bupati badung provinsi bali -...

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 82 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan

terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah,

dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan

perjalanan dinas;

b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor

20 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 65 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor

20 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan

perkembangan aturan dan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan

penetapan kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perjalanan Dinas;

- 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan



Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil



Nomor 5494) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

- 3 -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang

Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Departemen

Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai

Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah,

dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.

- 4 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Bupati adalah Bupati Badung.

3. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Badung.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap

adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak

Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian.

6. Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat

dari perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta

Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas di tempat

kedudukan Kantor ketempat tujuan dan kembali ketempat

kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah daerah atas

perintah Pejabat yang berwenang.

7. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Badung adalah

Perjalanan Dinas di wilayah Kabupaten Badung dalam radius

lebih dari 6 (enam) kilometer dari tempat kedudukan kantor untuk

kepentingan Pemerintahan Kabupaten Badung atas perintah

pejabat yang berwenang.

- 5 -

8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Bali adalah Perjalanan

Dinas luar Kabupaten Badung dalam Wilayah Provinsi Bali.

9. Perjalanan Dinas luar Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar

Wilayah Provinsi Bali, atas perintah pejabat yang berwenang;

10. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan

perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki

hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai

dilingkungan pemerintah daerah, dan pimpinan serta anggota

DPRD Kabupaten Badung dalam rangka efektifitas

penyelenggaraan pemerintahan.

11. Perhitungan Surat Perintah Dinas yang selanjutnya disingkat SPD

Rampung adalah perhitungan kembali terhadap pelaksanaan

perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula berdasarkan

perhitungan hari pelaksanaan tugas

12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih

dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

13. Biaya Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai

akibat dari perjalanan dinas.

14. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang

selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan

izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai negeri

sipil di lingkungan pemerintah daerah dan pimpinan serta anggota

DPRD Kabupaten Badung.

15. Surat Perintah Tugas yang selajutnya disingkat SPT adalah Surat

Tugas yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan

Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap

di lingkungan Pemerintah Daerah oleh pejabat berwenang dalam

rangka melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan

Pemerintah Daerah.

16. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah

dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam

rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Badung.

- 6 -

18. Pejabat yang berwenang adalah atasan dari Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta

Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas terdiri dari :

a. Perjalanan Dinas jabatan; dan

b. Perjalanan Dinas pindah.

Pasal 3

(1) Perjalanan Dinas jabatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a merupakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan

Pemerintah Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju

dan kembali ke tempat kedudukan semula.

(2) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;

c. Pengumandahan (Detasering);

d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk,

untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang

kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- 7 -

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter

karena mendapat cedera pada waktu/karenamelakukan tugas;

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis

Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;

i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah

Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam

melakukan Perjalanan Dinas; atau

k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah

Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari

Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf b merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang

lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan

pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil beserta

keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar

permohonan sendiri.

(2) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam rangka :

a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat

tujuan Pindah;

b. pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang

diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau

mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat

Tujuan menetap;

- 8 -

c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai

Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke

Tempat Tujuan menetap;

d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena

telah berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke

tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian

kerja;

e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai TidakTetap yang

meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat

tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau

f. pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat

uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang

ditentukan untuk dipekerjakan kembali

(3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari :

a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang

Perkawinan yang berlaku;

b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut

hukum yang berumur paling tinggi 25 (duapuluh lima) tahun

pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak

mempunyai penghasilan sendiri;

c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut

hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun,

yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang

menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;

d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak

angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur

lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan

tidak mempunyai penghasilan sendiri

(4) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung

sejak keberangkatan dari tempat kedudukan semula ke tepat

tujuan keberangkatan dari tempat kedudukan semula ke tempat

tujuan.

- 9 -

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen

sebagai berikut:

a. uang harian;

b. biaya transpor;

c. biaya penginapan;

d. uang representasi;

e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau

f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri atas:

a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat

Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke

terminal bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;

b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara /

pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga

puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang

Perjalanan Dinas;

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dibayarkan secara lumpsum.

