bupati badung nomor 30 tahun 2008 tentang …jdih.badungkab.go.id/uploads/perbup_30_2008.pdf ·...

BUPATI BADUNG

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab VIII pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka

dipandang perlu mengatur Uraian Tugas Sekretariat Dewan Kabupaten

Badung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Badung tentang Uraian Tugas

Sekretariat Dewan Kabupaten Badung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4389);

2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Badung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.

5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Badung.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris

Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Badung.

3

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan

terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung yang

selanjutnya disebut Setwan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Badung.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Badung.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Pasal 4

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas :

a. menyusun / merumuskan rencana kegiatan dan kebijaksanan Setwan

berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

b. melakukan koordinasi yang di perlukan antar Instansi / Lembaga terkait

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan

operasional Setwan bersama para Kepala Bagian dilingkungan Setwan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

d. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan

berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. memberi bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahan sesuai bidang

tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai

dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

4

g. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai

dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam

peningkatan karier;

h. melaksanakan sidang-sidang penetapan produk-produk DPRD, mengurus

rumah tangga dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

memberikan pertimbangan teknis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah khususnya dalam rangka kegiatan panitia musyawarah, panitia

anggaran, panitia khusus dan komisi-komisi;

i. koordinasi, dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan

dan menginkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas DPRD;

j. perencanaan, dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah dan menelaah

dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

k. pembinaan administrasi, dalam arti urusan tata usaha, mengolah dan

membina kepegawaian, mengolah keuangan dan perbekalan DPRD;

l. menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang

diselenggarakan oleh DPRD;

m. memelihara dan membina ketertiban serta keamanan kedalam;

n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugas

untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan

informasi dan bertanggungjawab pada atasan;

p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

(1) Bagian Umum mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum berdasarkan rencana dan

kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. melakukan koordinasi tugas sesuai dengan yang diperlukan antar Kepala

Bagian intern Setwan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas, dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan

permsalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;

d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

5

e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar

sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-


f. menilai pretasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai agar

sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai

bahan dalam peningkatan karier;

g. mempersiapkan penerimaan tamu-tamu Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

h. melakukan urusan kepegawaian dilingkungan Setwan;

i. merencanakan dan melayani kebutuhan peralatan dan perlengkapan

kantor serta melakukan pemeliharaan dan perlengkapan kantor

dilingkungan Setwan;

j. melakukan pengadaan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, alat-

alat kantor, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris kantor

dan rumah tangga jabatan DPRD;

k. mempersiapkan surat perintah perjalanan dinas untuk keperluan

peningkatan dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

l. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya

sebagai bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan peraturan


m. membuat laporan kegiatan Bagian Umum sebagai informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan;

n. melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.

Pasal 6

Bagian Umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Sub Bagian Perlengkapan;

c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan

kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai


b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Kepala Sub Bagian

dilingkungan unit kerjanya melalui Kepala Bagian sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

6


pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan

permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;



e. menilai pretasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar

sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai

bahan peningkatan karier;

f. melakukan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum, mengendalikan

dan membina kearsipan, memberikan nomor urut surat keluar dan surat

masuk;

g. menerima semua surat-surat yang dialamatkan kepada Sekretaris Dewan

dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

h. melakukan urusan kepegawaian dilingkungan Setwan;

i. menghimpun dan mensistematiskan semua arsip yang mempunyai status

arsip statis (arsip yang tidak digunakan dalam tugas dan disimpan di

arsip nasional);

j. menyusun dan menyimpan kartu kendali sesuai dengan klasifikasi dan

menurut urutan tanggal secara kronologis;

k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang

tugas untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan


l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya

sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya untuk kelancaran

pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-




ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk



pelaksanaan tugas dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan




e. menilai pretasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar



7

f. menyelenggarakan pemeliharaan dan pengawasan baik peralatan

maupun penggunaan alat-alat kantor dilingkungan Setwan;

g. mengatur, memelihara kebersihan ruangan, halaman kantor dan seluruh

ruangan lainnya dilingkungan Setwan;

h. mengurus keperluan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

rumah tangga jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

i. melaksanakan administrasi dan inventarisasi harta benda pada rumah

jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

j. mengurus penyediaan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk

keperluan DPRD;

k. menyelenggarakan ketertiban yang bertalian dengan terwujudnya

kelancaran kerja dilingkungan Setwan;

l. mengumpulkan informasi serta menilai mutu perbekalan, melakukan

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tender serta melakukan

pembelian pembekalan dan materiil yang diperlukan oleh Pemerintah

Daerah;

m. melakukan administrasi dan inventarisasi harta benda milik Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, menampung dan mengajukan barang-barang

inventaris dari unit kerja dalam lingkungan Setwan;

