PERAN ETIKA PANCASILA DALAM MEWUJUDAKAN

PENEGAKAN HUKUM

Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila

Dosen Pengampu : Noviani Achmad Putri S.Pd., M.Pd

Di Susun :

Nama : Edi Susanto

NIM : 5202415018

Rombel : 16

Prodi Pendidikan Teknik Otomotif S1

Universitas Negeri Semarang

BAB I PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia tidak lepas dengan peran penting Pancasila sebagai ideologi negara. Yang mengawal dan mengarahkan cita-cita sebuah negara. Semenjak 1 juni 1945 Pancasila telah mengalami beberapa masa yaitu: sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, agresi Belanda, pembebasan Irian Barat, masa Orde Lama, kasus G30SPKI, masa Orde Baru hingga reformasi sekarang ini.

Berkenaan Pancasila sebagai Sistem Etika, kita menyadari bahwa nilai-nilai yan terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan antara untaian sila dengan sila lainya. Setiap sila mengandung makna dan nilai tersendiri. Pancasila juga memperhatikan nilai, norma, etika dan moral bangsa Indonesia. Tetapi masyarakat Indonesia sekarang mulai kehilangan jati diri. Budaya timur kini mulai tergeser oleh budaya barat, dimana citra kesantunan dan keramahan budaya timur yang khas akan hilang.

Etika tidak cukup didefinisikan atau dari masalah keramahan dan kesantunan saja. Masih banyak lagi permasalahan yang berkaitan dengan etika. Pancasila sebagai sistem etika, maka nilai-nlai yang terkandung dalam Pancasila di aplikasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud etika sesungguhnya.

Sebagai dasar negara dan pedoman suatu bangsa, kita sadari banyak sekali nilai-nilai yang terkandungnya. Tetapi, nilai-nilai tersebut mulai hilang. Dengan bukti nyata yaitu mulai menghilangnya nilai-nilai pancasila dalam hal penegak hukum. Dalam penegakan hukum terkadang orang yang satu dengan yang lain beda perlakuan hukumanya. Disini nampak jelas kalau keadilan tidak bisa didapatkan oleh semua orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan:

1. Bagaimana solusi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

2. Bagaimana peranan pancasila dalam hal penegakan hukum di Indonesia?

3. Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan nilai-nilai pancasila mulai dilupakan dalam hal penegakan hukum di Indonesia.?

C. Tujuan

1. Mengungkap informasi tentang solusi pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Menganalisis peranan pancasila dalam hal penegakan hukum di Indonesia.

3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan nilai-nilai pancasila mulai dilupakan dalam hal penegakan hukum di Indonesia.

D. Manfaat

1. Memotivasi manusia agar menerapakan etika-etika yang terdapat dalam nilai-nilai pancasila.

2. Memberi informasi sebagai sumber belajar kepada orang lain untuk mengetahui lebih tentang proses hukum di Indonesia.

BAB II PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN

1. Etika

Etika secara etimologi “etika” berasal dari kata yunani “ethos”, yang berarti sepadan, watak, adat, dengan arti kesusilaan. Jadi pada dasarnya etika berarti suatu kesediaan jiwa seseorang untk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan (kencana syafiie, 1993). Dalam konteks filsafat, filsafat etika dikenal sebagai filsafat moral. Yang membahas tentang tingkah laku manusia dipandang dari segi baik dan buruk.

Oleh karena itu, etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena setiap tindakanya selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dengan selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakanya itu. Etika juga ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu. Dengan pengertian etika tersebut, dapat dikelompokan:

1. Etika Umum : mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.

2. Etika Khusus : membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun makhluk sosial (etika sosial). Etika individual yaitu etika yang mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai makhluk individu terhadap dirinya sendiri. Sedangkan etika sosial adalah etika mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial tau sebagai umat manusia.

a. Pendekatan Etika

1. Normatif Etik

· melaui penelaahan dan penyaringan ukuraan-ukuran normatif seseorang berperilaku sesuai dengan norma.

2. Deskriptif Etik

· Sadar akan kebaikan etika tepi tidak merasa perlu mentaatinya secara keseluruhan.