- 10 -

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dapat diberikan kepada Pejabat Eselon II selama melakukan

Perjalanan Dinas.

(7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk

keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.

(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah

termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan

pajak.

(9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar,

biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

(10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya

Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 11 -

Pasal 7

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:

a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua dan

Anggota pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang

setara; dan

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat

Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.

(2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang

melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara

ditentukan oleh PA sesuai dengan tingkat pendidikan /

kepatutan / tugas yang bersangkutan.

(3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan

batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati

Badung tentang Perjalanan Dinas;

b. Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang merupakan

biaya yang diperlukan untuk transport dari Terminal Bus /

Stasiun / Bandara / Pelabuhan tempat keberangkatan sampai

ke Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan

dan kembali ke terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan

keberangkatan serta transport dari/ke Terminal

Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan.

c. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana huruf

b diatas tidak diperoleh, maka sesuai pertanggungjawaban

biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan daftar

pengeluaran riil sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran X

Peraturan Bupati ini.

- 12 -

d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan

berpedoman pada Peraturan Bupati Badung tentang

Perjalanan Dinas;

e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan

batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati

Badung tentang Perjalanan Dinas;

f. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya

Riil dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum



f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan

pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan

Biaya Riil;

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan

sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang

ditanggung oleh panitia penyelenggara.

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,

seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan

Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA satuan kerja

Pelaksana SPD.

(3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai

pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan

mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

(4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,

seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 13 -

(5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara

bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat,

seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap

pada hotel/penginapan yang sama.

(6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan

biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Bupati

Badung tentang Perjalanan Dinas, maka Pelaksana SPD

menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada

hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 9

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai

untuk waktu paling kurang 24 (dua puluhempat) jam, selama waktu

transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang

harian.

Pasal 10

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan

Dinas Jabatan dilaksanakan.

(2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan,

biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 11

(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah

hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas / SPD dan tidak

disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat

diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang

representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.

- 14 -

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi,

dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat

persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:

a. Surat keterangan kesalahan / kelalaian dari Syahbandar /

Kepala Bandara / perusahaan jasa transportasi lainnya;

dan/atau

b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

PPK membebankan biaya tambahan uang harian, biaya

penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota

ada DPA satuan kerja berkenaan.

(4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan

sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.

(5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari

yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus

mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang

representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah

diterimanya kepada PPK.

Pasal 12

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen

Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja penerbit SPD.

- 15 -

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 13

(1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai

berikut:

a. biaya transpor pegawai;

b. biaya transpor keluarga;

c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau

d. uang harian.

(2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Perjalanan

Dinas.

(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya

Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengacu pada ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1).

Pasal 15

(1) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b,

huruf c, dan huruf d sebagai berikut:

a. biaya transpor pegawai;

b. biaya transpor keluarga yang sah;

- 16 -

c. uang harian; dan/atau

d. biaya pengepakan dan angkutan barang.

(2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan

huruf e sebagai berikut:

a. biaya transpor keluarga;

b. uang harian; dan/atau

a. biaya pengepakan dan angkutan barang.

(3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai

bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan

pindah/menetap yang baru;

b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan

(transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;

c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang

bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu

dan lain hal menurut keputusan PA; atau

d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang

sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat

perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk

melakukan tugas lain guna kepentingan negara.

Pasal 16

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a atas

permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 17

(1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) didasarkan pada:

- 17 -

a. satuan biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;

b. volume barang; dan

c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.

(2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan

sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak

resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang

berwenang.

Pasal 18

(1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk

bongkar muat dan penggudangan.

(2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan

kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh

persen) dari satuan biaya sesuai Peraturan Bupati tentang

Perjalanan Dinas.

(3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan dalam hal Perjalanan Dinas Pindah

dilakukan dalam jarak:

a. kurang dari 100 (seratus) kilometer di Pulau Jawa; atau

b. kurang dari 50 (lima puluh) kilometer di luar Pulau Jawa.

