booklet pnbp 2015

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PUSDIKLAT MINERBA

2015

Jl. Jend Sudirman No. 623 Bandung 40211

Telp. 022.607 6756 Ext.147 atau 129

Fax. 022.603 5506

www.pusdiklat-minerba.esdm.go.id

e-mail. [email protected]

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program Pendidikan Dan Pelatihan

PUSDIKLAT MINERBA

2015

Daftar Isi

Kata Pengantar

Pembukaan

Visi & Misi

Fasilitas Diklat

Informasi dan Pendaftaran

1. Diklat Pemenuhan dan Uji Kompetensi bagi Pengawas Operasional Pertama (POP) pada Pertambangan

(Angkatan I, II, III, IV, V dan VI)

2. Diklat Pemenuhan dan Uji Kompetensi bagi Pengawas Operasional Madya (POM) pada Pertambangan

(Angkatan I, II, III, dan IV)

3. Diklat Juru Ledak Untuk Kegiatan Penambangan Bahan Galian Kelas II (Angkatan I, II, III, dan IV)

4. Diklat Pengembangan Masyarakat (Community Development) di Wilayah Pertambangan (Angkatan I, dan II)

5. Diklat Pengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan

6. Diklat Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sosial di Wilayah Pertambangan

7. Diklat Perencanaan Penutupan Tambang

8. Diklat Corporate Social Responsibility (CSR)

9. Diklat Resolusi Konik di Kawasan Pertambangan

10. Diklat Pengelolaan K3 Kontraktor pada Perusahaan Pertambangan

11. Diklat Penanganan K3 Alat Berat

12. Diklat Pengenalan Teknik Pertambangan bagi Aparat Non Teknis

13. Diklat Perencanaan dan Desain Tambang Terbuka

14. Diklat Penyusunan RKAB Perusahaan Pertambangan (Angkatan I, dan II)

15. Diklat Pengelola Peledakan Pada Penambangan Bahan Galian (Juru Ledak Kelas I)

16. Diklat Manajemen Lingkungan Pertambangan

17. Diklat Audit Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan

18. Diklat Penanganan Batubara (Coal Handling)

19. Diklat Juru Ukur Tambang (Angkatan I, II, III dan IV)

20. Diklat Pemenuhan dan Uji Kompetensi Bagi Pengawas Operasional Utama (POU) pada Pertambangan

21. Diklat Audit Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara

22. Diklat Sistem Informasi Geogra (SIG)Pertambangan

23. Diklat Jaminan Reklamasi Tambang

24. Diklat Teknik Reklamasi Lahan Bekas Tambang

ii

iii

iv

v

vi

vii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Halaman

Daftar Isi Kata Pengantar

ii iiii

uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan

Phidayahnya, dalam upaya menunjang pembangunan ESDM melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertambangan umum, Pusdiklat Minerba sebagai salah satu Pusdiklat

dibawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber daya

Mineral. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyusun

kembali program Diklat Teknis dan Manajemen pertambangan umum

untuk tahun 2015.

Program Diklat yang tersedia dapat diikuti oleh Aparatur Pemerintah,

Industri, maupun yang berkepentingan di bidang Pertambangan Umum.

Program Diklat didukung dan melibatkan para pengajar, Instruktur yang

bepengalaman khususnya di sektor ESDM dan dari Perguruan Tinggi,

tenaga ahli pada industri pertambangan, dan para widyaiswara di

lingkungan Kementerian ESDM.

Kepala Pusdiklat Minerba

Ir. Hedi Hidayat, M.Si

Pembukaan

VISI

Menjadi Pusdiklat unggulan di bidang teknologi mineral dan batubara untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan

berdaya saing tinggi.

MISI

Mengembangkan sistem kediklatan untuk memenuhi kebutuhan stake holder dan sesuai dengan perkembangan industri

pertambangan khususnya dibidang teknologi mineral dan batubara.

Menyusun standar kurikulum dan standar uji berbasis kompetensi dalam rangka menunjang program sertikasi personel.

Melaksanakan program diklat berbasis kompetensi dan diklat lainnya yang dibutuhkan pegawai negeri sipil pemerintah pusat

dan pemerintah daerah.

Menawarkan dan melaksanakan pelayanan jasa diklat bagi industri / stakeholder yang membutuhkan.

iv v

ewasa ini laju perkembangan energi dan sumber daya mineral semakin

Dpesat. Dalam menghadapi laju perkembangan tersebut, maka kemampuan nasional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan khususnya dalam pemanfaatan serta pengelolaannya

secara ekonomis dan efisien perlu makin dikembangkan. bertitikk tolak dari

pemikiran itu, maka penguasaan IPTEK serta manajemen pertambangan dalam

pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya mineral perlu dikuasai. Upaya

peningkatan sumber daya manusia menuju tersedianya aparatur pertambangan

yang terampil dan profesional serta berwawasan pembangunan yang

berkelanjutan (sustainable development), maka dalam penerapannya memerlukan

program khusus pendidikan dan pelatihan yang sistimatis, terarah dan konsisten.

Sumber daya alam di sektor energi dan sumber daya mineral harus dikembangkan

semaksimal mungkin untuk tercapainya pembangunan. Dan untuk ini perlu adanya

pendidikan dan pelatihan yang terintergrasi. Dan harus tetap diingat bahwa

generasi mendatang harus tetap dapat menikmati hasil pembangunan

pertambangan ini.

Untuk mencapai upaya tersebut, Pusdiklat Mineral Batubara mempunyai Visi dan

Misi :

Fasilitas Alat Diklat Informasi dan

Pendaftaran

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MINERAL DAN BATU BARA

Jl. Jend Sudirman No. 623 Bandung 40211

Telp. 022.607 6756 Ext.147 atau 129

Fax. 022.603 5506, 604 6384

www.pusdiklat-minerba.esdm.go.id

e-mail. [email protected]

vi viii

DIKLAT PEMENUHAN DAN UJI KOMPETENSI BAGI

PENGAWAS OPERASIONAL PERTAMA (POP) PADA

PERTAMBANGAN

Peran pengawas operasional pertama (POP) sebagai front line supervisor adalah

membawahi langsung para karyawan tingkat pelaksana dan bertanggung jawab

dalam pengelolaan K3 pertambangan, sesuai dengan Keputusan Dirjen Geologi dan

Sumber Daya Mineral No. 0228.K/40/DJG/2003 tentang Kompetensi Pengawas

Operasional pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Untuk dapat

diangkat sebagai pengawas operasional tingkat pertama seseorang harus memiliki

sertikat kompetensi yang diperoleh melalui uji kompetensi.

