brevet pajak a& b iai wilayah jawa barat - iaijabar.or.id · gaji harian/ mingguan borongan...
TRANSCRIPT
RESUME INTI PERMASALAHAN PAJAK
BREVET PAJAK A& BIAI Wilayah Jawa Barat
Presented by:
Iji Samaji, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP.
Lecturer n’ Preceptor Accountant
Tax Instructor / Accounting Trainer
Registered Tax Consultant s / Tax Adviser
Accounting Service & Management Advisory
Writer Instructor Lecturer
081 357 822 744
08888 299 629
0819- 13200 364
081 357 822 744
0819- 13200 364
(Home) 022-8888 6851
Flexi : 022-6156 7822
08888299629; 022-31129253
1
SistemSistemSistemSistem PerpajakanPerpajakanPerpajakanPerpajakandidididi IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia
Self Assessment System:
Wajib Pajak diberikan kepercayaan
untuk mendaftarkan diri, menghitung,
membayar dan melaporkan pajaknya
sendiri.
PrinsipSelf Assessment
Mendaftar
Menghitung
Membayar
Melapor
Tiap Bulan
NPWP
Kewajiban Pajak
PPh Pasal 25 (1) Domisili
PPh Pasal 25 (7) OPTPPh Final atas Sewa
PPh Pasal 21 (Karyawan)
PPN
KOMPONEN SISTEM SELF ASSESSMENTKOMPONEN SISTEM SELF ASSESSMENTKOMPONEN SISTEM SELF ASSESSMENTKOMPONEN SISTEM SELF ASSESSMENT
Aparat Pajak
Pembinaan
Pelayanan
Pengawasan
Masyarakat
H A K K E W A J I B A N
KEDUDUKANPenanggung
Pajak
FUNGSI NPWP� Sarana dalam administrasi perpajakan
� Identitas Wajib Pajak
� Menjaga ketertiban dalam pembayaranpajak dan pengawasan administrasiperpajakan
� Dicantumkan dalam setiap dokumenperpajakan
PENDAFTARAN NPWP MELALUI INTERNET
Buka Situs www.pajak.go.id
Pilih Menu E-Reg
Pilih Menu “Buat Account Baru”& isi kolom sesuai yg diminta
Setelah itu masuk ke dalam Menu“Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”Dan isi sesuai dengan KTP
Terbitlah Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) Dgn NPWP-nya yg juga sementara (berlaku 30 hari)
Cetak SKTS dan “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi” lalu tandatangani dan kirimkan ke KPP beserta persyaratan lainnya
Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan kartu NPWP dan SKT
10
Karyawan/Pegawai :-PPh Pasal 21
-Gaji/Upah/Honor/Bonus/THR
Rekanan :-PPh Pasal 22
-Belanja Barang
Rekanan :-PPh Pasal 23
-Pemanfaatan Jasa-Sewa selain sewa tanah bangunan
-PPh Pasal 4 (2)-Sewa Tanah/Bangunan
Pemegang Saham :-PPh Pasal 23
-DevidenDeposan :-PPh Psal 4 (2)
-Bunga DepositoPenerima Hadiah Undian :-PPh Pasal 4(2)
-Dari Nilai Bruto Hadiah
Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan-PPh Pasal 4 (2)
Pajak Pertambahan Nilai-Pembelian BKP / Pemanfaatan JKP-Penyerahan BKP / JKP
berkaitkan dengan Pencabutan sebagai Pemungut PPNdan Pemusatan Tempat Terutang PPN
PT. X
ABSTRAKSI PAJAK
PPh Tahunan
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
s/d 2008 Mulai 2009 MULAI JAN 2013
Keterangan
Rp 13.200.000,- Rp 15.840.000,- Rp 24.300.000,- untuk WPOP yang bersangkutan.
