buku pedoman global gotong royong (g2r): inovasi gerakan

Buku Pedoman

Global Gotong Royong (G2R):

Inovasi Gerakan Desa dengan Menggunakan

Model Tetrapreneur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY

2018

Buku Pedoman G2R Tetrapreneur

BPPM DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta, Februari 2018

2/20

Kata Pengantar

Program Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur merupakan wujud inovasi sinergi

gerakan gotong royong dan wirausaha desa yang hendaknya akan membawa kearifan lokal

Indonesia ke peringkat dunia. Keseharian pelaksanaannya, gotong royong di masyarakat

baru sebatas kegiatan sosial. Hakekatnya, sudah sewajarnya masyarakat dunia menjadikan

Indonesia sebagai pusat rujukan dan praktek terbaik (best practice) dari apa yang dinamakan

gotong royong. Keberadaan gotong royong telah menagkar kuat sebagai salah satu

kekayaan intelektual bangsa. Integrasi dan komprehensifnya kekayaan nilai-nilai luhur

nenek moyang bangsa Indonesia tercermin didalam gotong royong seperti kepercayaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap tolong menolong, mentalitas tanpa pamrih,

mengedepankan kepentingan orang banyak, berani karena benar, bersatu dalam perbedaan,

kebersamaan dalam pengambilan keputusan, saling peduli dan menyayangi, serta masih

banyak lagi. Sehingga perlunya membuat gotong royong yang telah ada menjadi

berkelanjutan, mandiri, bernilai jual yang menjanjikan, dan desa memiliki keunggulan

bersaing yang terintegrasi baik melalui pemerintah, akademisi, pemerintah desa maupun

lembaga-lembaga yang berada di dalam desa hingga masyarakat luas.

Selain Gotong Royong, potensi unggul bangsa Indonesia utamanya masyarakat di Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah berwirausaha. Salah satu penguatan potensi wirausaha

ini menggunakan Model Tetrapreneur yang merupakan gerakan inovasi desa wirausaha

berbasis emapt pilar wirausaha yaitu rantai pasokan bisnis baik dari hulu ke hilir;

ketersediaan dan kesigapan dalam merespon pasar sebagai sarana bertukarnya nilai

produk; kualitas produk melalui SDM yang berkualitas, sistem yang terkoordinasi hingga

pengembangan diri akan mempengaruhi; nilai merek pada produk. Integrasi nilai gotong

royong yang ada dengan model Tetrapreneur diharapkan dapat menjadi sinergi bagi desa

untuk mampu bersaing, berkerjasama dan beradaptasi untuk terus maju ke tatanan global

masa depan.

Buku pedoman G2R Tetrapreneur ini disusun dan diterbitkan dalam rangka menciptakan

keselarasan persepsi antara pemangku kepentingan (stakeholder) sehingga dapat

menghasilkan kerjasama yang responsif, terintegrasi, terukur dan saling mendukung demi

terwujudnya desa mandiri dan berkelanjutan sesuai nilai gotong royong yang berkearifan

lokal dan bermartabat global

Tim Pelaksana G2R Tetrapreneur

.


BPPM DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018

3/43

Daftar Isi

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sasaran Program E. Ruang Lingkup Pemberdayaan

BAB II. PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN PROGRAM A. Struktur Organisasi Pengelolaan Program B. Penanggung Jawab Program C. Tim Pelaksana Program D. Waktu Pelaksanaan E. Metode dan Penganggaran BAB III. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN A. Prinsip B. Alur C. Tahapan D. Monitoring Evaluasi

BAB IV. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM A. Pengukruan Indeks Tetrapreneur B. Penilaian 360 C. Penilaian Matriks Media Sosial D. Penilaian Berbasis Keluaran (Output)

BAB V. PENUTUP LAMPIRAN


BPPM DIY


4/43

Bab I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keterbukaan dan Kecepatan Informasi

Open Sources Era merupakan era keterbukaan dan kecepatan mengalirnya informasi tanpa

batas dan waktu. Suatu era yang sebelumnya hampir mustahil dialami dalam peradaban

manusia telah menjadi kenyataan. Keberadaan era tersebut telah terbukti menabrak logika

dan aturan-aturan konvensional dimana segala sesuatunya ‘ada harga’ nya. Keterbukaan

dan kecepatan informasi tersebut salah satunya berdampak kepada fenomena Global Village

dan Sharing Economy. Fenomena tersebut terlihat dari semakin maraknya layanan dan fitur

gratis yang menggantikan layanan konvensional seperti surat-menyurat melalui telegram

dan pos yang tergantikan dengan fitur e-mail dan media sosial; wadah promosi dan jual beli

fisikal seperti iklan dan toko mulai tergeser dengan dinamika keberadaan aplikasi promosi

dan jual beli online; perpindahan tanpa batas dan waktu bukan hanya pada kegiatan

komersial begitu pun dengan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan dengan derasnya arus

globalisasi budaya melalui perpindahan penduduk yang diikuti pertukaran budaya

menunjukkan adanya proses perubahan dan perkembangan jejaring sosial pada tingkatan

lokal, nasional maupun internasional.

Globalisasi

Globalisasi nampaknya dapat mempercepat proses perubahan pola kehidupan

masyarakat. Seperti misalnya melahirkan pranata-pranata atau lembaga-lembaga sosial

baru seperti lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional baik secara offline maupun

online. Perkembangan pakaian, makanan, seni dan penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi seperti akses pengetahuan, akses hubungan sosial, akses transaksi, promosi,

berita-berita secara online, turut meramaikan kehidupan bermasyarakat. Era globalisasi

yang juga disebut sebagai era mondialisasi memiliki arti proses yang mendunia terjadi di

bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Chaubet 2015). Globalisasi merupakan suatu

hal yang harus dihadapi oleh berbagai bangsa di dunia, termasuk masyarakat Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY). Masyarakat DIY sebagai anggota masyarakat dunia mau tidak


BPPM DIY


5/43

mau menghadapi arus pergaulan dunia. Kondisi ini menyebabkan masyarakat DIY harus

membenahi diri dalam kehidupan di berbagai bidang.

Gotong Royong

Pembenahan yang utama bukan hanya di persiapan fisik dan infrastruktur namun justru

penguatan pada identitas diri, keistimewaan, dan kearifan lokal DIY. Salah satu harta

intelektual Indonesia khususnya DIY yang telah merasuk pada esensi keberadaan

masyarakatnya semenjak terlahir di bumi Indonesia ini adalah Gotong Royong. Dunia

seharusnya menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan dan praktek terbaik (best practice)

dari apa yang dinamakan Gotong Royong. Integrasi dan komprehensifnya kekayaan nilai-

nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia tercermin didalamnya seperti kepercayaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap tolong menolong, mentalitas tanpa pamrih,

mengedepankan kepentingan orang banyak, berani karena benar, bersatu dalam perbedaan,

kebersamaan dalam pengambilan keputusan, saling peduli dan menyayangi, serta masih

banyak lagi.

Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Namun demikian, keluhuran nilai Gotong Royong masih belum mampu mengangkat

bangsa Indonesia untuk lebih bermartabat dan maju di mata dunia. Salah satu masalah

klasik yang berkepanjangan seolah tanpa akhir adalah Kemiskinan. Lebih lanjut,

kemiskinan menjadi salah satu faktor utama masalah seperti ketidakmampuan memenuhi

kebutuhan dasar, pengganguran, kesenjangan sosial, dan kriminalitas. Meskipun

pertumbuhan ekonomi stabil, namun pemerataan atas kehidupan yang layak belum dapat

dirasakan oleh semua masyarakat. Selain itu ketimpangan pendapatan yang merupakan

ukuran kemiskinan relatif, menurut data BPS (2017) Gini Ratio DI Yogyakarta merupakan

yang tertinggi yaitu 0,432. Program-program dan kebijakan yang telah dilaksanakan masih

beberapa saja yang dapat menjadi acuan pengentasan kemiskinan. Harus ada program –

program yang tidak lagi bersifat bantuan sosial instan (touch & go), diperlukan program

yang bersifat pemartabatan, kemandirian untuk bergerak bersama dan besar dengan

berlandaskan keyakinan pada Sang Pencipta, kesungguhan, keikhlasan, serta komitmen

untuk terus menjadi lebih baik mulai dari niat, diri, keluarga, lingkungan, desa hingga

nasional sebagai satu kesatuan berdayanya Indonesia.