n. mengatur penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas baik yang

digunakan untuk keperluan antar jemput pegawai dan tamu maupun

kendaraan lain yang pemeliharaannya diserahkan kepada Bagian

Umum;

o. mengurus pemeliharaan kendaraan dinas bagi pejabat-pejabat

dilingkungan Setwan;

p. mengurus surat-surat kendaraan dinas dan surat-surat lainnya yang

diperlukan seperti STNK, jasa raharja, surat pajak lainnya;

q. menyelenggarakan dan mengurus tempat menyimpan dan memelihara

kendaraan dilingkungan Setwan;

r. meneliti bukti tagihan swasta kepada Sekretaris Dewan dan menyetujui

pembayaran bila telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

s. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang

tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan


t. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya


u. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8

b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian / Seksi intern

melalui Kepala Bagian Umum sesuai dengan peraturan perundang-


c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan

kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

e. memberi petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai

keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar

sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai


g. membuat rancangan biaya untuk keperluan perjalanan dinas;

h. membuat surat perintah perjalanan dinas untuk para pejabat dan staf

yang mengikuti kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD;

i. menyiapkan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD;

j. melakukan administrasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan

dengan perjalanan DPRD dan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh

DPRD;

k. mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan upacara-upacara pelantikan

pimpinan dan anggota DPRD antar waktu, sidang atau rapat paripurna

rapat-rapat dinas dan pertemuan resmi lainnya yang diselenggarakan

DPRD;

l. menyiapkan penyelenggaraan tamu-tamu DPRD;

m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang



n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya

sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pada atasan;

o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

berada dibawah dan bertangungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

9

Pasal 8

(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Keuangan berdasarkan rencana dan

kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;




c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional dibidang

tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya dengan ketentuan


d. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka



e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai





g. penatausahaan keuangan Setwan dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

h. mengkoordinasikan tugas-tugas Sub Bagian dilingkup Bagian

Keuangan;

i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang



j. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya


k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.

Pasal 9

Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Anggaran;

b. Sub Bagian Perbendaharaan;

c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

10

Pasal 10

(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas :




b. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan

kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;


pelaksanaan dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan

permasalahannya agar pelaksanaan dapat di laksanakan dengan tuntas;







sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah di tetapkan

sebagai bahan peningkatan karier;

g. menerima dan menghimpun rancangan Prioritas Pelapon Anggaran-

Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Kerja Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dari Bagian-bagian atau Sub

Bagian dilingkungan Setwan;

h. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun rancangan PPAS

dan RKA-SKPD dalam bentuk yang telah ditetapkan;

i. mempersiapkan bahan-bahan seperti rancangan PPAS, RKA-SKPD

dalam rangka pembahasan lebih lanjut;

j. menerima dan menyusun rancangan dokumen pelaksanaan anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dn Anggaran Kas Satuan

Kerja Perangkat Daerah (AKA-SKPD) dari Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) dilingkungan Setwan;






m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

11

(2) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas :




b. menyusun langkah tekins operasional dibidang tugasnya sesuai dengan




pelaksanaan dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan










g. mengadakan penelitian terhadap pengajuan daftar belanja pegawai dan

gaji penghasilan DPRD beserta tunjangan-tunjangan lainnya

berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan mengenai rechmatig,

wetmatig dan dealmatig;

h. meneliti kelengkapan SPJ-LS pengadaan barang dan jasa yang

disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh

PPTK;

i. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS dan

tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai

ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran;

j. melakukan verifikasi SPP;

k. menyiapkan SPM;

l. memberikan rekomendasi dalam rangka pengangkatan dan

pemberhentian serta pengembangan tugas dan kewajiban bendaharawan;

m. menyusun dan menyelaraskan pelaksanaan dari pada peraturan –

peraturan, ketentuan dan pedoman pelaksanaan dibidang Tata Usaha

Keuangan Daerah yang dibuat oleh Instansi yang lebih tinggi;

12

n. melakukan tugas pembinaan ketatalaksanaan keuangan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang



p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya


q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas :








pelaksanaan dan memberi arahan sesuai dengan bidnag dan










g. melakukan tata pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai

anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

h. mempersiapkan bahan – bahan dalam rangka penyusunan perhitungan

anggaran DPRD dan perhitungan anggaran Sekretariat DPRD;

i. melakukan verifikasi, melaksanakan akutansi serta menyiapkan laporan

pelaksanaan keuangan SKPD secara berkala;

j. melakukan penelitian terhadap bukti kas anggaran DPRD dan bukti kas

anggaran Sekretariat DPRD;

k. melaksanakan pembukuan yang sifatnya administrasi berupa

perhitungan pemindahan dan perbaikan;

