buku pedoman komisariat ipnu-ippnu _ blog ilmu

10/1/2015 Buku Pedoman Komisariat IPNUIPPNU | BLOG ILMU

data:text/html;charset=utf8,%3Ch3%20class%3D%22posttitle%20entrytitle%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(0%2C%200%2C%200)%3B%20f… 1/44

Buku Pedoman Komisariat IPNUIPPNU BAGIAN SATU

PENDAHULUAN

A. SejarahSejarah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ( IPNU ) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama ( IPPNU )adalah sejarah yang panjang. Keberadaannya tidak lepas dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia.Karena itu, membaca sejarah IPNU – IPPNU tidak bisa dilepaskan dari pembacaan sejarah perjuanganpembebasan nsional, baik dalam masa penjajahan maupun masa kemerdekaan yang diwarnaipergerakan mewujudkan cita – cita nasional sampai era reformasi. Dengan kata lain dibutuhkan upayauntuk melihat IPNU dan IPPNU sebagai bagian dari sekian organ perjuangan kaum muda yang pernahada di Indonesia. Karena IPNU – IPPNU berdialektika dengan organ – organ lain, maka menarik untukmenempatkan sejarah IPNU – IPPNU dalam kancah pergulatan dan perjuangan kebangsaan diantaraorganisasi – organisasi pemuda lainnya.Penulusuran ini menjadi esensial sebab peran kaum muda memiliki catatan penting dalam sejarahsosial dan kebangsaan negeri ini. Peran kaum muda dalam perebutan kemerdekaan, atau sebagaimotor penggerak berbagai perubahan sosial pasca kemerdekaan, misalnya, terukir rapi dalam sejarah.Reformasi yang telah bergulir di tanah air sampai penentusan agendanya, tidak lepas dari kepeloporangenerasi muda.Seperti telah tercatat dalam sejarah, penjajahan di tanah air telah melahirkan gelombang pergerkannasional yang besar. Untuk mengorganisir perlawanan terhadap penjajah, lahirlah berbagai organisasi.Kesadaran berorganisasi secara signifikan menemukan momentumnya. Berbagai organisasibermunculan dalam atmosfir pergerakan perlawanan ini. Sebagain besar organ – organ pergerakan itudipelopori oleh kalangan muda, seperti Budi Utomo ( 20 Mei 1908 ), Trikoro Darmo yang akhirnyaberubah menjadi Jong Java, Sarekat Islam, dan lain – lain. Keberadaan Jong Java menginspirasikanlahirnya organ serupa diluar Jawa, seperti JOng Sumatranen Bond ( 1917 ), Jong Celebes ( 1918 ),Jong Minahasa (1918), Jong Batak Bond ( 1925 ), Jong Islamieten Bond ( 1925 ). Fenomena inikemudian ditangkap sebagai kecenderungan terhadap kebutuhan penyatuan organisasi kaum mudadalam lingkup yang lebih luas ( nasional ).Kristalisasi dari pergerakan yang berbasis local diatas, terakumulasi dalam kelahiran Jong Indonesia diBandung pada 27 Pebruari 1927 ( hasil keputusan Kongres Pemuda I, 30 April 1926 ) dan KongresPemuda II pada 26 – 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda.Jauh sebelumnya, pada 1916, KH. Abdul Wahab Hasbullah mendirikan madrasah Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air ) di Surabaya. Dua tahun kemudian ( 1918 ) beliau mendirikan organisasi sosialekonomi bernama Nahdlatul Tujjar ( Kebangkitan Para Pedagang ). Di Ampel Surabaya, tahun 1919,berdiri madrasah yang bernama Taswirul Afkar ( Pencerahan Pemikiran ). Organ – organ inilah yangnantinya menjadi embrio Nahdlatul Ulam. Diberbagai daerah diluar Jawa bermunculan organisasipergerakan juga tidak kalah ramai seperti Sumatera Tawalib, Persis, Perti dan Persatuan MusliminTapanuli ( PTM ) yang kemudian bergabung dengan NU.Setelah melalui pergulatan panjang, baik karena pengaruh perkembangan global, nasional, maupunlocal, kalangan yang berlatar belakang cultural sama itu akhirnya mendirikan Nahdlatul Ulama ( NU ),tepatnya pada 31 Januari 1926. NU menjadi organ konsolidator bagi pergerakan yang berserakan



dibasis Islam tradisional. Makna kelahiran NU, menurut KH. H.M. Dachlan (Fillard:1999:15), berakarpada perjuangan antikolonial.Pada tahun 1930, berbagai organ kaum muda melebur menjadi satu dengan wadah Indonesia Muda (IM ), yang dipelopori Perhimpunan Pelajar – Pelajar Indonesia ( PPPI ). Namun dalam perjalanannya,IM melemah dan mendorong kelahiran organ lain seperti Soeloeh Pemoeda Indonesia ( SPI ) danPergerakan Pemuda Revolusioner ( PERPIRI ). Semenjak era ini, dunia pergerakan mengalamikevakuman. Penyebab dari kevakuman ini salah satunya adalah kebijakan represif colonial terhadapkaum muda pergerakan, seperti pembatasan hak berkumpul dan berserikat. Puncaknya ditandaidengan pengasingan pemimpin – pemimpin pergerakan, diantaranya Sukarno, Hatta dan Syahrir.Sebuah era baru dimulai, yakni perjuangan yang lebih berkarakter cultural seperti lahirnya study club,yang memilih melakukan aksi – aksi penyadaran masyarakat tentang pentingnya pergerakan,persatuan, pendidikan, melalui surat kabar atau majalah seperti Soeloeh Rakyat dan SoeloehIndonesia.Setelah ada perubahan situasi, terjadi transformasi format perjuangan menuju karakter yang lebihpolitis. Algemeene Studieclubnya Soekarno berubah menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI) dan PNI.Pada tahun 1927, aktivis Budi Utomo mendirikan Partai Indonesia Raya ( PARSINDRA ), muncul jugaGerakan Rakyat Indonesia ( GERINDO ), yang berpuncak pada terbentuknya Gabungan PolitikIndonesia ( GAPI ) pada tahun 1939.Demikian juga pada masa pendudukan Jepang. Meskipun menjajah dalam waktu yang singkat, namunkebijakan Jepang lebih represif. Jepang memberangus organisasi pergerekan yang telah ada. MIAIyang memiliki watak anti kolonial diganti dengan Majlis Syura Muslimin Indonesia ( Masyumi ). AkhirnyaNU sebagai organisasi terbesar disubordinasikan dalam MIAI.Singkat cerita, perjuangan pembebasan kolonial akhirnya mencapai titik kulminasi dengan ProklamasiKemerdekaan 17 Agustus 1945. Ratusan partai politik menjamur untuk ikut dalam kontes politik. NUsebagai organisasi terbesar juga masuk gelanggang politik dengan bergabung pada partai Masyumi.Pilihan ini dilakukan sebagai bentuk perjuangan lewat salur structural. Politik NU senantiasa diwarnaidengan denamika dan tidak ada blue – print yang baku. Dialektika sejara memaksa NU keluar dariMasyumi pada tanggal 15 April 1852. Deklarasi ini menjadi babak baru kehidupan politik NU.Meski Indonesia telah merdeka, namun bukan berarti agenda perlawanan telah selesai. Sebabimperialisme tetap menjadi musuh besar karena berbagai agresi tetap dilancarkan. Karena itulah partaipolitik dan organisasi massa tetap menjadi agen penting dalam upaya pembebasan nasional, termasukormas pelajar dan kepemudaan.Mengiringi menjamurnya parpol, diwilayah lain juga tumbuh berbagai organisasi sosial kaum muda danmahasiswa. Perkumpulan Pemuda Kristen ( PPKI ), Gerakan Mahasiswa Islam Nasional Indonesia (GMNI ), Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ), Gerakan Mahasiswa Sosialis ( Germasos ) berdiri. Begitujuga dilingkungan NU. Jauh sebelum itu, generasi muda NU telah memiliki kesadaran pergerakan.Kesadaran kolektif ini termanifestasikan dalam berbagai organ yang tumbuh di basis – basis NU. Bisadicontohkan, di Surabaya telah berdiri organ pelajar Tsamrotul Mustafidin pada 11 Oktober 1936;Persatoean Santri NO ( Persano ) pada 1939; di Malang berdiri Persatoean Moerid NO ( PAMNO )pada 1941; di Madura berdiri Ijtimauth Tholabiyyah pada 1945; di Sumbawa berdiri Ijtimauth TholabahNO pada 1946; di Kediri berdiri Persatuan Pelajar NO ( Perpeno ) pada 1954; di Medan berdiri IkatanPelajar NO ( IPENO ) pada 1945; Ikatan Moerid Nahdlatul Oelama (IMNO) pada tahun 1945; SubbanulMuslimin yang berdiri di Madura, serta masih banyak lagi.Hanya saja organ – organ tersebut belum terkonsolidir secara nasional, sehingga corak dan watak



gerakannya masih bersifat local. Yang menyatukan meraka adalah imajinasi kolektif yang dibentuk daritradisi keagamaan Sunni yang sama. Pada titik inilah muncul kepeloporan gerakan yang hendakmembangun jembatan pergerakan antar organ tersebut. Maka tampillah M. Shufyan Cholil ( mahasiswaUGM ), H. Musthafa ( Solo ), dan Abdul Ghony Farida ( Semarang ) yang membawa gagasan progresifini untuk disampaikan pada KOmbes PB LP. Ma’arif di Semarang pada Pebruari 1954. Gayungbersambut, sehingga gagasan ini diakomodir untuk dijadikan agenda pembahasan. Akhirnya KombesMa’arif Semarang tersebut mengesahkan berdirinya organisasi pelajar NU dengan nama Ikatan PelajarNahdlatul Ulama ( IPNU ), tepatnya pada tanggal 24 Pebruari 1954/20 Jumadil Akhir 1373 H.Setelah resmi berdiri, IPNU melakukan kosolidasi melalui konferensi Segi Lima yang diselenggarakan diSolo pada 30 April – 1 Mei 1954 dengan melibatkan perwakilan dari Yogyakarta, Semarang, Solo,Jombang dan Kediri. Konferensi ini berhasil merumuskan asas organisasi, yaitu Ahlussunnah WalJama’ah; tujuan organisasi, yakni mengembangkan risalah Islamiyah; mendorong kualitas pendidikan;dan mengkonsolidir pelajar. Konferensi ini menetapkan M. Tholchah Mansoer sebagai Ketua Umumpertama. Hasil konsolidasi ini lalu dibawah dalam muktamar NU ke – 20 di Surabaya, ( 9 – 14September 1954 ). Dan dalam muktamar itulah IPNU disahkan oleh PBNU sebagi satu – satunyaorganisasi pelajar putra dalam naungan Nahdlatul Ulama.Langkah para pelajar putra tersebut menginspirasi para pelajar putri untuk melakukan hal yang sama,karena IPNU hanya menjadi wadah pelajar putra. Untuk itu, beberapa bulan setelah IPNU berdiri parapelajar putri yang sedang belajar di Sekolah Guru Agama ( SGA ) Surakarta, menganggap perlunyawadah bagi pelajar putri NU. Meraka adalah Umroh Mahfudzoh, Atika Murtadlo, Lathifah Hasyim,Romlah, dan Basyiroh Saimuri. Pertemuan itu berhasil membentuk tim kecil untuk mempersiapkanpendirian organisasi.Pada muktamar ( sekarang disebut Kongres ) I IPNU di Malang pada 28 Pebruari – 5 Maret 1955,IPPNU resmi dilahirkan, tepatnya pada 2 Maret 1955. Pada muktamar itu jugalah IPPNU resmidideklarasikan. Awalnya organisasi ini dinamai IPNU putri, namun akhirnya atas persetujuan PB LP.Ma’arif NU nama itu dirubah menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama ( IPPNU ).Mulai saat itulah, sejarah pergerakan pelajar NU telah ditorehkan. Keberadaannya mewarisi tradisiperlawanan terhadap kolonialisme, lambang kesewenang – wenangan, ketidakadilan dandehumanisasi. Tradisi itu seperti telah terlihat dalam sejarah, telah tumbuh sejak lama. Kalaupun padatahun 1954 baru lahir, hal itu haruslah dimaknai sebagai semata – mata formalisasi daninstitusionalisasi perjuangan agar lebih terorganisir, terprogram dan terkonsolidir secara nasional. Sejak lahirnya tahun 1988, IPNU mempunyai kepanjangan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama,sementara IPPNU berkepanjangan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Sesuai denagn namanyamaka dalam rentang waktu tersebut pembinaan IPNU dan IPPNU tertuju hanya pada putraputri Nuyang masik duduk di bangku sekolah. Konsentrasi keanggotaannya pun hanya terbatas di lingkungansekolah milik NU.Waktu terus bergulir, pemerintah Orde Baru melalui UU No. 8 tahun 1985 melakukan kebijakan“depolitisasi pelajar”. Kebijakan yang mengatur organisasi kemasyarakatan itu diantaranya melarangadanya organisasi pelajar kecuali OSIS. Karena tekanan represif pemerintah itu pada Kongres X IPNUdan Kongres IX IPPNU di Pondok Pesantren Mamba’ul Maarif, Denanyar Jombang pada 2931 Januari1988, akhirnya IPNU sepakat merubah kepanjangan “P” dari ‘Pelajar’ menjadi ‘Putra’. Dengan demikianIPNU menjadi Ikatan Outra Nahdlatul Ulama dan IPPNU menjadi Ikatan PutriPutri Nahdalatul Ulama.Hal ini dilakukan sebagai respon atas rangkaian konteks historis agar IPNIIPPNU tetap survive dalammenghadapi dampak represif orde baru.



