bpbd.kulonprogokab.go.idbpbd.kulonprogokab.go.id/files/lkjip-2017.docx · web viewoperasionalisasi...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH
( LKjIP )
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN
2017
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017
LAPORANKINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2017
Jl. Kawijo No. 5 PengasihKulonProgo.
~~~anggulangan Bencana D
aten Ku on Progo6>t, -e
...
KATA PENGANTAR
41. syukur krta panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena alas
rat=: ~ ,;a- raa-Nya sampai saat iri kita masih diberi kesehatan sehingga
'""";,z -..:~ye1esakan Penyusunan Laporan Kinerja tnstansi Pemerintah (LKjlP}
3aaan :::~ufa,igan Bencana Daerah {BPBD) Kulon Progo Tahun 2017
Penyust, nan Akuntabilitas Kinerja lnstansl PAmP.rintah Sadan
P~n Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo Tahun 2017 dilaksanakan
ben2asa.'tan lnst'Uksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 lenlcJng Akuntahllitas
l.n!:tja lns!ansl Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
~ f ~ra dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangFE::r.jut -ID:r s PerJanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu alas
~n Kir;~'.}a lnstansl Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasiS-.:;;-= Kinetja lnslansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah
~'TI..,-rinti..'lanyang balk (goodgovernance)di Indonesia.
Kep.aJa semua plhak yang telah membantu dalam penyusunen LKjlP6.adan :>enanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo Tahun 2017 dongnn
teuaga dan p,klrannya diucapkan terima kaslh dan pengl1argaan yang tulus.
Se:noga Akuri1.abilltas Klnerja lnstansi Pemerintah panduan inl dapat bermanfaat
bag! semuapihak yang berkepentingan
Yogyakarta, Januarf 2018Kepala Pelaksana
laerah
2
IKHTISAR EKSEKUTIFLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja
tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai
tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi,
penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian
indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan
yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.
Visi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo adalah : TERWUJUTNYA KETANGGUHAN KULON PROGO DALAM MENGHADAPI BENCANA.
Misi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo yaitu : MENYELENGGARAKAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG TERENCANA, TERPADU DAN MENYELURUH MULAI PRA BENCANA, SAAT BENCANA, DAN PASCA BENCANA.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kulon Progo merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja, LKjIP
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo yang memuat rencana,
capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator
kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2017-2022
sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kulon Progo Tahun 2017-2022.
Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu
mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran
tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan
kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo mempunyai lima (5) sasaran yang dipilih
sebagai tolok ukur.
Rp 882.150Rp 20.121.682
Rp 62.672Rp 361.359Rp 74.600Rp 489.776Rp 50Rp 2.708.000Rp 3.695.000Rp 4.215.300Rp 170.000Rp 12.000Rp 150.000Rp 184.775Rp 3.580.000Rp 3.536.000
Rp 100.000Rp 7.472.200
Rp 745.000Rp 143.000Rp 374.000Rp 295.000Rp 200.000Rp 110.000Rp 21.000Rp 25.000
3
Pada Tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD )
Kabupaten Kulon Progo mentargetkan Capaian penanggulangan bencana sebesar
65,88 dalam realisasinya berhasil tercapai 70,88% atau dengan kata keberhasilan
dihitung dari indikator sebesar107,59% Keberhasilan tersebut salah satunya didukung
adanya tugas pembantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB )
mengoptimalkan sumber daya yang ada dan juga semakin meningkatnya kesadaran
masyarakat.