3. Practikal Etik

· Sadar memperlukan etika sesuai status dan kemampuan.

b. Norma Dasar Etika

1. Norma ke-Tuhanan (Hablum Minallah)

· Melaksanakan perintah / menjahui larangan Tuhan.

2. Norma kemanusiaan (Hablum Minnas)

· Berakibat baik pada kehidupan bersama.

c. Prinsip – Prinsip Etika

1. Prinsip Keindahan (beauty)

· Hidup ini indah / bahagia

· Penampilan yang serasi dan indah, penataan ruangan kantor

2. Prinsip Persamaan (Equality)

· Hakekat kemanusiaan persamaan / kederajadatan

· Menghilangnya perilaku diskriminatif

· Perilaku pemerintah terhadap daerah / warga negara harus sama tinggi rendahnya urgensi / prioritas

3. Prinsip Kebaikan (Good)

· Kebaikan Sifat / karakterisasi dari sesuai yang menimbulkan pujian Good (baik).

· Good Perstujuan, pujian, keunggulan dan ketepatan.

· Kebaikan ilmu pengetahuan Objektivitas, kemanfaatan dan rasionalitas.

· Kebaikan tatanan sosial Sadar hukum dan saling hormat.

d. Prinsip Keadilan (justice)

1. Keadilan

· Kemauan yang tetap dan kekal untuk memmberikan kepada setiap orang.

2. Romawi kuno (justice)

· Juctice est contants et perpetua voluntas jus suum curque tribuendi.

e. Prinsip Kebebasan (library)

1. Kebebasan keleluasaan untuk bertindak / tidak bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia.

- Kemampuan menentukan diri sendiri.

- Kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan

2. Kebebasan tidak ada tanggung jawab

· Tak ada tanggung jawab tanpa kebebasan.

f. Prinsip Kebenaran (truth)

1. Teori – teori Kebenaran

2. Kebenaran Dalam Pemikiran (truth in the mid).

· Kebeneran dalam kenyataan (truth in reality).

2. Pancasila sebagai Sistem Etika

Etika adalah ilmu yang mempertanyakan tanggungjawab kewajiban manusia. Disini Pancasila dikaitkan dengan sistem maka akan memberi jawaban mengenai konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Pancasila memperoleh dukungan dari rakyat indonesia karena sila-sila Pancasila merupakan etika dan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai core philosophy bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga meliputi yang sarat dengan nilai-nilai filsafat: jika memahami pancasila tidak dilandasi dengan pemahaman segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalh segisegi fenomenalnya sja, tanpa menyentuh inti hakikinya.

Pancasila merupakan hasil kompromi nasional dan pernyataan resmi bahwa bangsa Indonesia menempatkan keudukan setiap warga negara secara sama, tanpa membedakan antara penganut agama mayorita atau minoritas, gender, budaya dan daerah.

Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan napas humanis, karena Pancaila dapat mudah diterima oleh warga negara. Pancasila dirangkai dan diahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikp moral bangsa.

Pancasila juga memberi jawaban bagaimana seharusnya manusia Indonesia bertanggung jawab dan berkewajiban sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara, selain dalam kehidupan dengan sesama warga negara. Dalam hidup berkelompok, selain etika kelompok bagaimana warga negara Indonesia bergaul dalam hidupnya, akan muncul etika yang berkaitkan dengan kerja atau profesi, seperti etika Dosen Indonesia, etika jurnalistik Indonesia, etika kedokteran Indonesia, etika bisnis, etika hukum, etika seni, etika pekerja sosial Indonesia, etika biomedis Indonesia, etika ABRI, dan sebagainya.

Uraian tersebut menunjukan bahwa Pacasila pun memiliki sistem etika individual dan sosial, serta mengembangkan etika yang berkaitan dengan lingkungan dan kerja atau profesi.(A.T. Soegito,2013:148)

Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dan makna-makna yang dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari:

a.       Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara garis besar mengandung makna bahwa Negara melindungi setiap pemeluk agama (yang tentu saja agama diakui di Indonesia) untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya. Tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk memeluk agama, bukan mendirikan suatu agama. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Dan bertoleransi dalam beragama, yakni saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

b.      Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Mengandung makna bahwa setiap warga Negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, karena Indonesia berdasarkan atas Negara hukum. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bertingkah laku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku di masyarakat.

