buku juknis jampersal final

83
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Draft 14/03/11 ISBN

Upload: ani-kusumastuti

Post on 14-Aug-2015

128 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

panduan teknis jaminan persalinan

TRANSCRIPT

Page 1: Buku Juknis Jampersal Final

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIATAHUN 2011

Petunjuk Teknis

JaminanPersalinan

Draft14/03/11ISBN

Page 2: Buku Juknis Jampersal Final

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat danhidayah-Nya maka Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan dapat diselesaikandengan baik.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan JaminanPersalinan oleh semua pihak agar mempunyai kesamaan pemahaman dalampelaksanaannya sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuanpembangunan kesehatan dan MDGs khususnya penurunan AKI dan AKB.Pelaksanaan Jaminan Persalinan ini terintegrasi dengan Jamkesmas, dengandemikian petunjuk teknis Jaminan Persalinan ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas.

Penyusunan petunjuk teknis ini melibatkan berbagai pihak, lintas program,lintas sektor, profesi terkait dan para pakar, agar sesuai dengan kebutuhanpada tingkat operasional di lapangan, yakni pengaturan yang sederhana tetapijelas dan tetap menjunjung akuntabilitas. Kepada semua pihak yang telahmemberikan kontribusinya dalam penyusunan petunjuk teknis ini sayaucapkan terimakasih.

Akhir kata, saya menyadari bahwa petunjuk teknis ini masih jauh darisempurna sehingga semua masukan yang konstruktif tentu akan diterimadengan senang hati.

Jakarta, Maret 2011Sekretaris Jenderal

dr. Ratna Rosita, MPHM

Page 3: Buku Juknis Jampersal Final

iii

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

S A M B U T A N

Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuanpembangunan kesehatan nasional serta MillenniumDevelopment Goals (MDGs), pada tahun 2011Kementerian Kesehatan meluncurkan kebijakanJaminan Persalinan (Jampersal).

Sebagaimana telah kita ketahui bersama dari beberapapencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasionalserta MDGs, kita menghadapi berbagai hal yang multi

kompleks seperti masalah budaya, pendidikan masyarakat, pengetahuan,lingkungan, kecukupan fasilitas kesehatan, sumberdaya manusia dan lainnya.Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)merupakan tantangan yang lebih sulit dicapai dibandingkan target MDGslainnya.

Oleh karena itu, upaya penurunan AKI tidak dapat lagi dilakukan denganintervensi biasa, diperlukan upaya-upaya terobosan serta peningkatankerjasama lintas sektor untuk mengejar ketertinggalan penurunan AKI agardapat mencapai target MDGs.

Salah satu faktor yang penting adalah perlunya meningkatkan aksesmasyarakat terhadap persalinan yang sehat dengan cara memberikankemudahan pembiayaan kepada seluruh ibu hamil yang belum memilikijaminan persalinan.

Page 4: Buku Juknis Jampersal Final

iv

Jaminan Persalinan ini diberikan kepada semua ibu hamil agar dapatmengakses pemeriksaan persalinan, pertolongan persalinan, pemerikasaannifas dan pelayanan KB oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan sehinggapada gilirannya dapat menekan angka kematian ibu dan bayi.

Saya menyambut baik diterbitkannya Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan iniuntuk digunakan sebagai acuan penyelenggaraan program JaminanPersalinan. Petunjuk Teknis ini merupakan bagian tak terpisahkan dariPedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Petunjuk Teknis ini telah disusun bersama-sama secara lintas sektor dan lintasprogram serta masukan dari ikatan profesi dan pelaksana program di daerah.Kepada semua pihak yang memberikan kontribusinya saya ucapkanterimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat dalam mendukung upaya kita untukmewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Jakarta, Maret 2011

Page 5: Buku Juknis Jampersal Final

v

KEPALA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANANASIOANAL REPUBLIK INDONESIA

S A M B U T A N

Program Keluarga Berencana Nasional merupakanrangkaian pembangunan kependudukan dan keluargakecil yang berkualitas sebagai langkah penting dalammencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunanini diarahkan kepada upaya pengendalian kualitaspenduduk melalui keluarga berencana, sertapeningkatan kualitas penduduk melalui perwujudankeluarga kecil yang berkualitas.

Dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP), diantaranyadengan melakukan Revitalisasi KB yang antara lain merupakan salah satuprogram prioritas utama yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2010Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, dan jugamerupakan salah satu sasaran MDBs kelima khususnya 5B dengan indikatoryaitu meningkatkan CPR (Contraseption Prevalence Rate) modern menjadi65%; menurunkan unmetneed KB menjadi 5%; dan menurunkan angkakehamilan remaja 15%; pada tahun 2015. Dengan indikator-indikatortersebut, KB sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran MDGs 5B.

Dalam upaya mendukung penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angkakematian bayi (AKB) untuk mempercepat pencapaian sasaran MDGskeempat dan kelima, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telahmeluncurkan kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) di tahun 2011 yang

Page 6: Buku Juknis Jampersal Final

vi

terintegrasi dengan pelayanan KB. Dengan adanya kebijakan Jampersal yangterintegrasi tersebut, pelayanan KB lebih diarahkan kepada kontrasepsijangka p anjang (MKJP) IUD, AKBK/susuk KB, MOP dan MOW. AgarJampersal dapat berhasil dengan baik, BKKBN akan mendukung sepenuhnyadalam penyediaan alat/obat kontrasepsi dan sarana pendukung pelayananKB; pendataan ibu hamil; Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);KIP/Konseling saat pasca persalinan dan pasca keguguran; memfasilitasipelatihan bagi dokter dan bidan khususnya pelayanan KB MKJP.

Kepada jajaran BKKBN Provinsi diharapkan dapat mensosialisasikanPedoman Juknis Jampersal ini sehingga pelaksanaan di lapangan dapatmeningkatkan pemahaman tentang Program Jampersal secara utuh dan padagilirannya memperkuat kinerja Program KB Nasional. Kepada jajaran SKPDKB di Kabupaten/Kota diharapkan mampu meningkatkan upaya-upaya“demand side” sehingga para peserta yang memperoleh pelayanan Jampersaldapat sekaligus “siap” menerima pelayanan KB pasca persalinan dan pascakeguguran.

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Jampersal, diharapkan menjadiacuan dalam penyelenggaraan Jampersal, dan dapat mempercepat penurunanAKI dan AKB, sekaligus meningkatkan capaian kesertaan ber KB untukmenurunkan LPP dalam mewujudkan Visi “Penduduk Tumbuh SeimbangTahun 2015”.

Jakarta, Maret 2011

Page 7: Buku Juknis Jampersal Final

vii

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 631/MENKES/PER/III/2011

TENTANGPETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematianIbu dan Anak dan mempercepat pencapaianMDG’S ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibuyang melahirkan, biaya persalinannya ditanggungoleh Pemerintah melalui Program JaminanPersalinan;

b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan dapatberjalan efektif dan efesien perlu ada petunjukteknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b perlumenetapkan Peraturan n Menteri Kesehatantentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Page 8: Buku Juknis Jampersal Final

viii

tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 116, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomr 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Page 9: Buku Juknis Jampersal Final

ix

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3637);

7. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5063);

9. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5072);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010tentang Anggaran Pendapatan Dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2011 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5167);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia 3637);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Page 10: Buku Juknis Jampersal Final

x

Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010tentang Kedudukan, Tugas, dan FungsiKementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas, dan Fungsi eselon IKementerian Negara;

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional 2010 - 2014

16. Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorHK.03.01.160/I/2010 tentang RencanaStrategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010– 2014;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja KementerianKesehatan;

M E M U T U S K A N :

Page 11: Buku Juknis Jampersal Final

xi

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANGPETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN

Pasal 1

Pengaturan Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan bertujuanuntuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah DaerahKabupaten/Kota dan Pihak terkait dalammenyelenggarakan Jaminan Persalinan yang bertujuan :

a. Meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan,pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas olehtenaga kesehatan.

b. Meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahiroleh tenaga kesehatan.

c. Meningkatkan cakupan pelayanan KB pascapersalinan oleh tenaga kesehatan.

d. Meningkatkan cakupan penanganan komplikasiibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir olehtenaga kesehatan.

e. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yangefisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan sebagaimanatercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Pelayanan Kesehatan terhadap Jaminan Persalinandilaksanakan mulai 1 Januari 2011

(2) Pelayanan Jaminan Persalinan yang diberikan sebelumPeraturan ini diundangkan dapat diklaim ke DinasKesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan PetunjukTeknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Page 12: Buku Juknis Jampersal Final

xii

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalamBerita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal

MENTERI KESEHATAN,

TTD

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di JakartaPada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011NOMOR.....................

Page 13: Buku Juknis Jampersal Final

xiii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iiSambutan Menteri KesehatanSambutan Kepala BKKBN

iiiv

Peraturan Menteri Kesehatan viiDaftar Isi xiiiDaftar Istilah dan Singkatan xv

BAB I PENDAHULUANA Latar Belakang 1B Tujuan 3C Sasaran 3D Kebijakan Operasional 3E Pengertian 5

BAB II RUANG LINGKUP JAMINAN PERSALINANA Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama 6B Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan 6

BAB III PAKET MANFAAT JAMINAN PERSALINAN 8

BAB IV PENDANAAN JAMINAN PERSALINANA Ketentuan Umum Pendanaan 10B Sumber dan Alokasi Dana 11C Penyaluran dana 11D Besaran Tarif Pelayanan 14E Pengelolaan Dana 16F Kelengkapan Pertanggungjawaban/Klaim 19

G Pemanfaatan Dana di Puskesmas, Bidang 22

Page 14: Buku Juknis Jampersal Final

xiv

BAB V PENGORGANISASIANA Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK 25B Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK 28

BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN, PEMANTAUANDAN EVALUASIA. Indikator KeberhasilanB. Pemantauan dan EvaluasiC. Penanganan KeluhanD. Pembinaan dan PengawasanE. Pencatatan, Pelaporan dan Umpan Balik

3940414141

BAB VI PENUTUP 44

Lampiran

Page 15: Buku Juknis Jampersal Final

xv

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ANC Ante-Natal CareAPF Aparat Pengawasan FungsionalAPBN Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraBAKD Bina Administrasi Keuangan DaerahBappeda Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBappenas Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBOK Bantuan Operasional KesehatanBPK Badan Pemeriksa KeuanganBPKP Badan Pemeriksa Keuangan dan PembangunanDinkes Dinas KesehatanDirjen Direktur JenderalDPR Dewan Perwakilan RakyatDPRD Dewan Perwakilan Rakyat DaerahIrjen Inspektur JenderalItjen Inspektorat JenderalJamkesmas Jaminan Kesehatan MasyarakatKabag Kepala BagianKabid Kepala BidangKasubid Kepala Sub-BidangKB Keluarga BerencanaKemendagri Kementerian Dalam NegeriKemenkes Kementerian KesehatanKemenkeu Kementerian KeuanganKemenko Kesra Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatKIA Kesehatan Ibu dan AnakKB Keluarga BerencanaKPA Kuasa Pengguna AnggaranLokakarya Mini Pertemuan untuk penggalangan dan pemantauan yang

diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untukdapat terlaksananya Rencana Pelaksanaan KegiatanPuskesmas

Page 16: Buku Juknis Jampersal Final

xvi

MDGs Millennium Development Goals, yaitu komitmen globaluntuk mengupayakan pencapaian delapan tujuan bersamapada tahun 2015

P2JK Pusat Pembiayaan dan Jaminan KesehatanP2PL Pengendalian Penyakit dan Penyehatan LingkunganP4K Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

KomplikasiPerpres Peraturan PresidenPKS Perjanjian Kerja SamaPNC Post-Natal CarePOA Plan of ActionPoskesdes Pos Kesehatan DesaPosyandu Pos Pelayanan TerpaduPPK - Pemberi Pelayanan Kesehatan

- Pejabat Pembuat KomitmenPUS Pasangan Usia SuburPusdatin Pusat Data dan InformasiPuskesmas Pusat Kesehatan MasyarakatPustu Puskesmas PembantuRisti Risiko TinggiRPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalSDM Sumber Daya ManusiaSesditjen Sekretaris Direktorat JenderalSK Surat KeputusanSP2TP Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu PuskesmasSP3 Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas

SJSN Sistem Jaminan Sosial NasionalUU Undang-UndangWaskat Pengawasan melekat

Page 17: Buku Juknis Jampersal Final

1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangUndang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwasetiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhakmemperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada pasal 34 ayat (3)ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitaspelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 5ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang samadalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hakdalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, danterjangkau. Kemudian pada ayat (3) bahwa setiap orang berhak secaramandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatanyang diperlukan bagi dirinya. Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan bahwasetiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaianderajat kesehatan.

Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduktermasuk penduduk miskin dan tidak mampu, pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil danmerata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatanyang setinggi-tingginya.

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) diIndonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara ASEANlainnya. Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI)

Page 18: Buku Juknis Jampersal Final

2

tahun 2007, AKI 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 34 per 1000kelahiran hidup, Angka Kematian Neonatus (AKN) 19 per 1000kelahiran hidup. Berdasarkan kesepakatan global (Millenium DevelomentGoals/MDG’s 2000) pada tahun 2015, diharapkan angka kematian ibumenurun dari 228 pada tahun 2007 menjadi 102 per 100.000 KH danangka kematian bayi menurun dari 34 pada tahun 2007 menjadi 23 per1000 KH..

Upaya penurunan AKI harus difokuskan pada penyebab langsungkematian ibu, yang terjadi 90% pada saat persalinan dan segera setelahpesalinan yaitu perdarahan (28%), eklamsia (24%), infeksi (11%),komplikasi pueperium 8%, partus macet 5%, abortus 5%, traumaobstetric 5%, emboli 3%, dan lain-lain 11% (SKRT 2001).

Kematian ibu juga diakibatkan beberapa faktor resiko keterlambatan(Tiga Terlambat), di antaranya terlambat dalam pemeriksaan kehamilan,terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan,dan terlambat sampai di fasilitas kesehatan pada saat dalam keadaanemergensi. Salah satu upaya pencegahannya adalah melakukan persalinanyang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

Menurut hasil Riskesdas 2010, persalinan oleh tenaga kesehatan padakelompok sasaran miskin (Quintile 1) baru mencapai sekitar 69,3%.Sedangkan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitaskesehatan baru mencapai 55,4%. Salah satu kendala penting untukmengakses persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan adalahketerbatasan dan ketidak-tersediaan biaya sehingga diperlukan kebijakanterobosan untuk meningkatkan persalinan yang ditolong tenaga kesehatandi fasilitas kesehatan melalui kebijakan yang disebut Jaminan Persalinan.Jaminan Persalinan dimaksudkan untuk menghilangkan hambatanfinansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan, yangdidalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasukKB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir. Dengan demikian,kehadiran Jaminan Persalinan diharapkan dapat mengurangi terjadinya

Page 19: Buku Juknis Jampersal Final

3

Tiga Terlambat tersebut sehingga dapat mengakselerasi tujuanpencapaian MDGs 4 dan 5.

B. Tujuana. Tujuan Umum

Meningkatnya akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukanoleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKBmelalui jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan.

b. Tujuan Khusus1) Meningkatnya cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan

persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan.2) Meningkatnya cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga

kesehatan.3) Meningkatnya cakupan pelayanan KB pasca persalinan oleh

tenaga kesehatan.4) Meningkatnya cakupan penanganan komplikasi ibu hamil,

bersalin, nifas, dan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan.5) Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif,

transparan, dan akuntabel.

C. SasaranSasaran yang dijamin oleh Jaminan Persalinan adalah:a. Ibu hamilb. Ibu bersalinc. Ibu nifas ( sampai 42 hari pasca melahirkan)d. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari)

D. Kebijakan Operasional1. Pengelolaan Jaminan Persalinan dilakukan pada setiap jenjang

pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) menjadi satukesatuan dengan pengelolaan Jamkesmas.

Page 20: Buku Juknis Jampersal Final

4

2. Kepesertaan Jaminan Persalinan merupakan perluasan kepesertaandari Jamkesmas, yang terintegrasi dan dikelola mengikuti tata keloladan manajemen Jamkesmas

3. Peserta program Jaminan Persalinan adalah seluruh sasaran yangbelum memiliki jaminan persalinan.

4. Peserta Jaminan Persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di seluruhjaringan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkatlanjutan (Rumah Sakit) di kelas III yang memiliki Perjanjian KerjaSama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOKKabupaten/Kota.

5. Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan mengacu pada standarpelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

6. Pembayaran atas pelayanan jaminan persalinan dilakukan dengan caraklaim oleh fasilitas kesehatan. Untuk persalinan tingkat pertama difasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan Jaringannya) danfasilitas kesehatan swasta yang bekerjasama dengan Tim PengelolaKabupaten/Kota.

7. Pada daerah lintas batas, fasilitas kesehatan yang melayani ibuhamil/persalinan dari luar wilayahnya, tetap melakukan klaim kepadaTim Pengelola/Dinas Kesehatan setempat dan bukan pada daerah asalibu hamil tersebut.

8. Fasilitas kesehatan seperti Bidan Praktik, Klinik Bersalin, Dokterpraktik yang berkeinginan ikut serta dalam program ini melakukanperjanjian kerjasama (PKS) dengan Tim Pengelola setempat, dimanayang bersangkutan dikeluarkan ijin prakteknya.

9. Pelayanan Jaminan Persalinan diselenggarakan dengan prinsipPortabilitas, Pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkanrujukan dengan demikian jaminan persalinan tidak mengenalbatas wilayah (lihat angka 7 dan 8).

10. Tim Pengelola Pusat dapat melakukan realokasi dana antarkabupaten/kota, disesuaikan dengan penyerapan dan kebutuhandaerah serta disesuaikan dengan ketersediaan dana yang adasecara nasional.

Page 21: Buku Juknis Jampersal Final

5

E. Pengertian

1. Jaminan PersalinanAdalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputipemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifastermasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi barulahir.

2. Perjanjian Kerja Sama (PKS)Adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara TimPengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota dengan penanggungjawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swastayang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminanpersalinan.

3. Fasilitas Kesehatan (Faskes)Adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakanuntuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif,preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan olehPemerintah, TNI/POLRI, dan Swasta.

4. Puskesmas PONEDAdalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikanpelayanan obstetri (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar.

5. Rumah Sakit PONEKAdalah Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan dalammemberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan neonatus emergensikomprehensif.

Page 22: Buku Juknis Jampersal Final

6

BAB II

RUANG LINGKUPJAMINAN PERSALINAN

Pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkanrujukan. Ruang lingkup pelayanan jaminan persalinan terdiri dari:

A. Pelayanan persalinan tingkat pertamaPelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikanoleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikanpelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanannifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasukpelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan,persalinan, nifas dan bayi baru lahir) tingkat pertama.

Pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan PuskesmasPONED serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitaskesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) denganTim Pengelola Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan Jaminan persalinan di tingkat pertama meliputi:1. Pemeriksaan kehamilan2. Pertolongan persalinan normal3. Pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan4. Pelayanan bayi baru lahir5. Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi

baru lahir

B. Pelayanan Persalinan Tingkat LanjutanPelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan yang diberikanoleh tenaga kesehatan spesialistik, terdiri dari pelayanan kebidanan danneonatus kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi dengan risiko tinggi

Page 23: Buku Juknis Jampersal Final

7

dan komplikasi, di rumah sakit pemerintah dan swasta yang tidak dapatditangani pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan dilaksanakanberdasarkan rujukan, kecuali pada kondisi kedaruratan.

Pelayanan tingkat lanjutan diberikan di fasilitas perawatan kelas IIIdi Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang memiliki PerjanjianKerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota

Jenis pelayanan Persalinan di tingkat lanjutan meliputi:1. Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi (RISTI) dan

penyulit2. Pertolongan persalinan dengan RISTI dan penyulit yang tidak

mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama.3. Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir di Rumah

Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang setara.

Page 24: Buku Juknis Jampersal Final

8

BAB IIIPAKET MANFAAT JAMINAN PERSALINAN

Peserta jaminan persalinan mendapatkan manfaat pelayanan yang meliputi:1. Pemeriksaan kehamilan (ANC)

Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan tata laksana pelayanan mengacupada buku Pedoman KIA. Selama hamil sekurang-kurangnya ibu hamildiperiksa sebanyak 4 kali dengan frekuensi yang dianjurkan sebagaiberikut:a. 1 kali pada triwulan pertamab. 1 kali pada triwulan keduac. 2 kali pada triwulan ketiga

2. Persalinan normal3. Pelayanan nifas normal, termasuk KB pasca persalinan4. Pelayanan bayi baru lahir normal5. Pemeriksaan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi6. Pelayanan pasca keguguran7. Persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar8. Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar9. Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar10. Pemeriksaan rujukan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi11. Penanganan rujukan pasca keguguran12. Penanganan kehamilan ektopik terganggu (KET)13. Persalinan dengan tindakan emergensi komprehensif14. Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi komprehensif15. Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi komprehensif16. Pelayanan KB pasca persalinan.

Tatalaksana PNC dilakukan sesuai dengan buku pedoman KIA.Ketentuan pelayanan pasca persalinan meliputi pemeriksaan nifasminimal 3 kali.

Pada pelayanan pasca nifas ini dilakukan upaya KIE/Konseling untukmemastikan seluruh ibu pasca bersalin atau pasangannya menjadiakseptor KB yang diarahkan kepada kontrasepsi jangka panjang seperti

Page 25: Buku Juknis Jampersal Final

9

alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau kontrasepsi mantap/kontap(MOP dan MOW) untuk tujuan pembatasan dan IUD untuk tujuanpenjarangan, secara kafetaria disiapkan alat dan obat semua jeniskontrasepsi oleh BKKBN.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, perlu dilakukan koordinasi yangsebaik-baiknya antara tenaga di fasilitas kesehatan/pemberi layanan danDinas Kesehatan selaku Tim Pengelola serta SKPD yang menanganimasalah keluarga berencana serta BKKBN atau (BPMP KB) Propinsi.

Page 26: Buku Juknis Jampersal Final

10

BAB IVPENDANAAN JAMINAN PERSALINAN

Pendanaan Persalinan dilakukan secara terintegrasi dengan Jamkesmas.Pengelolaan dana Jaminan Persalinan, dilakukan sebagai bagian daripengelolaan dana Jamkesmas pelayanan dasar.Pengelolaan dana Jamkesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan selaku TimPengelola Jamkesmas Tingkat Kabupaten/Kota.

A. Ketentuan Umum Pendanaan1. Dana Jaminan Persalinan di pelayanan dasar disalurkan ke

kabupaten/kota, terintegrasi dengan dana Jamkesmas di pelayanankesehatan dasar, sedangkan untuk jaminan persalinan tingkat lanjutandikirimkan langsung ke rumah sakit menjadi satu kesatuan dengandana Jamkesmas yang disalurkan ke rumah sakit.

2. Pendanaan Jamkesmas di pelayanan dasar dan Jaminan Persalinanmerupakan belanja bantuan sosial bersumber dari dana APBN yangdimaksudkan untuk mendorong percepatan pencapaian MDGs padatahun 2015, sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kesehatantermasuk persalinan oleh tenaga kesehatan difaslitas kesehatan,sehingga pengaturannya tidak melalui mekanisme APBD, dengandemikian tidak langsung menjadi pendapatan daerah.

3. Dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka dua(2) adalah dana yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatanpeserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh ibuhamil/bersalin yang membutuhkan.

4. Setelah dana tersebut sebagaimana dimaksud angka dua (2) dan tiga(3), disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening Kepala DinasKesehatan sebagai penanggungjawab program, maka status danatersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran), yang ada direkening dinas kesehatan.

5. Setelah dana tersebut sebagaimana dimaksud pada angka tiga (3)digunakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatanlainnya (yang bekerjasama), maka status dana tersebut berubah

Page 27: Buku Juknis Jampersal Final

11

menjadi pendapatan fasilitas kesehatan. (pengaturan pemanfaatandana di Puskesmas, lihat hal 22)

6. Pemanfaatan dana jaminan persalinan pada pelayanan lanjutanmengikuti mekanisme pengelolaan pendapatan fungsional fasilitaskesehatan dan berlaku sesuai status rumah sakit tersebut.