Disamping keberhasilan tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana
Daerah ( BPBD ) Kabupaten Kulon Progo tidak merealisasikan :
1. Belanja Operasi dan Belanja Modal yang dikelola BPBD setor kembali ke Kas
Daerah sebesar Rp. 27.593.882,00 dengan perincian :
1 Belanja OperasiSilpa ATKSilpa ListrikSilpa TiketSilpa AirSilpa SPPDSilpa Foto CopySilpa Makan MinumSilpa Suku CadangSilpa Perpanjangan STNKSilpa Honor Harian TimSilpa LemburSilpa Bahan PeragaSilpa Bahan PersediaanSilpa Rapat TRC + PBKSilpa Upah/Honor Ten Adm TRC
Belanja ModalSilpa AlmariSilpa ACSilpa NotebookSilpa PrinterSilpa Shin SawSilpa EW SSilpa SelangSilpa Pakaian kerja + KaosSilpa Jas Hujan
Silpa Jasa KonsultasiSilpa ProyektorSilpa Pengadaan GudangSilpa Jalan, Irigasi dan JaringanJumlah
4
Rp 3.000Rp 66.000Rp 368.000Rp 5.021.700
Rp 27.593.882
- Hal tersebut diatas dikarenakan penghematan – penghematan
sedangkan pada tahun 2017 kejadian bencana yang relative besar
sehingga harus menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT)
- Melihat keadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang ada untuk
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran masih bisa
ditangguhkan karena masih cukup baik dan bisa digunakan secara layak
sehingga Belanja Sarana dan Prasarana Perkantoran tidak digunakan.
- SILPA Rapat TRC + PBK cukup besar dikarenakan pada tahun 2017
terjadi bencana relapif besar hal ini menyebabkan banyak makan waktu
maka kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan.
- SILPA Upah/Honor Administrasi TRC ini disesuaikan dengan tingkat
kehadiran.
5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Fungsi dan TugasI.1.1 Tugas
Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam
peraturan daerah No 11 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo. Tugas tersebut
adalah:
a. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
b. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
c. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
d. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
e. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan
uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan sumbangan pihak lain yang sah serta tidak mengikat;
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan/ peraturan perundang-
undangan; dan
i. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati
setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi
darurat bencana.
6
I.1.2. FungsiFungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam
peraturan daerah No 11 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo. fungsi BPBD
adalah:
a) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
b) pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu dan menyeluruh.
1.2. Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 Tahun 2010
tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon
Progo terdir dari : Kepala dibantu Kepala Pelaksana; Sekretaris; Seksi
Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Seksi Kedaruratan dan Logistik; Seksi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
1 Kepala BPBD Eselon II Ex-officio dijabat oleh Sekda.2 Unsur Pengarah Keputusan Bupati Kulon Progo
3 Unsur Pelaksana :a. Kepala Pelaksanab. Sekretaris Pelaksanac. Seksi pencegahan dan
kesiapsiagaan.d. Seksi kedaruratan dan
Logistik.e. Seksi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Eselon III/a Eselon IV/a Eselon IV/a
Eselon IV/a
Eselon IV/a
Nomor : 383 Tahun 2012 tentangPengangkatan Unsur PengarahBadan Penanggulanagan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Ir. Gusdi Hartono, MT Teguh Susila, SEHepy Eko Nugroho, SP
Suhardiyana, SIP
Eko Susanto, ST MT
7
1.2 Isu-Isu Strategis1. Kebijakan Penanggulangan Bencana yang preventive
Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke
preventive, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat didalam
pengurangan resiko bencana dari pada merespon bencana yang terjadi.
2. Sinergitas Penanggulangan Bencana
Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis, dan
komprehensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Penaggulangan bencana adalah tanggung jawab dan kewajiban semua pihak
(Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) tidak semata menjadi tanggung jawab
pemerintah/Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan
bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi, sehingga
upaya penanggulangan bencana tidak dilakukan secara parsial dan terpotong-
potong. Oleh sebab tersebut sangat mendesak untuk diterbitkan payung
hukum penanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo. Upaya
penanggulangan bencana harus didukung dengan system yang mampu
mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat sampai tahap
rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
3. Peningkatan Kapasitas Penaggulangan Bencana.
Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana
berdampak besar di lintas sector dan semua bidang, mengganggu kehidupan
dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak dan
elemen yang berkait dengan upaya penanggulangan perlu meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.
8
BAB II
PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA II.1.
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM SKPD
Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo
tahun 2017 – 2022 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :
“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,
berkarakter, berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”
Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat
memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Untuk
mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2022, maka dirumuskan 4 misi
pembangunan sebagai berikut :
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri,
berkarakter dan berbudaya.