BPPM DIY


6/43

Selama ini kemiskinan selalu dikaitkan dengan pengangguran, minimnya akses pendidikan

dan faktor ekonomi. Fenomena kemiskinan dan pengangguran di Indonesia termasuk DIY

merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat secara mudah dilihat dari satu angka

absolut (RAD DIY, 2007). Namun, ada faktor internal kemiskinan yang harus diakui, bahwa

bagian besar masyakarat miskin yang dihadapi bangsa ini adalah masyarakat dengan sikap

pasrah terhadap kondisi kemiskinannya dan mentalitas “peminta”. Bantuan penuh dan

menjadikan keluarga-keluarga miskin sebagai obyek amal justru akan menimbulkan

ketergantungan (Suyanto, 2001). Kemiskinan pada sebuah keluarga yang diwariskan secara

turun-temurun tanpa usaha untuk keluar dari jerat kemiskinan dapat membentuk budaya

kemiskinan rentan permasalahan yang pada akhirnya menyulitkan keluarga miskin untuk

lepas dari kemiskinan. Masalah kemiskinan bukan hanya terletak pada aspek kultural dan

struktural masyarakat, namun juga kejiwaan dan mental masyarakat atau kaum miskin itu

dalam mempersepsikan hidup (Koten, 2012). Persoalan saat ini adalah bagaimana

meningkatkan kualitas hidup melalui kemandirian dalam ekonomi, budaya dan pendidikan

serta memutus tali kemiskinan di setiap keluarga miskin?

Gotong Royong Bersama BUMDES

Setiap desa adalah unik yaitu memiliki kekayaan sumber daya, kompetensi hingga adat

istiadat yang berbeda-beda sehingga menimbulkan potensi keunggulan bersaing yang

membedakannya dengan desa lainnya. Pemberdayaan potensi desa dapat menjadi solusi

terciptanya keunggulan kompetitif dan keberlanjutan kesejahteraan desa di masa depan.

Salah satu bentuk pemberdayaan dari pemerintah berupa Otonomi yaitu desa dapat

mengelola sumber daya secara mandiri salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES).

BUMDES sebagai instrumen otonomi desa yaitu dengan mendorong pemerintah desa

dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa.

Sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan

masyarakat di dalam pengelolaan BUMDES akan mendorong ekonomi dan juga

mengurangi tingkat pengangguran di desa. Pengelolaan BUMDES dilakukan oleh

Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat

secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan

memberdayakan masyarakat.


BPPM DIY


7/43

Saat ini terdapat program prioritas yang ditetapkan pemerintah dan menjadi fokus desa

yaitu: menentukan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades), mengembangkan

BUMDES, membangun embung air desa dan membangun sarana olahraga desa (Sandjojo,

2017). BUMDES yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) desa diharapkan menjadi sektor penting dalam mendukung

perekonomian desa ke depannya. Dalam sebuah desa terdapat berbagai macam UMKM,

baik berupa UMKM budaya hingga UMKM makanan, potensi ini dapat terus digali dan

dikelola dengan baik sehingga setiap desa memiliki produk unggulan dan menjadi “icon”

desa tersebut.

Inovasi Gotong Royong BUMDES Dengan Model Tetrapreneur

Desa Wukirsari dan Girirejo Imogiri dipilih menjadi Desa G2R dikarenakan memiliki

potensi pengembangan yang kompetitif dan diharapkan akan menjadi terobosan untuk

meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya. Model Tetrapreneur (Rika

Fatimah, 2016) merupakan model penciptaan gerakan wirausaha berkelanjutan berbasis 4

pilar yaitu Rantai Wirausaha; Pasar Wirausaha; Kualitas Wirausaha; dan Merek

Wirausaha (Gambar 1).

Pemerintah DIY, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY

bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa dan BUMDES terpilih

dan Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama-sama menyusun dan menetapkan buku

pedoman sehingga pelaksanaan G2R Tetrapreneur dapat fokus dan terarah sesuai dengan

target tujuan yang telah ditetapkan bersama untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat

luas.


BPPM DIY


8/43

Gambar 1.

Model Tetrapreneur sebagai Inovasi Wirausaha Berkelanjutan Berbasis 4 Pilar yaitu Rantai

Wirausaha; Pasar Wirausaha; Kualitas Wirausaha; dan Merek Wirausaha

B. PERATURAN TERKAIT DENGAN G2R

1. Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa

2. Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

3. PP NO 47 / 2015 tentang perubahan atas PP NO 43/2014 tentang perubahan PP No.43

tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang desa

4. Permendes No.4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan

pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

5. UU No. 13 tentang keistimewaan daerah


BPPM DIY


9/43

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur sebagai inovasi gotong royong dan gerakan

wirausaha desa yang bemartabat, berkelanjutan, berkeadilan sosial, berkemandirian untuk

bergerak bersama dan besar dengan berlandaskan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa

serta komitmen untuk terus menjadi lebih baik dengan jiwa, fikiran dan usaha bagi diri

sendiri, keluarga, lingkungan, desa hingga nasional sebagai satu kesatuan berdayanya

Indonesia di mata dunia.

Tujuan Khusus

1. Pemetaan kondisi potensi gotong royong dan kewirausahaan desa.

2. Pemetaan kontribusi BUMDES pada desa dan masyarakatnya.

3. Penguatan kelembagaan BUMDES melalui penetapan peraturan yang telah disepakati menuju transformasi paradigma dan inovasi BUMDES Unit G2R Tetrapreneur.

4. Pembangunan sistem gerakan besar desa melalui BUMDES BUMDES Unit G2R Tetrapreneur.

5. Mewujudkan Desa G2R Tetrapreneur yang maju dan sejahtera.

D. SASARAN PROGRAM

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi, sosial dan budaya

masyarakat desa yang berkelanjutan bagi individu, keluarga, kelembagaan dan

masyarakat dari aspek sikap, pengetahuan, dan kemahiran untuk aktif dalam

proses pembangunan dan kemajuan desa

2. BUMDES sebagai pusat inovasi gerakan desa G2R Tetrapreneur bersama seluruh

elemen desa.

3. Penglibatan pemerintah, industri dan akademisi secara desain nyata dan konkrit dalam

gerakan desa G2R Tetrapreneur.


BPPM DIY


10/43

E. RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN

1. Pemangku Kebijakan:

- BAPPEDA DIY, BPPM DIY, BAPPEDA Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten

Bantul, DPPK BPMD Kabupaten Bantul, Industri Mitra.

2. Perumus Inovasi Konsep G2R Tetrapreneur:

- Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D (Universitas Gajah Mada).

3. Pelaksana Kegiatan (Desa Percontohan):

- Pemerintah dan Perangkat Desa, BUMDES, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Usaha

Kelompok atau Pribadi, Pendamping Desa (berdomisili lokal/desa).

Desa Wukirsari

Desa Wukirsari terletak 16 km sebelah selatan Kota Yogyakarta di Kecamatan Imogiri

Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan terdiri dari 16 padukuhan, yaitu: Singosaren, Bendo,

Manggung, Sindet, Tilaman, Pundung, Kedungbuweng, Karangkulon, Giriloyo, Cengkehan,

Nogosari I, Nogosari II, Karangasem, Jatirejo, Karangtalun dan Dengkeng. Berdasarkan

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Desa Wukirsari merupakan Sub Wilayah

Pengembangan (SWP) VI hirarki II. Secara umum arahan pengembangannya adalah

kawasan agribisnis, cagar budaya, cagar alam, lindung bawahan, dan wisata minat khusus.

Selain itu, berdasarkan daya dukung lingkungan dan fungsi lingkungannya, dapat

dilakukan pengembangan intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan peternakan,

perhutanan rakyat, industri kerajinan, dan kawasan industri.

Jumlah populasi Desa Wukirsari sebanyak 15.677 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK)

sebanyak 5515 kk. Jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-60 tahun) sebesar

58,63% populasi. Kegiatan dalam masyarakat meliputi kegiatan keagamaan,

kemasyarakatan, kesenian/kebudayaan, dan kegiatan keamanan. Desa Wukirsari memiliki

beberapa lembaga dan organisasi dalam masyarakat, diantaranya yaitu: Bantuan Keuangan

Khusus (BKK) Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna,

Lembaga Keuangan Desa(LKD), Gabungan Kelompok Tani(Gapoktan), Kelompok Ternak,

Kelompok Usaha, Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis), Forum Pengurangan Risiko Bencana

(FPBR), Garda (Keamanan Lingkungan) dan Asosiasi Pengrajin.


