bpk perwakilan provinsi lampung - laporan akuntabilitas ......2017/08/03 · laporan akuntabilitas...
TRANSCRIPT
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
2016
Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Lampung
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG ii
BPK PERWAKILAN
PROVINSI LAMPUNG
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG iii
KATA PENGANTAR
Seiring dengan keinginan kita
bersama untuk meningkatkan
akuntabilitas kinerja Badan
Pemeriksa Keuangan, sudah
sepantasnya kita senantiasa
memanjatkan puji syukur
kehadirat Tuhan YME atas
semua limpahan Rahmat dan
Karunia-Nya yang tidak
terhingga bagi bangsa dan
negara tercinta ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) merupakan laporan kinerja tahunan
yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategisnya.
BPK Perwakilan Provinsi Lampung sebagai salah satu unit eselon 2 pada
Auditorat Utama Keuangan Negara V juga memiliki kewajiban menyusun
LAK sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah
dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi institusi. LAK ini diharapkan akan bermanfaat dalam
memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja
tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang
ada.
Selama tahun anggaran 2016, BPK Perwakilan Provinsi Lampung
melaksanakan kegiatan utama BPK yaitu pemeriksaan pada 16 entitas
Pemerintah Daerah dan BUMD yang dilaksanakan oleh Sub Auditorat 1 dan
Sub Auditorat 2 serta kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif,
analisis kebijakan serta kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Sekretariat
Perwakilan yang meliputi Subbagian Keuangan, Subbagian Sumber Daya
Manusia, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, Subbagian Humas dan
Tata Usaha serta Subbagian Hukum. Semua kegiatan tersebut
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG iv
dilaksanakan dalam rangka mendapatkan hasil sesuai dengan yang
direncanakan dan ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja Badan
Pemeriksa Keuangan.
Penyajian LAK ini menjadi cermin bagi kita semua dalam upaya
mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun,dengan tujuan kinerja ke
depan dapat dilaksanakan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik
dari aspek keuangan maupun koordinasi saat pelaksanaan.
Selain itu, informasi yang disampaikan dalam LAK ini diharapkan dapat
menjadi referensi dan dapat dimanfaatkan sebagai penyempurnaan
program dan kegiatan pada periode yang akan datang. Untuk itu, kami
mengharapkan masukan dan saran membangun dari semua pihak sebagai
bahan penyempurnaan penyusunan laporan LAK berikutnya.
Kepala BPK Perwakilan
Provinsi Lampung
Sunarto
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG v
Daftar Isi
KATA PENGANTAR
iii
DAFTAR ISI
V
GAMBAR, TABEL, DAN GRAFIK
VII
BAB I. PENDAHULUAN 1 A Latar Belakang 2 B Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi
Lampung 2
C Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung
5
D Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Lampung 6
BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
8
A Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Lampung
9
B Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung
11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG) 14
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG vi
BAB IV PENUTUP
23
Lampiran 25
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG vii
Gambar, Tabel dan Grafik
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi
Lampung 5
2.1 Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK 2016 – 2020 9 2.2 Peta Strategis AKN V 10
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan IKU BPK Perwakilan
Provinsi Lampung 11
3.1 Rata-rata Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
18
Grafik 1.1 Jenjang Pendidikan SDM BPK Perwakilan Provinsi
Lampung 7
LAK 2014 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 1
B
A
B
I
PENDAHULUAN
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2
A. Latar Belakang
Sebagai tindaklanjut Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor
XI/MPR/1998 dan Undang-Undang
(UU) Nomor28Tahun1999tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebasdari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7
tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang
mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan,
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang
dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun
LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur
pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun
laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada
Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi
Lampung
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri
yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negarasebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006tentang
Badan Pemeriksa Keuangan.
Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh
Pelaksana BPK yang salah satu diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 3
Lampung yang berada dibawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V
BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V).BPK Perwakilan
Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala.
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
mempunyai tugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah pada Pemerintah
Provinsi Lampung, Kota/Kabupaten di
Provinsi Lampung, serta BUMD dan
lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan
pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.