Rp 1.200.000,- Rp 1.320.000,- Rp 2.025.000,- Tambahan utk WP kawin
Rp 13.200.000,- Rp 15.840.000,- Rp 24.300.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
Rp 1.200.000,- Rp 1.320.000,- Rp 2.025.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
TARIF PASAL 17
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh
Sampai dengan Rp 50.000.000,- 5%
> Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,- 15%
> Rp 250.000.000,- s.d. Rp500.000.000,-
25%
> Rp 500.000.000,- 30%
Th 2009Mulai
Th 2009
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh
Sampai dengan Rp 25.000.000,- 5%
> Rp 25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,- 10%
> Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,- 15%
> Rp 100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,- 25%
> Rp 200.000.000,- 35%
2008s/d Th2008
TARIF BAGI YANG TIDAK BER NPWP
� Tarif pemotongan bagi yang tidak ber-NPWP lebihtinggi 20% daripada yang ber-NPWP
� Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final
Sehingga tarif bagi pegawai yg tidak berNPWPadalah sebagai berikut:
Ph. (setahun) s.d. Rp50.000.000 6%
Ph. Rp50.000.001 s.d. Rp250.000.000 18%
Ph. Rp250.000.001 s.d. Rp500.000.000 30%
Ph. Lebih dari Rp500.000.000 36%
BIAYA JABATAN/PENSIUN� Biaya Yg Sifatnya Fiktif� Cerminan Biaya 3M� Sesuai Dg Masa Kerja dan Melekat Pada
Pemberi Kerja� Untuk Pegawai Tetap/Penerima Pensiun
Tanpa Memandang Mempunyai Jabatan atauTidak
KETERANGANMaksimal Sebesar
Sebelum Th 2009 Mulai Th 2009
Biaya Jabatan Rp 108.000 /bln; atauRp 1.296.000 /tahun
Rp 500.000 /bln; atauRp 6.000.000 /tahun
Biaya Pensiun Rp 36.000 /bln; atauRp 432.000 /tahun
Rp 200.000 /bln; atauRp 2.400.000 /tahun
5% x Penghasilan
Bruto
1. Tenaga Ahli : Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, & Aktuaris
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, kru film, foto model, peragawan /peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
3. Olahragawan4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah6. Pemberi jasa dlm segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosialserta pemberi ajsa kepada suatu kepanitiaan
7. Agen iklan8. Pengawas atau pengelola proyek9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yg menjadi
perantara10. Petugas penjaja barang dagangan11. Petugas dinas luar asuransi12. Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis
lainnya
BUKAN PEGAWAI YG MENERIMA PENGHASILAN SEHUB. DG PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN :
PER-31/PJ/2009 Psl. 3c
PEGAWAI TETAP/PENSIUN
PEG. TIDAK TETAP/ PEG. LEPAS
BUKAN PEGAWAI (12 PROFESI)
LAINNYA
GAJI BULANAN
GAJI HARIAN/MINGGUANBORONGAN
BERKESI-NAMBUNGAN
TIDAK BERKE-SINAMBUNGAN
DEWAN KOMISARISMANTAN PEG.