c.       Sila Ketiga : Persatuan Indonesia. Mengandung makna bahwa seluruh penduduk yang mendiami seluruh pulau yang ada di Indonesia ini merupakan saudara, tanpa pernah membedakan suku, agama ras bahkan adat istiadat atau kebudayaan. Penduduk Indonesia adalah satu yakni satu bangsa Indonesia. cinta terhadap bangsa dan tanah air. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.

d.      Sila Keempat : Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Mengandung maksud bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, bukan hanya mementingkan segelintir golongan saja yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan anarkisme. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Melakukan musyawarah, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

e.       Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia. Mengandung maksud bahwa  setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam setiap lini kehidupan. mengandung arti bersikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Seluruh kekayaan alam dan isinya dipergunakan bagi kepentingan bersama menurut potensi masing-masing. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata. Penghidupan disini tidak hanya hak untuk hidup, akan tetapi juga kesetaraan dalam hal mengenyam pendidikan.

Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila di implikasikan di dalam kehidupan sehari-hari maka tidak akan ada lagi kita temukan di Negara kita namanya ketidak adilan, terorisme, koruptor serta kemiskinan. Karena di dalam Pancasila sudah tercemin semuanya norma-norma yang menjadi dasar dan ideologi bangsa dan Negara. Sehingga tercapailah cita-cita sang perumus Pancasila yaitu menjadikan Pancasila menjadi jalan keluar dalam menuntaskan permasalahan bangsa dan Negara.

3. Penegakan Hukum

Hukum adalah sistem yan terpenting dalam pelakasanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang pilitik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi. Orang kuno mengenal Ada dua jenis hukum, yaitu Ius Ceville dan Ius Gentium. Ius Ceville adalah hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat Romawi, dimanapun mereka berada, sedangkan Ius gentium adalah hukum yang diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan romawi. (Kusumaatmadja, 1999 ; 4).

Perkembangan hukum sendiri dipengaruhi oleh karya-karya tokoh kenamaan, yang terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu golongan Naturalis dan golongan Positivis.

Menurut golongan Naturalis, prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat ditemui oleh akal sehat. Hukum harus dicari, dan bukan dibuat. Golongan Naturalis mendasarkan prinsip-prinsip atas dasar hukum alam yang bersumber dari ajaran Tuhan. (Mauna, 2003 ; 6)

Sementara itu, menurut golongan Positivis, hukum yang mengatur hubungan antar daerah adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh kemauan mereka sendiri. Bahwa hukum adalah pernyataan kehendak bersama.

Pada azasnya, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu: sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti materiil merupakan sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi subtansi dari pembuatan hukum itu sendiri. Sedangkan sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Dengan sumber hukum tersebut dapat ditemukan hukum yang mengatur suatu masalah tertentu.

Dalam pelaksanaan hukum, sekiranya memerlukan petunjuk bagaimana dalam melaksankan peraturan perundangan antara lain, yaitu:

a. Segala bentuk persyaratan pelaksanakan hukum harus disertai dengan petunjuk-petunjuknya. Hukum-hukum yang bersifat melarang akan berlaku efektif jika di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tentang tindakan atau perbuatan yang dilarang.

b. Setiap praktik pelaksanaan peraturan perundangan tidak menuntut pelanyanan kedinasan. Hukum tidak menuntut atau mewajibkan adanya kecenderungan membeikan imbalan (kepuasan) atas ketaatan yang ditunjukan oleh seseorang dalam menjalankan segala hal yang berkaitan dengan pengaturan atau penataan ketertiban.

c. Sering terjadi bahwa beberapa bentuk kewajiban dapat dapat dipenuhi dengan tindakan-tindakan yang sama. Pememnuhan kewajiban dengan tindakan yang sama ini terjadi karena orang mendapatkan bahwa materi dan motif hukkumnya juga sama.

d. Semua hukum pada umumnya tidak dapat dilaksanakan sebelum hukum itu diumumkan pemberlakuannya.