Untuk melaksanakan tugas tersebut,BPK Perwakilan Provinsi Lampung
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Lampung
dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan
rencana aksiserta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi lampung;
c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi
Lampung;
d. penyusunan program,pelaksanaan,dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh
BPK PerwakilanProvinsi Lampung yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Lampung;
g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang
hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 4
i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka
penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Lampung, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK
maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Lampung dengan aparat pengawasan internal pada
entitas terperiksa;
l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Lampung yang akan disampaikan kepada pemangku
kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak
pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama
Binbangkum;
o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan
kepada instansi penegak hukum;
p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum,hubungan masyarakat, teknologi
informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Lampung;
r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi
Lampung; dan
s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 5
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan
ProvinsiLampung
Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Sesuai dengan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia, BPK Perwakilan ProvinsiLampung adalah unsur pelaksana sebagian tugas
dan fungsi Tortama KN V yang terdiri dari:
a. Sub Auditorat Lampung I;
Sub Auditorat Lampung I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung
Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji,
Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tuba Barat dan Kabupaten Pesisir Barat,serta
BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas termasuk
melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN
b. Sub Auditorat Lampung II;
Sub Auditorat Lampung II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandar Lampung,
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 6
Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten
Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran dan
Kabupaten Pringsewu serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas
tersebut diatas termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN
c. Sekretariat Perwakilan.
Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan
mengkoordinasikan dukungan administrasi,keuangan, hukum, hubungan
masyarakat dan tata usaha,protokoler, serta sumber daya untuk mendukung
kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Lampung
Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPK Perwakilan ProvinsiLampungper 31
Desember 2016 berjumlah 120 orang yang terdiri:
Kepala Perwakilan :1 orang
Kepala Sekretariat :1 orang
Kepala Sub Auditorat :2 orang
Kepala Sub Bagian :5 orang
Pengendali Teknis :2 orang
Ketua Tim Senior :3 orang
Ketua Tim Yunior :10orang
Anggota Tim Senior :22orang
Anggota Tim Yunior :21 orang
Staf penunjang & pendukung :31orang
Tenaga Kontrak :22 orang
Jumlah :120orang
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 7
0
50
100
Category 1
Pegawai PNS
S2 S1/D4 D3 SLTA(sederajat)
3
19
Pegawai Kontrak
S1/D4 SLTA (sederajat)
SDMBPK Perwakilan ProvinsiLampungberdasarkan jenjang pendidikannya adalah
sebagai berikut:
Grafik 1.1 – JenjangPendidikan SDM
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
PNS
S3 : 0
S2 : 19
S1/D4 : 65
Sarjana Muda/D3 : 8
D1 : 0
SLTA/sederajat : 6
SLTP : 0
SD : 0
TKK
S1/D4 : 3
SLTA/sederajat : 19
Jumlah Total 120
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan pada
tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Lampung memperoleh anggaran sebesar
Rp25.154.223.000,00.
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 8
PERENCANAAN STRATEGIS
DAN PERJANJIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN
PROVINSI LAMPUNG
B
A
B
II
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 9
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan
ProvinsiLampung
Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam
RPJMN 2015-2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra
BPK 2016-2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 Tema dan 18 Fokus
Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016-2020.
Gambar 2.1 – Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK 2016-2020
BPK Perwakilan Provinsi Lampung berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya
pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK 2016-
2020.
Berdasarkan hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung ingin memastikan
bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan
untukmemperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan
DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang
berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-
undang), warga negara Indonesia, dan lain-lain.
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 10
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini antara lain dinilai dari pencapaian
persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, indeks
kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK, persentase penyampaian LHP yang
mengandung unsur tindak pindana kepada IPH, tingkat pemenuhan permintaan PKN
dan tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli serta jumlah bahan
pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang.
Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BPK, BPK Perwakilan
Provinsi Lampung menyusun strategi-strateginya yang dituangkan ke dalam peta
strategi. Sasaran strategis dan strategi tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan
untuk saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi BPK Perwakilan Provinsi
Lampung. Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam
organisasi, BPK Perwakilan Provinsi Lampung memvisualisasikan pola keterkaitan
antar strategi tersebut kedalam peta strategi berikut ini:
Gambar 2.2 – Peta Strategis AKN V
PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN
HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN
PENGELOLAAN
FUNGSI STRATEGIS
PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN KEUANGAN
ORGANISASI
SS1 Meningkatkan
Pemanfaatan Hasil
Pemeriksaan
SS2 Meningkatkan
Kualitas Perencanaan
Pemeriksaan
SS3MeningkatkanKualitas Hasil
Pemeriksaan SS4 Meningkatkan Kualitas
Pemantauan TLRHP
dan Kerugian Negara
SS5 Meningkatkan Kualitas
Organisasi di
Lingkungan Perwakilan Provinsi Lampung
SS6 Meningkatkan
Kompentensi Pegawai di
Lingkungan Perwakilan Provinsi Lampung
SS6 Meningkatkan Kinerja
Anggaran di Lingkungan
Perwakilan Provinsi Lampung
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 11
B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan
ProvinsiLampung
Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK
Perwakilan Provinsi Lampung telah menyusun Indikator Kinerja Utama(IKU)
beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam
Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi
lampung selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan
Negara V) pada tanggal 29 Januari 2016.
Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan
ProvinsiLampung tahun 2016:
Tabel 2.1 – Sasaran Strategis dan IKUBPK Perwakilan ProvinsiLampung
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target
Tahun
2016
Kegiatan
1 Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil
Pemeriksaan
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak
Lanjut atas Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
60% Mengarahkan, mengevaluasi
dan memantau pelaksanaan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan
1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas
Kinerja Pemeriksa BPK
3,6
1.3 Persentase Penyampaian LHP
yang Mengandung Unsur Tindak
Pidana ke IPH
100%
1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan
Penghitungan Kerugian Negara
100%
1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan
Pemberian Keterangan Ahli
100%
1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan
Pertimbangan yang Dimanfaatkan
Ditama Revbang
1 Merumuskan, mereviu dan
menyiapkan bahan rumusan
pendapat BPK
2 Meningkatkan
Kualitas Perencanaan
Pemeriksaan
2.1 Tingkat Konsistensi antara
Rencana Pemeriksaan dan
Pelaksanaan Pemeriksaan
85% Mengarahkan dan
mengevaluasi perumusan
rencana kegiatan Perwakilan
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 12
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja
terhadap Seluruh LHP
16% berdasarkan rencana aksi
serta tugas dan fungsi
Perwakilan
2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian
LHP
100% Mengarahkan dan
mengevaluasi kegiatan
pemeriksaan sesuai dengan
standar pemeriksaan yang
berlaku
3 Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pemeriksaan
3.1 Pemenuhan Quality Control (QC)
Pemeriksaan
100% Mengarahkan dan
mengevaluasi penyusunan
program dan pengendalian
kegiatan pemeriksaan 3.2 Pemenuhan Quality Assurance
(QA) Pemeriksaan
100%
3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi
Penyajian LHP
100% Mengarahkan dan
mengevaluasi hasil
pemeriksaan dalam rangka
penyusunan IHPS
4 Meningkatkan
Kualitas Pemantauan
TLRHP dan
Kerugian Negara
4.1 Tingkat Kemutakhiran Data
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
100% Mengarahkan, mengevaluasi
dan mengompilasi kegiatan
dan hasil pemantauan
penyelesaian kerugian
Negara 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara
32
4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara ke Ditama
Revbang
100%
5 Meningkatkan
Kualitas Organisasi
di Lingkungan
Perwakilan Provinsi
Lampung
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
Provinsi Lampung
A Mengarahkan dan
mengevaluasi rencana aksi
dan kinerja Perwakilan