PESERTA KEGIATAN
Ph.Bruto – b. jabatan –Iuran pensiun/THT -
PTKPPasal 17X
Ph.Bruto –Iuran pensiun/THT -
PTKPPasal 17X
<200.000/hari dan<2.025.000/bln
Tidak dipotong
>200.000/hari dan<2.025.000/bln
>2.025.000/bln
(Ph Bruto per hari -200.000) X 5%
(Ph Bruto per hari -PTKP per hari) X 5%
50% X Ph.Bruto Pasal 17X
50% X komulatif Ph.Bruto Pasal 17X
(50% X komulatif Ph.Bruto) –
PTKP Bulanan (ber-NPWP, 1 pemberi
kerja)
Pasal 17X
komulatif Ph.Bruto Pasal 17X
Ph.Bruto Pasal 17X
Komulatif > 7jt/bln Pasal 17X
PENGHITUNGAN PPh PS 21 – PER-31/PJ./2012
TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
KP
2KP
Un
aah
a
17
PPh PASAL 23
SEWA DAN
JASA LAINNYA
TARIF15 %
PENGHASILAN BRUTO
DASAR PEMOTONGAN
HADIAH DANPENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
TARIF2 %
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
Objek Pemotongan PPh Pasal 23No Objek Tarif Dasar
PenghitunganSifat Batas waktu
penyetoranBatas waktu pelaporan
1. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah 15% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
3. Imbalan Jasa Lain
1. Jasa Penilai (appraisal) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2. Jasa Aktuaris 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
3. Jasa Akuntansi,pembukuan danatestasi laporan keuangan
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
4. Jasa Perancanag (design) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 blnberikutnya
18*tidak termasuk PPN
�
PPh Pasal 23 No Objek Tarif Dasar
PenghitunganSifat Batas waktu
penyetoranBatas waktu pelaporan
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
9. Jasa penebangan hutan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
10. Jasa pengelolaan limbah 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service)
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
12. Jasa perantara atau keagenan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara
19*tidak termasuk PPN
…lanjutan
�
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No Objek Tarif Dasar Penghitungan
Sifat Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
16. Jasa mixing film 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukanoleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyaiizin dan/atau sertifikat sbg pengusahakonstruksi
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
20. Jasa maklon 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
21. Jasa penyelidikan dan keamanan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 blnberikutnya
20
…lanjutan
*tidak termasuk PPN
PPh Pasal 23
�
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No Objek Tarif Dasar Penghitungan
Sifat Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
23. Jasa pengepakan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
25. Jasa pembasmi hama 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
26. Jasa kebersihan atau cleaning service 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
27. Jasa katering atau tata boga 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 blnberikutnya
21
*tidak termasuk PPN
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
PPN & PPnBM
PENGERTIAN
PAJAK PERTAMBAHANNILAI (PPN)
PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG DAN JASA
PAJAK PENJUALANATAS BARANG MEWAH (PPn BM)
PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH
WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN
DI DALAM
DAERAH PABEAN
BARANG KENA PAJAK (BKP)
BARANGBERWUJUD
BARANG TIDAK BERWUJUD
SIFAT/HUKUMNYA
YANG DIKENAKANPPN
BARANG BERGERAK
BARANG TIDAK BERGERAK
JASA KENA PAJAK(JKP)
JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN
SETIAP KEGIATAN PELAYANANBERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG MENYEBABKANBARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK, TERSEDIA UTK DIPAKAI
TERMASUK
DIKENAKAN PPN
(PKP)PENGUSAHA KENA PAJAK
(PKP)
- MENGHASILKAN BARANG;- MENGIMPOR BARANG;- MENGEKSPOR BARANG;- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;- MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;- MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;
ORANG PRIBADI/BADAN DALAM BENTUK APAPUN
DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA
TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL
PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP.
KECUALI
PENGUSAHA KECILKMK No. 571/KMK.03/2003TGL. 29 DESEMBER 2003 Berlaku Mulai 1 Januari 2004
PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN
PEREDARAN BRUTO TDK LEBIH DARIRp 600 JUTA SETAHUN
PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP
Catatan :
Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun bukuperedaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,- maka pengusaha inimemenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkanusahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnyapada akhir bulan berikutnya.