Dengan perubahan nama tersebut, maka perubahan dalam berbagai aspek tidak dapat dielakkan.Bidang garapan IPNU tidak lagi hanya terbatas pada kalangan pelajar santri semata, melainkan pelajarNU pada umumnya. Sejak saat itulah IPNU dihadapkan dengan target group yang sangat beragamdengan latar belakang yang beragam pula. Keragaman segmen ini bukan hanya tanpa konsekuensi.Program berat yang dihadapi IPNU kala itu adalah sulitnya menentukan pendekatan terhadap segmenkader yang bergam itu. Di samping itu, konsekuensi lain adalah tidak optimalnya menggarap kaderterdidik yang dianggap sebagai tulang punggung gerakan untuk mempersiapkan generasi masa depan.Kegelisahan itu mulai muncul pada Kongres XIII IPNU dan Kongres XII IPPNU yang dilaksanakan diMakassar pada 2226 maret 2000. Kebutuhan untuk berkonsentrasi meggarap pelajar diwujudkandengan Deklarasi Makassar yang berisi seruan penguatan basis IPNUIPPNU di sekolah danpesantren. Setelah kongres ini IPNUIPPNU melakukan gebrakan dengan mendirikan komisariat IPNUIPPNU di sekolah, pesantren dan perguruan tinggi.Meskipun sudah meneguhkan komitmennya pada gerakan kepelajaran, namun belum dianggap cukupuntuk menjawab kebutuhan kembali ke pelajar secara total. Kegelisahan ini memuncak pada KongresXIV IPNU dan XIII IPPNU di Sukolilo Surabaya. Kongres yang berlangsung pada 1824 Juni 2003 laluitu telah menorehkan sejarah baru bagi perjalanan badan otonom NU ini. Pada Kongres itulah setelahmelalui perdebatan yang sangat panjang, tercapai kesepakatan untuk mengembalikan IPNU padakhittahnya, yaitu kembali menjadi organisasi pelajar. IPNU uang semula berkepanjangan Ikatan PutraNahdlatul Ulama, berubah lagi menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Demikian juga IPPNU menjadiIkatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama.Babak baru perjalanan IPNUIPPNU dimulai. Keputusan mengembalikan IPNUIPPNU ke pelajardianggap menjadi pilihan yang terbaik di tengah perubahan kompelksitas tantangan yang dihadapiNahdlatul Ulama. Paling tidak ada dua alasan besar yang dapat dikemukakan. Pertama, dari sisikesejahraan, kembali ke pelajar dianggap penting karena perubahan nama menjadi “Putra” dan “PutriPutri” adalah kecelakaan sejarah. Tekanan pemerintah pada waktu itu adalah hal yang tidak dapatdilupakan sebagai faktor sebagai perubahan nama. Jelas, perubahan itu penuh dengan nuansa politisdan sekadar taktik untuk mempertahankan eksistensi ketimbang karena kebutuhan.Kedua adalah alasan kebutuhan. Pelajar NU adalah kekuatan masa depan pada waktuwaktu lalu tidakdapat perhatian yang optimal dari Nahdlatul Ulama. Pelajar, baik siswa maupun santri disadari sebagaikomponen penting yang harus dibina dan diapresiasi, karena komponen inilah yang sejatinya menjadiasset masa depan. Akibat dari tidak adanya perhatian dan pembinaan yang khusus, tidak sedikitkalangan pemuda terdidik ini yang mengalami “kebusukan”. Oleh kerana itu saat ini dibutuhkanorganisasi yang secara intensif menjadi aktualisasi bagi pelajar dan santri NU. IPNUIPPNU yangdikelahirannya memang sebagai tempat untuk mewadahi pelajar dan santri, harus dikembalikan padaposisi semula, yaitu tempat aktualisasi dan pengembangan pelajar dan santri.Dengan keputusan yang penting dan strategis ini berarti IPNUIPPNU bertekad mengembalikan basisorganisasinya pada sekolah dan pesantren. Jika semula IPNUIPPNU memiliki wilayah garapan yangsamar karena istilah “Putra” dan “Putri” tidak memiliki identifikasi yang jelas, maka pada saat ini segmengarapan IPNUIPPNU diperjelas pada segmen pelajar dan santri. Salah satu konsekuensi keputusan iniadalah IPNUIPPNU harus kembali mengembangkan organisasinya di sekolah, madrasah danpesantren, serta unitunit pendidikan lainnya.

B. Mandat Organisasi



Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) adalahorganisasi pelajar yang berada di bawah naungan jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU). Dalam sisi ini, IPNUdan IPPNU merupakan tempat berhimpun, wadah berkomunikasi, aktualisasi dan kaderisasi pelajarputra dan putri NU. Sementara di sisi lain, IPNU dan IPPNU juga merupakan bagian integral darigenerasi muda terpelajar Indonesia yang menitikberatkan bidang garapannya pada pembinaan danpembinaan pelajar (siswa dan santri) dan remaja pada umumnya.Dengan posisi strategis itulah IPNU dan IPPNU mengemban mandat sejarah yang tidak ringan. Di satusisi sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, IPNU bertugas melakukan kaderisasi NU pada segmenpelajar, santri dan remaja. Pada saat yang sama, sebagai organisasi pelajar, IPNU juga dituntutmemainkan peran sebagai organ gerakan pelajar yang menjadi bagian tak terpisahkan dari konstelasigerakan pelajar di tanah air.Sebagai badan otonom NU, maka IPNU dan IPPNU harus mengacu pada ketentuanketentuanorganisatoris NU. Dalam pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar NU dinyatakan ”Untuk melaksanakan tujuandan usaha… Nahdlatul Ulama membuat perangkat organisasi yang meliputi lembaga, Lajnah danBadan Otonom yang merupakan bagian dari kesatuan organisatoris jam’iyyah Nahdlatul Ulama”.Badan otonom adalah perngakat organisaisi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakanNahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakanperseorangan (pasal 18 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga NU). Dalam hal ini Ikatan Palajar NahdlatulUlama, disingkat IPNU, adalah badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakanNahdlatul Ulama pada segmen pelajar lakilaki. (Pasal 18 ayat 6 poin f ART NU). Sedangkan IkatanPelajar Putri Nahdlatul Ulam, disingkat IPPNU, adalah badan otonom yang berfungsi membantumelaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada segmen pelajar perempuan. (Pasal 18 ayat 6 poin gART NU).Dalam posisi dan tuntutan strategis di atas, maka IPNU merumuskan visinya, yaitu “Terbentuknyapelajarpelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasankebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syar’at Islam menurut fahamahlussunah wal jamaah yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945”. Sementara ituIPPNU bervisi untuk “Membangun kader yang berkualitas, mandiri, barakhlaq mulia, dan bersikapdemokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.Visi IPNU tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam misi organisasi yaitu : 1) Menghimpun danmembina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah organisasi IPNU; 2) Mempersiapkan kaderkaderintelektual sebagai penerus perjuangan bangsa; 3) Mengushakan tercapainya tujuan organisasidengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat(maslahah al ummah), guna terwujudnya khairo ummah; dan 4) Mengusahakan jalinan komunikasidan kerjasama program dengan pihak lain selam tidak merugikan organisasi.Sedangkan misi IPPNU juga meliputi beberapa hal yaitu : 1) Membangun mental sprutualitas anggotaIPPNU dengan berlandaskan nilai Islam ahlussunah wal jamaah untuk berhidmat pada agama, nusadan bangsa; 2) Meningkatkan pemberdayaan warga IPPNU melalui pengkaderan pendidikan, pelatihanmotivasi berprestasi dan memperkuat posisi tawar sehingga tumbuh kader yang berkualiatas, mandiridan responsife dalam menghadapi tantangan global; dan 3) Memantapkan eksistensi IPPNU danpartisipasinya sebagai organisasi remaja putri NU dengan basic keilmuan dan ketrampilan dalammerespon perubahan sosialbudaya.Dua mandat sejarah IPNU dan IPPNUdi atas merupakan mandat yang tidak ringan. Mandat tersebutmenuntut adanya sekian konsekuensi dan prasyarat. Agar IPNU dapat memainkanperan strategis



tersebut secara optimal, maka prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya kelembagaanorganisasi yang kuat. Kuatnya kelembagaan organisasi ini setidaknya diindikasikan dengan 3 (tiga) hal .Pertama, adanya sistem keorganisasian yang ideal dan diterapkan secara konsisten. Kedua,berjalannya seluruh perangkat organisasi (departemen, lembaga dan badan) sebagai motor penggerakprogram. Ketiga, aktif dan berkembangnya organisasi di semua tingkatan serta adanya regenerasiyang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bentuk konkrit dari mandat untukmemperkuat kelembagaan dan keorganisasian, maka IPNU dan IPPNU memandang perlu untukmendirikan dan megembangkan organisasi di tingkatan basis melalui pembentukan komisariat disekolah dan pesantren. Sebenarnya, keberadaan IPNU dan IPPNU di sekolah dan di pesantren sudahada sejak masamasa awal berdirinya organisasi IPNU dan IPPNU.Dulu, di setiap sekolah, madrasah dan pondok pesantren di lingkungan NU terbentuk dan berkembangkomisariat IPNU dan IPPNU. Pada saat itu IPNU dan IPPNU menjadi kelompok gerakan remaja yangpenuh inisiatif dengan beraneka kegiatan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan remaja.Maka tidak mengherankan apabila pada saat itu, pengurus IPNU dan IPPNU adalah pelajar. Sebut sajarekan Hilmi Muhamadiyah yang bergabung dengan organisasi IPNU pada tahun 1987. Menurutnya diamengenal IPNU ketika duduk di kelas III di salah satu PGA di daerah Sulawesi Selatan. Ia mengatakanbahwa pada saat itu organisasi IPNU dan IPPNU adalah organisasi ekstra bagi para pelajarsebagaimana keberadaan organisasi PMII di perguruan tinggi hari ini.

C. Agenda Strategis

Sebagai penerjemahan atas mandat di atas, agenda strategis yang harus dilakukan secara konsistendan berkelanjutan adalah kaderisasi. Kederasi merupakan”kerja peradaban” yang mutlak dilakukanuntuk menjamin keberlangsungan organisasi dalam menunaikan mandat, baik sebagai badan otonomNU maupun sebagai bagian dari gerakan pelajar di Indonesia. Dengan demikian kaderisasi menjadiplatform yang harus terus dikembangkan oleh IPNUIPPNU yang telah mendeklarasikan diri sebagaiorganisasi kader.Berdasarkan keasadaran tersebut, sebagai ujung tombak pengkaderan NU dan bangsa, IPNUIPPNUmenata kelembagaan sebagai supporting system bagi proses kaderisasi yang dilakukannya.Sebagaimana dikemukakan di atas, kuatnya kelembagaan organisasi merupakan prasyarat bagi IPNUdan IPPNU dalam menunaikan mandatnya, termasuk menunaikan agenda kaderisasi sebagai mandatstrategisnya. Dengan demikian sebagai bagian penting dari penguatan kelembagaan IPNU dan IPPNUmutlak memiliki kelembagaan yang kuat sanpai di tingkat basis.Setelah IPNU dan IPPNU menegaskan kembali sebagai organisasi pelajar, mutlak bagi kedua banomtersebut untuk meneguhkan basisnya di lembaga pendidikan, baik sekolah, pondok pesantren maupunmasjid. Karena itulah maka pengembangan IPNU dan IPPNU di sekolah, pondok pesantren maupunmasjid harus mendapat perhatian serius. Bentuk nyata yang ingin di tawarkan adalah pendirianPimpinan Komisariat IPNU dan IPPNU di sekolah, pondok pesantren maupun masjid sebagai komunitaskeagamaan harus pula mendapat perhatian serius karena unit sosial itu kini sangat marak sebagaiwahana pertarungan ideology, terutama di daerah perkotaan.Dengan demikian, agenda penguatan kelembagaan (institusional building) melalui pengembanganorganisasi di level basis menjadi agenda strategis yang harus mendapat perhataian secara serius danberkelanjutan.



D. Mengapa Sekolah dan Pesantren

Setidaknya ada tiga konsekuensi besar setelah kembalinya IPNU dan IPPNU sebagai organisasipelajar, yaitu mengembalikan basis IPNU dan IPPNU ke sekolah dan pesantren, membangun gerakanberbasis talenta di kalangan muda NU, dan melakukan advokasi pelajar. ketiganya harus berjalanbersama seiring makin meningkatnya kesadaran kita akan peran yang semestinya dimainkan olehorganisasi keder ini. “Tugas” ini adalah sebuah keniscayaan sebagai tuntutan¬ atau tepatnyakebutuhan sejarah.Mengembalikan IPNU dan IPPNU ke “kandang”nya (sekolah dan pesantren) menjadi sangat urgenuntuk melakukan kaderisasi di kalangan remaja terdidik. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwapelajar adalah “investasi masa depan” bagi NU dan bangsa. Sementara ada kenyataan bahwa pelajarNU sebagai kekuatan masa depan kini tidak mendapat perhatian yang optimal oleh Nahdlatul Ulama,terutama dalam hal penanaman nilai dan gerakan. Oleh karena itu dubutuhkan organsasi yang secaraintensif menjadi wadah aktualisasi bagi pelajar dan santri NU.Untuk merealisasikan agenda ini, maka IPNU dan IPPNU harus “ekspansi” ke sekolah dan pesantren.agenda ini sebenarnya sudah dimulai setidaknya tiga tahun terakhir, meskipun belum menyeluruh danterjadi hanya di sekolah Ma’arif. Agenda masuk sekolah bahkan harus direalisasikan tidak hanya padasekolah yang bernaung di bawah LP. Ma’arif, melainkan juga sekolah nonMa’arif yang berbasis NUmaupun sekolah umum sekalipun.Demikian juga di pesantren. Meskipun di beberapa daerah IPNU dan IPPNU sudah masuk pesantren,namun sampai hari ini belum optimal. Padahal pesantren adalah bagian terpenting dari keberadaanNahdlatul Ulama. Terlebih sekarang, pesantren diakui sebagai pendidikan yang setara pendidikanformal. Artinya, menggarap segmen santri tidak boleh dipandang tidak sepenting menggarap segmensiswa. Memang kendala terbesar menurut keluhan di beberapa daerah adalah otonomi pesantren danotoritas kyai. Kebijakan IPNU dan IPPNU untuk masuk ke pondok pesantren tidak jarang bertabrakandengan kebijakan pemimpin pesantren. Hal ini memang sedang menjadi perhatian kita.Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah mengapa IPNU dan IPPNU mesti masuk sekolah danpesantren?Menjawab pertanyaan ini mestilah diawali dengan membaca konteks sosial dan kebijakan politik yangtelah melingkupinya. Sebab, apa yang terjadi dalam republik ini telah menentukan arah dan orientasigerakan pelajar tanah air. Selama pemerintahan Orde Baru, pelajar baik dalam pengertian siswamaupun mahasiswa ditempatkan sebagai obyek pendidikan semata. Mestinya pendidikan diarahkanuntuk melakukan pembebasan dan pencerahan, tetapi yang dilakukan Orde Baru adalah pengebiriandan bahkan pembodohan. Karenanya pendidikan yang diberikan tidak menciptakan ruang kesadarankritis, melainkan menjadikan peserta didik teralienasi dari lingkungan sosialnya.Di Perguruan Tinggi, penerapan NKK/BKK merupakan bukti nyata bahwa penguasa ingin melakukanpenguasaan terhadap mahasiswa yang merupakan elemen utama penggerak gerakan dan aksi sosial.Aksi sosial yang dimaksud berupa kritikdan tuntutan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahyang tidak memihak rakyat. Dengan ‘menormalkan’ kehidupan kampus, penguasa berharap mahasiswatidak lagi vocal dan hanya diasyikan dengan kegiatan perkuliahan yang ketat oleh sistem SKS.Hal yang sama dialami oleh siswa – siswa sekolah ( yang belakangan diidentikan dengan istilah pelajar). Para pelajar abu – abu putih dan biru putih ini benar – benar dijauhkan dari realitas sosial.Setumpukan buku – buku ajar yang harus dihafalkan agar dalam ujian mendapatkan angka yang tinggi,telah menyebabkan pelajar terlalu larut dalam ‘dunia lain’ bernama sekolah. Dikatan “dunia lain” karena