5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi
dan Informasi
100% Mengarahkan, mengevaluasi
dan memantau kegiatan
pengelolaan dan
pemanfaatan TI
5.3 Persentase Penyusunan Best-
Practice
0% Mengarahkan dan
mengevaluasi rencana aksi
dan kinerja Perwakilan
5.4 Persentase Penyebaran Best-
Practice
0%
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 13
5.5 Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
Provinsi Lampung
100%
5.6 Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Bulanan
100% Menyusun dan melaporkan
hasil kegiatan berkala
5.7 Jumlah Media Relation yang
Dilaksanakan
2 Merumuskan, mereviu dan
melaksanakan kegiatan
hubungan masyarakat
5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan
Prasarana
95% Merumuskan, mereviu dan
memantau kegiatan
pengelolaan dan
pemanfaatan sarpras
6 Meningkatkan
Kompetensi Pegawai
di Lingkungan
Perwakilan Provinsi
Lampung
6.1 Persentase Pemeriksa yang
Memenuhi Standar Jam Pelatihan
Pemeriksa
100% Mengarahkan, mengevaluasi
dan mengendalikan kegiatan
pendidikan dan pelatihan
pegawai
6.2 Persentase Pegawai yang
Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/
Manajerial (Non Pemeriksa)
90%
7 Meningkatkan
Kinerja Anggaran di
Lingkungan
Perwakilan Provinsi
Lampung
7.1 Tingkat Kinerja Implementasi
Anggaran di Lingkungan
Perwakilan Provinsi Lampung
80% Mengarahkan dan
mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan layanan
administrasi pemeriksaan
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 14
AKUNTABILITAS KINERJA
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN
KINERJA BPK PERWAKILAN
PROVINSI LAMPUNG)
B
A
B
III
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 15
BPK Perwakilan ProvinsiLampung pada tahun 2016
memperoleh skor pencapaian kinerja 101,30.Skor ini
mengalami penurunan2,02dibandingkan dengan
pencapaian skor tahun 2015 yaitu 103,32.Realisasi
Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung
berdasarkan SIMAK BPK RI periode Tahun 2016meliputi
26 (dua puluh enam) IKU, yaitu:
1. SS. 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
Upaya BPK Perwakilan Provinsi Lampung untukmeningkatkan efektivitas
tindak lanjut hasil pemeriksaan diukur dengan 6 (enam) IKU, yaitu:
IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan
Realisasi persentase penyelesaian rekomendasi yang ditindaklanjuti
sampai dengan Tahun 2016adalah 79,06%. Realisasi ini lebih besar
dari target yang direncanakan yaitu 60%. Keberhasilan ini terjadi
karena pihak auditee dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung
bersungguh-sungguh secara proaktif melaksanakan pemantauan
tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Pelaksanaan pemantauan TLRHP
dilakukan sebanyak empat kali setahun (per triwulan);
IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Tahun 2016 sebanyak 33
LHP (tidak termasuk LHP Bantuan Partai Politik), yaitu 16
pemeriksaan LKPD, 11 pemeriksaan PDTT, dan 6 pemeriksaan
Kinerja, indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK
Perwakilan Provinsi Lampung memperoleh indeks 4,41 atau lebih
tinggi dari target yang direncanakan sebesar 3,60;
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 16
IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur
Tindak Pidana ke IPH
Dari hasil pemeriksaan periode Tahun 2016, tidak ada LHP yang
mengandung unsur tindak pidana dan diserahkan ke IPH;
IKU 1.4Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian
Negara
Selama periode Tahun 2016, belum ada IPH yang mengajukan
permintaan penghitungan kerugian Negara;
IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli
Selama periode Tahun 2016, telah dilakukan dua kali pemberian
keterangan ahli terhadap kasus pengadaan alat kedokteran,
kesehatan dan KB di RSUD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi, Lampung
Utara. Pegawai yang ditugaskan untuk Pemberikan Ketarangan Ahli
adalah Sdr. Yossie Andri Hendrawan, S.E., Ak.,M.Acc., C.A dan
Leonardo Bresman, S.E., M.M.;
IKU 1.6Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang
Dimanfaatkan Ditama Revbang
Berdasarkan rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Bahan
Pendapat (BP) yang direncanakan akan direalisasikan pada Triwulan
IV Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) BP, ternyata realisasinya dapat
dicapai pada Triwulan III dan IV sebanyak 3 (tiga) BP atau lebih tinggi
dari yang direncanakan.
