buku selamatkan pendidikan tinggi indonesia bkldk 2007
DESCRIPTION
ÂTRANSCRIPT
rll I t'/ I llr \tffi
l-I
II
KampanyePeduli Pendidikan 2OO7
Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus
stl[tAilfiltPHI[0flfit IlltGEl lltD0ttstA
ltlnl lGPtilltsl$ Dnil uBIBAllsAst
Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK)2o,f)7
1-
-Kampanye Peduli Pendidikan 2OO7
Badan Koordinasi Lembaga Dakwah KainpusSetamatkan Pendidikan Tinggi IndonesiaDari Kepitalisasi Dan Liberalisasi
Dikeluarkan oleh:Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus
(BKLDK)
RobiulAwwal 1428 H
Diterbitkan oleh:BKLDK Press
Cetakan:Perdana Februari 2OO7l Shafar 1428H
Kedua Maret 2OO7l Robiul Awwal 1428H
t-I
SELAMATKAN
PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA
DARI KAPITAI-ISASI DAN LIBERALISASI
Pentingnya Pendidikan TinggiUpaya untuk mempelajari ilmu lebih tinggi
dilatarbelakangi olen keinginan akan perubahandan kebangkitan bangsa, Kesadaran sebagaibangsa yang mengalami ketertinggalan akibatdijajah ratusan tahun menimbulkan motivasiuntuk men;adi bangsa yang lebih maju.Pendidikan i nggi menjadi sarana untuk mencapaihal itu.
Perjalanan pendidikan tinggi Indonesia masihpanjang. Sejak permulaan awal bangsa ini, ketikakolonialisme masih berkuasa, para foundingfather Indonesia pun merupakan bentukan daripendidikan tinggi saat itu. Mahasiswa yang padamulanya hanya ratusan, setelah kemerdekaan1945 jumlahnya meningkat. Bahkan setelah1961, junrlahnya menjadi jutaan. Hal inimenunjukkan peningkatan kesadaran akanpentingnya pendidikan tinggi.
Perkembangan bangsa Indonesia juga tidakterlepas dari peran mahasiswa, sehingga sejakdahulu istilah "agt nt of change" telah melekat
rI
I
E leErnatkr! pe!!,d,-E!!. trnqir lndonesl4:.-
padanya. Pada masa perqerakan kemerdekaan
yang menjadi motor penggerak adalah para
pemuda yang juga mahasiswa, begitu pula saat
perjuangan kemerdekaan, matlpui'l setelah
merdeka dan masa-masa sesudahnya. Pada
masa revolusi, kemudian masa akhir Orde Baru
(reformasi) yang masih segar dalam ingatan,
betapa mahasiswa memiliki andil besar dalam
perubahan bangsa Indonesia. Ini tentunya tidak
lepas dari pendidikan tinggi tempat para
mahasiswa menuntut ilmu.
Seiring dengan perkembanqan zaman,
pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami
banyak perubahan. Perubahan tersebuttercermin pada Kerangka Pembangunan
Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT-IP)
yang ditetapkan oleh pemerintah (sejak 1975)
setlap sepuluh tahun, yang berbeda hanyalah
pada penekanan setiap periodenya Pada KPPT-IP
III (1996-2005) telah dirintis reformasi
kebijakan perguruan tinggi, yang memunculkan
lima pilar perguruan tingqi, yaitu kualltas,
otonomi, aku ntabilitas, akreditasi, dan evaluasi'
Kelima pilar tersebut merupakan paradigma
baru pendidikan tlngEi Indonesia. Konsep
"paradigma baru" bagi Perguruan Tinqgi di
Indonesia bukan murni pemikiran bangsa ini,
I
I
Selamatkan pendidrkan tinqoi lndonesiaE
melainkan merupakan penerjemahan darikebijakan global yang digawangi oleh UNESCO.Adalah "World Declaration on Higher Education forthe Twenty-First Century: Vision and Action,, diParis tahun 1998 yang menjelaskan bahwa dalamdunia yang tengah berubah sangat cepat,terdapat kebutuhan mendesak bagi adanya visidan paradigma baru perguruan Tinggi. Deklarasipenting inilah yang menjadi sumber utama bagikonsep paradigma baru perguruan Tinggi diIndonesia.