sekolah tak jarang mengajarkan banyak hal yang sama sekali beda dengan kehidupan nyata.Sebagai contoh, diruangan kelas sering kali diajarkan tentang geografi Indonesia yang begitu elok dariSabang sampai Merauke. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak diperbaharuimerupakan aset negara takterkira yang menurut teorinya dipergunakan sepenuhnya untuk kepentinganrakyat. Namun kenyataannya, hutan di Kalimantan dibabat habis dan emas di Papua dieksploitasisedemikian rupa. Tentang kemana hasil pemanfaatan alam Indonesia itu mengalir, pelajar tak pernahdiberitahu.Berbeda dengan mahasiswa dikampus yang terus melakukan perlawanan sehingga upaya kooptasiterhadap gerakan mahasiswa sedikit banyak tidak membuahkan hasil, disekolah perlawanan serupatidak terjadi. Maka penetrasi penguasa semakin menghujam dikalangan pelajar. Kalau mahasiswa terusmampu bergerak dan mencari “sela sempit” untuk terus menyuarakan kepentingan rakyat, maka siswasemakin dininabobokkan dengan pelajaran – pelajarannya.Salah satu “mudus”nya adalah kebijakan regulative tentang organisasi intra sekolah, yaitu OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah ). Kita Semua tahu bahwa keberadaan OSIS adalah “peninggalan”masa lalu. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari penyeragaman yang dilakukan oleh rezim Orde Baruuntuk melakukan hegemoni. Oleh pemerintah OSIS ditetapkan sebagai satu – satunya organisasi intrasekolah. Kebijakan ini adalah bentuk pengkebirian aktivitas siswa oleh pemerintah. Jika dicermatikebijakan ini adalah bentuk penyekatan gerakan pelajar agar bersifat terbatas dan tidak terorganisirsecara nasional. Ketentuan bahwa OSIS yang dinisbatkan sebagai organisasi wajib dan satu – satunyaorganisasi intra sekolah bagaimanapun mempengaruhi ruang gerak pelajar. Kontrol dan indokrinitasakan lebih mudah dilakukan ketika semua pelajar diharuskan masuk OSIS. OSIS berubah menjadi“lorong gelap” yang mengarahkan siswa kepada penjara ketertundukan.Masuknya IPNU – IPPNU ke sekolah adalah upaya untuk memperbaiki sejarah dengan “perlawanan”terhadap warisan kebijakan lama itu. Kita sadar betul bahwa sudah saatnya pelajar diberi ruang yangluas untuk beraktualisasi dan melakukan pengembangan potensi. Bahkan masuknya IPNU – IPPNU kedunia pelajar memberi kesempatan bagi pelajar untuk bergaul secara nasional. Tentu hal ini denganmaksud untuk menyediakan ruang kebebasan dan kompetisi bagi pelajar untuk beraktivitas dan belajarmembaca realitas secara luas.Sekolah diharapkan menjadi ajang udara gagasan multiarah dari para pelajarnya. Tidak kalahpentingnya kesadaran yang diciptakan didalamnya membentuk pelajar untuk memahami realitaskebangsaan Indonesia yang plural dan multicultural. Karena iklimya dialogis dan bukan monologismerupakan hal yang tidak bisa ditawar. Penyeragaman dengan kontrol ketat sudah saatnya diakhiri.Pelajar dicarikan kesempatan untuk mengekspresikan segala macam kreatifitas positif yang melatihpendewasaan mental dan pola pikir.Membebani sekolah dengan focus membebaskan pelajar dari kungkungan sistem pendidikan yangkurang manusiawi merupakan “medan perang” organisasi pelajar. Pijakannya, pendidikan seharusnyatidak melulu disekolah yang beberapa jam, mulai pagi hingga siang, atau sampai sore yang ditambahdengan tambahan pelajaran ( les ) menjelang ujian. Islam mengajarkan pendidikan tak pernah hentiseumur hidup, minal mahdi ilalladi (mulai kelahiran hingga kematian). Jadi, pendidikan tidak sematasaat berada di sekolah. Saat berada di luar sekolah, masyarakatlah yang mengambil alih tanggungjawab itu. Dalam konteks ini keberadaan organisasi, terutama organisasi pelajar semacam IPNUIPPNUmenempati posisi penting dan strategis. Interalisasi nilainilai dan dasardasar moral yang bersifat afektif menjadi penting untuk mendidikgenerasi yang tidak sekedar dapat menghafal tapi mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai dengan



potret manusia Indonesia dengan budi dan budayanya yang khas. Nilainilai moralitas harus diberikankepada pelajar, agar dalam mengambil tindakan mereka mempunyai kendali nilai yang bekerja secaraself control. IPNUIPPNU di sekolah merupakan bagian dari mastarakat yang paling pas untuk mengambil peran itu.Belajar dari organisasi ekstra kampus yang telah dengan cepat melakukan akselerasi pengkaderan ditingkat mahasiswa, organisasi pelajar seharusnya dapat melakukan hal yang sama atau bahkan lebih.Untuk merealisasikan itu semua IPNUIPPNU yang telah menegaskan diri sebagai organisasi pelajar,memegang konsistensi sikap dan harapan yang focus, terarah dan terukur.Sedangkan di pesantren, keberadaan dan peran IPNU dan IPPNU juga tak kalah signifikan. Signifikasiini tidak lepas dari keberadaan pesantren yang merupakan “ibu” bagi kelahiran Nahdlatul Ulama. Dalamsejarahnya, NU dan pesantren merupakan dua entitas sosial yang tak dapat dipisahkan. Secarahistoris, NU lahir dari pesantren. Pesantren juga menjadi ladang bagi persemayan dan pengembangannilainilai dan ideology ahlussunnah wal jama’ah.Sepanjang berdirinya negara ini, pesantren adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh para ulamauntuk mendidik, membimbing dan memberdayakan santri dan masyarakat dalam hal keagamaan,sosial, budaya dan politik kultural. Sebagai basisi NU,di pesantrenlah para ulama dilahirkan. Dengandemikian pesantren adalah pusat pengembangan keilmuan (agama) yang memiliki peran strategis bagimasyarakat. Menyadari realitas kesejarahan tersebut, maka sebagai badan otonom yang bertugas melakukankaderisasi,IPNU dan IPPNU berkewajiban memperkuat dan mendukung peran pesantren dalammelakukan kaderisasi ulama penerus Nahdlatul Ulama. Hal ini menjadi penting karena santrimerupakan kader ideologis, intelektual dan organisatoris NU. Masuknya IPNU dan IPPNU secarakelembagaan dalam pesantren dimaksudkan menjadi kepanjangan NU untuk melakukan kaderisasi,agar santri tidak saja kuat secara keilmuan dan tradisional, melainkan siap menjadi kader NU yangideologis, militan, memiliki kapasitas dan “siap tempur” dalam mengembangkan NU dalam masyarakat.Hal ini semakin urgen, mengingat dalam sejarahnya,santri menjadi komponen penting dalamperubahan sosial.dalam proses kebangasaan sejak negara ini berdiri,santri telah memegang perananstrategis. Sebagaimana dicatat secara rapi oleh sejarah, santri dan pesantren sebagai lembagapendidikan tradisional telah turut melakukan perlawanan terhadap kolonialisme bak secara fisikmaupun kultural. Secara kultural, pesantren telah berjasa dalam mendidik masyarakat dan menguatkansemangat nasionalisme. Masyarakat tradisionalis Indonesia menjadi salah satu kekuatan masyarakatsipil yang penting berkat peran pesantren. Dengan kata lain, santri adalah Human Resourse yangmenjadi basis utama masyarakat tradisionalis Indonesia.IPNU dan IPPNU sebagai bagian dari organ civil society berbasis islam tradisionalis berkewajiban turutmengawal posisi strategis santri dan pesnatren sebagai bagian dari masyarakat sipil dan gerakankependidikan. Hal ini agar santri santri NU dapat menjaga ghirroh dan komitmennya pada perjaunganNU sebagai jamiyyah sosial keagamaan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Langkah inidisamping sebagai pengenjawantahan dari komitmen IPNU “kembali kepelajar”, juga merupakan ikhtiarnyata untuk menguatkan kaderisasi dilevel basis.

E. Tentang Juklak IniDengan latar pemikiran di atas, sudah saatnya IPNU dan IPPNu melakukan aksi nyata denganmembentuk dan mengembangkan komisariat IPNU dan IPPNU di sekolah, madrasah dan pondokpesantren. Untuk melakukan itu, diperlukan mekanisme, tahapan dan prosedur teknis. Buku ini


data:text/html;charset=utf8,%3Ch3%20class%3D%22posttitle%20entrytitle%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(0%2C%200%2C%200)%3B%20… 10/44

dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pengurus IPNU dan IPPNU serta stakeholdernya dalammendirikan dan mengembangkan komisariat IPNU dan IPPNU.Penerbitan buku ini merupak out put dari workshop pengembangan organisasi yang diselenggarakanoleh Pimpinan Pusat IPNU dan Pimpinan Pusat IPPNU yang didukung oleh Pimpinan Pusat LP. Ma’arifNU, Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid alIslamiyah (RMI), Pimpinan Pusat Lembaga Takmir Masjid(LTMI) dan Pimpinan Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NahdlatulUlama (LAKPESDAM NU). Workshop itu sendiri merupakan tindak lanjut dari penandatangananMemory of Understanding (MoU) antara PP IPNU dan PP IPPNU dengan PP LP Ma’arif NU, PP RMI,dan PP LTMI.Penerbitan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman teknis dan prosedur operasional bagipengurus IPNU dan IPPNU serta stakeholdernya dalam mendirikan dan mengembangkan komisariatIPNU dan IPPNU di sekolah, madrasah dan pondok pesantren. Hal ini dipandang penting mengingatberdasarkan hasil evaluasi, pendirian komisariat menemui kendala yang cukup serius baik pada levelteknis operasional maupun mekanisme kelembagaan.Pedoman teknis ini berisi rumusan konsep, strategi pendirian dan pengembangan, serta prosedurteknis yang harus ditempuh dalam tahapan pendirian komisariat. Pedoman ini hanya dibatasi hanyapada pedoman bagi pendirian Pimpinan Komisariat IPNU dan IPPNU di sekolah, madrasah yangbernaung di bawah LP. Ma’arif NU dan Pondok Pesantren yang berafiliasi dengan RMI. Sedangkanuntuk pembentukan dan pengembangan IPNU dan IPPNU di lembaga pendidikan lainnya, akan dapatdisesuaikan dan atau diatur dalam pedoman yang lain.Buku juklak ini terdiri dari lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini memaparkan sejarahpendirian dan pengembangan komisariat IPNU dan IPPNU. kemudian mandat organisasi, agendastrategis, mengapa membidik sekolah dan pesantren dan isi tentang juklak ini.Bab kedua dalam buku ini membahas tentang Konsep Dasar Pendirian IPNU dan IPPNU di sekolah danpesantren. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu tentang IPNU, IPPNU dan pelajar, konsep dasarkomisariat dan relasi kimitraan dan mekanisme kelembagaan.Bab ketiga dalam juklak ini memaparkan tentang komisariat sekolah. Pemaparan komisariat sekolahmeliputi beberapa hal, yaitu apa komisariat sekola itu, mengapa perlu komisariat sekolah itu, lankahlangkah pembentukan komisariat, persiapan yang mencakup pembangunan relasi dengan beberapalembaga terkait dan peran masingmasing lembaga tersebut, dan memetakan sekolah di wilayah kerja.Bab ini juga membahas tentang pembentukan komisariat sekolah yang mencakup tiga model sekolah,yaitu sekolah di bawah koordinasi LP. Ma’arif NU, sekolah NU di luar koordinasi LP. Ma’arif NU dansekolah umum. Terakhir, bab ini memaparkan tentang penguatan kelembagaan yang meliputi legalisasilembaga, aktifasi, mentoring dan monitoring.Bab keempat dalam buku ini berisi tentang Komisariat Pesantren. Pembahasan komisariat pesantrenmeliputi apa komisariat pesantren itu, mengapa perlu komisariat pesantren itu, langkahlangkahpembentukan komisariat pesantren dan penguatan kelembagaan. Pembentukan komisariat pesantrenmeliputi pembentukan pesantren NU di bawah RMI dan pembentukan pesantren NU non RMI.Penguatan kelembagaan di komisariat pesantren meliputi legalisasi lembaga, aktifasi, mentoring danmonitoring.Bab kelima dalam buku ini merupakan bab terakhir.Bab ini berisi penutup.



BAGIAN DUA

KONSEP DASARPENDIRIAN IPNU DAN IPPNUDI SEKOLAH DAN PESANTREN

A. IPNU dan IPPNU dan Pelajar

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan IKatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) merupakanorganisasi yang sejak kelahirannya bertugas menggarap pelajar. Pelajar, bagi IPNU dan IPPNUmerupakan investasi masa depan yang harus dikelola dengan cermat dan tepat. NamunPertanyaannya, siapa yang disebut pelajar? Istilah pelajar belum disepakati secara baku. Dulu, pelajarbermakna luas sebagai orang yang sedang mengikuti proses pembelajaran (dimanapun). Namunbelakangan terjadi penyempitan makna, dimana pelajar hanya ditempelkan sebagai predikat bagi orangyang sedang menjalani sekolah formal (SD, SLTP, SLTA).Demikian pula dalam nomenklatur IPNU dan IPPNU, istilah pelajar juga mengalami perkembanganseiring kesejahraan organisasi ini. Pada awal masa berdirinya IPNU dan IPPNU, pelajar adalah orangorang yang tengah menempuh pendidikan, yaitu santri, siswa dan mahasiswa. Pengertian ini sejalandengan obsesi para founder IPNU dan IPPNU untuk menyatukan langkah pelajar formal (siswa danmahasiswa) dengan para santri yang belajar di pondok pesantren. Namun, sejak tahun 1988, di masaIPNU dan IPPNU di “wilayah remangremang”, seiring perubahan nama IPNU dan IPPNU menjadiorganisasi putra dan putri, maka istilah pelajar juga meluas. Remaja usia pelajar akhirnya dikategorikansebagai pelajar.Kini, setelah IPNU dan IPPNU kembali menjadi organisasi pelajar, istilah pelajar juga diupayakandipersempit. IPNU dan IPPNU tengah berupaya menfokuskan diri pada pelajar yang sebenarnya, yaitusiswa, santri (dan mahasiswa). Yang disebut terakhir, hingga kini masih debatable, mengingat secaraformal sudah ada organisasi yang sudah yang mewadahi, yaitu PMII. Sebagai salah satu komitmenpada percepatan kaderisasi, pembatasan yang mungkin adalah menggunakan variable umur. Umuranggota IPNU dan IPPNU adalah antara umur 1325 tahun. Pembatasan umur ini dimaksudkan untukmempertegas segmentasi.



