bu let in 1101010413

HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

BULETIN ISSN : 1693 - 3265Volume 11, Nomor 1, Januari - April 2013

Keterkaitan Posisi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Dengan Pengisian Jabatan Dewan Gubernur

Bank Indonesia Yang Memerlukan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Outlook Pengawasan Perbankan Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan

Kajian Hukum Terhadap Penyelesaiaan Likuidasi Bank Yang Dicabut Izin Usahanya Sebelum Berlakunya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi: Suatu Telaahan Awal

Perspektif Yuridis Pengawasan Keuangan Daerah

Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, Januari - April 2013

Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, Januari - April 2013

Volume 11, Nomor 1, Januari - April 2013

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALANDepartemen Hukum Bank Indonesia

PelindungDeputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia

Penanggung JawabSiddha Karya, Wahyudi Santoso, Libraliana Badilangoe, Rosalia Suci

Pemimpin RedaksiLibraliana Badilangoe

Sekretaris RedaksiDyah Pratiwi

Dewan RedaksiImam Subarkah, Agus Susanto Pratomo, Amsal C. Appy, Hari Sugeng Raharjo,

Endang R. Budi Astuti, Pulih Widayaningrum

Redaksi PelaksanaEllia Syahrini, Kuwat Wijayanto, Chandra Herwibowo, Veri Dyatmika Adhiraharja

Mitra BestariProf. Dr. Erman Radjagukguk, SH., LLM

Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., LLMProf. Dr. Huala Adolf, SH., LLMDr. Inosentius Samsul, SH., LLMDr. Lastuti Abubakar, SH., MH

Penanggung Jawab Pelaksana dan DistribusiTim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum,

Departemen Hukum Bank Indonesia

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Departemen Hukum Bank Indonesia. Isi dan hasil penelitiandalam tulisan-tulisan dalam buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia.

Buletin ini pada awal tahun penerbitan, tahun 2003, diterbitkan 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Desember.Mulai tahun 2004 buletin ini terbit secara berkala pada bulan April, Agustus dan Desember, dan mulai tahun 2009, buletinditerbitkan pada bulan Januari, Mei, dan September. Peminat buletin ini dapat menghubungi Bagian Administrasi DepartemenStatistik Ekonomi dan Moneter, Gedung B Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 8629, facsimile (021) 350 1931, email: [email protected]

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah serta resensi buku berkenaan dengan hukumperbankan dan kebanksentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum,Departemen Hukum Bank Indonesia, Gedung Tipikal Lt. 9 Jl. M.H Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 7346, facsimile (021) 380 1430. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, Redaksi memberikan uang jasa penulisan.

Buletin ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di http://www.bi.go.id, pilih links riset, survey dan

publikasi, kemudian pilih publikasi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Pembaca Buletin Yang Berbahagia, di tahun 2013 Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan (Buletin) Volume

11 Nomor 1, Edisi Januari April 2013 kembali hadir dan menyapa pembaca sekalian, dengan berbagai artikel.

Dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan amandemen UU Bank Indonesia pasca UU Otoritas Jasa Keuangan,

Bank Indonesia melakukan penelitian dengan fakultas hukum. Dalam edisi ini secara khusus Buletin menampilkan hasil

penelitian kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS), yaitu mengenai

Keterkaitan Posisi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Dengan Pengisian Jabatan Dewan Gubernur Bank Indonesia

Yang Memerlukan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum;

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum; Djatmiko Anom Husodo, S.H., M.H; Munawar Kholil, S.H., M.Hum., disarikan menjadi

artikel yang dimuat dalam buletin edisi kali ini.

Selain itu, masih terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Buletin juga menurunkan artikel mengenai Outlook

Pengawasan Perbankan Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, yang ditulis oleh Sdr. Rio Fafen Ciptaswara, S.H.,

MH; Kajian Hukum Terhadap Penyelesaiaan Likuidasi Bank Yang Dicabut Izin Usahanya Sebelum Berlakunya Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, oleh Sdr. Alex Kurniawan S.H., M.H; Perlindungan

Privasi Dan Data Pribadi: Suatu Telaahan Awal, oleh: Sdr. Josua Sitompul, S.H., IMM; serta artikel mengenai Perspektif

Yuridis Pengawasan Keuangan Daerah, oleh Sdr. Dayanto, S.H.,M.H.

Harapannya, artikel yang dimuat dalam Buletin tersebut akan memperkaya wacana dan kajian dalam rangka

pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan dan kebanksentralan.

Akhirnya, guna memberikan pengkinian informasi produk perundang-undangan Bank Indonesia, Buletin ini akan

memuat daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE) Ekstern Bank Indonesia dari bulan Januari sampai

dengan April 2013, yang dilengkapi dengan Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, dengan harapan agar semakin

mempermudah pembaca dalam menelusuri dan mencari regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Selamat membaca.

Jakarta, April 2013

Redaksi

i

DARI MEJA REDAKSI

Halaman

Dari Meja Redaksi................................................................................................................................... i

Daftar Isi................................................................................................................................................. iii

Keterkaitan Posisi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Dengan Pengisian Jabatan

Dewan Gubernur Bank Indonesia Yang Memerlukan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat....................1 - 18

Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum; Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum; Djatmiko Anom Husodo, S.H., M.H;

Munawar Kholil, S.H., M.Hum.

Outlook Pengawasan Perbankan Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan..........................................19 - 38

Rio Fafen Ciptaswara, S.H., M.H.

Kajian Hukum Terhadap Penyelesaiaan Likuidasi Bank Yang Dicabut Izin Usahanya Sebelum Berlakunya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.......................................39 - 69

Alex Kurniawan S.H., M.H.

Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi: Suatu Telaahan Awal....................................................................71 - 94

Josua Sitompul, S.H., IMM.

Perspektif Yuridis Pengawasan Keuangan Daerah....................................................................................95 - 105

Dayanto, S.H., M.H.

Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, Januari - April 2013..........................107 - 110

Tim Informasi Hukum (Departemen Hukum Bank Indonesia)

Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, Januari - April 2013....................111 - 137

Tim Informasi Hukum (Departemen Hukum Bank Indonesia)

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

VOLUME 11, NOMOR 1, JANUARI APRIL 2013

iii

A. Pendahuluan

Keberadaan Bank Sentral berikut atribut yang

berkaitan dengan posisi kelembagaan dan

independensinya amat dipengaruhi oleh theory of

delegation monetery. Dalam hal ini, para politisi

menyerahkan urusan-urusan pengelolaan sumber

daya keuangan yang bersifat teknokratik kepada

organ khusus yang dibentuk untuk itu. Dengan

mekanisme kelembagaan itu, maka akan berpengaruh

kepada decetion making role of governing bodies

dari Bank Sentral. Dalam pola pembagian kekuasaan

negara sampai dengan abad ke-18, masalah-masalah

perekonomian dipandang sebagai fenomena pasar

1

KETERKAITAN POSISI BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DENGAN PENGISIAN JABATAN

DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT1

Oleh :

Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum; Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum; Djatmiko Anom Husodo, S.H., M.H;

Munawar Kholil, S.H., M.Hum2

Abstrak

Adanya sejumlah faktor yang mempengaruhi struktur kelembagaan Bank Sentral menunjukkan tidak adanya

gejala tunggal, khususnya berhubungan dengan pembagian kekuasaan, tetapi pola-pola kelembagaan yang saling

berpengaruh satu sama lain. Pandangan ini dapat disebut sebagai theory of combines process intitutionalized (teori

kombinasi proses kelembagaan). Dalam hal ini, perubahan kelembagaan terjadi di dalam prinsip regulasi dan organisasi,

perilaku, dan pola-pola interaksi. Arah perubahan tersebut biasanya menuju ke peningkatan perbedaan prinsip-prinsip

dan pola-pola umum di dalam kelembagaan yang saling berhubungan. Sementara itu, pada waktu yang bersamaan

terdapat peningkatan kebutuhan untuk melakukan integrasi di dalam sistem yang kompleks. Perbedaan tersebut dapat

berarti juga memperluas mata rantai saling ketergantungan yang menuntut adanya integrasi. Tentu saja, perubahan

kelembagaan itu mendorong kepada perubahan-perubahan kondisi yang kemudian membuat penyesuaian baru yang

diperlukan. Tujuan utama dari perubahan kelembagaan itu adalah menciptakan keseimbangan baru. Mengingat

independensi Bank Indonesia, pengisian jabatan Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memerlukan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat memiliki rasionalitas yang amat terkait dengan status kelembagaan bank sentral. Hanya saja ke depan

nampaknya perlu dilakukan perubahan mekanisme itu guna menghindari politicking yang berlebihan.

Kata kunci: Bank Indonesia, lembaga negara, pengisian jabatan, dewan gubernur BI, persetujuan, dpr.

1 Sebagian Analisis Penelitian Formulasi Pengaturan Kedudukan Bank Indonesia Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Peneliti FH UNS: Isharyanto, S.H., M.Hum; Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum; Djatmiko Anom Husodo, S.H., M.H; Munawar Kholil, S.H., M.Hum, 2012

2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

(market) yang berkembang dalam dinamika

masyarakat sendiri, sehingga tidak memerlukan

pengaturan yang ketat oleh negara. Cara pandang

demikian ini juga mempengaruhi penyusunan

konstitusi. Meskipun sejak disahkannya konstitusi

Amerika Serikat pada tahun 1789, negara-negara

yang menganut paham demikian, kecuali Inggris,

selalui memiliki naskah konstitusi tertulis, tetapi

konstitusinya tidak memuat ketentuan mengenai

ekonomi sama sekali.

Konstitusi Amerika Serikat, yang acapkali disebut

sebagai konstitusi modern yang pertama kali, tidak

ada satu pasal pun yang berkaitan dengan soal-soal

perekonomian. Sampai sekarang konstitusi tersebut

sudah mengalami perubahan sebanyak 27 kali.

Perubahan I sampai dengan Perubahan X dilakukan

secara serentak dan sering dikenal sebagai Bill of

Rights karena isinya menyangkut hak asasi.

Sementara itu, 17 perubahan lainnya dlakukan secara

terpisah. Pendek kata, dalam keseluruhan teks

konstitusi Amerika Serikat tidak diketemukan satu

pasal atau ayat pun yang mengatur mengenai

persoalan hak-hak ekonomi, apalagi mengenai sistem

perekonomian seperti yang lazim diatur dalam

konstitusi negara-negara sosialis komunis. Kalaupun

ada ketentuan yang berkaitan dengan perekonomian

dan keuangan, hanya yang berhubungan dengan

kebijaksanaan administrasi negara di bidang keuangan,

perpajakan, dan anggaran. Meskipun demikian,

ketentutan-ketentuan tersebut tentu pada waktunya

mempengaruhi dinamika perekonomian yang terjadi

di dalam masyarakat. Akan tetapi, ketentuan-

ketentuan mengenai moneter, perpajakan, dan

anggaran itu lebih berkaitan dengan administrasi

negara dibandingkan misalnya dengan peran pasar

dengan negara dalam pengelolaan hak milik dan

dalam manajemen kekayaan alam yang secara

langsung berkaitan dengan ciri-ciri liberalisme atau

sosialisme.