Dokumen ttu memuat pula hal-hal mendasarmulai dari misi lringga fungsi perguruan Tinggi;peranan etis, otonomi, tanggungjawab dan fungsiantisipatif Perguruan Tinggi; perumusan visi baruPerguruan Tinggi; penguatan partisipasi danperanan perempuan dalam perguruan Tinggi;pengembangan ilmu pengetahuan di perguruanTinggi melalui risetdalam bidang ilmu-ilmu sosial,humaniora, sains dan teknologi, serta penyebaranhasil-hasilnya; pengembangan orientasi jangkapanjang Pe!-quruan Tinggi berdasarkan relevansi ;penguatan kerjasama perguruan Tinggi dengandunia kerja, analisis dan antisipasi terhadapkebutuha n masya ra kat; diversifi kasi pemerataankesempatan pendidikan; pendekatan baruterhadap pendidikan secara inovatif;pernberdayaan mahasiswa sebagai aktor utama
El selamltkan perrdidikan ti!!gl[q9!-99le--
Perguruan Tinggi; pengembangan evaluasi
tua]itatir terhadap kinerja akademis dan
administratif; antisipasi tenhadap tantangan
teknologi; penguatan manajemen dan
pembiayaan Perguruan Tinggi; peningkatan'k".iuru.u
dan aliansi antara Perguruan Tinggi
;;;;"" berbasai pihak (slakeholders) seperti
lemLaga keilmuan lain' dunia industrt '
masYarakat luas, dan sebagainYa'
Paradigma baru itu' mau tidak mau'
melibatkan reformasi besar yang mencakup
,"rrOunun kebijakan yang lebih terbuka'
transparan, dan akuntabel'
Dalam konteks Indonesia' kajian ulang
tentang Perguruan Tinggi semakin menemukan
momentum nya dengan terjadi nya krisis moneter'
fang disusul krisis ekonomi' politik dan sosial'
UntJf memperjelas visi dan aksi Perguruan
Tinggi dalam abad 2t seperti dirumuskan
uruiico-vang jelas sangat relevan dengan
paradigma baru Perguruan Tinggi di Indonesia'
Setelah Indonesia meratifikasinya -melalui
Dirjen Dikti- men;adi Kerangka Pengembangan
penalailun Tinggi Jangka Panjang KPPT-lP III'
berikutnya clisusunlah KPPT-'I P IV'
Pada draft KPPTIP tr\/ (19 Maret 2003)'
pemerintah dalam hal ini Dirlen Dikti
vI
I
t-I
Selamatkan Dendidikan rinooi lndonesie 7
menekankan pentingnya sebuah reformasi dalampendidikan tinggi, mengingat saat ini duniasedang berada dalam masa transisi menujudemokrasi modern, desentralisasi, otonomi yanglebih luas, tingginya tingkat kompetisi, ekonomipasai dan globalisasi. Ditekankan pentingnyapenyesuaian orientasi pendidikan tinggi terhadapperkembangan dunia tersebut. penyelenggaraanpendidikan tinggi semakin difokuskan padapengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiyang relevan dengan kebutuhan masyarakat ataupenqetahuan berbasis masyarakat.
Tanpa melupakan lima pilar perguruan tinggiyang telah dirintis sejak awal, dirancang pulastrategi baru penyelenggaraan pendidikan tinggi,sepefti yang tercantum dalam KppT-lp IV (2003-2010), yaitu : organisasi yang sehat(organizational health), desentralisasi danotonomi (desentralization and autonomy), dandaya saing bangsa (nation's competitiveness).
Pengembangan Pendidikan Tinggi IndonesiaSaat Ini
Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikantinggi, pemerintah melakukan upaya-upayafsalah satunya dengan bekerja sama dengan BankDunia (kVorld Bank) dan Asian Deveiopment Bank
-i
f! Selamatkan pe!didikaqitlgql-14!9rlgs]q:'
sejak tahun 1999-an pada penyelenE-qaraan
program-program QUE (Qualily ofLlndergraduate Education), Dl-JE (Develapment
of UnderEraduate Education'), ilniversityResearch for Graduate Educatian ' TPSD
(Technolagicat and Professional SkillsDevelopment). Program-program tersebut
merupakan implementasi dari pilar perguruan
tinggi yang pertama, yaitu kualitas'
Pilar kedua penyelenggaraan pendidikan
tinqgi adalah otonomi' Otonomi inidilatarbelakangi oleh kemajemukan (pluralitas)
Indonesia. Sejak reformasi bergullr, dikatakan
bahwa kebijakan yang sentralistik ti<lak sesuai
lagi, termasuk dalam penyelenggaraanpendidikan tinggi. Setiap institusi dan daerah
dianggap lebih mengetahui potensi illasing-
masing, sehingga akan leoih baik jika
pengembangannya diatur sendiri (otonomi dan
desentralisasi). Konsep ini sekaligus menjadi
suatu legal-status kemandirian institusipendidikan tinggi dari campur tanganpemerintah yang ditegaskan dengan PP No' 60
Tahun 1999 tentang perubahan administrasi
institusi perguruan tinggi dan PP No' 61 Tahun
1999 tentang penetapari perguruar! tinggi
sebagai entitas legai"
___SCla rE tkan oen dtd tka
Otononri kampus kemudian diwu;udkandengan ditetapkannya empat perguruan tingginegeri teftua di Indonesia, yaitu ITB, UI, UGM, danIPB, yang kernudian diikuti oleh USU, UpI danterakhir UNAIR, menjadi perguruan Tinggi BadanHukum Milik Negara. Keempat perguruan tinggipertarna tersebut dijadikan percontohanpenerapan otonomisuatu prBHMr!
"Jj:t;"r"J";:lt;r;;' Tj;pengelolaan dana diiakukan secara mandiri olehinstitr:si pendidrkan tersebut. pemerintah lebihbertindak sebagai agen pemberi dana atausebagai fast ;tator asing_red. Di samping itu,pemerintah tidak berwenang untuk menunjukrektor karena peran tersebut sudah diambil olehMa;elis iVali Amanat (WMA).