BPPM DIY


11/43

Saat ini desa memiliki beberapa potensi diantaranya industri rumahan(home industry)

sebanyak 91 unit, jumlah toko/kios/warung sebanyak 382 unit, pertambangan 24 tempat,

pariwisata 10 tempat, bengkel motor, mobil, las & elektronik 60 unit, usaha lain-lain (ukir

kayu, binatu, penjahit, pemotongan hewan, cuci kendaraan) 46 unit. Potensi pariwisata,

budaya dan kerajinan dapat dijabarkan lebih lanjut, yaitu: Wisata Bendo, Air Terjun,

Makam Sunan Cirebon, Pasar Burung, Lereng Bukit Grenjeng, Watu Gedhe, Wisata Jatirejo,

pengrajin wayang, pengrajin souvenir, pengrajin batik tulis, Bukit Bego, Terminal Wisata

Makam Raja-Raja, Pasar Kuliner, Kampung Penangkaran Burung, 34 jenis upacara tradisi,

34 permainan tradisional, 138 jenis makanan tradisional dan 15 jenis pakaian tradisional.

Beberapa potensi wisata alam yang belum terjamah : Dekat hutan pinus, sebelah “bumi

langit” akan dibangun embung (waduk kecil).

Per 2016 pemerintah desa mendirikan BUMDES namun saat ini kondisi BUMDES masih

dalam masa transisi kepengurusan. Saat ini BUMDES telah mengelola penangkaran burung.

Beberapa unit usaha di Desa Wukirsari telah mendapatkan kerjasama dengan pihak luar

tetapi tidak terafiliasi dengan BUMDES: Kampung batik (3 pedukuhan), Kampung wayang

(4 pedukuhan , nogosari 2, Karangasem, Karangtalun, Dengkeng).

Desa Girirejo

Desa Girirejo terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan terdiri dari

5 padukuhan, yaitu: Dronco, Kradenan, Pajimatan, Banyusumurup dan Tegalrejo. Jumlah

populasi Desa Girirejo sebanyak 4.505 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak

1430 kk. Jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-60 tahun) sebesar 64,44%.

Desa Girirejo memiliki beberapa lembaga masyarakat, yaitu: Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) sebagai mitra pemerintah desa untuk mengambil kebijakan, Tim Penggerak

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), gapoktan, peternakan, perkebunan dan

kegiatan konservasi lahan serta lingkungan, Linmas (Perlindungan Masyarakat), Forum

Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Tim Pengelola

Kegiatan (TPK) yaitu bentukan dari kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

atau sekarang ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Karang


BPPM DIY


12/43

Taruna dengan nama Giri Bhakti, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD),

Forum Pelestari Budaya (FPB), dan Forum Kesenian.

Saat ini desa memiliki potensi budaya dan kerajinan yaitu: Makam Raja-Raja Mataram,

kerajinan Batik, Makam Pangeran Pekik, Makam Kanjeng Ratu Amangkurat, Pengrajin

Keris dan Aksesoris Keris, Kesenian Sholawatan, Jathilan Tradisional, Laras Madyo, Doger

dan Hadroh.

Per Mei 2016 pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan

nama “BUMDES MAHANANI” yang saat ini telah mengelola usaha: batik, keris dan

pengecer gas LPG. BUMDES tersebut telah menyerap sebanyak 6 tenaga kerja yang berasal

dari desa, 5 orang pejabat struktural dan satu orang pegawai. Selain itu, unit usaha yang

bernaung dibawah BUMDES telah menyerap pekerja sebanyak 15 orang yang terdiri dari 10

orang dari kerajinan keris dan 5 orang dari kerajinan batik. Saat ini pengelola melihat

adanya potensi lain yang dapat dikembangkan oleh BUMDES. Diantaranya adalah

membuka warung atau supermarket, penyaluran “raskin” dan perentalan mobil.


BPPM DIY


13/43

BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN PROGRAM

A. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN PROGRAM

Keterangan: 1. Hubungan Koordinasi: 2. Hubungan Komando:

PEMERINTAH PROVINSI DIY

PEMERINTAH

KABUPATEN BANTUL

SWASTA & DUNIA USAHA

BADAN USAHA

MILIK DESA:

UNIT G2R

TETRAPRENEUR

KELOMPOK

USAHA DESA

KELOMPOK

USAHA DESA

KELOMPOK

USAHA DESA

TENAGA AHLI (UGM)


BPPM DIY


14/43

B. PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

Penanggung jawab program ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah

Daerah DIY yang memiliki urusan pemberdayaan masyarakat.

C. TIM PELAKSANA PROGRAM

1. Pemerintah Provinsi sebagai Pengarah (Pemangku Kebijakan)

a. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan intervensi;

b. Melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di tingkat provinsi;

c. Melakukan fasilitasi pelatihan ;

d. Melakukan fasilitasi kegiatan melalui CSR;

e. Inisiasi penyediaan sistem komunikasi dan interaksi yang efektif agar

golongan sasaran mendapat manfaat yang optimal.

f. Inisiasi mewujudkan kerangka kerja yang responsif terhadap perubahan.

2. Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai Pengarah (Pemangku Kebijakan Wilayah)

a. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan program dan kegiatan dari Provinsi

dengan program dan kegiatan antar OPD di tingkat Kabupaten;

b. Melakukan pengawasan dan membuat rekomendasi untuk perbaikan kegiatan;

c. Melakukan fasilitasi kegiatan melalui CSR;

d. Mendukung pelaksanaan program untuk semakin tersosialisasi dengan

baik sehingga penyertaan masyarakat setempat menjadi lebih aktif dan

bersemangat gotong royong.

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Industri/Swasta/Dunia Usaha/Perguruan Tinggi (Akademisi)

a. Bergerak dengan semangat gotong royong dan kemitraan.

b. Melakukan fasilitasi kegiatan melalui CSR maupun profesional;

c. Pendekatan yang digunakan mengusung misi non-competition based product yang

bukan didasarkan pada mekanisme pasar, tetapi lebih dititik beratkan pada

pemenuhan kebutuhan fungsional.


BPPM DIY


15/43

d. Tidak memprioritaskan kepentingan pemilik modal, tetapi lebih

memprioritaskan kepentingan masyarakat luas dan lingkungan hidup.

e. Pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan, bukan dengan

ukuran-ukuran sektoral yang tidak mempedulikan kewujudan ketuhanan,

kemanusiaan dan lingkungan.

f. Skala usaha paradigma tindakan adalah skala kecil sampai menengah,

bukan berskala besar.

g. Menerapkan azas desentralisasi dan pendekatan bottom-up, bukan dan

tidak cenderung melakukan sentralisasi dan pendekatan top-down.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

a. Menetapkan misi desa dan menyediakan serta menyampaikan Rencana

Tindakan Desa kepada Tim Pelaksana G2R Tetrapreneur;

b. Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan desa sesuai

dengan jadwal dan anggaran yang disepakati bersama;

c. Menentukan, memastikan dan mengegrakkan penyertaan seluruh

masyarakat desa dalam pelaksanaan program G2R Tetrapreneur;

d. Membuat laporan kegiatan dan prestasi kemajuan serta memberikan masukan

kepada Tim Pelaksana G2R Tetrapreneur;

e. Sigap bertindak memutus dan menyelesaikan isu dan masalah yang ada

di peringkat desa serta memberikan usulan perbaikan bagi kelancaran

dan kesuksesan program G2R Tetrapreneur.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Dimulai Januari 2018, G2R Tetrapreneur diharapkan dapat dilaksanakan selama 3-5

tahun Adapun perincian tahapan G2R Tetrapreneur sebagaimana dapat dilihat di Bab

3.


BPPM DIY


16/43

E. METODE DAN PENGANGGARAN

Program dan kegiatan ini dilaksanakan dengan mengedepankan budaya gotong

royong. Maka untuk pembiayaannya berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta melalui OPD urusan Pemberdayaan masyarakat maupun OPD

lain yang bersinggungan;

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Yogyakarta

melalui OPD urusan Pemberdayaan masyarakat maupn OPD lain yang

bersinggungan;

3. Corporate Social Responsibility dari Swasta/Dunia Usaha/Perguruan Tinggi;

4. Anggaran Badan Usaha Milik Desa

5. Swadaya masyarakat.


BPPM DIY


17/43

BAB III TAHAPAN PROGRAM/KEGIATAN

A. PRINSIP

A.1. KETENTUAN UMUM

1. Model Tetrapreneur adalah model penciptaan gerakan wirausaha berkelanjutan

berbasis empat pendekatan holistik yaitu Rantai Wirausaha, Pasar Wirausaha,

Kualitas Wirausaha dan Merek Wirausaha.