Terlepas dari perdebatan siapa yang disebut pelajar, tiga elemen generasi terdidik itu menjadi garapanIPNU dalam melakukan kaderisasi. Eksistensi IPNU dan IPPNU sebagai organisasi pelajar,meniscayakan organisasi menjadikan pelajar sebagai basis garapannya.Dalam kerangka ini, sebagaisarana pengembangan kaderisasi pada level lembaga pendidikan, IPNU dan IPPNU mengembangkankonsep komisariat, sebagai satuan organisasi yang berada di lembaga pendidikan.

B. Konsep Dasar KomisariatPengembangan IPNU dan IPPNU dilembaga pendidikan merupakan salah satu wujud pengembanganorganisasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Kongres XV. Karena segmen IPNU dan IPPNU adalahpelajar, maka pengembangan organisasi dilembaga pendidikan merupakan upaya untuk menguatkanbasis kadernya. Dalam struktur IPNU dan IPPNU terdapat dua satuan tingkatan organisasi terendah,yaitu ranting dan komisariat. Ranting adalah satuan tingkatan organisasi yang berkedudukan di desa /kelurahan atau permukiman. Sedangkan komisariat merupakan satuan tingkat organisasi yangberkedudukan dilembaga pendidikan. Kepengurusan dilevel komisariat disebut Pimpinan Komisariat.Kedudukan dan keberadaan Pimpinan Komisariat IPNU diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ( PRT )pasal 14, yang berbunyi :( 1 ) Pimpinan Komisariat berkedudukan dilembaga pendidikan yang merupakan pimpinan tertinggiIPNU ditingkat lembaga pendidikan.( 2 ) Pimpinan Komisariat memimpin dan mengkoordinir anggota didaerah kewenangannya, sertamelaksanakan kebijakan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang untuk daerahnya.( 3 ) Dalam satu lembaga pendidikan yang telah mempunyai sedikitnya 10 ( sepuluh ) anggota dapatmendirikan Pimpinan Komisariat, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan PimpinanKomisariat yang lain.( 4 ) Pimpinan Komisariat bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.Sementara itu Pimpinan Komisariat IPPNU diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ( ART ) IPPNU pasal15 ayat ( 1 ) yang berbunyi :“ Pimpinan Komisariat berkedudukan dilembaga pendidikan / pondok pesantren / perguruan tinggi,yang merupakan pimpinan tertinggi IPPNU ditingkat lembaga pendidikan / pondok pesantren /perguruan tinggi “.Istilah lembaga pendidikan dalam klausul peraturan diatas adalah lembaga pendidikan baik formalmaupun non formal, yaitu sekolah, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi, madrasah diniyahdan lembaga – lembaga pendidikan lainnya. Dengan demikian komisariat dapat diartikan sebagaisatuan tingkatan organisasi IPNU dan IPPNU yang berkedudukan disekolah, madrasah, pondokpesantren dan perguruan tinggi, atau bentuk lembaga pendidikan lainnya. Sedangkan PimpinanKomisariat (selanjutnya disingkat PK) merupakan satu kesatuan organik yang memiliki kedudukanditingkat sekolah, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya.Jika hendak dirinci, lembaga pendidikan yang menjadi basis sosial IPNU dan IPPNU dapat digambarkandalam skema berkut :

Skema 1 :Lembaga Pendidikan Basis IPNU dan IPPNU



Dengan melihat skema diatas, tampak bahwa lembaga pendidikan yang menjadi basis sosial IPNU danIPPNU demikian variatif. Karenanya pendekatan dan posisi kelembagaan yang ditawarkan juga harusberbeda. Buku petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman teknis dalampembentukan dan pengembangan IPNU dan IPPNU khusus dipesantren dan sekolah / madrasah yangbernaung dibawah lembaga pendidikan Ma’arif. Sebagai unit kelembagaan dilevel paling bawah,keberadaan komisariat IPNU dan IPPNU merupakan suatu yang sangat vital sebab langsungbersentuhan dengan basis kader.Dalam struktur IPNU dan IPPNU, Pimpinan Komisariat berada dibawah koordinasi Pimpinan AnakCabang ( PAC ). Secara menyeluruh jika dilihat dalam skema struktur organisasi, posisi PK dapat dilihatdalam skema berikut :

Skema 2 :Posisi Pimpinan Komisariat Dalam Struktur IPNU dan IPPNU

Berdasarkan struktur tersebut maka, Pimpinan Komisariat berfungsi untuk melaksanakan kebijakanorganisasi dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan. Hal ini digariskan secara lengkap dalamPeraturan Organisasi IPNU pasal 88 sebagai berikut :( 1 ) Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (disingkat PK IPNU ) merupakan suatukesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi ditingkatsekolah, pesantren, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya.( 2 ) PK berkedudukan dilembaga pendidikan yang bersangkutan.( 3 ) Daerah kerja PK meliputi seluruh wilayah dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan.Sedangkan IPPNU mengaturnya dalam Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi pasal 116sebagai berikut :( 1 ) Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat PK IPPNU ( selanjutnyacukup disebut PK ).( 2 ) Berkedudukan disekolah, pondok pesantren atau lembaga pendidikan.( 3 ) Daerah kerja PK meliputi sekolah dan pondok pesantren.Sekolah atau madrasah dalam hal ini terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat SLTP dan SLTA. Tingkat SMPmeliputi SMP dan MTs atau yang sederajat. Sedangkan tingkat SLTA terdiri SMA, SMK, MA atau yang



sederajat. Dalam semua lembaga pendidikan formal tersebut dapat didirikan Pimpinan Komisariat IPNUdan IPPNU.Posisi PK IPNU dan IPPNU dilembaga pendidikan sekolah meliputi dua bentuk, yaitu :1. Masuk ke dalam struktur sekolah sebagai organisasi intra. Dalam hal ini, PK IPNU dan IPPNUmenggantikan posisi dan fungsi organisasi intra sekolah, yaitu OSIS.2. Masuk ke dalam struktur sekolah sebagai organisasi ekstra.Dengan melihat struktur diatas, maka PK menempati posisi yang sangat strategis dan vital. Dikatakanvital karena ia bersentuhan langsung dengan anggota dan dengan demikian menjadi ujung tombakorganisasi secara nasional. Dikatakan strategis karena keberadaannya dilembaga pendidikanmemungkinkan PK IPNU dan IPPNU mengorganisir sumber daya manusia terdidik yang akan menjadigenerasi mendatang.Mengingat kedudukan dan fungsi Pimpinan Komisariat yang sedemikian strategis tersebut, makapembentukan dan pengembangan komisariat IPNU dan IPPNU merupakan hal yang sangat urgen.Karenanya agenda ini harus menjadi kerja semua pihak dan lembaga yang terlibat dalampengembangan sumber daya manusia NU.

C. Relasi Kemitraan dan Mekanisme KelembagaanDalam pelaksanaan program pengembangan komisariat ini, IPNU dan IPPNU tidak sendirian. Karenayang menjadi sasarannya adalah lembaga pendidikan yang bernaung dibawah jam’iyah NahdlatulUlama ( NU ), maka IPNU dan IPPNU harus melibatkan lembaga – lembaga tersebut dalampembentukan dan pengembangan komisariat. Dalam kaitannya dengan pesantren, maka IPNU danIPPNU bermitra dan bekerjasama dengan Rabithah Ma’ahid Al – Islamiya ( RMI ) yang merupakanlembaga dibawah NU yang bertugas melaksanakan kebijakan NU dibidang pengembangan pondokpesantren. Karena pengembangan kelembagaan santri menjadi bagian tak terpisahkan daripengembangan pesantren, maka sesungguhnya pengembangan komisariat IPNU dan IPPNU dipesantren juga menjadi tugas RMI.Demikian juga disekolah dan madrasah. Dalam kaitan ini IPNU dan IPPNU harus melibatkan LembagaPendidikan Ma’arif NU sebagai lembaga dibawah NU yang bertugas melaksanakan kebijakan NUdibidang pendidikan dan pengajaran formal. Sebagaimana diketahui, LP. Ma’arif NU membawahisekolah dan madrasah. Mengingat IPNU dan IPPNU menjadi organisasi pelajar disekolah danmadrasah, maka pengembangan komisariat juga menjadi tugas LP. Ma’arif NU. Berdasarkankesadaran ini maka kemitraan diantara lembaga – lembaga tersebut menjadi sangat penting danmenentukan.Agar pelaksanaan program pengembangan organisasi ini berjalan optimal, mutlak dibutuhkan jalinankemitraan yang kuat dan berkelanjutan disemua level. Masing – masing institusi menjalankan tugasnyamasing – masing menurut kewenangan yang bersangkutan. Dalam konteks ini Nahdlatul Ulamadisetiap tingkatan menjadi koordinator dan fasilitator bagi bertemunya lembaga – lembaga tersebut.Sesungguhnya kerja pengembangan organisasi ini merupakan kerja bersama lembaga – lembagaterkait. Untuk pembentukan dan pengembangan komisariat IPNU dan IPPNU di pesantren, mekanismekelembagaanya dapat dilihat dalam skema berikut :

Skema 3Relasi Kemitraan dan Mekanisme Kelembagaan Dalam Pembentukan dan Pengembangan PK IPNUdan IPPNU di Pondok Pesantren



IPPNU disetiap tingkatan membangun kemitraan dan kerjasama dengan RMI ditingkat yangbersangkutan. Khusus PAC IPNU dan IPPNU melakukan kemitraan dan bekerjasama dengan pimpinanpesantren yang akan didirikan komisariat. Mekanisme detailnya dapat dilihat dalam Bab III.Mekanisme serupa juga diterapkan dalam pembentukan dan pengembangan komisariat IPNU danIPPNU disekolah dan madrasah. Selengkapnya dapat dilihat dalam skema berikut :

Skema 4Relasi Kemitraan dan Mekanisme Kelembagaan Dalam Pembentukan dan Pengembangan PK IPNUdan IPPNU Disekolah / Madrasah

Dalam melaksanakan kerja pembentukan dan pengembangan PK IPNU dan IPPNU disekolah, IPNUdan IPPNU disetiap tingkatan membangun kemitraan dan bekerjasama dengan LP. Ma’arif NUditingkatan yang bersangkutan. Khusus PAC IPNU dan IPPNU melakukan jalinan kemitraan danbekerjasama dengan MWC LP. Ma’arif NU dan sekolah atau madrasah yang akan didirikan komisariat.Mekanisme detailnya dapat dilihat dalam Bab IV.Lalu bagaimana pembagian tugas dalam setiap level? Pada dasarnya kerja pengembangan inimerupakan kerja semua pimpinan dalam semua tingkatan. Setiap tingkatan mempunyai tugas dankewajiban sesuai dengan levelnya. Pembagian tugas tersebut dapat dilihat dalam table berikut :Tabel 1



Relasi Kemitraan dan Mekanisme Kelembagaan Dalam Pembentukan dan Pengembangan PK IPNUdan IPPNU Disekolah / Madrasah

• Menyediakan basis legal• Merumuskan dan menerbitkan panduan/juklak• Melakukan Pemetaan organisasi secara nasional• Melakukan sosialisasi kepada tingkatan dibawahnya• Melakukan monitoring• Menyampaikan progress report kepada PBNU

• Membangun kesepahaman antar – organ• Merumuskan langkah dan stretegi secara regional• Melakukan sosialisasi kepada tingkatan dibawahnya• Membuat pilot project• Melakukan monitoring• Menyampaikan progress report kepada PWNU dan tingkat diatasnya

• Membangun kesepahaman antar – organ• Merumuskan langkah – langkah operasional dilevel lokal• Melakukan sosialisasi kepada tingkatan dibawahnya• Membuat pilot project• Melakukan monitoring• Menyampaikan progress report kepada PCNU dan tingkat diatasnya

• Membangun kesepahaman antar – organ• Melakukan langkah – langkah operasional pendirian PK sesuai tahap dan strategi yang telahditentukan• Melakukan monitoring• Menyampaikan progress report kepada MWCNU dan tingkat diatasnya

• Memfasilitasi pendirian PK dan pelaksanaan program PK• Melakukan monitoring• Menyampaikan progress report kepada MWCNU dan tingkat diatasnya

Kemitraan ini dilakukan secara berkelanjutan dan berjangka panjang, mulai dari pembangunankesepahaman, perumusan konsep dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan tahapanpembentukan dan pengembangan, sampai evaluasi dan monitoring. Demi optimalisasi kerjapengembangan organisasi ini, maka peran serta semua lembaga yang terlibat menjadi sangat penting.Peran dan pembagian tugas tersebut akan diterjemahkan lebih lanjut dalam bab selanjutnya.



BAGIAN TIGA

KOMISARIAT SEKOLAH

A. Pengertian Komisariat SekolahKomisariat sekolah merupakan pimpinan IPNU – IPPNU dilembaga pendidikan SLTP / sederajat danSLTA / sederajat yang berfungsi untuk mengembangkan kualitas SDM para pelajar yang berlandaskanAhlussunnah Wal Jamaah.