Tujuan

Mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas operasional

pertama pada kegiatan pertambangan di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Lingkup Bahasan

1. Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Mineral dan

Batubara;

2. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Operasi

Pertambangan;

3. Tanggung Gugat Pengawas Operasional Pertama;

4. Pertemuan Keselamatan Kerja (Safety Meeting);

5. Inspeksi dan Pengamatan K3;

6. Teknik Pembuatan JSA;

7. Investigasi Kecelakaan dan Pelaporan;

8. Identikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko;

9. Dasar-dasar Lindungan Lingkungan Hidup Pertambangan.

Sasaran Peserta

Calon Pengawas Operasional Pertama yang diusulkan oleh perusahaan dan telah

memenuhi persyaratan dibidangnya sebagai berikut:

Bagi lulusan S1, S2, atau S3 berpengalaman 1 Tahun;

Bagi lulusan sarjana muda atau sederajat berpengalaman 3 Tahun;

Bagi lulusan SLTA atau sederajat berpengalaman 10 Tahun;

Front Line Supervisor Pertambangan.

Durasi : 6 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung,

Angkatan I, 9 - 14 Februari 2015

Angkatan II, 9 - 14 Februari 2015

Angkatan III, 20 - 25 April 2015

Angkatan IV, 20 - 25 April 2015

Angkatan V, 20 - 25 April 2015

Angkatan VI, 20 - 25 April 2015

Instruktur

Instruktur diklat ini merupakan para ahli di bidang K3 pertambangan yang berasal

dari:

Pusdiklat Mineral dan Batubara;

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba.

Biaya: Rp 6.600.000,- / orang

3. Peraturan K3 Pertambangan;

4. Manajemen Keadaan Darurat;

5. Prinsip Manajemen K3 Pertambangan;

6. Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;

7. Kebijakan Pengawasan Pertambangan;

8. Teknis Pertambangan dan Konservasi Bahan Galian.

Sasaran Peserta

Calon Pengawas Operasional madya yang telah memiliki sertikat kelulusan Uji

Kompetensi Pengawas Operasional Pertama;

Minimal telah bekerja sebagai Pengawas Operasional Pertama selama 1 (satu)

tahun.

Durasi : 6 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung,

Angkatan I, 16 21 Februari 2015

Angkatan II, 16 21 Februari 2015

Angkatan III, 11 16 Mei 2015

Angkatan IV, 11 16 Mei 2015

Instruktur

Instruktur diklat ini merupakan para ahli di bidang K3 dan lingkungan pertambangan

yang berasal dari:



Biaya : Rp 8.400.000,- / orang

1 2


PENGAWAS OPERASIONAL MADYA (POM) PADA

PERTAMBANGAN

Peran pengawas operasional madya sebagai pengawas tingkat manajemen

menengah (middle management) adalah bertanggung jawab dalam pengelolaan K3

dan lingkungan pertambangan sehingga perlu diberikan pembekalan agar kompeten

dalam melakukan pengawasan tingkat manajemen menengah. Untuk dapat

diangkat sebagai pengawas operasional tingkat madya sesuai dengan Keputusan

Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral No. 0228.K/40/DJG/2003 tentang

Kompetensi Pengawas Operasional pada perusahaan pertambangan mineral dan

batubara seseorang harus memiliki sertikat kompetensi yang diperoleh melalui uji

kompetensi.

Tujuan

Untuk memenuhi kompetensi Pengawas Operasional Madya (Middle Management)

yang bertugas dan bertanggung jawab membawahi Pengawas Operasional Pertama

(Lower Management) pada industri pertambangan.

Lingkup Bahasan

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan;

2. Peraturan Lindungan Lingkungan Pertambangan;

DIKLAT JURU LEDAK UNTUK KEGIATAN

PENAMBANGAN BAHAN GALIAN (KELAS II)

Penggunaan bahan peledak merupakan alternatif yang paling efektif dalam proses

pembongkaran pada penambangan bahan galian. Namun demikian, kegiatan ini

dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia serta kerusakan peralatan

dan lingkungan apabila tidak ditangani oleh tenaga yang kompeten sesuai dengan

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555 K/26/M.PE/1995.

Tujuan

Mampu melaksanakan peledakan pada kegiatan penambangan bahan galian.

Lingkup Bahasan

1. Pengenalan Bahan Peledak;

2. Perlengkapan Bahan Peledak;

3. Peralatan Peledakan;

4. Persiapan Peledakan;

5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Peledakan;

6. Teknik Peledakan;

7. Keselamatan Kerja Peledakan;

8. Pelaporan Peledakan.

Sasaran Peserta

Tenaga yang secara langsung maupun tidak langsung akan menangani

peledakan;

Minimal SMA, dengan pengalaman 1 tahun dibidang peledakan;

Sehat jasmani dan Rohani;

Tidak buta warna;

Mendapatkan SKCK dari pihak berwenang.

Durasi: 10 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung

Angkatan I, 23 Februari 4 Maret 2015

Angkatan II, 23 Februari 4 Maret 2015

Angkatan III , 9 18 Maret 2015

Angkatan IV, 9 18 Maret 2015

Instruktur

Instruktur Diklat ini merupakan para ahli di bidang Penanganan Peledakan yang

berasal dari:



Biaya : Rp 6.600.000,-/orang

DIKLAT PENGEMBANGAN MASYARAKAT

(COMMUNITY DEVELOPMENT) DI WILAYAH

PERTAMBANGAN

Kehadiran perusahaan pertambangan harus dapat memberikan manfaat baik secara

langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat yang berada disekitar lokasi

kegiatan pertambangan. Upaya peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan

oleh perusahaan pertambangan melalui melalui Program community development

yang disusun secara terencana, terarah, dan dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Untuk itu diperlukan kesamaan persepsi antara pemerintah, perusahaan dan

masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan pengembangan masyarakat di

wilayah pertambangan.

