bpk perwakilan provinsi kalimantan selatan...
TRANSCRIPT
RENSTRA 2016 - 2020
INTEGRITAS| INDEPENDENSI | PROFESIONALISME
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENCANA STRATEGIS 2016 – 2020
LAMPIRAN LX : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 399/K//X-XIII.2/9/2016
TANGGAL ; 2 SEPTEMBER 2016
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN i
RENSTRA 2016 - 2020
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN i
RENSTRA 2016 - 2020
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang
Maha Kuasa karena dengan rahmat dan rahim-Nya Rencana
Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016-2020 ini dapat disusun dan diselesaikan. Sejak
ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020 pada
28 Desember 2015 dengan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-
XIII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa
Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, maka BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewajiban menerjemahkan Renstra
BPK 2016-2020 dalam suatu Renstra BPK Perwakilan 2016-2020. Renstra BPK
Perwakilan dimaksud memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis, sasaran strategis dan
peta strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai dalam waktu lima
tahun ke depan.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan hingga saat ini berupaya mendorong
akuntabilitas keuangan daerah dengan menjaga standar pemeriksaan, menjunjung tinggi
kode etik, meningkatkan profesionalisme, melakukan pengendalian mutu dan menjalin
sinergi yang baik dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Instansi
Penegak Hukum (IPH).
Saat ini perhatian pemangku kepentingan BPK, baik dari lembaga perwakilan,
pemerintah maupun masyarakat umum terhadap hasil pemeriksaan BPK semakin
meningkat. Banyak pihak yang menantikan dan memperhatikan Opini BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Banyak hasil Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan
Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)/Investigatif BPK menjadi
referensi publik dan kondisi tersebut menjadi motivasi dalam penguatan semangat BPK
guna meningkatkan kinerja yang lebih baik, sehingga paradigma pemeriksaan yang semula
hanya merupakan suatu "keharusan" menjadi suatu "kebutuhan".
Salah satu langkah yang saat ini mulai dibangun adalah pengawasan dengan sistem e-
audit, yaitu pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik
BPK dengan data elektronik auditee atau pihak yang diperiksa BPK seperti
kementerian/lembaga negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN i
RENSTRA 2016 - 2020
(BUMN/D), badan layanan umum, dan lain-lain. BPK dengan bersinergi data dengan
pihak yang diperiksa akan dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran,
pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak, dalam rangka
melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pembangunan Zona
Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang melibatkan seluruh aparatur
BPK Kalimantan Selatan termasuk pelaksana pemeriksaan. Hal tersebut akan
meningkatkan kesadaran para pemeriksa untuk menaati kode etik dan menolak gratifikasi
yang dapat mengganggu independensi. Melalui penilaian objektif dan evaluasi internal
Kemenpan RB, Tahun 2015 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh
penghargaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan
Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dari Kemenpan RB.
Akhirnya, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020
ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di satuan unit kerja BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam bersinergi melaksanakan tugasnya melalui
kerjasama dan komunikasi yang efektif dari seluruh tugas-tugas yang diemban dan
dipercayakan kepada kita semua.
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Kepala Perwakilan,
Yulindra Tri Kusumo Nugroho
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ii
RENSTRA 2016 - 2020
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar .............................................................................................................................. i
Daftar Isi ........................................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1
A. Kondisi Umum… .............................................................................................................. 2
B. Isu Strategis… ................................................................................................................... 7
C. Landasan Berpikir ............................................................................................................ 10
BAB II VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS DANSASARAN STRATEGIS
......................................................................................................................................... 19
A. Visi dan Misi ..................................................................................................................... 20
B. Nilai Dasar ........................................................................................................................ 21
C. Tujuan Strategis ............................................................................................................... 22
D. Sasaran Strategis… ........................................................................................................... 23
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN ................................................................................... 31
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK ................................................................................... 32
B. Arah Kebijakan dan Strategi BPK Perwakilan ............................................................... 44
C. Kerangka Regulasi ........................................................................................................... 55
D. Kerangka Kelembagaan ................................................................................ 57
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .............................. 61
A. Target Kinerja .................................................................................................................. 62
B. Kerangka Pendanaan ................................................................................... 64
BAB V PENUTUP ....................................................................................................................... 65
1
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
BAB I
PENDAHULUAN
2
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
A. KONDISI UMUM i. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan Kedudukan dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam
Ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa
Keuangan yang bebas dan mandiri. Ketentuan Pasal tersebut juga menyatakan
bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), sesuai dengan kewenangannya, dan hasil pemeriksaan tersebut
ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-
undang.
Dalam ketentuan Pasal 23G UUD 1945, dinyatakan bahwa BPK
berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hal
tersebut ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
yang menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana
tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan
pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.Untuk itulah
maka berdasarkan Struktur Organisasi Pelaksana BPK, maka BPK mulai
mengembangkan pembentukan BPK Perwakilan pada setiap ibukota Provinsi
sesuai amanat UUD 1945.
Pada tanggal 10 Juli 2014 terbit Keputusan BPK Nomor 3/K/I-
XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang perubahan atas
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berada di bawah Auditorat Utama
Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK
3
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
melalui Tortama Keuangan Negara VI. Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata
Kelola yang baru ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas
Sekretariat Perwakilan, Subauditorat Kalimantan Selatan I, Subauditorat
Kalimantan Selatan II dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
ii. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan,
BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan
pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN VI. BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan dan pengevaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama (IKU)
berdasarkan rencana implementasi renstra (RIR) BPK.
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan.
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan.
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
4
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang
hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan.
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK,
pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka
penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan aparat pengawasan internal
pada entitas terperiksa.
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak
pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama
Binbangkum.
15. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang mengadung unsur tindak
pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hokum.
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat,
teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum.
17. Pemutahiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksan (SMP) dan
Database Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan.
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
5
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
iii. Pemangku Kepentingan Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan meliputi Pemangku Kepentingan Internal dan
Ekternal, yaitu sebagai berikut:
1) Pihak internal yang terdiri dari:
a. Anggota VI;
b. Sekretariat Jenderal;
c. Inspektorat Utama;
d. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan
Keuangan Negara;
e. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan
Keuangan Negara;
f. Auditorat Utama Keuangan Negara I s.d. VII
2) Pihak Ekternal yang terdiri dari:
a. Unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari 14 entitas dengan 1 Pemerintah
Provinsi, 11 Kabupaten dan 2 Kota, meliputi:
1) Provinsi Kalimantan Selatan;
2) Kota Banjarmasin;
3) Kabupaten Barito Kuala;
4) Kota Banjarbaru;
5) Kabupaten Banjar;
6) Kabupaten Tapin;
7) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8) Kabupaten Tanah Laut;
9) Kabupaten Tanah Bumbu;
10) Kabupaten Kotabaru;
11) Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
12) Kabupaten Hulu Sungai Utara;
13) Kabupaten Balangan; dan
14) Kabupaten Tabalong.
6
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
b. Unsur DPRD terdiri dari 1 DPRD Provinsi, 11 DPRD Kabupaten dan 2
DPRD Kota.
c. Unsur penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian (1 Kepolisian Daerah,
13 Polisi Resor dan 1 Polisi Kota Besar), Pengadilan (1 Pengadilan Tinggi
dan 14 Pengadilan Negeri), Kejaksaan (1 Kejaksaan Tinggi dan 13
Kejaksaan Negeri) dan unsur advokat terdiri dari organisasi advokat
Perhimpunan Advokat Indonesia dan Asosiasi Advokat Indonesia.
d. Unsur BUMD terdiri dari 10 Perusahaan Daerah Air Minum, 11 Rumah
Sakit Umum Daerah dan 3 Perusahaan Daerah.
e. Unsur media massa cetak terdiri dari surat kabar harian Banjarmasin Post
(Kompas Group), Radar Banjar (Jawa Pos Group) dan Media Kalimantan.
Sedangkan media televisi lokal terdiri dari Banjar TV, Duta TV dan TVRI
Kalimantan Selatan.
f. Unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Terdapat 7 Lembaga
Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri di
wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
7
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
B. ISU STRATEGIS Kerangka pengembangan Renstra tersebut ditindaklanjuti dengan analisis
Strengths Weaknesses Opportunities and Threats (SWOT) atas sistem pengendalian
mutu BPK untuk menggali isu-isu strategis yang dihadapi dalam mencapai kondisi
yang diinginkan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil analisis (SWOT)
tersebut, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta perkembangan lingkungan
internal dan eksternal organisasi, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi
hal-hal berikut.
1. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan oleh para pengelola keuangan daerah. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas
rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga akan menjadi
salah satu penentu keberhasilan upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.
Sampai dengan laporan terakhir (2015), tingkat tindak lanjut atas rekomendasi
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan capaian yang baik,
dengan peningkatan menjadi angka 58% (lima puluh delapan persen) dibandingkan
pada tahun 2014 yang berkisar pada angka 53% (lima puluh tiga persen). Namun
peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda
perubahan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan kedepan agar keberadaan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan lebih dirasakan oleh entitas
pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.
2. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan
untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan
negara. Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan memberikan
dampak yang besar kepada kemakmuran masyarakat jika BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan dapat menangkap permasalahan yang dihadapi rakyat dan
8
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
kesulitan yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 3. Peningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan
kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Selama ini terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan
tugas dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk
menjawab harapan tersebut. Misalnya: harapan masyarakat bahwa untuk entitas
yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seharusnya tidak
ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi. 4. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan.
Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai
pihak yang dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan
pemeriksaan serta memastikan pegawai yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai
dasar BPK. 5. Pemanfaatan TIK, Integrasi sistem informasi dan update database di BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. BPK telah berhasil menyusun roadmap penyempurnaan proses bisnis BPK
pada Renstra 2011 - 2015, dimana ditetapkan 12 proses bisnis BPK yang perlu
disempurnakan dan diotomasi pelaksanaannya. Sampai dengan akhir periode
Renstra tersebut, BPK baru berhasil melaksanakan penyempurnaan dan sekaligus
otomasi atas satu proses bisnis yaitu pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi
BPK. Untuk lebih meningkatkan kualitas organisasi BPK, penyempurnaan dan
otomasi atas proses bisnis BPK lainnya merupakan isu strategis yang perlu
mendapatkan perhatian dalam Renstra 2016 - 2020.
Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah
satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas
BPK di era digital ini. Pada Renstra 2011 - 2015, BPK telah mengembangkan
berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya
belum di-update secara memadai.
Isu strategis ini merupakan hal yang cukup krusial bagi BPK termasuk BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsinya khususnya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Melalui
pemanfaatan sistem informasi dan database yang terintegrasi dan lengkap,
9
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administrasi dapat dieliminasi dan sumber
daya manusia dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya
dalam kegiatan pemeriksaan. 6. Peningkatan kompetensi SDM di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan. Pengembangan pengelolaan SDM di BPK dalam periode Renstra 2011 - 2015
diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier
serta pelatihan dan pengembangan. Namun untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan
dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu pada
Renstra 2016 - 2020, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada
pengembangan pusat talenta (talent pool) di bidang pemeriksaan yang mendukung
pencapaian visi dan misi BPK.
Selain itu pemenuhan jam diklat yang masih minim juga menjadi isu strategis
pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. 7. Permintaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Pemangku
Kepentingan. Berdasarkan Undang-Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah
kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan
lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara,
dan ayat (2) Penilaian kerugian keuangan Negara dan/atau penetapan pihak yang
berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan BPK, sesuai dengan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-
XIII/2/2015 tentang Pelimpahan Wewenang BPK Kepada Kepala Perwakilan
untuk Melakukan Pemeriksaan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara/Daerah atas Permintaan Instansi Yang Berwenang, dengan Keputusan
tersebut BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki wewenang dalam
melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah namun dalam
realisasinya permintaan penghitungan kerugian negara/daerah oleh pemangku
kepentingan menjadi sulit untuk dipenuhi dikarenakan keterbatasan Sumber Daya
Manusia sehingga isu strategis ini menjadi isu krusial bagi di Lingkungan BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
10
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
C. LANDASAN BERPIKIR Landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan 2016 - 2020 meliputi Renstra BPK 2016 - 2020, manfaat hasil pemeriksaan
bagi para pemangku kepentingan (stakeholders), standar dan pedoman pelaksanaan
pemeriksaan BPK, Standar Pengendalian Mutu BPK, Program Reformasi
Birokrasi, dan tuntutan perjanjian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan.
1. Renstra BPK 2016 - 2020
Renstra BPK 2016 - 2020 merupakan Renstra ketiga BPK. Renstra BPK
sepuluh tahun sebelumnya menekankan pada pengembangan kelembagaan untuk
mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan
mandiri, profesional, serta kredibel untuk berperan aktif atau mendorong
pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Implementasi
Renstra sebelumnya telah berhasil mengembangkan BPK sesuai visi dan misi yang
ditetapkan di dalam Renstra tersebut, meskipun masih terdapat capaian yang harus
ditingkatkan. Di dalam implementasi Renstra tersebut, BPK juga telah dapat
mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Hal ini
dapat dilihat dari peningkatan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah dalam
kurun waktu sepuluh tahun tersebut.
Sebagai kelanjutan Renstra sebelumnya, Renstra BPK 2016 - 2020
menekankan manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka
menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang
telah meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Renstra tersebut juga
meningkatkan peran BPK untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam
rangka pencapaian tujuan negara.
Peran dan kedudukan BPK sebagai lembaga negara untuk mendorong
pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara serta pelaksanaan
tugas dan wewenangnya merupakan landasan pemikiran dalam penyusunan
Renstra 2016 - 2020. Selain itu, pemahaman terhadap pemangku kepentingan BPK,
sistem pengendalian mutu, reformasi birokrasi, model kematangan lembaga
11
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
pemeriksa, serta standar internasional nilai dan manfaat lembaga pemeriksa
jugamerupakan landasan pemikiran penyusunan Renstra tersebut.
2. RIR BPK 2016 - 2020
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mendukung Rencana
Implementasi Renstra (RIR) untuk menjabarkan strategi-strategi kedalam kegiatan-
kegiatan riil (activity) yang dilaksanakan oleh berbagai satuan kerja sekaligus
memberikan kerangka pengelolaan atas kegiatan-kegiatan tersebut.
RIR 2016 - 2020 merupakan dokumen acuan dalam mengimplementasikan
Renstra 2016 - 2020 dan bertujuan untuk membantu seluruh satuan kerja (satker)
dan pegawai BPK dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi
terhadap ketercapaian seluruh Tujuan Strategis dalam Renstra 2016 - 2020.
Adapun manfaat RIR 2016 - 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Memandu satker dalam menyusun Renstra satker dalam rangka cascading
Renstra BPK wide;
b. Memberikan informasi kepada satker tentang kegiatan prioritas strategis serta
kapabilitas yang dibutuhkan untuk mewujudkan manfaat; dan
c. Membantu satker dalam melakukan koordinasi untuk mencapai tujuan
strategis BPK.
RIR 2016 - 2020 juga menjelaskan tema dan fokus pemeriksaan BPK dalam
kurun 2016 - 2020. Hal ini sesuai dengan arah pemeriksaan yang ditetapkan
Renstra BPK 2016 - 2020. Oleh karena itu, RIR akan mengungkapkan bentuk
koordinasi pemeriksaan yang meliputi AKN penanggung jawab fokus
pemeriksaan, simpulan yang dapat diberikan BPK atas fokus pemeriksaan pada
akhir periode Renstra 2016 - 2020, Tujuan Pemeriksaan Strategis Tentatif (TPST),
serta entitas pemeriksaan yang terkait. Lebih lanjut, RIR 2016 - 2020 mendetilkan
mekanisme pemantauan atau monitoring, evaluasi dan pelaporan implementasi
Renstra 2016 - 2020.
3. Renstra AKN VI 2016 - 2020
Sebagai satuan kerja Eselon II pada Auditorat Keuangan Negara VI, BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berperan dalam mendukung program
pemeriksaan pada AKN VI. Pada Renstra 2016-2020 AKN VI memprioritaskan
program pemeriksaan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu,
dalam penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2016 -
12
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
2020 program pemeriksaan prioritas pada AKN VI menjadi pedoman dalam
penentuan strategi pemeriksaan satuan kerja.
4. Manfaat bagi pemangku kepentingan
Manfaat hasil BPK bagi para pemangku kepentingannya juga merupakan
landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan 2016 - 2020. Hasil BPK tersebut dimanfaatkan pemangku kepentingannya
untuk mengambil keputusan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara untuk
mencapai tujuan negara.
Pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
meliputi lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD dan DPRD, pemerintah,
entitas/auditee yang diperiksa, instansi yang berwenang, lembaga lain yang
dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi,
warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional. Pemangku
kepentingan tersebut memanfaatan hasil BPK sesuai dengan tugas dan
wewenangnya dalam ketentuan perundang-undangan.
Hasil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dimaksud merupakan
pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sesuai peraturan perundang-undangan
antara lain sebagai berikut.
a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
LHP merupakan hasil pemeriksaan BPK berdasarkan pelaksanaan mandat
tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara/daerah yang meliputi LHP atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, termasuk di dalamnya laporan
atas penghitungan kerugian negara, dan laporan atas bantuan partai politik.
Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada pimpinan entitas
yang diperiksa dan lembaga perwakilan, kecuali terhadap pemeriksaan
investigatif. Apabila telah disampaikan kepada pemangku kepentingan
sebagaimana tersebut di atas, maka peraturan perundang-undangan menyatakan
bahwa LHP tersebut bersifat terbuka untuk umum.
13
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
b. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan (TLRHP).
Hasil pemantauan TLRHP yang menggambarkan kondisi/status tindak
lanjut hasil pemeriksaan BPK. Hasil pemantauan TLRHP disampaikan kepada
lembaga perwakilan daerah dan pimpinan daerah untuk digunakan sesuai tugas
dan kewenangannya.
c. Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah merupakan
hasil BPK yang menggambarkan kondisi/status penyelesaian kerugian
negara/daerah baik yang dilakukan oleh pegawai negeri bendahara, pegawai
negeri bukan bendahara maupun pihak lain. Hasil pemantauan TLRHP
disampaikan kepada lembaga perwakilan daerah dan pimpinan daerah untuk
digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.
d. Hasil Penghitungan Kerugian Negara
Dalam rangka memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan
tentang kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan, BPK menyampaikan laporan hasil penghitungan kerugian
negara/daerah kepada Instansi yang berwenang.
Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada
Instansi Yang Berwenang untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan, yaitu
penyidikan sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.
e. Konsep Pendapat
Pendapat merupakan hasil BPK yang diterbitkan mendasarkan pada
ketentuan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang
menyatakan bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD,
DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank
Indonesia, badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D), badan layanan umum
(BLU), dan usaha milik daerah, yayasan dan lembaga atau badan lain yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya.
14
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berperan dalam
memberikan konsep tentang pendapat BPK kepada Ditama Revbang sesuai
kewenangannya.
f. Keterangan Ahli
Dalam upaya penegakan hukum terkait percepatan proses peradilan
untuk memberikan pendapat tentang kerugian negara/daerah dalam proses
peradilan, BPK berwenang untuk memberikan keterangan ahli sesuai
permintaan Instansi yang Berwenang sesuai ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2006.
g. Pertimbangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Hasil BPK ini diterbitkan berlandaskan pada Pasal 32 ayat (1) UU No.
17 Tahun 2003 dan Pasal 9 ayat (1) huruf I UU No. 15 Tahun 2006. Pada kedua
ketentuan tersebut BPK diberikan wewenang untuk memberikan pertimbangan
terhadap SAP sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
h. Konsultasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Pasal 9 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006,
menyatakan bahwa BPK dapat memberi pertimbangan atas rancangan sistem
pengendalian intern pemerintah sebelum ditetapkan dalam peraturan
pemerintah.
5. Standar dan Pedoman
Standar dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK
yang menjadi landasan penyusunan Renstra BPK 2016 - 2020 adalah Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kode etik, Pedoman Manajemen
Pemeriksaan (PMP), Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP),
pedoman-pedoman pemeriksaan serta Sistem Pengendalian Mutu (SPM).
Standar dan pedoman tersebut menjadi dasar untuk menciptakan hasil
bagi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang berkualitas. Dengan
hasil yang berkualitas, maka hasil BPK tersebut dapat dimanfaatkan oleh
pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dalam rangka
15
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
pengelolaan keuangan negara/daerah dalam mencapai tujuan bernegara
sebagaimana dimaksud dalam Alenia IV Pembukaan UUD 1945.
Terkait dengan Standar Pengendalian Mutu (SPM), maka BPK telah
menetapkan SPM untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu
pemeriksaan keuangan negara/daerah. SPM merupakan suatu sistem yang
dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan
pelaksana BPK mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar
pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang
ditemukan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur-unsur
yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan
unsur lain yang mempengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK, SPM
BPK meliputi independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola intern,
manajemen sumber daya manusia, standar dan metodologi pemeriksaan,
dukungan kelembagaan, hubungan BPK dengan pemangku kepentingan,
penyempurnaan berkelanjutan, dan kinerja pemeriksaan.
Kerangka SPM BPK tersebut digambarkan sebagai tiang penegak
bangunan yang saling berintegrasi. Sembilan pilar unsur SPM dibangun di atas
nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme.
Pemenuhan atas unsur-unsur SPM tersebut diharapkan dapat memperkuat
pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK.
Gambar 2.1. Pilar Sistem Pengendalian Mutu (SPM)
16
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
6. Reformasi Birokrasi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengamanatkan
bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi
(RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. RB
bermakna sebagai suatu perubahan dalam paradigma dan tata kelola
pemerintahan Indonesia. Selain itu RB juga bermakna untuk mempersiapkan
tantangan abad ke-21. Sejak Tahun 2010 telah dikembangkan konsep dan
kebijakan RB yang komprehensif, yang diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun
2010 - 2025, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2015 - 2019.
7. Model Kematangan Lembaga Pemeriksa
Model kematangan organisasi akuntabilitas lembaga pemeriksa
merupakan model yang dikembangkan terkait pengembangan kapasitas oleh
organisasi lembaga pemeriksa sedunia (INTOSAI). Kematangan lembaga
pemeriksa dalam model tersebut sejalan dengan peran yang dilakukan yaitu
oversight, insight, dan foresight.
Peran sebagai oversight adalah peran dimana lembaga pemeriksa
memastikan entitas pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang
baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK
berperan dalam mencegah penipuan, kecurangan, pemborosan,
penyalahgunaan, dan kesalahan manajemen dalam pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara. Fungsi ini dilakukan dengan mendorong terlaksananya
akuntabilitas, serta meningkatkan ekonomis, efisiensi, etika, nilai keadilan dan
keefektifan.
Peran sebagai insight, adalah peran dimana BPK diharapkan dapat
memberikan pendapat mengenai program-program, kebijakan dan operasi yang
kinerjanya baik, menyarankan praktek terbaik (best practices), untuk dijadikan
acuan. Menyarankan upaya lembaga dalam meningkatkan hubungan lintas
sektor dalam pemerintahan serta dalam meningkatkan kesesuaian pemerintahan
dan mitra nonpemerintah yang lebih baik dan sesuai untuk mencapai hasil
17
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
penting bagi negara dan masyarakat. Fungsi ini dilakukan dengan mendalami
kebijakan dan masalah publik.
Peran sebagai foresight, yaitu memberikan tinjauan masa depan dengan
menyoroti implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan pemerintah saat
ini dan mengidentifikasikan tren kunci dan tantangan yang dihadapai negara
dan masyarakat sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis. Fungsi ini
dilakukan untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk
memilih alternatif kebijakan masa depan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan
pelaksanaan kewenangan pemberian pendapat BPK terkati dengan pemilihan
kebijakan publik (setting policy) dalam program-program pembangunan.
Kondisi BPK sekarang berdasarkan gambar di atas, maka dalam hal
kematangan lembaga pemeriksa, maka BPK masih termasuk pada oversight
pada tiga tempat terbawah.
8. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen organisasi yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja
yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yaitu:
a. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan;
b. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan;
c. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan;
d. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara;
18
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
e. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan;
f. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan; dan
g. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan.
9. Harapan Pemangku Kepentingan
Untuk memahami dengan lebih baik harapan para pemangku
kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan
berbagai kegiatan antara lain Forum Media Visit dan Media Relation,
berkoordinasi dengan entitas dalam meningkatkan tindak lanjut TLRHP dan
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, menggunakan media penyerahan
Laporan Keuangan (unaudited) sebagai sarana mendorong transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan
Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dan indikasi unsur pidana dengan
Instansi Yang Berwenang, serta melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal
di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mensosialisasikan
eksistensi BPK sebagai lembaga negara bagi para pemangku kepentingan dan
menjaring pendapat untuk perbaikan kinerja BPK.
Melalui kegiatan-kegiatan dimaksud, maka para pemangku kepentingan
berharap bahwa BPK senantiasa agar menjaga nilai-nilai dasar dalam
menjalankan tugas serta lebih aktif melakukan sosialisasi dan komunikasi antar
lembaga. Dari segi pemeriksaan, para pemangku kepentingan berharap agar
arah pemeriksaan BPK dapat lebih menjawab kebutuhan masyarakat dan agar
rekomendasi yang diberikan oleh BPK dapat disusun lebih rinci dan menjawab
permasalahan yang dihadapi oleh entitas. Selain itu stakeholders juga
berpendapat bahwa BPK perlu meningkatkan kualitas laporan hasil
pemeriksaannya.
Berdasarkan landasan pemikiran sebagaimana disebutkan di atas, maka
untuk menjadi konsistensi pelaksanaan tugas dan mempermudah pelaksanaan
evaluasi atau pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu
disusunlah Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
19
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
BAB II
VISI, MISI, NILAI DASAR DAN TUJUAN
STRATEGIS
20
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari BPK,
mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK
sebagaimana dijabarkan berikut ini:
VISI BPK 2016 - 2020
“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan
negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”
MISI BPK 2016 - 2020
1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara
bebas dan mandiri;
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen,
dan profesional.
21
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
Nilai Dasar Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan
oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan
berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas
dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara
kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam
semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan
pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan
penampilan dari gangguan pribadi, ekstern,
dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi
independensi.
Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip
kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar
yang berlaku.
Integritas
Independensi
Profesionalisme
22
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
Tujuan Strategis
Tujuan Strategis 1
Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong
Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara
Tujuan Strategis 2
Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas dalam Mendorong Pengelolaan
Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara
23
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
Sasaran Strategis
Dalam mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Sasaran Strategis (SS) yaitu
“meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan’. Hal ini mendukung pencapaian SS
Eselon I yaitu Auditorat Keuangan Negara VI dan SS BPK yaitu SS 1 Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan dan SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan
Pemeriksaan.
24
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
SS yang ingin dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang
digambarkan dalam bentuk peta strategi sebagai berikut:
Berdasarkan Peta Strategis sebagaimana dimaksud di atas, Peta Strategis di
lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi 3 (tiga)
bagian, yaitu terkait dengan Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik
Kepentingan, Pengelolaan Fungsi Strategis, serta Pertumbuhan dan Pembelajaran
Organisasi.
1. Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan
Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan,
maka SS bagi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan. Pemanfaatan hasil
pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara
dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK
menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku
kepentingan. Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan
(DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi
yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan
undang-undang), warga negara Indonesia, dan lainnya. Setiap pemangku
PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI
KEUANGAN
SS 2Meningkatkan
Kualitas Perencanaan
Pemeriksaan
PEMENUHAN KEBUTUHAN DANHARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN
PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS
SS 7Meningkatkan Kinerja
Anggaran di Lingkungan
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
SS 6Meningkatkan
Kompetensi Pegawai di Lingkungan
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
SS 3Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
SS 1Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
SS 4 Meningkatkan
Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian
Negara
SS 5Meningkatkan
Kualitas Organisasi di Lingkungan
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
25
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam
memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan dapat
dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap
keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK,
dan (3) pemangku kepentingan lainnya.