2. Menciptakan system perekonomian yang berbasis kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan
kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan
mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi
serta infrastruktur yang berkualitas.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai OPD yang memiliki
fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu
dan menyeluruh.
Operasionalisasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) tersebut mendukung pencapaian visi pembangunan Kulon Progo
Tahun 2022 selaras dengan visi 4.
9
1. TujuanTujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan
merupakan sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan pada
kurun waktu tertentu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( Lima ) tahun kedepan
( kapan )Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon
Progo adalah sebagai berikut :
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
4. SasaranSasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan
dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau
bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses
perencanaan strategis Pemerintah Daerah
Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah
dalam kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kulon Progo. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai,
diukur,menantang namun dapat dicapai , berorientasi pada hasil dan
dapat dicapai dalam periode 1 tahun pada masa sekarang.
Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo menetapkan sasaran tahun
2017 sebagai berikut :
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana.Tabel II.1
No Tujuan Sasaran Indikator Transi si
2017Target Kinerja Sasaran pada Tahun (%)
2018 2019 2021 2021 20221 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Meningkat nya
pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjut an
Meningkat nya kapasitas
masyarakat dalam mitigasi
bencana
Cakupan Ketangguhan masyarakat menghadapi
bencana 79,11 80,00 85,33 90,22 95,11 100
10
II.2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana DaerahTahun 2017 merupakan tahun transisi pelaksanaan Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan APBD Tahun 2017 disusun
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang telah sesuai dengan Dokumen Renstra dan
RKT sebagai berikut :Tabel II.1
Rencana Kinerja TahunanTahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 Meningkatnya kapasitasmasyarakat dalam mitigasi bencana
CakupanKetangguhan masyarakat menghadapi bencana
% 79.11
11
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Kinerja Organisasi
1. Capaian Kinerja Tahun 2017
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo telah
melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017
yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan
mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya
memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian
tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan
kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja
yaitu:
Tabel III.1Skala Nilai Peringkat Kinerja
NO Interval Nilai realisasiKinerja
Kriteria PenilaianRealisasi Kinerja
1 91≤ 100 Sangat Baik2 76 ≤ 90 Tinggi3 66 ≤ 75 Sedang4 51 ≤ 65 Rendah5 ≤ 50 Sangat Rendah
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, diolah Pengukuran
target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator
kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo beserta
target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut :
12
Tabel III.2Capaian Kinerja Tahun 2017
NoSasaranStrategis Indikator Kinerja
Satu an Target Realisasi Persentase Kode
1 Meningkat
nya
kapasitas
masyarakat
dalam
mitigasi
bencana
Cakupan
Ketangguhan
masyarakat
menghadapi
bencana
% 79,11 79,11 100
Pencapaian kinerja melebihi dari target, dengan predikat sangat baik.
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 88 desa awalnya 66 desa merupakan
desa rawan bencana, tetapi dengan adanya perubahan pedoman penentuan desa
tangguh Kabupaten Kulon Progo dinyatakan sebagai desa rawan bencana
sebanyak 75 desa.
Pencapaian sasaran “Meningkanya kapasitas masyarakat dalam mitigasi
bencana”
dengan indikator “Capaian penanggulangan bencana” pada tahun 2017 berhasil
dengan sangat baik yaitu capaiannya sama dengan yang ditargetkan yaitu
79,11% terealisasi 79,11% dengan capaian kinerja 100%.
Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran “Meningkanya kapasitas
masyarakat dalam mitigasi bencana” adalah “Persentase Cakupan ketangguhan
masyarakat menghadapi bencana” dengan hasil pengukuran sebagai berikut :
13
Tabel III.3Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017
No IndikatorKinerja
Satu an
Capaian2016
Tahun 2017Persen
tase
TargetAkhir
Renstra Tahun2022
Capaians/d 2017 terhadap
2022Target RealisasI
1 Cakupan Ketangguhan masyarakat menghadapi bencana
% 36,36 *) 79,11 79,11 100,00 100,00 100,00
*) Formula yang digunakan berbeda
Formula yang digunakan untuk mengukur indikator sasaran adalah :
(Jumlah desa tangguh bencana/Jumlah desa rawan bencana x100 %) + (Jumlah tanggap darurat yang dilakukan/Jumlah sasaran dampak
bencana yang harus dilakukan tanggap darurat x100%) + (Jumlah kejadian
bencana yang direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi/Jumlah
kejadian bencana yang harus dilakukan rekomendasi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi x 100%)/3
14
Jumlah desa tangguh bencanaJumlah desa rawan bencana
28 desa75 desa 28 : 75 X 100% 37,33%
Jumlah penanganan tanggap darurat yangdilakukan (= % kejadian bencana)Jumlah sasaran dampak bencana yang harus dilakukan tanggap darurat (=% kejadian bencana)
100%
100% 100 : 100 X 100% 100,00%Jumlah kejadian bencana yangdirekomendasikan rehabilitasi dan rekonstruksi( = % rekomendasi rehabilitasi danRekonstruksi)Jumlah kejadian bencana yg hrs dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.(= % kejadian yang perlu dilakukan Rehabiltasi dan Rekonstruksi)
100%
100% 100 : 100 X 100% 100,00%J U M L A HTarget capaian penanggulangan bencana (237,33 : 3)
237,33%79,11%
3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran maka tahun 2017 telah tercapai
sesuai target dengan predikat sangat baik. Target pada tahun 2017 yaitu 79,11%
terealisasi 79,11% dengan capaian kinerja 100 %.
4. Sampai dengan akhir tahun 2017 (transisi) capaian sama dengan target yaitu
79,11 %
5. Adapun capaian sampai dengan tahun 2017 terhadap Renstra 2022 sebesar
79,11 %. Keberhasilan tersebut disamping adanya tugas pembantuan dari Badan
Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah D I Yogyakarta juga semakin meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa
masyarakat tidak bisa hanya menggantungkan pada pihak lain utamanya
pemerintah tetapi penanggulangan bencana harus dilaksanakan dari 3 unsur yaitu
: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
15
Tanah longsor di pada Nopember tahun 2018 :
Banjir menggenangi lahan pertanian dan pemukiman di wilayah KabuaptenKulon Progo bagian selatan pada bulan Nopember 2018
16
Pertolongan Kebakaran di Terbah Pengasih Kulon Progo oleh petugas PBKdibantu TRC dan Masyarakat pada bulan September 2018
Rumah roboh dan tidak bisa dihuni lagi pada bulan Agusutus 2017
17
Penyaluran logistik untuk korban rumah roboh oleh TRC Kulon Progo
TRC dari Pusdalops BPBD Kulon Progo bersama masyarakat kerja bakti
member sihkan material tanah longsor.
18
a. PotensiSusunan Kepegawaian dan Perlengkaan.
1. Kepegawaian
a) Jumlah Pegawai :
1) Pegawai Negeri Sipil
2) Pegawai Kontrak ( Paket B )
b) Komposisi Pegawai dari segi Pendidikan ( PNS )
1) SD
2) SLTP
3) SLTA
4) D1/D2/D3
5) D4/S1/S2
c) Komposisi Pegawai dari sisi Golongan
1) Golongan I
2) Golongan II
3) Goloangan III
4) Golongan IV
d) Jumlah Pejabat
1) Jabatan struktural
2) Jabatan fungsional
25 Orang
24 Orang
1 Orang
2 orang
1 orang
11 orang
1 orang
9 orang
3 orang
7 orang
11 orang
3 orang
5 orang
0 orang
Dari jumlah pegawai 25 orang terdiri : 24 orang PNS + 1 orang tenaga kontrak
masih jauh dari ideal utamanya untuk personil Pertolongan Bahaya Kebakaran
karena hanya ada 7 orang PNS dan 1 orang tenaga.