Tujuan

Memberikan pengetahuan dan menyamakan visi pelaku usaha industri

pertambangan dan aparatur pemerintah.

Lingkup Bahasan

1. Pendahuluan dan Filoso Pengembangan Masyarakat;

2. Aspek Legal Pengembangan Masyarakat;

3. Pengembangan Masyarakat di Sektor Pertambangan pada Era Otonomi

Daerah;

4. Metode PRA dalam Pengembangan Masyarakat;

5. Metode Partisipasi dalam Pengembangan Masyarakat;

6. Perancangan Peraturan Daerah dalam Pengembangan Masyarakat;

7. Inkubator Bisnis;

8. Studi Kasus Pengembangan Masyarakat pada Pertambangan.

Sasaran Peserta

Tenaga Industri yang menangani pengelolaan program pengembangan

masyarakat di industri pertambangan;

Aparatur pada instansi yang mengelola bidang pertambangan.

Durasi: 5 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung,

Angkatan I, 2 - 6 Maret 2015

Angkatan II, 2 - 6 Maret 2015

Instruktur

Instruktur Diklat ini merupakan para ahli di bidang Community Development yang

berasal dari:


Kalangan Akademisi / Praktisi Pertambangan.


3 4

DIKLAT PENGELOLA KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA (K3) PERTAMBANGAN

Kegiatan pertambangan memiliki potensi bahaya dan tingkat kecelakaan yang tinggi,

sehingga perlu dilakukan pengelolaan K3 yang mencakup pemahaman dan

penerapan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya. Pengelolaan K3

yang baik harus sistemik, mengikuti pola manajemen baku (plan, organizing,

leadership, controlling), berbasis risiko, bisa diaudit, dan mencakup semua kegiatan

pencegahan kecelakaan sebelum kejadian. Pengelolaan K3 menjadi tanggungjawab

seluruh komponen perusahan bukan hanya tertumpu pada manajer K3, sehingga

diperlukan pemahaman dan komitmen yang sama tentang pentingnya K3.

Tujuan

Memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada peserta mengenai pengenalan

pengetahuan K3 pertambangan.

Lingkup Bahasan

1. Pendahuluan dan Latar Belakang Sistem Manajemen K3;

2. Peraturan Perundangan K3 Pertambangan;

3. Tata Cara Penambangan;

DIKLAT ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

SOSIAL DI WILAYAH PERTAMBANGAN

Analisis dampak lingkungan sosial pertambangan merupakan studi dampak dan

konsekuensi sosial dari kegiatan pertambangan yang direncanakan, baik perubahan

sik, sosial, maupun ekonomi pada kegiatan tersebut. Kegiatan ini merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan AMDAL. Hasil analisis ini diharapkan

dapat memberikan informasi teknis dan kebijakan mengenai dampak sosial

pembangunan sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang tepat agar

dampak negatifnya dapat dikurangi.

Tujuan

Mampu menganalisis, mencegah, dan menanggulangi dampak sosial akibat kegiatan

pertambangan dengan menggunakan perspektif, metode dan teknik yang sesuai.

Lingkup Bahasan

1. Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan ANDAL di Indonesia;

2. Aspek Sosial dalam Dokumen ANDAL;

3. Variabel dan Indikator Dampak Sosial:

4. Model Analisis Dampak Sosial;

5. Metode Penyusunan ANDALSOS (Mikro);

6. Ruang Lingkup dan Landasan Logika Analisis Dampak Sosial;

7. Penyusunan Kerangka Acuan ANDALSOS;

8. Studi Kasus Dampak Sosial di Wilayah Pertambangan;

9. Pengenalan Perangkat Lunak;

10. Akuntabilitas Kinerja;

11. Evaluasi Program .

Sasaran Peserta

Tenaga Industri yang menangani perencanaan dan pengelolaan lingkungan

tambang;


Durasi: 6 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung, 6 11 April 2015

Instruktur

Instruktur Diklat ini merupakan para ahli dibidangnya yang berasal dari:


Kalangan Akademisi Pertambangan;



4. Sistem Manajemen K3 Pertambangan;

5. Manajemen Risiko;

6. Kecelakaan Tambang;

7. Alat Pelindung Diri;

8. Ergonomi;

9. Inspeksi K3 Pertambangan;

10. Job Safety Analysis (JSA);

11. Manajemen Keadaan Darurat;

12. Evaluasi K3 Pertambangan.

Sasaran Peserta

Tenaga Industri yang bertanggungjawab menangani K3.


Durasi: 12 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung, 4 15 Maret 2015

Instruktur

Instruktur Diklat ini merupakan para ahli di bidang K3 Pertambangan yang berasal

dari:


Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba;

Tenaga Ahli / praktisi Industri Pertambangan.

Biaya: Rp 7.440.000,-/orang

5 6

DIKLAT PERENCANAAN PENUTUPAN TAMBANG

Perencanaan penutupan tambang adalah suatu kegiatan penyusunan rencana untuk

mengakhiri penambangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

tahapan perencanaan tambang. Oleh karena itu, kegiatan ini harus dilaksanakan

sejak awal operasi penambangan yang disesuaikan dengan desain dan infrastruktur

tambang, rencana pengelolaan lingkungan dan program di wilayah pertambangan

(community development), serta asas manfaat lainnya.

Tujuan

Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan tentang penataan,

pengelolaan dan pengendalian kegiatan penambangan sehingga mampu

mengantisipasi dampak eksternal pertambangan seperti implikasi sosial

ekonomi apabila kegiatan penutupan tambang mulai dilakukan;

Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisa

segala kemungkinan yang terjadi sehingga tercipta stabilitas yang aman baik

terhadap pemerintahan maupun masyarakat di lingkungannya;

Memberikan wawasan kepada para ahli tambang/geologi yang menitikberatkan

pada aspek lingkungan dan sosial ekonomi.