(4) Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Barang yang

digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan


Pasal 19

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA satuan kerja

yang menerbitkan surat keputusan pindah

- 18 -

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 20

(1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :

a. uang harian;

b. biaya penginapan;

c. biaya transport;

d. uang representasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota

DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II;

e. biaya pemetian dan angkutan jenazah;

(2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf d, dibayarkan secara lumpsum dan

merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dibayarkan sesuai dengan biaya riil merupakan biaya yang

diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap

lainnya; dan

(4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan

fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar

30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini dan dibayarkan secara lumpsum.

(5) Biaya transport dan biaya transport keluarga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya

riil yang merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari

Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan tempat

keberangkatan sampai ke Terminal

Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan dan kembali ke

- 19 -

terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan serta

transport dari/ke Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan.

(6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud

ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatas tidak diperoleh, maka

sesuai pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya

menggunakan daftar pengeluaran riil sesuai yang ditetapkan

dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah bersangkutan.

(2) Pejabat yang berwenang memberi surat perintah harus

memperhatikan ketersediaan dana dan lamanya waktu yang

diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 22

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dilarang

menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas

yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 23

(1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :

a. tingkat A untuk Pejabat Negara ( Bupati / Wakil Bupati );

b. tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut Eselon II (Ketua

DPRD / Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD );

c. tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut Eselon III /

Gol. IV;

d. tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut Eselon IV /

Gol. III;

e. tingkat E untuk pegawai yang digaji menurut golongan II dan

Golongan I ( THL / Honorer Sarjana dan / THL / Honorer

SMU serta Sederajat Kebawah ).

- 20 -

(2) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan / atau keluarganya

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf b digolongan

menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan.

(3) Pegawai Tidak Tetap, yang melakukan perjalanan dinas untuk

kepentingan Pemerintah Daerah, dapat dilakukan setelah

mendapat ijin Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

bersangkutan dan golongannya ditentukan berdasarkan

pendidikan atau dengan perlakuan disamakan dengan Pegawai

Negeri yaitu Untuk THL/Honorer Sarjana dipersamakan dengan

Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan THL/Honorer

SMU/Sederajat kebawah dipersamakan dengan Pegawai Negeri

Pegawai Negeri Sipil Golongan I.

(4) Orang Pribadi selain dimaksud dalam Pasal 3 yang melakukan

perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah dapat

diberikan dan ditentukan oleh Pengguna Anggaran berdasarkan

pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan serta

ketersediaan dana yang ada pada masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

Pasal 24

(1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya

untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut :

a. biaya angkutan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota

DPRD,Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap

dengan jenis dan kelas angkutan yang digunakan ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini;

b. uang harian dan penginapan serta angkutan dari/ ke Bandara

yang merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum


dari Peraturan bupati ini;

- 21 -

c. biaya pemetian dan angkutan jenazah ditetapkan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan bupati ini;

d. uang representasi bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri

Sipil Eselon II ditetapkan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan bupati ini;

e. biaya pengepakan barang dalam rangka perpindahan

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini;

Pasal 25

(1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara

biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya

perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai

dilaksanakan.

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN

PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 26

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri

Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan

perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat

persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

(2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mendapat SPT dan SPD dari pejabat

yang berwenang dengan format SPT dan SPD sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 22 -

Pasal 27

(1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT)

dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) adalah sebagai berikut :

a. Bupati Badung bagi :

1. Bupati Badung;

2. Wakil Bupati Badung;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

b. Ketua DPRD bagi :

1. Ketua DPRD;

2. Wakil Ketua DPRD;

3. Anggota DPRD;

4. Sekretaris DPRD.

c. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung atau yang dikuasakan

bagi :

1. Staf Ahli;

2. Para Asisten Sekretaris Daerah;

3. Inspektur;

4. Kepala Badan;

5. Kepala Dinas;

6. Kepala Kantor;

7. Kepala Satuan;

8. Kepala Lembaga Lainnya.

d. Asisten bagi Para Kepala Bagian dan Staf bawahannya

dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung ;

e. Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Satuan/

Kepala Kantor dan Sekretaris DPRD bagi Pegawai

bawahannya yang ada dilingkungan masing-masing.