Menurut Carr R. Sunstein, ada 4 (empat) hal yang

menyebabkan konstitusi Amerika Serikat sampai

sekarang tidak pernah mengatur mengenai

perekonomian. Pertama, ditinjau dari kronologi

penyusunannya, sampai dengan abad ke-18, masalah

tersebut tidak pernah menjadi pemikiran penyusunan

konstitusi. Kedua, ditinjau dari kelembagaan,

ketentuan mengenai perekonomian bukanlah

merupakan aspirasi atau tujuan pembentukan

konstitusi, akan tetapi merupakan instrumen pragmatis

dalam rangka penegakan hak melalui mekanisme

pengadilan (judicial enforcement). Ketiga, kenyataan

American exeptionalism, yang terwujud dalam

absennya gerakan sosial yang mempengaruhi

konstitusioanlisme. Keempat, ditinjau dari segi realitas,

dalam kurun waktu 1960-an dan 1970, Mahkamah

Agung mempunyai pandangan yang sempit mengenai

bagaimanakah pemenuhan hak-hak yang

berhubungan dengan perekonomian tersebut.3

Dengan mengambil kenyataan ini, maka rintisan

pendirian Bank Sentral tidak berhubungan dengan

pengelolaan sumber daya perekonomian dan

pemenuhan hak-hak asasi di bidang sosial dan

ekonomi, tetapi lebih menekankan kepada kebutuhan

pencarian sumber pembiayaan dari Pemerintah.

B. Mencari Keseimbangan: Dari Theory of

Delegation Monetery menuju Theory of

Combines Process Intitutionalized

Dalam perkembangan selanjutnya, relasi pemisahan

kekuasaan negara dalam konteks theory of delegation

monetary tidak mencukupi untuk menjelaskan

bagaimanakah struktur Bank Sentral. Sebagai suatu

kenyataan dinamis, utamanya relasi Bank Sentral

dengan Parlemen tidak diposisikan dalam pembicaraan

pembagian kekuasaan, akan tetapi ditentukan oleh

6 (enam) faktor. Pertama, tujuan pembangunan

ekonomi mempengaruhi aktivitas dan formulasi

kelembagaan Bank Sentral. Pembangunan, terutama

di negara-negara yang berpendapatan rendah,

menyebabkan aktivitas Bank Sentral mengarah juga

2

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 11, Nomor 1, Januari - April 2013

3 Cass R. Sunstein, Why Does the American Constitution Lack Social and Economic Guarantees?,Chicago Law and Legal Theory Working Paper, No. 36, Januari, 2003, hlm. 4.

kepada sektor quasi fiskal.4 Bahkan di negara-negara

berkembang, Bank Sentral mengarah kepada

instrumen moneter dengan campur tangan politik

yang kuat dalam melaksanakan tujuan-tujuannya.

Kedua, faktor sejarah, kebiasaan, dan tradisi. Amat

jarang Undang-Undang mengatur Bank Sentral secara

komprehensif. Oleh sebab itu, dalam praktik seringkali

diwarnai dengan perubahan-perubahan ketentuan

yang bersifat parsial. Ketiga, faktor politik. Faktor ini

menyebabkan desain Bank Sentral bervariasi dalam

derajat otonomi dan akuntabilitasnya. Politik diakui

perannya, akan tetapi dalam beberapa hal pada saat

politik menciptakan lingkungan negara yang lemah

akan memberikan dorongan yang besar untuk

menciptakan independensi tinggi kepada Bank Sentral.

Perlindungan terhadap pemecatan atas pejabat Bank

Sentral menjadi bagian yang penting. Akhirnya,

struktur Bank Sentralrelasi dengan Parlemen, kepala

negara, kabinet, atau kementerianakan ditentukan

oleh sistem politik. Keempat, tradisi legal yang dianut.

Mayoritas Bank Sentral merupakan badan hukum,

sepenuhnya dimiliki negara, dan diatur oleh Undang-

Undang, akan tetapi sangat sedikit Bank Sentral yang

merupakan perusahaan terbuka dan ada kepemilikan

saham pribadi. Struktur pemerintahan akan

menentukan hukum korporasi yang berlaku. Dalam

tradisi Anglo Saxon misalnya, perusahaan hanya

mempunyai satu organ, sementara di negara Eropa

perusahaan mempunyai struktur organ pelaksana

dan organ pengawas.5 Kelima, faktor konstitusi.

Umumnya negara-negara demokrasi lama tidak

mengatur soal Bank Sentral dalam konstitusi. Hanya

sedikit negara, antara lain Afrika Selatan, yang

menetapkan tugas Bank Sentral dalam konstitusi.

Sejumlah negara di kawasan Amerika Latin usai krisis

tahun 1980-an mengubah konstitusi, termasuk

mengatur rinci mengenai Bank Sentral dan larangan

peminjaman kredit kepada Pemerintah.6 Konstitusi

di negara-negara yang mengalami transisi biasanya

mengatur pula ketentuan mengenai nominasi dan

rekrutmen pejabat Bank Sentral. Keenam, kontinuitas.

Faktor ini ditentukan oleh seberapa sering ketentuan

Undang-Undang Bank Sentral diubah dan tingkat

detail pengaturannya. Undang-Undang mengenai

The Federal Reserve System di Amerika Serikat

termasuk kategori Undang-Undang yang mempunyai

ketegori rinci, sementara di negara lain tidak dijumpai

ketentuan semacam itu. Di negara lain, Undang-

Undang diubah beberapa kali dalam kurun waktu

tertentu. Di Khazaztan, Undang-Undang Bank Sentral

1995 telah diubah sebanyak 16 kali sampai tahun

2003. Undang-Undang di Denmark sejak ditetapkan

tahun 1936, hanya 4 (empat) kali mengalami

perubahan kecil (1938, 1939, 1967, dan 1969).7

Adanya sejumlah faktor yang mempengaruhi struktur

kelembagaan Bank Sentral menunjukkan tidak adanya

gejala tunggal, khususnya berhubungan dengan

pembagian kekuasaan, tetapi pola-pola kelembagaan

yang saling berpengaruh satu sama lain. Pandangan

ini dapat disebut sebagai theory of combines process

intitutionalized (teori kombinasi proses kelembagaan).

Dalam hal ini, perubahan kelembagaan terjadi di

dalam prinsip regulasi dan organisasi, perilaku, dan

pola-pola interaksi. Arah perubahan tersebut biasanya

menuju ke peningkatan perbedaan prinsip-prinsip

dan pola-pola umum di dalam kelembagaan yang

saling berhubungan. Sementara itu, pada waktu yang

bersamaan terdapat peningkatan kebutuhan untuk

melakukan integrasi di dalam sistem yang kompleks.

Perbedaan tersebut dapat berarti juga memperluas

mata rantai saling ketergantungan yang menuntut

adanya integrasi. Tentu saja, perubahan kelembagaan

itu mendorong kepada perubahan-perubahan kondisi

3


4 Diskusi selengkapnya: Snoh Unakul dan Supachai Panitchpakdi, 1987, Role of Central Banks in Economic Development, paper prepared for the Twelfth SEANZA Central Banking Course, Bank of Thailand (Bangkok).

5 Lihat dalam: Douglas Branson, Douglas, The Very Uncertain Prospect of Global Convergence in Corporate Governance, Cornell International Law Journal, 2001, Vol. 34, No, 2, hlm. 321362.

6 Lihat: Eva Gutirrez, Inflation Performance and Constitutional Central Bank Independence: Evidence from Latin America and the Caribbean, IMF Working Paper No. 03/53 (Washington: International Monetary Fund).

7 Pembahasan selengkapnya, periksa: Peter Moser, Checks and Balances, and the Supply of Central Bank Independence, European Economic Review, 1999, Vol. 43, hlm. 15691593.

yang kemudian membuat penyesuaian baru yang

diperlukan. Tujuan utama dari perubahan kelembagaan

itu adalah emnciptakan keseimbangan baru.

Berdasarkan argumen menurut theory of combines

process intitutionalized, maka relasi antara parlemen

dengan Bank Sentral adalah untuk menciptakan

keseimbangan baru diantara keduanya di hadapan

Pemerintah. Khususnya berkaitan dengan isu pengisian

jabatan Dewan Gubernur Bank Sentral, keseimbangan

itu menjadi penting untuk ditekankan. Terutama pada

negara-negara berkembang, pola keseimbangan itu

tercipta ke dalam 3 (tiga) pola sebagai berikut.

Pertama, Pemerintah terlibat langsung dalam pengisian

jabatan board dan masa jabatan Dewan Gubernur

lebih pendek. Kedua, Pemerintah pada umumnya

terwakili dalam Dewan Gubernur.Ketiga, Bank Sentral

menikmati sedikit proteksi legal, terutama ketika

berselisih dengan Pemerintah.

Dalam pengisian jabatan Dewan Gubernur itu dapat

berlangsung dalam salah satu atau variasi diantara 5

(lima) prosedur berikut ini. Pertama, Gubernur direkrut

tanpa campur tangan Pemerintah. Pola ini diterapkan

di negara Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Estonia,

Latvia, Lithuania, Malaysia, Pakistan, Polandia,

Romania, Slovakia, Slovenia, dan Turki. Kedua,

Gubernur mempunyai masa jabatan lebih dari 5 (lima)

tahun. Hal ini antara lain dipraktikkan di Argentina8,

Brazil9, Bulgaria10, China11, Kroasia12, Republik Ceko13,

Hongaria14, Latvia15, Filipina16, Polandia17, Slovenia18,

Thailand, dan Venezuela19. Ketiga, Dewan Gubenur

direktur tanpa campur tangan Pemerintah seperti

antara lain di Bulgaria20, Kroasia21, Republik Ceko22,

Estonia23, Hungaria24, Latvia25, Lithuania26, Polandia27,

Romania28, Rusia29, dan Turki30. Keempat, Dewan

Gubernur mempunyai masa jabatan lebih dari 5 (lima)

tahun seperti antara lain di Argentina31, Brazil32,

4

8 Charter of the Central Bank of the Argentine Republic, Law 24,144 of September 23, 1992, diubah terakhir pada September 2003 (Law 25, 780).

9 Central Bank Law of Brazil, Law No. 4595/64 of December 31, 1964, terakhir diubah 31 Mei 2000.

10 Law on the Bulgarian National Bank Tahun 2002.

11 Law on the Peoples Republic of China on the Peoples Bank of China of March 18, 1995.

12 Law on the Croatian National Bank, 5 April, 2001.

13 Czech National Council Act No. 6/1993 Coll of 17 December 1992 on The Czech National Bank, terakhir diubah 1 Mei 2002.