Pada perkerntrangannya, pemerintah sedangmempersiapkan sebuah Rancangan Undang_Undang Badan Hukum pendidikan (RUU_BHp)yan9 nantinya semakin memantapkankenrandirian institusi pendidikan tinggi karenaakan beriaku bagi semua institusi perguruantinggi, haik negeri maupun swasta. Rancanganundang-ur.rdang tersebut merupakan hasilreknmendasi UtJ No. 20 Tahun 2003 tentangSistenr pendirjikan Nasional. pTBHMN danpergurltail tinErji negeri lainnya akan berubahmenjadi P€:rquruan Tinggi Badan Hukum
@
Pendid i kan Mi lik hlegara ( PTBt-j Pf'{ N), sedang kanperguruan tinggi swasta akan menjaoi Perq;uruan
Tinggi Badan Hukum Pendidikan MilikMasyarakat (PTBHPMM).
Implementasi pilar perqtliuan tinEgi lainnya,yaitu akuntabilitas, akredita*i, rjan evaluasi
dikatakan akan lebih mudah sebab m'ai:ajemen
institusi pendidikan semakin menyei-upai sebuahperusahaan yang mengurusi bisnis pendidikan.
Akuntabilitas berkaitan dengan penqusahaan
dan pengeiolaan anggaran dan dana pendidikanyang transparan. Pemaparan akuiritabilitasinstitusi menladi tugas penting Dewan AuditsebaEai salah satu organ hHP. Dewan Audit ini
dipilih dan dianqkat oleh f,.raW,A, yang notabenesebagai pemiliki modal di it'istitusi tersebut.Dengan demikian akan terlii-,at jelas, slapapelaku (pemodal) dari suatu instttusi, dan
bagaimana pengelolaan dana tersebut di dalam
institusi. Dapat dikatakan pengontrolandilakukan secara terpusat. Akred itasi merupa kanjaminan kualitas pendidikan Yangdiselenggarakan oleh Institusi. Badan AkreditasiNasional (BAhl) adalah lembaqa yang berperandalam penilaian akreditasi tersebut. Kinerja BHP
sendiri selalu dievaiuasi baik oleh institr:si sendirimaupun pihak pihak yanq berkep:entingan. Bila
suatu institusi memilik[ posisi strategis secara
Selapatkan 0endrdrkan tinqai IndonesiaE
Internasional, maka institusi tersebut didoronguntuk melakukan akreditasi internasional, agarmahasiswa dari Luar Negeri masuk ke dalaminstitusi tersebut. Dapat dipastikan ketikaakreditasr dengan standar internasional, makakurikulum yang akan diberlakukan di institusitersebut akan disesuaikan kepada kebutuhaninternasional" Dengan kata lain arah pendidikanpada institusi skala Internasional ini adalahmampu menyelesaikan persoalan masyarakatLuar Negeri akan tetapi bukan penyelesaianpersoalan bangsanya. Sebagai contoh persoalanInternasional dalam bidang enerEi, Indonesiabelumlah kekurangan energi, karena Indonesiamemiliki SDA yang berlimpah. Adapun isuBioEnergi diangkat di Indonesia, sampaikebijakan konversi lahan diarahkan untukpenanaman pohon jarak sebagai salah satukomoditas bahan untuk BioEnergi Sementarakonversi lahan untuk bahan pangan yang sangatdibutuhkarr bangsa seperti beras dan kedelaijustru tidak ada sehrngga memunculkanpersoalan baru di Indonesra, yaitu kekuranganberas bagi masyarakat, akibatnya pemerintahmengimpor beras dan kedelai. padahal BioEnergibelumlah dihr"rr"ulikan oleh masyarakat Indonesrasaat ini, tapi yar::g membutuhkan adalah bangsairar yanq tidak rnemlliki sumber energi (seperti
I
IAS, kebutuhan energinya hanya bisa terpenuhi7/S dari kebutuhannya dari SDA yangdimilikinya, sementara 2/3_nya harus impor darinegeri-negeri Islarn yang notabene penghasilminyak terbesar di dunia). Mengapa kita tidakfokus untuk memetakan kebutuhan krusialbangsa, yang kita butuhkan seperti beras dankedelai agar tidak impor?
RUU-BHp direncanakan akan disahkansebagai UU pada tahun 2010. Ini merupakansalah satu indikator proyek Dikti, HigherEducation for Competitiyeness praject (HECP)yang kemudian menjadi IMHERE (IndonesiaManaging Higher Educatian For Relevance andEfficiency). pendanaannya dibiayai melaluipinjaman (Loan) dari World Bank baik dari danaIBRD maupun dana dari IDA, dengan LoanAgreement (IBRD) no.47B9_IND danDeveleopment Credit Agreement (IDA) no. 4077_IND schedule 4.
Proyek dengan biaya total USg9g,267.000 initerdiri atas 2 komponen, yaitu : reformasi sistempendidikan tinggi dan hibah untuk meningkatkankualitas akademik dan kiner;a p"rgrrr"n- tinggr.Penentuan perguruan tinggr yang mendapatkanbantuan didasarkan pada seleksi setelahproposal diajukan. Terdapat aspek persaingan
ESSqrcttq pendidiksn tinodi ln, jnna<i.
Il'lSelamatkan oendidikan trnqot lndonesiaE
antar institusi pendidikan tinggi di sini.
Pelaksanaan IMHERE ini sejalan denganKPPTIP IV karena semakin memantapkanstrategi-strategi penyelenggaraan pendidikan
tl ngg i.