B. Mengapa Perlu Komisariat Sekolah• Sekolah merupakan basis pelajar yang adalah segmentasi garap IPNU – IPPNU• Sekolah merupakan basis pembentukan ideologi• Pelajar sekolah adalah generasi muda yang berada dalam masa pancaroba atau pencarian jati diri• Pelajar sekolah adalah generasi muda yang menjadi sesaran perebutan ideolog

C. Langkah – Langkah Pembentukan KomisariatDalam membentuk komisariat sekolah, diperlukan beberapa langkah. Langkah pertama yang harusdilakukan adalah melakukan berbagai aktifitas sebagai persiapan pembentukan komisariat. Langkah



selanjutnya yang diperlukan adalah pemetaan jumlah sekolah yang ada diwilayah kerjanya masing –masing.c.1 Tahap persiapanPersiapan yang harus dilakukan dalam pembentukan komisariat sekolah adalah membangunkesepakatan dan kesepahaman dengan beberapa pihak terkait. Berkaitan dengan hal ini, PC IPNU –IPPNU harus membangun kesepahaman dan kesepakatan dengan banom – banom serta lembaga –lembaga terkait, yaitu PCNU, PC LP. Ma’arif dan kepala sekolah atau pemegang kebijakan sekolah.Termasuk dalam hal ini, PC IPNU – IPPNU juga melakukan koordinasi dengan PAC IPNU – IPPNU.Pembangunan relasi tersebut sangat penting dan diperlukan sebagai mediator dan fasilitator dalamproses pembentukan komisariat sekolah.c.1.1. Nahdlatul UlamaDalam mempersiapkan pembentukan komisariat sekolah, PC IPNU – IPPNU harus melakukansilaturrahim kepada ketua PCNU setempat. Silaturrahim tersebut dilaksanakan untuk menjelaskanprogram IPNU – IPPNU untuk mendirikan komisariat sekolah didaerah setemoat. Output yangdiharapkan dari silaturrahim ini adalah adanya MoU antara PCNU dengan PC IPNU – IPPNU tentangpembentukan komisariat sekolah didaerah setempat. Selain itu, PC IPNU – IPPNU juga mengharapkanbantuan dan peran serta PCNU untuk menjadi mediator dan fasilitator antara PC IPNU – IPPNU denganpihak terkait. Untuk lebih mudahnya, peran dari PCNU yang diharapkan adalah sebagai berikut :a. PCNU ( dalam relasinya dengan NU ditingkatan anak cabang ) PCNU melakukan koordinasi dengan pengurus NU tingkat anak cabang dan mensosialisasikan

MoU antara PCNU dengan PC IPNU – IPPNU PCNU juga diharapkan agar meminta keterlibatan NU ditingakat anak cabang untuk menjadi

mediator dan fasilitator baik yang bersifat kebijakan maupun teknis dalam proses pembentukankomisariat sekolahb. PCNU ( dalam relasinya dengan LP. Ma’arif NU tingkat cabang ) PCNU mensosialisasikan MoU antara PCNU dengan PC IPNU – IPPNU tentang pembentukan

komisariat PCNU meminta dan memerintahkan kepada LP. Ma’arif NU ditingkat Cabang mensosialisasikan

kepada LP. Ma’arif ditingkat anak cabang dan kepala sekolah terkait. PCNU juga meminta dan memerintahkan agar LP. Ma’arif NU ditingkat Cabang dapat menjadi

mediator dan fasilitator dalam pembentukan komisariat sekolah.c. PCNU ( dalam relasinya dengan kepala sekolah / pemegang kebijakan sekolah disekolah luarkoordinasi LP. Ma’arif NU ) PCNU mensosialisasikan IPNU – IPPNU secara organisatoris meliputi visi, misi dan program kerja

kepada para kepala sekolah atau pemegang kebijakan sekolah disekolah diluar LP. Ma’arif NU PCNU juga meminta agar mereka dapat mensosialisasikan informasi yang sama kepada seluruh

pemegang kebijakan disekolahnya, meliputi struktur disekolah dan guru – guru serta siswa yang diwakilioleh pengurus organisasi siswa serta dapat menjadi fasilitator dalam pendirian komisariat sekolah IPNU– IPPNU.

c.1.2. LP. Ma’arifDalam pembentukan komisariat sekolah, PC IPNU – IPPNU juga perlu membangun kesepakatan dankesepahaman dengan LP. Ma’arif ditingkat Cabang. Pembangunan kesepakatan dan kesepahamandengan LP. Ma’arif ini dapat dimulai dengan silaturrahim. Dalam silaturrahim tersebut, PC IPNU –



IPPNU menjelaskan tentang program pendirian komisariat disekolah. Dalam realisasi ini, output yangjuga diharapkan adalah adanya kesepakatan atau MuO tentang pembentukan komisariat sekolah IPNU– IPPNU didaerah setempat. Selain itu, LP. Ma’arif ditingkat Cabang, diharapkan dapat berperan sertadalam pembentukan komisariat sekolah dalam hal :a. LP. Ma’arif Cabang ( dalam realisasinya dengan LP. Ma’arif di tingkat Cabang ) LP. Ma’arif ditingkat Cabang mensosialisasikan MoU dengan PC IPNU – IPPNU tentang

pembentukan komisariat sekolah kepada LP. Ma’arif ditingkat Anak Cabang. LP. Ma’arif ditingkat Cabang meminta dan memerintahkan kepada LP. Ma’arif ditingkat Anak

Cabang untuk mensosialisasikannya kepada kepala sekolah terkait serta dapat menjadi mediator danfasilitator dalam proses pembentukan komisariat sekolah IPNU – IPPNU.b. LP. Ma’arif Cabang ( dalam realisasinya dengan kepala sekolah atau pemegang kebijakandisekolah ) LP. Ma’arif ditingkat Cabang mensosialisasikan MuO dengan PC IPNU – IPPNU tentang

pembentukan komisariat sekolah kepada kepala sekolah terkait. Ma’arif ditingkat Cabang meminta dan memerintahkan kepada kepala sekolah atau pemegang

kebijakan sekolah untuk mensosialisasikan program pendirian komisariat sekolah IPNU – IPPNUkepada pihak – pihak terkait disekolahnya serta dapat menjadi mediator dan fasilitator dalam prosespembentukan komisariat sekolah IPNU – IPPNU.

c.1.3. Kepala Sekolah atau Pemegang Kebijaka DisekolahSelain NU dan LP. Ma’arif, PC IPNU – IPPNU juga melakukan silaturrahim kepada kepala sekolah ataupemegang kebijakan disekolah. Hal ini dapat dilakukan oleh PC IPNU – IPPNU untuk sekolah diluar LP.Ma’arif yang sudah terbangun kuat pendekatannya. Dalam silaturrahim tersebut, PC IPNU – IPPNUmensosialisasikan program pendirian komisariat IPNU – IPPNU ditingkat sekolah. Selanjutnya, PC IPNU– IPPNU dapat meminta komitmen mereka untuk membantu pembentukan komisariat IPNU – IPPNUdisekolahnya. Untuk tujuan tersebut, kepala sekolah atau pemegang kebijakan disekolah tersebutdiharapkan dapat membantu IPNU – IPPNU dengan melakukan beberapa hal, yaitu : Mensosialisasikan IPNU – IPPNU secara organisatoris meliputi visi, misi dan program kerja kepada

para pemegang kebijakan terkait disekolahnya seperti Waka Kesiswaan, guru dan siswa. Menjadi mediator dan fasilitator dalam proses pendirian komisariat sekolah IPNU – IPPNU.

c.1.4. PAC IPNU dan PAC IPPNUPC IPNU – IPPNU juga harus melakukan koordinasi dengan PAC IPNU – IPPNU terkait denganpendirian komisariat sekolah. Hal ini penting dilakukan mengingat adanya keberadaan sekolahterutama setingkat SLTP sederajat yang berada diwilayah PAC. Dalam koordinasi tersebut, PAC IPNU –IPPNU diharapkan dapat melaksanakan proses pembentukan komisariat sekolah dengan melakukanbeberapa hal, yaitu : Membangun relasi dengan beberapa pihak terkait, yaitu NU ditingkat MWC, LP. Ma’arif ditingkat

Anak Cabang, dan kepala sekolah atau pemegang kebijakan sekolah disekolah diluar LP. Ma’arif Mendirikan komisariat sekolah IPNU – IPPNU

c.2 Memetakan sekolah diwilayah kerja



Langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan pembentukan komisariatsekolah IPNU – IPPNU adalah melakukan pemeteaan tentang keberadaan sekolah yang ada didaerahsetempat. Pemetaan untuk sekolah setingkat SLTA dilakukan oleh PC IPNU – IPPNU, sementarapemetaan untuk sekolah setingkat SLTP dilaksanakan oleh PAC IPNU – IPPNU. Pemetaan keberadaansekolah ini meliputi beberapa hal, yaitu :

c.2.1. Jumlah sekolahPemetaan tentang jumlah sekolah ini meliputi beberapa informasi, yaitu :a. Jumlah sekolah NU yang berada dibawah koordinasi LP. Ma’arifb. Jumlah sekolah NU yang berada diluar koordinasi LP. Ma’arifc. Jumlah sekolah Islam bukan NUd. Jumlah sekolah umume. Jumlah sekolah milik non Islam

c.2.2. Jumlah siswaUntuk sekolah umum dan sekolah milik non Islam perlu didapat data tentang jumlah siswa yangberagama Islam.

c.2.3. Jumlah guruUntuk sekolah umum dan sekolah milik non Islam perlu adanya data tentang jumlah guru yangberagama Islam. Untuk memudahkan pemetaan sekolah ini, PC IPNU – IPPNU serta PAC IPNU –IPPNU dapat mengacu dan mengisi check list pemetaan sekolah sebagai berikut :

Tabel 1.Check List Pemetaan SekolahDaerah ………No Nama Sekolah Alamat Jenis Sekolah Jumlah Siswa Jumlah Guru Berada dibawah koordinasi LP.Maarif NU Berada diluar koordinasi LP.Maarif NU Islam NonNU Umum Non Islam Muslim Non Muslim Muslim Non Muslim1 2 3 4

c.2.4. Key personSetelah melakukan pendataan mengenai jumlah sekolah yang ada, PC IPNU – IPPNU serta PAC IPNU– IPPNU setempat harus melakukan pemetaan tentang keberadaay key person yang ada dimasing –masing sekolah tersebut. Key person yang dimaksudkan dalam hal ini adalah orang yang menjadipenghubung atau pintu masuk IPNU – IPPNU setempat untuk bisa memasuki sekolah tersebut.Seyogyanya, key person ini adalah tokoh sekolah yang merupakan pemegang kebijakan atauberpengaruh dalam menentukan kebijakan sekolah. Namun, key person ini juga dapat berupa guru,siswa atau lainnnya yang dapat menghubungkan dengan tokoh sekolah atau pemegang kebijakan yang



dimaksud. Dalam paraktiknya, posisi atau keberadaan key person dimasing – masing jenis sekolahakan menemui perbedaan. Untuk sekolah yang berada dibawah naungan LP. Maarif NU, key persondapat berupa institusi sekolah yang dalam hal ini adalah kepala sekolah. Namun untuk sekolah lainnyaterutama sekolah umum, key person dapat berupa personel seperti guru atau murid.Untuk memudahkan pelaksanaan pendataan dan pemetaan tentang keberadaan key person ini, PCdan PAC IPNU – IPPNU dapat mengacu dan mengisi check list sebagai berikut. Tabel 2.Check List Key PersonDaerah …………..No Nama Sekolah Alamat Jenis Sekolah Jml Posisi Berada dibawah koordinasi LP.Maarif NU Berada diluar koordinasi LP.Maarif NU Islam NonNU Umum Non Islam Kepsek/ Pengurus Guru Murid Lain – Lain 1 2 3 4

c.3 Pra pembentukan komisariatLangkah selanjutnya yang harus dilaksanakan dalam proses pembentukan komisariat sekolah adalahmelaksanakan kegiatan pra pembentukan komisariat. Kegiatan pra pembentukan ini dimaksudkanuntuk mengenalkan IPNU – IPPNU secara organisasi. Proses pengenalan awal ini dapat dilaksanakandalam berbagai bentuk kegiatan tergantung kondisi sekolah dan kebaradaan key person sebagaimanayang ada dalam pemetaan. Langkah dan kegiatan yang dimaksudkan dalam pra pembentukankomisariat ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :1. Mengumpulkan siswa sebanyak 10 orang untuk membentuk komisariat IPNU dan 15 orang untukmembentuk komisariat IPPNU sebagaimana diatur dalam PD/PRT masing – masing organisasi.2. Mengadakan kegiatan pengenalan awal organisasi IPNU – IPPNU. Kegiatan pengenalan awal inidapat berupa kegiatan yang berbeda antar sekolah. Perbedaan tersebut tergantung pada jenissekolah, kondisi sekolah, dan key person yang ada. Untuk sekolah yang berada dalam organisasiMaarif atau sekolah NU yang keberadaan key personnya kuat, pengenalan awal organisasi ini dapatdilaksanakan dalambentuk Masa Orientasi Pelajar ( MOP ). Pelaksanaan MOP ini dilaksanakan sesuaidengan juklak pengkaderan yang ada dimasing – masing organisasi. Untuk sekolah umum atausekolah yang keberadaan key personnya tidak terlalu kuat, maka kegiatan pengenalan awal organisasiini dapat dilaksanakan melalui aktifitas seperti pembentukan study club dan lain sebagainya.

c.4 Pembentukan komisariat sekolahDalam pembentukan komisariat sekolah, PC dan PAC IPNU – IPPNU setempat perlumempertimbangkan tentang keberadaan sekolah sebagaimana dalam pemetaan. PC dan PAC IPNU –IPPNU tidak menyamaratakan pembentukan dan peran komisariat ditiap – tiap sekolah. Keberadaankomisariat sekolah di sekolah Maarif tidak bisa disamakan dengan komisariat sekolah di sekolah umum.Untuk itu, pembentukan dan peran komisariat sekolah IPNU – IPPNU mengacu pada 3 kondisi sekolah.Untuk sekolah yang berada dibawah koordinasi LP. Maarif NU, kimisariat sekolah IPNU – IPPNU dapatmenggantikan peran OSIS. Untuk sekolah NU yang berada diluar garis koordinasi LP. Maarif NU,komisariat sekolah IPNU – IPPNU dapat menjadi pengganti OSIS atau setingkat UKS. Peran komisariat



sekolah IPNU – IPPNU dalam hal ini sangat tergantung pada key person dan relasi yang dibangundengan pihak – pihak terkait. Sementara, untuk sekolah umum, komisariat sekolah IPNU – IPPNUdapat menjadi UKS.Adapun petunjuk pelaksanaan pembentukan komisariat sekolah meliputi dua hal, yaitu :c.4.1. Sosialisasi atau pendekatanDalam pembentukan komisariat sekolah, PC dan PAC IPNU – IPPNU harus melakukan sosialisasi ataupendekatan. Sosialisasi atau pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan visi, misi danprogram kerja IPNU – IPPNU kepada beberapa pihak atau stakeholder yang terkait langsung secarateknis dalam proses pembentukan komisariat sekolah.Untuk kebutuhan ini, maka sosialisasi atau pendekatan harus dilakukan oleh IPNU – IPPNU dalamberbagai strategi. Pertama, IPNU – IPPNU dapat melakukan sosialisasi atau pendekatan personal.Dalam melakukan pendekatan ini, IPNU – IPPNU harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengankomdisi sekolah. Strategi pendekatan personal yang dilakukan IPNU – IPPNU terhadap sekolah umumtentu saja berbeda dengan sekolah dibawah koordinasi Maarif. Kedua, IPNU – IPPNU dapat melakukansosialisasi atau pendekatan yang bersifat program. Sosialisasi atau pendekatan melalui program dapatdilakukan secara sama antar kondisi sekolah.c.4.2. Didalam koordinasi LP. Ma’arif NUUntuk kebutuhan ini, IPNU – IPPNU harus melakukan pendekatan dengan beberapa stakeholderterkait, yaitu :a. Pendekatan dengan ketua LP. Maarif NU Sowan atau silaturrahim kepada ketua LP. Maarif NU setempat Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada ketua Maarif setempat Meminta bantuannya dalam koordinasi dengan kepala sekolah Menjaga komunikasi dengan ketua LP. Maarif NU setempat

b. Pendekatan dengan kepala sekolah Sowan atau silaturrahim kepada kepala sekolah Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada kepala sekolah Mengundang kepala sekolah dalam beberapa kegiatan dan aktifitas IPNU – IPPNU yang terkait

dengan pelajar Meminta izin untuk mendirikan komisariat sekolah IPNU – IPPNU Menjaga komunikasi aktif dengan kepala sekolah

c. Pendekatan kepada siswa Silaturrahim dan sosialisasi kepada organisasi siswa disekolah Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada siswa Sosialisasi tentang IPNU – IPPNU kepada siswa secara lebih besar atau menyeluruh Melakukan pendekatan kepada siswa senior berpengaruh dan dijadikan sebagai pioneer dalam

komunitasnya Mengundang pengurus organisasi siswa sekolah atau siswa sekolah dalam kegiatan IPNU – IPPNU

terkait.