B. Sumber dan Alokasi Dana1. Sumber dana

Dana Jaminan Persalinan bersumber dari APBN KementerianKesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Ditjen Bina Upaya KesehatanKementerian Kesehatan.

2. Alokasi DanaAlokasi dana Jaminan Persalinan di Kabupaten/Kota diperhitungkanberdasarkan perkiraan jumlah sasaran yang belum memiliki jaminanpersalinan di daerah tersebut dikalikan besaran biaya paket pelayananpersalinan tingkat pertama.

C. Penyaluran Dana

Dana Jamkesmas untuk pelayanan dasar di Puskesmas dan jaringannyaserta Jaminan Persalinan menjadi satu kesatuan, disalurkan langsungdari bank operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)Jakarta V ke;

- Rekening Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaipenanggungjawab program a/n Institusi dan dikelola TimPengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota untuk pelayanankesehatan dasar dan persalinan di Fasilitas Kesehatan TingkatPertama;

Page 28: Buku Juknis Jampersal Final

12

- Rekening Rumah Sakit untuk pelayanan persalinan di FasilitasKesehatan Tingkat Lanjutan yang menjadi satu kesatuan dengandana pelayanan rujukan yang sudah berjalan selama ini.

C.1 PENYALURAN DANA KE DINAS KESEHATANKABUPATEN/KOTA

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku penanggungjawabprogram, membuka rekening khusus Jamkesmas dalam bentukgiro bank, atas nama Dinas Kesehatan (institusi) untuk menerimadana Jamkesmas pelayanan dasar dan dana Jaminan Persalinan, danselanjutnya nomor rekening tersebut dikirim ke alamat:

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan,Kementerian Kesehatan,Gedung Prof. Dr. Sujudi, Lt.14Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9,Jakarta Selatan 12950Telp (021) 5221229, 5277543Fax; (021) 52922020, 5279409E-mail: [email protected]

2. Pengiriman Nomor rekening melalui surat resmi di tanda tanganKepala Dinas Kesehatan dan menyertakan nomor telepon yanglangsung dapat dihubungi.

3. Menteri Kesehatan membuat Surat Keputusan tentang penerima danapenyelenggaraan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan di PelayananDasar Untuk tiap Kabupaten/Kota yang merupakan satu kesatuan dantidak terpisahkan. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dandisesuaikan dengan kebutuhan serta penyerapan kabupaten/kota.

4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat edaran kePuskesmas untuk:a. Membuat Plan of Action (POA) tahunan dan bulanan untuk

pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan sebagai dasar

Page 29: Buku Juknis Jampersal Final

13

perkiraan kebutuhan Puskesmas untuk pelayanan Jamkesmasdan Jaminan Persalinan.

b. Plan of Action (POA) sebagaimana dimaksud merupakan bagiandari POA Puskesmas secara keseluruhan dan tertuang dalamlokakarya mini puskesmas.

C.2 PENYALURAN DANA KE RUMAH SAKIT

1. Dana Jamkesmas dan Jaminan Persalinan untuk Pelayanan Kesehatandi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan disalurkan langsung dariKementerian Kesehatan melalui KPPN ke rekening FasilitasKesehatan Pemberi Pelayanan Kesehatan secara bertahap sesuaikebutuhan.

2. Penyaluran Dana Pelayanan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutanberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI yangmencantumkan nama PPK Lanjutan dan besaran dana luncuran yangditerima.

3. Perkiraan besaran penyaluran dana pelayanan kesehatan dilakukanberdasarkan kebutuhan RS yang diperhitungan dari laporanpertanggungjawaban dana PPK Lanjutan

Bagan penyaluran Dana Jamkesmas dan Jaminan Persalinan di FasilitasKesehatan Tk. I seperti pada bagan berikut:

Tim Pengelola Pusat dapat melakukan realokasi danaantar Kab/Kota, disesuaikan dengan penyerapan dankebutuhan daerah dan disesuaikan ketersediaan dana yangada secara nasional.

Page 30: Buku Juknis Jampersal Final

14

Bagan-1Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Jamkesmas

D. Besaran Tarif PelayananBesaran tarif pelayanan jaminan persalinan di fasilitas kesehatan dasarditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Page 31: Buku Juknis Jampersal Final

15

Tabel-1Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan Pada Pelayanan Tingkat

Pertama

Keterangan :

a) Klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapatdilakukan klaim terpisah, misalnya ANC saja, persalinan saja atau PNCsaja.

No Jenis Pelayanan Frek Tarif(Rp)

Jumlah(Rp)

Ket

1. Pemeriksaan kehamilan 4 kali 10.000 40.000 Standar 4x

2. Persalinan normal 1 kali 350.000 350.000

3. Pelayanan nifastermasuk pelayananbayi baru lahir dan KBpasca persalinan

3 kali 10.000 30.000 Standar 3x

4. Pelayanan persalinantak maju dan ataupelayanan pra-rujukanbayi baru lahir dengankomplikasi.

1 kali 100.000 100.000 Pada saatmenolongpersalinanternyata adakomplikasi,wajib segeradirujuk

5. Pelayanan pascakeguguran, persalinanper vaginam dengantindakan emergensidasar.

1 kali 500.000 500.000

Page 32: Buku Juknis Jampersal Final

16

b) Pelayanan nomor 5 dilakukan pada Puskesmas yang mempunyaikemampuan dan sesuai kompetensinya

c) Apabila diduga/diperkirakan adanya risiko persalinan sebaiknya pasiensudah dipersiapkan jauh hari untuk dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatanyang lebih baik dan mampu seperti Rumah Sakit.

d) Sedangkan besaran biaya untuk pelayanan Jaminan persalinan tingkatlanjutan menggunakan tarif paket Indonesia Case Base Group (INA-CBGs).

E. PENGELOLAAN DANA

Agar penyelenggaraan Jamkesmas termasuk Jaminan Persalinanterlaksana secara baik, lancar, transparan dan akuntabel, pengelolaandana tetap memperhatikan dan merujuk pada ketentuan pengelolaankeuangan yang berlaku.

E1. PENGELOLAAN DANA JAMKESMAS DAN JAMINANPERSALINAN DI PELAYANAN DASAR

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dibentuk Tim PengelolaJamkesmas tingkat Kabupaten/Kota. Tim ini berfungsi danbertanggung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesmas diwilayahnya. Salah satu tugas dari Tim Pengelola Jamkesmas adalahmelaksanakan pengelolaan keuangan Jamkesmas yang meliputipenerimaan dana dari Pusat, verifikasi atas klaim, pembayaran, danpertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan Puskesmas danlainnya.

langkah-langkah pengelolaan dilaksanakan sebagai berikut;

1. Kepala Dinas Kesehatan menunjuk seorang staf di DinasKesehatan Kabupaten/Kota sebagai pengelola keuanganJamkesmas pelayanan dasar dan Jaminan Persalinan.

Page 33: Buku Juknis Jampersal Final

17

2. Pengelola keuangan di Kabupaten/Kota harus memiliki bukucatatan (buku kas umum) dan dilengkapi dengan buku kaspembantu untuk mencatat setiap uang masuk dan keluar dari kasyang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain, danpembukuan terbuka bagi pengawas intern maupun ekstern setelahmemperoleh ijin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

3. Pengelola keuangan Jamkesmas (termasuk Jaminan Persalinan)seyogyanya menjadi satu kesatuan dengan bendahara keuanganpengelolaan dana BOK agar terjadi sinergi dalam pelaksanaannya.

4. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota melakukanpembayaran atas klaim dengan langkah sbb:a. Puskesmas melakukan pengajuan klaim atas:

1) Pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan olehPuskesmas dan jaringannya berdasarkan kepada Perdatarif yang berlaku di daerah tersebut,

2) Apabila tidak terdapat Perda tarif yang mengatur tentanghal tersebut dapat mengacu kepada KeputusanBupati/Walikota atas usul Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota,

3) Pelayanan Persalinan mengacu pada paket-paket yangditetapkan (lihat bagan tarif Pelayanan JaminanPersalinan).

b. Klaim pelayanan Jaminan Persalinan yang diajukanfasilitas/tenaga kesehatan swasta (Bidan praktik, KlinikBersalin, dsb) yang telah memberikan pelayanan persalinan,sesuai tarif sebagaimana dimaksud (lihat tarif pelayananpersalinan )

c. Pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana dimaksud padahuruf a dan b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi yangdilakukan Tim Pengelola Kabupaten/ Kota.

d. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota melakukanverifikasi atas klaim mencakup:1) Kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai

bukti pendukungnya.

Page 34: Buku Juknis Jampersal Final

18

2) Pengecekan klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swastayang memberikan pelayanan Jaminan Persalinan besertabukti pendukungnya.

3) Melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekankesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan.

4) Memberikan rekomendasi dan laporanpertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepadaKepala Dinas Kesehatan setiap bulan yang akandijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan kePusat.

5. Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, JasaGiro/Bunga Bank harus disetorkan oleh Tim PengelolaJamkesmas Kabupaten/Kota ke Kas Negara.

6. Seluruh berkas rincian bukti-bukti yakni;a. Dokumen pengeluaran dana dan dokumen atas klaim

Jamkesmas dan Persalinan di Pelayanan Dasar olehPuskesmas dan Fasilitas Kesehatan swasta serta,

b. Bukti-bukti pendukung klaim sebagaimana dipersyaratkan,disimpan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaidokumen yang dipersiapkan apabila dilakukan audit olehAparat Pengawas Fungsional (APF).

7. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota membuat danmengirimkan Rekapitulasi Realisasi Laporan Penggunaan Danapelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan di PelayananDasar yang telah dibayarkan ke Puskesmas dan FasilitasKesehatan swasta ke Tim Pengelola Pusat/Pusat Pembiayaan danJaminan Kesehatan dengan tembusan ke Dinas KesehatanProvinsi.

E2. PENGELOLAAN DANA PADA FASILITAS KESEHATANLANJUTAN

Pengelolaan dana pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutandilakukan mulai dari persiapan pencairan dana, pencairan dana,

Page 35: Buku Juknis Jampersal Final

19

penerimaan dana, dan pertanggungjawaban dana. Adapunpengelolaan dana pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalahsebagai berikut;

1. Dana pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan dipelayanankesehatan lanjutan disalurkan ke rekening Fasilitas KesehatanTingkat Lanjutan dalam satu kesatuan (terintegrasi).

2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit/BalaiKesehatan) membuat laporan pertanggungjawaban/klaim denganmenggunakan INA-CBGs

3. Selanjutnya Laporan pertanggungan jawaban/klaim tersebutsebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dilaksanakan sebagaimanapertanggungjawaban yang selama ini telah berjalan di Rumah Sakit(sesuai pengaturan sebelumnya)

4. Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, JasaGiro/Bunga Bank harus disetorkan oleh Rumah Sakit ke KasNegara.

6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan mengirimkan secara resmilaporan pertanggungjawaban/klaim dana Jamkesmas danJaminan Persalinan terintegrasi kepada Tim PengelolaJamkesmas Pusat dan tembusan kepada Tim PengelolaJamkesmas Kabupaten/kota dan Provinsi sebagai bahanmonitoring, evaluasi dan pelaporan.

7. Seluruh berkas dokumen pertanggungjawaban dana disimpanoleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan untuk bahan dokumenkesiapan audit kemudian oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF)

F. KELENGKAPAN PERTANGGUNG JAWABAN KLAIM

Pertanggungjawaban klaim pelayanan Jaminan Persalinan dari fasilitaskesehatan tingkat pertama ke Tim Pengelola Kabupaten/Kota dilengkapi:

Page 36: Buku Juknis Jampersal Final

20

1. Fotokopi lembar pelayanan pada Buku KIA sesuai pelayanan yangdiberikan untuk Pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasukpelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. Apabila tidakterdapat buku KIA pada daerah setempat dapat digunakan bukti-buktiyang syah yang ditandatangani ibu hamil/bersalin dan petugas yangmenangani. Tim Pengelola Kabupaten/Kota menghubungi Pusat(Direktorat Kesehatan Ibu) terkait ketersediaan buku KIA tersebut.

2. Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolongpersalinan untuk Pertolongan persalinan.

3. Fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakanpra rujukan yang telah dilakukan di tandatangani oleh ibu hamil/ibubersalin.

4. Fotokopi identitas diri (KTP atau identitas lainnya) dari ibuhamil/yang melahirkan.

Page 37: Buku Juknis Jampersal Final

21

Tabel-2Bukti Penunjang Klaim

No JenisPelayanan

Bukti Penunjang

KartuIdentitas

BukuKIA

Partograf BukuKIA

SuratRujukan

1.PemeriksaanKehamilan

+ +

2.PertolonganPersalinan

Normal+ +

3.PertolonganPersalinan

Resiko Tinggi+ +

+

(Kecualiemergensi

tidakdiperlukan)

4.PemeriksaanNifas (PascaPersalinan)

+ +

Keterangan :

a) Klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapidapat dilakukan klaim terpisah, misalnya ANC saja, persalinan sajaatau PNC saja.

b) Apabila diduga/diperkirakan adanya risiko persalinan sebaiknyapasien sudah dipersiapkan jauh hari untuk dilakukan rujukan kefasilitas kesehatan yang lebih baik dan mampu seperti Rumah Sakit.

c) Besaran biaya untuk pelayanan persalinan tingkat lanjutanmenggunakan tarif paket Indonesia Case Base Group (INA-CBGs).

Page 38: Buku Juknis Jampersal Final

22

G. PEMANFAATAN DANA DI PUSKESMAS, BIDANGPRAKTEK DAN SWASTA LAINYA

1. Dana jamkesmas dan dana persalinan terintegrasi dan merupakandana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanankesehatan peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruhibu hamil/bersalin yang membutuhkan.

2. Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui SP2D kerekening Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawabprogram, maka status dana tersebut berubah menjadi danamasyarakat (sasaran), yang ada di rekening dinas kesehatan.

3. Setelah Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya(swasta yang bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan danmendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas

Biaya transportasi petugas untuk ante-natal care (ANC),persalinan, dan post-natal care (PNC) termasuk transportasipersalinan dengan risiko tinggi (emeregensy) yangmemerlukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi dibiayaimelalui dana BOK. Pembiayaan transportasi petugas untukANC dan PNC menjadi satu kesatuan dengan kegiatanPuskesmas lainnya.

Penyediaan kelengkapan form administrasi (kartu ibu, kartubayi, buku KIA, partograf, kohort ibu, kohort bayi, formulirMTBM, format pencatatan KB, form pelaporan) menjaditanggung jawab Pemda.

Untuk kepentingan verifikasi, bila diperlukan dapatdilakukan uji petik verifikasi dengan melihat kohort ibu danbayi

Page 39: Buku Juknis Jampersal Final

23

Kabupaten/kota, maka status dana tersebut berubah menjadipendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan.

4. Dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas sebagaimanadimaksud angka tiga (3) diatas, pembagiannya dapat diatur olehBupati atau Walikota melalui usulan kepala Dinas Kesehatansetempat disesuaikan dengan pengaturan yang telah atau akandiberlakukan didaerah tersebut. Pengaturan tersebut dapat dilakukanmelalui beberapa pilihan sebagai berikut:

a) Pilihan pertama:Pendapatan Puskemas tersebut masih bersifat bruto dan dapatlangsung dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan dansisanya (setelah dibayarkan jasa pelayanan) dapat disetorkanke Kantor Kas daerah sebagai pendapatan netto (setelahdipotong Jasa pelayanan). Pendapatan bruto dan bersih(netto) keduanya dilaporkan secara utuh kepada kantor kasdaerah untuk dicatat

b) Pilihan kedua :Pendapatan Puskesmas tersebut seluruhnya dilaporkankepada kantor kas daerah (tidak secara fisik) untuk dicatatdan dana tersebut dapat digunakan langsung untukpembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluankegiatan-kegiatan lainnya.

c) Pilihan ketiga :Dana hasil pendapatan Puskesmas tersebut disetorkan dantercatat di kantor kas daerah sebagai pendapatan Puskesmas,tetapi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan dana tersebutdikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dankegiatan lainnya

d) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf(a),(b), dan (c), dibayarkan sebesar minimal 50% daripendapatan pelayanan kesehatan dasar program Jamkesmasdan minimal 75% untuk jasa tenaga kesehatan penolongpersalinan.

Page 40: Buku Juknis Jampersal Final

24

5. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka empat (4) diaturmelalui peraturan Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas Kesehatanyang didasari atas surat keputusan Menteri Kesehatan tentangPetunjuk teknis pelaksanaan ini.

6. Dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan swasta (yangbekerjasama) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut,termasuk Bidan Praktik, Dokter Praktik, Klinik Bersalin, dansebagainya.

Page 41: Buku Juknis Jampersal Final

25

BAB VPENGORGANISASIAN

Pengorganisasian kegiatan Jaminan Persalinan dimaksudkan agarpelaksanaan manajemen kegiatan Jaminan Persalinan dapat berjalan secaraefektif dan efisien. Pengelolaan kegiatan Jaminan Persalinan dilaksanakansecara bersama-sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahkabupaten/kota. Dalam pengelolaan Jaminan Persalinan dibentuk TimPengelola di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.Pengelolaan kegiatan Jaminan Persalinan terintegrasi dengan kegiatanJaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan BOK.

Pengorganisasian manajemen Jamkesmas dan BOK terdiri dari:A. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK (bersifat lintas sektor), sampai

tingkat kabupaten/kota.B. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK (bersifat lintas program), sampai

tingkat kabupaten/kota.

A. TIM KOORDINASI1. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat

Menteri Kesehatan membentuk Tim Koordinasi Jamkesmas danBOK Tingkat Pusat, yang terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretarisdan Anggota. Tim Koordinasi bersifat lintas sektor terkait, diketuaioleh Sekretaris Utama Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat dengan anggota terdiri dari Pejabat Eselon IKementerian terkait dan unsur lainnya.

a. Tugas Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat:1) Menentukan strategi dan kebijakan nasional pelaksanaan

Jamkesmas dan BOK.2) Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan

kegiatan Jamkesmas dan BOK secara nasional.3) Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat pusat dan daerah.

Page 42: Buku Juknis Jampersal Final

26

4) Memberikan arahan untuk efisiensi dan efektivitaspelaksanaan Jamkesmas dan BOK.

b. Struktur Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat:1) Pelindung : Menteri Kesehatan2) Ketua : Sekretaris Utama Kemenko Kesra3) Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kemenkes4) Anggota :

a) Irjen Kemenkesb) Dirjen BAKD Kemendagric) Dirjen Perbendaharaan Kemenkeud) Dirjen Anggaran Kemenkeue) Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenasf) Dijren Bina Upaya Pelayanan Kesehatang) Dirjen Bina Gizi dan KIA Kemenkesh) Dirjen P2PL Kemenkesi) Kepala Badan Litbangkes Kemenkesj) Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan

Pemberdayaan Masyarakat Kemenkesk) Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Desentralisasi Kemenkes5) Sekretariat :

a) Pusat Pembiayaan dan Jaminan KesehatanKemenkes

b) Setditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes

2. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat ProvinsiGubernur membentuk Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK TingkatProvinsi, yang terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretaris dan Anggota.Tim Koordinasi bersifat lintas sektor terkait dalam pelaksanaanJamkesmas dan BOK, diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsidengan anggota terdiri dari pejabat terkait.

a. Tugas Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi:

Page 43: Buku Juknis Jampersal Final

27

1) Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaanJamkesmas dan BOK tingkat provinsi.

2) Mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dan BOKsesuai kebijakan nasional.

3) Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaankegiatan Jamkesmas dan BOK di tingkat provinsi.

b. Struktur Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK TingkatProvinsi:1) Pelindung : Gubernur2) Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi3) Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi4) Anggota :

a) Kepala Bappeda Provinsib) Ketua Komisi DPRD Provinsi yang membidangi

kesehatanc) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsid) Lintas sektor terkait sesuai kebutuhan

3. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/KotaBupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOKTingkat Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Pelindung, Ketua,Sekretaris dan Anggota. Tim Koordinasi bersifat lintas sektor terkaitdalam pelaksanaan Jamkesmas dan BOK, diketuai oleh SekretarisDaerah Kabupaten/Kota dengan anggota terdiri dari pejabat terkait.

a. Tugas Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK TingkatKabupaten/Kota:1) Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan

Jamkesmas dan BOK tingkat kabupaten/kota.2) Mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dan BOK

sesuai kebijakan nasional.3) Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan

kegiatan Jamkesmas dan BOK di tingkat kabupaten/ kota.

Page 44: Buku Juknis Jampersal Final

28

4) Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat kabupaten/kota danPuskesmas.

b. Struktur Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK TingkatKabupaten/Kota:1) Pelindung : Bupati/Walikota2) Ketua: Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota3) Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota4) Anggota :

a) Kepala Bappeda Kabupaten/Kotab) Ketua Komisi DPRD Kabupaten/Kota yang

membidangi kesehatanc) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotad) Lintas sektor terkait sesuai kebutuhan

B. TIM PENGELOLA JAMKESMAS DAN BOKDalam pengelolaan kegiatan Jamkesmas dan BOK dibentuk TimPengelola Tingkat Pusat, Tim Pengelola Tingkat Provinsi, dan TimPengelola Tingkat Kabupaten/Kota serta Puskesmas. Tim Pengelolabersifat lintas program di Kementerian Kesehatan, Dinas KesehatanProvinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Puskesmas.

1. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat PusatMenteri Kesehatan membentuk Tim Pengelola BOK terintegrasidengan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dankegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal). Tim Pengelola Jamkesmasdan BOK Tingkat Pusat terdiri dari Penanggung Jawab, Pengarah,Pelaksana dan Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan MenteriKesehatan.

Penanggung jawab adalah Menteri Kesehatan, sedangkan Pengarahterdiri dari pejabat eselon I di lingkungan Kemenkes, dengan Ketuaadalah Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua adalah Direktur JenderalBina Gizi dan KIA.

Page 45: Buku Juknis Jampersal Final

29

Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggotayang merupakan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II di lingkunganKemenkes.

Sekretariat terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yangmerupakan pejabat eselon II, pejabat eselon III dan pejabat eselon IVdi lingkungan Kemenkes.

a. Susunan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat:1) Penanggung Jawab : Menteri Kesehatan2) Pengarah :

a) Ketua : Sekretaris JenderalKemenkes

b) Anggota : Para pejabat eselon Iterkait di lingkungan

Kemenkes3) Pelaksana :

a) Ketua Pelaksana I : Dirjen Bina UpayaKesehatan

b) Ketua Pelaksana II : Dirjen Bina Gizi danKIA

4) Anggota : Para pejabat eselon IIdan III terkait

5) Sekretariat :a) Sekretariat I Bidang Jamkesmas

1. Ketua : Kepala P2JK2. Sekretaris : Kepala Bidang

Pembiayaan P2JK3. Anggota : Semua Kabid/Kabag

dan Kasubbid/Kasubbag dilingkungan P2JK

Page 46: Buku Juknis Jampersal Final

30

Sekretariat didukung oleh koordinator-koordinatorbidang sesuai kebutuhan, yang melibatkan berbagai unitutama di lingkungan Kementerian Kesehatan.

b) Sekretariat II Bidang BOK1. Ketua : Sesditjen Bina Gizi

dan KIA2. Sekretaris : Kabag Keuangan

Setditjen Bina Gizi danKIA

3. Anggota : Seluruh Kabag dilingkungan SetditjenBina Gizi dan KIA

Sekretariat didukung oleh koordinator-koordinatorbidang sesuai kebutuhan, yang melibatkan berbagai unitutama di lingkungan Kementerian Kesehatan.

a. Tugas Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat:1) Pengarah

a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasionaldan teknis, pelaksanaan Jamkesmas dan BOK agarsejalan dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentangSJSN dan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentangRPJMN 2010-2014.

b) Melakukan pengawasan dan pembinaan atas kebijakanyang telah ditetapkan.

c) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi terkaitpengembangan kebijakan.

d) Memberikan masukan dan laporan kepada MenteriKesehatan terkait pelaksanaan Jamkesmas dan BOK.