OMZET TERTENTUOMZET TERTENTUOMZET TERTENTUOMZET TERTENTU
BIDANG TERTENTUBIDANG TERTENTUBIDANG TERTENTUBIDANG TERTENTU
PENYERAHAN TERTENTUPENYERAHAN TERTENTUPENYERAHAN TERTENTUPENYERAHAN TERTENTU
PENGENAAN PPN ATAS:
PERATURAN TERKAIT� PMK-74/PMK.03/2010 - Pedoman Pengkreditan PM bagi PKP Omzet tertentu
� PMK-79/PMK.03/2010 - Pedoman Pengkreditan PM bagi PKP usaha tertentu
� PMK-85/PMK.03/2012 - Penunjukan BUMN sebagai Pemungut
� PMK-563/PMK.03/2003 - Penunjukan Bendahara sebagai Pemungut
� PMK-78/PMK.03/2010 - Pedoman Pengkreditan PM bagi PKP yang
penyerahan terutang dan tidak terutang
� PMK-30PMK.03/2011 – Eksport Jasa
� PMK-75/PMK.03/2010– Nilai Lain sebagai DPP
� PP 38 Tahun 2003 - BKP/JKP tertentu yang dibebaskanPPN
� PP 31 Tahun 2007 - BKP/JKP tertentu bersifat Strategis dibebaskan PPN
� KMK-291/KMK.05/1997 jo PMK-101/PMK.04/2005 – Kawasan Berikat
� PMK-125/PMK.11/2012 – Batasan RS, RSS (PMK-36/2007)
� PER-45/PJ/2010 – SPT PPN -1111DM
� PER-44/PJ/2010 – SPT PPN -1111
� PER-24/2012 – TC PEMBUATAN FP
PPN ATAS OMZET TERTENTUPMK-74/PMK.03/2010
PEDOMAN PENGKREDITAN PM BAGI PKP DENGANOMZET KURANG 1,8 M
PENGERTIAN ……………dapat
SYARAT :
� Omzet < RP. 1,8 M (2 thn sebelumnya)
� PKP BARU
OMZET TERTENTU
BESARNYA PM YANG DAPAT DIKREDITKAN
� JKP = 60% x PK = 4% DPP
� BKP = 70% x PK = 3% DPP
OMZET TERTENTU
PPN ATAS KEGIATAN USAHA TERTENTUPMK-79/PMK.03/2010
- KENDARAAN BERMOTOR BEKAS
- PE EMAS
PERHATIAN:
- WAJIB MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGKREDITAN PM
- TIDAK BOLEH MEMBIAYAKAN PPN
- BERALIH USAHA
USAHA TERTENTU
PERHITUNGAN PPN
� PK = 10% X DPP
� PM:
� PE EMAS = 90% x PK = 1% DPP
� KEND BEKAS = 80% x PK = 2% DPP
USAHA TERTENTU
NILAI LAIN SEBAGAI DPPNILAI LAIN SEBAGAI DPP
PMK-79/PMK.03/2010
- PEMAKAIAN SENDIRI/PEMBERIAN CUMA-CUMA
- AUDIO/VIDEO - PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-RATA
- FILM - PERKIRAAN PENDAPATAN RATA-RATA
- ROKOK
- PASAL 16D
- PUSAT CABANG
- BROKER
- JASA PAKET (DPP=10%; PPN=1%)
- BIRO PERJALANAN (DPP=10%; PPN=1%)
NILAI LAIN
NILAI LAIN SEBAGAI DPPNILAI LAIN SEBAGAI DPP
PMK-163/PMK.03/2012
- PENGERTIAN:…………….
- SYARAT:
- LUAS 200 m²
- KONSTRUKSI UTAMA
- TEMPAT TINGGAL ATAU USAHA
- DPP = 20% SHG PPN=10% X 20% = 2%
NILAI LAIN
NILAI LAIN SEBAGAI DPPNILAI LAIN SEBAGAI DPP
KEP-103/PJ./2002
- PERHITUNGAN PPN:
- TARIF EFEKTIF
- 8,4% X HJE
- HARGA JUAL ECERAN (HJE):
- - HJE
- - 75% (PEMBERIAN CUMA-CUMA)
- - 50% (PEMAKAIAN SENDIRI)
- PM DAPAT DIKREDITKANN
NILAI LAIN
NILAI LAIN SEBAGAI DPPNILAI LAIN SEBAGAI DPP
PMK-39/PMK.03/2010
- PENGERTIAN:…………….