c.4.3. Dilaur koordinasi LP. Ma’arif NUUntuk sekolah dengan karakteristik ini, maka IPNU – IPPNU setempat perlu melakukan strategipendekatan sebagai berikut :a. Pendekatan dengan ketua NU



Sowan atau silaturrahim kepada ketua NU setempat Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada ketua NU setempat Meminta bantuannya dalam koordinasi dengan kepala sekolah Menjaga komunikasi dengan ketua NU setempat

b. Pendekatan dengan kepala sekolah Sowan atau silaturrahim kepada kepala sekolah Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada kepala sekolah Mengundang kepala sekolah dalam beberapa kegiatan dan aktifitas IPNU – IPPNU yang terkait


c. Pendekatan kepada siswa Silaturrahim dan sosialisasi kepada organisasi siswa disekolah Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada siswa Sosialisasi tentang IPNU – IPPNU kepada siswa secara lebih besar atau menyeluruh Melakukan pendekatan kepada siswa senior berpengaruh dan dijadikan sebagai pioneer dalam


terkait

c.4.4. Sekolah umumUntuk sekolah umum, IPNU – IPPNU setempat dapat melakukan pendekatan atau sosialisasi denganstrategi sebagai berikut :a. Pendekatan dengan key person, jika key person bukan pemegang kebijakan sekolah atau tokohyang berpengaruh dalam menentukan kebijakan Sowan atau silaturrahim kepada key person Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada key person Meminta untuk menghubungkan dengan pemegang kebijakan disekolah atau tokoh berpengaruh

dalam menentukan kebijakan sekolah Menjaga komunikasi dengan key person

b. Pendekatan kepada kepala sekolah ( key person adalah kepala sekolah ) Sowan atau silaturrahim kepada kepala sekolah Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada kepala sekolah Mengundang kepala sekolah dalam beberapa kegiatan dan aktifitas IPNU – IPPNU yang terkait


c. Pendekatan kepada guru Sowan atau silaturrahim kepada guru Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada guru Mengundang guru dalam beberapa kegiatan dan aktifitas IPNU – IPPNU yang terkait dengan

pelajar Meminta bantuannya dalam proses mendirikan komisariat sekolah IPNU – IPPNU Menjaga komunikasi aktif dengan guru



d. Pendekatan kepada siswa Silaturrahim dan sosialisasi kepada organisasi siswa disekolah Memberi brosur, foto kegiatan terkait, dan dokumen terkait kepada siswa Sosialisasi tentang IPNU – IPPNU kepada siswa secara lebih besar atau menyeluruh Melakukan pendekatan kepada siswa senior berpengaruh dan dijadikan sebagai pioneer dalam


terkait Menggunakan pendekatan pertemanan/kekerabatan /kelompok siswa yang sedang menempuh

pendidikan disekolah tersebut Menggunakan pendekatan secara intensif yang arif dan elegance, sehingga dapat membuat

ketertarikan sendiri untuk bergabung dengan IPNU – IPPNU sebagai wadah pengembangan diri danmendirikan komisariat sekolah IPNU – IPPNU

c.5 Pendekatan program strategisSosialisasi atau pendekatan melalui program dilakukan oleh PC dan PAC IPNU – IPPNU denganmembuat kegiatan atau program yang semenarik mungkin sehingga dapat diterima oleh para pelajar.Ketertarikan para pelajar tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untukterbentuknya komisariat sekolah IPNU – IPPNU. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalammenciptakan program atau kegiatan yang menarik pelajar antara lain :a. Mengembangkan wawasan intelektual keilmuan dengan membuat study club sebagai kajianberkala.b. Menyajikan nuansa kegiatan kyang kompetitif dan prestisius, seperti liga SMA, PORSENI, DebatKontes, dan sebagainya.c. Melakukan aktivitas yang kreatif dan penyegaran diri seperti Festifal Qosidah, Pergelaran SeniBudaya, Lomba KIR, Lomba Cipta dan Baca Puisi dan sebagainya.d. Mengadakan kemasan kegiatan yang bernuansa penguatan jiwa keagamaan dan moralitas,misalnya persatuan terpadu remaja, tadabbur alam, safari rohani, dan sebagainya.e. Mengadakan kegiatan pelatihan, Latihan Dasar Kepemimpinan ( LDK ) dan sebagainya.

c.6 Prosedur pendirian komisariat sekolah IPNU dan IPPNU1. Jumlah anggota sedikitnya 10 orang untuk IPNU dan 15 orang untuk IPPNU2. Rapat anggota tahunan untuk deklarasi dan pemilihan pengurus Pimpinan Komisariat Sekolah3. Memilih Pimpinan Komisariat Sekolah untuk masa khidmad satu tahun ( baca : satu periode )a. Syarat menjadi pimpinan komisariat sekolah : Umur setinggi – tingginya 21 tahun untuk SMP dan SMA sederajat Tercatat sebagai siswa sekolah setempat Pendidikan serendah – rendahnya SMP atau sederajat Pernah mengikuti MAKESTA

b. Ketua komisariat sekolah dipilih langsung rapat anggota tahunan ( RAT )c. Teknik pemilihan ditentukan melalui sidang rapat anggota tahunand. Para pengurus lengkap dipilih oleh tim formature. Tim formatur terdiri atas : Ketua terpilih ( mandataris )



Perwakilan peserta ( mewakili level kelas / jurusan ) Pengurus PAC / PC IPNU – IPPNU bagi sekolah

f. Pimpinan komisariat sekolah disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi pimpinanlembaga pendidikan.

c.7 Struktur pimpinan komisariat sekolahStruktur dan bagan pimpinan komisariat sekolah terdiri atas dewan pelindung, dewan pembina, danpimpinan komisariat. Dewan pelindung adalah merupakan pimpinan lembaga pendidikan. Dewanpembina terdiri atas 3 orang yang terdiri atas Waka Kesiswaan, guru dan senior atau alumni. Pimpinankomisariat sekolah terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakilbendahara serta beberapa departemen dan lembaga – lembaga sesuai dengan kebutuhan.Struktur atau bagan Pimpinan Komisariat Sekolah adalah sebagai berikut :

c.8 Penguatan kelembagaanSetelah terbentuknya komisariat sekolah, diperlukan adanya beberapa aktifitas untukpengembangannya. Untuk itu, komisariat sekolah IPNU – IPPNU – perlu melakukan beberapa langkahpraktis dan strategis pengembangan komisariat dengan merumuskan beberapa langkah sebagaiberikut :

c.8.1. Legalisasi lembagaSebelum masuk pada pelaksanaan berbagai kegiatan komisariat, Pimpinan Komisariat perlu melakukanlegalisasi organisasi. Legalisasi organisasi dapat ditempuh dengan cara :1. Pengesahan pengurus. Yang berhak mengesahkan pengurus dalam hal ini adalah PimpinanCabang IPNU – IPPNU. Untuk mengajukan SK kepengurusan sebelumnya ketua terpilih menyusunkepengurusan yang terdiri atas : Pelindung dalam hal ini adalah kepala sekolah setempat, DewanPembina dalam hal ini adalah Waka Kesiswaan, beberapa wali murid, ketua yang dilengkapi dengan



empat wakil ketua, sekretaris yang dilengkapi dengan empat wakil sekretaris, bendahara yangdilengkapi dengan empat wakil bendahara dan anggota departemen masing – masing berjumlah 5orang yang dikoordinir oleh seorang ketua departemen. Pengajuan pengurus itu harus ditanda tanganioleh kepala sekolah bersangkutan dan juga ketua PAC setempat.2. Setelah mendapat pengesahan dari PC IPNU – IPPNU setempat dilakukan pelantikan3. Pemasangan papan nama IPNU – IPPNU ( hal ini sangat dimungkinkan untuk sekolah yang beradadalam koordinasi LP. Maarif NU atau sekolah NU yang keberadaan key personya sangat kuat )4. Penggunaan simbol atau lambang IPNU – IPPNU diseragam sekolah ( hal ini sangat dimungkinkanuntuk sekolah yang berada dalam koordinasi LP. Maarif NU atau sekolah NU yang keberadaan keypersonya sangat kuat )5. Penggunaan identitas KTA ( hal ini sangat dimungkinkan untuk sekolah yang berada dalamkoordinasi LP. Maarif NU atau sekolah NU yang keberadaan key personya sangat kuat )6. Penggunaan jas almamater ( hal ini sangat dimungkinkan untuk sekolah yang berada dalamkoordinasi LP. Maarif NU atau sekolah NU yang keberadaan key personya sangat kuat )

c.8.2. Aktifitas ( disertai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan )Setelah pelantikan, pimpinan komisariat sekolah dapat melakukan berbagai aktifitas. Dalampelaksanaannya, aktifitas komisariat meliputi dua hal, yaitu pengembangan organisasi sertapengembangan sumber daya manusia ( SDM ) kader.1. Pengembangan OrganisasiPengembangan organisasi dalam pimpinan komisariat meliputi beberapa kegiatan, yaitu :a. Up Grading : Konsolidasi kepemimpinan dan organisasiUp Grading merupakan kegiatan konsolidasi pemimpin atau pengurus komisariat. Kegiatan ini biasanyadilakukan untuk mengenal lebih jauh personality masing – masing pengurus. Selain itu, kegiatan ini jugadilakukan untuk mempersatukan cara pandang dan visi – misi pengurus sehingga mereka mempunyaikesamaan dalam menjalankan amanah organisasi. Untuk mewujudkan kesamaan cara pandang danvisi – misi organisasi, para pimpinan komisariat dapat dibekali dengan pengetahuan terkait yangdipandu oleh Dewan Pembina, senior atau alumni. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalahmeliputi kepemimpinan ( leadership ), manajemen dan materi – materi yang erat kaitannya denganteknik – teknik berorganisasi.b. Rapat Kerja PengurusKegiatan Rapat Kerja ( RAKER ) ini dimaksudkan untuk membuat program kerja, baik jangka pendekmaupun jangka panjang. Pelaksanaan RAKER paling lama adalah tiga minggu pasca pembentukanpengurus komisariat secara lengkap. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilangsungkan bersama denganpelantikan. Jadi, setelah prosesi pelantikan, para pimpinan komisariat dapat berkumpul untukmerumuskan program kerja selama setahun ke depan.kegiatan ini seyogyanya dihadiri oleh semua kader, senior, alumni dan pembina. Kehadiran para senior,alumni dan pembina dimaksudkan untuk memberikan sharing dan menumbuhkan ghirah (motivasi)pengurus dalam merumuskan dan mengimplementasikan program kerja.Sebelum masuk pada pembahasan tentang perumusan program kerja, alangkah baiknya jika senior,alumni dan pembina dapat memberikan pengarahan terlebih dahulu sehingga pimpinan komisariatmempunyai bekal dalam merumuskan program kerja. Hal ini juga dilakukan agar program kerja yangdirumuskan menjadi lebih terarah dan focus serta tepat sasaran.c. Rapat Anggota Tahunan



Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setahun sekali. Kegiatan ini dilangsungkan untukbeberapa hal, yaitu laporan pertanggung jawaban pimpinan komisariat dan pemilihan ketua baru.Kegiatan ini juga dilakukan untuk membahas dan merumuskan mekanisme organisasi satu tahun kedepan. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dapat diawali dengan seminar atau diskusi yangmenghadirkan beberapa pembicara dengan berbagai materi actual, seperti kepemimpinan, pendidikan,kesehatan dan sebagainya.Kegiatan ini dihadiri oleh semua kader sebagai anggota. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan inijuga sebaiknya menghadirkan dewan pembina, alumni dan senior.

2. Pengembangan SDM KaderPengembangan SDM kader di Pimpinan Komisariat meliputi dua hal. Pertama adalah pengembangankaderisasi formal. Kedua adalah pengembangan kaderisasi informal.2.1 Pengembangan Kaderisasi FormalKegiatan ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM kader sebagaimanaproses kaderisasi yang ada di organisasi IPNU – IPPNU. Kegiatan pengembangan kaderisasi formalmeliputi :1. MOP ( Masa Orientasi Pelajar )Kegiatan ini berisi tentang pengenalan sekolah dan ke IPNU – IPPNU an. Kegiatan ini dilaksanakanselama dua hari. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah pengenalan tentang IPNU –IPPNU meliputi organisasi IPNU – IPPNU, mars dan hymne pelajar NU. Materi lainnya adalah berupateknik belajar yang baik, pengenalan lingkungan sekolah dan kepribadian pelajar.2. MAKESTA ( Masa Kesetiaan Anggota )Kegiatan ini adalah pelatihan yang merupakan pintu masuk untuk menjadi anggota IPNU – IPPNUsecara resmi. Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini meliputi ke NU an, ke IPNU – IPPNU an,aswaja, keorganisasian, kepemimpinan dan pembaiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangunkesadaran akan pentingnya berorganisasi dan membangun kemampuan dasar organisatoris kader.

