buku model penyusunan perda ttg pengelolaan wil. pesisir bhs. indonesia
If you can't read please download the document
TRANSCRIPT
-
MODEL MATERI MUATANPENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTATENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DEPARTEMEN KELAUTAN & PERIKANANDIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN PESISIR &PULAU-PULAU KECIL
-
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANANDIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILJln. Medan Merdeka Timur No. 16 Lantai 9 Telp. (021) 3519070 (Hunting) Fax. (021) 3522560 Jakarta
KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILNOMOR; SK.21 /KP3K/IV/2006
TENTANG
MODEL PENYUSUNAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DANKABUPATEN/KOTA TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,
Menimbang : a. Bahwa untuk kegiatan penyusunan Peraturan Daerah ProvinsidanKabupaten/Kota tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir diperlukanacuan,
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Model Penyusunan MateriMuatanPeraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Nomor 4433)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1990 tentangPengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentangAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan;
-
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN,PESISIRDAN PULAU-PULAU KECIL
PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Model Penyusunan Materi MuatanPeraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.
KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMAdigunakan sebagai acuan bagi pejabat, aparat, dan/atau masyarakatluas dalam melaksanakan pengelolaan pesisir yang berkelanjutandan berbasis masyarakat.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : April 2006
Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
Widi Agoes Pratikto
6. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang SusunanOrganisasi dan Tugas Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1980tentang Pengesahan "International Convention for The Safety ofLife in The Sea 1974";
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1986tentang Pengesahan " International Convention for The Preventionof Pollution From Ship 1973 and The Protocol of 1978 Relating toThe International Convention for The Prevention of Pollution fromShips 1973";
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2002tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan danUpaya Pemantauan Lingkungan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau kecil yangBerkelanjutan dan Berbasis Masyarakat.
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2002tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.34/Men/2004tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau Pulau
DEP
ARTE
MEN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK IND O NE S
I A
DIREKTORAT JENDERALKELAUTAN, PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL
-
TIM PENYUSUN
IRWANDI IDRISSAPTA PUTRA GINTING
M. EKO RUDIANTOHANUNG CAHYONO
SARAH WADDELLDENNY KARWUR
SUPARMAN A. DIRAPUTRANURDIN SINAGA
BUDHIARTOFEBY MIRANTI
KONTRIBUTOR
ARIS KABUL PRANOTOSUBANDONO DIPOSAPTONO
RUSMAN HARIANTODWIGHT WATSON
MICHAEL ANTHONI SMITHHARDI KOESSALAMWARDI
V
PENJELASAN
1. Umum.
2. Penjelasan Pasal demi Pasal.
40
MODEL PENYUSUNAN MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSIDAN KABUPATEN / KOTA
TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
-
39
IV
KETENTUAN PENUTUP
1. Sa ran t en tang ke lembagaanpelaksana yang harus dibentuk.
2. Pelaksanaan Perda secara bertahap.
3. Pe n a m a a n Pe r d a m i s a l n yaPERATURAN DAERAH WILAYAHPESISIR.
-
KATA PENGANTAR
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki panjang garis pantai 81.000km2 melingkari 17.504 pulau yang membentang dan menyebar di 32propinsi serta 339 kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir. Disepanjang garis pantai yang relatif sempit terkandung sumberdaya alamhayati dan nonhayati; sumber daya buatan dan jasa lingkungannya yangmerupakan potensi bagi pembangunan ekonomi bangsa.
Wilayah Pesisir merupakan pertemuan ekosistem darat dan laut, ke arahdarat meliputi bagian tanah yang kering maupun yang terendam air yangdipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti gelombang, ombak, pasang-surutdan lainnya, ke arah laut mencakup bagian perairan laut yang dipengaruhioleh proses alami dari darat seperti sedimentasi dan pencemaran oleh DAS.Sebagai konsekuensi bentuk wilayah pesisir yang demikian menjadikannyasebagai wilayah yang rentan dan dinamis mudah berubah kondisi danbentuknya.
Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang cepat telahmendorong wilayah pesisir dimanfaatkan untuk berbagai kepentinganmanusia baik secara persial maupun sektoral tanpa memperhatikankelestarian sumberdayanya. Dengan tingkat laju pembangunan yangsedemikian tinggi di wilayah pesisir, yang disertai dengan kecenderunganpenduduk yang padat, telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkunganpesisir seperti : kerusakan sistem mangrove, terumbu karang, padang lamun,dan estuari, serta meningkatnya intensitas pencemaran dari darat ke laut,dan terjadinya tangkap ikan lebih. Semuanya ini telah menyebabkanterjadinya perubahan lingkungan pesisir secara dratis.
Perubahan lainnya yang terjadi di wilayah pesisir adalah adanya ketidakjelasan pengelolaan, kepemilikan dan penguasaan terhadap sumberdayapesisir yang disebabkan oleh tidak dihargainya lagi hak-hak masyarakatpesisir dalam pengelolaan sumberdaya pesisir Peraturan Perundangan yangada masih besifat sektoral dan berorientasi pada eksploitasi sumberdaya,dan belum terkoordinasinya pembangunan di wilayah pesisir. Semuanyaini telah mendorong timbulnya konflik kewenangan dan kepentingan antarainstansi dan tingkatan pemerintah, antar sektor pembangunan : timbulnyakonflik antar peraturan perundang-undangan, konflik peraturan dengankeberadaan hukum adat setempat atau masih terdapatnya kekosonganhukum dalam peraturan. Ini kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkanmasyarakat di wilayah pesisir selalu dalam kemiskinan dan termaginalisasi.
i
Model Materi Muatan
38
IIIKETENTUAN PERALIHAN
Ketentuan peralihan memuat ketentuanmengenai:
1. Penerapan peraturan terhadapkeadaan tertentu pada saat peraturandaerah mulai berlaku (misalnyaterhadap kegiatan-kegiatan yangijinnya masih berlaku)
2. Penerapan peraturan daerah secaraberangsur-angsur;
3. Perlindungan terhadap pihak-pihakyang beritikad baik;
4. Penyimpangan dari ketentuan perdain i un tuk semen ta ra wak tu(dispensasi)
5. Ketentuan-ketentuan khusus bagihubungan dengan peraturan yangsudah ada; dan
6. Upaya-upaya penyebarluasanperaturan/sosialisasi.
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
-
ii
Kondisi pengelolaan wilayah pesisir yang masih carut marut tidak akanmendorong peningkatan pembangunan ekonomi secara umum dan dibidangkelautan dan perikanan secara khusus. Sudah saatnya ada kebijakan yangmemperbaiki sistem pembangunan di wilayah pesisir yang memperhatikan :Keterpaduan semua kepentingan, mengeleminasi kerusakan dan pencemaran,mendorong prakarsa masyarakat mengelola secara lestari, memberikesempatan kepada semua pihak untuk membangun dan mendorong adanyakepastian untuk investasi.
Berangkat dari pemikiran tersebut perlu dilahirkan suatu produk hukumwilayah pesisir dalam bentuk Perda yang dapat mengatur, saling berkaitanlangsung dengan kepentingan masyarakat yang akan diatur memperhatikankepentingan, kebutuhan, aspirasi dan dengan memperhatikan tingkatkemampuan masyarakat pesisir dalam memahami dan menyerap apa yangterkandung dalam materi muatan pengaturan. Tindak lanjut pemikirantersebut dirumuskan sebagai materi muatan Peraturan Daerah mengenaipengelolaan wilayah pesisir. Materi muatan Peraturan Daerah tersebutseharusnya juga memperhatikan kaidah-kaidah pengaturan yang dinamikdan dapat dipertanggungjawabkan :
1) Kejelasan tujuan mengapa Peraturan Daerah tersebut perlu diterbitkan,dengan pengertian bahwa dalam pembentukannya harusdipertimbangkan secara cermat apa tujuan yang dicapai yangdirumuskan secara jelas dan mudah dipahami, utamanya masyarakatpesisir;
2) Dapat dilaksanakan, dengan pengertian bahwa setiap pembentukanPeraturan Daerah, harus benar-benar diperhitungkan, apakah materimuatannya dapat diterapkan secara efektif, terutama di dalamkehidupan masyarakat pesisir;
3) Kedayagunaan dan kehasilgunaan dengan pengertian bahwa PeraturanDaerah tersebut memang benar-benar dibutuhkan semua pihak danbermanfaat dalam mengelola wilayah pesisir; dan
4) Keterbukaan dengan pengertian bahwa dalam proses pembentukanPeraturan Daerah, mulai dari tahap perencanaan, persiapan,penyusunan hingga tahap pembahasannya adalah bersifat terbukadan transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakatmempunyai kesempatan yang sama untuk memberikan masukandalam memperkaya materi muatannya.
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
37
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
2. Penegakan Hukum
Ketentuan tentang penegakan hukum (law enforcement) adalahtugas pokok dan fungsi yang berasal dari instansi-instansi penegakhukum, seperti: Polisi, Angkatan Laut, Penyidik Pegawai NegeriSipil, Jaksa, dan Hakim. Oleh karena itu cukup menunjukperaturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP).