14 Act LVIII of 2001 on the National Bank of Hungary.

15 Law "On the Bank of Latvia" of May 19, 1992, terakhir diubah 12 Juli 2002.

16 The New Central Bank Act of the Republic of Philippines Juli, 1992.

17 Law of August 29, 1997 on the National Bank of Poland, terakhir diubah 1 Januari 2003.

18 Bank of Slovenia Act of July 2002.

19 Law on the Central Bank of Venezuela", terakhir diubah 4 September 2001.

20 Law on the Bulgarian National Bank Tahun 2002.

21 Law on the Croatian National Bank, 5 April, 2001.

22 Czech National Council Act No. 6/1993 Coll of 17 December 1992 on The Czech National Bank, terakhir diubah 1 Mei 2002.

23 Law on the Central Bank of the Republic of Estonia of 18 May 1993, last amendmentRT I 1999,16, 271.



26 Law on the Bank of Lithuania, Law No. I-678 of December 1, 1994, terakhir diubah 13 Maret 2001.

27 Law of August 29, 1997 on the National Bank of Poland, terakhir diubah 1 Januari 2003.

28 Law on the Statute of the National Bank of Romania of May 26, 1998, terakhir diubah dengan Law No. 156 of October 12, 1999.

29 Federal Law No. 86-FZ on the Central Bank of the Russian Federation (The Bank of Russia) of June 27, 2002.

30 The Law on the Central Bank of the Republic of Turkey (Law No. 1211), terakhir diubah 25 April 2001.

31 Charter of the Central Bank of the Argentine Republic, Law 24,144 of September 23, 1992, terakhir diubah 21 September 2003 (Law 25,780).

32 Central Bank Law of Brazil, Law No. 4595/64 of December 31, 1964, terakhir diubah 31 Mei 2000.


Bulgaria33, Chile34, China35, Kroasia36, Republik Ceko37,

Hongaria38, Latvia39, Lithuania40, dan Filipina.41 Kelima,

tidak ada perwakilan Pemerintah dalam Dewan

Gubernur seperti di Afrika Selatan42, Peru43, dan

Thailand.44

Selanjutnya, relasi keseimbangan baru antara

Pemerintah, Parlemen, dan Bank Sentral sekurang-

kurangnya akan berpengaruh kepada 3 (tiga) hal

penting. Pertama, derajat campur tangan Pemerintah

dalam menentukan kebijaksanaan moneter. Di negara

berkembang, kecenderungan campur tangan

Pemerintah tidak ada dalam memformulasikan

kebijaksanaan moneter, kecuali di negara seperti

Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin, Burkina Faso,

Cte dIvoire, Guine Bissau, Mali, Niger, Senegal

danTogo.Kedua, penentuan stabilitas moneter sebagai

salah satu fungsi Bank Sentral. Nyaris semua negara

menganut ketentuan ini kecuali negara seperti

Comoros, Iran, dan Sudan. Ketiga, proteksi legal

Bank Sentral di hadapan Pemerintah. Pada kebanyakan

negara berkembang, proteksi Bank Sentral lebih besar

ketika terjadi perselisihan dengan Pemerintah, kecuali

di negara seperti Angola, Bahamas, Bangladesh,

Kolumbia, Haiti, Iran, dan Vietnam. Untuk hal yang

ketiga ini dalam praktiknya undang-undang akan

menentukan secara berbeda-beda. Misalnya, (i)

Pemerintah akan mematuhi keputusan Bank Sentral

dan akan menunda kebijaksanaannya dalam waktu

tertentu seperti di Chile; (ii) Parlemen akan melakukan

intervensi atau sekurang-kurangnya melakukan dengar

pendapat seperti Australia, Kanada, Inggris, dan

Norwegia; dan (iii) Pemerintah mengajukan perdebatan

umum di Parlemen seperti di Selandia Baru.

Format pengisian jabatan Dewan Gubernur45

mencakup isu komposisi, kualifikasi, serta masalah

pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian. Di

bawah ini akan diuraikan secara singkat masing-

masing isu tersebut.

Kebanyakan undang-undang di sejumlah negara

menetapkan jumlah anggota Dewan Gubernur adalah

antara 7-9 orang.Banyak studi yang mengatakan

bahwa jumlah yang ideal adalah antara 5-9 orang,

sekalipun diantara praktik tersebut jumlah yang kecil

dan yang besar tetap saja mampu melakukan

pekerjaan dengan baik. Bank Sentral Swiss hanya

mempunyai 3 (tiga) anggota, sementara The Federal

Reserve System mempunyai 19 anggota (walaupun

hanya 12 yang mempunyai hak suara) dan Bank

Sentral Eropa mempunyai 22 anggota.46 Dalam

komposisi ini dalam praktik kebanyakan Gubernur

(Governor) secara otomatis merupakan Ketua

(Chairman).47 Pada Bank of Japan terdiri atas seorang

Gubernur, dua Deputi Gubernur, dan 6 (enam)

anggota Policy Board. Bundesbank di Jerman memiliki

seorang Presiden, seorang wakil, dan 6 (enam)

anggota Executive Board. Di Finlandia meliputi seorang

5

33 Law on the Bulgarian National Bank, amended as of 2002.

34 Law 18,840, Basic Constitutional Act of the Central Bank of Chile, terakhir diubah 31 Mei 2002.

35 Law on the Peoples Republic of China on the Peoples Bank of China of March 18, 1995.

36 Law on the Croatian National Bank, new law enacted on April 5, 2001.

37 Czech National Council Act No. 6/1993 Coll of 17 December 1992 on The Czech National Bank, terakhir diubah pada 1 Mei 2002.



40 Law on the Bank of Lithuania, Law No. I-678 of December 1, 1994, terakhir diubah 13 Maret 2001.

41 The New Central Bank Act of the Republic of Philippines of July, 1992.

42 South African Reserve Bank Act of August 1, 1989, terakhir diubah tahun 2000.

43 Central Reserve Bank of Peru Organic Law, Decree-Law No. 26123 of January 1, 1993.

44 Bank of Thailand Act 2485.

45 Selain Dewan Gubernur, istilah lain yang acapkali dipakai adalah Executive Board, Policy Board, atau lainnya.

46 Berger et al (2006)

47 Istilah lain adalah Presiden.


Chairman dan maksimum 5 (lima) anggota. Kanada

menetapkan Dewan Gubernur meliputi seorang

Gubernur, seorang Deputi Gubernur, dan 12 anggota

Boards of Director. Di Ghana, The Board of Director

meliputi seorang Gubernur, 2 (dua) Deputi Gubernur,

dan 8 (delapan) directors, dan 1 (satu) orang yang

mewakili Menteri Keuangan.

Aturan Dewan Gubernur juga mencakup ketentuan-

ketentuan yang berhubungan dengan kualifikasi atau

syarat-syarat untuk menduduki jabatan tersebut. Ada

syarat yang merujuk kepada kapasitas profesional,

misalnya pengalaman dalam sektor perbankan,

keuangan, ekonomi, dan hukum; serta lapangan lain

seperti akuntansi, auditor, dan perdagangan

internasional seperti persyaratan di Kolumbia.

Di negara yang mengalami transisi ekonomi, untuk

Gubernur dan Deputi Gubernur lazim dipersyaratkan

harus sudah pernah menjabat dalam kedudukan

serupa untuk jangka waktu tertentu. Beberapa negara

menetapkan batas usia tertentu bagi Gubernur dan

Deputi Gubernur. Di Cape Verde mengatur bahwa

Dewan Gubernur minimal mempunyai pengalaman

8 (delapan) tahun di sektor perbankan. Di Venezuela,

calon harus berumur minimal 30 tahun. Filipina

menetapkan batas usia minimal 35 tahun dan untuk

keanggotaan Dewan Moneter sekurang-kurangnya

40 tahun. Di Namibia, calon harus berumur serendah-

rendahnya 21 tahun dan maksimal 65 tahun saat

dilantik. Pada Bank Sentral Belgia, Dewan Gubernur

berhenti saat mencapi usia 67 tahun, yang atas

rekomendasi Menteri Keuangan dapat terus bertugas

sampai usia 70 tahun. Papua Nugini mensyaratkan

berhentinya Dewan Gubernur saat usia 70 tahun.

Di negara yang lain, jika dipersyaratkan bahwa Dewan

Gubernur merupakan pejabat karir birokrasi,

ketentuan batras usia tunduk pada ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang.

Syarat kewarganegaraan acapkali juga menjadi salah

satu persyaratan.Tetapi salah satu contoh menarik di

Bosnia Herzegovina. Mengingat situasi yang sulit pada

waktu itu, Undang-Undang mengatur bahwa untuk

pertama kalinya Dewan Gubernur tidak merupakan

warganegara yang bersangkutan, yang ditetapkan

oleh International Monetery Fund dan diambil dari

negara tetangga. Pada akhir masa jabatan, otoritas

setempat memberikan kewargenaraan dan mereka

dicalonkan kembali.

Syarat kapasitas profesional diuji dalam mekanisme

fit and proper test untuk tercapai standar moralitas

tertentu seperti di Bank Sentral Eropa, berperikelakuan

tidak tercela (Filipina), atau integritas yang tidak

meragukan (Filipina). Syarat tidak pernah menjalani

hukuman pidana, kecuali denda, juga lazim

diperlakukan seperti di Bostwana. Syarat lain misalnya

tidak pailit, tetapi di sejumlah negara memperkenankan

dalam lampau waktu tertentu. Di Peru misalnya, syarat

itu mencakup ketidakmampuan pajak atau tidak

terdaftar sebagai wajib pajak.Bolivia melarang calon

yang memiliki kepemilikan saham di institusi keuangan.

Sementara itu, masa jabatan dan kemungkinan

pengangkatan kembali Dewan Gubernur antara Bank

Sentral yang satu dengan yang lain tidak selalu sama.

Sebagai contoh di The Federal Reserve System

mempunyai masa jabatan 14 tahun dan tidak dapat

dicalonkan kembali. Dua dari anggota Dewan

Gubernur dipilih sebagai Chairman dan wakil untuk

masa jabatan 4 (empat) tahun dan diangkat kembali

selama masih dalam jangka jabatan 14 tahun. Semua

anggota Executive Board (termasuk Presiden dan

wakilnya) di Bank Sentral Eropa mempunyai masa

jabatan 8 (delapan) tahun dan tidak dapat dipilih

kembali. Finlandia mengatur bahwa masa jabatan

Gubernur adalah 7 tahun dan dalam keanggotaan

Dewan Gubernur dapat dipilih sampai 3 (tiga) kali

masa jabatan, kecuali untuk menjabat Gubernur

maksimal 2 (dua) periode masa jabatan.