Melalui SS ini, BPK ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan
telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pencapaian sasaran
ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan
pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para
pemangku kepentingan.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berperan mendukung
pencapaian SS.1 melalui enam IKU yaitu:
a. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan, bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas
rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK.
b. IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK, bertujuan
untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang
dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.
c. IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana
ke IPH, bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas temuan berindikasi tindak
pidana untuk dapat segera ditindaklanjuti.
d. IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara,
bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku
kepentingan terkait Penghitungan Kerugian Negara
e. IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli, bertujuan
untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan
sesuai tugas dan wewenang BPK.
f. IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama
Revbang, bertujuan untuk mengukur kontribusi AKN terkait pelaksanaan
tugas/kewenangan BPK memberikan pertimbangan dan pendapat kepada
Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.
26
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
2. Pengelolaan Fungsi Strategis
Sasaran Strategis Pengelolaan Fungsi Strategis mempunyai 3 (tiga) IKU, yaitu
meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan, Meningkatkan Kualitas Hasil
Pemeriksaan, dan Meningkatkan Kualitas Hasil TLRHP dan Penyelesaian
Kerugian Negara/Daerah.
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berperan mendukung
pencapaian SS.2 melalui tiga IKU yaitu:
a. IKU 2.1 Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan
Pemeriksaan, bertujuan mengukur kualitas perencanaan yang ditunjukkan
dari konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dibandingkan dengan rencana
pemeriksaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan
(RKP).
b. IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP, bertujuan untuk
mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja. BPK
diarahkan pada pelaksanaan insight yang dilakukan melalui pemeriksaan
kinerja. Selain itu, dalam mengawal Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), DPR meminta agar BPK meningkatkan
jumlah pemeriksaan kinerja. Jumlah pemeriksaan yang akan dilakukan oleh
BPK tertuang dalam Renja dan RKA.
c. IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP, bertujuan untuk mengukur
efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuruan terhadap
ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas/stakeholder.
Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berperan mendukung
pencapaian SS.3 melalui tiga IKU yaitu:
a. IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan, bertujuan untuk
mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode
Etik dan PMP.
b. IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan, bertujuan untuk
mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode
Etik dan PMP.
27
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
c. IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP, bertujuan untuk
mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP).
Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan
Kerugian Negara
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berperan mendukung
pencapaian SS.4 melalui tiga IKU yaitu:
a. IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan,
bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak
lanjut yang dilakukan oleh pejabat terperiksa.
b. IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara,
bertujuan untuk mengukur kinerja auditorat/perwakilan dalam melakukan
pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas
penyelesaian penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi
jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.
c. IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara ke Ditama Revbang, bertujuan untuk mengukur kinerja
penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara,
khususnya melalui Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD),
agar tepat waktu.
3. Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi.
Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi mempunyai 3 Sasaran Strategis,
yaitu Sasaran Strategis 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi, Sasaran Strategis 6
Meningkatkan Kompetensi Pegawai, dan Sasaran Strategis 7 Meningkatkan
Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Sasaran Strategis 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berperan mendukung
pencapaian SS.5 melalui delapan IKU yaitu:
a. IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan,
bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker.
b. IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, bertujuan untuk
mendorong satker agar memanfaatkan layanan Teknologi Informasi dan
28
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
Komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing,
sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi.
c. IKU 5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice, bertujuan mengukur tingkat
penyusunan jumlah best practices yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas
pekerjaan pada satker-satker BPK
d. IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice, bertujuan mengukur tingkat
penyebaran best practices pada satker-satker BPK yang dapat mendorong
peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan
e. IKU 5.5 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Perwakilan, bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja
untuk menyusun dan menyampaikan LAK secara tepat waktu.
f. IKU 5.6 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan,
bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan
menyampaikan laporan bulanan secara tepat waktu.
g. IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan, bertujuan untuk
memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan
BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarluaskan
hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan
meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan
media massa.
h. IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana, bertujuan agar sarana
dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi
telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai.
Sasaran Strategis 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
BPK merupakan organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan
keahlian sehingga SDM merupakan aset penting. Penambahan jumlah
Pemeriksa dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK
menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang
berkualitas.
Melalui Sasaran Strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
29
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
Selatan berupaya untuk mendukung pengimplementasian peningkatan
kompetensi pegawai melalui keikutsertaan program pendidikan dan pelatihan
yang komprehensif dan terintegrasi. Pengelolaan SDM BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat meningkatkan kecakapan dan
keahlian, baik dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa maupun di lingkungan
sekretariat perwakilan. Bagi pegawai pemangku Jabatan Profesional Pemeriksa
diharapkan dapat menghasilkan hasil pemeriksaan yang berkualitas, dan
pegawai di lingkungan sekretariat perwakilan dapat berperan dalam
mewujudkan birokrasi yang modern.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berperan mendukung
pencapaian SS.6 melalui dua IKU yaitu:
a. IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan
Pemeriksa, bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja
dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan
persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi
pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan.
b. IKU 6.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan
teknis/manajerial (nonpemeriksa), bertujuan untuk mengukur tingkat
kepatuhan unit/satuan kerja pengembangan kompetensi pegawainya
melalui pendidikan dan pelatihan.
Sasaran Strategis 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam Perspektif Keuangan.
Berdasarkan Renstra BPK, sasaran strategis ini dimaksudkan agar BPK
berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses
perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Sebagai pelaksana anggaran negara, BPK tidak
lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif,
dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.
Melalui Sasaran Strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan, sebagai bagian pelaksana anggaran BPK, berupaya untuk
meningkatkan pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan, dari proses
30
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan
peraturan yang berlaku dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas dan
ekonomis serta mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berperan mendukung
pencapaian SS.7 melalui IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di
lingkungan perwakilan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan
anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung
pelaksanaan pemeriksaan.
31
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, KERANGKA
KELEMBAGAAN
32
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPK
Arah kebijakan dan strategi BPK pada tahun 2016 - 2020 adalah dalam rangka
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis digambarkan sebagai berikut.
STRUKTUR ORGANISASI
Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai
sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. Terdapat 3
arah kebijakan untuk Renstra 2016—2020 sebagai berikut.
Arah kebijakan 1
Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong
Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara
BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan
keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki
tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan
negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para
pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan
bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para
pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat
BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut.
Berkenaan dengan hal ini, arah kebijakan Renstra 2016 - 2020 adalah untuk
meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan 80 Renstra BPK 2016 -
2020 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan dan
harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespon hal-hal
yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para
pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul
dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara
independensi BPK. Untuk dapat menyuarakan perubahan nasional ke arah yang lebih
33
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
baik serta meningkatkan dampak hasil kerja BPK bagi pembangunan nasional, maka
pada periode Renstra ini BPK akan meningkatkan pemahamannya terhadap
perkembangan yang terjadi di sektor publik atau lingkungan pengelolaan keuangan
negara melalui komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, serta
melakukan inovasi dalam merumuskan strategi pemeriksaannya. Oleh karena itu, strategi
untuk mendukung arah kebijakan ini adalah dengan meningkatkan efektivitas
komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK dan pengelolaan strategi
pemeriksaan.
Strategi 1.1.
Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai
suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku
kepentingannya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006,
bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa
pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar
akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian
negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih
efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu (1) komunikasi harus dapat
meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan
wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa; (2) komunikasi harus dapat menjawab
kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan
kewenangan BPK.
Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan
yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam
mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu, untuk
mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan
meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pendapat BPK sebagai wujud relevansi
pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan
harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil dari pelaksanaan strategi ini akan
34
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
menjadi input bagi pelaksanaan Strategi 1.2 yaitu meningkatkan pengelolaan strategi
pemeriksaan.
Strategi 1.2.
Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan
Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistis
yang sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengan harapan dan
kebutuhan para pemangku kepentingan, serta pemilihan topik pemeriksaan yang
langsung mendukung visi 2016 - 2020. Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang
memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (tentative strategic
audit objective) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN. Pengelolaan strategi
pemeriksaan untuk setiap jenis pemeriksaan akan dilaksanakan dengan:
a. memperhatikan pemanfaatan akuntan publik pada kantor akuntan publik, APIP serta
pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
b. menyusun rencana pemeriksaan lima tahunan dengan menetapkan tema pemeriksaan
dan fokus pemeriksaan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMN) 2015 - 2019;
c. menetapkan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (tentative strategic audit objectives)
lima tahun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TSAO, dan harapan pemeriksaan
lima tahun untuk setiap fokus pemeriksaan dengan rumusan yang mendukung capaian
visi BPK 2016 - 2020.
d. menyusun strategi pemeriksaan untuk setiap fokus pemeriksaan dengan
memperhatikan rencana strategis kementerian/lembaga dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
e. menyusun Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) tahunan dengan memperhatikan
perkembangan lingkungan, permintaan pemangku kepentingan untuk kebutuhan
pemeriksaan, rencana kerja pemerintah yang memuat prioritas pembangunan dalam
satu tahun, rencana kegiatan entitas pemeriksaan serta laporan prestasi kerja
kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang No. 17
Tahun 2003 Pasal 30 dan Pasal 31;
35
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
f. meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar satuan kerja melalui penyelenggaraan
rapat koordinasi, rapat kerja, dan rapat teknis;
g. meningkatkan kualitas informasi yang mendukung perencanaan pemeriksaan seperti
profil entitas, pusat data e-audit, serta database terkait pemeriksaan.