DIKLAT CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor industri utama dalam tatanan

ekonomi nasional yang memberikan kontribusi cukup, dominan dalam

pembangunan sosial-ekonomi negara. Sebagai bentuk perwujudan kontribusinya,

kalangan industri pertambangan diwajibkan menyelenggarakan Corporate Social

Responsibility (CSR) seperti yang diamanatkan didalam UUD No. 40 Tahun 2007.

Kegiatan sosial merupakan tanggung jawab semua pihak baik itu pemerintah,

perusahaan maupun masyarakat. Oleh karena itu baik aparatur maupun praktisi

pertambangan perlu menyamakan visi dan misi dalam pengelolaan CSR.

Tujuan

Memberikan pengetahuan dan menyamakan visi dalam pengelolaan Corporate

Social Responsibility (CSR).

Lingkup Bahasan

1. Masalah Sosial Seputar Lokasi Pertambangan;

2. Kebijakan dan Landasan Hukum CSR;

3. Pertimbangan Sosial dan Ekonomi;

4. Kendala dan Peluang CSR dalam Praktik.

Sasaran Peserta

Tenaga industri yang menangani kegiatan pengembangan masyarakat

pertambangan;


Durasi: 13 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung, 27 April 8 Mei 2015

Instruktur

Instruktur Diklat ini merupakan para ahli yang berasal dari:



Akademisi / Praktisi Pertambangan.


87

Lingkup Bahasan

1. Peraturan dan Kebijakan Penutupan Tambang;

2. Dampak Penutupan Tambang;

3. Kriteria Keberhasilan Penutupan Tambang;

4. Prinsip Penutupan Tambang;

5. Jaminan Penutupan Tambang;

6. Perencanaan Penutupan Tambang;

7. Pelaksanaan Penutupan Tambang;

8. Perencanaan Sosial Ekonomi Pasca Tambang;

9. Pemantauan Penutupan Tambang;

10. Studi kasus Pelaksanaan Penutupan Tambang.

Sasaran Peserta

Tenaga Industri yang menangani pengelolaan tambang dan teknis perencanaan

penutupan tambang;


Durasi: 6 Hari

Tempat dan Waktu


Instruktur

Instruktur Diklat ini merupakan para ahli di bidang Pertambangan yang berasal dari:



Kementerian Sosial RI;

Tenaga Ahli Industri / Praktisi Pertambangan.


DIKLAT RESOLUSI KONFLIK DI KAWASAN

PERTAMBANGAN

Konik merupakan hal yang inheren dengan kehidupan manusia. Dari beberapa

pengalaman konik, lahirlah suatu aturan yang berupa pranata sosial, mekanisme

adat, musyawarah, konvensi, hukum tertulis, yang semuanya ditujukan untuk

mengatur konik dalam kehidupan. Perubahan paradigma pemerintahan yang

sentralistik menuju desentralisasi saat ini akan menimbulkan benturan kepentingan

antar berbagai pihak yang disebabkan perbedaan nilai/perbedaan cara pandang,

kekuasaan dan perebutan sumber daya. Harus disadari oleh semua pihak bahwa

konik adalah pintu menuju perubahan. Apabila konik dikelola dengan baik, maka

perubahan positif yang akan terjadi, namun sebaliknya manajemen konik yang

tidak baik dapat menuju perubahan yang buruk bahkan bersifat destruktif.

Tujuan

Memberikan pengetahuan dan menyamakan visi dalam pengelolaan konik di

wilayah pertambangan.

Lingkup Bahasan

1. Mengenal Konik di Kawasan Pertambangan;

2. Konik dan Kerja Sama;

DIKLAT PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA (K3) KONTRAKTOR PADA

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pemakaian jasa kontraktor di sektor pertambangan sudah merupakan suatu

kebutuhan, mengingat perusahaan induk cenderung untuk lebih fokus menangani

core-business nya. Dengan demikian tidak mengherankan bila jumlah karyawan

kontraktor lebih banyak dari jumlah karyawan perusahaan induknya sendiri.

Gambaran peningkatan kecelakaan yang menimpa kontraktor pertambangan

akhirakhir ini menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Sehingga diperlukan

perhatian khusus terhadap pengelolaan K3 bagi kontraktor. Pengelolaan K3

Kontraktor yang baik dan terintegrasi harus dimulai dari seleksi, pelaksanaan

kontrak, sampai dengan pengawasan di lapangan.

Tujuan

Untuk memenuhi kompetensi staf, petugas K3 dan level manajemen yang diberi

tanggung jawab menangani proses kontraktor atau melakukan pengawasan

terhadap kinerja kontraktor.

9 10

3. Jenis Konik;

4. Manajemen Konik;

5. Teknik Berkomunikasi dalam Mengatasi Konik;

6. Perencanaan Penanganan Konik;

7. Studi Kasus Konik.

Sasaran peserta

Diutamakan pejabat dan atau karyawan (aparatur atau tenaga industri) yang

mempunyai kepentingan menangani aspek-aspek sosial SDM dan kemasyarakatan

pertambangan.

Durasi : 3 Hari

Tempat dan Waktu


Instruktur

Instruktur diklat ini merupakan para ahli di bidangnya yang berasal dari:


Kalangan Akademisi Pertambangan.


Lingkup Bahasan

1. Latar Belakang Kebutuhan dan Persyaratan Legal;

2. Sistem Manajemen K3 Menurut Kepmen 555 Serta Bagaimana Posisi

Kontraktor di dalamnya;

3. Penyusunan Kebijakan K3 Kontraktor yang Meliputi Pembagian Tanggungjawab,

Sistem Komunikasi, Pencatatan Angka Kecelakaan, Serta Sistem Kontrol;

4. Proses Seleksi Perusahaan Kontraktor;

5. Sistem Kontrol terhadap Perusahaan Kontraktor:

a. Penetapan Sistem Pelaporan K3;

b. Orientasi K3 untuk Karyawan Kontraktor;

c. Orientasi K3 dengan manajemen tertinggi kontraktor;

d. Sistem pencatatan kegiatan dan kecelakaan K3;

6. Evaluasi Kinerja Kontraktor

Sasaran Peserta

Pengelola, pelaksana dan pengawas kontraktor pada perusahaan pertambangan.