Masalah pengusulan, pengangkatan, dan

pemberhentian anggota Dewan Gubenur masing-

masing berbeda-beda. Sebagai contoh, pada The

Federal Reserve System diusulkan oleh Presiden untuk

nendapat persetujuan Senat. Sedangkan Chairman

dan wakilnya ditunjuk dari anggota Dewan Gubernur

oleh Presiden dan dikonfirmasi oleh Senat. Di Albania,

6


Gubernur dicalonkan oleh Presiden atas usul Bank

Sentral, sementara untuk anggota masing-masing

dicalonkan oleh Parlemen (3 orang), Presiden (1

orang); serta Kabinet, Dewan Gubernur, Menteri

Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral masing-masing

1 (satu) orang. Di Armenia, Gubernur dan Deputi

Gubernur diangkat oleh Presiden dengan persetujuan

Parlemen, sementara sebanyak 5 (lima) anggota yang

lain diangkat oleh Presiden. Di Belarusia, Gubernur

diangkat oleh Presiden atas persetujuan Parlemen,

sementara Parlemen dan Kabinet berhak mengusulkan

masing-masing 1 (satu) anggota Dewan Gubernur.

Di Rusia Gubernur diangkat oleh Presiden dengan

persetujuan Parlemen, sementara 13 anggota lainnya

diangkat oleh Presiden dengan memperhatikan saran

Gubernur.Sementara pengangkatan seluruh anggota

Dewan Gubernur atas kehendak Presiden sepenuhnya

terjadi di Republik Ceko, sedangkan di Bulgaria,

Kroasia, dan Ukraina sepenuhnya di bawah kendali

Parlemen.

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Tonny Lybek

dan Jo Anne Morrist48 terhadap 100 Bank Sentral

menyimpulkan bahwa mekanisme pengusulan Dewan

Gubernur dilakukan dengan kategori sebagai berikut:

(i) diusulkan oleh Kepala Negara/Presiden sebanyak

31 negara; (ii) diusulkan oleh Parlemen sebanyak 12

negara; (iii) diusulkan oleh Menteri Keuangan sebanyak

17 negara; (iv) diusulkan oleh Perdana Menteri

sebanyak 5 negara; (v) diusulkan oleh Kabinet sebanyak

12 negara dan (vi) diusulkan dengan variasi yang

menggabungkan sejumlah pihak sebanyak 23 negara.

Penelitian yang sama mengungkapkan bahwa

mekanisme pengangkatan meliputi variasi-variasi

sebagai berikut: (i) memerlukan persetujuan

Presiden/Kepala Negara sebanyak 51 negara; (ii)

memerlukan persetujuan Parlemen sebanyak 23

negara; (iii) memerlukan persetujuan Perdana Menteri

sebanyak 3 negara; (iv) memerlukan persetujuan

Kabinet sebanyak 8 negara; (v) memerlukan persetujuan

Menteri Keuangan sebanyak 5 negara, dan (vi)

memerlukan persetujuan yang menggabungkan

sejumlah pihak sebanyak 10 negara.49

Jika ditelaah, maka mekanisme pengusulan,

pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Gubernur

pada Bank Sentral akan meliputi tipe sebagai berikut:

(i) mekanisme oleh Bank Sentral sendiri; (ii) mekanisme

dengan campur tangan (usul) Bank Sentral; (iii)

mekanisme yang melibatkan Pemerintah dan

Parlemen; (iv) mekansime yang melibatkan Pemerintah

secara kolektif; dan mekanisme atas kehendak

Pemerintah atau Parlemen secara pribadi. Dengan

demikian, tafsiran keseimbangan antara Pemerintah

dan Parlemen berhadapan dengan Bank Sentral

diterjemahkan secara berbeda-beda di setiap negara.

Sedangkan alasan-alasan untuk melakukan

pemberhentian (dismissal) diatur secara tidak sama

diantara banyak negara, yang pada garis besarnya

mencakup 3 (tiga) bentuk. Pertama, bersifat non-

politik seperti Albania, Armenia, Republik Ceko,

Estonia, Hongaria, dan Rusia.Kedua, kegagalan

menjalankan kewajiban perbankan seperti di Bulgaria.

Ketiga, perselisihan kebijaksanaan moneter antara

Bank Sentral dengan Pemerintah dan/atau Parlemen

seperti di Georgia.Keempat, tidak terikat syarat dan

kondisi tertentu seperti di Rumania.

C. Praksis di Indonesia

Sehubungan dengan Dewan Gubernur Bank

Indonesia, ketentuan UU No. 13 Tahun 1968 Pasal

15 mengatakan bahwa Gubernur dan Direktur

diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Moneter

untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Komposisi Dewan Gubernur meliputi Direksi yang

terdiri atas satu orang Gubernur dan minimal 5 atau

7 orang Direktur.Pasal 16 menyebutkan bahwa Direksi

7

49 Ibid.

48 Tonny Lybek and JoAnne Morrist, Central Bank Governance: A Survey of Board and Management, IMF Working Paper, Desember 2004, hlm. 33.


bertanggung jawab kepada Pemerintah. Pasal 17

menyebutkan bahwa Presiden dapat memberhentikan

Gubernur dan Direktur, meskipun masa jabatannya

belum berakhir. Sebagai tambahan, anggota Direksi

tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga lain,

kecuali karena kedudukannya (Pasal 18). Sementara

itu, Pasal 22 menyebutkan bahwa Komisaris

Pemerintah mengawasi pengurusan Bank Indonesia

sebagai perusahaan dan boleh hadir dalam Rapat

Direksi. Pengambilan keputusan dilakukan atas dasar

musywarah untuk mencapai mufakat (kolektif).Dengan

ketentuan ini, Bank Indonesia memiliki political

independence terbatas.

Pada masa berlakunya UU No. 13 Tahun 1968,

rekrutmen Dewan Gubernur menunjukkan

mekanisme sebagai berikut: (i) Pengangkatan

dilakukan oleh Presiden secara pribadi50 seperti yang

berlaku di Republik Ceko; (ii) Pengusulan jabatan

dilakukan oleh Presiden secara pribadi; (iii)

pengangkatan dilakukan dengan beberapa kualifikasi;

(iv) Masa jabatan adalah 5 tahun; (v) Pemberhentian

dilakukan oleh Presiden secara pribadi51; (vi) terdapat

ketentuan untuk memungkinkan pengangkatan

kembali dalam masa jabatan untuk satu periode; dan

(vii) terdapat ketentuan rangkap jabatan, kecuali

karena kedudukannya.

Political independence bagi Bank Indonesia meningkat

cukup tajam dengan berlakunya UU No. 23 Thn.

1999 jo. UU No. 3 Thn. 2004. Komposisi Dewan

Gubernur meliputi seorang Gubernur, seorang Deputi

Gubernur Senior dan 7 sampai 9 orang Deputi.

Dalam Pasal 40 UU No. 23 Thn. 1999 jo. UU No. 3

Thn. 2004 diatur syarat-syarat calon anggota Dewan

Gubernur, selain (i) harus warganegara Indonesia,

juga (ii) harus memiliki integritas akhlak dan moral

yang tinggi; dan (iii) memiliki keahlian dan pengalaman

di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau

hukum. Pada bagian Penjelasan Pasal 40, dikatakan

bahwa syarat keahlian berdasarkan pendidikan dan

keilmuan, sedangkan yang berhubungan dengan

pengalaman terutama berhubungan dengan karier

calon dalam salah satu bidang, yaitu ekonomi,

keuangan, perbankan, atau hukum, khususnya yang

berkaitan dengan tugas-tugas Bank Sentral. Dalam

hal ini, syarat jabatan Dewan Gubernur tidak

mencakup persyaratan umur baik dalam kualifikasi

minimal ataupun maksimal.Persyaratan lebih

mengarah kepada kualifikasi profesional.Tidak ada

ketentuan bahwa calon harus berasal dari pejabat

karir di Bank Sentral.

Mengenai mekanisme pengusulan, pencalonan, dan

pengangkatan diatur dalam Pasal 41 UU No. 23 Thn.

1999 jo. UU No. 3 Thn. 2004.Pengusulan, pencalonan,

dan pengangkatan oleh Presiden setelah mendapat

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Pencalonan Gubernur dan Deputi Gubernur Senior

merupakan wewenang penuh dari Presiden,

sedangkan calon Deputi Gubernur diusulkan oleh

Presiden berdasarkan usul Gubernur untuk sebanyak-

banyak 3 (tiga) orang calon. Jika calon Gubernur,

Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur ditolak

oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib

mengajukan calon baru. Jika para calon baru itu

tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden

wajib mengangkat kembali Gubernur, Deputi

Gubernur Senior, atau Deputi Gubernur untuk jabatan

yang sama atau Deputi Gubenur Senior atau Deputi

Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Lamanya

masa jabatan anggota Dewan Gubernur adalah 5

(lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu

kali masa jabatan.

8

50 Berturut-turut Gubernur Bank Indonesia adalah Radius Prawiro (1967-1973), Rachmat Saleh (1973-1983), Adrianur Mooy (1983-1988), Arifin M. Siregar (1988-1993), dan Soedrajat Djiwandono (1993-1998).

51 Ketika krisis ekonomi mulai melanda Indonesia, Presiden Soeharto (1967-1998) waktu itu bisa secara mendadak mencopot Soedrajat Djiwandono dari posisi Gubernur, karena yang bersangkutan menolak penerapan kebijakan Currency Board System (CBS) untuk mengendalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam sistem waktu itu, memang Gubernur BI merupakan pejabat negara setingkat menteri dalam Kabinet Pembangunan VI, suatu tradisi yang menjadi kebijakan Orde Baru semenjak tahun 1967.



Adapun masalah pemberhentian Dewan Gubernur

diatur dan ditentukan oleh Pasal 48 ayat (1) UU No.

23 Thn. 1999 jo. UU No. 3 Thn. 2004. Pada pokoknya,

Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam

masa jabatan, kecuali mengundurkan diri, terbukti

melakukan tindak pidana kejahatan, dan inipun

menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap; tidak dapat hadir secara fisik untuk

waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa

alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; dinyatakan

pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada

kreditur berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap; atau berhalangan tetap

yaitu meninggal dunia, mengalami cacat fisik atau

cacat mental sehingga tidak mampu melaksanakan

tugas dengan baik; atau karena kehilangan

kewarganegaraan Indonesia. Pemberhentian terhadap

anggota Dewan Gubernur ini harus dilakukan dengan

Keputusan Presiden.Selain itu, anggota Dewan

Gubernur tidak dapat dihukum karena telah

mengambil keputusan atau kebijakan sesuai dengan

tugas dan kewenangannya (Pasal 45). Sebagai

tambahan, anggota Dewan Gubernur tidak boleh

merangkap jabatan pada lembaga lain, kecuali karena

kedudukannya (Pasal 47). Sementara itu, Pasal 43

mengatur bahwa wakil Pemerintah boleh hadir dalam

Rapat Dewan Gubernur dengan hak bicara tanpa

hak suara atau veto.