T. Ketentuan Sanksi
Sanksi adminstratif pada dasarnya dikenakan pada pelanggaranterhadap ketentuan yang tercantum di dalam surat ijin. Pada bagianini diidentifikasikan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat dikenakansanksi administratif, berupa: peringatan, pembekuan sementara, dendaadministratif, uang paksa, dan pencabutan ijin.
Selain dari itu tentang sanksi pidana harus pula diidentifikasikanperbuatan-perbuatan yang dikatagorikan sebagai tindak kejahatan,misalnya kegiatan tanpa ijin, atau perbuatan melanggar hukum yangdapat dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan tentang sanksi di dalam RanPerda dirumuskan berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sanksi yangbersumber dari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah).
-
Dengan memperhatikan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dansebagai jawaban dari berbagai masalah-masalahnya, maka dalampengelolaan wilayah pesisir, Project Organization Office Marine and CoastalResources Management Project (PMO-MCRMP) menyiapkan panduan/modulberupa Model Penyusunan Materi Muatan Peraturan DaerahProvinsi/Kabupaten/Kota, dengan materi muatan antara lain berisikan :
1) Penguatan kapasitas kewenangan Pemerintah Daerah dalammemadukan dan memfasilitasi semua kewenangan dalam pengelolaanwilayah pesisir, dengan menempatkan posisi Pemerintah Daerahdalam menanggulangi berbagai konflik seperti : Konflik pemilikankonflik penguasaan, dan atau konflik kepentingan.
2) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dilakukan dengan tata-kelola yangterpadu sejak tahap perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan,konservasi, pelayanan perijinan, pengawasan dan pengendaliandisusun di bawah kendali Pemerintah Daerah. Dengan pengaturanpengelolaan seperti ini, diharapkan semua dokumen perencanaan diwilayah pesisir menyatu dalam dokumen perencanaan yang ditetapkandengan Peraturan Kepala Daerah.
3) Pengelolaan wilayah pesisir sangat dekat dengan kepentingan danketerlibatan masyarakat pesisir. Model ini menempatkan peran dankewajiban masyarakat pesisir sekaligus sebagai pelaku yang utama,maka setiap kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir peran sertamasyarakat pesisir harus benar-benar dilibatkan dan ditempatkansecara wajar dan bertanggungjawab.
4) Dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat pesisir, pemangkukepentingan dan Pemerintah Daerah, maka dalam model inidiperkenalkan perlunya kegiatan akreditasi terhadap kegiatan yangdinilai yang cukup membantu dalam meningkatkan ataumempertahankan ekositem pesisir dan telah menunjukkan hasil-hasilyang positif dalam upaya menjaga/mempertahankan kelestariansumberdaya pesisir.
5) Mengingat wilayah pesisir memiliki sifat-sifat yang sangat rentanterhadap berbagai aktivitas, maka dalam model ini diangkat keperluanupaya mitigasi berupa pencegahan,penanggulangan atau pemulihanterhadap ancaman atau kerusakan terhadap wilayah pesisir. Denganpengaturan mitigasi tersebut diharapkan masyarakat atau pemangkukepentingan dan Pemerintahan Daerah lebih memahami atas urgensidan tanggung jawabnya dalam pengelolaan wilayah pesisir.
iii
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
S. Pentaatan dan Penegakan Hukum
1. Pentaatan Hukum
Pengaturan mengenai pentaatan hukum (compliance) memuatketentuan-ketentuan sebagai dasar hukum bagi program danproyek yang dirancang oleh Pemerintah Daerah. Adapun tujuanutama dari program tersebut adalah untuk meningkatkankesadaran hukum dan ketaatan anggota masyarakat padaumumnya.
Program/proyek pemerintah yang berkaitan dengan pentaatanhukum meliputi: pendidikan dan pelatihan, penataran,pembinaan, sosialisasi, pemberian subsidi, insentif dan disinsentif,kredit dengan bunga murah, hadiah, pengurangan pajak,pembebasan dari kewajiban membayar retribusi atau pembebasandari berbagai pungutan lainnya apabila secara sukarela mematuhiaturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah.Untuk melaksanakan program-program demikian, naskahRanPerda dapat memuat pasal-pasal tertentu sebagai landasanhukumnya.
Gambar 11. Patroli Laut : Penaatan dan Penegakan Hukum
36
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
Dengan materi muatan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan wilayahpesisir yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembentukannya, maka dalampenerapannya nanti diharapkan akan diperoleh :
1) Terciptannya sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir,yang menjamin pemanfaatan sumberdaya pesisir secara rasional,maksimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2) Terciptanya pemerataan manfaat ekonomi sumberdaya pesisir dalamrangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
3) Terpeliharanya kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem pesisir,dengan harapan tetap dapat menunjang pembangunan wilayah pesisiryang berkelajutan.
4) Terlindunginya wilayah pesisir dari berbagai dampak negatif yangditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan di luar wilayah pengelolaan.
Demikian disampaikan dengan harapan Model Materi Muatan PeraturanDaerah ini dapat dipergunakan dan dijadikan acuan dalam menyusunperaturan daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir, selanjutnya tidaklupa disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telahmemberikan masukan dalam proses penyelesaian Materi Muatan ModelPeraturan Daerah ini.
Selamat Berkerja !!
Direktur Pesisir dan Lautan,Direktur PMO MCRMP
Dr. Ir. H. Irwandi Idris, M.Si
iv
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
Dengan demikian maka sistem dan mekanisme pengendalian berfungsiuntuk memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan dan atau meluruskankembali arah pelaksanaan apabila terjadi penyimpangan dari rencana.
Bagian ini memuat ketentuan mengenai bagaimana sistem danmekanisme pengendalian akan dilakukan, termasuk pengendalianmelalui penertiban perijinan serta instansi yang akan diserahiwewenang untuk melaksanakannya. Perhatikan dan bandingkandengan sistem dan mekanisme Pemantauan, Pengendalian danPengamatan Lapangan [Monitoring Control and Surveillance (MCS)]di laut.
R. Jaminan Lingkungan
Jaminan lingkungan adalah upaya penggantian kerugian untukmengembalikan keseimbangan ke keadaan semula, khususnya apabilasuatu kegiatan telah menimbulkan dampak yang merugikan pihak-pihak tertentu.
Jumlah ganti-rugi ditentukan berdasarkan kesepakatan antarapenanggungjawab kegiatan dengan pihak korban yang difasilitasioleh organisasi pengelola dan Pemerintah Daerah.
Jaminan pemulihan lingkungan wajib diserahkan kepada PemerintahDaerah untuk pemulihan dan membayar kompensasi kepadamasyarakat apabila telah terjadi kerusakan di wilayah pesisir. JumlahBiaya Pemulihan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antarapenanggungjawab kegiatan dengan organisasi pengelola danPemerintah Daerah.
Penanggungjawab usaha wajib menyisihkan sebagian dana sebagaikompensasi lingkungan yang disepakati bersama dengan PemerintahDaerah untuk disimpan di bank yang ditunjuk. Perjanjian antarapenanggungjawab kegiatan dengan masyarakat dibuat dihadapanNotaris. Dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaidana pemberdayaan masyarakat, setelah memperoleh kesepakatanantara masyarakat, organisasi pengelola dan Pemerintah Daerah.
35
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
MODELPENYUSUNAN MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTATENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
Catatan Penyusun
Wilayah Pesisir di Indonesia sangat kaya akan sumberdaya pesisir untukmenunjang pembangunan dimasa sekarang dan akan datang. Walaupundemikian wilayah pesisir belum diatur secara khusus di dalam peraturanperundang-undangan, maka sebagai akibatnya sering terjadi tumpang tindihkebijakan sektoral dalam proses pengelolaan di wilayah pesisir. Oleh karenaitu wilayah pesisir penting untuk dikelola secara terpadu dan berkelanjutandalam rangka mengantisipasi keberlanjutan sumberdaya pesisir dimasamendatang.
Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam kaitannya dengan otonomidaerah adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pemberdayaanmasyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Sehubungan dengan hal tersebutdiperlukan produk hukum yang mampu mewadahi aspirasi pemerintah daerahdan masyarakat sebagai landasan program pengelolaan wilayah pesisir dalambentuk Peraturan Daerah.