2. Rantai Wirausaha adalah pendekatan baru untuk menggambarkan kondisi

kewirausahaan dengan menggunakan filosofi rantai pasokan, yaitu terdiri dari

semua pihak yang terlibat, secara langsung atau tidak langsung, dalam memenuhi

permintaan pelanggan. Tujuan setiap rantai pasokan harus memaksimalkan nilai

keseluruhan yang dihasilkan.

3. Pasar Wirausaha adalah sudut pandang inovatif untuk mengidentifikasi kebutuhan

pengusaha di setiap tahap dengan memproyeksikan aktivitas pasar yang memenuhi

kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen, yang tidak terbatas hanya bagi

mereka yang berinteraksi langsung atau membeli produk/jasa namun juga

pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya.

4. Kualitas Wirausaha adalah pendekatan kualitas (Sower, 2011) dalam memberikan

rekomendasi praktis dalam karakteristik untuk memuaskan kebutuhan tersurat

maupun tersirat dari kebutuhan, keinginan, dan harapan pengusaha.

5. Merek Wirausaha adalah strategi asosiasi untuk mendorong pertumbuhan

pengusaha dengan menggunakan Pendekatan Nilai Merek, kemudian menetapkan

pemangku kepentingan yang bertanggung jawab secara khas untuk memperkuat

posisi strategis di pasar, mempertahankan siklus hidup dan kemampuan yang

kompatibel untuk bersaing dan berkolaborasi melalui praktik terbaik global.

6. Tim Pelaksana G2R Tetrapreneur terdiri dari perwakilan seluruh pemangku

kepentingan yaitu BAPPEDA DIY; BPPM DIY; BAPPEDA Bantul, Pemerintahan

Desa, Industri serta Tim Ahli UGM.

7. Penilaian 360 adalah metode yang digunakan dalam penilaian kinerja untuk

mengetahui kondisi organisasi saat ini, yang mana melibatkan seluruh anggota


BPPM DIY


18/43

organisasi, baik atasan, diri sendiri hingga rekan kerja dalam organisasi tersebut

sehingga memberikan perspektif penilaian yang berbeda terhadap penilaian

karyawan maupun anggota organisasi yang bersangkutan sehingga penilaian yang

dihasilkan menjadi lebih valid dan obyektif.

8. Penilaian Matriks Media Sosial merupakan penilaian keterikatan (engangement)

pengunjung media dari sekadar perhitungan frekuensi kunjungan dan sebagainya.

Keterikatan diukur dari berapa lama pengunjung menghabiskan waktu, menonton,

memberikan komen, dan sebagainya.

9. Penilaian Berbasis Keluaran (Output) adalah metode yang digunakan dalam

penilaian kinerja untuk mengukur kinerja organisasi menggunakan kriteria seperti

omset, biaya produksi, peningkatan ekspansi pasar yang memiliki tolok ukur pada

tahun dasar dari tiap-tiap kriteria yang digunakan, dan sebagainya.

10. Appraiser adalah individu yang melakukan penilaian baik Penilaian 360 Derajat

maupun Penilaian Performa terhadap objek penilaian seperti atasan, diri sendiri,

rekan kerja, omset, kualitas produk, biaya produksi, dan peningkatan ekspansi pasar

yang dilakukan secara sungguh-sungguh, terbuka, dan tanpa adanya tekanan dari

pihak lain.

11. Appraisee adalah individu yang mendapatkan penilaian baik Penilaian 360 Derajat

maupun Penilaian Performa dari individu lain yang telah dilakukan secara sungguh-

sungguh, terbuka, dan tanpa adanya tekanan dari pihak lain sehingga memberikan

hasil yang dapat dievaluasi untuk peningkatan keberlanjutan.

12. G2R DIY, merupakan singkatan dari “Global Gotong Royong” di DIY, merupakan

program inovasi gerakan gotong royong ke mata dunia. Inovasi konsep gotong

royong yang bukan saja digunakan dalam kegiatan sosial namun juga pada kegiatan

ekonomi berlandaskan identitas diri, keistimewaan, dan kearifan lokal DIY.

Gotong Royong merupakan wujud integrasi dan komprehensifnya kekayaan nilai-

nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia tercermin didalamnya seperti

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap tolong menolong, mentalitas

tanpa pamrih, mengedepankan kepentingan orang banyak, berani karena benar,

bersatu dalam perbedaan, kebersamaan dalam pengambilan keputusan, saling

peduli dan menyayangi, serta masih banyak lagi.


BPPM DIY


19/43

13. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha dengan kapasitas

produksi dan modal yang kecil hingga sedang dan dalam tahap pengembangan

yang dimiliki oleh perseorangan atau beberapa orang.

14. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha milik desa, yang dikelola

oleh penduduk desa dan beroperasi untuk menghasilkan keuntungan bagi

kesejahteraan desa.

15. BUMDES diharapkan dapat menjadi wajah (face off) produk unggulan bagi UMKM

yang memiliki potensi untuk berkembang dan terletak pada desa yang sama atau

dimiliki oleh warga desa yang sama, sehingga produk yang dihasilkan UMKM

dapat terdorong maju dan lebih profesional untuk terjun dalam persaingan di dunia

bisnis.

16. BUMDES sebagai wadah gerakan besar termasuk bersinergi dalam mengelola hasil

produksi UMKM dan memiliki fungsi untuk mengukur dan menjaga kualitas

produk dari setiap produk UMKM beserta menjalankan fungsi pemasaran. Tujuan

utama BUMDES dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat

terlaksana melalui pemerdayaan tersebut.

17. Manajemen BUMDES harus memiliki sistem yang berorientasi profit (keuntungan)

dengan mengutamakan kepentingan sosial bersama. Oleh karena itu, BUMDES

dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak beradu kepentingan dalam

peran produksi yang dimiliki oleh UMKM.

18. BUMDES dapat menaungi berbagai jenis produk yang berbeda-beda ataupun sejenis

antar UMKM (rujuk Gambar 2).


BPPM DIY


20/43

Gambar 2.

Produk BUMDES dalam Model G2R Tetrapreneur

19. BUMDES memiliki inti bisnis (core business) yang tidak terbatas. Selama produk

yang dihasilkan oleh UMKM atau industri rumahan dapat memenuhi standar

kelayakan dan kualitas untuk konsumen, maka produk tersebut dapat disertakan

sebagai bagian dari produk BUMDES.

20. G2R Tetrapreneur diarahkan agar dapat menciptakan sebuah unit bisnis baru

sebagai salah satu unit bisnis dari BUMDES dengan semangat gotong royong untuk

mengangkat produk setempat sebagai merek kebanggaan masyarakat.

21. Terdapat regulasi yang jelas pada BUMDES yaitu memiliki Purdes (Peraturan Desa)

dan ADRT sehingga posisi BUMDES jelas di masyarakat.

22. BUMDES bersinergi dan saling menguatkan dengan usaha warga yang telah ada,

sehingga bersama-sama memenuhi dan melayani pangsa pasar yang ada.

23. BUMDES memetakan dan merincikan kebutuhan desa sebagai intermediator desa

dengan eksternal.


BPPM DIY


21/43

A.2. UNSUR PELAKU DAN PERAN TETRAPRENEUR

1. Pemerintah (BAPPEDA DIY-BPPM DIY-BAPEDDA BANTUL)

RANTAI PASAR KUALITAS MEREK

Perlindungan terhadap pasokan (pengunaan unsur lokal).

Adanya kebijakan yang mendorong setiap retail untuk menyerap 40% hasil UMKM.

Penyusunan standar produk. Merek lokal, nama lokal, arti lokal.

Perencanaan penggunaan bahan lokal untuk proses jangka panjang .

Pemerintah memfasilitasi website khusus untuk penjualan online produk UMKM dan e-commerce.

Edukasi kepada UMKM bahwa pentingnya kualitas dapat melalui pelatihan manajerial.

Perlindungan terhadap hak cipta dipermudah.

Fasilitator pembuatan aturan maupun regulasi, pedoman, himbauan, dan pengaturan regulasi (surat edaran, perda, perbup).

Mendorong diversifikasi riset produk.

Mendorong riset agar dapat meningkatkan kualitas produk UMKM.

Mempermudah prosedur HAKI.

Mendorong masyarakat untuk berbisnis dengan wawasan kearifan lokal.

Pemerintah melindungi distribusi produk UMKM dengan cara mengutamakan produk hasil desa (membatasi produk luar yang telah diproduksi oleh desa).