Pelaksanaan UU No. 23 Thn. 1999 jo. UU No. 3 Thn.

2004 mengalami dinamika sendiri.Ketika Bank

Indonesia (BI) dilanda mendung keresahan akibat

ditetapkannya Gubernur BI Burhanuddin Abdullah

sebagai tersangka52 dalam kasus aliran dana Yayasan

Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi53, maka bersamaan

itu juga masa jabatan gubernur bank sentral mendekati

akhir periode.54 Untuk mengisi jabatan Gubernur BI,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan 2

(dua) orang calonAgus Martowardoyo55 dan Raden

Pardede56--untuk mendapatkan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR). Pengajuan itu dilakukan

pada 17 Februari dan setelah melalui serangkaian fit

and proper test, pada 18 Maret 2008 DPR menyatakan

menolak terhadap calon-calon yang diajukan oleh

Presiden tersebut. Bukanlah aspek legal yang memang

sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan

yang kemudian memancing perdebatan seru di balik

drama pengisian Gubernur BI itu. Namun memang

penolakan DPR itu mengisyaratkan bacaan sebagai

upaya politis untuk mempengaruhi independensi

BI sebagai bank sentral. Lagi-lagi di sini menunjukkan

kontur kenegaraan kita yang menonjolkan kekuatan

dalam hubungan antarlembaga negara.

Debat soal independensi BI terkait dengan pengisian

jabatan Gubernur BI pernah terjadi pada masa

pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-

9

52 Ketika Burhanuddin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka, US$ 5,1 miliar atau sekitar Rp47 triliun harus digelontorkan ke pasar uang untuk meredam gejolak rupiah. Hal ini karena bagi BI, kasus ini merupakan pertaruhan besar. Lihat, Tempo, 24 Februari 2008, hlm. 121.

53 YPPI diduga mengalirkan dana gelap sebesar Rp127,75 miliar di mana sebesar Rp96,25 miliar diberikan kepada aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang

menjerat 5 pejabat BI pada kurun 1997-2003. Adapun sebanyak Rp31,5 miliar diberikan kepada anggota DPR yang membahas amandemen UU BI. Lihat, ibid. Adapun YPPI sendiri sebenarnya didirikan oleh BI untuk tujuan melatih tenaga-tenaga perbankan dan yayasan ini semula bernama Yayasan Pendidikan Kader Bank, kemudian menjadi Yayasan Akademi Bank pada 1958. Pada 30 April 1970, namanya diubah menjadi YPPI. Pada 1977 yayasan ini dibubarkan dan sebagai gantinya didirikan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Seiring dengan adanya UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang antara lain mewajibkan yayasan berbentuk badan hukum, maka pada 2003 BI mencatatkan lembaga ini ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan namanya kembali menjadi YPPI.

54 Sebenarnya Burhanuddin Abdullah ingin menjadi gubernur bank sentral kembali. Berbekal predikat Gubernur Bank Sentral terbaik 2007 versi Global Finance dan penghargaan Bintang Mahaputra dari pemerintah pada tahun yang sama, semula jalan untuk kembali memimpin BI kian melempang. Lihat, Tempo, 24 Februari 2008, hlm. 126.

55 Sejak Mei 2005, ia menjadi Direktur Utama Bank Mandiri, setelah sebelum berkiprah menjadi pucuk pimpinan Bank Permata. Ia dinobatkan menjadi bankir Indonesia terbaik oleh Majalah Asia Money pada 2006.

56 Pardede adalah doctor ekonomi lulusan Boston University dan pendiri lembaga kajian ekonomi terpandang Danareksa Research Institute. Ia pernah menjadi konsultan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, staf khusus Menteri Koordinator Perekonomian, Wakil Tim Asistensi Menteri Keuangan, Ketua Forum Stabilisasi Sektor Keuangan, Komisaris Independen BCA, dan sekarang Wakil Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset.


2001). Waktu itu sang presiden ingin Prijadi

Praptosuhardjo, kelak menteri keuangan, menjadi

Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Ternyata tidak mungkin, karena menurut aturan yang

berlaku, Prijadi tidak lulus fit and proper test yang

diselenggarakan oleh BI. Presiden marah dan minta

agar Gubernur BI waktu itu, Syahril Sabirin, untuk

mengundurkan diri atau dikriminalkan atas dasar

indikasi terlibat skandal Bank Bali. Syahril menolak

dan akhirnya memang dia memang dikriminalkan

dan ditahan oleh Jaksa Agung. Momentum itu

dijadikan wahana bagi pemerintah untuk melakukan

perubahan terhadap undang-undang bank sentral

yang pada intinya memungkinkan Presiden mencopot

Gubernur BI pada masa jabatan jika dinilai tidak

mempunyai kinerja yang baik. Tetapi, seperti ditulis

oleh Kwik Kian Gie57, proses perubahan undang-

undang itu berlarut-larut sehingga tidak pernah

mencapai keberhasilan.

Ketika krisis ekonomi mulai melanda Indonesia,

Presiden Soeharto (1967-1998) waktu itu bisa secara

mendadak mencopot Soedrajat Djiwandono dari

posisi Gubernur BI, karena yang bersangkutan menolak

penerapan kebijakan Currency Board System (CBS)

untuk mengendalikan kurs rupiah terhadap dolar

Amerika Serikat. Dalam sistem waktu itu, memang

Gubernur BI merupakan pejabat negara setingkat

menteri dalam Kabinet Pembangunan VI, suatu tradisi

yang menjadi kebijakan Orde Baru semenjak tahun

1967.58 Barangkali Presiden Megawati Soekarnoputri

(2001-2004) yang beruntung karena pada masa

jabatannya pergantian gubernur bank sentral tidak

mengalami kegoncangan ketika ia mencalokan

Burhanuddin Abdullah sebagai calon tunggal ke DPR.

Jika ditelaah, sehubungan dengan pengusulan,

pencalonan, dan pengangkatan Dewan Gubernur

menurut UU No. 23 Thn. 1999 jo. UU No. 3 Thn.

2004 dapat dianalisis sebagai berikut. Dalam hal

pengisian jabatan Gubernur, maka mengandung

norma-norma: (i) pengangkatan dilakukan oleh

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat; (ii)

pengusulan dilakukan secara pribadi oleh Presiden;

(iii) terdapat ketentuan mengenai kualifikasi atau

persyaratan jabatan tertentu; (iv) masa jabatan adalah

5 tahun; (v) ada keamanan penuh terkait dengan

masa jabatan yaitu tidak dapat diberhentikan dalam

masa jabatan kecuali menurut syarat ketentuan

undang-undang; (vi) dapat diangkat kembali dalam

masa jabatan berikutnya; dan (vii) terdapat larangan

untuk merangkap jabatan tertentu, kecuali karena

kedudukannya. Selanjutnya untuk Deputi Gubernur

Senior berlaku norma-norma sebagai berikut: (i)

pengangkatan dilakukan oleh Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat; (ii) pengusulan dilakukan oleh

Presiden secara pribadi; (iii) terdapat ketentuan

mengenai kualifikasi atau persyaratan jabatan

tertentu; (iv) masa jabatan adalah 5 tahun; (vi) ada

keamanan penuh terkait dengan masa jabatan yaitu

tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatan kecuali

menurut syarat ketentuan undang-undang; (vi) dapat

diangkat kembali dalam masa jabatan berikutnya;

(vii) terdapat larangan rangkap jabatan kecuali karena

kedudukannya; dan (viii) pengangkatan dilakukan

secara berkala.

Untuk tingkat Deputi Gubernur, ketentuan UU No.

23 Thn. 1999 jo. UU No. 3 Thn. 2004 mengandung

norma-norma sebagai berikut: (i) pengusulan dilakukan

Bank Sentral kepada Presiden; (iii) terdapat ketentuan

mengenai kualifikasi atau persyaratan jabatan tertentu;

(iv) masa jabatan adalah 5 tahun; (v) ada keamanan

penuh terkait dengan masa jabatan yaitu tidak dapat

diberhentikan dalam masa jabatan kecuali menurut

syarat ketentuan undang-undang; (vi) dapat diangkat

kembali dalam masa jabatan berikutnya; (vii) terdapat

10

57 Kwik Kian Gie, 2006, Pikiran yang Terkorupsi, Jakarta: Kompas, hlm. 81.

58 Berturut-turut Gubernur BI adalah Radius Prawiro (1967-1973), Rachmat Saleh (1973-1983), Adrianur Mooy (1983-1988), Arifin M. Siregar (1988-1993), Soedrajat Djiwandono (1993-1998), dan Syahril Sabirin (1998-2003). Kecuali Syahril Sabirin, semua gubernur bank sentral tadi diangkat menurut UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Sementara itu, Syahril Sabirin yang berprestasi karena memegang jabatan untuk 4 orang presiden selama 1998-2003 dan yang bersangkutan termasuk yang membidani kelahiran UU No. 23 Tahun 1999 yang menempatkan posisi BI dalam kedudukannya yang paling independen semenjak berdirinya republik ini.

larangan untuk merangkap jabatan tertentu, kecuali

karena kedudukannya; (viii) terdapat pengangkatan

jabatan secara bertahap; dan (ix) tidak ada wakil

Pemerintah dalam Dewan Gubernur.

Diantara mekanisme pengisian jabatan Dewan

Gubernur menurut UU No. 23 Thn. 1999 jo. UU No.

3 Thn. 2004 terdapat hal yang perlu mendapatkan

perhatian secara khusus. Jika diperhatikan, ketentuan

Pasal 40 UU No. 23 Thn. 1999 jo. UU No. 3 Thn.

2004 mengenai syarat rekrutmen bersifat sangat

umum yaitu hanya mencakup: (i) harus warganegara

Indonesia; (ii) harus memiliki integritas, akhlak, dan

moral yang tinggi; serta (iii) harus memiliki keahlian

dan pengalaman dalam bidang ekonomi, keuangan,

perbankan, atau hukum. Selain syarat warganegara,

kedua syarat yang terakhir dapat dipilah menjadi 2

(dua) kategori yaitu kategori kompetensi moralitas

dan kompetensi profesional. Untuk kompetensi

moralitas pengujiannya menjadi lebih abstrak

dibandingkan dengan kompetensi profesional. Oleh

sebab itu, jika kedua persyaratan tersebut masuk

dalam kualifikasi persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat akan menimbulkan kompleksitas tersendiri.