2) Pelaksanaa) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang telah

ditetapkan oleh pengarah.

Page 47: Buku Juknis Jampersal Final

31

b) Menyusun pedoman teknis pelaksanaan, penataansasaran, penataan fasilitas pelayanan kesehatan(pemberi pelayanan kesehatan) dalam rangkapenyelenggaraan Jamkesmas.

c) Menyusun dan mengusulkan norma, standar, prosedurdan kriteria dalam penyelenggaraan Jamkesmas danBOK.

d) Melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak terkaitdalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan evaluasipenyelenggaraan Jamkesmas dan BOK.

e) Melaksanakan advokasi, sosialisasi, sinkronisasipenyelenggaraan Jamkesmas dan BOK.

f) Menyusun perencanaan, evaluasi, monitoring danpengawasan seluruh kegiatan sesuai dengan kebijakanteknis dan operasional yang telah ditetapkan.

g) Melakukan telaah hasil verifikasi, otorisasi dan realisasipembayaran klaim dan mengusulkan kebutuhananggaran pelayanan kesehatan.

h) Membuat laporan hasil penyelenggaraan Jamkesmasdan BOK kepada pengarah.

3) Sekretariat Bidang I dan Bidang IIa) Memberikan masukan kepada Tim Pengelola (pengarah

dan pelaksana) terkait penyelenggaraan Jamkesmas danBOK

b) Menyiapkan dan menyusun pedoman pelaksanaanJamkesmas dan BOK sesuai dengan arah kebijakanpengarah dan rumusannya.

c) Membantu kelancaran administrasi pelaksanaan tugasTim Pengelola.

d) Menyiapkan norma, standar, prosedur dan kriteriapenyelenggaraan Jamkesmas dan BOK

Page 48: Buku Juknis Jampersal Final

32

e) Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan bimbinganteknis, monitoring, evaluasi penyelenggaraanJamkesmas dan BOK

f) Membantu pengarah dan pelaksana dalam melakukanadvokasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasipenyelenggaraan Jamkesmas dan BOK

g) Melaksanakan pelatihan-pelatihan terkait penyiapanSDM dalam pelaksanaan Jamkesmas dan BOK di pusat,provinsi dan kabupaten/kota

h) Melakukan analisis aspek kendali biaya dan kendalimutu.

i) Membuat laporan secara berkala kepada pengarah danpelaksana.

2. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat ProvinsiTim Pengelola Jamkesmas sekaligus sebagai Tim Pengelola BOK.Kegiatan Jamkesmas (termasuk Jampersal) terintegrasi dalampengelolaan dengan kegiatan-kegiatan BOK, karena itu semua bidangyang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi harus masuk dalam strukturorganisasi pengelola ini.

Kegiatan manajemen Jamkemas dan BOK di provinsi dibiayaimelalui dana Dekonsentrasi Pengelolaan Jamkesmas dari PusatPembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) SekretariatJenderal Kementerian Kesehatan.

a. Susunan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi:1) Pelindung : Sekretaris Daerah Provinsi2) Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi3) Pelaksana :

a) Ketua : Sekretaris Dinas KesehatanProvinsi

Page 49: Buku Juknis Jampersal Final

33

b) Anggota : Seluruh Kepala Bidang padaDinas Kesehatan Provinsi

c) Sekretariat:Ketua : Salah satu Kepala Bidang yang ada diDinas Kesehatan ProvinsiKoordinator Bidang Jamkesmas (termasukJampersal)Koordinator Bidang BOKSetiap sekretariat sesuai kebutuhan

b. Tugas Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsiadalah:1) Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Tim

Pengelola Jamkesmas dan BOK Pusat.2) Berrtanggungjawab dalam pengelolaan manajemen

penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK secara keseluruhandi wilayah kerjanya.

3) Mengkoordinasikan manajemen kepesertaan, pelayanandan administrasi keuangan dalam penyelenggaraanJamkesmas.

4) Melakukan pembinaan (koordinasi dan evaluasi) terhadappelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK dikabupaten/kota.

5) Melatih tim pengelola Jamkesmas dan BOK tingkatkabupaten/ kota.

6) Menyampaikan laporan dari hasil penyelenggaraankegiatan Jamkesmas dan BOK Kabupaten/ Kota ke TimPengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat.

7) Mengupayakan peningkatan dana untuk operasionalPuskesmas dan manajemen Jamkesmas dan BOK darisumber APBD.

Page 50: Buku Juknis Jampersal Final

34

8) Mengkoordinasikan manajemen administrasi keuanganJamkesmas dan BOK.

9) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalianterhadap unit-unit kerja yang terkait dalampenyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di wilayahkerjanya.

10) Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan TimKoordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka sinkronisasi,harmonisasi, evaluasi, dan penyelesaian masalah lintassektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesmasdan BOK di provinsi.

11) Membuat laporan secara berkala atas pelaksanaanJamkesmas dan BOK di wilayah kerjanya kepada TimPengelola Jamkesmas dan BOK Pusat.

12) Menangani penyelesaian keluhan dari para pihak.13) Meneruskan hasil rekruitmen PPK dari Dinkes

Kabupaten/Kota ke Pusat.14) Memonitor pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan PemberiPelayanan Kesehatan (PPK) yang menyelenggarakanJamkesmas di wilayah kerjanya.

15) Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadapinventaris barang yang telah diserahkan KementerianKesehatan untuk menunjang pelaksanaan Jamkesmas danBOK di daerahnya.

16) Menyusun dan menyampaikan laporan atas semua hasilpelaksanaan tugas penyelenggaraan Jamkesmas dan BOKkepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Pusat.

3. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/KotaTim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota dalammenjalankan tugas dan fungsinya terintegrasi menjadi satu kesatuanyang tidak terpisahkan. Tim pengelola Jamkesmas sekaligus menjadi

Page 51: Buku Juknis Jampersal Final

35

Tim Pengelola BOK. Jaminan Persalinan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Jamkesmas.

Untuk melaksanakan kegiatan manajemen Jamkesmas dan BOK, TimPengelola Jamkesmas dan BOK didukung oleh pembiayaan yangberasal dari dana manajemen BOK (bersumber dari dana TugasPerbantuan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA Kemenkes)

Sedangkan honor Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK, disediakandari dana Dekonsentrasi Jamkesmas (untuk 5 orang dari TimPengelola) dan dari dana Tugas Pembantuan BOK (untuk 7 orangdari Tim Pengelola). Besaran dana disesuaikan dengan Standar BiayaUmum yang berlaku.

Untuk berjalannya tugas dan fungsi Tim Pengelola Jamkesmas danBOK secara serasi, harmoni, dan terintegrasi, maka pengorganisasianJamkesmas dan BOK melibatkan seluruh struktur yang ada di DinasKesehatan Kabupaten/Kota dengan demikian pengelolaannya tidakdilakukan oleh satu bidang saja di Dinas Kesehatan.

a. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK TingkatKabupaten/Kota1) Susunan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat

Kabupaten/KotaKepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaipenanggung jawab pengelolaan Jamkesmas dan BOKmembentuk Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK TingkatKabupaten/Kota. Tugas Tim Pengelola Kabupaten/Kotaterintegrasi meliputi seluruh kegiatan pengelolaanJamkesmas (termasuk Jampersal) dan BOK.

Susunan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK TingkatKabupaten/Kota terdiri dari:a) Pelindung : Sekretaris Daerah

Page 52: Buku Juknis Jampersal Final

36

b) Penanggung Jawab: Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota

c) Pelaksana1. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota2. Anggota : Seluruh Kepala Bidang di

Dinas KesehatanKabupaten/Kota

3. Sekretariat : Diketuai oleh salah satu Kepala Bidang di

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, diutamakanbidang yang bertanggung jawab dalamJaminan Kesehatan

Ketua Koordinator Bidang Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan PengelolaanJamkesmas dan BOK

Ketua Koordinator Bidang Verifikasi danKlaim Pengelolaan Jamkesmas dan BOK

Setiap Koordinator Bidang dibantu minimal 3(tiga) orang staf

Tugas Sekretariat Tim Pengelola Jamkemas danBOK secara keseluruhan sebagai pendukung(supporting) kelancaran pelaksanaan pengelolaanJamkesmas dan BOK.

2) Tugas Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK TingkatKabupaten/Kotaa) Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Tim

Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat.b) Mempertanggungjawabkan manajemen

penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK secarakeseluruhan di wilayah kerjanya.

Page 53: Buku Juknis Jampersal Final

37

c) Melakukan pembinaan (koordinasi dan evaluasi)terhadap pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK dikabupaten/kota.

d) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalianterhadap unit-unit kerja yang terkait dalampenyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di wilayahkerjanya (termasuk pada fasilitas pelayanan kesehatandasar di Puskesmas dan jaringannya serta fasilitaspelayanan lanjutan).

e) Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan timkoordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka evaluasi,monitoring, pembinaan dan penyelesaian masalah lintassektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesmasdan BOK di kabupaten/kota.

f) Mengkoordinasikan manajemen pelayanan danadministrasi keuangan dalam penyelenggaraanJamkesmas dan BOK di kabupaten/kota.

g) Melakukan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraanJamkesmas dan BOK.

h) Melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan danpengawasan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK.

i) Melakukan telaah atas kegiatan (POA) Jamkesmas danBOK yang diusulkan Puskesmas.

j) Menyalurkan dana kepada Puskemas yang didasarkanatas usulan-usulan kegiatan-kegiatan Jamkesmas danBOK yang disetujui dan ditandatangani Kepala DinasKesehatan atau pejabat yang diberikan kewenangan olehKepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

k) Melakukan verifikasi atas semua kegiatan Jamkesmasdan BOK yang dilaksanakan Puskesmas berdasarkanusulan kegiatan sebelumnya.

l) Melakukan verifikasi dan membayar atas klaim yangdiajukan oleh fasilitas kesehatan yang melaksanakanJaminan Persalinan (Jampersal).

Page 54: Buku Juknis Jampersal Final

38

m) Menangani penyelesaian keluhan terkait dalampenyelenggaraan Jamkesmas dan BOK.

n) Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) denganfasilitas pelayanan kesehatan swasta yang berkeinginanmenjadi jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)Jaminan Persalinan di wilayah kerjanya.

o) Selaku pembina verifikator independen melakukanpembinaaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatanverifikator independen di daerahnya, termasuk didalamnya adalah melakukan evaluasi kinerja terhadapkegiatan verifikator independen.

p) Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional danmanajemen Puskesmas melalui BOK dan peningkatandana kepesertaan Jaminan Kesehatan dari sumberAPBD.

q) Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadapinventaris barang yang telah diserahkan KementerianKesehatan untuk menunjang pelaksanaan Jamkesmasdan BOK didaerahnya.

r) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan danhasil kinerja kepada Tim Pengelola Jamkesmas danBOK Tingkat Pusat

s) Menyusun dan menyampaikan laporan atas semuapelaksanaan tugas penyelenggaraan Jamkesmas danBOK kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOKTingkat Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsisetempat.

Page 55: Buku Juknis Jampersal Final

39

BAB VI

INDIKATOR KEBERHASILAN,PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Indikator KeberhasilanIndikator keberhasilan Jaminan Persalinan sebagai dasar dalam menilaikeberhasilan dan pencapaian pelaksanaan Jaminan Persalinan digunakanbeberapa kelompok indikator-indikator sebagai berikut :

A.1. Indikator Kinerja Programa. Cakupan K1b. Cakupan K4c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatand. Cakupan penanganan komplikasi kebidanane. Cakupan pelayanan nifasf. Cakupan persalinan di fasyankesg. Cakupan peserta KB pasca persalinanh. Cakupan kunjungan neonatal 1 (KN1)i. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap)j. Cakupan penanganan komplikasi neonatal

A.2. Indikator Kinerja Pendanaan dan Tata Kelola Keuangana. Tersedianya dana jaminan persalinan pada seluruh daerah sesuai

kebutuhan.b. Termanfaatkannya dana bagi seluruh ibu hamil/bersalin yang

membutuhkan.c. Terselenggaranya proses klaim dan pertanggungjawaban dana

Jaminan Persalinan untuk pelayanan dasar dan pelayananrujukan persalinan secara akuntabel.