Naskah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Lokakarya Regional yang telahdiselenggarakan oleh Project Management Office - Marine and Coastal ResourcesManagement Program (PMO-MCRMP) mengenai Pengembangan PeraturanDaerah di Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Lokakarya tersebutdiselenggarakan melalui tiga forum Konsultasi Regional, yaitu:
1. Konsultasi Regional Sumatera(Hotel Antares, Medan, 27 - 28 Mei 2005)Forum Konsultasi ini dihadiri oleh perwakilan dari 5 (lima) provinsi(Sumatera Utara; Sumatera Barat; Riau; Bengkulu; dan Jambi) danperwakilan dari 15 (lima belas) kabupaten/kota (Langkat; Deli Serdang;Asahan; Padang-Kota; Pesisir Selatan; Padang Pariaman; Rokan Hilir;Indragiri Hilir; Karimun; Bengkalis; Bengkulu Kota; Bengkulu Selatan;Bengkulu Utara; Tanjung Jabung Barat; dan Tanjung Jabung Timur).
v
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
P. Pengawasan
Pengawasan adalah segenap upaya yang secara sistematisdiarahkan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaanpengelolaan wilayah pesisir telah sesuai dengan sistem perencanaanyang telah ditetapkan. Instansi terkait di daerah wajib melakukanpengawasan melalui pemantauan, pengamatan lapangan, danevaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaanwilayah pesisir. Selain dari itu, sebagai wujud dari pemberlakuanasas transparansi, pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakatmelalui Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS).
Pada bagian ini rumusan ketentuan mengenai pengawasan terhadapkegiatan dan atau usaha di wilayah pesisir perlu memperhatikanhal-hal sebagai berikut:
1. Pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dilakukansejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasinya.
2. Pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir padaskala desa dapat dilakukan melalui pemberdayaan hukum adatbeserta peran kelembagaan pelaksananya dengan BadanPermusyawaratan Desa (BPD). Media pengawasan ini,disamping dapat meringankan beban instansi pemerintahkabupaten/kota, juga dimaksudkan untuk memberikan pengakuanterhadap norma-norma hukum adat tentang pengelolaansumberdaya pesisir yang pernah ada atau yang dalamkenyataannya masih hidup dan ditaati oleh masyarakat.
3. Dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan, pengakuanterhadap eksistensi hukum adat beserta kelengkapan kelembagaanpelaksananya cukup dilakukan melalui pencantuman secaraumum di dalam salah satu pasal saja di dalam RanPerda (tidakperlu diatur secara terperinci).
Q. Pengendalian
Pengendalian dimaksudkan sebagai upaya untuk menindaklanjutihasil pengawasan, khususnya apabila ada indikasi penyimpanganterhadap perencanaan wilayah pesisir yang telah ditetapkan.
34
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
N. Mitigasi Bencana Pesisir
RanPerda dapat memuat ketentuan mengenai mitigasi bencana pesisir,misalnya gempa bumi, badai, tsunami, banjir, kenaikan paras mukaair laut, erosi dan sebagainya. Pada bagian ini diatur mengenai sistemdan mekanisme mitigasi bencana, baik secara struktural maupun non-struktural. Mitigasi struktural misalnya struktur bangunan dan atauvegetasi pantai. Sedangkan mitigasi non-strutural misalnya sistemperingatan dini, relokasi, tata ruang/zonasi/tata guna lahan, penyadaranmasyarakat, pendidikan, dan pengaturan. Ketentuan mengenai mitigasibencana harus terintegrasikan mulai dari rencana strategis, RencanaZonasi, Rencana Pengelolaan, sampai dengan Rencana Aksi.
O. Pembiayaan
1. Pembiayaan bagi pelaksanaan program pengelolaan wilayahpesisir harus dianggarkan di dalam setiap tahun anggaran padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),pembiayaan bagi pelaksanaan program pengelolaan wilayahpesisir dapat diperoleh dari sumber pendanaan lain yang tidakbertentangan dengan peraturan yang berlaku.
33
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
2. Konsultasi Regional Sulawesi(Hotel Aden, Kendari, 10 - 11 Juni 2005)Forum Konsultasi ini dihadiri oleh perwakilan dari 5 (lima) provinsi(Sulawesi Utara; Gorontalo; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara; danSulawesi Selatan) dan perwakilan dari 16 (enambelas) kabupaten/kota(Minahasa; Bitung; Bolaang Mongondow; Gorontalo; Bualemo; Donggala;Poso; Parigi Moutong; Konawe; Banggai; Kendari; Buton, Muna;Pangkajene; Maros; dan Takalar).
3. Konsultasi Regional Kalimantan dan Nusa Tenggara(Hotel Batu Suli, Palangkaraya, 27 - 28 Juni 2005)Forum Konsultasi ini dihadiri oleh perwakilan dari 5 (lima) provinsi(Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa TenggaraBarat, dan Nusa Tenggara Timur), dan perwakilan dari 6 (enam)kabupaten/kota (Bengkayang, Ketapang, Kotawaringin Barat, Sumbawa,Lombok Barat, dan Mataram)
Melalui Konsultasi Regional tersebut PMO-MCRMP telah menyampaikan hasilevaluasi terhadap naskah-naskah Rancangan Peraturan Daerah (RanPerda) danNaskah Akademik, khususnya yang salinan naskahnya telah diserahkansebelumnya kepada Tim Konsultan. Hal-hal yang disampaikan oleh PMO-MCRMP pada kesempatan tersebut sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaan dalam tahapan pengerjaan (ada yang masih padatahap Naskah Akademik dan ada pula diantaranya yang sudah berbentukNaskah RanPerda yang akan segera disampaikan kepada Bagian Hukum,bahkan tidak sedikit pula RanPerda yang sedang dibahas di BagianHukum);
2. Susunan materi muatan sangat bervariasi, baik antar RanPerda provinsimaupun antar RanPerda kabupaten/kota;
3. Perumusan peristilahan tidak konsisten, baik antar RanPerda provinsimaupun antar RanPerda kabupaten/kota; dan
4. Perumusan ketentuan-ketentuan normatif di dalam pasal-pasalnya belummemenuhi standar kualitas sebagaimana yang diharapkan.
Pada kesempatan tersebut para peserta lokakarya menyampaikan berbagaikendala sehubungan dengan belum disusunnya atau belum sempurnanyaRanPerda dan Naskah Akademik yang telah disampaikan kepada PMO-MCRMP.
vi
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
Gambar 10. Mitigasi
-
b. Setiap pemanfaatan wilayah pesisir harus menjamin akses publik.
c. Pemanfaatan wilayah sepanjang pantai hanya boleh dilakukanapabila terkait langsung dengan pemanfaatan perairan pesisir.
d. RanPerda dapat mencantumkan daftar kegiatan-kegiatanyang memerlukan ijin, serta syarat dan prosedur yang harusdipenuhi untuk memperoleh ijin, terutama kegiatan dan atauusaha yang berkaitan langsung dengan kondisi biogeofisikwilayah pesisir.
e. Kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak besardan penting terhadap lingkungan pesisir wajib dilengkapi denganAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
f. Perijinan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstraktif sepertipengambilan air bawah tanah, penambangan pasir ataubatu/kerikil di dalam wilayah pengelolaan, memerlukanrekomendasi teknis dari instansi terkait di bidang lingkungansebelum ijin diterbitkan. Dalam hal ini rekomendasi teknismerupakan persyaratan yang tidak dapat dipisahkan dari prosespenerbitan ijin.
g. Perijinan untuk pemanfaatan dasar laut dimana terdapatpeletakkan kabel dan atau instalasi pipa dasar laut harusberkoordinasi dengan instansi terkait.
M. Insentif
Pemerintah propinsi dapat memberikan insentif kepada pemerintahkabupaten/kota yang telah melaksanakan kegiatan pengelolaanpengelolaan pesisir yang telah memenuhi norma, standar, dan pedomanpelaksanaan yang telah ditetapkan.
Insentif juga dapat difungsikan sebagai bagian dari upaya untukmeningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
Insentif dapat diberikan dalam bentuk pelatihan, penyuluhan,pendampingan dan tenaga ahli. Ketentuan rinci mengenai pemberianinsentif dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
32
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
Kendala-kendala yang disampaikan pada waktu itu, antara lain, adalah sebagaiberikut:
1. Belum adanya landasan hukum yang jelas untuk merancang peraturandaerah tentang pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini disebabkan, antaralain, karena Rancangan Undang-Undangan tentang Pengelolaan WilayahPesisir belum disahkan;
2. Tidak adanya acuan yang jelas tentang urut-urutan materi pengaturanyang seharusnya dimuat ke dalam RanPerda, padahal kondisipermasalahannya berbeda-beda di setiap daerah, baik antar provinsimaupun antar kabupaten; dan
3. Rumusan peristilahan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisirberbeda-beda antara satu sumber hukum dengan sumber hukum lainnya,sehingga agak membingungkan dalam menetapkan pilihan yang tepat.
Secara umum hasil konsultasi regional tersebut mengindikasikan perlunyapembuatan model penyusunan materi muatan RanPerda tentang PengelolaanWilayah Pesisir. Pembuatan model tersebut dimaksudkan untuk memudahkanproses penyusunan maupun sebagai acuan bagi perbaikan terhadapnaskah-naskah RanPerda yang telah ada sebelum diserahkan kepada Biro/Bagian Hukum. Setelah melalui berbagai penyempurnaan di Biro/BagianHukum, selanjutnya naskah RanPerda diharapkan akan segera dibahas olehDPRD masing-masing provinsi atau DPRD masing-masing kabupaten/kota.Pada kesempatan konsultasi tersebut telah pula disepakati bahwa pembuatanmodel penyusunan materi muatan RanPerda akan dilakukan oleh TimKonsultan, dan selama proses penyusunannya akan berkonsultasi dengansetiap daerah melalui contact person yang telah disepakati.