- SYARAT:
- LUAS 300 m²
- KONSTRUKSI UTAMA
- TEMPAT TINGGAL ATAU USAHA
- PERHITUNGAN PPN (DPP=40%)
- PPN=10% X 40% = 4%
- PAJAK MASUKAN TIDAK DAPATDIKREDITKAN
NILAI LAIN
PPN ATAS PENYERHAN TERUTANG DAN DAN TIDAK TERUTANG
PMK-78/PMK.03/2010
-
� PK = 10% X PENYERAHAN TERUTANG
� PM:
� (PM /T ) X Z
� PM x Z¹
Teutang /tidak
PENYERAHAN KEPADA BUMN & BENDAHARA PEMERINTAH
PMK-85/PMK.03/2012 – PENUNJUKAN BUMN SBG PEMUNGUT PPN
BATASAN 10 JUTA TERMASUK PPN/PPnBM
KMK-563/KMK.03/2003 - PENUNJUKAN BENDAHARA PEMERINTAH
SBG PEMUNGUT PPN
BATASAN 1 JUTA TERMASUK PPN/PPnBM
PENYERAHAN PPN NYA TIDAK TERUTANG/ DIBEBASKAN/TERUTANG TIDAK DIPUNGUT
� Pasal 4A UU 42 TAHUN 2009
� PP 38 Tahun 2003
BKP/JKP tertentu yang dibebaskanPPN
� PP 31 Tahun 2007
BKP/JKP tertentu bersifat Strategis yangdibebaskanPPN
JENIS SPT MASA PPN
1. 1111DM - 1111DM; 1111 A DM; 1111 R DM
2. 1111 - 1111 INDUK; AB, A1, A2, B1, B2, B3
3. 1107 PUT
Jenis spt
PELAPORAN – SPT PPN BAGI PKP DGN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PM (P4M)
PER-45/PJ/2010
PMK-74/PMK.03/2010 - OMZET TERTENTU
PMK-79/PMK.03/2010 - PKP TERTENTU (KENDARAAN BEKAS)
SE-99/PJ/2000
FORMULIR:
1111DM; 1111 A DM; 1111 R DM
PK = 10 % X DPP
PM = % TERTENTU (90%, 80%, 70%, 60%) DARI PK
pelaporan
PPh BADAN
Penghasilan Yang Bagaimana terutang
PPh…?
Saya telah membuat laporankeuangan, dapatkah
langsung diterima sebagaidasar menghitung PPh..?
Bagaimana carapengisian SPT PPh
Badan…?
Siapa Sih Yang Mempunyai
Kewajiban PPh…?
Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam
menghitung PPh…?
BAGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH BADAN)
UU PPh Pasal
Pasal 24
WAJIB PAJAKBADAN
Laporan Laba / Rugi
Penghasilan xxx
Biaya (xxx)
Laba xxx
Koreksi Fiskal xxx
Penghasilan Kena Pajak xxx
Pajak Terutang xxx
Pajak dibayar dimuka (xxx)
Pajak yang harus dibayar xxx
Pasal 23
Pasal 6
Pasal 22, 23, 24, 25
Pasal 26
Pasal 23
Pasal 4
Pembayaran dari Luar Negeri Pembayaran ke LuarNegeri
Luar Negeri
Indonesia
Pasal 9
Pasal 17
Pasal 29
PENDAHULUAN
REKONSILIASI FISKAL
Top
Next
Back
Laporan Keuangan Komersial
- Neraca- Laporan Laba Rugi- Laporan Perubahan Modal- Laporan Arus Kas- dll
Laba/Penghasilan Neto
Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan
Perlakuan2 akuntasi yang berbeda dg ketentuan perpajakan, seperti:
- Ketentuan Perpajakan : tidak semuabiaya dapat dijadikan pengurang
- Terdapat penghasilan yang bukanObjek Pajak,
- dll
Disesuaikan dg Aturan Perpajakan (Fiskal) dengan melakukan
Rekonsiliasi Fiskal
PERHITUNGAN PPH SECARA UMUM
UU PPh Pasal
Komersial FiskalPenghasilan xxx xxxBiaya ( dan bukan biaya) (xxx)(xxx)Laba/Penghasilan netto xxx xxxKompensasi rugi tahun sebelumnya (xxx)Penghasilan kena pajak (PKP) xxxPPh terhutang (PKP x Tarif) xxx
Kredit Pajak :- PPh 22/23/24/25 (xxx)
Kurang (lebih) bayar xxx
Penyesuaian Dilakukan denganRekonsiliasi Fiskal
HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN KOREKSI FISKAL
P E N G H A S I L A N
PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPH
OBJEK PPH TIDAK BERSIFAT FINAL
OBJEK PPH DIPOTONG FINAL1.