Page 56: Buku Juknis Jampersal Final

40

B. Pemantauan Dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Persalinanterintegrasi dengan program Jamkesmas sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Jamkesmas.

B.1. TujuanPemantauan perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenaikesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan di lapangan,sedangkan evaluasi bertujuan melihat pencapaian indikator keberhasilan.

B.2. Ruang Lingkup1) Data peserta, pencatatan, dan penanganan keluhan2) Pelaksanaan pelayanan ibu hamil yang meliputi jumlah

kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama maupunrujukan

3) Kualitas pelaksanaan pelayanan kepada ibu hamil4) Pelaksanaan penyaluran dana dan verifikasi pertanggung

jawaban dana5) Pelaksanaan verifikasi penggunaan dana program6) Pengelolaan program di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

B.3. MekanismePemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan,triwulan, semester maupun tahunan oleh Pusat dan DinkesProvinsi/Kabupaten/Kota melalui kegiatan-kegiatan sbb:a. Pertemuan koordinasi (tingkat Pusat; Provinsi dan Kabupaten/Kota)b. Pengolahan dan analisis datac. Supervisi

Page 57: Buku Juknis Jampersal Final

41

C. Penanganan KeluhanPenyampaian keluhan berguna sebagai masukan untuk perbaikan danpeningkatan program. Penyampaian keluhan dapat disampaikan olehpeserta, pemerhati, dan petugas fasilitas kesehatan kepada pengelolaprogram di Dinas Kesehatan, baik tingkat Provinsi maupunKabupaten/Kota dengan memperhatikan prinsip:i. Keluhan harus direspon secara cepat dan tepatii. Penanganan keluhan dilakukan pada tingkat terdekat dengan masalah

dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara berjenjang.iii. Penanganan keluhan dapat memanfaatkan unit yang telah tersedia di

fasilitas kesehatan maupun Dinas Kesehatan setempat.

D. Pembinaan Dan PengawasanD.1. Pembinaan bertujuan agar pelaksanaan program lebih berdaya guna

dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan secara berjenjang sesuaidengan tugas dan fungsinya, diantaranya:a. Pembinaan dalam penyusunan POA programb. Pembinaaan dalam pelaksanaan program di lapanganc. Pembinaan dalam pertanggungjawaban dana dan tatalaksana dan

tatakelola keuangan serta pemanfaatan danad. Pembinaan dalam proses verifikasie. Pembinaan dalam proses sistem informasi manajemen

D.2. Pengawasan dilakukan secara:a. Pengawasan melekatb. Pengawasan fungsional

E. Pencatatan, Pelaporan, Dan Umpan BalikUntuk mendukung pemantauan dan evaluasi diperlukan pencatatan danpelaporan pelaksanaan program secara rutin setiap bulan.

E.1. PencatatanHasil kegiatan pelayanan program dilakukan oleh fasilitaskesehatan pada register pencatatan yang ada.

Page 58: Buku Juknis Jampersal Final

42

E.2. Pelaporana. Fasilitas kesehatan wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan

program kepada Dinkes Kabupaten/Kota selaku Tim Pengelolapada tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku Tim PengelolaKabupaten/Kota wajib melakukan rekapitulasi laporan dariseluruh laporan hasil pelaksanaan program di wilayahKabupaten/Kota setempat dan melaporkannya kepada DinasKesehatan Provinsi setiap tanggal 10 (sepuluh) setiapbulannya.

c. Dinas Kesehatan Provinsi selaku Tim Pengelola Provinsi wajibmelakukan rekapitulasi laporan hasil kegiatan dari setiap DinasKesehatan Kabupaten/Kota dan melaporkannya kepada Pusatsetiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.

d. Kementerian Kesehatan/Tim Pengelola Pusat wajib melakukanrekapitulasi laporan dari setiap provinsi untuk menjadi laporannasional setiap bulan/trimester/semester/tahun.

E.3. Umpan BalikLaporan umpan balik mengenai hasil laporan pelaksanaan programdilaksanakan secara berjenjang, yaitu Kementerian Kesehatan/TimPengelola Pusat akan melakukan analisis dan memberikan umpanbalik kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Tim Pengelola Provinsi danKabupaten/Kota. Dinas Kesehatan Provinsi/Tim Pengelola Provinsimemberikan umpan balik ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota danseterusnya.

Page 59: Buku Juknis Jampersal Final

43

Untuk memudahkan pemantauan dan ketertiban administrasi,laporan untuk Tim Pengelola Pusat dikirimkan ke alamat:

BAB VII

PENUTUP

Sekretariat Tim Pengelola Pusat:Pusat Pembiayaan dan Jaminan KesehatanSelaku Tim Pengelola Jamkesmas Pusat

Kementerian KesehatanGedung Prof. Sujudi Lantai 14

Jl HR Rasuna Said Kav 4-9 Jakarta SelatanTelp. 021.5221229; Fax . 021.5292020

atau melalui

PO BOX JAMKESMAS 7755 JKTM 12700

Page 60: Buku Juknis Jampersal Final

44

BAB VII

PENUTUP

Kebijakan Jaminan Persalinan diselenggarakan dengan maksud untukmempermudah akses ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan ANC danpertolongan persalinan yang hygienis oleh tenaga kesehatan yang terlatih baikpersalinan normal maupun dengan penyulit. Hal ini dilakukan untukmengatasi hambatan biaya persalinan yang sering rmenjadi masalah padakelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Jaminan persalinan sesungguhnya merupakan perluasan kepesertaan danmanfaat Jamkesmas kepada ibu hamil, bersalin dan ibu dalam masa nifasyang belum mempunyai jaminan persalinan

Buku Petunjuk teknis ini disusun agar menjadi acuan dalam penyelenggaraanjaminan persalinan sehingga dapat tercapai tujuan program sertapenyelenggaraan pembiayaan yang akuntabel.

Page 61: Buku Juknis Jampersal Final

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Page 62: Buku Juknis Jampersal Final

b

Lampiran 1: PROYEKSI ESTIMASI SASARAN IBU HAMIL DI INDONESIA

PER PROVINSI

No. Provinsi Penduduk CBR 2010

Sasaran Bumil

1. Aceh 4.486.570 19,8 97.717

2. Sumatera Utara 12.985.075 19,6 279.958

3 Sumatera Barat 4.845.998 20,3 108.211

4. Riau 5.543.031 21,7 132.312

5. Jambi 3.088.618 19,2 65.232

6. Sumatera Selatan 7.446.401 19 155.630

7. Bengkulu 1.713.393 18,8 35.433

8. Lampung 7.596.115 18,2 152.074

9. Bangka Belitung 1.223.048 18,2 24.485

10. Kepulauan Riau 1.685.698 0 -

11. DKI Jakarta 9.588.198 19,2 202.503

12. Jawa Barat 43.021.826 18 851.832

13. Jawa Tengah 32.380.687 16,8 598.395

14. DI Yogyakarta 3.452.390 11,9 45.192

15. Jawa Timur 37.476.011 13,3 548.274

16. Banten 10.644.030 20,5 240.023

17. Bali 3.891.428 14,4 61.640

18. Nusa Tenggara Barat 4.496.855 20,1 99.425

19. Nusa Tenggara Timur 4.679.316 19,8 101.916

20. Kalimantan Barat 4.393.239 19,7 95.201

21. Kalimantan Tengah 2.202.599 16,8 40.704

22. Kalimantan Selatan 3.626.119 18,3 72.994

23. Kalimantan Timur 3.550.586 18,3 71.473

24. Sulawesi Utara 2.265.937 14,8 36.889

25. Sulawesi Tengah 2.633.420 18,7 54.169

26. Sulawesi Selatan 8.032.551 18,2 160.812

27. Sulawesi Tenggara 2.230.569 17,5 42.938

28. Gorontalo 1.038.585 18,2 20.792

29. Sulawesi Barat 1.158.336 0 -

30. Maluku 1.531.402 21,5 36.218

31. Maluku Utara 1.035.478 22,2 25.286

32. Papua Barat 760.855 0 -

33. Papua 2.851.999 20,1 63.058

INDONESIA 237.556.363

4.520.789

Sumber: Jumlah Penduduk : www.bps.go.id; CBR : www.datastatistik-indonesia.com; CBR Prov. Kepri, Sulbar, Papua Barat

Page 63: Buku Juknis Jampersal Final

c

Lampiran 2 a

Propinsi : .…………………. Puskesmas : …………………Kab/Kota : .………………….Kecamatan : .…………………. Kode PKM : …………………

Bulan : .…………………. Tahun : ………………….

NO KEGIATAN SATUAN1 2 3 4

I. Kepesertaan Jaminan Persalinana.Jumlah Ibu hamil (target Proyeksi satu tahun) Orangb.Jumlah Ibu bersalin (target Proyeksi satu tahun)c.Jumlah Ibu nifas (target Proyeksi satu tahun)

II. Pelayanan Kesehatan Ibua. Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan Trimester I (K1) Kunjunganb. Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan Trimester II (K2) Kunjunganc. Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan Trimester III (K3) Kunjungand. Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan Trimester III (K4) Kunjungane. Jumlah Bumil yang Dirujuk Orangf. Jumlah Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Orangg. Jumlah Bulin yang Dirujuk Orangh. Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Ibu Nifas (KF1) Kunjungani. Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Ibu Nifas (KF2) Kunjungani. Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Ibu Nifas (KF3) Kunjunganj. Jumlah Bufas yang Dirujuk Orangk. jumlah persalinan pervaginam dengan penyulitl. prosedur tindakan kuretase pada keguguran

PESERTA JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS

NIP : …………………. ( …………………….………. )

Kepala Puskesmas

Tanggal ..............................

LAPORAN KEPESERTAAN, PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANF AATAN DANA

Page 64: Buku Juknis Jampersal Final

d

Lampiran 2c. REKAPITULASI LAPORAN KESERTAAN DAN PEMANFAATAN PELA YANAN JAMINAN PERSALINAN

TAHUN ………………….

PROPINSI : …………………… DINAS KESEHATAN : ……………………

No KAB/KOTA

Kepesertaan Pelayanan Kesehatan Ibu

Bumil Bulin Bufas Jumlah Kunjungan Jumlah Kunjungan

Pemeriksaan Jumlah Rujukan

K1 K2 K3 K4 Pn KF1 KF2 Bumil Bulin Bufas Bumil Buli n Bufas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

JUMLAH TOTAL …………………..,.20…

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi (...............................................)