19
6. ANALISIS SUMBER DAYAb. Perlengkapan Sarana dan Prasarana
Sarana transportasi baik kendaraan dinas roda empat maupun kendaraan
dinas roda dua, sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung kelancaran
dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :
Tabel III.4Data Sarana Kendaraan Dinas,
Sarana dan Prasarana Perlengkapan KantorBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
No Jenis Sarana Jml Satuan Kondisi Keterangan1 Mobil Pemadam Kebakaran 4 unit 2 rusak
2 baik2 Mobil Rescue Comando 1 unit baik Double Cabin3 Mobil Dapur Umum 1 unit baik4 Mobil Tangki Air 1 unit baik5 Mobil Pick Up (Hilux) 1 unit baik6 Mobil Pick Up (Panther) 2 unit baik7 Mobil Mini Bus (Panther) 1 unit baik8 Sepeda motor Trail 6 unit baik9 Sepeda motor bebek 1 unit baik10 Perahu Karet 3 unit 1 baik
2 RRMesin 1 buah
11 Perahu Viber 2 unit baik Mesin 1 buah12 Rompi Pelampung 20 buah baik13 Velbet 33 buah 28 baik
5 RB14 Tenda Posko 1 unit baik15 Tenda Regu 5 unit baik16 Tenda Keluarga 20 unit baik17 HT 19 buah baik18 RIG 1 unit baik19 GPS 1 unit baik20 SSB 1 unit baik21 Senter HID 2 buah baik22 Water Treatment 1 unit RR23 Genset 5 KVA 2 unit Baik
20
24 Tenda Peleton 2 unit Baik25 Tenda Kanvas 3 unit Baik26 Angkong 40 buah Baik27 Skop Panjang 80 buah Baik28 Skop Pendek 80 buah Baik29 Cangkul 80 buah baik30 Karung / Bagor 1.500 buah baik31 Masker Karet 10.000 buah baik32 Chain Saw 6 buah baik33 Water Pump 10 buah baik34 Drone 1 buah baik
Data diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada tersebut
sampai saat ini sebagian besar masih dalam kondisi baik dan dengan fasilitas
tersebut diatas telah diupayakan semaksimal mungkin penggunaannya
sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa optimal.
Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan dengan berbagai program dan
kegiatan baik yang lini maupun penunjang. secara sistematis dalam program
program yaitu :
1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6. Program Pengawasan dan Pengendalian Program
Tugas PembantuanPada tahun 2017 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
Kulon Progo melaksanakan beberapa kegiatan dan juga mendapat beberapa jenis
bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) Pusat.
Bantuan dari BNPB Pusat berupa :
a) Program Rehabilitasi dan Rekontruksi untuk Talud dan Jembatan.
21
b) Program penguatan kelembagaan untuk desa tangguh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah DI Yogyakarta.
Permasalahan dan SolusiPermasalahan
1) Kurang cepatnya penyampaian informasi dari masyarakat terhadap
terjadinya kebakaran sehingga pertolongan kebakaran terkesan lambat.
2) Petugas Penolong Kebakaran (PBK) yang ada baru 8 orang terdiri : 7 orang
PNS dan 1 orang tenaga kontrak dari yang idealnya sebanyak 15 orang
sehingga untuk rotasi penjadwalan piket sulit dilakukan dan hal ini
menimbulkan kejenuhan karena harus bekerja selama 24 jam disamping itu
ada 3 orang personil PBK usianya sudah mendekati pensiun (tahun 2018
pensiun 3 orang)
3) Sampai dengan akhir tahun 2017 jumlah Relawan yang ada di Kulon Progo
sebagian besar masih perlu ditingkatkan kwalitasnya dan penyegaran
kembali.
Solusi1) Dalam setiap kesempatan baik formal maupun non formal akan selalu
disampaikan cara penyampaian informasi kebakaran bisa melalui Telpon :
0274775113 (PBK) maupun bisa datang ke Kantor PBK agar penanganan
kebakaran bisa secepatnya dilakukan.
2) Dalam setiap kesempatan baik formal maupun non formal akan selalu
disampaikan cara penyampaian informasi bencana bisa melalui Telpon :
0274773311 (Pusdalops) maupun bisa datang ke Kantor BPBD agar
penanganan bencana bisa secepatnya dilakukan.