(2) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum diterbitkan harus

mendapat pertimbangan dari sekretaris DPRD.

- 23 -

Pasal 28

Penandatanganan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tiba kembali

dilaksanakan sebagai berikut :

a. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Badung bagi

Bupat/Wakil Bupati;

b. Sekretaris DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

c. Kepala Bagian Umum Setda. Kab. Badung bagi Sekretaris

Daerah Kabupaten Badung.

d. Para Asisten dan Para Kepala Bagian dilaksanakan oleh Kepala

Bagian Umum sedangkan staf oleh Kepala Bagian

masing-masing;

e. untuk Badan, Dinas dan Sekretaris DPRD dilaksanakan oleh

Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah;

f. untuk kantor dilaksanakan oleh Kasubag. T U masing-masing;

g. untuk orang pribadi dilaksanakan oleh Sekretaris / Kepala

Bagian T U / Ka. Sub Bag. TU di SKPD yang melaksanakan

kegiatan tersebut.

Pasal 29

(1) Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan

Laporan pelaksanaan perjalanan dinas merupakan bukti

pertanggung-jawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

(2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau

cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan

dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang

berwenang.

(3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara

terperinci dalam lampiran SPD.

(4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan

pada SPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam

bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran

bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan

perjalanan dinas.

- 24 -

(5) Dalam SPD dicantumkan :

a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan

ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain

yang ditunjuk;

b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan

ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang didatangi;

c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan

ditandatangani Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang

ditunjuk.

(6) Paling lama 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir,

SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda

tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk

diserahkan kepada bendahara pengeluaran, untuk segera

dipertanggung jawabkan.

(7) Pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

diadakan perhitungan SPD Rampung dan penyelesaian apabila

ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas

dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali

dituangkan dalam Perhitungan SPD Rampung.

(8) Perhitungan SPD Rampung sebagaimana dimaksud ayat (7)

adalah meliputi lamanya perjalanan yang dibuktikan dengan

boarding pass.

(9) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumsum untuk uang

harian sedangkan biaya angkutan dibayarkan secara riil

( at cost ).

Pasal 30

(1) Pejabat yang bertanggung jawab atas ekonomis, efektifitas dan

efisiensi perjalanan dinas adalah Pejabat yang memberikan /

menandatangani Surat Perintah Tugas.

(2) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPD serta

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri

Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan

dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang

diderita oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagai

akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.

- 25 -

(3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa :

a. tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. hukuman administrasi dan sanksi lainnya menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah paling

lama 5 (lima) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

BAB VII

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 32

(1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka :

a. pendidikan dan pelatihan ( Training );

b. studi Banding;

c. seminar/Lokarkarya/Konferensi atau sejenisnya;

d. promosi potensi daerah;

e. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri;

f. kunjungan persahabatan / kebudayaan.

(2) Setiap perjalanan dinas keluar negeri bagi Pejabat Negara,

Pimpinan, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil harus

terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Bali.

- 26 -

BAB VIII

DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 33


Sipil, serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar

negeri untuk kepentingan pemerintahan harus memiliki

dokumen perjalanan dinas luar negeri.

(2) Pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas untuk

kepentingan Pemerintah Daerah dapat dilakukan setelah

mendapat izin Bupati.

(3) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

a. surat izin Pemerintah;

b. paspor Dinas (Service Passport) yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang;

c. exit Permit; dan

d. visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IX

TATA CARA ADMINISTRASI

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 34

(1) Bupati mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Bali

bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai

Negeri Sipil, serta pihak swasta yang akan melakukan

perjalanan dinas luar negeri.

- 27 -

(2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat :

a. nama, NIP dan jabatan PNS;

b. nama dan profesi bagi pihak swasta;

c. tujuan perjalanan dinas luar negeri;

d. negara dan kota yang dituju;

e. waktu pelaksanaan; dan

f. sumber pembiayaan.