Model penyusunan materi muatan peraturan daerah tentang pengelolaanwilayah pesisir ini di desain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, disertaiharapan untuk memenuhi muatan minimal (minimum content) sebagai acuandalam rangka perbaikan naskah rancangan peraturan daerah. Dengandemikian setiap daerah dapat menambahkan ketentuan-ketentuan yangdianggap perlu dengan memperhatikan kondisi permasalahan masing-masing.
vii
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan restrukturisasiterhadap penempatan bab per-bab dari rancangan naskah dengan mengikutiurut-urutan dari model. Langkah selanjutnya adalah perbaikan dan penambahanterhadap pasal-pasal di dalam setiap bab, apabila memang masih diperlukan. Sedangkan langkah terakhir adalah melakukan editing terhadap pasal-pasalagar memenuhi persyaratan, yaitu: ringkas, padat, jelas, dan tegas, sehinggatidak menimbulkan keraguan ataupun salah pengertian di dalam pelaksanaannya.
Pada kesempatan ini Tim Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih ataskontribusi yang diberikan oleh Tim Konsultan MCRMP Komponen A, KomponenB, Komponen C, Komponen D, dan Bapak Aris Kabul Pranoto, Rusman Hariantobeserta seluruh Staf PMO-MCRMP.
Kepada rekan-rekan di daerah, Pimpinan dan Staf PMO-MCRMP menyampaikanucapan terima kasih atas kerjasama yang baik disertai harapan semoga naskahini dapat bermanfaat bagi program pengelolaan wilayah pesisir secara terpadudimasa mendatang dan selamat bekerja.
Tim Penyusun
viii
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
4) melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan olehGubernur/Bupati/Walikota sepanjang berkaitan denganpengelolaan wilayah pesisir.
L. Pemanfaatan dan Perijinan
Pe r i j i n a n m e r u p a k a n s a ra n a p e n g e n d a l i a n t e r h a d a pkegiatan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisirdalam kaitannya dengan rencana pemanfaatan sumberdayasebagaimana telah dirumuskan di dalam Rencana Zonasi ataurencana zona rinci. Rencana zona rinci mengindikasikan jenisdan jumlah ijin yang dapat diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini dapat ditegaskan di dalam RanPerda bahwaimplementasi sistem dan mekanisme perijinan harus mengacusistem perencanaan secara keseluruhan. Dengan demikian sistemdan mekanisme perijinan perlu memperhatikan pertimbangan sebagaiberikut:
a. Perda perlu mencantumkan ketentuan bahwa pejabat yangberwenang memberikan ijin harus memperhatikan RencanaZonasi dan Rencana Pengelolaan. Jaminan bahwa permohonanijin akan dikabulkan apabila telah sesuai atau tidak bertentangandengan Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan.
31
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
Gambar 9. Perijinan
-
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................. i
Catatan Penyusun ....................................................................................... v
Daftar Isi .................................................................................................... ix
I. PENDAHULUAN
A. Bahan Acuan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir ................................................ 2
B. Bahan Acuan untuk Teknik Perumusan ............................................ 2
C. Penulisan ........................................................................................ 3
D. Perumusan Judul ............................................................................. 3
E. Konsiderans ..................................................................................... 4
1. Penyajian Fakta (statement of facts) ............................................. 4
2. Perumusan Kebijakan (policy formulation) .................................. 4
3. Diktum ........................................................................................ 5
F. Dasar Hukum .................................................................................. 5
G. KetentuanUmum/Peristilahan/Definisi ............................................. 6
H. Perumusan Asas, Tujuan, dan Sasaran, ............................................ 6
1. Asas-asasPengelolaan ................................................................ 1
2. Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir ........................................... 7
3. Sasaran Pengelolaan Wilayah Pesisir .......................................... 8
I. Perumusan Ruang Lingkup Pemberlakuan Perda
(spatial juridisdiction) ...................................................................... 8
II. MATERI MUATAN
A. Penetapan Batas Wilayah Laut Kewenangan Provinsi .................... 12
ix
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
4) mengkoordinasikan bantuan teknis dan pendanaandalam rangka pengelolaan wilayah pesisir;
5) memfasil i tasi penyelesaian sengketa dalampemanfaatan ruang dan atau sumberdaya pesisir;dan
6) mendirikan dan mengelola pusat data dan informasipesisir;
c. Fungsi Lingkungan Hidup
1) melakukan pemantauan dan pengkajian terhadapkondisi lingkungan pesisir, khususnya dalamkaitannya dengan setiap rencana pemanfaatan ruangdan sumberdaya pesisir, baik yang berasal dari instansipemerintah, swasta maupun masyarakat;
2) menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk penetapan keputusan dalamperijinan kegiatan di wilayah pesisir;
3) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadapdampak pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir,baik dari dalam maupun dari luar kewenanganprovinsi/kabupaten/kota;
Gambar 8. Fungsi Lingkungan hidup
30
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
B. Penetapan Batas Wilayah Laut Kewenangan Kabupaten/Kota ........ 13
C. Perencanaan Wilayah Pengelolaan ................................................ 14
1. Rencana dan Program Daerah Provinsi .................................... 14
2. Rencana dan Program Daerah Kabupaten/Kota ........................ 14
3. Rencana dan Program Skala Desa ............................................ 15
4. Rencana Strategis ..................................................................... 15
5. Rencana Zonasi ....................................................................... 16
6. Rencana Pengelolaan .............................................................. 18
7. Rencana Aksi ........................................................................... 20
8. Dokumen Rencana .................................................................. 20
D. Kewenangan Pemerintah Provinsi ................................................. 21
E. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota ..................................... 22
F. Kewenangan Pemerintah Desa ...................................................... 24
G. Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Kelurahan ......................... 25
H. Hak dan Kewajiban Masyarakat Pesisir ......................................... 25
I. Peran Organisasi Non-Pemerintah ................................................. 27
J. Peranserta Perguruan Tinggi .......................................................... 27
K. Organisasi Pengelola ..................................................................... 28
L. Pemanfaatan dan Perijinan ............................................................ 31
M. Insentif .......................................................................................... 32
N. Mitigasi Bencana Pesisir ................................................................ 33
O. Pembiayaan ................................................................................... 33
P. Pengawasan .................................................................................. 34
Q. Pengendalian ................................................................................ 34
R. Jaminan Lingkungan ...................................................................... 35
S. Pentaatan dan Penegakan Hukum ................................................. 36
T. Ketentuan Sanksi ........................................................................... 37
x
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
2. Susunan Organisasi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris(merangkap anggota) dan para anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah (dinas-dinas), tokoh masyarakat/agama,organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, Himpunan Nelayan,dan para pemangku kepentingan lainnya.
3. Pembentukan organisasi pengelola pesis i r provinsi /kabupaten/kota d i te tapkan berdasarkan KeputusanGubernur/Bupati/Walikota.
4. Fungsi Organisasi Pengelola.
Organisasi pengelola mengemban tiga fungsi utama, yaitu:
a. Fungsi Perencanaan
1) mengkoordinasikan perencanaan pemanfaatan ruangdan sumber daya pesisir;
2) memfasilitasi peranserta masyarakat dalam perumusankebijakan pengelolaan wilayah pesisir;
3) mengupayakan transparansi melalui penyelenggaraankonsultasi publik sebelum dokumen perencanaanditetapkan secara resmi; dan
4) memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan mitigasibencana di wilayah pesisir.
b. Fungsi Pelaksanaan
1) mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan ruangdan sumber daya pesisir;
2) memfasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan danpengendalian terhadap kegiatan yang telah diterbitkanijinnya;
3) menyebarluaskan informasi mengenai kebijakanpemerintah yang berkaitan dengan pengelolaanwilayah pesisir;
29
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
III. KETENTUAN PERALIHAN ................................................................... 31
IV. KETENTUAN PENUTUP ...................................................................... 31
V. PENJELASAN ....................................................................................... 31
OOO0OOO
xi
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
K. Organisasi Pengelola
Fungsi utama dari organisasi pengelola wilayah pesisir adalah untukmengintegrasikan kegiatan-kegiatan dinas/instansi daerah di wilayahpesisir. Pelaksanaan fungsi organisasi pengelola wilayah pesisir dapatdiintegrasikan pada lembaga yang telah ada atau melalui pembentukanlembaga baru. Keputusan mengenai hal ini didasarkan padapertimbangan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Pada bagianini dirumuskan ketentuan-ketentuan mengenai nomenklatur organisasipengelola, unsur-unsur organisasi, serta tugas pokok dan fungsinya.