Hukum tidak akan habis masa berlakunya hanya karena motif dan tujuan dianggap telah terpenuhi. Menurut pembentukanya, hukum biasanya akan berhenti masa berlakunya hanya bila subjek hukum menghentikan ketaatanya pada hukum tersebut. Sebagai contoh misalnya: menurut aturan yang berlaku, orang yang dalam waktu sepuluh tahun terhitung mulai ketulusanya tidak mempublikasikan karya desertasinya (dalam bentuk buku ilmiah, misalnya), dinilai tidak layak untuk menyandang gelar doktor yang diraihnya.

Namun kelengkapanya yang berkaitanya dengan validitas sebuah hukum diperlukan / dituntut dengan maksud untuk memaksanakan pemenuhan ketaatannya. Jadi, jika pemotretan paru-paru merupakan syarat yang diwajibkan untuk dapat masuk ke sebuah negara asing, maka orang yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi persyaratan tersebut di kemudian hari dan siap menanggung risiko penerapan sanksinya, apabila jika hal itu disebabkan oleh kelalaian orang tersebut.

Penegakan hukum adalah upaya untuk menegakkan atau mewujudkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berhubungan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma-norma atau kaidah-kaidah yang wajib ditaati oleh para penegak pemelihara hukum. Norma-norma tersebut perlu ditaati terutama dalam “menggembalakan” hukum, menyusun serta memelihara hukum. Menurut O. Notohamidjojo, ada empat(4) norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu:

a. Kemanusiaan

Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi.

b. Keadilan

Keadilan kehendak yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya (Uipianus, 200 AD).

c. Kepatutan

Kepatutan atau equity adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamanya. Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.

d. Kejujuran

Pemeliharaan hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum, serta dalam melanyani “justitiable” yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan.

Norma-norma tersebut perlu ditekankan dan dituntuk pada setiap pemelihara atau penegak hukum, dimana sekarang Etika melemah dalam masyaraka.

Penegakan hukum atau merupakan salah satu bentuk usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau tindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Penegakan hukum sendiri memiliki prinsip yang adanya penegakan hukum yang tidak adanya tawar – menawar karena tugas utama penegakan hukum sendiri adalah mewujudkan suatu keadilan. Namun penegakan hukum sekarang banyak dalam realitanya masih intimidasi salah satu pihak. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah sebagai berikut:

a. Dapat menjamin kehidupan sosial masyarakat yang lebih berkesejahteraan.

b. Penegakan yang berkepastian, dan

c. Tentunya berkeadilan.

Dari segi pendekatan akademik, terdapat 3 konsep penegakan, yaitu:

a. Penegakan hukum bersifat total adalah menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali.

b. Penegakan hukum bersifat full adalah yang menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual.

c. Penegakan hukum bersifat actual adalah muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada kurangnya peran dalam masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia sendiri sekarang sulit untuk ditegakkan atau sudah tidak ada kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum sendiri. Itu semua ada lima alasanya:

a. Aparat penegak hukum yang terkena sangkaan maupun dakwaan korupsi atau suap.

b. Mafia peradilan marak dituduhkan.

c. Hukum seolah-olah dapat dimainkan, dipelintirkan, bahkan berpihak kepada salah satu yang memiliki status sosial yang lebih (banyaknya intimidasi).

d. Penegak hukum yang lemah yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat.

e. Masyarakat yang apatis terhadap penegakan hukum, bahkan mencemooh dan melakukan peradilan jalanan sendiri.

4. Etika Penegak Hukum yang Berkeadilan

Etika penegakan hukum di maksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturanhidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan atura hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalandengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak deskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salahsebagai alat kekuasaan dan bentuk – bentuk manipulasi hukum lainnya (A.T Soegito, 2013:157-158).

B. Kasus Pelanggaran Dalam penegakan Hukum

Kita dapat menemukan sejumlah contoh kasus hukum di Indonesia yang terbilang cukup unik. Diantaranya adalah kasus hukum nenek Minah yang harus menjalani hukuman selama satu bulan lima belas hari plus tiga bulan masa percobaan. Hukuman itu harus dijalani setelah nenek Minah dinyatakan telah bersalah karena memetik buah kakao di area perkebunan PT. Rumpun Sari Antan.

Kita juga pernah mendengar adanya kasus pemulung yang dikriminalisasi telah memiliki ganja oleh sejumlah oknum polisi. Meskipun kemudian sejumlah oknum polisi tersebut dihukum setelah melalui persidangan, namun citra aparat penegak hukum di Indonesia sangat tercoreng karena tindakan sejumlah oknum tersebut.