BIAYA
NON DEDUCTIBLE EXPENSE :TIDAK DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
DEDUCTIBLE EXPENSE :DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
2.
BIAYA MENURUT ATURAN PERPAJAKAN (FISKAL)
REKONSILIASI FISKAL
BIAYA
NON DEDUCTIBLE EXPENSE
DEDUCTIBLE EXPENSE
Biaya yg menurut Ket. Perpajakan (Fiskal), dpt dijadikanPengurang Pengh. Bruto dlm menghit. Pengh. Netto danPPh yaitu:
biaya untuk Mendapatkan, Menagih, danMemelihara penghasilan,
Biaya yang menurut aturan perpajakan, tidak dapatdijadikan pengurang penghasilan bruto dalammenghitung Penghasilan Netto dan Pajak Penghasilanwalaupun diakui oleh akuntansi
PENYESUAIAN FISKAL
UU PPh
BEDA
BEDA SEMENTARA (TEMPORARY DIFFERENCE)
BEDA TETAP(PERMANENT DIFFERENCE)
PENYESUAIAN FISKAL
NEGATIF
POSITIF
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK KECUALI BIAYA YANG BERKENAAN DENGAN PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN SECARA FINAL, TERMASUK :- Biaya bahan baku/pembantu, - Biaya tenaga kerja- Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi - Iuran kepada dana pensiun yg pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta - Kerugian dari selisih kurs - Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
-Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan-Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang memenuhi syarat tertentu dgm Kep Dirjen Pajak
BIAYA-BIAYA YANG BOLEHDIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 6 ayat (1)
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKANOBJEK PAJAK, TERMASUK
.
1. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA DALAM LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL;2. TELAH DISERAHKAN PERKARA PENAGIHANNYA KEPADA PN ATAU BUPLN ATAU
ADANYA PERJANJIAN TERTULIS MENGENAI PENGHAPUSAN PIUTANG/PEMBEBASAN UTANG ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YBS;
3. TELAH DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN UMUM ATAU KHUSUS; DAN4. WP HARUS MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG YANG TIDAK DAPAT DITAGIH KEPADA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
SYARAT
PENGELUARAN YANG BOLEHDIBEBANKAN SBG BIAYA
Pasal 6 ayat (1) huruf h
PELAKSANAANNYA DIATUR KEPDIRJEN
PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEHDIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 9 ayat (1)
PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADIPEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI CADANGAN UNTUK JENIS USAHA TERTENTU YANG DITETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA YG DIBAYAR OLEH WP ORANG PRIBADI
PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN KECUALI -PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI -DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DITETAPKAN KEPMENKEU (KMK No. 466/KMK.04/2000)
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
HARTA YG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, DAN WARISAN SESUAI PSL 4 AYAT (3) HURUF a DAN bKECUALI :ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN OLEH WP ORANG PRIBADI PEMELUK AGAMA ISLAM DAN ATAU WP BADAN D.N YANG DIMILIKI OLEH PEMELUK AGAMA ISLAM, KEPADA BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH
PAJAK PENGHASILAN
GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM
SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN
PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEHDIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 9 ayat (1)