Fasilitator edukasi, sertifikasi halal, dan standar kualitas produk atau pengurusan PIRT.

Penggunaan produk-produk BUMDES sebagai cendera mata, kenang-kenangan acara sehingga memperkenalkan produk BUMDES ke ranah Nasional & Internasional.

Membantu pemetaan potensi desa dalam upaya menumbuhkan peluang dan inovasi pada usaha kreatif desa.

Pembuatan katalog baik online dan offline potensi lokal yang meliputi data statistik berkaitan SDM, produk, fasilitas, sarana, dan jaringan usaha.

Memberikan pelatihan Sesuai dengan kebutuhan tiap desa dikarenakan sumber daya desa yang berbeda-beda.


BPPM DIY


22/43


Menyediakan informasi dan arahan rantai pasok bagi produk hasil UMKM desa.

Membantu memfasilitasi BUMDES seperti: pameran hasil UMKM desa, ruang pameran hasil UMKM desa.

Memfasilitasi standar kualitas makanan UMKM seperti

sertifikasi Halal, dan sebagainya.

-

Menjadikan BUMDES sebagai wadah informasi, intermediator kerjasama bagi pihak eksternal ke desa.

Pembuatan website yang mewadahi berbagai BUMDES untuk memasarkan produk, sehingga konsumen cukup mengakses website tersebut untuk mengetahui produk setiap BUMDES.

Melakukan tindak lanjut dan umpan balik paska pelatihan.


BPPM DIY


23/43

2. Akademisi


Membantu pemetaan potensi sumber daya desa sehingga menjadi unggul dan bersaing.

Menyusun “best practice” dalam bisnis untuk disampaikan ke masyarakat.

Membantu memberikan networking penjaminan mutu.

Memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha dalam pembuatan merek.

Membantu memberikan update wawasan pemasaran produk sesuai trend pasar saat ini

Pendampingan dalam insight meningkatkan kualitas UMKM desa. Contoh: Survei kepuasan pelanggan.

Penggunaan produk-produk BUMDES sebagai cendera mata, kenang-kenangan acara sehingga memperkenalkan produk BUMDES ke ranah Nasional dan Global.

Pengembangan jaringan atau networking ke berbagai pihak, seperti komunitas.

BUMDES sebagai penyalur topik penelitian (riset, Pengabdian masyarakat, KKN mahasiswa) sehingga hasil penelitian objektif sesuai dengan kebutuhan desa.


BPPM DIY


24/43

3. Industri


Memberikan akses untuk mendapatkan CSR.

Membangun jaringan sebagai peluang pasar.

Memberikan pelatihan standar kualitas untuk meningkatkan mutu dan dapat diterima pasar secara luas.

Berkolaborasi dengan BUMDES untuk memperkenalkan produk di pasar.

Memberikan informasi rantai pasokan dalam praktek bisnis.

CSR dapat berupa membeli produk desa agar dapat dikenal dan dipasarkan lebih luas.

Memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan desa.

Penggunaan produk-produk BUMDES sebagai cendera mata, kenang-kenangan acara sehingga memperkenalkan produk BUMDES ke ranah Nasional & Internasional.

Menjadikan BUMDES sebagai wadah informasi, intermediator kerjasama bagi perusahaan ke desa.

Sebagai fasilitator pengembangan sarana pendukung, seperti sarana internet.

Memberikan fasilitas untuk replikasi maupun studi banding.

Membantu memperbaiki merek agar dapat sesuai dengan pasar.

Memfasilitasi produk desa untuk dapat dipromosikan pada pasar luar domestik maupun manca negara.


BPPM DIY


25/43

4. Masyarakat


Memartabatkan konsep gotong royong dalam segaal aspek kehidupan.

Menggunakan produk local dengan menggunakan tagline yang berkearifan lokal seperti “Jajan tonggo, Nglarisi Konco”.

Masyarakat mendapatkan produk lokal berkualitas.

Masyarakat harus bangga dengan produknya sendiri.

Memperkuat konsep kearifan lokal sesuai sumber daya yang dimiliki tiap desa.

Peran aktif memasarkan, membeli dan menggunakan produk lokal.

Pentingnya keterlibatan karang taruna dalam membantu proses, agar anak muda tidak keluar desa.

Pentingnya menggunakan produk lokal.


BPPM DIY


26/43

A.3. UNSUR KEGIATAN TETRAPRENEUR

1. Finansial


1. Mendorong dana untuk keberlanjutan program.

1. Pemerintah mempunyai link untuk memasarkan produk UMKM kepada para CSR.

1. Pemerintah mendorong dan memfasilitasi adanya proses coaching dari perusahaan besar untuk UMKM.

1. Mefasilitasi hibah dan mempermudah birokrasi bagi pelaku UMKM.

2. Pembentukan kelompok simpan pinjam (dalam hal ini tidak terbatas uang, tetapi bisa juga bahan baku, dan sebagainya).

Akses penguatan modal, dalam hal ini BUMDES memiliki peran penting untuk mendorong.

Mengurangi biaya produksi dengan tetap mempertahankan kualitas.

Pengurusan HAKI dengan mereduksi biaya.

3. Pemerintah berkewajiban menghubungkan program CSR dengan masing-masing kebutuhan UMKM.

Pemerintah mengelola CSR perusahaan agar dapat objektif ke desa.

Membantu pengembangan merek desa menjadi lebih luas dan bermartabat.

4. Membuat kebijakan yang mempermudah proses kredit usaha bersama lembaga perbankan suku bunga rendah untuk kredit usaha.


BPPM DIY


27/43

2. Non Finansial


Pelestarian budaya. Peningkatan swadaya masyarakat.

Perningkatan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan.

Memunculkan kesan pada produk bermartabat dan berharga untuk diingat.

Mendorong program-program yang sudah berjalan.

Informasi, advokasi dan sebagainya.

membantu memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan UMKM desa

Menggerakkan instansi yang terkait dengan pertumbuhan & perkembangan UMKM untuk selalu mendampingi dan menyederhanakan birokrasi


BPPM DIY


28/43

A.4. LAIN-LAIN

1. Program-program akan berhasil apabila masyarakat dapat langsung merasakan

manfaatnya

2. Program yang berjalan dalam jangka waku tertentu, seringkali dipangkas anggarannya

sehingga tidak optimal

3. Seharusnya sebelum membuat program, ada riset/pemetaan program yang berhasil dan

tidak berhasil yang digunakan sebagai bahan menyusun program baru

4. Belum terdapatnya koordinasi yang terintegrasi dari pemerintah kepada desa. Kondisi

aktual saat ini 1 desa dapat menjadi menjadi objek berbagai macam program pemerintah

dari divisi yang berbeda-beda.

B. ALUR G2R TETRAPRENEUR

RANTAI WirausahaChainpreneur

PASAR WirausahaMarketpreneur

Tindakan (Apa)Action

Pemeran Kunci (Siapa)Key Actor

Ukuran (Apa/Bagaimana)Measures

Waktu Kunci (Kapan)Key Timing

Fasilitas, Transportasi dan Produksi

KUALITAS WirausahaQualitypreneur

MEREK WirausahaBrandpreneur

Ketersediaan Produk

Akses & Prioritas Informasi

Proses Bisnis

Harga

Strategi Rantai Bisnis

Proyeksi Pasar

Pengetahuan Kewirausahaan

Kepuasan Pelanggan

Personifikasi Pelayanan

Strategi Pelayanan

Inovasi

Perbaikan Sistem

Pengetahuan Produk

Indeks Kebutuhan Wirausaha (ENI)

RANTAI 1: Pembentukan Unit G2R Tetrapreneur &

Penentuan Produk Unggulan

RANTAI 2: Penyempurnaan Unit G2R Tetrapreneur & Pra-

Launch Produk Unggulan

Tetra 1

Tetra 2

Tetra 3

Tetra 4

Tahun 1-2

Tahun 1-2

Tahun 2-4

Tahun 3-5

PASAR 1: Pembentukan Mitra G2R Tetrapreneur & Penentuan

Kelayakan Produk Unggulan

PASAR 2: Penyediaan Bengkel Pasar G2R Tetrapreneur &

Kesepakatan Kerjasama Pasar (MOU/PO)

KUALITAS 1: Pembentukan Jaringan G2R Tetrapreneur & Penentuan Distribusi Produk

Unggulan

KUALITAS 2: Penyediaan Bengkel Kualitas G2R

Tetrapreneur & Kesepakatan Kerjasama Kualitas (MOU/PO)