Durasi: 3 Hari

Tempat dan Waktu


Instruktur

Instruktur Diklat ini merupakan para ahli di bidang K3 Pertambangan yang berasal

dari :


Tenaga Ahli Industri / Praktisi Pertambangan;



DIKLAT PENANGANAN K3 ALAT BERAT

Dengan semakin meningkatnya intensitas penggunaan alat berat (Excavator, Loader,

Buldozer, Dumptruck, Trailer, Side Boom, dll) di bidang industri dan jasa

pertambangan, maka karyawan perlu dibekali dengan pengetahuan tentang alat

berat dan aspek keselamatan kerja dalam pengoperasiannya karena alat berat

merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan yang dapat menimbulkan

kerugian baik terhadap karyawan maupun perusahaan, jika tidak dikelola dengan

baik. Keselamatan kerja merupakan bagian tanggung jawab yang tidak bisa

dipisahkan dari karyawan dan pengelola keselamatan agar selalu berusaha untuk

bertindak aman dalam bekerja.

Tujuan

Memberikan pemahaman tentang alat berat dan aplikasinya pada kegiatan

pertambangan serta aspek keselamatan kerja pengoperasian alat berat sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

DIKLAT PENGENALAN TEKNIK PERTAMBANGAN

BAGI APARAT NON TEKNIS

Kegiatan usaha pertambangan memerlukan teknologi tinggi, padat modal dan

beresiko tinggi, sehingga perlu didukung pemahaman dan keterampilan yang

memadai tentang aspek teknis dan karakteristik kegiatan pertambangan. Hal ini

secara umum belum dimiliki tenaga non teknis yang memiliki latar belakang

pendidikan non geologi dan tambang, sehingga perlu diberikan pembekalan

mengenai teknis pertambangan melaksanakan tugasnya dapat lebih efektif dan

esien.

Tujuan

Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga non teknis dalam

pengenalan teknis pertambangan mineral dan batubara.

Lingkup Bahasan

1. Teknik Pertambangan;

2. Risiko Kegiatan Pertambangan;

3. Dasar-dasar Lingkungan Pertambangan;

4. Dasar-dasar K3 Pertambangan.

Sasaran Peserta

Tenaga non teknis yang berlatar belakang pendidikan non teknis yang berkaitan

dengan kegiatan pertambangan.

Durasi: 5 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung, 4 8 Mei 2015

Instruktur

Instruktur Diklat ini merupakan para ahli di bidang Teknis Pertambangan yang

berasal dari:


Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.


11 12

Lingkup Bahasan

1. Peraturan keselamatan kerja pertambangan;

2. Pengenalan dan aplikasi alat berat penambangan;

3. Keselamatan pengelolaan alat berat;

4. Sistem perawatan alat berat;

5. Akuntabilitas dan tanggungjawab pengelolaan alat berat.

Sasaran Peserta

Tenaga industri yang menangani kegiatan operasional alat berat pada

pertambangan;

Aparatur pada instansi yang terkait dengan pengelolaan alat berat

pertambangan.

Durasi: 3 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung, 28 - 30 April 2015

Instruktur

Instruktur Diklat ini merupakan para ahli dibidangnya dari :



Praktisi Pertambangan.


DIKLAT PERENCANAAN DAN DESAIN TAMBANG

TERBUKA

Perencanaan Tambang merupakan suatu proses penetapan suatu desain tambang

dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam menentukan kelayakan

rancangan tambang dan tahapan pelaksanaan operasi penambangan guna mencapai

hasil yang telah ditentukan. Suatu perencanaan yang baik harus ditunjang dengan

berbagai unsur yang saling terkait. Salah satu unsur perencanaan yang sangat

menentukan adalah sumber daya manusia (perencana) yang mampu

memperkirakan kemungkinan dan cara mengantisipasi masalah baik dari aspek

geoteknik, keekonomian, keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan.

Tujuan

Memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada peserta mengenai

perencanaan dan desain tambang terbuka.

Lingkup Bahasan

1. Pengantar perencanaan Tambang;

2. Aspek Geologi dalam Perencanaan Penambangan;

3. Model Blok dan Basis Data;

4. Metode Estimasi Cadangan;

DIKLAT PENYUSUNAN RKAB PERUSAHAAN

PERTAMBANGAN

Peningkatan investasi di bidang pertambangan di masa mendatang sudah tentu akan

menimbulkan banyak permasalahan berkaitan dengan perencanaan anggaran biaya

pertambangan. Seperti kita ketahui bahwa dunia pertambangan mempunyai

karakteristik tersendiri, sehingga membutuhkan tenaga-tenaga yang handal dan

berdedikasi tinggi serta mempunyai pengetahuan yang luas. Pengetahuan di bidang

keekonomian yang harus dikuasai diantaranya adalah kemampuan pelaksanaan

manajemen keuangan.

Tujuan

Memberikan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam melakukan

Evaluasi Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Perusahaan.

Lingkup Bahasan

1. Ruang lingkup RKAB dan Manajemen Lingkup Bahasan Keuangan Akuntansi;

2. Peranan Nilai Waktu dari Uang dalam Perusahaan;

3. Analisis Keputusan Investasi, Pendanaan dan Penentuan Biaya Pendanaan;

4. Analisis laporan Keuangan dan Rasio Keuangan;

5. Penyusunan Proyeksi Laporan Keuangan;

6. Masalah Permodalan dalam Perusahaan Pertambangan;

7. Penyusunan Anggaran Perusahaan.

Sasaran Peserta

Tenaga Industri yang bertanggungjawab menangani RKAB;


Durasi: 6 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung,

Angkatan I, 18 23 Mei 2015

Angkatan II, 18 23 Mei 2015

Instruktur




Akademisi/Praktisi Industri Pertambangan.