1. Penamaan lembaga pengelola sebaiknya tidak menggunakankata Badan karena akan menimbulkan kerancuan denganinstansi teknis yang sudah terbentuk, misalnya: Bappeda,Bapedalda, Bawasda. Sebagai lembaga ad-hoc yang bertugasuntuk membantu dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota,khususnya dalam perumusan kebijakan, akan lebih baik apabilamenggunakan nama Tim Kerja, Dewan, Panitia, atau Komisi.
Misalnya:
Tim Kerja Pengelola Wilayah Pesisir;Dewan Pengelola Wilayah Pesisir;Panitia Pengelolaan Wilayah Pesisir; atau,Komisi Pengelola Wilayah Pesisir
Gambar 7. Peran serta Perguruan Tinggi
28
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
I. Peran Organisasi Non-pemerintah
Peran organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan wilayahpesisir meliputi:
1. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalamrangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;
2. Meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab para anggotamasyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir;
3. Menumbuhkembangkan peranserta para anggota masyarakatdalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaanpengelolaan sumberdaya pesisir; dan
4. Menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayahpesisir. Pelaksanaan hak dan kewajiban lembaga non-pemerintahdalam pengelolaan wilayah pesisir diatur lebih lanjut denganperaturan bupati/walikota dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
J. Peranserta Perguruan Tinggi
Dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdiankepada masyarakat, peranserta perguruan tinggi dalam pengelolaanwilayah pesisir meliputi:
1. Memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat-nasihat, hasilpenelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusankebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaanwilayah pesisir;
2. Membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaansumberdaya pesisir;
3. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalamrangka pengembangan sumberdaya pesisir;
4. Mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayahpesisir serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudahdiakses apabila diperlukan.
27
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
MODEL PENYUSUNAN
MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
TENTANG PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR
2. Hak untuk berperanserta dalam perumusan kebijakanpengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan ataukegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatansumberdaya pesisir;
3. Hak untuk memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalamrangka pemberdayaan masyarakat pesisir;
4. Hak untuk mengajukan usul dan pendapat dalam prosespermohonan ijin usaha dan atau kegiatan pemanfaatansumberdaya pesisir;
5. Hak untuk mengajukan permohonan sertifikasi atas lahanpemukiman di atas tanah negara yang telah tinggal menetapsekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun;
6. Hak untuk memperoleh ganti rugi yang layak atas kerugianyang timbul karena perubahan tata guna lahan sebagai akibatdari pelaksanaan rencana tata ruang pesisir; dan
7. Hak untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan jasalingkungan sebagai sumber penghidupan yang telahberlangsung secara turun temurun sepanjang t idakbertentangan dengan peraturan-perundang-undangan.
Kewajiban masyarakat pesisir dalam rangka pengelolaan wilayahpesisir meliputi:
1. Kewajiban untuk memberikan informasi sebagai bahanpertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaansumberdaya pesisir;
2. Kewajiban untuk berperanserta dalam upaya perlindungandan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologiswilayah pesisir.
26
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
3. Menetapan Daerah Perlindungan Laut atau sebutan lain dalamrangka pengelolaan sumberdaya pesisir sebagai upaya pelestariankomponen-komponen ekosistem pesisir, seperti: hutan mangrove;terumbu karang, padang lamun, muara sungai, serta perlindunganfisik pantai dari pengaruh abrasi dan intrusi air laut;
4. Melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang didelegasikanpelaksanaannya oleh pemerintah kabupaten/kota;
5. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintahprovinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota dalam rangkapengelolaan sumberdaya pesisir; dan
6. Melaksanakan Peraturan Desa (Perdes) yang ditetapkan olehKepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dalam rangka perlindungan dan pelestarian sumberdayapesisir.
G. Tugas dan Tanggungjawab Pemerintahan Kelurahan
Sebagai wilayah administratif, pemerintah kelurahan tidak memilikikewenangan untuk menetapkan peraturan yang berkaitan denganpengelolaan wilayah pesisir. Walaupun demikian, kelurahan yangwilayahnya berbatasan dengan laut mempunyai tugas dantanggungjawab untuk melaksanakan penataan dan pengawasan sesuaidengan petunjuk atau perintah bupati/walikota.
H. Hak dan Kewajiban Masyarakat Pesisir
Pengertian masyarakat pesisir meliputi masyarakat adat dan masyarakatlokal. Pada bagian ini dirumuskan ketentuan-ketentuan mengenai hakdan kewajiban masyarakat pesisir dalam rangka pengelolaan wilayahpesisir. Hak masyarakat pesisir dalam rangka pemanfaatan sumberdayapesisir dan lautan meliputi:
1. Hak untuk memperoleh informasi mengenai rencana usaha ataukegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir di dalam wilayahdesanya;
25
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
2. Penerbitan ijin untuk kegiatan pengerukan dan reklamasi pantaisampai luasan tertentu [misalnya maksimum 2 (dua) ha];
3. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pembangunan danpengelolaan serta penyelenggaraan jasa pelabuhan lokal;
4. Pengaturan dan pengawasan terhadap baku mutu lingkunganpesisir dan perairan pantai dalam rangka pengembangan wisatabahari;
5. Pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan/usaha yangdiperkirakan dapat berdampak negatif terhadap lingkunganpesisir;
6. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakanlingkungan pesisir yang disebabkan karena pencemaran;
7. Perijinan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha pengerukanpasir laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota;
8. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasaranapenyeberangan yang dibangun atas prakarsa pemerintahkabupaten/kota;
9. Penyelenggaraan dan pengawasan serta perlindungan masyarakatdari bahaya dan atau bencana pesisir; dan
10. Urusan-urusan lain yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan.
F. Kewenangan Pemerintah Desa
Kewenangan pemerintah desa meliputi:
1. Mengelola sumberdaya pesisir berdasarkan hak asal-usul desa;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangkapengelolaan sumberdaya pesisir yang berdasarkan peraturanperundang-undangan dapat didesentralisasikan oleh pemerintahkabupaten/kota kepada pemerintah desa;
24
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
I
PENDAHULUAN
Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang Pengelolaan WilayahPesisir perlu memperhatikan tiga aspekyang saling berkaitan, yaitu: bahanacuan untuk materi muatan; bahanacuan untuk teknik penulisan, dankemahiran dalam perumusan ketentuannormatifnya.
1
-
6. Perijinan pemanfaatan sumber-sumber air bawah tanah;
7. Perijinan usaha atau kegiatan budidaya pada perairan pantaikewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan tersebutmerupakan kelanjutan dari kewenangan yang telah ada sebelumberlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu padaperairan yang terletak di sisi darat dari garis pantai yang meliputi,antara lain: rawa payau, muara sungai, dan laguna;
8. Pengelolaan sumber daya laut serta perlindungan ekosistemkhas di wilayah laut kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
9. Pengelolaan data statistik perikanan tangkap dan perikananbudidaya.
Selain dari kewenangan-kewenangan sebagaimana telah disebutkandi atas, untuk kota-kota pesisir tertentu (misalnya kota besar yangberpenduduk padat, memiliki lokasi wisata bahari, pelabuhan, industri,penambangan pasir laut dan sebagainya) dapat pula dicantumkankewenangan-kewenangan sebagai berikut:
1. Pengaturan lokasi investasi serta perijinan kegiatan/usaha dalamrangka pengembangan objek-objek pariwisata bahari, misalnyaperhotelan, restoran, taman rekreasi pantai, serta kegiatan/usahapenunjang lainnya;
Gambar 6. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
23
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
A. Bahan Acuan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentangPengelolaan Wilayah Pesisir
Yang dimaksud dengan bahan acuan untuk materi muatan RanPerdaadalah seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku danmengikat terhadap Pemerintah Daerah yang bersangkutan, khususnyamengenai pengelolaan wilayah pesisir. Peraturan perundang-undanganyang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir(DKP, Final Draft 8 September 2005);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sertaberbagai peraturan pelaksanaannya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah serta peraturan pelaksanaannya;
4. Undang-Undang Sektor-sektor Terkait serta peraturanpelaksanaannya;
5. Peraturan-peraturan daerah yang berlaku di bidang-bidangtertentu dan mempunyai kaitan dengan pengaturan masalahpengelolaan wilayah pesisir;
6. Dokumen-dokumen:Rencana Strategis; Rencana Zonasi; RencanaPengelolaan; dan Rencana Aksi.
7. Dokumen tentang hak-hak tradisional penduduk lokal dalamkaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir (apabila ada);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecilyang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan PengelolaanPesisir Terpadu;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:KEP.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan RuangPesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
11. Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotatentang Rencana Tata Ruang Wilayah Laut, Direktorat Tata RuangLaut, DKP (2002).
B. Bahan Acuan untuk Teknik Perumusan
Teknik penulisan naskah peraturan-perundang-undangan tunduk padaaturan khusus yang perlu ditaati lebih ketat daripada penulisan naskah-
2
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
12. Kewenangan-kewenangan lainnya, yang meliputi:
a. Urusan atau bagian dari urusan pemerintahan yang tidakatau belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahkabupaten/kota;
b. Urusan pemerintahan yang berdasarkan peraturanperundang-undangan secara tegas ditetapkan sebagaikewenangan pemerintah provinsi; dan
c. Kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas sebagaiwilayah administratif dan pelaksanaan tugas pembantuan.