2. SS. 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
Upaya BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas
perencanaan pemeriksaan diukur dengan 3 (tiga) IKU, yaitu:
IKU 2.1 TingkatKonsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan
Pelaksanaan Pemeriksaan
Tingkat konsistensi antara rencana pemeriksaan dan pelaksanaan
pemeriksaan penilaiannya dilakukan oleh Direktorat PSMK. BPK
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 17
Perwakilan Provinsi Lampung memperoleh skor 85% atau sesuai
target 85%. Skor yang diperoleh tersebut karena BPK Perwakilan
Provinsi Lampung telah melakukan beberapa kali revisi terhadap RKP
dan RKSP, sehingga mempengaruhi terhadap skor yang diperoleh;
IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP
Pada Tahun 2016, target yang ditetapkan untuk rasio jumlah LHP
Kinerja adalah 16%. Karena BPK Perwakilan Provinsi Lampung
merencanakan pemeriksaan kinerja sebanyak 6 (enam) obyek dan
seluruhnya dapat direalisasikan, maka skor yang diperoleh adalah
sebesar 18,18% atau melampaui target;
IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
Sesuai Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 15 tahun 2004 dinyatakan
bahwa LHP atas LKPD disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-
lambatnya 2(dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari
pemerintah daerah. Sejalan dengan amanat tersebut, BPK Perwakilan
Provinsi Lampung telah menyampaikan seluruh LHP LKPD kepada
DPRD tepat waktu.
3. SS. 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
Upaya BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas
hasil pemeriksaan diukur dengan 3 (tiga) IKU, yaitu:
IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan
Pemenuhan quality controlterhadap seluruh kegiatan pemeriksaan
telah dipenuhi oleh seluruh Tim Pemeriksa. Hal tersebut dibuktikan
dengan form hasil reviu berjenjang oleh Pejabat Fungsional
Pemeriksa mulai dari Ketua Tim sampai dengan Penanggung Jawab;
IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan
Pemenuhan quality assurance terhadap seluruh kegiatan pemeriksaan
telah dipenuhi oleh seluruh Pejabat Struktural Pemeriksa. Hal
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 18
tersebut dibuktikan dengan form hasil reviu berjenjang oleh Pejabat
Struktural Pemeriksa, yaituKepala Subauditorat dan Kepala
Perwakilan;
IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
Capaian IKU atas tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHPadalah
penilaian hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat EPP terhadap tiga
jenis pemeriksaan yang dilakukan, yaitu hasil evaluasi atas LHP
Keuangan, LHP Kinerja, dan LHP DTT.
Dari hasil evaluasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung
memperoleh rata-rata tingkat konsistensi dan akurasi 79,33% atau masih
dibawah dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Adapun rincian hasil
evaluasinya adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 – Rata-rata Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
IHPS Semester II 2015 IHPS Semester I 2016
Rata-Rata
Tingkat
Konsistensi dan
Akurasi
Tingkat
Konsistensi
atas LHP
(Dit. EPP)
Tingkat
Akurasi atas
LHP (Dit.
EPP)
Rata-rata
Tingkat
Konsistensi
dan
Akurasi
Tingkat
Konsistensi
atas LHP
(Dit. EPP)
Tingkat
Akurasi
atas LHP
(Dit. EPP)
Rata-rata
Tingkat
Konsistensi
dan Akurasi
A B c d e f g = (c+f)/2
0,00% 0,00% 0,00% 37,00% 62,00% 49,50% 50,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
84,21% 68,00% 76,32% 100,00% 100,00% 100,00% 88,00%
4. SS. 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian
Negara
Upaya BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas
pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara diukur dengan 3 (tiga) IKU,
yaitu:
IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Dalam melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan, data
pendukung yang diserahkan oleh entitas, terlebih dahulu dilakukan
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 19
pengecekan dan selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Tim Pembahas,
sehingga data yang disampaikan tersebut dapat diyakini
kemutakhiran datanya. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil
pemeriksaan dilaksanakan empat kali dalam setahun sesuai pada IKU
1.1;
IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
Selama tahun 2016, jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara yang telah diterbitkan adalah sebanyak 32 laporan
pada 16 entitas. Seluruh laporan tersebut telah disampaikan ke
Ditama Revbang dan Ditama Binbangkum pada tanggal 28 April dan
22 Desember 2016;
IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
PemantauanPenyelesaianKerugian Negara ke Ditama Revbang
Penyampaian laporan ke Ditama Revbang dilakukan dua kali, yaitu
tanggal 28 April dan 22 Desember 2016 dengan bukti pengiriman
berupa lembar pengantar/tanda terima.