Page 65: Buku Juknis Jampersal Final

e

Lampiran 3 a: KARTU IBU (HALAMAN DEPAN) PERSALINAN Lembar KIA 2a

Usia kehamilan: Minggu

Usia HPHT : MingguKeadaan ibu : Puskesmas : _____________________________________________________________________Keadaan bayi :

Berat bayi : Nomor Registrasi Ibu : -

NAMA LENGKAP IBU : __________________________________________________________________

lintang/oblique NAMA SUAMI : __________________________________________________________________

Tempat : polindes puskesmas RSIA RS ODHA Tanggal Lahir : / / Umur : _______________Penolong : lainnya tidak ada Alamat domisili : _____________________________________ RT/RW : _______________Cara Persalinan : Desa : _____________________________________ Kec. : _______________Manajemen Aktif Kala III : Peregangan tali pusat terkendali Masase Fundus Uteri Kabupaten : _____________________________________ Propinsi : _______________Pelayanan : IMD :< 1 jam/> 1jam Menggunakan Partograf Catat di Buku KIA Pendidikan Ibu : _____________________________________ Agama : _______________Integrasi Program : Pekerjaan Ibu : _____________________________________ Tgl. Register : _______________Komplikasi : Pekerjaan Suami : ___________________________________________ Tgl. Menikah :

Dirujuk ke : Posyandu : _____________________________________ Jamkesmas : Ya / Tidak Keadaan Tiba : hidup / mati Keadaan Pulang : hidup / mati Nama Kader : _____________________________________ Gol. Darah : A / B / AB / O

Alamat Bersalin : Nama Dukun : _____________________________________ Telp./ HP : _______________

PEMERIKSAAN PNC RIWAYAT OBSTETRIK PEMERIKSAAN BIDAN

Gravida : Tanggal Periksa : : BB sblm hamil : Kg

Partus : Tanggal HPHT :: Tinggi Badan : cm

Abortus : Taksiran Persalinan : : Buku KIA :

Hidup : Persalinan Sebelumnya :

1 2/3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Riw ayat Komplikasi Kebidanan:

Penyakit kronis dan alergi :

Tanggal1

KUNJUNGAN NIFAS (KF) :KF 1 : 6 Jam - 7 hariKF 2 : 08 - 28 hari

KF 3 : 29 - 42 hari

* : √ Jika ya/dilakukan

X Jika tidak Penolong : Tempat : Pendamping : Transportasi : Calon donor darah :

** : Tulis √ pada salah satu kolom 1. Keluarga 6. Lain-lain 1. Rumah 6. RSIA 1. Suami 1. Suami 1. Suami

*** : Tulis nama obat yang diberikan 2. Dukun 7. Tidak ada 2. Poskesdes 7. RS 2. Keluarga 2. Keluarga 2. Keluarga

3. Bidan 3. Pustu 8. RS Odha 3. Teman 3. Teman 3. Teman

4. Dr. Umum 4. Puskesmas 4. Tetangga 4. Lain-lain 4. Lain-lain

5. Dr. Spesialis 5. RB 5. Lain-lain 5. Tidak ada 5. Tidak ada

6. Tidak ada Hal. 1

KARTU IBU

Penolong Tempat Pendamping Transportasi Pendonor

Memiliki

_________________

Seksio SesareaForsepsVakum

Pu

lang

(H

/M)

Keadaan

Obat Anti TB*** :

Fo

to

Thora

x(+/-)

Lain

nya

RSIA

ARV Profilaksis*** :

InfeksiDistosia PPP

TIdak Memiliki

RENCANA PERSALINAN

CD

4 (kopi/ml)

Anti

Ma

laria

***

Anti T

B***

Puskesmas

Suh

u ( 0C

)

Fe (tab

let)C

atat d

i B

uku K

IA*

Hari ke/KF

TD (m

mH

g)

PelayananTanda Vital

METODE KONTRASEPSI :

Integrasi Program Komplikasi**

HD

K

PP

PDirujuk ke**

RENCANA

RS

RB

PK

M

RB

hidup / matihidup / mati

campuran

puncak kepala

lainnya tidak dirujuk

Fase persalinanKala I Aktif Kala IIBayi Lahir

mingguminggu

Tanggal Jam

Presentasi

Plasenta Lahir

Perdarahan Kala IV 2 jam Postpartum : cc

keluarga

dahibokong

belakang kepala

rumah

6

ImplanAKDR

Vit. A

*

Tiba

(H/M

)

RS

IA/R

SB

Infe

ksi

Lain

nya

25

2 3 4 5

Medis Operatif Pria

24

Meotde Amenore Laktasi

Kondom

Suntik

Medis Operatif Wanita

26

RS

HDK

Tanggal

Pil

gram

Obat Anti Malaria*** :

muka kaki

menumbung

PELAKSANAAN

dr

lainnya

Injeksi Oksitosin

pustu RB RS

dukun dr. spesialisbidan

Normal

Page 66: Buku Juknis Jampersal Final

f

Lampiran 3b: KARTU IBU (HALAMAN BELAKANG)

Tanggal

Jam

kesm

as*

Usia K

linis

Trim

este

r ke

Anamnesis

BB

(kg)

TD

(mm

Hg)

LILA (cm

)S

tatus Gizi 2)

TF

U (cm

)

Re

fleks

Pa

tella

(+/-)

DJJ (x/m

en

it)

Ke

pa

la th

d

PA

P3)

TB

J (gram)

Presentasi 4)

Jum

lah

Ja

nin

5)

Injeksi TT

*

Catat di B

uku K

IA*

Fe (tablet)

PM

T*

Hasil (g/dl)

Anem

ia (+/-)

VC

T*

Periksa

Serologi (+

/-)

AR

V

Profilaksis***

Periksa

Malaria (+

/-)O

bat***

Kelam

bu berinsektisid

Periksa

Dahak*

TB

C (+

/-)O

bat***

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

1

2

3

4

5

6

7

8

9

* : ** : *** :

1) Cara Masuk : 3) Kepala Terhadap PAP :

Pasien

Keluarga

Ma

syara

kat

Dukun

Kader

Bidan

Peraw

atD

okterD

SO

G

HD

KA

bortusP

erd

ara

ha

nInfeksi

KP

DLain-lain

Puskesm

asR

BR

SIA

/RS

BR

SLain-lain

Tiba (H

/M)

Pulang

(H/M

)

APS : Atas Permintaan sendiri Masuk : M 1 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Dr : Rujukan dokter Belum Masuk : BM 1

Bd : Rujukan bidan 2

Dn : Rukun Dukun KP : Kepala 3

Pol : Rujukan Polindes BS : Bokong/Sungsang 4

Pst : Rujukan Pustu LLO : Letak Lintang/Oblique 5

Pks : Rujukan Puskesmas 5) Jumlah Janin : 6

RB : Rujukan Rumah Bersalin T/G : Tunggal/Ganda 7

RSIA : Rujukan RS Ibu dan Anak 6) Status Imunisasi : 8

2) Status Gizi T0, T1,T2,T3,T4,T5 9

LILA < 23,5 cm : KEK (K) 7) Gula darah puasa : Obat TB : Obat ARV Profilaksis: Obat MALARIA :

LILA > 23,5 cm : Normal (N) + : > 140 mg/dl R : Rifampisin Z : Pyrazinamid ZDV : Zidovudin 3TC : Lamivudin ART : Artesunat KIN : Kina

- : < 140 mg/dl H : INH E : Ethambutol NVP : Nevirapin AMO : Amodiakuin

No.

PMTCT

Status Im

unisaisi TT 6)

Sifilis (+

/-)

TB

Cara M

asuk1)

Laboratorium

Lembar KIA 2b

Hal. 2

No.

2

Keterangan

Dirujuk Ke**

64

4

Keadaan

Gula D

arah7)

Ibu

4) Presentasi :

Thalasem

ia (+/-)

Periksa Hb

Protein U

rin (+/-)

Pelayanan

ANTE NATAL CARE

Integrasi Program

MALARIARegister

Pemeriksaaan

Tanggal

HB

sAg (+

/-)

Komplikasi**Risiko terdeteksi pertama kali oleh**

Bayi

√ : Jika ya/ dilakukan

x : Jika tidak

Tulis √ pada salah satu kolom

Tulis nama obat yang diberikan

Page 67: Buku Juknis Jampersal Final

g

Lampiran 3c KOHORT ANTE NATAL

: PROPINSI : DESA :

: KABUPATEN : BIDAN :

: KECAMATAN : TAHUN :

Tanggal Nama Ibu

Jamkesm

as*

Usia K

ehamilan

Trim

ester ke

Anamnesis

BB

(kg)

Tingg

i Bada

n (cm

)

TD

(mm

Hg)

TF

U (cm

)

LILA (cm

)

Status G

izi (M/N

)

DJJ (x/m

enit)

Ke

pala thd

PA

P

(M/B

M)

TB

J (gram)

Jumlah Janin (T

/G)

Presentasi1)

Injeksi TT

*

Catat di buku

KIA

*

Fe (tablet)

PM

TH

b (g/dl)P

rotein Urin (+/-)

Gula D

arah (+/-)T

halasemia (+/-)

Sifilis (+

/-)H

BsA

g (+/-)

VC

T*

Serologi (+

/-)

AR

V P

rofifalksis**

Malaria (+

/-)

Obat A

nti M

alaria**

Kelam

bu B

erinsektisida*

TB

(+/-)

Obat T

B**

Nakes

Non N

akes

HD

KA

bortusP

erdarahanInfeksiK

PD

Lain-lainP

uskesmas

RB

RS

IA / R

SB

RS

Lain-lain

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 # 45 46 47 48 # 50 51 52

2) Status Imunisasi : * : ** : *** : Obat TB : ARV Profilaksis: Obat Anti Malaria:KP : Kepala T0, T1, T2, T3, T4, T5 √ : Jika ya/dilakukan Tulis √ pada salah satu kolom Tulis nama obat yang diberikan R : Rifampisin ZDV : Zidovudin ART : ArtesunatBS : Bokong/Sungsang X : Jika tidak H : INH NVP : Nevirapin AMO : AmodiakuinLLO : Letak Lintang/Oblique Z : Pyrazinamid 3TC : Lamivudin KIN : Kina

E : EthambutolHal. ___

Keadaan T

iba (H/M

)

Kegiatan RujukanPelayanan

Integrasi Program

PMTCT Malaria TB

Risiko terdeteksi oleh***

Komplikasi***Ibu Bayi

Status Im

unisaisi TT

2)

Laboratorium

KOHORT

No. Ibu

ANTE NATAL CARE

Fasilitas Kesehatan***

Keadaan P

ulang (H/M

)

Register

2

Pemeriksaan

1) Presentasi :

Lembar KIA 3

PUSKESMAS

ALAMAT

TELP/FAX

Page 68: Buku Juknis Jampersal Final

h

Lampiran 4a. KOHORT PERSALINAN IBU

: PROPINSI : DESA :

: KABUPATEN: BIDAN :

: KECAMATAN: TAHUN :

Tanggal

Jam

Tanggal

Jam

Tanggal

Jam

Tanggal

Jam

Usia

Keham

ilan

Usia H

PH

T

Presentasi 1)

Berat B

ayi Lahir

Cara

Persalinan

Tem

pat 2)

AlamatP

enolong 3)

Injeksi O

ksitosin

Peregangan T

ali Pusat

Masase

Fundus U

teri

< 1 jam

> 1 jam

Ibu (H/M

)

Bayi (H

/M)

AR

V P

rof.

Obat A

nti M

alaria

Oba

t Anti TB

DistosiaH

DK

PP

PInfeksi

Lain-lainP

uskesmas

R. B

ersalinR

SIA

/ RS

BR

S

Lain-lain

Tiba (H

/M)

Pulang (H

/M)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

BK : Belakang Kepala MK : Muka KK : Kaki 1. Rumah 4. Puskesmas 7. RS 1. Keluarga 4. Dr. Umum 7. Tidak ada Ditulis kode nama obat seperti padaPK : Puncak Kepala BG : Bokong LLO : Letak Lintang/Obligue 2. Poskesdes 5. RB 8. RS ODHA 2. Dukun 5. Dr. Spesialis Kohort ANCDH : Dahi 3. Pustu 6. RSIA 9. Lain-lain 3. Bidan 6. Lain-lain

Keterangan :

Pada kolom 8 dan 9, apabila ibu yang melahirkan lebih dari satu bayi, setiap baris digunakan untuk catatan seorang bayi

KOHORT

Kegiatan Rujukan

Fasilitas KesehatanKomplikasi*

ALAMAT

TELP/FAX

Integrasi Program ***

Manajemen Aktif Kala III** M

enggunakan P

artograf**

IMD *KeadaanPersalinan

Plasenta Lahir

Catat di B

uku K

IA **

Waktu Persalinan

Kala II

PUSKESMAS

Lembar KIA 5PERSALINAN IBU

*** :1) PRESENTASI

NO

Kala I Aktif

2) TEMPAT PERSALINAN : 3) PENOLONG :

Keadaan

NO.IBU Nama Ibu

Tulis X bila tidakTulis √ jika ya/dilakukan Tulis √ pada salah satu kolom

* : ** :

Bayi Lahir

Pelayanan

Page 69: Buku Juknis Jampersal Final

i

Lampiran 4b. FORM PARTOGRAF

Page 70: Buku Juknis Jampersal Final

j

Lampiran 5. REGISTER INDIVIDU PEMERIKSAAN IBU NIFAS

Lembar KIA 7

: PROPINSI : DESA :

: KABUPATEN : BIDAN :

: KECAMATAN : TAHUN :

Hr ke

KF 1)

TD

(mm

Hg)