13. Urusan-urusan lain yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan.
E. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi:
1. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di wilayah lautmencakup semua urusan pemerintahan yang telah ditetapkandi dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di wilayah lautmencakup pula pulau-pulau atau kepulauan yang berdasarkanUndang-undang Pembentukan Kabupaten telah menjadi bagiandari wilayah kabupaten/kota;
3. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di wilayah laut adalahsepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi;
4. Penetapan persyaratan perijinan dalam rangka pemanfaatansumber-sumber perikanan;
5. Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah atau sebutan laindalam rangka pengelolaan sumberdaya pesisir sebagai upayapelestarian komponen-komponen ekosistem pesisir, seperti:hutan mangrove; terumbu karang, padang lamun, muara sungai,serta perlindungan fisik pantai dari pengaruh abrasi dan intrusiair laut;
22
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
naskah biasa. Dalam hal ini ada beberapa diantaranya yang harusdijadikan sebagai acuan dalam teknik penulisan RanPerda tentangPengelolaan Wilayah Pesisir, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang TeknikPenyusunan Peraturan Perundang-undangan dan BentukRancangan Undang-Undang;
3. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum NasionalNomor G -159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang PetunjukTeknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan.
C. Penulisan
Penulisan RanPerda tentang Pengelolaan Wilayah Pesisirmerupakan karya seni di bidang hukum yang memadukanpenerapan dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan wilayahpesisir, terutama ilmu ekologi dan ilmu ekonomi, sehingga menjadirumusan ketentuan yang bersifat normatif. Dalam hal ini siapapunyang memprakarsai inisiasi perumusan naskah RanPerdadiharapkan memiliki kemampuan untuk memadukan berbagaikepentingan secara komprehensif-integral, baik kepentinganaktual maupun potensial. Dengan demikian diharapkan dapattercapai sinergi antara berbagai kepentingan secara maksimal dalampengelolaan wilayah pesisir. Untuk itu penyusunan urut-urutanbab dan pasal-pasalnya serta pemilihan kata-kata yang tepatharus merefleksikan konstruksi pemikiran secara logis dan akurat.Hal ini menjadi sangat penting guna menghindari perbedaaninterpretasi pada tahap pelaksanaannya. Oleh karena itu, sebagaisebuah karya seni, kualitas setiap rancangan peraturan daerahakan sangat tergantung pada kualitas Naskah Akademis sertakeakhlian dan pengalaman orang atau para anggota tim yangmerumuskannya.
D. Perumusan Judul
Ringkas dan padat serta mencerminkan materi permasalahan yangdiatur, misalnya:
3
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI...........................TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ....................TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR.
E. Konsiderans
Konsiderans memuat secara ringkas dan padat (concise) mengenaipokok-pokok pikiran dan alasan-alasan tentang perlunya penerbitanperaturan daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir. Pada bagianmenimbang sebaiknya hanya memuat 3 (tiga) hal pokok yangmenjadi dasar pertimbangan diterbitkannya peraturan daerah tentangpengelolaan wilayah pesisir. Ke-tiga hal pokok tersebut adalah sebagaiberikut:
1. Panyajian Fakta (presentation of facts)
Penyajian fakta merumuskan secara ringkas dan padat tentangfakta-fakta yang mengandung kebenaran universal atau kondisiaktual wilayah pesisir pada saat ini, khususnya tentang potensisumber daya alam yang tersedia dan berbagai permasalahanyang dihadapi dalam pengelolaannya;
Kata-kata kunci:
panjang pantai; keanekaragaman jenis sumber daya alam;keindahan panorana alam; potensi ekonomi; penunjang hajathidup orang banyak; dan sebagainya.
2. Perumusan Kebijakan (policy formulation)
Policy formulation memuat rumusan kebijakan strategis tentangalternatif terbaik yang dipilih dalam rangka pengelolaan wilayahpesisir. Rumusan kebijakan ini merupakan resultant atau tindaklanjut dari fakta yang telah disajikan pada angka 1:
Kata-kata kunci:
pengelolaan terpadu; media investasi; pemanfaatan berkelanjutan;kelestarian ekosistem; pemberdayaan masyarakat; kepentingangenerasi sekarang dan generasi yang akan datang; dan sebagainya.
4
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
D. Kewenangan Pemerintah Provinsi
Kewenangan pemerintah provinsi di wilayah pesisir mencakup:
1. Semua urusan pemerintahan yang telah ditetapkan di dalamPasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah;
2. Semua urusan pemerintahan yang telah ditetapkan di dalamPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Penataan ruang wilayah pesisir yang bersifat lintas kabupaten/kota,berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah kabupaten/kota;
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan rencana tataruang pesisir;
5. Penetapan baku mutu lingkungan, khususnya apabila dianggapperlu untuk ditetapkan lebih ketat dari baku mutu lingkunganyang telah ditetapkan oleh pemerintah;
6. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumberdayaalam laut;
7. Pelayanan perijinan usaha/kegiatan sesuai kewenangannya;
8. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber-sumberperikanan lintas kabupaten/kota, termasuk kegiatan nelayanyang berasal dari daerah lain (andon);
9. Penetapan kawasan konservasi laut dan atau perlindunganlingkungan laut atau sebutan lain dalam rangka pengelolaansumberdaya pesisir;
10. Pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi yang meliputiwilayah lintas kabupaten/kota;
11. Pengaturan mengenai pengelolaan sumberdaya pesisir sesuaidengan wilayah kewenangannya;
21
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
3. Diktum
Diktum memuat keputusan tentang cara yang akan dilakukanuntuk mencapai tujuan yang dikehendaki sehubungan denganangka 1 dan angka 2, yang dalam hal ini adalah: perlunyapengaturan dalam bentuk peraturan daerah provinsi dankabupaten/kota tentang pengelolaan wilayah pesisir.
F. Dasar Hukum
Dasar hukum dari peraturan daerah yang akan atau sedang dirancangdimuat pada bagian mengingat, antara lain:
1. Undang-undang pembentukan daerah provinsi/ kabupaten/kotayang bersangkutan; dan
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturanwilayah pesisir.
Catatan:
Sambil menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undangtentang Pengelolaan Wilayah Pesisir menjadi Undang-Undang,maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 18 ayat(3) dan ayat (4), dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagiPemerintah Daerah untuk menyusun peraturan daerah tentangpengelolaan wilayah pesisir.
Gambar 1. Konsultasi Regional
5
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
7. Rencana Aksi
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kotamenyusun Rencana Aksi dalam rangka melaksanakanpengelolaan wilayah pesisir. Rencana Aksi memuatmasalah-masalah yang harus ditanggulangi beserta tujuan,sasaran, strategi dan kegiatan yang akan dilaksanakan,termasuk rencana pendanaan dan sumber dananya.Ke te rpaduan sek to r da lam pe rencanaan maupunpelaksanaan rencana aksi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan PeraturanBupati/Walikota.
8. Dokumen Rencana Strategis, Rencana Zonasi, RencanaPengelolaan dan Rencana Aksi
Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaandan Rencana Aksi merupakan 4 (empat) dokumen yangmenjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dinamakanDokumen Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir yangmasing-masing ditetapkan dalam Peraturan Gubernur danPeraturan Bupati/Walikota.
Gambar 5. Dokumen Rencana : Strategi, Zonasi, Pengelolaan dan Aksi
20
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
b. Siapa yang akan melaksanakan berbagai fungsi manajemen;
c. Bagaimana tatacara pengambilan keputusan secarakelembagaan
d. Kegiatan-kegiatan apa yang diijinkan dan/atau yang dilarangbeserta norma-norma pengaturannya;
e. Pengalokasian dan pengelolaan anggaran;
f. Pemantauan pelaksanaan; dan
g. Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Zonasidan Rencana Aksi.
Selain dari materi sebagaimana tersebut di atas, RencanaPengelolaan harus pula memuat ketentuan mengenai organisasipengelola, antara lain:
a. Hubungan organisasi pengelola dengan instansi yangbertanggungjawab dalam pelaksanaan sistem perencanaanwilayah pesisir;
b. Struktur dan komposisi organisasi pengelola wilayahpesisir;
c. Mekanisme pelaporan organisasi pengelola wilayahpesisir;
d. Jaminan tersedianya data dan informasi yang resmi dandapat diakses oleh masyarakat;
e. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya diwilayah pesisir;
f. Mekanisme perijinan pemanfaatan sumberdaya di wilayahpesisir; dan
g. Penyelengaraan pelatihan dengan dukungan instansipemerintah.
Rencana Pengelolaan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapatditinjau kembali 1 (satu) kali.