5. SS. 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan
Provinsi Lampung
Upaya BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas
organisasi diukur dengan 8 (delapan) IKU, yaitu:
IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
Provinsi Lampung
Berdasarkan hasil evaluasi Itama, BPK Perwakilan Provinsi Lampung
memperoleh nilai sebesar 85,94% atau dengan kategori A atau telah
sesuai dengan target yang ditetapkan.
IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
Pemanfaatan teknologi dan informasi ditentukan oleh beberapa
unsur penilaian, yaitu layanan dasar, layanan aplikasi kelembagaan,
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 20
dan layanan aplikasi pemeriksaan. Salah satu unsur yang relatif
mengalami kesulitan dalam pencapaian kinerja adalah layanan dasar,
dimana unsur yang dinilai adalah tingkat pemanfaatan
email(bpk.go.id) dan E-drive. Pada umumnya pegawai BPK Perwakilan
Provinsi Lampung telah menggunakan layanan Email, tetapi yang
digunakan adalah “yahoo.com”, “gmail”, atau lainnya. Sedangkan
untuk penggunaan E-drive, pegawai BPK Perwakilan Provinsi
Lampung jarang menggunakan fasilitas tersebut.
Untuk penggunaan fasilitas layanan email bpk.go.id, kami akan
berusaha agar semua pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung
dapat menggunakan fasilitas tersebut, sedangkan untuk penggunaan
fasilitas layanan E-drive, kami akan tetap mengingatkan kepada
seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk
memanfaatkan seluruh aplikasi TI yang ada.
Dari hasil validasi SIMAK Tahun 2016, capaian kinerja atas
pemanfaatan teknologi dan informasi adalah 85,42% atau lebih
rendah dari target yang direncanakan sebesar 100%;
IKU 5.3 Persentase Penyusunan Best Practice
Selama periode Tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Lampung
belum melakukan penyusunan Best Practice;
IKU 5.4 Persentase PenyebaranBest Practice
Selama periode Tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Lampung tidak
melakukan penyebaran Best Practice;
IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
AkuntabilitasKinerja Perwakilan Provinsi Lampung
Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satker Tahun 2015 telah
disampaikan pada tanggal 15 Februari 2016 melalui nota dinas
Kepala Perwakilan Nomor 41/ND/XVIII.BLP/2/2016 dan tidak
melewati batas waktu penyerahan LAK yang ditetapkan.
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 21
IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan
Untuk laporan bulanan yang disampaikan ke Kantor Pusat, BPK
Perwakilan Provinsi Lampung menyampaikan laporan setiap minggu
pertama bulan berikutnya, yaitu Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Bulanan ke Tortama KN V, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulanan ke
Direktorat PSMK, dan Laporan Penyelesaian Target Keluaran,
Realisasi DIPA, dan Kemajuan PBJ ke Biro Keuangan.
Dari hasil validasi SIMAK Tahun 2016, capaian ketepatan waktu
penyampaian laporan bulanan adalah 100%, karena semua laporan
disampaikan tepat waktu.
IKU 5.7Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan
Selama tahun 2016, Perwakilan Provinsi Lampung telah
melaksanakan dua kegiatan Media Relation yang diikuti oleh para
awak media yang bertugas di Provinsi Lampung, baik media cetak,
elektronik, maupun media on-line.Kegiatan tersebut dilaksanakan
pada tanggal 15 Juni 2016 dan 25 November 2016.
IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana apabila dibandingkan
dengan standar BPK, maka BPK Perwakilan Provinsi Lampung sudah
memenuhi target yang ditetapkan sebesar 95%. Sementara
realisasinya sebesar 95,15%. Sedangkan apabila dibandingkan
dengan target yang ditetapkan dalam RKSP, maka realisasi
pemenuhan sarana dan prasarana sudah mencapai 100%.