MEREK 1: Pembentukan Komitmen Merek & Penentuan

Kebijakan/Fasilitasi Produk Unggulan

MEREK 2: Gerakan Produk Unggulan G2R Tetrapreneur

Nasional hingga Global

BUMDES

INDUSTRI

AKADEMISIKOMUNITAS

PEMERINTAH


BPPM DIY


29/43

C. TAHAPAN G2R TETRAPRENEUR

C.1. Tahun Pertama hingga Kedua

RANTAI WirausahaChainpreneur

Fasilitas, Transportasi dan Produksi

Ketersediaan Produk

Akses & Prioritas Informasi

Proses Bisnis

Harga

RANTAI 1: Pembentukan Unit G2R Tetrapreneur &

Penentuan Produk Unggulan

RANTAI 2: Penyempurnaan Unit G2R Tetrapreneur & Pra-

Launch Produk Unggulan

Tetra 1

Tahun 1-2

BUMDES

Unsur Tetrapreneur Tindakan (Apa) Target Kunci

RANTAI 1 Pembentukan Unit G2R Tetrapreneur 1. Terbentuknya Unit G2R Tetrapreneur terdiri dari minimal 2 orang perwakilan TETAP

(orang yang sama) masing-masing tim yang terdiri dari: - 1 orang pimpinan/direktur/ketua dari kelembagaan tim yang bersangkutan. - 1 orang manajer tim yang menguasai produk unggulan terpilih dari kelembagaan

tim yang bersangkutan. 2. Unit Tetrapreneur merupakan wujud kolaborasi dan komitmen bersama untuk

BERGERAK BESAR BERGOTONG ROYONG dari Pemerintah Desa dan Lembaga Masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan yaitu seperti berikut: - BUMDES sebagai yang WAJAH Unit Tetrapreneur (Face of Tetrapreneur Unit). - Karang Taruna sebagai kolaborator dan AMBASADOR Teknologi & Media.

- Gapoktan; Pokdarwis sebagai kolaborator. - PKK; KWT sebagai kolaborator. - Kelompok/Individu usaha masyarakat sebagai kolaborator. - dan kelembagaan/bentuk usaha lainnya sesuai dengan dinamika desa berkenaan.


BPPM DIY


30/43


RANTAI 1 Penentuan Produk Unggulan Terpilihnya Produk Unggulan G2R Tetrapreneur (dapat lebih dari satu) yang penetapannya WAJIB memperhatikan hal-hal berikut:

- Mempunyai potensi RANTAI PASOK yang UTUH mulai dari BAHAN BAKU hingga PENGEMASAN dan DISTRIBUSI.

- Mengangkat kearifan lokal dan keunikan desa sehinga tercipta KEHARUSAN PEMBELI MEMBELI LANGSUNG dari pembuat aslinya.

- Berkomitmen menjadikan setiap rantainya sebagai PELUANG USAHA & LAPANGAN KERJA yang harus digarap dan dikuatkan melalui sumbangsih dan komitmen seluruh masyarakat desa berkenaan.

- Secara sadar dan terencana adanya produk unggulan G2R Tetrapreneur menjadikan PUTARAN UANG di setiap rantainya TETAP BERGERAK DI DALAM desa berkenaan sehingga mampu meningkatkan KEBANGGAAN setiap warga desanya bahwa bekerja, berkarir, berbisnis dan membina MASA DEPAN tidak perlu keluar dari desa.

- Penentuan produk unggulan dilakukan secara khidmat dengan semangat gotong royong dan berkearifan lokal yang bersumberkan pada keikhlasan terhadap ketetapannya yang Maha Sempurna Tuhan Yang Maha Esa.

RANTAI 2 Penyempurnaan Unit G2R Tetrapreneur

Penyempurnaan dilakukan, sekiranya diperlukan, SETELAH tindakan PASAR 1 dengan ketentuan:

- Memilih orang yang lebih sesuai dan berkompeten untuk memenuhi permintaan pasar terhadap standarisasi, kualifikasi dan perbaikan lainnya yang diperlukan untuk menjadikan produk unggulan terpilih LAYAK dan DIBELI secara berkelanjutan oleh pasar.

- Penyempurnaan karena alas an lainnya dapat dilakukan setelah minimal 6 bulan bekerja di Unit G2R Tetrapreneur dan memberikan pemberitahuan awal sekurnag-kurangnya 3 bulan sebelumnya serta dalam kurun waktu tersebut melatih penggantinya hingga dapat bekerja secara layak dan baik sebagaimana pelatihnya.

Pra-Launch Produk Unggulan Pra-Launch Produk Unggulan dilakukan SETELAH tindakan PASAR 2 (pilihan/semuanya): - Seremonial oleh Pemerintah Pusat/Propinsi/Kabupaten desa berkenaan. - Penyertaan pada eksibisi atau pameran produk nasional/global. - Liputan media baik cetak juga elektronik hingga online.


BPPM DIY


31/43

PASAR WirausahaMarketpreneur

Strategi Rantai Bisnis

Proyeksi Pasar

Tetra 2

Tahun 1-2

PASAR 1: Pembentukan Mitra G2R Tetrapreneur & Penentuan

Kelayakan Produk Unggulan

PASAR 2: Penyediaan Bengkel Pasar G2R Tetrapreneur &


INDUSTRI


PASAR 1 Pembentukan Mitra G2R Tetrapreneur Terbentuknya Mitra G2R Tetrapreneur terdiri dari minimal 1-2 orang perwakilan TETAP

(orang yang sama) masing-masing mitra yang terdiri dari: - 1 orang pimpinan/direktur/ketua dari industri/kelembagaan komersil mitra yang

bersangkutan. - 1 orang manajer mitra yang bertanggungjawab pada unit Corporate Social

Responsibility (CSR) industri industri/kelembagaan komersil mitra yang bersangkutan.

Penentuan Kelayakan Produk Unggulan

Terlaksananya minimal satu kali sesi paparan dan ekspose produk unggulan yang dihadiri minimal 1 orang perwakilan masing-masing mitra G2R Tetrapreneur dengan hasil:

- Pemilihan produk unggulan untuk diikutsertakan dalam bengkel pasar G2R Tetrapreneur yang disediakan oleh mitra.

- Penjabaran KEKUATAN & KELEMAHAN produk sebagai rujukan perbaikan produk unggulan oleh Unit G2R Tetrapreneur desa berkenaan.

- Penjabaran hendaknya dilakukan dengan maksud untuk MELAYAKKAN produk unggulan DIBELI atau DIKERJASAMAKAN secara KOMERSIL oleh mitra yang bersangkutan baik menggunakan CSR ataupun profesional.

- Bengkel dan kerjasama yang dimaksudkan dijelaskan pada tindakan PASAR 2.


BPPM DIY


32/43


PASAR 2 Penyediaan Bengkel Pasar G2R Tetrapreneur

Terlaksananya BENGKEL YANG BERASASKAN GOTONG ROYONG dengan pendekatan mentoring dan non-competition based product oleh mitra kepada Unit G2R Tetrapreneur

dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut: - Mentoring yaitu penyampaian teknis dan operasi standarisasi, kualifikasi serta hal-

hal lain yang diperlukan sehingga produk unggulan berkenaan LAYAK DIBELI atau DIKERJASAMAKAN secara KOMERSIL oleh mitra yang bersangkutan baik menggunakan CSR ataupun profesional.

- Non-Competition Based Product yaitu disepanjang proses produksi yang berlangsung dalam aktivitas bengkel maka pihak mitra tetap membeli produk yang dihasilkan sebagai bentuk motivasi produktif terhadap produk unggulan yang dihasilkan Unit G2R Tetrapreneur.


Tercapainya kesepakatan kerjasama pasar dalam bentuk sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- MOU (Memorandum of Understanding) yang mengatur kesepakatan bukan saja pembelian produk namun juga aspek lainnya seperti pembinaan sebagai salah satu pemasok atau mitra tetap atau bentuk kerjasama lainnya yang lebih luas.

- PO (Purchase Order) sebagai tindakan nyata CSR dalam berperan aktif memajukan dan bekerjasama dengan masyarakat serta lingkungannya dalam bentuk kerjasama produktif non-competition based product.

- Serta kesepakatan lainnya sekiranya diperlukan.