19
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
G. Ketentuan Umum/Peristilahan/Definisi
Ketentuan Umum memuat istilah-istilah yang telah diberi pengertiantertentu dengan maksud agar tercipta persamaan pemahaman terhadapmakna pengaturan. Pada bagian ini dilakukan upaya melalui:
1. Rujukan pada peristilahan yang termuat dalam RancanganUndang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, denganmemperhatikan prospek aplikasinya pada ruang wilayahkewenangan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota;
2. Rujukan pada peristilahan yang telah memiliki kekuatan hukumdi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnyaUndang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,Undang-Undang Penataan Ruang, dan Undang-UndangPemerintahan Daerah;
3. Rujukan pada definisi ilmiah yang berlaku pada masing-masingdisiplin ilmu, khususnya yang mempunyai kaitan denganpengelolaan wilayah pesisir; dan
4. Hanya mencantumkan peristilahan yang benar-benar digunakandi dalam rancangan peraturan daerah.
H. Perumusan Asas, Tujuan dan Sasaran
1. Asas-asas Pengelolaan
Asas adalah rumusan yang menjadi landasan bagi pemberlakuannorma-norma hukum yang termuat di dalam pasal-pasal dariperaturan daerah. Rumusan asas-asas dapat dilakukan secaraanalog dengan asas-asas pengelolaan lingkungan hidup dansumberdaya alam melalui cara-cara sebagai berikut:
a. Rujukan pada asas-asas yang termuat di dalam RancanganUndang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir;
b. Rujukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-UndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan sebagainya;
c. Rujukan pada asas-asas kebijakan internasional (misalnyaFAO/Code of Conduct for Responsible Fisheries, 1995,khususnya pada Article 6).
6
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
Misalnya:
asas manfaat, asas keterbukaan, asas persamaan hak, asaskeadilan antar generasi, asas peranserta masyarakat, asaspembangunan berkelanjutan dan sebagainya.
2. Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir
Yang dimaksud dengan tujuan dalam bagian ini adalah keadaanyang diinginkan pada masa yang akan datang sebagai tujuanakhir dari pengaturan.
Misalnya :
a. Terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdayapesisir untuk menjamin pemanfaatan secara rasional,berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b. Terciptanya pemerataan manfaat ekonomi sumberdayapesisir dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatpesisir;
c. Terpeliharanya kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistempesisir agar tetap dapat menunjang pembangunan dalamwaktu yang tak terbatas; dan
d. Terlindungnya wilayah pesisir dari dampak negatif yangditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota.
7
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
Gambar 2. Tujuan Pengelolaan wilayah pesisir
Rencana Zonasi berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan dapatditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pengelolaan
Rencana Pengelolaan memuat prosedur, tanggungjawab dankoordinasi dalam pengambilan keputusan berbagailembaga/ ins tansi pemerintah. Rencana Pengelolaansumberdaya pesisir diputuskan secara transparan sehinggadapat diperkirakan dampaknya serta dapat menjaminpemerataan kesempatan dalam penyampaian pendapat.
Secara khusus Rencana Pengelolaan ditujukan untuk:
a. membangun kerjasama kemitraan antara pemerintah,pengusaha dan masyarakat;
b. menyediakan dasar yang disepakati bersama untukmelakukan peninjauan secara sistematik terhadap usulanpembangunan;
c. merumuskan tatacara pengawasan, evaluasi dan perbaikanrencana-rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu; dan
d. mengkoordinasikan rencana-rencana selanjutnya.
Rencana Pengelolaan disusun berdasarkan:
a. Kebijakan-kebijakan dan orientasi dalam Rencana Strategis;
b. Rencana Zonasi; dan
c. Kepentingan para stakeholder yang memanfaatkansumberdaya pesisir.
Rencana Pengelolaan harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
a. Bagaimana Rencana Zonasi diimplementasikan pada
masing-masing zona dan Rencana Aksi diimplementasikanpada sub-zona;
18
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
3. Sasaran Pengelolaan Wilayah PesisirYang dimaksud dengan sasaran pada bagian ini adalah keadaan-keadaan tertentu sebagai target yang hendak dicapai pada masadekat mendatang sebagai batu-loncatan untuk mencapai tujuanakhir yang telah ditetapkan.
Misalnya:
a. Terkoordinasikannya kebijakan pengelolaan wilayah pesisirsecara sinergis, baik antar sektor, antar provinsi, dan antarkabupaten/kota;
b. Tercapainya keseimbangan antara pemanfaatan sumberdayadan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir;
c. Terakomodasikannya aspirasi dan kepentingan-kepentinganmasyarakat lokal melalui upaya pemberdayaan masyarakatdalam pengelolaan sumberdaya pesis i r secaraberkelanjutan; dan
d. Terpenuhinya persyaratan normatif dalam sistem danmekanisme perijinan usaha/kegiatan pembangunan diwilayah pesisir.
I. Perumusan Ruang Lingkup Pemberlakuan Peraturan Daerah (spatialjurisdiction)
Peraturan daerah sudah barang tentu akan diterapkan pada ruangwilayah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, baik wilayah daratan maupun wilayah lautan. Dalam hal inipenetapan batas definitif wilayah kewenangan pemerintahprovinsi atas ruang lautan menjadi sangat penting untuksegera ditetapkan titik-titik koordinat geografisnya, untukkemudian dicantumkan di dalam peta. Selanjutnya, penetapanbatas wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota ditetapkansampai sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan pemerintahprovinsi. Hal-hal yang perlu dilakukan pada bagian ini adalah:
1. Rujukan pada kewenangan pangkal sebagaimana tercantumdi dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
dan kegiatan yang memerlukan ijin sebelum dilaksanakan gunamencegah timbulnya benturan kepentingan, baik di dalam zonamaupun antar zona.
Penyusunan Rencana Zonasi dilakukan secara terpadu melaluikerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintahkabupaten/kota bersama masyarakat.
Secara garis besar, Rencana Zonasi memuat pembagian wilayahperencanaan ke dalam zona-zona, yaitu: zona konservasi, zonapemanfaatan umum, zona pemanfaatan khusus, dan alur.
Rencana Zonasi didasarkan pada:
a. Data fisik, ekologi dan sosial-ekonomi;
b. Kebijakan-kebijakan dalam Rencana Strategis; dan
c. Kepentingan para stakeholder yang memanfaatkansumberdaya pesisir.
Rencana Zonasi harus mengakomodasikan berbagai jeniskeperluan pembangunan seperti perkotaan, pusat industri,budidaya pantai, perikanan tangkap, dan pelestarian habitatflora dan fauna. Dengan memperhatikan skala prioritaspembangunan, Bupati/Walikota dapat menindaklanjuti RencanaZonasi Provinsi dengan penyusunan Rencana ZonaKabupaten/Kota.
Rencana Zonasi dapat diperbaiki apabila terdapat perubahanpada kondisi wilayah pesisir yang berpengaruh pada keputusanpenzonasian. Perubahan yang dimaksud adalah:
a. intensitas dan macam penggunaan sumberdaya;
b. perkembangan keilmuan mengenai penggunaansumberdaya yang berkelanjutan; dan
c. perubahan-perubahan teknologi, sosial, budaya dan ataulingkungan.
17
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
2. Rujukan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, khususnya Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5)mengenai kewenangan Pemerintah Daerah di wilayah laut;
Contoh untuk Perda Provinsi:
Peraturan Daerah ini diberlakukan di seluruh wilayah pesisirProvinsi ....................... yang meliputi:
a. Wilayah daratan sampai dengan batas wilayah pesisirkabupaten/kota (sebutkan nama kabupaten/kota yangbersangkutan) serta ruang laut sampai sejauh 12 (dua belas)mil laut yang diukur mulai dari garis pantai ke arah LautLepas dan/atau ke arah Perairan Kepulauan; dan
b. Wilayah kepulauan atau pulau-pulau yang berdasarkanUndang-Undang Pembentukan Provinsi ..............................t e lah menjad i bag ian da r i w i layah P rov ins i..................................
Catatan:
Peraturan daerah provinsi tentang pengelolaan wilayah pesisirdiberlakukan pada daerah pertemuan antara pengaruh daratandan pengaruh lautan, ke arah daratan sampai batas wilayahkabupaten/kota pesisir di dalam provinsi, sedangkan ke arahlautan sampai sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garispantai ke arah Laut Lepas dan atau ke arah Perairan Kepulauan.
Contoh untuk Perda Kabupaten/Kota:
Peraturan Daerah ini diberlakukan di seluruh wilayah pesisirKabupaten/Kota .........................................yang meliputi:
a. Wilayah daratan sampai dengan batas wilayah pesisirkecamatan (sebutkan nama kecamatan yang bersangkutan)serta ruang laut sampai sejauh sepertiga dari wilayah lautkewenangan Provinsi ...........................................................yang diukur mulai dari garis pantai ke arah Laut Lepas danatau ke arah Perairan Kepulauan; dan
9
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
Dokumen Rencana Strategis, berisi:
1. profil pesisir daerah provinsi/kabupaten/kota;2. visi pembangunan wilayah pesisir;3. tujuan dan sasaran;4. strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran;5. proses implementasi;6. prosedur pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi; dan7. informasi lanjutan.