Kritik Kritis Kebijakan : Akan Dibawa keMana Pendidikan Tinggi Indonesia?
1. Pemerintah Lebih Teoritis KetimbangEmpiris
Kebijakan-kebijakan pemerintah yangtertuang dalanr KPPTIP IV serta proyek IMHERE
termasuk RUU-BHP yang diajukan terdengarbegitu menawan karena menjanjikan peningkatan
kualitas dan daya saing pendidikan tinggiIndonesia, secara lokal, nasional, bahkaninternasional.
Permasalahannya, Indonesia yang sedang
dalam krisis multidimensional, lebihmembutuhkan perbaikan secara sistematik, tidakhanya bidang pendidikan saja, namun secara
sistem keseluruhan.
Secara teori kebijakan-kebijakan pemerintah
itu akan nrenghasilkan institusi yang lebih
berkualitas, berdaya saing tinggi, dan relevan
dengan perkernbangan dunia. Namun, empirisnyasar,gat;auh dari ';ang ingin dicapai. Contoh nyata
rl
I
E.selamatkan oendidikan tinaai ndonesia ...
adalah penerapan BHMN, apalagi nantinya jika
RUU-BHP benar-benar menjadi undang-undang.
RUU-BHP yang sedang digodok purr tidak jauh
dari teoritis tadi. RUU tersebut sangat mendetail.
Suatu aturan yang mendetail hingga teknis
memungkinkan timbulnya keruwetan. Sodoran
kebijakan yang pelaksanaannya n7llrnet justru
malah akan menimbulkan pertnasalahan baru'
2. Kampus yang Komersil Tidak DapatDihindari
Banyak kalangan yang mengatakan bahwa
BHMN bukanlah komersialisasi apaiagi privatisasi
kampus. Mereka salah besar; pada kenyataannyajustru komersialisasi ini tidak dapat dihindari.Kemudian, karena pencarian dan pengelolaan
keuangan institusi pendidikan dilakukan secara
otonomi, di mana pemerintah tidak campur
tangan lagi, privatisasi kampus n'ralah semakinje!as.
Aset-aset perguruan tinggi di;adikan bisnis
untuk mencari uang. Misalnya saja IPB
mendirikan Bogor Botany Square, Ekalokasari
Plaza, dan pom bensin di wilayah kampusnya'Sebenarnya ini sudah melanggar Tri Dharma
Perguruan Tinggi karena nrenjadikan tlagian
kampus sebagai pusat bisnis.
i'Irl
Sclamstksn Dcndldlksn tlnoql lndonulrEl
Untuk memenuhi kebutuhan pendanaanperguruan tinggi konversi aset tersebut dikatakanboleh-boleh saja. Permasalahannya jika institusipendidikan tidak mempunyai aset, atau sedang
buntu tidak memiliki cara lain untuk memperolehdana. Alhasil biaya pendidikanlah yang naik.
Peningkatan biaya pendidikan dijumpai pada
semua perguruan tinggi yang telah menjadi BHMN
ini. Sebagai contoh seperti yang terjadi di UI, pada
tahun 1999, Dana Peningkatan KualitasPendidikan (DPKP) sebesar 15 juta rupiah,meningkat iiga kali lipat dari biaya sebelumnyayang limaratus ribu rupiah. Lalu, tahun 2003,Program Prestasi Minat Mandiri (PPMM),mengharuskan mahasiswa membayar uang
masuk sebesar 50-60 .luta rupiah, belum uangpangkalnya (admission fee) yang kisarannya 5-25juta rupiah.
Ini pada perguruan tinggi yang BHMN
Kenyataannya akan berbeda jika semua institusipendidikan (RUU-BHP juga mencakup pendidikart
dasar dan menengah) telah berubah menjadi 3HP.
3. Timbul KesenjanEan dalam BidangPendidikan
'l'rtJak d.rpat ;.lrpungklri bahwa barr';ak rairyatIndonesia yang ingin mengenyam pendidikan
fr Selamatkan oendidikatttlsqi-]lE9!9@-
tinggi (bahkan pendidikan dasar), namun
dibatasi oleh kemampuan finansialnya. Jika pada
institusi pendidikan, komersialisasi tidak dapat
dihindari, apa yang terjadi pada mereka? Apakah
hak mereka untuk mendapat pendidikan
terabaikan?
Yang terjadi adalah pengkotak-kotakan
mahasiswa. Mahasiswa yang berduit mendapat
kesempatan yang lebih. Bisa dipastikan akan
timbul kesenjangan baru.
Suatu fenomena pada kampus-kampus
PTBHMN, tempat parkir dipenuhi oleh mobil-
mobil para mahasiswa. Memang bukan indikasi
utama, tetaPi cukuP menunjukkankecenderungan yang terus meningkat bahwa
yang kuliah hanyalah yang kaya alias mampu
saja. Sampai timbul sinisme, orang miskin
dilarang kuliah.
Pada PTBHMN memang masih terdaPat
subsidi atau beasiswa bagi yang kurang mampu,
tapi akankah seterusnya terjamin jika keuangan
institusi pendidikan tersebut sedang mengalami
krisis? Atau dengan menaikkan biaya pendidikan
lag!?
i
Selamatkan pendidiken tinooi lndonesia D
4. Pendidikan Tinggi Indonesia Tidak LagiIndependen
Seperti sudah menjadi kebiasaan, jikapemerintah punya proyek baru dananya pasti dariberutang. Akibatnya isi proyeknya tergantungkompromi kedua belah pihak dan tentu saja harusmenyenangkan pemberi utang.