Strategi pemeriksaan yang disusun secara berjenjang mulai perencanaan lima
tahunan dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan. Pemeriksaan
yang dilakukan secara terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan atas
hasil pemeriksaan BPK karena penilaian atas suatu isu strategis nasional akan dapat
dilakukan dengan lebih komprehensif yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas
dari rekomendasi pemeriksaan.
Keterkaitan antar pemeriksaan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia
akan memungkinkan BPK dalam mendalami kebijakan dan masalah publik untuk
memberikan rekomendasi dan pendapat yang bersifat makro atau nasional. Dengan
demikian, kematangan organisasi akan meningkat seiring dengan peningkatan peran yang
dilakukan yaitu dari peran oversight menuju peran insight.
Arah kebijakan 2
Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan
Kelembagaan
Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan
negara telah ditetapkan dalam quality control system atau sistem pengendalian mutu
(SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem
Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa
pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan
dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut
meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan
petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.
SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan
pimpinan satuan kerja (satker) pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan
(stakeholders) BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu
yang memadai. Pilar dalam SPKM terdiri dari sembilan pilar, yaitu Independensi dan
36
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
Mandat, Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern, Manajemen Sumber Daya Manusia,
Standar dan Metodologi Pemeriksaan, Dukungan Kelembagaan, Hubungan BPK dengan
Pemangku Kepentingan, Penyempurnaan Berkelanjutan, Hasil serta Kinerja
Pemeriksaan.
Arah kebijakan untuk Renstra 2016 - 2020 adalah untuk peningkatan
keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK.
Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan
penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan
penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses reviu dan pengendalian serta
penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan
operasional organisasi.
Strategi 2.1
Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan
Kualitas pemeriksaan dapat dibedakan kualitas pemeriksaan ditingkat tim
pemeriksaan atau tingkat penugasan pemeriksaan, tingkat organisasi serta tingkat
nasional atau interaksi antara BPK dengan organisasi lain yang ada di Indonesia.
Peningkatan kualitas pemeriksan ditingkat penugasan pemeriksaan akan
difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan
yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses
pengawasan dan reviu tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik,
penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama
pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan reviu di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2016 - 2020
antara lain adalah:
1. Perbaikan dan mekanisme pembagian kerja di dalam tim pemeriksaan sehingga setiap
unsur tim pemeriksa memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran
dan kompetensinya;
2. Perbaikan dalam prosedur dan pelaksanaan pengawasan serta reviu di dalam tim
pemeriksa maupun antar tim pemeriksa sehingga pemeriksaan dilakukan dengan
37
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
efisien, efektif, dan seluruh proses yang dilakukan terdokumentasikan dengan baik
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
3. Pengaturan di dalam pelaksanaan komunikasi antara tim pemeriksaan dengan entitas
untuk tujuan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan rekomendasi dengan tetap
berpegang pada nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme.
4. memantau kualitas interaksi antara tim pemeriksa dengan auditee untuk memastikan
adanya obyektivitas dan fairness serta kinerja tim pemeriksa yang prima;
5. melakukan pemantauan atas tingkat kemanfaatan hasil pemeriksaan oleh setiap
pemangku kepentingan;
6. melakukan pemantauan atas dampak yang diakibatkan oleh pemeriksaan BPK bagi
perbaikan kinerja di entitas maupun secara nasional.
Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan
pemeriksaan akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan hasil pemeriksaan
sehingga terjadi perbaikan pada:
1. pemenuhan quality control dan quality assurance;
2. ditindaklanjutinya seluruh hasil reviu dan rekomendasi Itama atas pelaksanaan
pemeriksaan;
3. berkurangnya kesalahan yang ditemukan di dalam laporan sebelum dituangkan ke
dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS).
Strategi 2.2
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan
Tata kelola organisasi menunjukkan bagaimana BPK mengatur pelaksanaan
seluruh tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi yang efektif yang
dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan agar operasionalisasi
organisasi dapat dilaksanakan. Tata kelola organisasi yang ideal akan menciptakan
hubungan yang lebih efisien dan efektif antarsatker dalam organisasi, tidak adanya
tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan, serta
memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan
38
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berwenang.
Strategi meningkatkan kualitas kelembagaan akan diarahkan pada pemenuhan
kebutuhan penunjang dan pendukung untuk pencapaian kualitas pemeriksaan,
melalui:
1. pelaksanaan peer review dan pemastian penyelesaian tindak lanjut atas
rekomendasi peer review;
2. penyelesaian tindak lanjut seluruh hasil reviu dan rekomendasi Itama atas
pengembangan kelembagaan;
3. pemastian pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh
pegawai maupun organisasi;
4. penyediaan peraturan perundang-undangan untuk menjadi payung bagi seluruh
kegiatan terutama pemeriksaan;
5. pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan terutama
untuk yang membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.
Arah kebijakan 3
Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya
Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu
pengubahan. Renstra 2016 - 2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan
mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya
manusia (human capital), modal informasi (information capital), modal organisasi
(organization capital), dan pengelolaan sumber daya keuangan.
Pengelolaan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan talent pool,
pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi
informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada
pembentukan budaya organisasi serta pengembangan best practice sharing.
Arah kebijakan pada pengembangan dan optimalisasi sumber daya ini dipilih
berdasarkan capaian yang telah diraih dari Renstra 2011 - 2015 khususnya dalam
pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi
terutama e-audit, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta struktur organisasi
39
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
dan tata kelola yang disahkan pada tahun 2014 (Struktur Organisasi dan Tata Kelola
BPK). Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.
Strategi 3.1
Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan Talent Pool
Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari
para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui
pembentukan talent pool dilakukan dengan penyusunan mekanisme dalam
mengidentifikasikan keahlian yang diperlukan oleh BPK, menarik para pegawai yang
berpotensi, mengembangkan para pegawai tersebut sesuai dengan potensinya, dan
memastikan para pegawai terpilih tersebut mau membina karier di BPK.
Pengembangan talent pool akan dimulai dari pengembangan kompetensi untuk
mencetak para pegawai yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di setiap bidang
pekerjaan BPK. Keahlian pegawai merupakan awal dari pembentukan
profesionalisme. Keberadaan para ahli-ahli di berbagai bidang pekerjaan ini
merupakan prasyarat bagi pemilihan pemimpin BPK di masa depan; merupakan syarat
dapat diterapkannya manajemen karir dan manajemen suksesi dengan lebih baik dan
berkeadilan; dan pada akhirnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia
berdasarkan kompetensi dapat diwujudkan. Diharapkan agar pada akhir periode
Renstra, BPK akan memiliki sekumpulan pegawai yang ahli di bidang-bidang yang
penting bagi kesuksesan BPK.
Talent pool atau disebut juga pusat pengembangan talenta adalah sekumpulan
pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk
melaksanakan strategi BPK. Pembentukan talent pool untuk memastikan BPK
memiliki ahli-ahli dalam setiap jenis pemeriksaan, ahli dalam pemeriksaan di bidang
tertentu serta ahli dalam pelaksanan kegiatan organisasi lainnya di BPK.
Identifikasi atas talent apa saja yang akan dikembangkan dilakukan
berdasarkan pada keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses perencanaan
serta keahlian yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan. Karena
pemeriksaan BPK akan diarahkan untuk menilai keberhasilan pembangunan
pemerintah (RPJMN 2015 - 2019), talent pool akan disusun berdasarkan jenis
pemeriksaan serta bidang-bidang sesuai dengan tema prioritas pemeriksaan. Untuk
40
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
mendukung tercapainya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku
kepentingan, maka akan dibentuk talent pool yang diperlukan dalam melaksanaan
kewenangan BPK dan keahlian dalam melakukan komunikasi organisasi dengan
seluruh pemangku kepentingan BPK. Adapun untuk mendukung keberhasilan Tujuan
Strategis (TS) 2, talent pool yang akan dibentuk adalah bahwa keahlian yang
diperlukan untuk menjalankan penugasan pemeriksaan sesuai dengan jenis
pemeriksaan, pengembangan kapasitas organisasi serta pelaksanaan seluruh bisnis
proses yang akan dijadikan prioritas akan disusun pada periode 2016 - 2020.
Pengembangan talent pool ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas
dalam pembentukan kompetensi pegawai serta untuk memberikan keahlian kepada
pegawai sesuai dengan potensi yang mereka miliki sehingga mereka dapat memilih
jenjang kariernya berdasarkan talenta masing-masing. Dengan memberikan kendali
kepada pegawai untuk menentukan jalur karir yang akan ditempuh, BPK berharap
dapat mempertahankan talenta terbaik untuk tetap berkarya di BPK.
Strategi 3.2
Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi
Renstra 2016 - 2020 akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
(TI) serta sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rencana strategis. Sarana dan prasarana kerja
merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai
penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Sampai dengan saat ini telah dibangun aplikasi TI untuk mempermudah
pelaksanaan operasional organisasi. Sebagian aplikasi TI telah dapat dimanfaatkan
dengan baik dan sebagian yang lainnya masih perlu disempurnakan terutama dalam
kemudahan bagi pemakai untuk mengoperasikan.