13

l. mengontrol persiapan keuangan bagi belanja langsung maupun tidak

langsung;

m. mengoreksi SPJ pembayaran belanja langsung dan tidak langsung agar

tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembayaran terpelihara

dengan baik;

n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang



o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya


p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 11

(1) Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas :

a. mempunyai rencana kegiatan Bagian Persidangan dan Risalah

berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancraan

pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundnag-




mekanisme dan ketentuann peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional dibidang

tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan





e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai


f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar

sesuai dengan rencana dan petunjuk serta ketentuan peraturan


g. menilai hasil prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai



14

h. mengikuti rapat-rapat DPRD serta memberi pertimbangan teknis;

i. menyiapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh

penyelenggaraan tugas Bagian Persidangan dan Risalah;

j. menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat –

rapat yang disampaikan oleh DPRD;

k. menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan DPRD;

l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang



m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya


n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Bagian Risalah dan Persidangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.

Pasal 12

Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;

c. Sub Bagian Humas.

(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan

rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;




c. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya

sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan, serta

membuat konsep laporan untuk alat kelengkapan DPRD;


pelaksanaan tugas, dan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan


15

e. menilai hasil prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar



f. mengikuti kegiatan rapat / sidang DPRD;

g. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang



h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas :

a. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka



b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar

sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang –


d. menilai hasil prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar



e. mempersiapkan dan mendistribusikan bahan – bahan rapat / sidang yang

diselenggarakan DPRD;

f. menyusun rencana jadwal kegiatan, mempersiapkan dan

menyelenggarakan daftar hadir rapat;

g. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan risalah, iktisar dan

resume rapat / sidang yang telah diselenggarakan oleh DPRD;

h. menyampaikan hasil rapat sidang kepada para anggota DPRD;

i. mengikuti kegiatan rapat / sidang DPRD;

j. mempersiapkan rapat – rapat yang diselenggarakan DPRD;






m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

16

(3) Sub Bagian Humas mempunyai tugas :




b. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka



c. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar



e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar



f. mengumpulkan bahan pendataan dan penyaringan data penyusunan

evaluasi informasi;

g. melaksanakan hubungan antara pemerintah (eksekutif dan legislatif)

dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk

memperjelas kebijakan pemerintah;

h. memberikan layanan informasi dan mempersiapkan rencana peliputan

acara kegiatan DPRD dengan mengundang pers untuk dipublikasikan

dan didokumentasikan;

i. memberi pemecahan terhadap hambatan-hambatan yang terdapat

dikalangan masyarakat khususnya dilingkungan masyarakat;

j. memberi pelayanan kepada masyarakat termasuk kepada tamu-tamu

yang memerlukan informasi/keterangan;

k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya


l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Masing masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan

dan Risalah.

17

Pasal 13

(1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas :

a. menyusun program / rencana kerja dibidang tugasnya berdasarkan

kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi/Lembaga terkait

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah operasional

dibidang tugasnya bersama kepala sub bagian untuk kelancaran

pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-


d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sub bagian dan bawahan

baik tertulis maupun lisan sesuai bidang permasalahannya;

e. menilai pelaksanaan kegiatan kepala sub bagian sesuai dengan

realisasinya;

f. memberikan petunjuk kepada kepala sub bagian dalam melaksanakan

tugas agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-


g. memantau pelaksanaan kegiatan kepala sub bagian serta

mengevaluasinya guna mengetahui permasalahannya;

h. menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah atas usul prakarsa

DPRD;

i. mengkoordinasikan perumusan peraturan daerah dan keputusan DPRD;

j. menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-

undangan;

k. menyiapkan bahan pertimbangan atas masalah hukum yang timbul

dalam pelaksanaan tugas DPRD;

l. menghimpun peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi

produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum;

m. membagi tugas kepada staf bawahan agar dilaksanakan sesuai dengan


n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada staf bawahan agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk tercapai kesesuaian kebenaran kerja;

18

o. melakukan penilaian prestasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil

yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan rencana serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan

dalam menilai peningkatan karier;

p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang



q. wajib menyusun laporan tahunan atau saat diperlukan terhadap

pelaksanaan kegiatan, dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan


r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan,

(2) Bagian Hukum dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala

Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Sekretaris

Dewan.

Pasal 14

Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;

b. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;

c. Sub Bagian Produk Hukum.