6. SS. 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan
Provinsi Lampung
Upaya BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk meningkatkan
kompetensi pegawai diukur dengan 2 (dua) IKU, yaitu:
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 22
IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam
PelatihanPemeriksa
Pada tahun 2016 realisasi presentase pemeriksaan yang memenuhi
standar jam pelatihan pemeriksa sebesar 100% atau sebanyak 66
pegawai pemeriksa telah mengikuti diklat dalam pemenuhan standar
jam pelatihan 40 jam;
IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan
Teknis/Manajerial(Non Pemeriksa)
Pada tahun 2016 realisasi presentase pegawai yang memenuhi
standar jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa) sebesar
100% atau sebanyak 40 pegawai telah mengikuti diklat dalam
pemenuhan standar jam pelatihan 20 jam.
7. SS. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan
Provinsi Lampung
UpayaBPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk meningkatkan kinerja
anggaran diukur hanya dengan 1 (satu) IKU, yaitu:
IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan
Perwakilan Provinsi Lampung
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran
satker yang dilakukan Biro Keuangan,tingkat kinerja implementasi
anggaran BPK Perwakilan Provinsi Lampung mencapai 94,08%, yaitu
Aspek Penyerapan 97,43%, Pencapaian Keluaran 100%, Konsistensi
91,13%, dan Nilai Efisiensi 63,15%.Nilai capaian tersebut lebih tinggi
dari target yang direncanakan sebesar 80%.
.
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 23
B
A
B
IV
PENUTUP
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 24
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)BPK PerwakilanProvinsiLampung ini
merupakan sumbangan penyusunan LAK Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK
RI sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun
kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya good
governance yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.
LAK tahun 2016 merupakan babak baru dalam pencapaian renstra 2016 –
2020, namun masih merupakan kelanjutan dari renstra sebelumnya.
Dalam melakukan capaian IKU tahun 2016 yang telah ditetapkan, masih
terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi pelaksanaannya sehingga apa yang telah
direncanakan sebelumnya dapat dicapai dengan optimal.
Kami menyadari bahwa dalam upaya untuk memenuhi kinerja yang
diharapkan, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi, baik
koordinasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung maupun dengan Kantor
Pusat.
Pada tahun 2016 ini, alhamdulillah capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi
Lampung memperoleh skor 101,36. Hal ini dapat terlaksana karena tidak terlepas dari
kinerja dan kerjasama yang baik dari seluruh unsur serta sumber daya yang ada di
BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan BPK yang
independen,berintegritas, dan profesional.
Penyusunan LAK BPK PerwakilanProvinsiLampungtahun 2016ini
diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan
keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh Pimpinan BPK.
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 25
LAMPIRAN
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 26
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Indikator Kinerja Utama Target
2016
Realisasi
Tahun 2016 Skor
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
60% 79,06 105,00
1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa
BPK
3,6 4,41 105,00
1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung
Unsur Tindak Pidana ke IPH
100% 0% 0,00
1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan
Kerugian Negara
100% 0% 0,00
1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian
Keterangan Ahli
100% 102% 102,00
1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang
Dimanfaatkan Ditama Revbang
1 3 105,00
2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan
dan Pelaksanaan Pemeriksaan
85% 85% 100,00
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP 16% 18,18% 105,00
2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100% 100% 100,00
3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan 100% 100% 100,00
3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan 100% 100% 100,00
3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP 100% 79,33% 79,33
4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
100% 100% 100,00
Unit Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Tahun Anggaran : 2016
LAK 2016 - BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 27
4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara
32 32 100,00
4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke
Ditama Revbang
100% 100% 100,00
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja
Perwakilan Provinsi Lampung
A A 100,00
5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 100% 85,42% 85,42
5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice 0% 0% 0,00
5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice 0% 0% 0,00
5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi
Lampung
100% 100% 100,00
5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Bulanan
100% 100% 100,00
5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan 2 2 100,00
5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 95% 95,15% 100,16
6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam
Pelatihan Pemeriksa
100% 100% 100,00
6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam
Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
90% 100% 105,00
7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di
Lingkungan Perwakilan Provinsi Lampung
80% 94,08% 105,00