30 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah calon pegawai negeri sipil yang lulus
seleksi
Bone Bolango 100 orang 291.225.000 Pengangkatan PNS sesuai
kebutuhan
100 orang 320.347.500
Seleksi CPNS 100 orang 291.225.000 100 orang 320.347.500
1 20 8 30 03 Penempatan PNS Jumlah Rapat-Rapat Pembahasan Tim Penilai
Kinerja dalam rangka Penempatan PNS
Bone Bolango 12 kali 334.840.000 Penempatan PNS yang sesuai 12 kali 368.324.000
Rapat-Rapat Pembahasan Tim Penilai
Kinerja dalam rangka Penempatan PNS
12 kali 334.840.000 12 kali 368.324.000
1 20 8 30 04 Penataan sistem administrasi
kenaikan Pangkat otomatis PNS
Jumlah pegawai negeri sipil daerah yang naik
pangkat dan pensiun
Bone Bolango 985 orang 356.950.000 Pengurusan yang tepat pada
waktunya
985 orang 326.645.000
Pengurusan Kenaikan Pangkat &
Pensiun PNS
Kec. Suwawa 985 orang 296.950.000 985 orang 326.645.000
Rakor Kepegawaain Kec. Suwawa 40 orang 30.000.000 DAU 40 orang 33.000.000
Sosialisasi Peraturan
Kepegawaian/Manajemen Kepegawaain
Kec. Suwawa 40 orang 30.000.000 DAU 40 orang 33.000.000
1 20 8 30 05 Pembangunan/pengembangan sistem
informasi kepegawaian daerah
Jumlah sistem aplikasi yang dikembangkan Bone Bolango 1
Aplikasi
275.000.000 Perlu adanya pengembangan
sistem yang inovasi
1
Aplikasi
302.500.000
Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
1 Aplikasi 275.000.000 1 Aplikasi 302.500.000
1 20 8 30 08 Pemberian penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
Jumlah pegawai negeri sipil yang diberi
penghargaan
Bone Bolango 15 Org 16.698.000 Perlua adanya reward bagi PNS
yang berprestasi
15 Org 18.367.800
Penghargaan bagi PNS yang berprestasi 15 org 16.698.000 15 org 18.367.800
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -5 -10-1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju 2018
1 20 8 30 09 Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS
Bone Bolango 8 kali 115.137.000 Upaya penegakkan disiplin PNS
sesuai PP No 53 thn 2010
8 kali 126.650.700
Penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS
8 kali 115.137.000 8 kali 126.650.700
Dua Program Strategis
Program Peningkatan Kapasitas 4.785.667.000 Stretegis 6.497.491.500 KEPALA BKPPD
Penunjang 1.177.337.420
Total 7.674.828.920
6.497.491.500 Drs. H. Syarifudin Uloli, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV.c
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.711.824.500