Dukungan TI dalam memastikan keberhasilan Renstra 2016 - 2020 akan
dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut:
1. penyusunan grand design pemanfaatan TI dalam mendukung kegiatan operasional
serta tata kelola pemanfaatan TI dengan mengacu pada sasaran strategis, strategi,
dan indikator kinerja utama dalam Renstra 2016 - 2020;
41
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
2. pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam grand design
pemanfatan TI;
3. pelaksanaan pemanfaatan TI sesuai dengan tata kelola TI;
4. pelibatan pengguna dalam pengembangan aplikasi TI;
5. pemastian pemanfaatan aplikasi TI oleh para pengguna.
Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan
yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan
dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, database
dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung seluruh proses
di setiap strategi dalam Renstra 2016 - 2020 dengan mengedepankan nilai manfaat
seperti efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, kemudahan dalam
pengoperasian, konsistensi dalam pelayanan, serta keamanan.
Dalam mendukung tata kelola organisasi juga diperlukan pemenuhan dan
pemanfaatan sarpras dengan optimal. Dalam periode 2011 - 2015 telah dilakukan
upaya pemenuhan sarpras sesuai dengan standar yang ada. Oleh karena itu, pada
periode 2016 - 2020 perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sarpras yang sudah
ada. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sarpras adalah sebagai berikut:
1. penyusunan grand design pemanfaatan sarpras dalam mendukung kegiatan
operasional serta tata kelola;
2. pemastian ketersediaan sarana dan prasaran yang diperlukan;
3. pemastian pemanfaatan sarpras oleh para pengguna.
Strategi 3.3
Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional
Budaya organisasi merupakan salah satu unsur penting yang diperlukan dalam
menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai
pada tingkat tertinggi.
Upaya untuk menciptakan budaya organisasi yang kondusif dilakukan dengan:
1. mengidentifikasikan bentuk-bentuk pelaksanaan integritas, independensi, dan
profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
2. menyusun program pengubahan untuk internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai dasar
42
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
beserta rencana kegiatan;
3. menyusun pedoman pengelolaan budaya organisasi BPK;
4. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penciptaan budaya;
5. melaksanakan kegiatan-kegiatan pengubahan melalui sponsorship, komunikasi,
pelatihan, pendampingan serta pengelolaan atas resistensi;
6. melakukan evaluasi secara periodik untuk menilai keberhasilan penciptaan budaya
integritas, independensi, dan profesionalisme;
7. mengintegrasikan serta menegakkan peraturan yang berlaku terkait pengelolaan
perilaku pegawai.
Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter
pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para
pemangku kepentingan.
Strategi 3.4
Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (best practice sharing)
Sebagaimana manusia, suatu organisasi juga perlu belajar agar dapat mudah
menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang mempengaruhi
keberadaannya. Pengetahuan organisasi merupakan kumpulan dari pengetahuan para
pegawainya.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPK telah menetapkan satu proses
pengelolaan pengetahuan (knowledge management) yang pada saat Renstra ini
disusun masih pada tahap awal penyusunan pelaksanaan teknisnya. Strategi best
practice sharing ini ditujukan untuk mendukung dan melengkapi implementasi
knowledge management.
Upaya untuk memperluas implementasi praktik-praktik terbaik dilakukan
dengan mengapitalisasi pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan setiap strategi
dalam Renstra 2016 - 2020 maupun melanjutkan program pengubahan yang dilakukan
dalam periode Renstra 2011 - 2015. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk
mendorong pelaksanaan benchlearning antara satu satker dengan satker yang lainnya.
Lingkup dalam Renstra 2016 - 2020 adalah:
1. melakukan identifikasi praktik terbaik yang ada. Praktik terbaik adalah praktik-
praktik yang sudah berlangsung di suatu satuan kerja dan telah dibuktikan dapat
43
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
memberikan manfaat bagi satuan kerja, para pelaksananya dan berpotensi
bermanfaat bagi satuan kerja lainnya;
2. mendokumentasikan praktik terbaik tersebut untuk dapat ditularkan ke satuan kerja
lainnya;
3. mendorong implementasi praktik terbaik kepada satuan kerja lainnya atau
organisasi lainnya sepanjang memungkinkan;
4. memperbaiki proses bisnis, peraturan atau perangkat lainnya untuk memastikan
praktik terbaik ini lestari.
Strategi 3.5
Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran
BPK menyadari bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan dan implementasi Renstra
2016 - 2020 didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran
pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan
peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan
anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga
dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada
organisasi.
44
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN BPK
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Rencana Strategis BPK Tahun 2016 - 2020 menekankan adanya 3 (tiga) arah
kebijakan yang menjadi dasar penentuan strategi BPK, yaitu (1) peningkatan relevansi
pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, (2) Peningkatan
keunggulan dalam operasional pemeriksaan dan kelembagaan, (3) pengembangan dan
optimalisasi sumber daya.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mendukung arah kebijakan BPK
dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK sebagaimana
digambarkan dan diuraikan di bawah ini.
1. Strategi Pemeriksaan
a. Tema dan Fokus Pemeriksaan 2016 - 2020
Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional
dalam RPJMN 2015 - 2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam
Renstra BPK 2016 - 2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 Tema dan 18 Fokus
Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016-2020. BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya
pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK 2016-2020.
45
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
b. Tema dan Fokus Pemeriksaan 2016 - 2020 BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tema dan fokus
pemeriksaan untuk Tahun Anggaran 2016 - 2020, yaitu:
a. 14 Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
b. 28 Pemeriksaan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah;
c. 28 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
d. 14 Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
e. Pemeriksaan Kinerja dan PDTT yang objek pemeriksaannya dapat bersifat tematik
dari BPK Pusat maupun direncanakan oleh BPK Perwakilan sendiri dengan tema fokus
pada:
1. Dana Desa;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan.
4. Pendapatan Daerah;
5. Belanja Daerah; dan
6. Manajemen Aset.
46
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
2. Arah Kebijakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
TS 1 Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan
Dalam rangka mendorong Pengelolaan Keuangan
Negara untuk Mencapai Tujuan Negara
TS 2 Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas dalam
Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk
Mencapatan Tujuan Negara
SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
Arah Kebijakan 1
Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan
kebutuhan dan harapan PK
Arah Kebijakan 2
Peningkatan keunggulan operasional dalam
pemeriksaan dan kelembagaan
Strategi 1.1
Meningkatkan kualitas pemantauan TLHRP dan
keruneg
Strategi 1.2
Meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan
Strategi 2
Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan
Arah kebijakan 3
Pengembangan dan optimalisasi sumberdaya
Strategi 3.1
Meningkatkan kualitas organisasi
Strategi 3.2
Meningkatkan kompetensi pegawai
Strategi 3.3
Meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Arah kebijakan 1
Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan Pemangku Kepentingan
Hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku
kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa
seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku
kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat
dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut,
arah kebijakan Renstra 2016-2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus
pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK
Visi dan Misi
47
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang
dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta
tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang
diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK. Arah Kebijakan 1. ini dicapai
melalui dua strategi yaitu: Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para
Pemangku Kepentingan; dan Strategi 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Strategi
Pemeriksaan.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mendukung AK 1 BPK melalui
pelaksanaan strategi Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
dan Meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan.
Strategi 1.1
Meningkatkan kualitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan dan Kerugian Negara
Strategi ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi
hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan
negara. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang
ditujukan kepada orang dan/atau badan (auditee) yang berwenang untuk dilakukan
tindakan perbaikan. Tindak lanjut telah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 tahun 2010
tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
Strategi ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas
rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan
BPK. Rekomendasi yang diukur berasal dari seluruh hasil pemeriksaan selama 5 tahun
terakhir, yang meliputi rekomendasi atas hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan tujuan
tertentu.
Strategi yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan secara konsisten
dalam periode tertentu pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Selain
mengaktifkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh entitas, BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan reward bagi entitas yang
mempunyai persentase tinggi dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan.
48
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
Selain itu, Strategi ini menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut
hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang
dilakukan oleh pejabat terperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan
sebagai salah satu bahan untuk menyusun IHPS.
Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah
ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang
disusun oleh auditorat/perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Revbang.
Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian
negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
bendaharawan, PNS nonbendaharawan dan pihak ketiga. Bertujuan untuk mengukur
kinerja auditorat/perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian
negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi
jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.
Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara oleh
auditorat/perwakilan ke dit. EPP adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS.
Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan melalui input
ke SIKAD. Hal ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian laporan pemantauan
penyelesaian ganti kerugian negara, khususnya melalui SIKAD, agar tepat waktu.
Strategi 1.2
Meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan
Strategi ini menunjukkan tingkat perencanaan pemeriksaan dibandingkan dengan
realisasi pelaksanaan pemeriksaan, yang meliputi rencana dan realisasi:
1. Perencanaan jumlah pemeriksaan dan realisasi pelaksanaan pemeriksaan;
2. Waktu pelaksanaan pemeriksaan;
3. Jumlah LHP yang harus dihasilkan dalam pemeriksaan;
4. Minimalisasi tingkat revisi perubahan pelaksanaan pemeriksaan;
5. Ketepatan waktu penyampaian LHP; dan
6. Kesesuaian antara P2 (perencanaan pemeriksaan) dan hal-hal yang diungkapkan dalam
49
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
LHP dan bukti pendukung (kertas kerja pemeriksaan).