Pasal 35

(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan



Sipil serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar

negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang

diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian

atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan

perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 36

(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

diterima oleh Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari

sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat

mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar

negeri.

(2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk

memperoleh izin Pemerintah.

- 28 -

Pasal 37

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan

dalam hal tertentu jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang

tercantum dalam dokumen pendukung.

Pasal 38

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7

(tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 39

(1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bersumber dari :

a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

c. sumber-sumber lain yang sah.

(2). Biaya Perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :

a. biaya angkutan / transportasi;

b. biaya airport Tax;

c. biaya passport dan/atau biaya visa;

d. biaya fiskal;

e. uang harian di Negara yang dituju.

Pasal 40

Biaya perjalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya sepenuhnya

menjadi beban pemerintah dan /atau instansi/lembaga lainnya, maka

pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri

tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri dari

Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak

swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

- 29 -

Pasal 42

Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 43


Sipil serta pihak swasta yang telah melakukan perjalanan dinas

luar negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di

Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas

luar negeri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri

Sipil serta pihak swasta kepada Gubernur Bali melalui Bupati

dan Pengguna Anggaran.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati

Badung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas (Berita

Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 20 ) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 65 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 20 Tahun

2013 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Badung

Tahun 2013 Nomor 65 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 30 -

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Badung.

Diundangkan di Mangupura

pada tanggal 19 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009

Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal 19 Desember 2014

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

- 31 -

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 82 TAHUN 2014

TANGGAL : 19 DESEMBER 2014

PERIHAL : PERJALANAN DINAS

DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS

LUAR NEGERI.

I. Pendidikan dan Pelatihan / Training

1. Dokumen program pendidikan S1, S2, dan S3 meliputi :

a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama

pendidikan, antara lain DPA / DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau

MuO / Kontrak / Perjanjian.

b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan

tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk

melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.

c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak

mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan.

d. MuO kerjasama daerah dengan pihak Luar Negeri seperti : Sister City /

Sister Provice.

2. Dokumen program pelatihan ( training ) meliputi :

a Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan

selama pelatihan ( training ), antara lain Rencana DPA / DIPA Surat

jaminan dari sponsor, atau MuO / Kontrak / Perjanjian.

b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang

dituju dan / atau surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi luar

negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk

mengikuti pelatihan ( training ) di lembaga tersebut.

c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak

mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.

d. MuO kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.

e. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

- 32 -

II. Studi Banding

Dokumen studi banding meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama

studi banding, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau

MuO/Kontrak / Perjanjian.

2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang

dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan

bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding

3. MuO kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.

4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

III. Seminar/Lokakarya/Konferensi

Dokumen seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya meliputi :

1. Surat Undangan dari penyelenggara seminar/lokakarya/konferensi atau

sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan.


seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, surat

jaminan dari sponsor, atau MuO/Kontrak/perjanjian.

IV Promosi Potensi Daerah

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :

1. Dokumen/Surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama

promosi, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau

MuO/Kontrak/Perjanjian.

2. Surat Undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah

Daerah.

3. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang

dituju dan/atau surat dari pihak penyelenggara promosi di Luar Negeri yang

menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat

melaksanakan promosi.

4. Proposal /kerangka Acuan kerja

5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosi di

luar negeri tentang keikutsertaan daerah.

- 33 -

V Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri

Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi :

3. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain

DPA/DIPA, surat jamainan dari sponsor, atau MuO/kontrak/perjanjian

4. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada.

5. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju

dan/atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak

Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama

6. Rencana kerjasama/kerangka Acuan kerja.

VI. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan.

Dokumen kunjungan persahabatan/Kebudayaan meliputi :


kunjungan persahabatan/Kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan

dari sponsor, atau MuO/Kontrak/Perjanjian.

2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri.

3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang

dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak

Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan

kebudayaan.

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

bupati badung provinsi bali -...

Documents