Proyek IMHERE dan program_programsebelumnya, dananya berasal dari pinjaman(utang) dari pihak asing (Wortd Bank, AsianDevelopment Bank, dan sebagainya). Merekabegitu baik bersedia memberikan ,,bantuan,,untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Apakahpemerintah pernah berpikir, apa maksud merekadibalik bantuan itu?.
Yang perlu dicermati adalah pertama,kebijakan pendidikan Indonesia menjadi tidakindependen. Kedua, adanya bunga menambahbeban pembayaran semakin tinggi. BukankahIndonesia masih memiliki utang?. pada akhirnyaketergantungan tersebut mengakibatkanpemerintah tidak dapat melepaskan diri dariintervensi asing.
kan Diri dari
RUU-BHp menegaskan p€rQ€serctn peranpemerintah dalam bidang pendidikan daripenanggungjawab menjadi pemrasaran (hanyamemberi kesempatan dan fasilitas). Seperti yangdiatur dalam RUU-BHp swasta (atau disebutmasyarakat) diberi kesempatan seluas_luasnyauntuk berperan menyelenggarakan pendidikan.
Bukankah ini sama dengan yang terladi dinegara-negara liberalis di mana pendidikanbukan tanggung jawab sepenuhnya purnu.,n,uh.Itu jelas sekali, bahkan dalam penerapanPTBHMN sudah tampak.
Sektor pendidikan saat ini rnendapatkananqgaran kurang dari 20 o/o dari APBN, lebihdiutamakan untuk pendidikan dasar danmenengah. Dikatakan bahwa pTBi-lMN hanyadipayungi pp sehingga Depaftemen Keuangantidak mengakuinya sebagai salah satu posanggaran negara. Dapat dibayangkan,bagaimana nasib pendidikan tinggi inJJnesiajika pemerintah berlepas tangan semacam ini.
6, Pasar Bebas pendidikan
Ciri khas pa-sar bei:as odaiah adarrya
Selamatkan oendidlkan ttnqoi lndonesia E
persaingan di mana yang berkemampuan (modal)lebrh akan menang. yahg tidak berkemampuanakan Karah bahkan tersingkir.
Keryataan demikian sudah tampak sepertiTang telah dijelaskan pada poin ketiga, bahwamahasiswa berduit menyingkirkan kesempatanmahasiswa yang tidak berduit.
Di sisi lain persaingan juga terjadi di tingkatinstitusi pendidikan. perguruan tinggi akan salingbersaing untuk mendapatkan program-programDikti, sepenti DUE, eUE, dan sebagainya yangmemang memberikan bantuan dana yang cukupbesar dalam pengembangannya. Ini bukansesuatu yanq adil, karena pada akhirnya tidaksemua perguruan tinggi dapat mendapatkankucuran dana tersebut. yang paling dikhawatirkanadaiah timbulnya persaingan yang tidak sehat,terjadi kecurangan dalam penilaian kompetensiperguruan tinggi.
lika RUU-BHp sudah disahkan, pendidikanakan menjadi sebuah komoditas. Standar suatumata kuliah akan diajarkan atau tidak kepadapeserta didiknya, berdasarkan relevansi dantingkat permintaan atau keinginan pasar (parakapitalis--red). Tidak heran jika nantinya akarrterjadi buka-tu'eup pada mata kuliah atau bahkanfakultas. Dan ciapat dipastikan bahwa yarrg akarr
EEI sula.,a*aqpel!EltetLEsE-.b!ll99lq=-:
mengarahkan sistem pendidikan di Indonesia
pun adalah pasar. Bila pasar di indonsia saat ini
dikuasai oleh asing, maka pendidikan Indonesia
akan dikuasai oleh asing' ladi pemerintah
;anganlah berharap banyak dari lulusan
perguruan tinggi di negerinya lllampu
menyelesaikan persoalan bangsanya, karena
mereka diarahkan untuk menyelesaikanpersoalan bangsa lain (penjajah-red)'
Pada RUU-BHP pasal 6 ter"culis, lernbaga
pendidikan asing yang terakreditasi atau yang
diakui di negaranya dapat mendirikan BHP baru
di Indonesia, dan bekerjasama dengan BHP yang
keseluruhan anggota MWAnya berwarganegara
Indonesia. Pasal ini mengindikasikan akan terjadi
persaingan institusi-institusi pendidikan
Indonesia den gan intitusi-institr'rsi asing' San gat
.yelas bahwa Indonesia akan kalah, dikarenakan
secara finansial kemampuan Indonesia masih di
bawah asing.
7, Tri Dharma Perguruan Tin99i Terltrpakan
Pada institusi pendidikan yang sudah
berorientasi sebagai bisnis, jalannya pendidikan
tidak menjadi prioritas utama' Ini merupakan
pelanggaran Tri Dharma PerEUruan Tinggi yang
pertama, Yaitu Pendidikan.