55
Penghitungan Penghasilan Kena PajakPENGHASILAN
KOMERSIL
Penghasilan Fiskal
L/R Fiskal
Biaya Fiskal
(-)
DIKECUALIKAN 4 (1) Huruf K
K-
BUKAN OBJEK 4 (3)
K-
OBJEK FINAL 4 (2)
K-
PAJAK TERUTANG(Ph Kena Pajak x Tarif
Pajak Psl 17)
OBJEK PPh 4 (1)
Under
K+ OverK-
56
Konsep Biaya Pajak untuk Pengisian SPT
BIAYA KOMERSIL
Biaya Fiskal
Dapat DibiayakanPsl 6 (1)
Tidak Dapat DibiayakanPsl 9 (1)
K+
L/R Fiskal
57
Konsep Pelunasan Pajak Terutang dalam SPT
PENGHASILAN
OBJEK PPh 4 (1)
DIKECUALIKAN 4 (1) Huruf K
OBJEK FINAL 4 (2)
BUKAN OBJEK 4 (3)
SPT Tahunan
DIPOTONG pada saat diterima
Kredit Pajak
Daftar Dilampirkan
TIDAK DIPOTONGpada saat diterima
58
Format Laporan Keuangan Fiskal
Formulir SPT 1771 - I
2. Penghasilan yang dikenakan PPh Final danyang tidak termasuk objek pajak
3. Penyesuaian fiskal positif
4. Penyesuaian fiskal negatif
JUMLAH
5. Penghasilan neto fiskal (1 – 2 + 3 – 4 – 5)
59
Format SPT Tahunan WP Badan
Kode Nama Formulir Keterangan
1771 SPT Tahunan PPh WP Badan Induk SPT
1771-I Penghitungan Penghasilan neto fiskal Lamiran I
1771-II Perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan
biaya dari luar usaha komersial
Lampiran II
1771-III Kredit pajak dalam negeri Lampiran III
1771-IV PPh Final & Penghasilan yang tidak
termasuk objek pajak
Lampiran IV
1771-V
1771-VI
Daftar pemegang saham/deviden yang
dibagikan/Susunan Pengurus
Daftar penyertaan modal pd perush.
Afiliasi. Daftar pinjaman (utang) dr
pemegang saham. Daftar piutang
pemegang saham/afiliasi,
Lampiran V
Lampiran VI
60
,
Pasal 21 - Pembayaran pajak melalui pemotongan
pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja –
tidak berlaku untuk wajib pajak badan.
Pasal 22 - Pembayaran pajak melalui pemungut pajak,
seperti pada waktu impor.
Pasal 23 - Pembayaran pajak melalui pemotongan
oleh pihak ketiga
Pasal 24 - Kredit Pajak Luar Negeri – pajak yang
dibayar atau terutang di luar negeri
KREDIT PAJAKKREDIT PAJAK
61
� Pasal 25
- Pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak
berjalan untuk setiap bulan.
� Fiskal Luar Negeri
- Pajak yang dibayar pada saat seorang karyawan
pergi ke luar negeri – terbatas hanya untuk
perjalanan dinas
� Pasal 25
- Pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak
berjalan untuk setiap bulan.
� Fiskal Luar Negeri
- Pajak yang dibayar pada saat seorang karyawan
pergi ke luar negeri – terbatas hanya untuk
perjalanan dinas
KREDIT PAJAKKREDIT PAJAK
62
�Sebelum batas waktu penyampaian SPT PPh (Januari dan
Februari)
= Angsuran masa Desember tahun pajak sebelumnya
�Setelah SPT PPh dilaporkan (Maret s.d. Desember)
= Berdasarkan jumlah PPh terutang sesuai dengan yang tercantum di
SPT (Pajak terutang – pajak yang dipotong pihak ketiga) dibagi 12
bulan
�Sebelum batas waktu penyampaian SPT PPh (Januari dan
Februari)
= Angsuran masa Desember tahun pajak sebelumnya
�Setelah SPT PPh dilaporkan (Maret s.d. Desember)
= Berdasarkan jumlah PPh terutang sesuai dengan yang tercantum di
SPT (Pajak terutang – pajak yang dipotong pihak ketiga) dibagi 12
bulan
ANGSURAN BULANAN(Asumsi tahun Pajak Januari – Desember)
ANGSURAN BULANAN(Asumsi tahun Pajak Januari – Desember)
63
Angsuran BulananAngsuran Bulanan
�Apabila SPT Rugi atau Nihil
- Angsuran pajaknya adalah Nihil
�Kompensasi Kerugian
- Dalam Perhitungan hutang pajak, Penghasilan Kena Pajak yang
tercantum di SPT harus dikurangi dahulu dengan kompensasi
kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat
dikompensasi.
