block book - hk.pemda (1).doc

BLOCK BOOK : HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH.

1. Identifikasi Mata Kuliah.

a

.

Nama Mata Kuliah

:

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH (HK.

PEMDA).

b

.

Kode Mata Kuliah

:

WCI. 3222.

c

.

Status Mata Kuliah

:

Program Kekhususan Hukum

Pemerintahan (PK.III).

d

.

SKS

:

2 (dua).

e

.

Semester

:

III (tiga)

f. Tim Pengajar

:

1. Prof.Dr. Ibrahim, R,

SH.MH.

2. Prof.Dr. I Wayan

Parsa, SH.MH.

3. Prof.Dr. I Wayan

Suandi, SH.MH.

4. I Ketut Sudiarta,

SH.MH.

5. I Gusti Bagus Putra

Samajaya, SH.

6. I Nengah Suharta,

SH.

2. Diskripsi Mata Kuliah.

1

Undang-Undang Dasar (UUD) sejak disahkan pada tanggal 18

Agustus 1945 sampai dengan dilakukannya perubahan-perubahan

terhadapnya, tetap memegang teguh prinsip, bahwa “Negara

Indonesia ialah Negara Kesatuan”. Oleh karena Negara Indonesia itu

suatu Negara Kesatuan (eenheidsstaat), maka Indonesia tidak tidak

akan memiliki daerah-daerah di dalam lingkungannya yang bersifat

“negara” (staat).

Pembagian wilayah negara Indonesia atas daerah-daerah besar

dan kecil yang memiliki pemerintahan sendiri, yakni yang disebut

dengan Pemerintahan Daerah, tidaklah dimaksudkan untuk

membentuk daerah-daerah yang bersifat “staat” (negara)

sebagaimana seperti yang terdapat pada negara dengan sistem

federalis (negara serikat), tetapi keberadaan daerah-daerah itu

dengan pemerintahan daerahnya masing-masing tetap berada dalam

kerangka Negara Kesatuan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai sekarang, telah

diterbitkan beberapa produk hukum dalam bentuk undang-undang

yang mengatur keberadaan Pemerintahan Daerah. Sejarah

perjalanan Pemerintahan Daerah telah menunjukkan, bawa format

yang ideal masih dalam proses pencarian.

3. Tujuan Mata Kuliah.

Melalui proses pembelajaran untuk mata kuliah Hukum

Pemerintahan Daerah ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh

pengetahuan dan pemahaman, serta nantinya mampu menerapkan

dan menganalisis berbagai persoalan-persoalan hukum yang

berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Metoda dan Strategi Proses Pembelajaran.

a. Metoda Perkuliahan.

2

Metoda perkuliahan: adalah “Problem Based Learning” (PBL),

dimana pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metoda yang

diterapkan adalah “belajar” (Learning) bukan “mengajar”

(Teaching).

Strategi Pembelajaran:

perkuliahan 50% (6 [enam] kali pertemuan perkuliahan);

tutorial 50% (6 [enam] kali pertemuan tutorial);

1 (satu) kali pertemuan untuk Test Tengah Semester

(TTS);

1 (satu) kali pertemuan untuk Test Akhir Semester (TAS).

Total pertemuan: 14 (empat belas) kali.

b. Pelaksanaan Perkuliahan & Tutorial.

Dalam mata kuliah Hk. Pemda ini, direncanakan:

perkuliahan berlangsung selama 6 (enam) kali

pertemuan, yaitu: pertemuan ke 1, ke 3, ke 5, ke 7, ke 9, dan

ke 11;

tutorial 6 (enam) kali pertemuan, yaitu: pertemuan ke 2,

ke 4, ke 6, ke 8, ke 10, dan ke 12.

c. Strategi Perkuliahan.

Perkuliahan tentang sub-sub pokok bahasan dipaparkan dengan

alat bantu media, seperti whiteboard, power point slide, dan

sebagainya, serta penyiapan bahan-bahan bacaan yang

dipandang sulit untuk diperoleh atau di akses oleh mahasiswa.

Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa sudah

mempersiapkan diri (self study) mencari bahan materi, membaca

dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai

dengan arahan (guidance) dalam Block Book.