- Selamatkan pendidikan tinoai lndonesiaEt,
Pengelolaan institusi yang tidak independen,tergantung pada pihak-pihak yangberkepentingan menyebabkan pengembanganperguruan tinggi sebagai salah satu pusat risetdan penelitian juga bergantung pada keinginanpihak-pihak berkepentingan tersebut. Di sisi lain,pendidikan tinggi hanya untuk menghasilkanlulusan yang diserap oleh perusahaan_perusahaan asing, atau menyelesaikanpermasalahan-permasalahan asing, bukanpermasalahan rakyat Indonesia. Lulusanpendidikan tinggi setiap tahunnya bertambah,akan tetapi permaslahan rakyat pun bertambahjuga, artinya Institusi pendidikan belumlahberfungsi sesuai dengan Tri Dharma perguruanTinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat,
Inti dampak negatif yang ditimbulkan olehkebijakan pendidikarr tinggi yang diterapkanpemerintah saat ini tidak jauh-jauh dari sumberdaya manusia yang dihasilkan.
Inginnya mendapatkan sumber daya manusiayang berkualitas. Kenyataannya malah sernakinterpuruk" lrlanusia-manusia yang terbentukadalah manusia yang kapitalis dan pragmatis.Kapitalis karena merasa bahwa segala sesuatubisa dikuasai dengan uang. pragmatis karenahidupnya bergantung pada keadaan, tidak
t
I
a
1
EEI Setamatkan oendrrlikan tinooi thrionpsia
mampu mandiri. Di samping itu perludipertanyakan aspek rnoralnya. Suasanapendidikan yang penuh persaingan renderungmembentuk manusia yang bermental rendah.
Reposisi Paradigma Pendidikan Tinggi1. Pendidikan Tinggi Penentu KemajuanBangsa
Pendidikan tinggi adalah investasi besaruntuk kemajuan bangsa. Jika menginginkannegeri ini maju sudah seharusnya pemerintahmemberikan perhatian penuh untuk pendidikantinggi. Pengeliminasian carnpur tanganpemerintah, baik secara parsial ataupunkeseluruhan melalui otonomi/privatisasi tak bisaditolerir. Masalah pendidikan adalah masalahregenerasi suatu bangsa. Bagaimana mungkinpemerintah mengangkat tangan dalam halpendanaan pendidikan padahal dari sinilah lahirthe next generatictn?, Oleh karena itutanggung;awab pemerintah dalam menjarninpenyelenggaraan pendidikan menjadi mutlak,sehingga pendidikan dapat diakses seluas-luasnya oleh seluruh rnasyarakat" Sudahselayakr.rya peinerintah meninjau Lrlang bahkannrencabut kebijakan priv,atisasi/otcrromipendidikan, pemerinttili harus rnemberikan
subsidi penuh bagi pendidikan dengan caramengembalikan aset-aset ekonomi negara daricengkeraman asing (diantaranya hasil hutan,tambang emas, minyak bumi, gas alam, dll) untukmembiayai pendidikan. Sebenarnya kekayaanalam negeri ini sangat berlimpah, jika dikeloladengan benaroleh negarc bukan oleh asing, akanmencukupi untuk membiayai pendidikan,misalnya dari hasil hutan sebesar Rp 63 trilyun-72 trilyun (data tahun 2001), hasiltambang emasFreeport Rp 30 trilyun/tahun.
2. Output Pendidikan Tinggi untukMelahirkan Pemimpin Masa Depan
Pendidikan tinggi seharusnya diselenggarakandalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,membangun kekuatan moral melaluiintelektualitas dan kepedulian sosial paralulusannya, mensejahterakan kehidupanmasyarakat dengan hasil-hasil risetnya.Seharusnya pendidikan diselenggarakan taksemata akademis, namun memberi ruang padapembentukan karakter dan pembangunan nilai-nilai kepemimpinan.
Sementara saat ini pendekatan pendidikancenderung diarahkan pada desain EconomicReturn Approach. Pantaskah menganalogikan
t-
I
Sal.m.tk.h ha^diiiL-- rih^^i,^r^-^-,-lll
w
pendidikan tinggi clengan proses prcduksi?