3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengusulkan penambahan
personil PBK ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kulon
Progo.
4) Mengusulkan kembali kegiatan pelatihan Relawan.
22
5) Komunikasi dan koordinasi adalah menjadi hal yang sangat penting untuk
dilaksanakan secara baik. Dengan menggunakan sarana komunikasi yang
lebih baik tentunya akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas.
A. Realisasi AnggaranDalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun
Anggaran 2017 memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah. Untuk pengukuran kinerja yang telah dilakukan , gaji pegawai tidak
dimasukkan.Tabel III.5
Rencana dan Realisasi Anggaran KegiatanTahun 2017
No SasaranStrategis Indikator
Kinerja Program/ Kegiatan
Keuangan%Tar
getRealisasi
% Target Realisasi
1 Meningkatnyakapasitasmasyarakatdalam mitigasibencana
Cakupanketangguhan masyarakat menghadapi bencana
79,11 79,11 100 ProgramPenanggula ngan Bencana
14.899.739.475 14.882.926.224 99,89
Jumlah 14.899.739.475 14.882.926.224 99,89
Analisis Kinerja dan Keuangan :
Dari target yang telah ditetapkan pada Renstra sebesar 79,11 % pada tahun 2017
terealisasi 79,11% capaian s/d 2017 terhadap 2017 sebesar 100% dengan target
anggaran sebesar Rp. 14.899.739.475,00 realisasi anggaran Rp. 14.882.926.224,00 (99,89% ) dengan demikian pada tahun 2017 ada efisiensi/penghematan anggaran.
Disamping keberhasilan tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana
Daerah ( BPBD ) Kabupaten Kulon Progo setor kembali ke Kas Daerah sebesar Rp.
28.311.897,00 dengan perincian :
23
- Hal tersebut diatas dikarenakan penghematan – penghematan dan ada
beberapa yang tidak digunakan.
- Melihat keadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang ada untuk
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran masih bisa
ditangguhkan karena masih cukup baik dan bisa digunakan secara layak
sehingga Belanja Sarana dan Prasarana Perkantoran tidak digunakan.
Tabel III.6Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Praja Tahun 2017
NO URAIAN ANGGARANTAHUN 2016
REALISASITAHUN 2016
Prosentase
1 BELANJA BARANG danJASA
15.797.394.625,00 15.764.249.443,00 99,79
2 BELANJA PEGAWAI 1.483.404.071,25 1.474.473.193,00 99,403 JUMLAH BELANJA 17.280.798.696,25 17.238.722.636,00 99,76
L24
BAB IV
PENUTUP
Aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2017 serta Penetapan
Kinerja Tahun 2017 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi
merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan
instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.
Penyelenggaraan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana
Daerah ( BPBD ) Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2017 merupakan
tahun transisi dari tahapan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana
Daerah ( BPBD ) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022, Keberhasilanan yang
dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat
dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target yang belum
tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.
Hasil laporan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Kulon Progo
tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pada Tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD )
Kabupaten Kulon Progo mentargetkan capaian penanggulangan bencana sebesar
65,88%, dalam realisasinya tercapai 70,88% hal ini bila diukur dari capaian indicator
tercapai 107,59%. Keberhasilan tersebut salah satunya didukung adanya tugas
pembantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB )
mengoptimalkan sumber daya yang ada dan juga semakin meningkatnya kesadaran
masyarakat.
Bahwa keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator
kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia,
anggaran dan sarana prasarana.
25
Untuk itu kedepan harapannya seluruh faktor penunjang yang dibutuhkan oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Kulon Progo bisa
terpenuhi sehingga kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD )
Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat.Demikian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2017, semoga bermanfaat.
26
DAFTAR LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Kulon Progo
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
IAN DAN GAAN
S KEDARU
LO
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
27
Lampiran 1 :
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon
Progo sebagaimana terlampir.
KEPALA
UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
SEKRETARIAT
SEKS PENCEGAH
KESIAPSIA
EKSIRATAN DAN GISTIK
SEKSI REHABILITASI DAN
REKONSTRUKS