5. Geoteknik Tambang Terbuka;

6. Pengelolaan dan Ekonomi Peledakan;

7. Desain Tambang Terbuka;

8. Perencanaan Produksi dan Penjadwalan;

9. Optimasi Peralatan dan Tenaga Kerja;

10. Software Perencanaan Tambang;

11. Optimasi Batas Penambangan;

12. Metode Tambang Terbuka;

13. Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;

14. Penghitungan dan Analisis Biaya;

15. Pengelolaan K3 Pertambangan.

Sasaran Peserta

Tenaga industri yang menangani perencanaan dan desain tambang;


Durasi: 12 Hari

Tempat dan Waktu


Instruktur

Instruktur Diklat ini merupakan para ahli di bidang perencanaan tambang yang

berasal dari:


Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara;

Kalangan akademisi Pertambangan;

Tenaga Ahli / praktisi Industri Pertambangan.


13 14

DIKLAT PENGELOLA PELEDAKAN PADA

PENAMBANGAN BAHAN GALIAN (JURU LEDAK

KELAS I)

Penggunaan bahan peledak merupakan alternatif yang efektif dan esien dalam proses

pembongkaran pada penambangan bahan galian. Efektif dimaksudkan agar penentuan

jenis bahan peledak, sesuai dengan material yang akan diledakkan. Lebih lanjut karena

kegiatan peledakan dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kerusakan

peralatan, dan lingkungan, maka perlu ditangani oleh tenaga yang kompeten sesuai

dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995

dan tata cara perizinannya mengacu kepada peraturan Kapolri No. 2 tahun 2008

tentang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial.

Pengaturan yang lebih rinci untuk tenaga yang mempunyai kemampuan/keterampilan

untuk merencanakan, memimpin, dan menguasai teknik peledakan didasarkan kepada

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 832.K/45/MEM/2002.

Tujuan

Mampu mengelola peledakan pada penambangan bahan galian

DIKLAT MANAJEMEN LINGKUNGAN

PERTAMBANGAN

Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pelestarian lingkungan dapat

mengakibatkan ruang gerak yang semakin sempit bagi pembangunan sektor

pertambangan, apabila masalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan

pertambangan tidak dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan

menurun jika tenaga industri dan aparatur pemerintah memiliki pemahaman yang

cukup akan pengelolaan/manajemen lingkungan pertambangan. Salah satu bentuk

perwujudan pemahamannya adalah perusahaan diwajibkan untuk menyusun RKL-

RPL sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan dengan

bertanggungjawab dalam pelaksanaannya serta diawasi oleh aparatur pemerintah

yang diberi tanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan lingkungan

pertambangan.

Tujuan

Mampu mengidentikasi, merencanakan, melaksanakan, dan memantau program

pengelolaan lingkungan pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

15 16

Lingkup Bahasan

1. Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan

Batubara;

2. Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara;

3. Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara;

4. Pemantauan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara;

5. Reklamasi dan Pasca Tambang;

6. Pelaporan dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan

Batubara.

Sasaran Peserta

Diutamakan aparatur pemerintah dan tenaga industri yang bertanggungjawab atau

yang akan ditugasi mengelola lingkungan pertambangan.

Durasi: 6 Hari

Tempat dan Waktu


Instruktur

Instruktur Diklat ini merupakan para ahli di bidang Pengelolaan Lingkungan yang

berasal dari:



Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.


Lingkup Bahasan

1. Peraturan Perundang-undangan Bahan Peledak dan Keselamatan Kerja Peledakan;

2. Peta Situasi Peledakan;

3. Struktur Geologi Peledakan;

4. Bahan Peledak Industri;

5. Perlengkapan dan Peralatan Peledakan;

6. Teori Peledakan;

7. Peledakan Tambang Terbuka;

8. Peledakan Tambang Bawah Tanah;

9. Peledakan Terowongan

10. Peledakan Khusus;

11. Dampak Peledakan;

12. Komputerisasi Peledakan;

13. Ekonomi Peledakan;

14. Penyusunan Laporan Peledakan.

Sasaran Peserta

Pendidikan SMA berpengalaman dibidang peledakan minimal 5 Tahun;

Pendidikan Sarjana / Diploma berlatar belakang pendidikan Teknik dan

berpengalaman dalam bidang pertambangan minimal 2 Tahun.

Durasi: 19 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung, 18 Mei 4 Juni 2015

Instruktur

Instruktur Diklat ini merupakan para ahli di bidang penanganan peledakan dari:




Tenaga Ahli / Praktisi Industri Pertambangan;

Polisi Republik Indonesia (POLRI).


DIKLAT AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN

PERTAMBANGAN

Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) merupakan bagian dari

sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian

risiko keselamatan pertambangan yang berkaitan dengan kegiatan kerja, terciptanya

tenaga kerja selamat dan sehat, serta operasional tambang yang aman, esien dan

produktif. Agar penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)

dapat berjalan efektif dan esien, maka perlu dilakukan audit baik internal maupun

eksternal secara periodik. Salah satu tujuan dari penerapan SMKP itu sendiri adalah

meningkatkan efektitas pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja

pertambangan serta keselamatan operasi pertambangan yang terencana, terukur,

terstruktur, dan terintegrasi. Untuk pembuktian penerapan SMKP di perusahaan

perlu dilakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Audit SMKP

dilakukan terhadap elemen-elemen dan kriteria-kriteria audit SMKP yang ada. Oleh

karena itu diperlukan pemahaman mengenai SMKP di tempat kerja yang melibatkan

unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja untuk mencapai

tujuan penerapan SMKP itu sendiri.

17 18

Sasaran Peserta

Pendidikan minimal Diploma III Teknik, berpengalaman di bidang

pertambangan minimal 1 tahun;

PNS dengan pangkat / golongan minimal Pengatur (II/d).

Durasi: 6 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung, 7 12 Juni 2015

Instruktur



Puslitbang Teknologi Mineral danBatubara.


DIKLAT PENANGANAN BATUBARA

(COAL HANDLING)

Batubara adalah bahan bakar padat yang mengandung abu dan dalam

pemanfaatannya memerlukan biaya tinggi untuk investasi alat yang diperlukan dalam

penanganan batubara tersebut (coal handling). Batubara juga memiliki sifat dapat

terbakar sendiri (spontaneous combustion), dapat menimbulkan ledakan, dan dapat

menimbulkan pencemaran. Dengan adanya kemungkinan tersebut maka

diperlukan penanganan batubara untuk meminimalisir bahaya yang mungkin timbul.