hitung ongkosnya serupa hitung input-proses-
produk lalu lihat produktivi[as lulusan, berapa
jumlah lulusan yang diserap ciunia kerja
(perusahaan asing-red) bukan rrrenciptakan
lapangan kerja serta mengelola aset-aset negara
untuk kesejahteraan masyarakatnya' Justru
mind set yang ada saat irri di dr-rnia pendidikan
tinggi adalah paradigma dimana mereka
dipekerjakan dan berapa penghasilan yang
didapat? kemudian disimpulkan bahwa bahwa
pendidikan telah gagal atau berhasil'
Tak heran, betapa bangsa ini sulit sekali rnerr':3ri
sosok pemimpin. Sebab salah satu mocJal penting
jaminan manusia ber-kenrajuan telah semata
menjadi sarana mendiciik buruh, bukan ahli,
bukan pakar, bukan manusia yang sadar
kebutuhan masyarakatnya serta pentingnya
mewujudkan kemandirian bangsa serta
kesejahteraan masyarakatnya. Bukan manusia
yang mengemban tanggtlng jawabmengembangkan dunia dengan nilai-nilaikebaikan "
Dari paradigma di atas, akan ditemukan
jawaban yanE sangat jelas dan mernuaskan,
apabila kita membanrJingkanrrya derrgan sistenr
pendidikan Islam. Masalah grenelidikan adalah
I
I
'r'i
Setamatkan pendrdikan tirqoi lndonesia EE
iklrwai penting dan diprioritaskan oleh negara.Pendidikan dan negara adalah hal yang tak dapatdipisahkan. pendidikan merupakan
-satatr sututanggunq jawab pemerintah dan tak akan adatanpa dukunqannya. Sebaliknya, negara tak akanpernah bangkit apabila pendidikannya tak dibinadengan cemerlang. Sejarah membuktikan
bagaimana rJengan sistem pendidikan tslm, tahirsebuah peradaban yang menjadi guru dari segalaperadaban, peradaban terlama yang pernah adadi muka bunri yaitu selama 13 abad. Negaramemberikan berbagai dukungan terhadappendidikan inideigan berbagai t<eOilatan seperti :pendidikan yang gratis, petengkapan fasilitas, dan.laminan hidup para pengajar, Sungguh ketika kitakembali membuka se;ara-n ."ng"n"ikegemilangan peradaban Islam kita at<an semat<lnterpukau melihat para intelektual muslim yanglahir dari sistem ini. Bahkan, hingEa kini hasil_hasil yang terder-ivasi dari sistem- ini JijaOit<ankiblat oleh para ilmuwan Eropa dan Amerika yangnotabene nrenjadi penguasa iptek di dunia.
Sistem pendidikan fslam, Kenapa Tidak?Kenyataarr penurunan kuaiitas sumhrer dayamanusta Xndonelia, termasuk kalangan yang
mengaku sebagai intelek, tidak dapat dipunEkiri.
I
[p.Selamatkarr oendidrla[!l$g!4lgg!4-
Sistem pendidikan tinggi -vang sekarang
dijalankan memang punya keterkaitan dengan
hal tersebut. Bukankah salah satll tujuan
pendidikan adalah membentuk si:rnher daya
manusia berkualitas, dalam artian berjati diri
(moral dan spiritual), menquasai iptek,
berkompeten, mandiri serta berjiwa pemintpin'
Sepertinya memang ada yang salah dengan
sistem pendidikannya. [-alu, seharusnya
bagaimana?
Indonesia mayoritas penduduknya muslim,
sehingga bukan sesuatu yanE aneh jika sistem
pendidikan Islam yang diterapkan Dalam
pelaksanaannya sistem pendidikan Islam telah
terbukti menghasilkan pribadi-pribadi yang
berkua litas.
Ibnu Sina, Ibnu Haitsam, Ibnu Khaldun,Ibnu
Rusydi, dan masih banyak lagi merupakan
ilmuwan-ilmuwan Islam yang karya-karyanya
tercatat terus dipakai bahkan hingga saat inl'
Mereka tidak hanya ahli dalam satu bidang saja,
tetapi juga alim ulama yang mampu merrggali
hukum sebagai solusi dari permasalahan
kehidupan. Sejarah juga mencatat bahwa di saat
Barat sedang berada pada zaman kegelapan,
justru Islam sedang benarla Padakegemilangannya" Ketika rirasa renaisans, Barat
Selamatkan oendidikan tinqqi lndonesiaE
belaja r da ri universitas-un iversitas urnat musl im,sebut saja Baghdad, Granada, Seville, dansebagainya.
1, Sistem pendidikan Islam BerasaskanAkidah fstam
Dalam Islam pendidikan merupakanpelaksanaan perintah Allah untuk menuntut ilmu.
sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesiasaat ini, bahkan di seluruh dunia, karenamelupakan bahwa manusia makhluk Allah yangharus menaati peraturan-Nya.
2. Tujuan Sistem pendidikan IstamMembentuk Manusia Berkualitas
Tujuan pendidikan dalam Islam adalah
EE Selamalkan pencjidikan tinqqi lnoonesia - -
manusia yang dapat mengatasi permasalahankehidupannya dalam koridor syariah Islam.14anusia yang demikian akan mengalamikebangkitan, tangguh, dan rnaju.
Pendidikan yang sekuler cenderungmembentuk pribadi yang individualis danmaterialis. Maka tak heran jika saat ini lebihbanyak ditemukan manusia-rnanusia pragmatisterhadap keadaan.
3.Pendidikalr Tanggung Jawab FemerintahSepenuhnya
Pemerintah adalah penentu kebijakanpendidikan, termasuk kurikulum yangberasaskan dan metode pendidikan yangberasaskan akidah Islam, Masyarakatdiperbolehkan ikut sefta dalam penyelenggaraanpendidikan, tetapi tetap mengikuti kurikulumdan metode yang ditetapkan oleh pemerintah.Sarana dan fasilitas pendidikan yangdiselenggarakan masyarakat berstatus wakaf"
4. Dibedakan : Tsaqafah dan IImu Sains
Tsaqafah merupakan istiiah untuk menyebutilmu yang terkait denqan kebudayaan ataupemikiran tertentu. Dengan kata lain, ilnru yang
Selamatkan pendtdikan (inqoi lndonesiaE
ideologis. Tsaqafah Islam diajarkan sejak jenjangpendidikan dasar. yang termasuk dalam kategoriini, antara lain ilmu Bahasa Arab, ilmu tafsir; danilmu hadits.