(1) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan

sebagai penjabaran tugas bagian sesuai dengan ketentuan dan peraturan

perundangan yang berlaku;

b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian di dalam bagian

untuk menjalin kerjasama dan keserasian tugas;

c. menyusun langkah teknis operasional kegiatan sub bagian dokumentasi

dan perpustakaan sebagai pedoman pelaksanaan yang diperlukan dalam

pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan


d. menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan yang diperlukan dalam

pelaksanaan bidang tugasnya dengan ketentuan peraturan perundang-


e. melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum;

f. mengumpulkan data dan bahan tentang semua produk-produk hukum

pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

19

g. menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan infentarisasi

produk-produk hukum dan kartolik;

h. melakukan pencatatan termasuk statistik dibidang perundang-undangan

dan tata hukum;

i. mencatat bahan laporan teknis untuk kepentingan penyusunan laporan

dibidang hukum;

j. mempersiapkan dan mengusahakan bahan / literatur hukum;

k. melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengambilan bahan-

bahan/literatur/kartolik yang ada dibagian hukum dan perundang-

undangan;

l. mempersiapkan bahan dalam rangka administrasi dan inventarisasi

kartolik dilingkungan bagian hukum dan perundang-undangan;



n. memberi bimbingan petunjuk kepada staf bawahan agar pelaksanaan

tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku untuk tercapai kesesuaian dan kebenaran kerja;

o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang

tugasnya sebagai bahan perbaikan kedepan sesuai kebutuhan dan


p. wajib menyusun laporan tahunan atau saat diperlukan pelaksanaan

kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan


q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum dan Perundang-

undangan sebagai penjabaran tugas bagian sesuai dengan ketentuan dan


b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian di dalam bagian

untuk menjalin kerjasama dan keserasian tugas;

c. menyusun langkah teknis operasional kegiatan sub bagian dokumentasi

dan perpustakaan sebagai pedoman pelaksanaan yang diperlukan dalam




pelaksanaan bidang tugasnya dengan ketentuan peraturan perundang-


20

e. mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundang-

undangan menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya;

f. mengikuti perkembangan hukum pada umumnya dan khususnya yang

menyangkut tugas pemerintahan;

g. menghimpun dan memelihara dan mempelajari perundang-undangan;

h. mengumpulkan, menghimpun, memelihara dan menyajikan data dan

perundang-undangan pusat dan daerah;

i. mengikuti dan memonitor proses pembahasan peraturan daerah;

j. mempersiapkan bahan dalam rangka pengalihan produk-produk hukum

yang dibahas dalam rangka rapat/sidang;

k. membagi tugas kepada staf bawahan agar dilaksanakan sesuai dengan


l. memberi bimbingan petunjuk kepada staf bawahan agar pelaksanaan



m. melakukan penilaian prestasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil


ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan

dan menilai peningkatan karier;

n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang

tugasnya sebagai bahan perbaikan kedepan sesuai kebutuhan dan

ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

o. wajib menyusun laporan tahunan atau saat diperlukan pelaksanaan

kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan


p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Produk DPRD mempunyai tugas :






ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk


21

c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan






e. menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah atas usul prakarsa

DPRD;

f. mempersiapakan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan

keputusan/rekomendasi DPRD;

g. membuat dan meneliti rancangan keputusan DPRD;

h. menyusun dan mengkoordinasikan perumusan keputusan DPRD;

i. mempersiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dengan unit lain dalam

rangka penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan

keputusan/rekomendasi DPRD;

j. mengikuti, mempersiapkan dan memonitor proses pembahasan

peraturan daerah kabupaten dengan DPRD;

k. mendokumentasikan hasil kegiatan rapat/sidang DPRD dan memelihara

arsip;

l. menyimpan pita hasil rekaman hasil rapat/sidang;



n. memberi bimbingan petunjuk kepada staf bawahan agar pelaksanaan



o. melakukan penilaian prestasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil


ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

bahan dalam menilai peningkatan karier;

p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang



q. wajib menyusun laporan tahunan atau saat diperlukan terhadap

pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan


r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

22


berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Bagian Hukum dan

Perundang-undangan;

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya Sekwan dan Kepala Bagian serta Kepala Sub

Bagian menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi.

(2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Sekwan bertanggungjawab

memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahannya.

(3) Setiap pimpinan organisasi dilingkungan Sekwan wajib melaksanakan

pengawasan melekat.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

(1) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-

petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(3) Dalam penyampaian laporan kepada atasan apabila dipandang perlu

tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan kerja lainnya yang

secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

23

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan kerja dibantu oleh pimpinan

satuan kerja bawahannya dalam rangka pembinaan bimbingan kepada

bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

(2) Masing-masing pejabat dilingkungan Sekretariat Dewan melakukan

hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang

jabatan yang berlaku secara vertikal dan horisontal.

Bagian Keempat

Hal Mewakili

Pasal 18

Apabila Sekretaris Dewan berhalangan melaksanakan tugas dan kewajiban,

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menunjuk salah seorang Kepala

Bagian untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Dewan dengan

sepengetahuan Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Diundangkan di Badung

Pada tanggal 17 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 23

Ditetapkan di Badung

pada tanggal 17 September 2008

BUPATI BADUNG

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Pada tanggal

bupati badung nomor 30 tahun 2008 tentang …jdih.badungkab.go.id/uploads/perbup_30_2008.pdf ·...

Documents