2.2 Pengembangan Kaderisasi InformalKegiatan ini terdiri atas berbagai aktifitas untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM kader diluarkaderisasi formal yang ada diorganisasi IPNU – IPPNU. Kegiatan pengembangan kaderisasi informalmerupakan pendukung kaderisasi formal dalam pengembangan SDM kader. Beberapa kegiatan yangdapat dilakukan oleh komisariat sekolah dalam hal ini sebagai berikut :1. Kegiatan – Kegiatan MonumentalUntuk menumbuhkembangkan kualitas SDM kader di tingkat komisariat sekolah, perlu diselenggarakanprogram – program yang bersifat monumental. Salah satu contoh dari kegiatan ini adalah peringatanhari besar Islam ( PHBI ), refleksi romadlon, peringatan maulid Nabi, peringatan hari kemerdekaan dansebagainya. Selain berfungsi untuk meningkatkan kualitas SDM kader, kegiatan ini juga dapatmeningkatkan kemampuan kader dalam memanage organisasi. Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentukkepanitiaan menumbuhkan kemampuan kader dalam memanage organisasi dan bekerja sama.2. DiskusiKegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kader. Selain itu, kegiatanini juga dapat berfungsi untuk mengasah pemahaman kader mengenai perkembangan dan persoalansosial yang terjadi dimasyarakat, bangsa, NU atau IPNU – IPPNU sendiri. Kegiatan ini dapat



dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok ( study club ) dan curah pendapat ( brain storming ) yangdilaksanakan selama 1 bulan sekali dengan tema yang berbeda.Tidak hanya itu, dalam diskusi ini para kader juga dapat belajar untuk menjadi nara sumber secarabergantian. Masing – masing kader dapat ditunjuk untuk menyiapkan materi diskusi sesuai dengantema yang disepakati kemudian mempresentasikannya dalam diskusi. Hal ini dapat meningkatkankemampuan kader dalam menyampaikan materi dan memberikan argumentasi. Untuk lebih jelasnya,pelaksanaan kegiatan diskusi ini dapat merujuk pada table 3.Tabel 3.Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DiskusiKomisariat SekolahNo Materi Pokok Bahasan Tema1 Keorganisasian NU Ke NU anKe IPNU anKe IPPNU an Struktur NUOrganisasi IPNUOrganisasi IPPNU2 Aswaja Pemahaman dan sejarah AswajaPrinsip – Prinsip Aswaja

Tradisi perilaku keagamaan NU Menerapkan prinsip Tawasuth, Tawazun, I’tidal, Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dalam kehidupan sehari –hari.• Tahlilan• Yasinan• Ratiban• Barzanji• Qunut• Mauludan dan sebagainya3 Kepemimpinan Kepemimpinan

Managemen Keorganisasian Tipologi pemimpin Pemimpin yang baik Teknik menjadi pemimpin yang baik Apa itu managemen organisasi Bagaimana teknik memanagemen organisasi Prinsip – prinsip dalam memanagemen organisasi

4 Pendidikan Problematika pendidikan di Indonesia



Sistem Belajar Efektif

Pembentukan Kepribadian PelajarTeknik Belajar Yang Baik

Pengenalan Lingkungan Sekolah Apa saja masalah – masalah terkait dengan pendidikan yangada di Indonesia Mengapa masalah tersebut muncul Bagaimana mengatasi masalah tersebut Apa itu belajar efektif Bagaimana menciptakan proses belajar yang efektif Bagaimana strategi dan trik dalam menumbuhkan semangat belajar Mengenal diri sendiri Etika pergaulan belajar Pentingnya ilmu pengetahuan Solusi mengatasi kesulitan belajar Mengenal sekolah dan ornament – ornamentnya Mengenal lembaga – lembaga yang ada disekolah

5 Isu – Isu Aktual Kesehatan Reproduksi

NARKOBA

Pacaran dan Kehamilan Tidak Diinginkan ( KTD )



HIV / AIDS

Korupsi Apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi Apa menstruasi, bagaimana prosesnya, apa dampak dari menstruasi, apa saja masalah terkait

dengan menstruasi, bagaimana mengatasi masalah tersebut Apa itu NARKOBA Apa saja jenis NARKOBA Apa saja dampak NARKOBA Bagaimana menghindari NARKOBA Bagaimana membantu teman yang kecanduan NARKOBA. NARKOBA dari prespektif hukum dan agama. Apa KTD Mengapa terjadi Apa dampak KTD Pacaran dalam perspektif agama Pacaran dan kekerasan dalam masa pacaran Apa itu HIV / AIDS Bagaimana penularannya Bagaimana mencegah HIV / AIDS Bagaimana memperlakukan ODHA Apa korupsi itu Apa saja tindakan yang termasuk korupsi Korupsi dalam perspektif hukum dan agama

6 Peningkatan Skill Public Speech

Teknik Pembuatan Proposal

Jurnalistik Bagaimana teknik menjadi MC Bagaimana teknik menjadi moderator



Bagaimana teknik memberi sambutan atau pidato Bagaimana teknik memimpin sidang Langkah – Langkah membuat proposal Jenis proposal Trik – trik membuat proposal yang menarik Teknik penulisan berita Teknik reportase dan wawancara Tata letak dan layout Organisasi pers

7 Monumental PHBI

PHBNLomba – Lomba • Romadlon dan hari raya idul fitri• Hari kemerdekaan• Olah Raga dan sebagainya

3. Pengembangan Minat dan BakatDalam kegiatan ini, kader dapat menumbuhkan kreatifitasnya dalam bidang apapun, seperti jurnalistik (majalah dinding, KIR, dan lain – lain ), kesenian, olah raga dan sebagainya4. Kegiatan Sosial KemasyarakatanKegiatan ini dapat berupa donor darah, bakti sosial, kemah pelajar, cinta alam dan sebagainya.Kegiatan ini dapat menumbuhkan kepekaan sosial para kader sejak dini.3. MentoringUntuk melihat perkembangan dari masing – masing kader, IPNU – IPPNU ditingkat komisariat sekolahperlu adanya proses mentoring. Pelaksanaan mentoring terhadap perkembangan PK IPNU – IPPNUdilaksanakan oleh PAC dimana PK tersebut berada. PAC yang bertanggung jawab untuk melakukanmentoring PK adalah bagian kaderisasi dan organisasiPelaksanaan mentoring pengembangan PK IPNU – IPPNU tidak hanya tanggung jawab PAC saja.Mentoring mengenai pengembangan PK IPNU – IPPNU juga menjadi tugas dan tanggung jawab daripengurus PK.Untuk kebutuhan mentoring tersebut, maka setiap PK perlu membentuk study club atau kelompok –kelompok kecil. Study club atau kelompok tersebut terdiri atas 10 – 12 orang anggota. Study club ataukelompok ini selanjutnya mengadakan pertemuan rutin. Pertemuan rutin tersebut diharapkan dapatmenjadi wadah penguatan emosional anggota / kader. Oleh karena itu, pertemuan rutin tersebut dapatdilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti diskusi, rujakan, outbond, road show dansebagainya.Dalam perjalannya, study club atau kelompok kecil tersebut didampingi dan dibimbing oleh salah satudari PAC. Pendamping dan pembimbing studi club atau kelompok kecil tersebut berfungsi untukmendampingi setiap kegiatan yang dilaksanakan dan membimbing pelaksanaan kegiatan study clubatau kelompok kecil. Pendamping atau pembimbing tersebut juga bertugas untuk memberikan motivasibagi setiap anggota kelompok yang didampinginya.4. MonitoringProses monitoring pengembangan kader perlu dilakukan secara berkala oleh pengurus komisariatsekolah. Monitoring dapat dilakukan melalui kelompok – kelompok study club yang ada. Pengurus PK



sekolah perlu melakukan meeting secara berkala untuk mengetahui perkembangan setiap kaderdimasing – masing kelompoknya.Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan atau startegi. Beberapakegiatan dan strategi yang dapat dilakukan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan komisariat sekolahadalah sebagai berikut :a. Mengadakan pertemuan secara periodik, hal ini dilakukan untuk mengetahui kinerja komisariatsetelah dibentuk. Termasuk dalam hal ini adalah program kerja dan kegiatan apa saja yang telahdilaksanakan, serta bagaimana perkembangan kegiatan tersebut terhadap perkembangan, motivasidan kualitas kader.b. Menginventarisir kebutuhan komisariat selama 1 tahun kepengurusan.Target dari pelaksanaan monitoring adalah pengawasan aktivitas dan evaluasi. Pengawasan aktivitasmeliputi cek capaian, hambatan dan lain – lain. Sementara evaluasi dilaksanakan untuk meniali apasaja yang telah dilakukan, hambatan – hambatan dan rekomendasi.Selain monitoring oleh PK sekolah sendiri, monitoring terhadap perkembangan PK sekolah juga perludilakukan PAC yang membawai PK sekolah dengan mengadakan pertemuan secara periodik untukmelakukan evaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kinerja komisariat setelah dibentuk,program dan kegiatan apa saja yang telah dilakukan serta perkembangan dari kader atau anggota PKsekolah.Dalam pelaksanaannya, proses monitoring juga memerlukan peran dari pihak – pihak atau lembaga –lembaga lain yang terkait. Pihak – pihak atau lembaga – lembaga yang dibutuhkan partisipasinya dalamproses monitoring adalah PC IPNU – IPPNU, pihak sekolah, MWC NU dan sebagainya. Terkait denganhal ini, PAC IPNU – IPPNU dapat melibatkan pihak tersebut dalam monitoring melalui pertemuanbersama dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan PK sekolah. Selanjutnya, PAC IPNU – IPPNU dapatmenindaklanjuti hasil evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan bagi perkembangan PK IPNU – IPPNUke depannya.



BAGIAN EMPAT

KOMISARIAT PESANTREN

A. Pengertian Komisariat PesantrenKomisariat Pesantren adalah kepengurusan IPNU – IPPNU setingkat ranting yang berada dilingkunganPondok Pesantren.Sedangkan istilah santri dalam konsep komisariat Pesantren adalah seseorang yang sedang mengikutiproses pembelajaran di pondok pesantren tanpa pendidikan formal ( baik pesantren dengan sistempengajian madrasah / non madrasah ) ataupun pesantren yang memiliki pendidikan formal / lembagapendidikan sekolah.

B. Mengapa Perlu Mendirikan Komisariat Pesantren1. Pesantren adalah basis lembaga pendidikan dan perjuangan Islam yang memiliki akar kuatdimasyarakat.2. Pesantren memiliki jaringan yang kuat dan luas.3. Pesantren adalah benteng pertahanan umat Islam.4. Pesantren adalah lembaga pendidikan independen yang tidak menginduk pada instansi apapun.5. Pesantren adalah tempat pengemblengan dan pembelajaran ilmu dan akhlak bagi para pemuda –pemudi Islam.6. Pentingnya menyempurnaan pendidikan santri dengan nilai – nilai ajaran Ahlussunnah WalJamaah.

C. Langkah – Langkah Pembentukan Komisariatc.1. Persiapanc.1.1. Membangun Relasi ( RMI, NU dan Pesantren )Untuk menyiapkan dan memperkenalkan IPNU – IPPNU secara organisatoris dilembaga pendidikan(pesantren), maka perlu dilakukan dengan berbagai pendekatan dan cara – cara taktis, praktis,strategis dan mengena, antara lain :a. Memperkenalkan diri kepada pimpinan cabang NU setempat dan mensosialisasikan visi, misi danprogram kerja IPNU – IPPNU serta meminta kontribusi aktif PC NU dalam pendirian komisariat dipesantren.b. Memperkenalkan diri kepada pengurus RMI setempat dan mensosialisasikan visi, misi dan



program kerja IPNU – IPPNU serta meminta kontribusi aktif RMI dalam pendirian komisariat dipesantren.c. Memperkenalkan diri kepada pihak pesantren ( yang berada dibawah koordinasi RMI atau bukan )dan mensosialisasikan visi, misi dan program kerja IPNU – IPPNU.Maka diharapkan dari kerjasama yang dibangun sejak awal antara IPNU – IPPNU dengan komponen –komponen di atas, akan menghasilkan output berupa kesepakatan – kesepakatan yang kemudian akanmenjadi komitmen bersama dalam ikhtiar pendirian komisariat pesantren.

c.1.2. Melihat Peran dan Posisi NUNU dalam hal ini adalah pengurus cabang setempat, berperan antara lain :1. Menjadi mediator dan fasilitator bagi terbukanya hubungan IPNU – IPPNU dengan pihakpesantren.2. Memperkenalkan IPNU – IPPNU kepada pihak pesantren dan memberikan rekomendasi kepadapesantren NU baik yang berada dibawah koordinasi RMI maupun tidak untuk pendirian komisariat IPNU– IPPNU didalamnya.3. Membantu mensosialisasikan visi – misi pendirian komisariat ditingkat pesantren.4. Ikut serta merealisasikan kesepakatan – kesepakatan dan komitmen yang telah dibangun sejakawal dengan RMI, IPNU – IPPNU dan pesantren.5. Menjadi tempat untuk berkonsultasi bagi kendala – kendala yang muncul dalam proses pendiriankomisariat di pesantren.6. Setelah berdirinya komisariat pesantren, maka PCNU berfungsi sebagai advisor bersama RMI,yang akan turut serta menjaga eksistensi dan stabilitas komisariat IPNU – IPPNU dipesantren.

c.1.3. Melihat Peran dan Posisi RMIRMI pada tingkatan cabang diharapkan akan berperan aktif dalam pendirian komisariat IPNU – IPPNUdipesantren, yaitu :1. RMI sebagai lembaga NU yang memegang koordinasi pesantren – pesantren NU seluruhIndonesia akan menjadi sumber referensi sebelum menentukan pesantren yang tepat untuk didirikankomisariat didalamnya.2. Menjadi mediator dan fasilitator antara pihak IPNU – IPPNU dengan pihak pesantren.3. Membantu mensosialisasikan visi – misi pendirian komisariat di pesantren.4. Ikut serta merealisasikan kesepakatan – kesepakatan dan komitmen yang telah dibangun bersamaPCNU, IPNU – IPPNU dan pesantren.5. Menjadi tempat untuk berkonsultasi bagi kendala – kendala yang muncul dalam proses pendiriankomisariat di pesantren.6. Setelah berdirinya komisariat pesantren, maka bersama PCNU berfungsi sebagai advisor, yangakan turut serta menjaga eksistensi dan stabilitas komisariat IPNU – IPPNU dipesantren.

c.1.4. Melihat Peran dan Posisi PesantrenPihak terpenting dalam pendirian komisariat pesantren adalah pesantren itu sendiri, dalam hak inikerjasama yang baik dari PCNU, RMI dan IPNU – IPPNU perlu dilakukan sejak awal hingga berdirinyakomisariat dipesantren tersebut. Selanjutnya peran pesantren dalam pendirian komisariat didalamnyaantara lain :1. Berkoordinasi dengan PCNU, RMI dan IPNU – IPPNU dalam rangka pendirian komisariat di



pesantren tersebut.2. Turut serta mensosialisasikan visi – misi dan program pendirian komisariat IPNU – IPPNU tingkatpesantren kepada para Asatidz dan Ustadzat.3. Turut serta mensosialisasikan visi – misi dan program pendirian komisariat IPNU – IPPNU tingkatpesantren kepada para pengurus pondok.4. Turut serta mensosialisasikan visi – misi dan program pendirian komisariat IPNU – IPPNU tingkatpesantren kepada para santriwan dan santriwati.

c.1.5. Memetakan Pesantren Diwilayah KerjaSetelah terjadi koordinasi dengan PCNU dan RMI setempat, maka langkah selanjutnya adalahpemetaan pesantren, meliputi :• Jumlah pesantren NU• Jumlah pesantren non NU• Jumlah pesantren dibawah koordinasi RMI• Jumlah pesantren yang belum dibawah koordinasi RMIData yang diperoleh harus benar – benar akurat dengan mengandalkan sumber yang berasal dari RMIsebelum terjun ke pesantren, karena hal ini berkaitan dengan strategi yang akan digunakan dalammelobby pihak pesantren. Pemetaan tersebut dapat berupa form seperti dibawah ini.

Tabel 1.Check List Pemetaan PesantrenDaerah ………….