Arah kebijakan 2
Peningkatan Keunggulan dalam Pemeriksaan
Peningkatan keunggulan dalam Pemeriksaan dan Kelembagaan adalah
merupakan Kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pemeriksaan. Peningkatan
keunggulan Pemeriksaan adalah peningkatan kualitas pemeriksaan, mulai dari proses
perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, quality insurance dan quality
control pemeriksaan, maupun peningkatan kualitas hasil pemeriksaan.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mendukung AK 2 BPK melalui
pelaksanaan strategi Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan.
Strategi 2
Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, yaitu strategi yang dilakukan untuk
mengoptimalkan mutu hasil pemeriksaan, baik hasil yang tertuang dalam LHP, proses
quality control dan quality assurances, tingkat konsistensi dan akurasi materi muatan
laporan hasil pemeriksaan, ketepatan waktu penyampaian LHP, serta kemampuan
mendorong ketepatan penyampaian Laporan keuangan (unaudited) yang akan diperiksa
BPK, serta mendorong peningkatan opini pemeriksaan atas Laporan Keuangan entitas,
sebagai berikut:
1. LHP memenuhi ketentuan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
maupun Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) serta Perangkat Lunak Pemeriksaan
yang telah ditetapkan secara intern oleh BPK sehingga secara normatif LHP tersebut
telah memenuhi ketentuan formal penyusunan LHP.
2. LHP disusun sesuai dengan Program Pemeriksaan (P2), dan dilengkapi dengan
dokumentasi (kertas kerja pemeriksaan) yang memadai, yang dapat menunjukkan
evaluasi melalui referensi silang (cross reference) baik kertas kerja yang sifatnya tetap
50
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
(Indeks A), yang mendukung hasil pemeriksaan (Indeks B), maupun kertas kerja
berupa hasil pemeriksaan itu sendiri (Indeks C).
3. LHP telah disusun dengan akurasi yang optimal terkait dengan penyebutan entitas,
penyebutan jenis pekerjaan barang/jasa, pemuatan angka-angka dan perhitungan, serta
kesesuaian antara kondisi, kriteria, akibat dan sebab.
4. LHP diserahkan secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan dan
peraturan intern BPK;
5. Laporan pemeriksaan pendahuluan (interim) atas laporan keuangan dapat mendorong
percepatan penyelesaian dan perbaikan penyusunan Laporan Keuangan pemerintah
daerah, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (unaudited) dapat diserahkan
tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dimuat dalam LHP dapat memberikan solusi
atas permasalahan-permasalahan pengelolaan keuangan daerah sehingga akan dapat
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang berakibat pada peningkatan
opini atas laporan keuangan pemerintah daerah;
7. Peningkatan proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang ditunjukkan oleh adanya
peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap jumlah seluruh LHP yang
dihasilkan. Tujuannya adalah untuk mendorong bertambahnya pelaksanaan
pemeriksaan kinerja. BPK diarahkan pada pelaksanaan insight yang dilakukan melalui
pemeriksaan kinerja. Selain itu, dalam mengawal RPJMN, DPR meminta agar BPK
meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja. Jumlah pemeriksaan yang akan dilakukan
oleh BPK tertuang dalam Renja dan RKA.
Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 14
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 28 Laporan Pemantauan
Kerugian Negara/Daerah, 28 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, 14 Laporan
Bantuan Partai Politik, 5 Laporan Pemeriksaan Kinerja, 6 PDTT dengan laporan
sebagai output-nya. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan juga melaksanakan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu selain melaksanakan Pemeriksaan Keuangan
Daerah. Pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada Semester II adalah Pemeriksaan
Kinerja RSUD, Pemeriksaan Kinerja Manajemen Aset, Pemeriksaan Kinerja
Pendidikan, PDTT Pendapatan, dan PDTT Belanja Daerah. Disamping itu, BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga bekerjasama dengan BPK Pusat untuk
melakukan pemeriksaan Tematik.
8. Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan, untuk memberikan gambaran apakah
51
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP yang
dinyatakan dalam Laporan Hasil Supervisi atas Pemeriksaan oleh Pengendali
Teknis/Pengendali Mutu.
9. Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan untuk memberikan gambaran
apakah hasil pemeriksaan telah diarahkan supaya memiliki kualitas hal pemeriksaan
yang memenuhi SPKN, Kode Etik dan PMP, baik tingkat kualitas hasil pemeriksaan
(berbobot baik dari isi maupun nilai temuan), sesuai arah/titik berat pemeriksaan yang
tertuang dalam Program Pemeriksaan, memenuhi harapan pemilik kepentingan
(pembuktian apabila dalam Program Pemeriksaan dimuat adanya indikasi
permasalahan), memiliki konsistensi muatan antara kondisi, kriteria, akibat dan sebab,
serta mempunyai dokumentasi pemeriksaan berupa kertas kerja pemeriksaan yang
valid, relevan dan cukup.
10. LHP mempunyai tingkat konsistensi dan akurasi penyajian yang optimal, yaitu
menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) oleh satker pemeriksaan. Sesuai dengan arahan Badan, LHP tidak boleh
mengandung kesalahan (Zero defect) maka LHP harus 100% (serratus persen) akurat.
bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP).
Arah kebijakan 3
Peningkatan Keunggulan dalam Kelembagaan
Peningkatan Keunggulan dalam Kelembagaan merupakan upaya yang dilakukan
oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengoptimalkan
kelembagaan/organisasi BPK yang mendasari pelaksanaan tugas dan wewenang BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang meliputi Meningkatkan kualitas
organisasi, kompetensi pegawai, dan kinerja anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan.
52
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
Strategi 3.1
Meningkatkan kualitas organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Strategi 3.1 melalui:
1. Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perwakilan (AKIP) merupakan evaluasi yang
dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK untuk mengevaluasi atas kesesuaian
perencanaan dan Rencana Strategis, Kesesuaian perencanaan dan realisasi kegiatan dan
anggaran, serta pencapaian kinerja perwakilan. Secara kelembagaan evaluasi ini akan
mampu menggambarkan pencapaian akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan meliputi
juga Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, yaitu
kesesuaian waktu penyampaian laporan yang diatur dalam SK Sekjen terkait Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, dengan tujuan bertujuan untuk mendorong unit
kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan LAK secara tepat waktu, serta
ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan adalah sesuai dengan POS Perencanaan,
yakni tanggal 10 di bulan berikutnya. Ketepatan waktu ini mendorong unit kerja/satuan
kerja untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan secara tepat waktu.
2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
Strategi ini merupakan dorongan bagi pejabat/pegawai di lingkungan BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengoptimalkan penggunaan layanan
TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (email, eDrive), layanan aplikasi
SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, e-audit), yang mendorong tercapainya
IT culture di lingkungan BPK yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas
dan fungsi dalam organisasi BPK.
53
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
3. Penyusunan dan Penyebaran Best-Practice
Best practice adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan
dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh
satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan
menjadi best practice. Strategi ini digunakan untuk mengukur tingkat penyusunan jumlah
best practices yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK.
Best practice yang telah dilegalisasi menjadi pengetahuan, selanjutnya akan
disebarlaskan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai BPK. Setiap tahun BPK akan
menargetkan sejumlah best practice akan disebarkan untuk pegawai, dengan tujuan untuk
mengukur tingkat penyebaran best practices pada satker-satker BPK yang dapat
mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan.
4. Hubungan yang positif dengan Media
Hubungan yang positif dengan Media antara lain dilaksanakan melalui kegiatan
media relation merupakan salah satu bentuk kegiatan hubungan dan kerjasama dengan
media massa. Kegiatan media relation dapat diselenggarakan dalam bentuk:
1. Sosialisasi kepada wartawan mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan
kepada lembaga perwakilan; dan
2. Pelatihan (workshop) bagi para wartawan dalam proses pembelajaran mengenai hal-hal
yang terkait dengan teknis pemeriksaan seperti: istilah-istilah yang digunakan dalam
laporan hasil pemeriksaan BPK, cara membaca laporan hasil pemeriksaan atas laporan
keuangan (LKPP/LKPD), jenis dan kriteria penilaian pendapat (opini) dan sebagainya.
Strategi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh
mengenai hasil pemeriksaan BPK, memperoleh dukungan dari media massa dalam
menyebarluaskan hasil pemeriksaan BPK secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan
meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa.
5. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan
dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja
di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang
efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK.
Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh
satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar
54
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
Sarana dan Prasarana Kerja BPK. Dengan tujuan bertujuan agar sarana dan prasarana kerja
yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar yang
ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh
pegawai.
Strategi 3.2
Meningkatkan kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan kebijakan yang
dilakukan untuk mempersiapkan sumber daya yang memadai dalam rangka mendorong
pelaksanaan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Strategi 3.2 itu dicapai melalui Tingkat Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan
bagi Pemeriksa dan Pegawai Nonpemeriksa.
Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar
umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam
pendidikan dalam 2 tahun. Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September.
Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satker baru sebelum 30 September,
maka tanggung jawab diklat ada di satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung
jawab diklat ada di satker lama. Strategi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan
unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan
persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang
melaksanakan tugas pemeriksaan.
Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di
berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan
pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban
oleh pegawai yang bersangkutan.
Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai nonpemeriksa, yakni staf maupun
pejabat struktural pada lingkup AKN dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai
bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan tujuan bertujuan untuk mengukur
tingkat kepatuhan unit/satuan kerja pengembangan kompetensi pegawainya melalui
pendidikan dan pelatihan.