Apalagi persetujuan tidak semata-mata kata akhir,

akan tetapi juga mekanisme semenjak awal sampai

pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dapat saja terjadi bahwa seorang calon mempunyai

kapasitas profesional, akan tetapi bagaimanakah jika

proses pengujian kompetensi moralitas itu diwarnai

dengan tindakan-tindakan tercela seperti penyuapan

atau korupsi, akankah hal tersebut berpengaruh

kepada legitimasi calon? Sebaliknya, jika kompetensi

moralitas tidak menimbulkan persoalan, apakah

klausula undang-undang mengenai mempunyai

keahlian dan pengalaman utnuk kompetensi

profesional dapat diuji oleh Dewan Perwakilan Rakyat

sebagai lembaga politik?

Dalam pengisian jabatan tersebut, kategori yang

hendak dicari adalah the values an individualplaces

on the benefits of a central bank position. Seperti

dikatakan oleh Watson dan Dwaning, dalam kategori

ini maka, This is a series of decisions that takes into

account the effects switching jobs might have on

both his personal and professional lives.59 Dengan

adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka

akan timbul suatu penilaian bahwa Rational

candidates seeking to maximize their electoral

prospects must go hunting where the ducks are,

tailoring their appeal to those prospective voters who

are both likely to turn out and susceptible to

conversion.60 Selanjutnya, The important question

here is whether the candidates know where there

are ducks and, having found them, if they can

distinguish the live birds from the decoys. More

specifically, if a potential candidate does not think

that there are enough voters in the area where he

lives who will support his candidacy, he will likely

choose not to run for office.61

Di dalam praktik, persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat menjalankan mekanisme fit and proper test

untuk mempertimbangkan calon Dewan Gubernur

yang diajukan oleh Presiden. Mekansime itu sendiri

tidak diatur dalam UU No. 23 Thn. 1999 jo. UU No.

3 Thn. 2004. Sementara dalam praktik, pelaksanaannya

merujuk kepada Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan fit and proper test

itu sebagai berikut: (i) Presiden menyampaikan surat

resmi yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat yang berisi daftar nama calon anggota Dewan

Gubernur sejumlah 2 (dua) calon untuk masing-

masing jabatan; (ii) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

menerima surat tersebut dan kemudian menetapkan

secara resmi penerimaan pengusulan calon tersebut;

(iii) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menindaklanjuti

dengan pemberitahuan kepada alat kelengkapan

terkait untuk melaksanakan fit and proper test dan

ditembuskan kepada tiap-tiap fraksi; (iv) Alat

kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat terkait

11

59 Lihat dalam: Watson, Richard A. and Rondal G. Downing, 2009, The Politics of the Bench and the Bar: Judicial Selection Under the Missouri Nonpartisan Court Plan. New York, John Wiley and Sons, Inc.

60 Ibid.

61 Ibid.


kemudian melaksanakan kegiatan fit and proper

test yang biasanya terbuka untuk umum; (v) Alat


kemudian menetapkan keputusan untuk menerima

atau menolak calon yang diusulkan oleh Presiden,

yang biasanya dengan pemungutan suara; (vi) Alat


kemudian menyampaikan secara resmi keputusan fit

and proper test kepada Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat dengan tembusan kepada alat kelengkapan

yang merencanakan kegiatan Dewan (Badan

Permusyawaratan); (vii) Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat kemudian menyampaikan hasil keputusan

pencalonan tersebut dalam rapat paripurna menurut

Peraturan Tata Tertib untuk dimintakan persetujuan

kepada seluruh anggota Dewan, yang lazimnya

mengikuti apa yang sudah diputuskan alat kelengkapan

terkait; dan (viii) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

menyampaikan keputusan Dewan kepada Presiden.

Selain perdebatan dari sisi legitimasi hukum mengenai

mekanisme dan pelaksanaan fit and proper test

persoalan juga mencakup isu batasan dan sifat

pengujian yang tidak tegas apakah mencakup

kompetensi moralitas atau kompetensi profesional

calon. Sebuah fit and proper test yang menilai

calon yang sudah memenuhi persyaratan Undang-

Undang untuk jabatan tertentu seperti anggota

Dewan Gubernur tentu lebih tepat apabila menguji

kompetensi moralitas guna menemukan calon yang

mempunyai kepribadian dan kecakapan yang tidak

tercela seperti di Filipina. Menurut Moh. Nadjib

Immanullah, pengujian itu mendekati mekanisme

hearing di Senat Amerika Serikat dalam menentukan

calon anggota The Federal Reserve System.62 Tidak

pada tempatnya, jika argumentasi ini diikuti, bahwa

fit and proper test oleh lembaga politik semacam

Dewan Perwakilan Rakyat merambah pengujian

terhadap penilaian komptensi profesional calon.

Akan tetapi, Hari Purwadi menolak jika sifat politik

kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi

dasar pendapat untuk menyatakan validitas fit and

proper test. Sebagai sebuah realitas politik yang

kemudian menjadi ketentuan Undang-Undang proses

semacam itu tidak perlu dinilai berlebihan terhadap

Dewan Perwakilan Rakyat. Banyak pengisian jabatan

di Indonesia yang memerlukan persetujuan parlemen,

akan tetapi persoalan yang sangat penting di

Indonesia adalah keterputusan bias ideology antara

calon yang diputuskan dengan kinerja. Hampir

persoalan itu tidak pernah muncul. Ideology resmi

partai nyaris tidak menjadi dasar untuk menguji

kapasitas calon yang nantinya akan tercermin dalam

putusan-putusan yang ditetapkan oleh calon.63

Ketentuan UU No. 23 Thn. 1999 jo. UU No. 3 Thn.

2004 sendiri tidak memberikan penjelasan terhadap

makna persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat itu

sendiri. Sebagai perbandingan, ketentuan UU No. 3

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dan UU No.

34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.64

Sejak pelaksanaan Undang-Undang Kepolisian

pertama kali pada masa pemerintahan Presiden

Megawati Soekarnoputri (2002), calon yang diajukan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi

Kepala Kepolisian Republik Indonesia hanya satu

orang dan diikuti kemudian pada masa pemerintahan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika melakukan

pengisian jabatan pada tahun 2005, 2007, dan 2009.65

Sementara itu, Undang-Undang Tentara Nasional

Indonesia pertama kali dipraktikkan pada masa

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

untuk mengisi jabatan Panglima Tentara Nasional

12

62 Pendapat dalam Focus Group Discussion dalam rangka penelitian ini di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jumat, 23 Desember 2011.

63 Pendapat Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.,Focus Group Discussion dalam rangka penelitian ini di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jumat, 23 Desember 2011.

64 Kedua undang-undang ini menindaklanjuti Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

65 Untuk pertama kali, Presiden Megawati Soekarnoputri mengajukan Jenderal (Pol) DaI Bachtiar sebagai satu-satunya calon dan preseden ini diikuti oleh Presiden Yudhoyono ketika mencalonkan Jenderal (Pol) Soetanto (2005), Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Dhanuri (2007), dan Jenderal (Pol) Timur Pradopo (2010).


Indonesia pada tahun 2005 dan kemudian pada tahun

2008 dan 2010.66 Sekalipun pada awalnya dikritik

oleh Dewan Perwakilan Rakyat karena hanya satu

calon, tetapi proses pemberian persetujuan selama

ini tidak pernah mengalami hambatan sama sekali.

Artinya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

menjadi bermakna operaisonal ketika calon yang

diajukan oleh Presiden hanya satu.

Pengalaman sebelumnya berbeda dalam pengisian

jabatan Gubernur Bank Indonesia. Untuk mengisi

jabatan Gubernur BI, Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono mengajukan 2 (dua) orang calonAgus

Martowardoyo dan Raden Pardede--untuk

mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR). Pengajuan itu dilakukan pada 17 Februari dan

setelah melalui serangkaian fit and proper test, pada

18 Maret 2008 DPR menyatakan menolak terhadap

calon-calon yang diajukan oleh Presiden tersebut.

Kemudian Presiden mengajukan Boediono (Menteri

Koordinator Perekonomian) sebagai calon Gubernur

Bank Indonesia. Seperti sudah diramalkan oleh banyak

pihak, pencalonan Menteri Koordinator Perekonomian

Boediono untuk posisi Gubernur Bank Indonesia

berjalan mulus. Pada 8 April 2008 yang lalu, Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan

bagi profesor ekonomi Universitas Gadjah Mada itu

untuk menduduki posisi di lembaga yang berperan

penting sebagai otoritas moneter di republik ini. Atas

dasar pengalaman itu, maka ketika Boediono menjadi

Wakil Presiden (2009), untuk mengisi jabatan

Gubernur Bank Indonesia, Presiden mengajukan

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin

Nasution sebagai satu-satunya calon pada Oktober

2010 yang lalu dan memperoleh persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat. Ada kemungkinan bahwa praktik

pengisian jabatan dengan mengajukan satu calon

akan menjadi konvensi ketatanegaraan.

Persoalan pengisian jabatan Gubernur Bank Indonesia

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat amat

erat dengan sifat independensi bank sentral. Dalam

kasus Indonesia, independensi itu harus dipahami

yang dapat saja menunjukkan ketidakmutlakan

independensi itusekurang-kurangnya terhadap 3

(tiga) aspek. Pertama, walaupun terdapat keterkaitan

antara indendensi dan rendahnya laju inflasi, tidak

berarti bahwa semakin independen suatu bank sentral,

inflasi yang rendah dapat dicapai. Kedua, kebijakan

moneter merupakan bagian dari kebijakan ekonomi

secara keseluruhan, meskipun terpisah namun

kebijaksanaan fiskal, moneter, ketenagakerjaan,

perdagangan, atau kebijaksanaan lainnya harus tetap

saling mendukung. Ketiga, dengan terpilihnya pejabat

Bank Sentral dalam mekanisme politik yang demokratis,

maka keputusan mengenai suku bunga, nilai tukar,

inflasi, dan hal-hal moneter lainnya akan mewakili

kepentingan masyarakat pada umumnya.

Mengingat independensi Bank Indonesia, pengisian

jabatan Dewan Gubernur Bank Indonesia yang

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

memiliki rasionalitas yang amat terkait dengan status

kelembagaan bank sentral. Hanya saja ke depan

nampaknya perlu dilakukan perubahan mekanisme

itu guna menghindari politicking yang berlebihan.

Untuk posisi Gubernur dan Deputi Gubernur Senior,

hendaknya dapat dilaksanakan dalam satu paket

pemilihan. Presiden dapat menetapkan sendiri

mekanisme untuk pengusulan jabatan tersebut dan

masing-masing hanya satu calon untuk kemudian

dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sementara itu, untuk anggota Dewan Gubernur,

dalam hal ini Deputi Gubernur dilakukan pengisian

jabatan secara berkala dan tidak perlu memerlukan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengusulan

calon dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia kepada

Presiden dan kemudian ditetapkan oleh Presiden.