BPPM DIY


33/43

C.2. Tahun Kedua hingga Keempat

KUALITAS WirausahaQualitypreneur

Pengetahuan Kewirausahaan

Kepuasan Pelanggan

Personifikasi Pelayanan

Strategi Pelayanan

Inovasi

Perbaikan Sistem

Tetra 3

Tahun 2-4

KUALITAS 1: Pembentukan Jaringan G2R Tetrapreneur & Penentuan Distribusi Produk

Unggulan

KUALITAS 2: Penyediaan Bengkel Kualitas G2R

Tetrapreneur & Kesepakatan Kerjasama Kualitas (MOU/PO)

AKADEMISIKOMUNITAS


KUALITAS 1 Pembentukan Jaringan G2R Tetrapreneur

Pembentukan Jaringan G2R Tetrapreneur merupakan salah satu tindakan persiapan produk unggulan desa yang berkenaan menjadi competition based product berkemandirian dan professional yang dilakukan dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- Pembangunan/pendampingan penggunaan/optimalisasi sistem jaringan dengan menggunakan teknologi atau media sosial berbasis online (contoh: e-G2R

Tetrapreneur). - Silaturahim Unit G2R Tetrapreneur berbasis gotong royong komunitas offline

(contoh: kerjasama event dengan komunitas alumni, hobi, kepakaran dan sebagainya).

Penentuan Distribusi Produk Unggulan

Penentuan distribusi dapat dilakukan secara MILIK SENDIRI maupun MITRA dalam bentuk sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- Dibentuknya TENAGA PENJUALAN yang terdiri dari warga desa itu sendiri baik yang bedomisili di desa maupun luar desa.

- Dibangunkan PENJUALAN WEB. - Penjualan melalui TOKO SENDIRI dan/atau TOKO MITRA - Penjualan jumlah besar dan bentuk lainnya.


BPPM DIY


34/43


KUALITAS 2 Penyediaan Bengkel Kualitas G2R Tetrapreneur

Terlaksananya BENGKEL YANG BERASASKAN GOTONG ROYONG dengan pendekatan best-practice dan competition based product oleh akademisi/komunitas kepada Unit G2R

Tetrapreneur dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut: - Best-Practice yaitu penyampaian PRAKTEK TERBAIK baik manajerial, teknis dan

operasi bisnis serta hal-hal lain yang diperlukan sehingga produk unggulan berkenaan LAYAK BERKEMBANG atau MELUASKAN PASAR sehingga menjadi INSIASI MEREK yang LAKU MANFAAT.

- Competition Based Product yaitu produk mempunyai salah satu atau beberapa keunggulan bersaing di pasar seperti SIFAT KEBARUAN/KEUNIKAN; MEMBANTU MENINGKATKAN KINERJA; KUSTOM; DESAIN; HARGA; KENYAMANAN/MANFAAT; dan sebagainya.

Kesepakatan Kerjasama Kualitas (MOU/PO)

Tercapainya kesepakatan kerjasama kualitas dalam bentuk sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- MOU (Memorandum of Understanding) yang mengatur kesepakatan bukan saja pembelian produk namun juga aspek lainnya seperti perluasan distribusi penjualan atau bentuk kerjasama lainnya yang lebih luas.

- PO (Purchase Order) sebagai salah satu indikator kesesuaian kualitas produk dalam bentuk kerjasama produktif competition based product.

- Serta kesepakatan lainnya sekiranya diperlukan.


BPPM DIY


35/43

C.3. Tahun Ketiga hingga Kelima

MEREK WirausahaBrandpreneur

Pengetahuan Produk

Indeks Kebutuhan Wirausaha (ENI)

Tetra 4

Tahun 3-5

MEREK 1: Pembentukan Komitmen Merek & Penentuan

Kebijakan/Fasilitasi Produk Unggulan

MEREK 2: Gerakan Produk Unggulan G2R Tetrapreneur

Nasional hingga Global

PEMERINTAH


MEREK 1 Pembentukan Komitmen Merek Merek yang dimaksudkan bukan saja sebagai nilai komersial namun juga sebagai nilai IDEOLOGIS NASIONALIS yang mengangkat KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA, KEARIFAN LOKAL serta KELUHURAN INDONESIA sehingga diperlukan komunikasi publik baik secara LOKAL, NASIONAL hingga GLOBAL yang secara SADAR dan DIRENCANAKAN di-endorse oleh pemerintah secara nyata dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- Setidaknya SATU KALI SEREMONIAL MEREK produk unggulan G2R Tetrapreneur dengan liputan setidaknya nasional hingga global.

- Penyertaan produk unggulan G2R Tetrapreneur di media-media pemerintah baik cetak atau elektronik secara online maupun offline.

- Penyertaan produk dalam setiap kegiatan pemerintahan seperti rapat, seminar, pelatihan, dan sebagainya.

- Pencantuman informasi produk unggulan G2R Tetrapreneur di failitas pemerintah seperti di baliho jalan, posisi startegis di kantor, bandara, stasiun dan sebagainya.

- Himbauan disekolah-sekolah negeri untuk melakukan komitmen merek tersebut. - Dan sebagainya.

Penentuan Kebijakan/Fasilitasi Produk Unggulan

Penentuan kebijakan/fasilitasi produk unggulan sebagaimana disebutkan diatas sebagai PRAKTEK TERBAIK YANG DIFORMALKAN (contoh: menjadi standarisasi, SOP, atau peraturan pemerintah lainnya).


BPPM DIY


36/43


MEREK 2 Gerakan Produk Unggulan G2R Tetrapreneur Nasional hingga Global

Merupakan GERAKAN PEMBIASAAN sehingga lebih mengikat dan mengharuskan bagi pemerintah beserta jajaran perangkat, aparat termasuk keluarga besar hingga nantinya

MENGINSPIRASI serta MEMBERIKAN TELADAN kepada public dan masyarakat luas baik local, nasional hingga global untuk mengikuti dan melaksanakan GERAKAN MEMBELI PRODUK G2R.

D. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring berupa laporan kemajuan baik berupa tatap muka secara periodik (mingguan/bulanan/triwulan/semester) maupun tertulis

(tahunan) dengan menggunakan Indikator Keberhasilan Program (rujuk Bab 4).


BPPM DIY


37/43

BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

A. PENGUKURAN INDEKS TETRAPRENEUR

Tetrapreneur terdiri dari empat pendekatan holistik; yaitu dari Chainpreneur, Marketpreneur,

Qualitypreneur, dan Brandpreneur (Gambar 1). Chainpreneur atau Rantai Wirausaha adalah

pendekatan baru untuk menggambarkan kondisi kewirausahaan dengan menggunakan

filosofi rantai pasokan atau Supply Chain. Rantai pasokan terdiri dari semua pihak yang

terlibat, secara langsung atau tidak langsung, dalam memenuhi permintaan pelanggan.

Tujuan setiap rantai pasokan harus memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan.

Nilai tersebut dikenal sebagai surplus rantai pasokan (Cavinato, 2002).

Marketpreneur atau Pasar Wirausaha adalah sudut pandang inovatif untuk mengidentifikasi

kebutuhan pengusaha di setiap tahap dengan memproyeksikan aktivitas pasar yang

memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen. Konsumen tidak terbatas hanya

bagi mereka yang berinteraksi langsung atau membeli produk/jasa. Mencapai dan

mempertahankan profitabilitas, bisnis telah menemukan bahwa mereka harus

menghasilkan produk yang berkualitas, beroperasi secara efisien, dan bertanggung jawab

sosial dan etis dalam berurusan dengan konsumen, karyawan, investor, regulator

pemerintah, dan masyarakat (Ferrel et al., 2014). Kelompok-kelompok ini memiliki andil

dalam keberhasilan dan hasil bisnis, yang disebut pemangku kepentingan (key person). Oleh

karena itu, mengubah perspektif melihat pemangku kepentingan ke pasar harus membawa

identifikasi inovatif tentang apa yang dibutuhkan pengusaha real dan berakar untuk

mengembangkan bisnis mereka.

Qualitypreneur atau Kualitas Wirausaha adalah pendekatan kualitas (Sower, 2011) dalam

memberikan rekomendasi praktis dalam karakteristik untuk memuaskan kebutuhan

tersurat maupun tersirat dari kebutuhan, keinginan, dan harapan pengusaha. Berikutnya


BPPM DIY


38/43

adalah Brandpreneur atau Merek Wirausaha; strategi asosiasi untuk mendorong

pertumbuhan pengusaha dengan menggunakan Pendekatan Nilai Merek, kemudian

menetapkan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab secara khas. Tujuannya

adalah untuk memperkuat posisi strategis di pasar, mempertahankan siklus hidup dan

kemampuan yang kompatibel untuk bersaing dan berkolaborasi (Keller et al., 1992) melalui

praktik terbaik global. Memiliki praktik terbaik, Benchmarking adalah salah satu teknik

yang terkenal untuk mengidentifikasi praktik terbaik pada model kewirausahaan global

yang sukses.