No Nama Pesantren Jumlah Santri Kategori (NU/Tidak) Jenis Pendidikan Pesantren Ket (Masuk RMI/Tidak) Lk Pr 1 Al – Kautsar 111 99 NU Salaf Masuk RMI

Selain itu juga pendataan key person juga perlu dilakukan pada setiap pesantren yang diharapkan akanmembantu mempermudah proses pendirian komisariat di pesantren – pesantren tersebut. Key persondalam hal ini diantaranya adalah orang – orang diluar pimpinan pesantren namun memiliki cukuppengaruh dalam pesantren tersebut. Seperti Gus atau Ning ( putra / putri pemilik pesantren ), paratokoh masyarakat, para pengurus pondok pesantren.

Tabel 2.Check List Key PersonDaerah ………

No Nama Pesantren Alamat Jenis Pesantren Status JML Posisi Key Person Salaf Modern Lain RMI Non RMI Kyai Ibu Nyai Gus Ning Ustadz/Ustadzah Santri Lain1



2 3 4 5

c.2. Pesantren NU dibawah RMI1. Pendekatan kepada pihak pesantren Sowan kepada pengurus pesantren Menjelaskan visi – misi IPNU – IPPNU dalam pendirian komisariat pesantren Membawa dan melampirkan program – program IPNU – IPPNU beserta dokumen kegiatan yang

telah dilaksanakan IPNU – IPPNU. Meminta izin secara formal untuk pendirian komisariat di pesantren tersebut disertai dengan

rekomendasi dari PCNU. Mengajak para tokoh pesantren untuk ikut serta mensosialisasikan IPNU – IPPNU kepada para

santri dan membantu mempermudah proses pendirian komisariat di pesantren tersebut.2. Pendekatan kepada santri putra dan putri Silaturrahim kepada santri sebagai pendahuluan sosialisasi. Pendekatan kepada santri senior berpengaruh dan dijadikan sebagai pioneer dalam komunitasnya. Melakukan pendekatan pertemanan / kekerabatan / kelompok santri yang sedang menempuh

pendidikan di pesantren tersebut. Menggunakan pendekatan secara intensif yang arif dan elegance, sehingga dapat membuat

ketertarikan sendiri untuk bergabung dengan IPNU – IPPNU sebagai wadah pengembangan diri.

c.3. Pesantren NU non RMI1. Pendekatan kepada pihak pesantren Sowan kepada pengurus pesantren Menjelaskan visi – misi IPNU – IPPNU dalam pendirian komisariat pesantren Membawa dan melampirkan program – program IPNU – IPPNU beserta dokumen kegiatan yang

telah dilaksanakan IPNU – IPPNU. Meminta izin secara formal untuk pendirian komisariat di pesantren tersebut disertai dengan

rekomendasi dari PCNU. Mengajak para tokoh pesantren untuk ikut serta mensosialisasikan IPNU – IPPNU kepada para

santri dan membantu mempermudah proses pendirian komisariat di pesantren tersebut.2. Pendekatan kepada santri putra dan putri Silaturrahim kepada santri sebagai pendahuluan sosialisasi. Pendekatan kepada santri senior berpengaruh dan dijadikan sebagai pioneer dalam komunitasnya. Melakukan pendekatan pertemanan / kekerabatan / kelompok santri yang sedang menempuh

pendidikan di pesantren tersebut. Menggunakan pendekatan secara intensif yang arif dan elegance, sehingga dapat membuat

ketertarikan sendiri untuk bergabung dengan IPNU – IPPNU sebagai wadah pengembangan diri.

c.4. Mekanisme Pembentukan Komisariatc.4.1. Syarat Mendirikan Komisariat IPNU – IPPNU



1. Jumlah anggota sedikitnya 15 orang2. Memilih Pimpinan Komisariat ( PK ) untuk masa khidmad satu tahun ( baca : satu periode )a. Syarat menjadi pimpinan komisariat : Umur setinggi – tingginya 25 tahun Pendidikan serendah – rendahnya SMP atau sederajat Pernah mengikuti MAKESTA

b. Ketua komisariat sekolah dipilih langsung rapat anggota tahunan ( RAT ).c. Teknik pemilihan ditentukan melalui sidang rapat anggota tahunan.d. Para pengurus lengkap dipilih oleh tim formature. Tim formatur terdiri atas : Ketua terpilih ( mandataris ) Perwakilan peserta. Pengurus PC / PW IPNU – IPPNU

3. Pimpinan komisariat disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi pimpinan pondokpesantren.

c.4.2. Struktur dan Bagan Kepengurusan1. Pelindung : Pimpinan Pondok Pesantren2. Dewan Pembina : Senior dan Alumni3. PK : Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Departemen Sosial & Budaya Departemen Pendidikan Departemen Minat dan Bakat Departemen Pengkaderan

Struktur atau Bagan Pimpinan KomisariatPondok Pesantren



c.5. Penguatan Kelembagaanc.5.1. LegalisasiSetelah melalui MAKESTA ( masa kesetiaan anggota ) dan setelah terpenuhinya seluruh prosedurpendirian komisariat pesantren, maka diperlukan adanya legalitas organisasi yaitu dengan sebelummasuk pelaksanaan berbagai kegiatan komisariat, Pimpinan Komisariat perlu melakukan legalisasiorganisasi. Legalisasi organisasi dapat ditempuh dengan cara :1. Pengesahan pengurus. Yang berhak mengesahkan pengurus dalam hal ini adalah PimpinanCabang IPNU – IPPNU. Untuk mengajukan SK kepengurusan sebelumnya ketua terpilih menyusunkepengurusan yang terdiri atas : Pelindung dalam hal ini adalah Pimpinan Pondok Pesantren, DewanPembina dalam hal ini adalah Senior dan Alumni, ketua yang dilengkapi dengan empat wakil ketua,sekretaris yang dilengkapi dengan empat wakil sekretaris, bendahara yang dilengkapi dengan empatwakil bendahara dan anggota departemen masing – masing berjumlah 5 orang yang dikoordinir olehseorang ketua departemen. Pengajuan pengurus itu harus ditanda tangani oleh Pimpinan PondokPesantren dan juga ketua PAC IPNU – IPPNU setempat.2. Setelah mendapat pengesahan dari PC IPNU – IPPNU setempat dilakukan pelantikan.3. Pemasangan papan nama IPNU – IPPNU.4. Penggunaan simbol atau lambang IPNU – IPPNU diseragam pesantren.5. Penggunaan identitas KTA.6. Penggunaan jas almamater.

c.5.2. Aktifitas ( disertai dengan petunjuk teknis bentuk dan pelaksanaan kegiatan ) Pada dasarnya program pengkaderan pasca pembentukan komisariat di pesantren dikelompokkanpada dua kegiatan besar, yaitu :1. Pengkaderan Formal, yang didalamnya mencakup pemahaman pada anggota komisariat akankegiatan – kegiatan formal organisasi, hal ini berkaitan dengan pendidikan keorganisasian bagi parapengurus komisariat. Jenis kegiatannya dapat dilihat pada table berikut :Tabel 3.Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kaderisasi FormalKomisariat PesantrenNo Jenis Kegiatan Materi Waktu Pelaksanaan Ket



1 RAK Pemilihan Sekali dalam 1 masa khidmad 2 Pelantikan Legalisasi Pengurus Baru Sekali dalam 1 masa khidmad 3 Rapat Kerja Pembahasan Program Kerja Setelah Pelantikan Peng. Baru4 Up Grading Konsolidasi Kepemimpinan dan Organisasi 5 Makesta

2. Pengkaderan Informal, bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia kader IPNU –IPPNU, membekali mereka dengan pengetahuan – pengetahuan, issue – issue yang penting untukdiketahui para santri, disampaikan dengan cara menarik dan ceria namun tidak bertentangan denganakhlak dan norma pesantren. Artinya formulasi materi dan cara penyampaian disesuaikan denganideologi pesantren. Kegiatan – kegiatan tersebut antara lain :

Tabel 4.Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kaderisasi InformalKomisariat Pesantren

No Materi Pokok Bahasan Tema1 Keorganisasian NU Ke NU anKe IPNU anKe IPPNU an Struktur NUOrganisasi IPNUOrganisasi IPPNU2 Aswaja Pemahaman dan sejarah AswajaPrinsip – Prinsip Aswaja

Tradisi perilaku keagamaan NU Menerapkan prinsip Tawasuth, Tawazun, I’tidal, Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dalam kehidupan sehari –hari.• Tahlilan• Yasinan• Ratiban• Barzanji• Qunut• Mauludan dan sebagainya3 Kepemimpinan Kepemimpinan

Managemen Keorganisasian Tipologi pemimpin Pemimpin yang baik Teknik menjadi pemimpin yang baik Apa itu managemen organisasi



Bagaimana teknik memanagemen organisasi Prinsip – prinsip dalam memanagemen organisasi

4 Pendidikan Problematika pendidikan di Indonesia

Sistem Belajar Efektif

Pembentukan Kepribadian PelajarTeknik Belajar Yang Baik

Pengenalan Lingkungan Sekolah Apa saja masalah – masalah terkait dengan pendidikan yangada di Indonesia Mengapa masalah tersebut muncul Bagaimana mengatasi masalah tersebut Apa itu belajar efektif Bagaimana menciptakan proses belajar yang efektif Bagaimana strategi dan trik dalam menumbuhkan semangat belajar Mengenal diri sendiri Etika pergaulan belajar Pentingnya ilmu pengetahuan Solusi mengatasi kesulitan belajar Mengenal sekolah dan ornament – ornamentnya Mengenal lembaga – lembaga yang ada disekolah

5 Isu – Isu Aktual Kesehatan Reproduksi

NARKOBA



Pacaran dan Kehamilan Tidak Diinginkan ( KTD )

HIV / AIDS

Korupsi Apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi Apa menstruasi, bagaimana prosesnya, apa dampak dari menstruasi, apa saja masalah terkait

dengan menstruasi, bagaimana mengatasi masalah tersebut Apa itu NARKOBA Apa saja jenis NARKOBA Apa saja dampak NARKOBA Bagaimana menghindari NARKOBA Bagaimana membantu teman yang kecanduan NARKOBA. NARKOBA dari prespektif hukum dan agama. Apa KTD Mengapa terjadi Apa dampak KTD Pacaran dalam perspektif agama Pacaran dan kekerasan dalam masa pacaran Apa itu HIV / AIDS Bagaimana penularannya Bagaimana mencegah HIV / AIDS Bagaimana memperlakukan ODHA Apa korupsi itu Apa saja tindakan yang termasuk korupsi Korupsi dalam perspektif hukum dan agama

6 Peningkatan Skill Public Speech

Teknik Pembuatan Proposal



Jurnalistik Bagaimana teknik menjadi MC Bagaimana teknik menjadi moderator Bagaimana teknik memberi sambutan atau pidato Bagaimana teknik memimpin sidang Langkah – Langkah membuat proposal Jenis proposal Trik – trik membuat proposal yang menarik Teknik penulisan berita Teknik reportase dan wawancara Tata letak dan layout Organisasi pers

7 Monumental PHBI

PHBNLomba – Lomba • Romadlon dan hari raya idul fitri• Hari kemerdekaan• Olah Raga dan sebagainya

c.5.3. MentoringPelaksanaan mentoring atau pendampingan secara langsung akan dilakukan oleh Pimpinan AnakCabang setempat karena sesuai struktural organisasi berada diatas Pimpinan Komisariat Pesantren.Adapun bentuk mentoring yang bisa dilakukan PAC antara lain : Memantau proses penguatan kepengurusan komisariat, diawali dari pelantikan, raker pengurus

hingga konsolidasi kepemimpinan organisasi. Melakukan komunikasi intensif dengan mengadakan pertemuan secara periodik,baik dengan PAC

atau pimpinan ranting / komisariat lainnya. Hal ini dilakukan untuk member motivasi kepada komisariatbaru agar tetap eksis serta membahas kendala organisasi yang mungkin dialami komisariat baru. Menjalin silaturrahim dengan lingkungan sekitar pesantren, seperti kyai / lurah pondok. Hal ini

dimaksudkan agar tercapainya hubungan yang harmonis sehingga memudahkan PAC untukmelakukan konsolidasi organisasi.

c.5.4. MonitoringPelaksanaan monitoring atau pengawasan akan bersentuhan langsung dengan Pimpinan Anak Cabangsetempat karena sesuai struktural organisasi berada diatas Pimpinan Komisariat Pesantren. Beberapabentuk monitoring yang bisa dilakukan PAC antara lain : Mengadakan pertemuan secara periodik, hal ini dilakukan untuk mengetahui kinerja komisariat

setelah dibentuk. Program dan kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan, serta melakukan evaluasidari kegiatan tersebut. Menginventarisir kebutuhan Komisariat selama 1 tahun kepengurusan. Melibatkan Komisariat dalam kegiatan PAC baik secara aktif maupun partisipatoris.



BAGIAN LIMA

PENUTUP

Demikian buku ini disusun dengan harapan semoga dapat memberikan manfaat kepada generasimuda NU yang ada di sekolah dan pesantren. Melalui juklak ini diharapkan keberadaan kader – kaderNU yang ada disekolah dan pesantren mampu membawa misi untuk memperjuangkan NU tetap padajalan yaitu : Untuk Kemaslahatan Ummat dan Menjadi Pengayom Kepada Semua Golongan.Buku pedoman pendirian IPNU – IPPNU Komisariat sekolah dan pondok pesantren ini masih banyakkekurangan. Untuk itu harapan besar dari penyusun adanya masukan dari berbagai pihak demisempurnanya buku ini. Dan kepada semua Pimpinan IPNU – IPPNU disemua tingkat agar senantiasaberjuang untuk secara optimal mengimplementasikan isi dan ketentuan dari buku pedoman ini.SELAMAT BELAJAR, BERJUANG DAN BERTAQWA

DAFTAR ISI

BAGIAN SATU : PENDAHULUAN 01



A. Sejarah 01B. Mandat Organisasi 08C. Agenda Strategis 11D. Mengapa Sekolah dan Pesantren 12E. Tentang Juklak Ini 18

BAGIAN DUA : KONSEP DASAR PENDIRIAN IPNU – IPPNU DI SEKOLAH DAN PESANTREN 21A. IPNU – IPPNU dan Pelajar 21B. Konsep Dasar Komisariat 22C. Relasi Kemitraan dan Mekanisme Kelembagaan 26

BAGIAN TIGA : KOMISARIAT SEKOLAH 31A. Pengertian Komisariat Sekolah 31B. Mengapa Perlu Komisariat Sekolah 31C. Langkah – Langkah Pembentukan Komisariat Sekolah 31

BAGIAN EMPAT : KOMISARIAT PESANTREN 58A. Pengertian Komisariat Pesantren 58B. Mengapa Perlu Komisariat Pesantren 58C. Langkah – Langkah Pembentukan Komisariat Pesantren 58

BAGIAN LIMA : PENUTUP 72

buku pedoman komisariat ipnu-ippnu _ blog ilmu

Documents