Ilmu sains, terkait penerapan pengetahuandan teknologi. Contohnya, kedokteran,penerbangan, teknik mesin, dan sebagainya. Ilmuini termasuk dalam ilmu umum yang diajarkanpada jenjang pendidikan tinggi,
Adapun tsaqafah bukan Islam, contohnya ilmuekonomi sosialis dan kapitalis, filsafat, atau ilmuyang bertentangan dengan Islam boleh dipelajarihanya untuk mengungkapkan keburukannya.Seperti halnya ilmu sains, tsaqafah bukan Islamhanya dipelajari pada jenjang pendidikan tinggi.
5. Pendidikan Bagi Siapa pun
Dalam Islam tidak terdapat batasan usiapendidikan. Yang ditegaskan hanyalah bahwapendidikan di sekolah dimulai sejak usia tujuhtahun, sesuai perintah untuk mengajarkan shalatpada anak-anak pada usia itu (HR Hakim dan AbuDawud).
Tua-muda tidak masalah duduk berdarnpingandalam satu ruangan belajar. Selain itu,pembatasan usia untuk jenjang pendidikan
a l-rl
=
fl Selamatkan oendrdikan tinqqi hadonesre... .
tertentu berarti menyamaratakan potensikecerdasan rnanusia yang berbeda satu samalain. Itu tidak adil.
6. Sistem Pendidikan fslam TidakBerorientasi Nilai Angka
Pencapaian target pendidikan t!dak drlihatdari nilai angka. Seseorang dapat dinyatakanlulus jika dirinya telah menguasai ilmu yang iapelajari. Ujian dilakukan secara lisan kepacjaguru kepada muridnya. Pemberian ijasah lebihmerupakan penghargaan atas kenrampuanmurid dalam penguasaan ilmu itu. penetapan
standar nilai yang berupa drtgkd akan mematikankreativitas murid, padahal di sisi iain tidak adilmenyamaratakan kemampuan maRUSia sepertiitu.
7. Pembiayaan Pendidikan Islam GratisPendidikan dalam Islam gratis, sehingga
setiap orang pun mendapatkan kesempatan yanEsama. Tidak akan timbul kesen;angan antara sikaya dan si miskin dalam hal menuntut ilmu.
Apa yang dipaparkan tadi berlaku untukpendidi kan secara keseluruhan, berbetJa denga n
sistem pendidikan saat irri yang penentu
Selamatkan pendidikan Unooi lndonesia l[
kebijakannya dipisahkan a ntara pendidikan dasar,menengah dan tinggi.
Poin ketujuh terkait pengadaan biayapendidikan yang merupakan pangkalpermasalahan. yan g patut diperta nyaka n, apa kahyang menjadikan Indonesia tidak mampumembiayai penyelenggaraan pendidikan bagirakyatnya sendiri?
Indonesia adalah negara yang kaya_raya.Indonesia memiliki sumber daya alim yang jikaditotal tidak akan habisnya selamapema nfa ata nnya mem perh ati ka n kelesta ria n nya.Sebut saja pertambangan, peftanian, perikananlaut dan air tawar, peternakan, dan sebagainya.Dari peftambangan saja, emas-perak, minyakbumi, dan gas alam, seperti tidak ada habisnya.Dengan demikian, pembiayaan pendidikanseharusnya tidak menjadi permasalahan,termasuk pengadaan sarana dan fasilitaspendidikan .seperti gedung-gedung sekolah,perpustakaan, peralatan praktikum, dansebagainya.
Indonesia memiliki Natuna dengan potensiperairan Laut 90ol0. potensi laut tersebut mampumenghasilkan potensi dana sebesar 1.1 miliarhanya pada ikan kerapu belum ikan yang lain.Potensi gas alam Natuna juga sangat besar.
'+-I Selam"tkan p"ndidikan tinqoi lndonesia
Freeport adalah daerah penghasil emas terbesarkedua di dunia dengan potensi pemasukan 1.1miliar US dollar/ tahun untuk kas negara. BlokCepu memiliki cadangan minyak denganpemasukan 1.2 miliar US dollar / tahun.Minahasa memiliki tambang emas denganpemasukan 104.2 juta US dollar. Ke mana semuaitu. Seharusnya kan untuk pembangunanIndonesia, termasuk pendidikan.
Kembali kepada konsep sistem pendidikanIslam. Dengan demikian, berdasarkan poin-poinyang sudah dipaparkan, bukan suatu gagasanyang absurd untuk menerapkan sistempendidikan Islam ini.
Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus
(BKLDK)
BE Kornas BKLDKGedung Pusat Kegiatan Mahasiswa lt. 1
Jln. Rasamala no. 1 Kampus IpB 16680tlp. 025 1-6297 53 I / [email protected]
Forum DiskusiRikza Saifuttah (IPB) 081384498159
Kardiansyah(UI) 08568812484Darminto (UNM) 085234738915
Helmy Purmana (Unpad) 081321932803Zulnaro (UGM) 081396295929
Mahdi (Unair) 03172340183Meydi (Untam) 0817037215S8
Zulkifl i (UMI Makassar) O4LI5796LL7
l
BE Kornas BKLDKGedung Pusat Kegiatan Mahasiswa lt.1
Jln. Rasamala no 1 Kampus IPB DarmagaBogor 16680
t|p.0251 629753e-mail: [email protected]