Tekhnik perkuliahan: pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi

(proses pembelajaran dua arah).

3

d. Strategi Tutorial.

o Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas (discussion task, study

task, dan prolem task) sebaai bagian dari self study (20 jam

perminggu), kemudian berdiskusi di kelas tutorial, presentasi

power point

o Dalam 6 (enam) kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan:

menyetorkan karya tulis berupa paper sesuai

dengan topik tutorial;

mempresentasikan tugas tutorial

5. Ujian dan Penilaian.

a. Ujian.

Ujian dilaksanakan 2 (dua) kali dalam bentuk tertulis, yaitu: Ujian

Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS)

b. Penilaian.

Penilaian akhir dari proses pembelajaran ini berdasarkan “Rumus

Nilai Akhir” sesuai dengan Buku Pedoman Fakultas Hukum

Universitas Udayana, Tahun 2009, yaitu:

(UTS + TT) + (2 X UAS) 2 NA = 3

NA : Nilai AkhirUTS : Ujian Tengah SemesterUAS : Ujian Akhir Semester

Skala Nilai Keterangan dengan Skala

Nilai

Huruf Angka 0 - 10 0 - 100

A 4 8,0 – 10,0 80 – 100B+ 3,5 7,0 – 7,9 70 – 79B 3 5,5 – 6,9 65 – 69

C+ 2,5 6,0 – 6,4 60 – 64

4

C 2 5,5 – 5,9 55 – 59D+ 1,5 5,0 – 5,4 50 – 54D 1 4,0 – 4,9 40 – 49E 0 0,0 – 3,9 0 - 39

6. Materi Perkuliahan (Organisasi

Perkuliahan).

I. BENTUK DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANA. Bentuk Pemerintahan Negara

1. Negara Federal2. Negara Kesatuan.

B. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan1. Asas Keahlian2. Asas Kedaerahan

II. KONSEP DESENTRALISASI: OTONOMI DAN DAERAH OTONOMA. Desentralisasi – DekonsentrasiB. Otonomi Dan Ajaran OtonomiC. Daerah Otonom

III. PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF YURIDISA. Latar Belakang B. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia

1. Pada Masa Undang-Undang Dasar Proklamasi (1945)2. Pada Masa Konstitsi Republik Indonesia Serikat (RIS)3. Pada Masa Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)

19504. Pada Masa Undang-Undang Dasar 1945

a. Masa Pemerintahan Orde Lama/Demokrasi Terpimpin

b. Masa Pemerintahan Orde Baru/Demokrasi Pancasila

c. Masa Era Reformasi.IV. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHA. Dasar PemikiranB. Pembentukan DaerahC. Pembagian Urusan (Wewenang) Pemerintahan

V. PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAHA. Pengertian Pemerintah Daerah Dan Pemerintah DaerahB. Perangkat DaerahC. Produk hukum Pemerintahan/Pemerintah Daerah.

VI. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

5

A. Hubungan Dalam Bidang KeuanganB. Hubungan Dalam Bidang Pelayanan UmumC. Hubungan Dalam Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Dan Sumber Daya LainnyaD. Hubungan Dalam Bidang Pengawasan.

7. Bahan Bacaan.

Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 1990.Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni,

Bandung, 1982.Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, Yapemdo, Bandung, 2006.Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi

Daerah, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007.Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung,

1979.Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik

Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan

Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008.

Koesoemahatmadja, RDH. , Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV.Sinar Bakti, Jakarta, 1983.

Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Tjetakan Kesembilan, Djakarta, 1966.

Suriansyah murhani, Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan:1. UU.No.1 Tahun 1945 tentang “Kedudukan Komite Nasional Daerah” (23

November 1945);2. UU.No.22 Tahun 1948 tentang “Pemerintah Daerah” (10 Juli 1948);3. Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 tentang “Pemerintah Daerah” (17

September 1959);4. UU.No.18 Tahun 1965 tentang “Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah” (1

September 1965);5. UU.No.5 Tahun 1974 tentang “Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah” (23

Juli 1974);6. UU.No.22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah” (7 Mei 1999);7. UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” (15 Oktober 2004).8. Peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya.