�Terdapat Penghasilan Tidak Teratur
- Penghasilan Tidak Teratur dikeluarkan dari perhitungan angsuran
pajak, misalnya: keuntungan selisih kurs, keuntungan dari
pengalihan harta
�Apabila SPT Rugi atau Nihil
- Angsuran pajaknya adalah Nihil
�Kompensasi Kerugian
- Dalam Perhitungan hutang pajak, Penghasilan Kena Pajak yang
tercantum di SPT harus dikurangi dahulu dengan kompensasi
kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat
dikompensasi.
�Terdapat Penghasilan Tidak Teratur
- Penghasilan Tidak Teratur dikeluarkan dari perhitungan angsuran
pajak, misalnya: keuntungan selisih kurs, keuntungan dari
pengalihan harta
64
Angsuran Bulanan(Dalam hal-hal Tertentu)
Angsuran Bulanan(Dalam hal-hal Tertentu)
� Apabila dilakukan Pembetulan SPT
� Jika dilakukan pembetulan SPT setelah dilaporkannya SPT, dan
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, angsuran
pajaknya berdasarkan SPT Pembetulan.
� Apabila diterbitkan Ketetapan Pajak
� Jika pada tahun pajak sebelumnya terdapat Surat Ketetapan Pajak
(SKP), jumlah angsuran pajaknya harus dihitung kembali
berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang telah ditetapkan dalam
SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan
penerbitan surat ketetapan pajak.
� Apabila dilakukan Pembetulan SPT
� Jika dilakukan pembetulan SPT setelah dilaporkannya SPT, dan
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, angsuran
pajaknya berdasarkan SPT Pembetulan.
� Apabila diterbitkan Ketetapan Pajak
� Jika pada tahun pajak sebelumnya terdapat Surat Ketetapan Pajak
(SKP), jumlah angsuran pajaknya harus dihitung kembali
berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang telah ditetapkan dalam
SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan
penerbitan surat ketetapan pajak.
65
� Terlambat Lapor SPT :
� Angsuran pajak sebelum batas waktu pelaporan
SPT = angsuran masa Desember tahun pajak
sebelumnya.
� Kekurangan pembayaran pajak dari tanggal
batas waktu pelaporan s.d. dilaporkannya SPT
dikenakan denda sebesar 2% perbulan.
� Terlambat Lapor SPT :
� Angsuran pajak sebelum batas waktu pelaporan
SPT = angsuran masa Desember tahun pajak
sebelumnya.
� Kekurangan pembayaran pajak dari tanggal
batas waktu pelaporan s.d. dilaporkannya SPT
dikenakan denda sebesar 2% perbulan.
Angsuran Bulanan(Dalam hal-hal Tertentu)
Angsuran Bulanan(Dalam hal-hal Tertentu)
66
� Perpanjangan SPT :
� Apabila permohonan perpanjangan disetujui, angsuran untuk masa pajak Maret sampaidilaporkannya SPT adalah berdasarkan perhitungansementara yang tercantum dalam Formulir SPT 1771-Y.
� Pajak yang kurang dibayar dari tanggal batas waktupelaporan s.d. dilaporkannya SPT dikenakan dendasebesar 2% per bulan.
� Perpanjangan SPT :
� Apabila permohonan perpanjangan disetujui, angsuran untuk masa pajak Maret sampaidilaporkannya SPT adalah berdasarkan perhitungansementara yang tercantum dalam Formulir SPT 1771-Y.
� Pajak yang kurang dibayar dari tanggal batas waktupelaporan s.d. dilaporkannya SPT dikenakan dendasebesar 2% per bulan.
Angsuran Bulanan(Dalam hal-hal Tertentu)
Angsuran Bulanan(Dalam hal-hal Tertentu)
1/24/2014 67
Ada Pertanyaan???
PERTANYAAN :
Semoga Sukses
70