Pemisahan mekanisme yang berlaku untuk Gubernur

dan Deputi Gubernur Senior dengan anggota Dewan

Gubernur dilakukan minimal dengan 3 (tiga) alasan.

Pertama, mengingat kelembagaan Bank Indonesia

13

66 Presiden Yudhoyono mengajukan Marsekal Djoko Suyanto sebagai satu-satunya calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (2005), lalu Jenderal Djoko Santoso (2008), dan Laksamana Agus Suhartono (2010).


sebagai organ konstitusi dengan status yang

independen, maka tugas dan wewenang Gubernur

dan Deputi Gubernur amat strategis karena mengelola

sumber daya ekonomi dan politik sebagai otoritas

moneter menurut ketentuan Undang-Undang.

Oleh sebab itu, sebagai mekanisme keseimbangan

baru berdasarkan theory of combines process

intitutionalized, penting untuk dilakukan prosedur

pemilihan yang mengikuti proses demokrasi politik

terhadap kedua jabatan itu. Kedua, guna

menyeimbangkan antara kebutuhan organisasi dan

political appointee, dapat saja diatur bahwa calon

Gubernur diusulkan oleh Presiden, sedangkan kriteria

Deputi Gubernur Senior diusulkan oleh Presiden

dengan memperhatikan persyaratan bahwa calon

yang bersangkutan telah pernah atau sedangkan

menduduki jabatan sebagai Deputi Gubernur atau

jabatan tertentu di lingkungan Bank Indonesia yang

disetarakan dengan eselon I pada Kementerian/

Lembaga. Kedua, Deputi Gubernur amat dekat dengan

fungsi teknokratis bank sentral, sehingga pengisian

jabatan menggunakan pendekatan prinsip karir

dibandingkan political appointee. Oleh sebab itu,

penting untuk dipertimbangkan bahwa calon berasal

dari lingkungan jabatan Bank Indonesia yang

memenuhi syarat. Ketentuan-ketentuan tersebut

mensyaratkan peninjauan kembali terhadap ketentuan

Pasal 40 UU No. 23 Thn. 1999 jo. UU No. 3 Thn.

2004.

D. Kesimpulan

Pengisian jabatan Dewan Gubernur Bank Indonesia

yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat memiliki rasionalitas yang amat terkait dengan

status kelembagaan bank sentral yang di Indonesia

harus dipahami menurut 3 (tiga) aspek, yaitu pertama,

walaupun terdapat keterkaitan antara indendensi dan

rendahnya laju inflasi, tidak berarti bahwa semakin

independen suatu bank sentral, inflasi yang rendah

dapat dicapai. Kedua, kebijakan moneter merupakan

bagian dari kebijakan ekonomi secara keseluruhan

sehingga tidak artinya memisahkan kebijaksanaan

fiskal, moneter, ketenagakerjaan, perdagangan, atau

kebijaksanaan lainnya. Ketiga, dengan terpilihnya

pejabat Bank Sentral dalam mekanisme politik yang

demokratis, maka keputusan mengenai suku bunga,

nilai tukar, inflasi, dan hal-hal moneter lainnya akan

mewakili kepentingan masyarakat pada umumnya.

14


Abner S. Greene, Checks andBalances in an Era of Presidential Lawmaking, 1994, University Chicago Law Review Vol.

61.

Adam N. Steinman, A Constitution for Judicial Lawmaking, University of Pitsburgh Law Review, 2004, Vol. 64.

Adam Posen, Why Central Bank Independence Does Not Cause Low Ination: There is No Institutional Fix for Politics,

dalam Finance and the International Economy 7: The Amex Bank Review Prize Essays, Oxford: Oxford University

Press, 2003.

Amy J. Weisman, Separation of Powers in Post-Communist Government: A Constitutional Case Study of the Russian

Federation, American University Journal of International Law and Policy, 1995, Vol. 10.

Alison Marston Danner, Navigating Law and Politics: The Prosecutor of the International Criminal Court and the

Independent Counsel, Stanford Law Review, 2003, Vol. 20, No. 55.

Andrews Heywood, 2002, Politics, New York, Palgrave.

Abdulkadir Besar, 2002, Perubahan UUD 1945 Tanpa Paradigma, Jakarta, Penerbit Pusat Studi Pancasila.

Ahmad Syahrizal, 2006, Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian

Sengkera Normatif, Jakarta, Penerbit Pradnya Paramita.

Allan Drazen, Central Bank Independence, Democracy, and Dollarization, Journal of Applied Economics, Vol. V, No.

1, May 2002.

Arifin Firmansyah, et. al., , sebagaimana dikutip oleh Rizky Argama, 2007, Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam

Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga

Negara Bantu, Skripsi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Bernard Schwartz, Curiouser and Curiouser: The Supreme Courts Separation of Powers Wonderland, Notre Dame Law

Review, 1990, Vol. 65.

Bill Orr, Are the IMF and the World Bank on the right tack?, ABA Banking Journal, Marc 1990.

Bordo Michael D. dan Kydland Finn E., The Gold Standard As a Rule: An Essay in Exploration, Explorations, Economic

History, 2005, Vol. 32, No. 4.

Brian Z. Tamanaha, 2001, A General Jurisprudence of Law and Society, Oxford, OxfordUniversity Press.

DAFTAR PUSTAKA

15

Brian Z. Tamanaha, 2004, On The Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambridge, Cambridge University Press.

Brucke Ackerman, The New Separation of Power, Harvard Law Review, No. 3 Vol. 113, Januari 2000.

B.S. Bernanke and F.S. Mishkin, Inflation targeting: A new framework for monetary policy?,The Journal of Economic

Perspectives, Vol.11, No. 2 1997.

Calvin Jillson dan Rick K. Wilson, 1994, Congressional Dynamics: Structure, Coordination, and Choice in the First American

Congress, 17741789, Stanford, Stanford University Press.

Carl Levin, The Independent Counsel Statute: A Matter of Public Confidence and Constitutional Balance, 1987, Hofstra

Law Review, No. 16.

C.D. Romer, Is the Stabilization of the Postwar Economy a Figment of the Data?, The American Economic Review, 2006,

Vol. 76, No. 3.

Christopher A. Ford, The Indigenization of Constitutionalism in the Japanese Experience, Case West of Journal

International Law, 1996, Vol. 28 No. 3.

Clive B. Briault, et.al., Independence and Accountability, Bank of England Working Papers Series, No. 49.

Cukierman, 1992, Central Bank Strategy, Credibility, and Independence, Cambridge: MIT Press.

Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta, Penerbit Konstitusi Press.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta, Penerbit Konstitusi

Press.

John D. Huber and Charles R. Shipan, Deliberate Discretion? The Institutional Foundationsof Bureaucratic Autonomy,

New York, Cambridge University Press, New York, 2002.

John Ferejohn and Charles Shipan, Congressional Inuence on Bureaucracy, Journal of Law, Economics, and Organization,

1990, Vol. 6.

John Ferejohn, Judicializing Politics, Politicizing Law, Law & Contemporer Problems, 2002, Vol. 65.

Maqdir Ismail, Independensi Bank Sentral dalam UU dan Praktik di Indonesia, Jurnal Legislasi, Vol. 3, No. 3, September

2006.

Marc Flandreau, The French Crime of 1873: An Essay on the Emergence of the International Gold Standard, 1870-

1880, The Journal of Economic History, 1996, Vol. 56, No. 04.

M. Dawam Rahardjo et.al., 2001, Independensi BI dalam Kemelut Politik, Jakarta, Cidesindo.

16


Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya Jilid 1, Jogjakarta,

Penerbit Kanisius.

Martin A. Rogoff, The French (R)evolution of 19581998, Columbia Journal of Europe, Vol. 3.

Martin S. Flaherty, The Most Dangerous Branch, 1988, Yale Law Journal No. 105.

P. L. Siklos, 2002, The Changing Face of Central Banking, Cambridge: Cambridge University Press.

R. Bade dan M. Parkin, 1984, Central Bank Laws and Monetary Policy, Department of Economics, University of Western

Ontario, Canada.

R.B. Barsky, The Fisher Hypothesis and the Forecastability and Persistence of Inflation, Journal of Monetary Economics,

2007, Vol. 19, No. 1.

R.J. Barro dan Gordon D. B. Gordon, A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural-Rate Model, Journal of Political

Economy, 2003, Vol. 91.

Rett R. Ludwikowski, Mixed Constitutions Product of an East-Central European Constitutional Melting Pot, Birmigham

International Law Journal, 1998, Vol. 1 No. 16.

Robert Elgie, Democratic Accountabilyt and Central Bank Independence, Wets European Politics, 1998, Vol. 21, No.3.

Rubert Unger, 1976, Law and Modern Society, New York, Free Press.

Roberto Unger, 1983, The Criritcal Legal Studies Movement, Cambridge, Masssachusetts and London, Englan: Harvard

University Press.

Stanley Fisher, Central Bank Independence Revisited, AEA Paper and Proceeding, 1995, Vol. 85, No. 2.

Stephen G Cecchetti, Making Monetary Policy: Objectives and Rules, Oxford Review of Economic Policy, 2000, Vol.16,

No. 4.

Thomas Hart Benton, 1990, Abridgment of the Debates of Congress, from 1789 to 1856, D. Appleton and Company,

New York.

Sain Gailmard dan John W. Patty, Separation of Power, Information, and Beuracratic Structure, Working Paper Series

September 2008.

Skully Ahsan & Wickramanayake, Determinants of Central Bank Independence and Governance: Problems and Policy

Implications, JOAAG, Vol. 1. No. 1, 2006.

Soebagijo, 1980, Jusuf Wibisono: Karang di Tengah Gelombang, Jakarta, Penerbit Gunung Agung.

17


Stanley Elkins dan Eric McKittrick, 1993, The Age of Federalism: The Early American Republic: 1788-1800, New York,

Oxford University Press.

Stephen L. Carter, The Independent Counsel Mess, Harvard Law Review, Vol. 102, 1988.

Sudargo Gautama, 1983, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung, Penerbit Alumni.

Sudarwan Darwin, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung, Pustaka Setia.

Suri Ratnapala et al., 2007, Australian Constitutional Law: Commentary and Cases, Melbourne, Oxford University Press.

Thomas M. Cooley, 1998, The General Principles of Constitutional Law, Boston, LittleBrown.

Thomas W. Merrill, The Constitution and the Cathedral: Prohibiting, Purchasing, and Possibly Condemning Tobacco

Advertising, New York University Law Review, Vol. 93, 1999.

Thomas O. Sargentich, The Contemporary Debate about Legislative-Executive Separation of Powers, Cornell Law

Review, 1997, Vol. 72.

T.J. Jordan, Disinflation Costs, Accelerating Inflation Gains, and Central Bank Independence, Weltwirschaftliches Archive

Vol 133.