6

8. Persiapan Proses Perkuliahan.

Mahasiswa diwajibkan untuk memiliki Block Book Mata Kuliah

Hukum Pemerintahan Daerah ini sebelum perkuliahan dimulai, dan

sudah mempersiapkan materi sehingga proses perkuliahan dan

tutorial dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya.

Pertemuan 1 : Perkuliahan 1 (Lectures).

Bentuk Dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan.

A. Bentuk Pemerintahan Negara1. Negara Federal2. Negara Kesatuan.

B. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan1. Asas Keahlian2. Asas Kedaerahan

Bahan Bacaan:

Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 1990. Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, Yapemdo, Bandung, 2006. Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara

Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV.Sinar Bakti, Jakarta, 1983.

7


Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung, 1979.

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007.

Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008.


Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1982.

Pertemuan 2 : Tutorial 1.

Discussion Task – Study Task.

Dari pemahaman terhadap bentuk pemerintahan federal atau

federasi (negara serikat), maka di dalam Negara Kesatuan,

penyelenggaraan pemerintahannya dapat dilakukan dengan berbagai

cara, dimana salah satu dari cara tersebut memiliki kemiripan dengan

model federasi. Dikatakan sama, karena terdapat beberapa perbedaan

yang prinsipil yang membedakan kedua bentuk atau model

pemerintahan tersebut.

8

Diskusikan persamaan dan perbedaan dari kedua bentuk

pemerintahan tersebut, dan pada model yang mana asas-asas

penyelenggaraan pemerintahan dapat diterapkan, serta mode mana

yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

Bahan Bacaan:

Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 1990. Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, Yapemdo, Bandung, 2006. Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara

Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV.Sinar Bakti, Jakarta, 1983.






Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1982.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Konsep Desentralisasi: Otonomi Dan Daerah Otonom.

A. Desentralisasi – DekonsentrasiB. Otonomi Dan Ajaran OtonomiC. Daerah Otonom

Bahan Bacaan:

9





Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.



Dari pengertian-pengertian dekonsentrasi, dan desentralisasi yang

melahirkan otonomi dan daerah otonom, adalah konsep-konsep yang

berhubungan dengan kewenangan pengambilan keputusan. Menurut

M.Faltas terdapat dua kategori dalam pengambilan keputusan:

10

keputusan politik/political authority (policy making); dan keputusan

administratif (keputusan pelaksanaan)/administrative authority (policy

executing).Luas tidaknya kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom

sangat tergantung pada ajaran otonomi yang dipergunakan.

Bagaimanakah model pengambilan keputusan yang diterapkan

dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dan ajaran

otonomi apa yang diterapkan oleh UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan

Daerah”.

Bahan Bacaan:





Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”

Pertemuan 5: Perkuliahan 5 (Lectures).

Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Yuridis.

A. Latar Belakang B. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia

11

1. Pada Masa Undang-Undang Dasar Proklamasi (1945)2. Pada Masa Konstitsi Republik Indonesia Serikat (RIS)3. Pada Masa Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 19504. Pada Masa Undang-Undang Dasar 1945

a. Masa Pemerintahan Orde Lama/Demokrasi Terpimpinb. Masa Pemerintahan Orde Baru/Demokrasi Pancasilac. Masa Era Reformasi.

Bahan Bacaan:




Peraturan Perundang-undangan:

UU.No.1 Tahun 1945 tentang “Kedudukan Komite Nasional Daerah”. UU.No.22 Tahun 1948 tentang “Pemerintah Daerah”. Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 tentang “Pemerintah Daerah”. UU.No.18 Tahun 1965 tentang “Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah”. UU.No.5 Tahun 1974 tentang “Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah”. UU.No.22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan

Daerah”. UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan

Daerah”.

Pertemuan 6 : Turorial 3.

Discussion Task –Study Task.

12

Dalam konteks Negara Kesatuan beberapa pengaturan mengenai

Pemerintahan Daerah telah diterbitkan. Pengaturan-pengaturan tersebut

memiliki perbedaan-perbedaan, seperti sistem pemerintahanya

(dualistis atau monolistis), pembagian susunan pemerintahan,

kedudukan kepala daerah, maupun aspek pengawasannya. Hal ini

menunjukkan bahwa format yang ideal bagi penyelenggaraan

pemerintahan daerah belum diperoleh. Masih dalam proses pencarian.