Suhu 0C

Catat di B

uku K

IA*

Fe (tablet)

Vit. A

Ibu* (2 tablet)

Pem

eriksaan C

D4 (kopi/m

l)

Obat A

nti M

alaria***

Obat A

nti T

B***

Foto T

horax*

Perencanaan

2)

Waktu

Pelaksanaan

PP

P

Infeksi

HD

K

Lain-lain

Puskesm

as

R. B

ersalin

RS

IA / R

SB

RS

Lain-lain

Tiba (H

/M)

Pulang (H

/M)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1) KF : 2) : M eto de KB * : *** : Obat TB : ARV Profilaksis: Obat Anti Malaria:KF-1 : 6 jam - 3 hari 1. Pil 5. Kondom R : Rifampisin ZDV : Zidovudin ART : ArtesunatKF-2 : 08 hari - 14 hari 2. Suntik 6. M OW H : INH NVP : Nevirapin AMO : AmodiakuinKF-3 : 35 hari - 42 hari 3. Implant 7. M OP ** : Z : Pyrazinamid 3TC : Lamivudin KIN : Kina

4. IUD 8. Cara Lain E : Ethambutol Hal: ______

PEMERIKSAAN IBU NIFAS

Nama Ibu

Registrasi

Tanggal Persalinan

Alamat Dusun / Desa

REGISTER INDIVIDU

PUSKESMAS

ALAMAT

Tanda Vital

TELP/FAX

No. Tanggal Periksa

Pelayanan Integrasi Program

Nomor Ibu

Tulis X bila tidak

Tulis √ pada salah satu kolom

Tulis nama obat yang diberikan

Keadaan

Ket

Dirujuk Ke**Pelayanan KB Komplikasi**

Tulis √ jika ya/dilakukan

Page 71: Buku Juknis Jampersal Final

k

Lampiran 6. CONTOH

LEMBAR KLAIM/PERTANGGUNGJAWABAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Nama Puskesmas/Faskes : No PKS : Bulan dan Tahun Klaim : ...............................,....................tahun....................... Kepada Yth: Ketua Tim Pengelola Jamkesmas/Jaminan Persalinan Kab/Kota...................... Dengan hormat, Bersama ini kami ajukan klaim/pertanggungjawaban dana program persalinan atas pelayanan yang telah kami berikan dengan perincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah) Jenis Pelayanan

No

Nama Pasien

ANC Persalinan PNC To tal

K1

K2

K3

K4

Tarif ANC

Total Tarif ANC

Normal

Tarif Persalinan Normal

Total Tarif Persalinan Normal

Tindakan Pra Rujukan

Tarif Tindakan Pra Rujukan

Total Tarif Tindakan Pra Rujukan

Persalinan Dengan Tindakan Emergensi Dasar

Tarif Persalinan Dengan Tindakan Emergensi Dasar

Total Tarif Persalinan Dengan Tindakan Emergensi Dasar

KF1

KF2

KF3

Tarif PNC

Total Tarif PNC

1

10.000

350.000 100.000 500.000 10.000

2 10.000

350.000 100.000 500.000 10.000

3 10.000

350.000 100.000 500.000 10.000

TOTAL

Terlampir bersama ini kami sampaikan pula bukti-bukti penunjang yang sah untuk menjadi pertimbangan ( copy identitas/kartu ibu/ register kohort /partograf) Demikian kami sampaikan, untuk realisasinya diucapkan terimakasih Kami Yang Mengajukan Klaim Tim Verifikasi Jampersal Kabupaten/Kota Disetujui oleh, Kepala ...................................................................... Ketua tim Pengelola Jaminan Persalinan & Jamkesmas .............................................................................

Page 72: Buku Juknis Jampersal Final

l

Lampiran 7. FORMAT BUKU KAS TUNAI

JAMINAN PERSALINAN Dan JAMKESMAS DI PUSKESMAS Puskesmas : ………………………. Kecamatan : ………………………. Kab/Kota : ………………………. Provinsi : ……………………….

Tanggal Uraian Transaksi Keuangan No. Bukti/Kuitansi Penerimaan Pengeluaran Saldo

....................., ...................................... Mengetahui, Kepala Puskesmas ............................ Pengelola Keuangan Jaminan Persalinan & Jamkesmas, Puskesmas ............................................................ .............................................................

Page 73: Buku Juknis Jampersal Final

m

Lampiran 8.

FORMAT LAPORAN PENERIMAAN DAN REALISASI DANA JAMINAN PER SALINAN DAN JAMKESMAS

DI PUSKESMAS Provinsi :

Kab/Kota : Kecamatan : Jumlah dana BOK *) :

URAIAN KEADAAN KEUANGAN Keterangan

s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan Ini

Penerimaan

Realisasi

Saldo Tunai Mengetahui, Kepala Puskesmas…………………………....

Pengelola Keuangan Jaminan Persalinan dan Jamkesmas Puskesmas,

............................................................ .............................................................

Page 74: Buku Juknis Jampersal Final

n

Lampiran 10.

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

DINAS KESEHATAN KAB/KOTA............................. DENGAN

------------------------------------------------------------------------ TENTANG

PEMBERIAN PELAYANAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN TAHUN ---------------------

Nomor :

Pada hari ini ............. tanggal................ bulan ........................... tahun...................., yang bertanda tangan dibawah ini : 1. ---------------------------------------------, Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota yang berkedudukan dan berkantor di Jalan --------------------------------------------------------, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Tim Pengelola Program Jamkesmas Jaminan Persalinan di pelayanan dasar dalam jabatannya tersebut yang untuk selanjutnya disebut sebagai ” PIHAK PERTAMA”;

2. --------------------------------------------------------------, yang

berkedudukan dan berkantor di Jalan -----------------------------------------------------dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan .......................... dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan ............... yang untuk selanjutnya disebut sebagai “ PIHAK KEDUA”.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di sebut “ PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut “ PIHAK” .

Page 75: Buku Juknis Jampersal Final

o

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan–ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian ini.

PASAL 1 PENUNJUKAN

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi lahir yang belum mempunyai jaminan kesehatan/jaminan persalinandi fasilitas kesehatan yang dibawah tanggung jawab ybs berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor ------------------------------------- th------tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Persalinan dan PIHAK KEDUA menerima penunjukakn tersebut

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan jaminan persalinan.

2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan program jaminan persalinan yang sebaik-baiknya yang memenuhi syarat pelayanan sebagaimana petunjuk teknis program jaminan persalinan

PASAL 3

RUANG LINGKUP PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN

1. Pemeriksaan kehamilan (ANC); dengan tatalaksana pelayanan mengacu pada buku Pedoman KIA,

2. Persalinan per vaginam normal, melalui induksi, dengan tindakan atau dengan komplikasi

Page 76: Buku Juknis Jampersal Final

p

3. Atau, persalinan per abdominam termasuk Seksio sesarea elektif (berencana), atas indikasi medis dan Seksio sesarea segera (emergensi), atas indikasi medis (Pada Faskes Tingkat Lanjutan)

4. Pelayanan selama masa nifas dan pelayanan neonatus

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak : a. Melakukan verifikasi atas pemberian pelayanan kesehatan

dan kesesuaian besarnya klaim biaya yang akan di bayarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada PIHAK KEDUA.

b. Memperoleh laporan pelayanan dan pengajuan berkas klaim dari PIHAK KEDUA

c. Menerima keluhan dari pengguna program dan meneruskan keluhan tersebut kepada PIHAK KEDUA sepanjang hal tersebut menyangkut pelayanan.

d. Memperoleh laporan pelayanan Jaminan Persalinan dari PIHAK PERTAMA Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program oleh PIHAK KEDUA

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban: a. Melakukan pembayaran atas pelayanan yang diberikan

oleh PIHAK KEDUA

a. Melakukan monitoring dan evaluasi keuangan/pembiayaan pelayanan kesehatan yang diterima oleh PIHAK KEDUA

b. Menerima usulan dan keluhan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA

c. Melakukan sosialisasi kebijakan dan Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan

Page 77: Buku Juknis Jampersal Final

q

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak : a. Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas

nama Kementerian kesehatan atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan.

b. Mengajukan klaim tagihan/pertanggung-jawaban atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan

c. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim.

d. Memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi tentang kepesertaan, pelayanan kesehatan, dan keuangan dari PIHAK KEDUA.

e. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan program jaminan persalinan dalam upaya peningkatan pelayanan.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban : a. Memberikan pelayanan program persalinan kepada

penguna program mengacu kepada petunjuk teknis program jaminan persalinan

b. Menyediakan fasilitas pelayanan rawat jalan tserta fasilitas pertolongan persalinan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

c. Tidak menarik biaya tambahan kepada pengguna program jaminan persalinan di luar tarif yang ditentukan dengan alasan apapun

d. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku.

e. Menyerahkan klaim tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA untuk diverifikasi.

Page 78: Buku Juknis Jampersal Final

r

f. Menyampaikan laporan pelayanan program jaminan persalinan kepada PIHAK PERTAMA

PASAL 6 TARIP PELAYANAN

Besaran tarif pelayanan program jaminan persalinan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah:

No Jenis Pelayanan Frek Tarif (Rp)

Jumlah (Rp)

Ket

1. Pemeriksaan kehamilan 4 kali 10.000 40.000 Standar 4x

2. Persalinan normal 1 kali 350.000 350.000

3. Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan

3 kali 10.000 30.000 Standar 3x

4. Pelayanan tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi

1 kali 100.000 100.000

5. Pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam termasuk pelayanan nifas dan pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar.

1 kali 500.000 500.000

Page 79: Buku Juknis Jampersal Final

s

PASAL 7 TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN

1. Proses klaim bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama:

PIHAK PERTAMA mengajukan klaim setelah memberikan pelayanan kepada Dinas Kesehatan/Tim Pengelola Kab/Kota dengan melengkapi bukti pelayanan yang sah dan harus di tanda tangani oleh peserta (ibu hamil, bersalin, nifas. Tim verifikasi PIHAK PERTAMA melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan membayar kepada masing-masing fasilitas kesehatan.

2. Proses klaim Jaminan persalinan bagi fasilitas kesehatan

tingkat lanjutan: PIHAK KEDUA (Faskes tingkat rujukan) melakukan pengajuan klaim program jaminan persalinan KEPADA PIHAK PERTAMA melalui mekanisme klaim Jamkesmas, yaitu dengan INA CBGs

PASAL 8 PEMBAYARAN KLAIM/PERTANGGUNG JAWABAN

1. Klaim tagihan yang sudah diverifikasi oleh

PIHAKPERTAMA dibayar kepada PIHAK KEDUA. 2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan

oleh PIHAK PERTAMA dapat secara tunai Bagi Faskes tingkat pertama atau untuk Faskes tingkat

lanjutan melalui Bank yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

Page 80: Buku Juknis Jampersal Final

t

PASAL 9 JANGKA WAKTU BERLAKU

1. Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu

selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal .................. sampai dengan ........................

2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Kesepakatan Bersama ini.

3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

PASAL 10 SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA secara nyata terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Tidak melayani pengguna program jaminan persalinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan sesuai yang berlaku.

c. Memungut biaya tambahan biaya pelayanan kesehatan kepada pengguna program jaminan persalinan

d. Tidak melakukan prosedur pelayanan sesuai petunjuk teknis jaminan persalinan

Page 81: Buku Juknis Jampersal Final

u

Maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menangguhkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal PIHAK KEDUA membatalkan secara sepihak Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA mengenakan denda sebesar nilai tagihan biaya pelayanan kesehatan 3 (tiga) bulan terakhir yang sudah dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 12

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeure”) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini.

2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK

yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force

Page 82: Buku Juknis Jampersal Final

v

Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Kesepakatan ini.

4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu

PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

`

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

3. Mengenai Kesepakatan ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ............... (setempat).

Page 83: Buku Juknis Jampersal Final

w

PASAL 14

ADDENDUM Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

............................

PIHAK PERTAMA

................................

CATATAN : KONSEP INI DAPAT DIMODIFIKASI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KEADAAN SETEMPAT SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PEDOMAN YANG DITETAPKAN MENTERI KESEHATAN.