55
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
Strategi 3.3
Meningkatkan kinerja anggaran di Lingkungan BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Strategi 3.3 itu dicapai melalui Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.
Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dinilai dari 4 indikator, yaitu
penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian
keluaran, dan efisiensi
Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu
program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan nonpemeriksaan dalam satu tahun
anggaran.
Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk
melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. Strategi ini
bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip
penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan
penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.
C. Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2016
- 2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang
dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam
Renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-
undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang.
Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD
1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK
diatur dalam paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yang
terdiri atas Undang- Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU
No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No. 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Di samping peraturan perundang-
56
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari UU No. 15 Tahun 2006 untuk
menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada
saat Renstra 2016 - 2020 disusun, telah terbit 15 Peraturan BPK untuk mendukung
tugas dan wewenang.
Selain produk hukum dalam bentuk Peraturan BPK, juga terdapat produk-
produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan
BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi
keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara,
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, Keputusan BPK juga
mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta
tata kerja organisasi.
Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai
kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta
memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Renstra 2016 - 2020, sekaligus
memberikan payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan untuk lima tahun ke
depan.
Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab
kebutuhan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik
kinerja. Kajian hukum atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema
pemeriksaan kinerja tersebut harus dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara
peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan
peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPK; dan (2) kesesuaian antar peraturan
perundang-undangan yang mengatur entitas atau obyek pemeriksaan satu sama lain.
Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturan-
peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang
tindih satu sama lain.
57
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
D. Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan mengambarkan perangkat organisasi yang diperlukan
BPK dalam melaksanakan Renstra 2016 - 2020. Kerangka kelembagaan meliputi
organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.
Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok
satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK
dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang
yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan
pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjenan yang bertugas untuk
menyediakan dukungan, fasilitas, sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat
berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta
penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam
Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan
Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014. Setiap satker eselon II akan
melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena
pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis
biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan
memiliki tujuan yang jelas. Pengorganisasian untuk pelaksanaan kegiatan strategis
yang tertuang di dalam Inisiatif Strategis (IS) atau kegiatan nonrutin disusun dalam
struktur organisasi yang khusus dengan tetap mempertahankan tugas dan fungsi satker
sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola. Struktur pelaksanaan IS
sebagaimana diatur Keputusan Sekretaris Jenderal No. 298/K/X-XIII.2/6/2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Inisiatif Strategis.
58
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA
Budisantoso, S.E.
NIP. 196904211996031004
KEPALA SUBBAGIAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN TATA USAHA
Muzni Fauzi, S.E., M.M
NIP. 196904141997031002
KEPALA SUBBAGIAN
KEUANGAN
Faisal Fahlepi, S.E., Ak.
NIP. 196811011997031002
KEPALA SUBBAGIAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Struktur Organisasi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Setyo Esti Agustini, S.E., M.M., Ak
NIP. 1968081619960320002
KEPALA SEKRETARIAT
PERWAKILAN
Drs. Yulindra Tri Kusumo Nugroho
NIP. 195807171986021001
KEPALA PERWAKILAN
Sudarmono, S.H., M. Eng
NIP. 197307062002121004
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM
Arie Purwanto, S.T., M.Si, MCSD.
NIP. 197806092003121002
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Subekti, S.E., M.M., Ak
NIP. 196810171996031003
KEPALA SUBAUDITORAT
KALIMANTAN SELATAN I
Nur Kemala Dewi, S.E., M.M.
NIP. 196705081996032001
KEPALA SUBAUDITORAT
KALIMANTAN SELATAN II
59
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari Sekretariat Perwakilan,
Subauditorat Kalimantan Selatan I, Subauditorat Kalimantan Selatan II, dan kelompok
pejabat fungsional pemeriksa dengan uraian tugas sebagai berikut.
1. Sekretariat Perwakilan
Sekretariat perwakilan bertugas menyelenggarkan dan mengoordinasikan dukungan
administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber
daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas Subbagian
Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya
Manusia, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, dan
Subbagian Hukum.
2. Subauditorat Kalimantan Selatan I
Lingkup tugas Subauditorat Kalimantan Selatan I adalah pada lingkup Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kota
Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.
3. Subauditorat Kalimantan Selatan II
Lingkup tugas Subauditorat Kalimantan Selatan II adalah Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong serta BUMD dan lembaga
terkait di lingkungan entitas tersebut.
Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Subauditorat Kalimantan I dan II adalah sebagai
berikut.
a. Merumuskan rencana kegiatan.
b. Mengusulkan tim pemeriksa.
c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan.
d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara.
e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan.
f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK,
pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
60
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK
maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan
internal pada entitas terperiksa.
i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada
pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.
l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Kelompok Pejabat Fungsional
Kelompok Pejabat Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
61
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
BAB IV
TARGET KINERJA
DAN
KERANGKA PENDANAAN
62
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
A. Target Kinerja
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2016 – 2020, ditetapkan tujuh sasaran
strategis beserta ukuran keberhasilannya sebagai berikut.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2016 2017 2018 2019 2020
SS1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
IKU 1.1
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
60% 64% 68% 72% 75%
IKU 1.2
Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
IKU 1.3
Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 1.4
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 1.5
Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 1.6
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
1 1 1 1 1
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
IKU 2.1
Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
85%
85% 85% 90% 90%
IKU 2.2
Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP
15% 16% 17% 18% 19%
IKU 2.3
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
100%
100% 100% 100% 100%
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
IKU 3.1
Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan
100%
100% 100% 100% 100%
IKU 3.2
Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan
100%
100% 100% 100% 100%
IKU 3.3
Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
100% 100% 100% 100% 100%
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
IKU 4.1
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 4.2
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
28 28 28 28 28
IKU 4.3
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
100%
100% 100% 100% 100%
SS 5 Meningkatkan KualitasOrganisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
IKU 5.1
Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
A A A A A
IKU 5.2
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 5.3
Jumlah Usulan best-practice 0 1 1 1 1
IKU 5.4
Persentase penyebaran best-practice 0% 60% 70% 85% 100%
IK 5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
100% 100% 100% 100% 100%
IK 5.6 Persentase Ketepatan Waktu 100% 100% 100% 100% 100%
63
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2016 2017 2018 2019 2020
Penyampaian Laporan Bulanan
IK 5.7 Jumlah media relation yang dilaksanakan
2 2 2 2 2
IK 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
90% 90% 90% 90% 90%
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
IKU 6.1
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
100%
100% 100% 100% 100%
IK 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
90%
90% 90% 90% 90%
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
IKU 7.1
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
80% 80% 85% 85% 90%
Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, dilaksanakan melalui tiga program.
Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan. Program dankegiatan menggambarkan tugas
dan fungsi dari struktur organisasi pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
sebagai berikut.
Program Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah
Program Teknis terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.
1. Pemeriksaan keuangan daerah.
2. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah.
3. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi.
4. Perhitungan kerugian daerah.
Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program Generik 1 terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.
1. Layanan kesekretariatan, kehumasan, dan kerjasama luar negeri.
2. Layanan manajemen sumber daya manusia.
3. Layanan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.
4. Layanan diklat keuangan negara.
Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK
Program Generik 2 terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.
1. Layanan pengelolaan sarana dan prasarana serta layanan umum.
2. Layanan dan pengembangan teknologi informasi.
64
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
B. Kerangka Pendanaan
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2016-2020
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
No Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
1
Pemeriksaan Keuangan Negara
dan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara
9.628.252.000 10.591.077.200 11.650.184.920 12.815.203.412 14.096.723.753
2
Pelayanan Kesektariatan,
Kehumasan dan Kerjasama Luar
Negeri
1.350.185.000 1.485.203.500 1.633.723.850 1.797.096.235 1.976.805.859
3 Manajemen Sumber Daya
Manusia 7.496.205.000 8.245.825.500 9.070.408.050 9.977.448.855 10.975.193.741
4
Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan
Negara
667.957.000 734.752.700 808.227.970 889.050.767 977.955.844
5 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
serta Layanan Umum 2.993.754.000 3.293.129.400 3.622.442.340 3.984.686.574 4.383.155.231
Total 22.136.353.000 24.349.988.300 26.784.987.130 29.463.485.843 32.409.834.427
65
RENSTRA 2016 - 2020
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BAB V
PENUTUP
66
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENSTRA 2016 - 2020
PENUTUP
Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 - 2020 memuat
visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan rencana implementasinya. RIR tersebut akan
menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan) BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2016 - 2020.
Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang hidup yang akan direviu secara
berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan,
perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan.
Dengan demikian diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan
memiliki dokumen perencanaan pengembangan BPK jangka menengah (periode lima
tahunan) yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakan BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebagai kelanjutan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016
- 2020 serta Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan periode sebelumnya,
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta target indikator Renstra tersebut
menjadi pertimbangan dalam penyusuan Renstra lima tahun berikutnya. Oleh karena itu,
rancangan teknokratik Renstra BPK periode berikutnya perlu disiapkan sebelum berakhirnya
Renstra BPK tahun 2016 - 2020.
Peran aktif dari seluruh pegawai yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan untuk memberikan kontribusinya melalui implementasi Renstra BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 - 2020 dalam pelaksanaan tugasnya akan
menjadikan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mampu mendorong pengelolaan
keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan
bermanfaat.
SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HENDAR RISTRIAWAN
NIP 19580321978021001