Adapun ukuran setiap tetra yang ada sebagaimana telah dipaparkan pada Alur G2R

Tetrapreneur (rujuk Bab 3).

B. PENILAIAN 360

Metode yang digunakan dalam penilaian kinerja untuk mengetahui kondisi organisasi saat

ini, yang mana melibatkan seluruh anggota organisasi, baik atasan, diri sendiri hingga rekan

kerja dalam organisasi tersebut. Metode ini digunakan karena dapat memberikan perspektif

penilaian yang berbeda terhadap penilaian karyawan maupun anggota organisasi yang

bersangkutan sehingga penilaian yang dihasilkan lebih valid dan obyektif (Werner, 2011).

Penilai (multirater) bertujuan untuk memperkuat validasi dari nilai yang diberikan (lihat

Lampiran untuk perincian hal yang diukur). Masing-masing evaluator atau penilai memiliki

bobot penilaian yang berbeda.

Manfaat yang diperoleh anatara lain: peningkatan management learning, mengurangi

penilaian buruk atau prasangka buruk terhadap appraiser, meningkatkan kinerja dan umpan

balik dari berbagai sumber dan mengurangi bias, mengetahui seberapa banyak kegiatan


BPPM DIY


39/43

yang dikerjakan di dalam keseluruhan organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Selain

daripada itu juga melibatkan lebih banyak data dan informasi dibandingkan metode umpan

balik satu sumber. Penggunaan skala penilaian diharapkan juga dapat membantu appraisee

mengetahui apa yang diperlukan untuk meningkatkan diri. Instrumen penilaian seperti

semangat berprestasi, orientasi terhadap kepuasan pelanggan, kerjasama kelompok,

mengembangkan orang lain (developing each other), pengaruh terhadap kelompok.

C. PENILAIAN MATRIKS MEDIA SOSIAL

Penilaian dengan menggunakan pendekatan keterikatan (engangement) dengan situs sosial

dapat membantu pemilik situs memafami nilai dari isi bagi pengunjung situs tersebut.

Beberapa matriks keterikatan yang digunakan (Google Analytics):

1. Tingkat Lambungan (Bounce Rate) adalah prosentase pengunjung yang

meninggalkan situs setelah melihat satu halaman saja.

2. Waktu di Situs (Time on Site) adalah berapa lama yang dihabiskan seorang

pengunjung dalam melihat (browsing) isi situs.

3. Kunjungan per Halaman (Pages per Visit) adalah jumlah halaman yang rata-rata

pengunjung capai sebelum meninggalkan situs.

D. PENILAIAN BERBASIS KELUARAN (OUTPUT)

Metode yang digunakan dalam penilaian berbasis keluaran adalah untuk mengetahui secara

cepat dan teratur melalu perbandingan dari waktu ke waktu terhadap keadaan suatu bisnis.

Beberapa nilai keluaran yang digunakan antara lain:

1. Keuangan adalah pendapatan bersih; uang tunai aktial vs harapan; profit proyeksi

per bulan.


BPPM DIY


40/43

2. Pendapatan adalah penjualan per distribusi; hari-hari dengan penjualan terbanyak

dan paling sedikit; produk terjual terbanyak dan paling sedikit.

3. Tim Penjualan adalah pimpinan tim terbanyak dan paling sedikit; jumlah harapan

potensi pembeli; jumlah calon pembeli yang hilang.

4. Advertising adalah jumlah pembeli yang diarahkan karena teknik iklan tertentu;

biaya iklan, iklan yang mana yang menyebabkan terjadinya penjualan.

5. Pemenuhan Pemesanan adalah jumlah produksi per periode; prosentase

pemenuhan pemesanan secara tepat waktu; tingkat penyimpanan.


BPPM DIY


41/43

BAB V PENUTUP

G2R Tetrapreneur merupakan inovasi gerakan gotong royong yang telah mengakar kuat

menjadi salah satu kekayaan luhur dan karakter masyarakat Indonesia. Sinergi potensi

kewirausahaan bersama-sama gerakan gotong royong menghasilkan gerakan besar desa

yaitu “beyond the business”. Fenomena global village yang semakin pesat dalam mengalirkan

informasi dan pengetahuan diharapkan justru menjadi salah satu penggerak utama yang

membantu memahami peta jalan pengembangan bisnis di era digital. Harapan ke depannya

program tersebut dapat menjadi gerbang keberhasilan pemberdayaan potensi desa dengan

BUMDES sebagai pusat motorik dan inovasi desa.

G2R diharapkan mewujudkan pemetaan kondisi kewirausahaan desa dan kontribusi

BUMDES pada kesejahteraan warga desa, sehingga perlunya penguatan kelembagaan

BUMDES melalui penetapan peraturan yang telah disepakati, dan pelaksanaan model

Tetrapreneur. Perlunya pembentukan badan hukum bagi BUMDES baik melalui koperasi

maupun perseroan terbatas melalui anak perusahaan BUMDES dapat menjadi pilihan

sehingga BUMDES dapat menjadi korporasi bagi kemaslahatan desa, kemudian hubungan

BUMDES dengan pemangku kepentingan akan lebih professional.

Buku pedoman ini mencakup bukan saja pada tatanan konsep namun juga perincian unsur

dan pelaku bagi setiap pemangku kebijakannya hingga ukuran dan tindakan untuk

setiap pilarnya serta waktu pelaksanaan per-tahunnya. Oleh karena itu, perincian tersebut

diharapkan dapat membantu memberikan gambaran dan arah tuju pemangku kepentingan

desa dalam mengelola sumber daya dan potensi desa lainnya. Sinergi antara masyarakat

desa, pemerintah maupun pemangku keepentingan lainnya diharapkan terus terjaga

sehingga desa dapat menjadi simbol kebangkitan perekonomian wirausaha gotong royong

yang mandiri dan bermartabat bertaraf global. Kualitas hidup dan kemandirian ekonomi,

sosial dan budaya masyarakat desa yang berkelanjutan pada semua elemen desa yaitu

pemerintah, lembaga dan usaha masyarakat hingga setiap pribadi desa yang luhur sesuai

dengan jati diri bangsa Indonesia merupakan inti gerakan G2R Tetrapreneur.


BPPM DIY


42/43

LAMPIRAN

A. Penilaian 360

Variabel yang dapat digunakan dalam penelitian antara lain:

1. Semangat Berprestasi

- Antusiasme dalam menyampaikan ide.

- Antusiasme dalam menjalankan rencana yang telah disusun.

- Upaya meningkatkan kualitas diri sendiri.

- Produktivitas dalam pekerjaan.

2. Orientasi terhadap Kepuasan Pelanggan

- Keramahan dalam menghadapi pelanggan.

- Upaya yang diberikan ketika menghadapi pelanggan.

- Pengetahuan atas produk yang disampaikan kepada pelanggan.

- Upaya terhadap peningkatan kualitas produk yang disediakan.

3. Kerjasama Kelompok

- Membangun dan mempertahankan hubungan dengan satu sama lain.

- Menunjukan sikap bijaksana dan toleran.

- Menunjukan sikap dan perilaku yang kooperatif.

- Mampu mengelola dan mengatasi konflik dalam kelompok.

4. Pemberdayaan Satu Sama Lain

- Kemampuan memberikan kritik membangun terhadap satu sama lain.

- Inisiatif memberi bantuan kepada individu lain.

- Kemampuan merespon instruksi dan petunjuk dari individu lain.

- Kemampuan membagikan pengetahuan dan teknik yang terkait dengan

produktivitas.

5. Pengaruh terhadap Kelompok

- Menjadi pendengar yang baik secara menyeluruh.

- Perhatian kepada satu sama lain.

- Inisiatif yang diberikan baik diluar maupun didalam pekerjaan terkait.

- Kemampuan mengadvokasi kebutuhan individu lain.


BPPM DIY


43/43

B. Tim Penyusun Buku Pedoman G2R Tetrapreneur

BAPPEDA DIY

BPPM DIY

BAPPEDA BANTUL

TIM UGM:

Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D (Konseptor Model G2R Tetrapreneur)

Khoirul Rohima, S.E.

Girra Martinda

Baiq Lathifah B.P., S.S.

Benediktus Danang Satria, S.E.

Surya Nugrahadi

M. Harits Ramadhan

DESA G2R Tetrapreneur:

Desa Wukirsari

Desa Girirejo

buku pedoman global gotong royong (g2r): inovasi gerakan

Documents