Tujuan

Mampu mempersiapkan dan melaksanakan penanganan batubara.

Lingkup Bahasan

1. Mempersiapkan contoh batubara;

2. Melaksanakan analisis dan pengujian kualitas batubara ;

3. Melaksanakan penimbunan batubara;

4. Melaksanakan proses pengecilan dan penyeragaman ukuran (kominusi);

5. Melaksanakan blending batubara (steam coal);

6. Memantau dan mengendalikan swabakar pada timbunan batubara;

7. Mengirimkan batubara ke pengguna (end user);

Tujuan

Memahami dasar-dasar audit, melaksanakan audit, mengevaluasi hasil audit, dan

menilai serta melaporkan hasil audit sistem manajemen keselamatan pertambangan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkup Bahasan

1. Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan;

2. Dasar Dasar Audit Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan;

3. Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan;

4. Evaluasi dan Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan ;

5. Laporan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan.

Sasaran Peserta

Berpendidikan minimal Sarjana (S1);

Tenaga kerja pada industri pertambangan mineral dan batubara;


Durasi: 5 Hari

Tempat dan Waktu


Instruktur


Pusdiklat Mineral dan Barybara;


Praktisi Industri Pertambangan.


19 20

4. Kebijakan K3 Nasional;

5. Pengelolaan K3 Pertambangan Mineral dan Batubara;

6. Pengelolaan Lindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara;

7. Loss Control;

8. Teknis Pertambangan;

9. Konservasi Bahan Galian;

Sasaran Peserta

Calon Pengawas Operasional Utama yang telah memiliki sertikat kelulusan Uji

Kompetensi Pengawas Operasional Madya;

Minimal telah bekerja sebagai Pengawas Operasional Madya selama 1 (satu)

tahun.

Durasi : 6 Hari

Tempat dan Waktu

Jakarta, 8 13 Juni 2015

Instruktur

Instruktur diklat ini merupakan para ahli di bidang K3 dan lingkungan pertambangan

yang berasal dari:



Dewan K3 Nasional.

Biaya : Rp 10.320.000,- / orang


PENGAWAS OPERASIONAL UTAMA (POU) PADA

PERTAMBANGAN

Peran pengawas operasional utama (top level management) bertanggungjawab

dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen tingkat menengah (middle

Management) dalam pengelolaan K3 dan lingkungan pertambangan. Untuk itu

pengawas operasional utama perlu dibekali dan diuji kompetensinya, agar sesuai

dengan Keputusan Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral No.

0228.K/40/DJG/2003 tentang Kompetensi Pengawas Operasional pada

Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Panas Bumi.

Tujuan

Memenuhi Kompetensi Pengawas Operasional Utama (Top Management) yang

bertugas dan bertanggung jawab membawahi Pengawas Operasional Madya

(Middle Management) pada industri pertambangan.

Lingkup Bahasan

1. Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Kebijakan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;

3. Kebijakan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara;

DIKLAT JURU UKUR TAMBANG

Seorang juru ukur tambang merupakan tenaga teknis khusus pada perusahaan

pertambangan yang memiliki tanggung jawab atas peta, arah, dan batas rencana

penambangan. Selain teruji kemampuan substansinya, seorang juru ukur tambang

perlu dibekali pengetahuan dan pemahaman K3 serta lingkungan sebagai bagian

dari kompetensi yang harus dimiliki dan diakui. Pasal 17 Keputusan Menteri

Pertambangan dan Energi No.555.K/26/MPE/1995 menetapkan bahwa Hanya

orang yang memiliki Sertikat Juru Ukur Tambang yang diakui dan mendapat

persetujuan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang yang dapat diangkat menjadi Juru

Ukur Tambang.

Tujuan

Memberikan pemahaman dan pengertian mengenai peranan dan tanggung jawab

sebagai juru ukur tambang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat

melaksanakan tugas dengan hasil yang memenuhi standar dan memiliki sertikat

juru ukur tambang

Lingkup Bahasan

1. Pengetahuan Dasar Geologi;

2. Pengetahuan Dasar K3;

3. Pengetahuan Dasar Lingkungan Pertambangan;

4. Pengenalan dan Penggunaan GPS untuk Pertambangan;

5. Peta-peta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;

6. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Juru Ukur Tambang;

7. Potensi Bahaya pada Penambangan (Tambang Terbuka dan Tambang Bawah

Tanah);

8. Praktik Penggunaan GPS dalam Pertambangan.

Sasaran Peserta

Juru Ukur Tambang dengan pengalaman kerja minimal satu tahun serta diusulkan

oleh perusahaan / instansi yang bersangkutan.

Durasi: 12 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung

Angkatan I, 1 12 Juni 2015

Angkatan II, 1 12 Juni 2015

Angkatan III, 7 18 September 2015

Angkatan IV, 7 18 September 2015

Instruktur

Instruktur Diklat ini merupakan para ahli di bidangnya dari:



BAKOSURTANAL;

Sepatop TNI AD.


21 22

DIKLAT AUDIT LINGKUNGAN PERTAMBANGAN

Untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha

pertambangan minerba salah satu usaha yang perlu dilaksanakan adalah melakukan

audit lingkungan bidang secara menyeluruh mulai dari perizinan hingga pasca

tambang untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha pertambangan mineral

dan batubara terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh

pemerintah.

Audit lingkungan pertambangan mineral dan batubara berfungsi sebagai alat dalam

memverikasi dan mencari bukti dalam upaya menemukan penyelesaian masalah

lingkungan hidup yang dihadapi suatu perusahaan pertambangan secara efektif.

Melalui diklat audit lingkungan pertambangan mineral dan batubara maka tenaga

pengelola lingkungan dibekali pengetahuan tentang bagaimana melakukan audit

lingkungan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak

lanjutnya untuk menentukan seberapa akurat data yang kita peroleh, dan sejauh

mana tingkat perbaikan kinerja lingkungan yang dapat dicapai.