Contoh kasus hukum di Indonesia yang paling heboh dan menyita perhatian media dan masyarakat luas adalah kasus hukum prita mulyasari. Prita mulyasari telah didakwa melakukan peencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Alam Sutera di Tangerang. Pengadilan Negeri Tangerang sempat memutus bebas Prita Mulyasari, namun oleh Mahkamah Agung Prita Mulyasari divonis hukuman selama enam bulan dengan masa percobaan selama satu tahun.

Selain itu di Indonesia juga telah pernah terjadi citizen lawsuit, dimana warga negara melakukan gugatan melawan pemerintah. Ini sesungguhnya adalah contoh kasus yang sangat baik dan dapat dijadikan contoh bagi warga negara lainnya saat ingin memperjuangkan hak yang seharusnya diberikan oleh negara terhadap warganya. Kasus hukum ini pernah dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menghukum para tergugat, yakni Presiden dan Wakil Presiden, Ketua DPR RI dan beberapa menteri untuk membuat Undang-undang yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Analisis Contoh Kasus Menurut Lawrence Friedman

Dari contoh-contoh kasus yang diatas, beberapa akan dianalisis menurut komponen hukum Lawrance Friedman. Komponen-komponen hukum Lawrence Friedman sebagai berikut:

· 1.    Struktur Hukum, dalam pengertian bahwa struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.

· 2.    Substansi Hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.

· 3.    Budaya Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.

Kiranya dalam rangka melakukan reformasi hukum tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

· 1.    Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sumber daya manusianya yang berkualitas;

· 2.    Perumusan kembali hukum yang berkeadilan;

· 3.    Peningkatan penegakkan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum;

· 4.    Pengikutsertaan rakyat dalam penegakkan hukum;

· 5.    Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum; dan

· 6.    Penerapan konsep Good Governance.

Dari contoh kasus yang sebelumnya dijelaskan, struktur-struktur hukum ada dalam kasus-kasus tersebut. Terlihat dari bentuk kasus tersebut adalah kasus hukum pidana, dengan memiliki lembaga hukum yaitu pengadilan tinggi negeri. Adapula substansi hukum, hukum yang diberikan merupakan tujuan hukum yang ada yaitu penegakan keadilan. Siapapun yang tidak melanggar hukum atau tidak menaati hukum, pastlah akan diberikan hukuman. Tak memandang siapapun itu. Disini budaya hukum itupun ada. Hal ini terdapat pada tingkat profesionalisme para penegak hukum. Para penegak hukum menjalankan tugas tanpa memandang bulu. Jadi, semua tugas yang telah diberikan, sesuai dengan apa yang terjadi secara fakta, dan hukum itu berlaku sesuai kejadian yang ada.

C. .     Faktor-faktor yang Menyebabkan Nilai-nilai yang Terkandung dalam Pancasila Mulai Dilupakan Dalam Hal Penegakan Hukum Di Indonesia.

Banyak faktor yang menyebabkan kenapa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila mulai dilupakan oleh para penegak hukum kita dalam hal penegakan hukum, yaitu:

1. faktor ekonomi

Yang dimaksud dengan faktor ekonomi disini yaitu karena kurang sejahteranya para penegak hukum kita, makanya mereka memperjualkan keadilan itu demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dll rata-rata mendapat gaji yang relatif kecil dibandingkan dengan pejabat tinggi negara seperti menteri, anggota DPR, anggota MPR, dll. Pihak yang paling mendapat keuntungan dalam melakukan penyelewengan dalam penegakan hukum adalah jaksa dan hakim. Apa yang mereka dapat sebagai penegak hukum tidak sebanding dengan pengorbanan yang mereka keluarkan untuk menjadi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penegak hukum melakukan penyelewengan untuk mengambil keuntungan agar bisa mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Istilahnya sering disebut sebagai balik modal.

2. faktor kekeluargaan

Karena masih adanya hubungan darah, makanya para penegak hukum mengenyampingkan hukum itu sendiri demi menjaga hubungan kekeluaragaan. Sebenarnya dalam hal ini para penegak hukum mengalami dilema kalau ada keadaan dimana mereka harus berlaku adil atau harus mementingkan keluarga. Memang sulit untuk penegak hukum kalau harus menegakkan hukum bagi keluarganya sendiri.