5. Rencana Zonasi.
Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, setelah konsultasipublik, dilakukan penyusunan dan penetapan Rencana Zonasipembangunan di wilayah pesisir. Rencana Zonasimengindikasikan kebijakan pengalokasian penggunaansumberdaya pesisir berdasarkan daya dukungnya. RencanaZonasi digunakan untuk:
Memandu pengelolaan sumberdaya di dalam wilayahperencanaan; dan
Mencegah konflik pemanfaatan sumberdaya.
Rencana Zonasi juga mengindikasikan arahan kerangka kerjauntuk pengelolaan, pengaturan berupa kisi-kisi tentang kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan-kegiatan yang dilarang,
Gambar 4. Reklamasi Pantai
16
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
b. Wilayah kepulauan atau pulau-pulau yang berdasarkanUndang-Undang Pembentukan Kabupaten/Kota...................telah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten/Kota.....................
Catatan:
Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pengelolaanwilayah pesisir diberlakukan pada daerah pertemuanantara pengaruh daratan dan pengaruh lautan, ke arahdaratan sampai batas wilayah kecamatan pesisir,sedangkan ke arah laut sampai sejauh sepertiga dariw i l a y a h l a u t k e w e n a n g a n P e m e r i n t a hProvinsi..................................diukur dari garis pantai kearah Laut Lepas dan atau ke arah Perairan Kepulauan.
10
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
b. Dokumen-dokumen perencanaan tersebut pada huruf amemuat: tujuan, sasaran, strategi, dan target pelaksanaanserta indikator kinerja untuk memantau pelaksanaanpembangunan di wilayah pesisir yang telah menjadikewenangan pemerintah kabupaten/kota;
3. Rencana dan Program Skala Desa
Bupati/Walikota menetapkan peraturan tentang pedoman dantata cara penyusunan rencana dan program pengelolaansumberdaya pesisir pada skala desa dan kelurahan yangmempunyai wilayah pesisir. Pemerintah kabupaten/kota, BadanPermusyawaratan Desa dan masyarakat dapat menyusun rencanadan program pengelolaan wilayah pesisir skala desa untukkemudian diserahkan kepada organisasi pengelola wilayahpesisir untuk ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah.
4. Rencana Strategis
Rencana Strategis di tingkat Provinsi maupun tingkatKabupaten/Kota sebaiknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran danstrategi yang telah disepakati bersama dari segenap pihak terkaitdan memberikan landasan yang konsisten untuk penyusunanrencanan zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi.
Rencana Strategis mengidentifikasi indikator kinerja sehinggadapat mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir.
Rencana Strategis memuat standar perencanaan yang konsisten,sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendalipembangunan di wilayah pesisir bagi aparat provinsi, aparatkabupaten/kota, masyarakat setempat dan dunia usaha (swasta).Rencana Strategis memfasilitasi pemerintah provinsi, dankabupaten/kota dalam mencapai tujuan-tujuan pengelolaanwilayah pesisir sebagaimana tercantum dalam ProgramPembangunan Daerah (PROPEDA).
Rencana Strategis berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dandapat ditinjau kembali setiap lima tahun.
15
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
6. Apabila wilayah laut provinsi berbatasan langsung denganwilayah laut provinsi lain yang letaknya saling berhadapan danlebar lautnya kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, makabatas luar wilayah laut provinsi ditetapkan melalui penarikangaris tengah (median line);
B. Penetapan Batas Wilayah Laut Kewenangan Kabupaten/Kota
Pada bagian ini dirumuskan ketentuan tentang langkah-langkah dalamrangka penetapan batas wilayah laut kewenangan kabupaten/kota,antara lain, tentang:
1. Bupati/Walikota menetapkan batas wilayah laut kewenangankabupaten/kota secara definitif;
2. Penentuan batas wilayah laut kabupaten/kota terdiri dari Dinasdan unsur-unsur terkait;
3. Penentuan batas wilayah laut kewenangan kabupaten/kota dilakukan secara bersama-sama dengan kabupaten/kota yang bertetangga (kabupaten/ kota yang berhadapan,berdampingan, berhadapan dan berdampingan, ataukabupaten/kota tetangga yang berbentuk kepulauan);
4. Penentuan batas dilakukan dengan mengacu pada pedomanpenetapan batas wilayah laut kewenangan kabupaten/kota yangditerbitkan oleh pemerintah pusat;
5. Hasil akhir dari penetapan batas wilayah laut kewenangankabupaten/kota adalah berupa daftar titik-titik koordinatgeografis yang apabila dihubungkan oleh garis lurus dapatmenunjukkan batas luar wi layah laut kewenangankabupaten/kota; dan
6. Penetapan batas wilayah laut kewenangan pemerintahkabupaten/kota seharusnya dilakukan setelah batas wilayahlaut kewenangan provinsi ditetapkan secara definitif.
13
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
daratan. Penetapan zonasi merupakan hasil dari Rencana Zonasi. RencanaPengelolaan memuat kewenangan provinsi atau kewenangankabupaten/kota serta fungsi pengaturan (perintah, larangan, ataukebolehan). Adapun pencantuman Rencana Aksi di dalam RancanganPeraturan Daerah bersifat fakultatif karena merupakan rencanapelaksanaan pada skala tahunan. Di bawah ini disampaikan alternatifurut-urutan penyusunan materi muatan RanPerda PengelolaanWilayah Pesisir sebagai berikut:
A. Penetapan Batas Wilayah Laut Kewenangan Provinsi
Kecuali untuk daerah provinsi yang telah ditetapkan batas wilayahlautnya secara definitif di dalam undang-undang pembentukannya,pada bagian ini perlu dirumuskan ketentuan-ketentuan mengenaipenetapan batas wilayah laut kewenangan provinsi, antara lain,tentang:
1. Gubernur menetapkan batas wilayah laut kewenangan provinsisecara definitif dengan Keputusan Gubernur;
2. Penentuan batas wilayah laut Provinsi dilakukan berdasarkanhasil pengkajian oleh Dinas dan unsur-unsur terkait;
3. Penentuan batas wilayah laut kewenangan provinsi dilakukansecara bersama-sama dengan provinsi yang bertetangga (provinsiyang berhadapan, berdampingan, dan atau provinsi tetanggayang berbentuk kepulauan);
4. Penentuan batas dilakukan dengan mengacu pada pedomanpenetapan batas wilayah laut kewenangan provinsi yangditerbitkan oleh pemerintah pusat;
5. Hasil akhir dari penetapan batas wilayah laut kewenanganprovinsi adalah berupa daftar titik-titik koordinat geografisyang, apabila dihubungkan oleh garis lurus di dalam peta,dapat menunjukkan batas luar wilayah laut kewenanganprovinsi; dan
12
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
-
C. Perencanaan Wilayah Pengelolaan
Pada bagian ini dirumuskan ketentuan-ketentuan mengenaiperencanaan dan program pengelolaan pesisir yang berasal dariprakarsa pemerintah, desa, masyarakat, atau perorangan.
1. Rencana dan Program Daerah Provinsi
a. Gubernur menerbitkan peraturan mengenai norma, standar,dan pedoman penyusunan dan penetapan rencana strategis,rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksidalam rangka pengelolaan wilayah pesisir kewenanganprovinsi; dan
b. Dokumen-dokumen perencanaan tersebut pada huruf amemuat: tujuan, sasaran, strategi, dan target pelaksanaanserta indikator kinerja untuk memantau pelaksanaanpembangunan di wilayah pesisir yang telah menjadikewenangan pemerintah provinsi.
2. Rencana dan Program Daerah Kabupaten/Kota
a. Bupati/Walikota menerbitkan peraturan mengenai norma,standar, dan pedoman penyusunan dan penetapan rencanastrategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencanaaksi dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir kewenanganpemerintah kabupaten/kota; dan
Gambar 3 . Perencanaan wilayah pengelolaan
14
SATU
AN
KE R
J AP E
NGELO
LAAN SUMBERDAYAPES
ISIR
DAN
LAUT
Model Materi Muatan
11
IIMATERI MUATAN
Materi pengaturan yang dimuat dalamRancangan Peraturan Daerah (RanPerda)disusun secara sistematis berdasarkankatagori permasalahan yang diaturnya.Sistematika pengaturan dimulai daripenetapan batas wilayah pengelolaan;Rencana Strategis; penetapan zonakonservasi, zona pemanfaatan umumdan zona khusus (Rencana Zonasi); sertajenis-jenis kegiatan dan tingkatankewenangan untuk melaksanakannya(Rencana Pengelolaan).
Pembagian wilayah laut menjadi zona konservasi, zona pemanfaatanumum dan zona khusus adalah setara dengan kawasan lindung,kawasan budidaya, dan kawasan tertentu di dalam penataan ruang