Tujuan

Mampu mengevaluasi pengelolaan lingkungan dalam kegiatan usaha pertambangan

mineral dan batubara.

DIKLAT SISTEM INFORMASI GEOGRAFI (SIG)

PERTAMBANGAN

Sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang komputer dewasa ini, maka data

dan informasi tentang kebumian telah dapat disajikan dalam satu sistem berbasis

komputer yang dikenal dengan Sistem Informasi Geogra (SIG). Pemanfaatan SIG

di sektor pertambangan telah terbukti kehandalannya sebagai sarana yang dapat

menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat, seperti dalam

pencadangan dan tata ruang wilayah pertambangan, sehingga kemungkinan

terjadinya tumpang tindih lahan dapat dihindari. Manfaat lain adalah menunjang

terhadap peningkatan pelayanan perijinan usaha pertambangan.

Tujuan

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para peserta tentang penyusunan

data informasi yang berbasis sumber daya mineral.

Menguasai teknologi perpetaan baik untuk pencadangan wilayah, tata

ruang/kewilayahan maupun pengelolaan data geogras.

Lingkup Bahasan

1. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Dasar Dasar Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara;

3. Dasar Dasar Audit Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara;

4. Pelaporan Audit Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara;

5. Peninjauan Lapangan dan Seminar.

Sasaran Peserta

Berpendidikan minimal D-3 dengan pengalaman di bidang lingkungan

pertambangan mineral dan batubara minimal 5 tahun;

Berpendidikan Sarjana (S1) dengan pengalaman di bidang lingkungan

pertambangan mineral dan batubara minimal 2 tahun.

Durasi: 5 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung, 10 14 Agustus 2015

Instruktur

Instruktur Diklat ini merupakan para ahli di bidangnya yang berasal dari :






Lingkup Bahasan

1. Pengenalan SIG Pertambangan;

2. Sistem Koordinat Nasional;

3. Pengukuran dengan GPS;

4. Pengenalan Basis Data (Database);

5. Basis Data Tekstual dan Digital;

6. Pengenalan Peta Analog;

7. Pengeditan Data Tekstual;

8. Editing Data Spasial;

9. Editing Data Tekstual;

10. Aplikasi SIG, Pencadangan Wilayah;

11. Aplikasi SIG, Kewilayahan/Tata Ruang;

12. Kasus Aplikasi Pencadangan Wilayah;

13. Studi Kasus Kewilayahan;

14. Perancangan dan Pembuatan Tata Letak.

Sasaran Peserta

Aparatur dan Tenaga Industri yang menangani pemetaan/pencadangan wilayah

pertambangan.

Durasi: 12 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung, 10 21 Agustus 2015

Instruktur




BAKOSURTANAL;

SEPATOP TNI AD.


23 24

DIKLAT JAMINAN REKLAMASI TAMBANG

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki dan menata kembali

kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar

dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Kegiatan reklamasi

dilaksanakan setelah kegiatan penambangan selesai dilaksanakan, sehingga

perusahaan wajib menyediakan dana sebelum kegiatan penambangan dilakukan

sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.

Penentuan besarnya jumlah dana jaminan reklamasi tambang seharusnya ditetapkan

berdasarkan rencana biaya reklamasi yang disusun sesuai dengan pedoman

penyusunan rencana reklamasi yang telah disetujui pemerintah untuk jangka waktu

lima tahun sesuai peraturan perundang undangan. Dengan adanya kebijakan

otonomi daerah, perlu adanya kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan

perusahaan dalam penentuan jumlah dana jaminan reklamasi maupun tata cara

penempatan dan pencairannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Tujuan

Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan tentang perencanaan

Reklamasi Tambang

Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam mengevaluasi

rencana reklamasi tambang;

DIKLAT TEKNIK REKLAMASI LAHAN BEKAS

TAMBANG

Sorotan masyarakat terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan

pertambangan cukup besar, karena kegiatan ini merubah bentang alam yang akan

mengganggu ekosistem. Oleh karena itu, pengelola kegiatan pertambangan harus

memiliki rencana dan kesungguhan untuk melakukan reklamasi lahan bekas

tambang yang tepat, sehingga perubahan yang terjadi dapat berfungsi dan

berdayaguna sesuai peruntukannya agar pembangunan berkelanjutan secara

ekologi dan sosial ekonomi dapat terwujud.

Tujuan

Memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada peserta mengenai Teknik

Reklamasi Lahan Bekas Tambang.

Lingkup Bahasan

1. Dasar Hukum Reklamasi Lahan Bekas Tambang;

2. Karakteristik Pertambangan dan Dampak Lingkungan;

3. Kendala Pemulihan Lahan Bekas Tambang;

4. Aspek Teknik rehabilitasi Tambang;

5. Transformasi Fungsional Pasca Tambang;

Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara

perhitungan, penempatan dan pencairan jaminan reklamasi tambang.

Lingkup Bahasan

1. Peraturan Perundangan tentang Jaminan Reklamasi;

2. Rencana Reklamasi Tambang;

3. Evaluasi Rencana Reklamasi Tambang;

4. Perhitungan Dana Jaminan Reklamasi Tambang;

5. Tata cara Penempatan dan Pencairan Jaminan Reklamasi Tambang;

6. Studi Kasus dan Seminar.

Sasaran Peserta

Tenaga Industri yang menangani pengelolaan lingkungan pertambangan;


Durasi: 6 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung, 31 Agustus 5 September 2015

Instruktur

Instruktur Diklat ini merupakan para ahli yang berasal dari :


Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral Batubara.

Harga : Rp 5.040.000,- / orang

6. Perencanaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang;

7. Toksikologi Umum;

8. Dampak Penambangan Terhadap Lingkungan dan Pemulihan Lingkungan

Hidup.

Sasaran Peserta

Tenaga Industri yang menangani kegiatan reklamasi / Pengelolaan Lingkungan

Pertambangan;


Durasi: 10 Hari

Tempat dan Waktu

Bandung, 14 23 September 2015

Instruktur

Instruktur Diklat ini merupakan para ahli di bidang pengelolaan lingkungan

pertambangan yang berasal dari :




booklet pnbp 2015

Documents