Mahasiswa di bagi dalam empat kelompok sesuai dengan

permasalahan di atas, masing-masing kelompok memilih salah satu dari

permasalahan tersebut, untuk didiskusikan. Menurut pandangan /

analisa mahasiswa, format yang bagaimana yang ideal untuk

diterapkan dalam penyelenggaaan pemerintahan daerah dalam konteks

negara kesatuan (dibatasi sampai UU.No.22 Tahun 1999 tentang

“Pemerintahan Daerah”).

Bahan Bacaan:





UU.No.1 Tahun 1945 tentang “Kedudukan Komite Nasional Daerah”. UU.No.22 Tahun 1948 tentang “Pemerintah Daerah”. Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 tentang “Pemerintah Daerah”. UU.No.18 Tahun 1965 tentang “Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah”. UU.No.5 Tahun 1974 tentang “Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah”. UU.No.22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan

Daerah”. UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan

Daerah”.

13


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinthan Daerah.

A. Dasar PemikiranB. Pembentukan DaerahC. Pembagian Urusan (Wewenang) Pemerintahan

Bahan Bacaan:


Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, Yapemdo, Bandung, 2006.



UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”.

PP.No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

14


Study Task.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terpenting

adalah adanya pembagian wewenang pemerintahan yang jelas dan

tegas, untuk menghindarkan adanya tumpang tindih wewenang. Ajaran

otonomi apakah yang dipergunakan sebagai dasar pembagian

wewenang pemerintahan, dan bagaimanakah konkritisasinya (dalam

perspektif yuridis).

Bahan Bacaan:


Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, Yapemdo, Bandung, 2006.



UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” (15 Oktober 2004).

PP.No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

15


Pemerintahan Daerah Dan Pemerintah Daerah.

A. Pengertian Pemerintah Daerah Dan Pemerintah DaerahB. Perangkat DaerahC. Produk hukum Pemerintahan/Pemerintah Daerah.

Bahan Bacaan:




UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” .

PP.No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Permendagri No.57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

16



Urusan pemerintahan daerah (otonomi daerah) diselenggarakan

oleh Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat

daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan

lembaga perwakilan rakyat daerah.

Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih secara

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah

(KPUD). Dipandang dari sudut hukum, apakah pemilihan Kepala Daerah

oleh KPUD tersebut dapat dibenarkan.

Hubungan antara Kepala Daerah dengan DPRD yang kemudian

dituangkan dalam bentuk produk hukum, dalam kajian yuridis, dapat

menimbulkan permasalahan. Permasalahn-permasalahan apa yang

dapat timbul dari hubungan itu.

Bahan Bacaan:





17

PP.No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Permendagri No.57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.


Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah.

A. Hubungan Dalam Bidang Keuangan.B. Hubungan Dalam Bidang Pelayanan UmumC. Hubungan Dalam Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan

Sumber Daya Lainnya.D. Hubungan Dalam Bidang Pengawasan.

Bahan Bacaan:



Suriansyah Murhani, Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.



UU.No.33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah”.

PP.No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Permendagri. No.23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

18



Mahasiswa dibagi dalam dua kelompok berdasarkan NIM yang angka terakhirnya genap dan/atau ganjil;

Masing-masing kelompok memilih satu topik; Masing-masing kelompok menentukan pembawa makalah,

moderator, dan notulen.

Pada prinsipnya, faktor keuangan yang intinya bersumber pada

pendapatan asli daerah menjadi suatu ukuran untuk menyatakan

keberhasilan penyelenggaaan pemerintahan daerah. Adanya Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah menimbulkan adanya hubungan di

bidang keuangan antara keduanya. Bagaimanakah konkritisasi dari

hubungan keuangan tersebut, dan bagaimana pendapat saudara

terhadap hubungan keuangan tersebut.

Dalam konteks Negara Kesatuan, terdapat adanya hubungan

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagaimana konkritisasi pelaksanaan hubungan pengawasan tersebut,

dan bagaimana pendapat saudara.

Bahan Bacaan:



19

Suriansyah murhani, Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.



UU.No.33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah”.

PP.No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Permendagri. No.23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

20

block book - hk.pemda (1).doc

Documents