JUDUL LATAR BELAKANG TUJUAN KETERKAITAN DENGAN PER-UU

ISI

PERMENKES No. 722/MENKES/PER/IX/88 tentang bahan tambahan makanan

bahwa makanan yang menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan mempunyai pengaruh langsung terhadap derajat kesehatan manusia.

untuk melindungi masyarakat dari makanan yang menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang Menjadi Undang-Undang;

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- Ordonansi Nomor 377 Tahun 1949 tentang Bahan-Bahan Berbahaya

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Menkes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 330/Menkes/Per/XII/1976 tentang Wajib Daftar Makanan

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79/Menkes/Per/III/1978 tentang LabelDan Periklanan Makanan;

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan

BABI. KETENTUAN UMUMBahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan danbiasanya bukan merupakan ingredien khas makanan, mempuyai atau tidak mempunyai nilai gizi,yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi (termasukorganoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan, pembungkusan,penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan(langsung atau tidak langsung) suatu komponan yang mempengaruhi sifat khas makanan. BAB II. BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DIIZINKANBAB III. BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANGBAB IV. PRODUKSI, IMPOR DAN PEREDARANBAB V. LARANGANBAB VI. WEWENANGBAB VII. SANKSIBAB VIII. KETENTUAN PERALIHANBAB IX. PENUTUP

JUDUL LATAR BELAKANG TUJUAN KETERKAITAN DENGAN PER-UU

ISI

PERMENKES Nomor.382/MENKES/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan

bahwa pendaftaran makanan diselenggarakan dalan rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin keamanan dan mutu makanan yang beredar;

Untuk menunjang pengembangan industri makanan, pelaksanaan pendaftaran makanan perlu disederhanakan tanpa mengabaikan maksud dan tujuan pendaftaran makanan.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang ZatWarna Tertentu Yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya.

-Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);

-Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor329/MENKES/PER/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan (BN No.2954 Hal. 4B-9B);

-  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor722/MENKES/PER/IX/1998 tentang Bahan Tambahan Makanan

BAB I.KETENTUAN UMUM- Makanan adalah barang yang

dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.

- Makanan terolah adalah makanan yang diolah dari bahan baku, ditambah atau tidak dengan bahan tambahan makanan dan/atau bahan penolong

- Pendafataran adalah proses penilaian makanan sebelum mendapat persetujuan untuk dedarkan sesuai dengan criteria yang ditetapkan..

- Perusahaan adalah perusahaan makanan yang menurut ketentuan perundangan-undangan diwajibkan memiliki izin industri atau terdaftar.

-  Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tertanggung jawab dalam bidang pendaftaran

makanan.JUDUL LATAR BELAKANG TUJUAN KETERKAITAN DENGAN PER-

UUISI

BAB II.PENDAFTARANMakanan yang wajib didaftarkan adalah makanan terolah baik produksi dalam negeri BAB III. PERSETUJUAN PENDAPATANPersetujuan pendaftaran makanan doberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam hal ini Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.BAB IV. PENILAIAN KEMBALIBAB V. SANKSIBAB VI. KETENTUAN PERALIHANBAB VII. KETENTUAN PENUTUP

JUDUL LATAR BELAKANG TUJUAN KETERKAITAN DENGAN PER-UU

ISI