3. faktor budaya

Orang tersebut memang terbiasa untuk melakukan hal-hal yang ilegal. Sudah menjadi tradisi bagi penegak hukum misal polisi selalu melakukan tindakan ilegal. Masyarakat pada umumnya juga sudah mengeklaim kalau aparat kepolisian tidak ada yang bekerja secara murni, tanpa ada kecurangan sidikitpun.

4. Faktor Pendidikan

Pada masa  sekarang dimana ada proses globalisasi, pelajaran pancasila di lingkungan sekolah maupun universitas mulai disepelekan. Untuk lingkungan sekolah, pelajaran pancasila masih menjadi pelajaran yang wajib tetapi tidak semua universitas menetapkan mata kuliah pancasila sebagai mata kuliah wajib. Pihak penyelenggara universitas lebih mementingkan kepentingan akademik daripad perilaku atau tingkah lauk mahasisiwanya. Padahal pelajaran pancasila itu sangat penting bagi pembentukan kepribadian yang baik,khususnya bagi para penegak hukum. Penegak hukum sangat memerlukan pancasila agar mereka dapat menegakkan hukum seadil-adilnya.

Dari faktor-faktor tersebut dapat kita ketahui bahwa, penegakan hukum di indonesia ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan dalam hal penerapan nilai-nilai pancasila. Oleh karena itulah mengapa penerapan nilai pancasila dalam hal penegakan hukum mulai dilupakan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Etika penegakan hukum di maksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturanhidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan.

Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak deskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk – bentuk manipulasi hukum lainnya. Dalam Penegakan hukum, terdapat empat (4) norma yang harus di taati bagi para penegak hukum itu sendiri, yaitu: Kemanusiaan, Keadilan, Kepatutan, dan Kejujuran.

Namun, kenyataanya Penegakan hukum di Indonesia sendiri sekarang sulit untuk ditegakkan atau sudah tidak ada kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum sendiri. Itu semua ada lima alasanya: (a) Aparat penegak hukum yang terkena sangkaan maupun dakwaan korupsi atau suap. (b) Mafia peradilan marak dituduhkan. (c) Hukum seolah-olah dapat dimainkan, dipelintirkan, bahkan berpihak kepada salah satu yang memiliki status sosial yang lebih (banyaknya intimidasi). (d) Penegak hukum yang lemah yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat. (e) Masyarakat yang apatis terhadap penegakan hukum, bahkan mencemooh dan melakukan peradilan jalanan sendiri.

Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan satu-satunya sumber nilai yang berlaku di tanah air. Namu, masih banyak kasus-kasus dari pelanggaran hukum itu sendiri. Itu semua dikarenakan sudah banyak masyarakat yang melupakan nilai-nilai pancasila dalam penegakan hukum. Keadian tersebut di sebabkan beberapa faktor antara lain: (a) faktor Ekonomi, (b) faktor kekeluargaan, (c) faktor budaya, dan (d) faktor pendidikan.

Berkenaan Pancasila sebagai Sistem Etika, kita menyadari bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan antara untaian sila dengan sila lainnya. Setiap sila mengandung makna dan nilai tersendiri. 

B. SARAN

1. Lembaga hukum harus di perbaiki agar terwujud etika penegakan hukum yang berkeadilan, tidak bersifat deskriminatif dan mementingkan kepentingan sendiri di atas kepentingan negara.

2.  Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila baiknya harus diaplikasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

A.T Soegito, dkk. 2013. Pendidikan Pancasila. Semarang. Unnes Press

E. Sumaryono. 1995. Etika Profesi Hukum. Yogyakarta. Kanisius

Setardja,A.Gunawan. 1990. Dialektika Hukum Dan Moral. Yogyakarta.Kanisius

· http://jelekoke.blogspot.co.id/2013/04/contoh-kasus-hukum-di- indonesia

beserta.html. (diakses pada tanggal 16 November 2015 Pukul 04.12 WIB)

http://wiwinsulistia.blogspot.co.id/2014/06/makalah-individu-pendidikan- pancasila.html. (diakses pada tanggal 14 september 2015 pukul 23.06 WIB)