Ubdaibir S. Das, et.al., Financial Regulators, A Quartley Magazine of the IMF, 2002.

V.D. Grilli Masciandaro dan G. Tabellini , Institutions and Policies, Economic Policy , 1991, Vol. 6.

V. Grilli, D. Masciandaro, dan G. Tabellini, Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial

Countries, Economic Policy, 1991, Vol. 6.

Wahyudi Djafar, Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara

Hukum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5, Oktober 2010.

William B. Gwyn, The Indeterminacy of Separation of Powers, George Washington Law Review, 1999.

William Poole, Central Bank Transparancy: Why and How?, The Philadelphia Fed Policy Forum Federal Reserve Bank

of Philadelphia, 2001, No. 30.

18


A. Pendahuluan

Krisis ekonomi yang terjadi baik dalam skala nasional

maupun internasional, kerap melahirkan krisis multi

dimensi, baik dari sektor perbankan, keuangan,

maupun terhadap biaya sosial yang timbul dan

berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap

perbankan nasional. Krisis ekonomi yang menghantam

Asia di tahun 1997-1998 misalnya, dimana krisis ini

dipicu oleh jatuhnya nilai mata uang Bath di Thailand

yang kemudian berimbas pada penambahan beban

perekonomian Indonesia sebesar 50% dari Produk

Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi

minus 13%. Sementara dari segi sosial, diperlukan

waktu yang tidak singkat untuk mengembalikan

perekonomian dan kepercayaan masyarakat terhadap

perbankan ke kondisi sebelum krisis.3

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008, kembali

terjadi krisis ekonomi dunia yang merupakan domino

effect dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat

yang menggelembung (bubble) dan mengakibatkan

kesulitan solvabilitas serta berdampak pada

dilikuidasinya berbagai lembaga keuangan di negara-

negara besar yang ada di dunia, yang antara lain

menyebabkan kebangkrutan ratusan bank, perusahaan

sekuritas, reksadana, dana pensiun dan asuransi. Krisis

kemudian merambat ke belahan Asia terutama negara-

negara seperti Jepang, Korea, China, Singapura,

Hongkong, Malaysia, Thailand termasuk Indonesia.4

3 Tim FE UI dan FEB UGM, 2010, Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik, Draft III, Jakarta, hal. 1.

4 Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan, 2010, Buku Putih : Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Hal. 12.

19

OUTLOOK PENGAWASAN PERBANKAN PASCA TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN1

Oleh :

Rio Fafen Ciptaswara, S.H., M.H.2

Abstrak

Blurry effect di perbankan dapat menghasilkan potensi tidak terdeksinya risiko finansial yang dapat terjadi di

dalam grey area grup konglomerasi tersebut apabila pengawasan yang dilakukan masih bersifat sub sektoral, dan oleh

karenanya dapat membahayakan tingkat kesehatan sistem keuangan nasional di kemudian hari.Dengan adanya blurry

effect ini, maka diperlukan suatu bentuk pengawasan yang terintegrasi antara perbankan, pasar modal dan asuransi

serta lembaga keuangan non bank lainnya untuk meminimalisir risiko dari fenomena tersebut. Kunci keberhasilan Otoritas

Jasa Keuangan adalah adanya mekanisme koordinasi yang baik antar lembaga terkait. Selain itu, untuk mencapai sasaran

dalam mencegah dan menyelesaikan krisis, sharing information antar otoritas sangat diperlukan baik dalam kondisisi

normal maupuan kondisi krisis.

Kata kunci: pasca OJK, pengawasan perbankan.

1 Resume dari Penulisan Hukum milik Penulis yang berjudul Potensi Terjadinya Konflik antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Indonesia, pada Agusutus 2012.

2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.


Kedua krisis tersebut menyadarkan pemerintah bahwa

salah satu penyebab runtuhnya perekonomian

Indonesia saat itu adalah karena dengan sejumlah

tugas yang dimiliki Bank Indonesia khususnya di

bidang moneter, mengakibatkan terpecahnya fokus

Bank Indonesia antara kebijakan moneter, kestabilan

nilai rupiah dan pengawasan perbankan, sehingga

kinerja Bank Indonesia tidak menjadi optimal ketika

menangani krisis. Hal ini seperti inilah yang kemudian

menjadi alasan dirumuskannya suatu konsep

pemisahan tugas pengawasan perbankan nasional

dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral kepada suatu

Lembaga Pengawas Jasa Keuangan5, dengan tujuan

agar Bank Indonesia dapat fokus untuk melakukan

tugasnya dalam pengaturan kebijakan moneter.

Disisi lain, pesatnya pertumbuhan dan kemajuan di

bidang teknologi informasi dan inovasi finansial, telah

menciptakan kompleksitas kegiatan jasa keuangan

yang dinamis dan saling terkait antar masing masing

subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun

kelembagaan, sehingga mendorong pertumbuhan

entitas bisnis menjadi suatu bentuk konglomerasi

yang menawarkan berbagai produk keuangan di lini

bisnis perbankan, pasar modal, asuransi maupun

lembaga pembiayaan non bank lainnya secara

sekaligus. Hal seperti ini kemudian menimbulkan

suatu blurry effect di dunia bisnis perbankan sehingga

dapat menghasilkan potensi tidak terdeksinya risiko

finansial yang dapat terjadi di dalam grey area grup

konglomerasi tersebut apabila pengawasan yang

dilakukan masih bersifat sub sektoral, dan oleh

karenanya dapat membahayakan tingkat kesehatan

sistem keuangan nasional di kemudian hari6.

Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Donato Masciandaro

mengatakan bahwa The blurring effect causes two

interdependent phenomena: (1) the emergence of

financial conglomerates, which is likely to produce

important changes in the nature and dimensions of

the individual intermediaries, as well as in the degree

of consolidation of the banking and financial industri;

and (2) growing securitization of the traditional forms

of banking activity and the proliferation of sophisticated

ways of bundling, repackaging, and trading risks,

which weaken the classic distinction between equity,

debt, and loans, bringing changes in the nature and

dimensions of the financial markets7. Dengan adanya

blurry effect ini, maka diperlukan suatu bentuk

pengawasan yang terintegrasi antara perbankan,

pasar modal dan asuransi serta lembaga keuangan

non bank lainnya untuk meminimalisir risiko dari

fenomena tersebut.

Selanjutnya Prof. Donato Masciandro juga

mengungkapkan bahwa dengan diperlukannya suatu

pengawasan yang terintegerasi, maka muncul suatu

perdebatan terkait bentuk lembaga pengawasnya,

yakni berupa Multi Financial Authorites ataukah

Single Financial Authority, dan menurut beliau, apabila

melihat kesuksesan beberapa negara Eropa dan Asia,

maka bentuk Single Financial Authority merupakan

solusi yang terbaik.8

Sehubungan dengan hal tersebut, di Indonesia sendiri

pembentukan Financial Authority di amanatkan dalam

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun

1999 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2004,

dimana dikatakan bahwa; Tugas mengawasi Bank

akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor

jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan

Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Namun urgensi dan eksistensi Otoritas Jasa Keuangan

ini kemudian menjadi dipertanyakan, mulai dari segi

20

7 DonatoMasciandaro, 2005, Financial Supervision Architectures And The Role Of Central, McGeorge School of Law, University of the Pacific, San Fransisco, hal. 1.

8 Ibid, hal. 2

5 Vide Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

6 Tim Panitia Antar Departemen RUU tentang OJK, 2010, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, hal. 9.

legalitas Otoritas Jasa Keuangan (yang seharusnya

terbentuk selambat-lambatnya 31 Desember 20109

namun pada praktiknya baru terbentuk pada 22

November 2011), hingga manfaat atas dibentuknya

lembaga ini.

Beberapa pakar ekonomi dan perbankan menyatakan

bahwa pembentukan Otoritas Jasa Keuangan tidaklah

memberikan manfaat yang signifikan, salah satunya

adalah karena pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

tentunya akan berpotensi menimbulkan konflik

dengan Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Hal

tersebut tercermin dalam Undang-undang Otoritas

Jasa Keuangan yang memisahkan antara kewenangan

microprudential dan macroprudential.

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat

dominan dalam transmisi kebijakan moneter, sehingga

Bank Sentral dalam menjalankan fungsi moneternya,

haruslah memiliki informasi yang cukup atas

pertumbuhan dan pergerakan bank di negaranya.

Apabila Bank Sentral tidak mendapatkan cukup

informasi, maka ketika terjadi krisis, respon yang

dikeluarkan oleh Bank Sentral pun akan menjadi

lambat, sementara Otoritas Jasa Keuangan pun pasti

tidak dapat berbuat banyak karena fungsi Lender of

Last Resort berada di tangan Bank Sentral. Alhasil,

dengan pemisahan kewenangan seperti itu, maka

dikhawatirkan kinerja kedua lembaga tersebut tidak

akan optimal.

Selain itu, Mahiro Kawai dan Michael Pomerleano

mengemukakan bahwa The Central Bank of 48

Countries (57% of total) have the authority of banking

supervison and of these 48 countries, 39 (81%)

are developing and emerging economies.10

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa bentuk

pengawasan yang paling banyak dipilih oleh negara

negara berkembang adalah fungsi pengawasan

yang tetap berada di bawah Bank Sentral.

Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan karakteristik

struktur finansial antara negara berkembang dengan

negara maju seperti adanya penggunaan sistem

perbankan, dimana pada negara maju seperti Eropa

dan Jepang, menggunakan Universal Banking System

sehingga memerlukan suatu bentuk pengawas yang

terintegerasi. Sementara di negara-negara berkembang

seperti di ASEAN, lebih mengandalkan Commercial

Banking System sehingga tidak diperlukan lembaga

pengawas yang mengawasi jasa keuangan secara

terintegerasi.

Disisi lain, Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan

juga menimbulkan suatu masalah tersendiri. Hal ini

dapat dilihat di dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) yang

pada pokoknya mengatur adanya kewajiban pelaku

kegiatan di sektor keuangan (salah satunya adalah

bank) untuk membayar pungutan kepada Otoritas

Jasa Keuangan selaku pengatur dan pengawas jasa

keuangan. Adanya kewajiban ini menjadi suatu

permasalahan tersendiri, karena bagaimana mungkin

pengawasan perbankan dapat menjadi efektif apabila

Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas memungut

bayaran dari obyek yang diawasi, hal ini sangat

berpotensi menimbulkan terjadinya moral hazard

antara Otoritas Jasa Keuangan dan bank, sehingga

sangat dikhawatirkan nantinya pengawasan yang

dilakukan akan berupa pengawasan yang tebang

pilih dan tidak Independen. Alhasil, pengawasan

yang semula ditujukan untuk meringankan tugas Bank

Indonesia, hanya akan menjadi suatu permasalahan

bu let in 1101010413

Documents