bupati balangan - perbup no.11... · 7. aj undang-undang republik indonesia nomor 33 tahun 2oo4...
TRANSCRIPT
BUPATI
PERATURANNOMOR
BALANGAN
BUPATI BALANGAN11 TAHUN 2012
Menimbang
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS
BUPATI BALANGAN,
: a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tat:un2O1O Tanggal L2 Juli 2OlO Tentang TarifBiaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara'
Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah' Pegawai
Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Di
t ingt<ungan Pemerintahan KabupatenBalangan sudah tidak sesuai lagi' sehingga
Perlu dilakukan Perubahan;
b. bahwa dalam rangka PeningkatanPelaksanaan tugas Pemerintahan'pembangunan dan PelaYanan kePada
masYarakat, kePada Pejabat Negara'
Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Ratcyat Daerah' Pegawai
Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta
Non PNS di Lingkungan PemerintahanKabupaten Balangan yang melaksanakanPerjaLnan Dinas dalam KabuPaten'Perialanan Dinas Luar Kabupaten DalamWilayah Provinsi, dan Perjalanan Dinas
Keluar Provinsi, perlu diberikan biaya
Perjalanan dinas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan dengan PeraturanBuPati.
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun lg74 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahunlg74Nomor55'TambahanLembaran Negara Republik Indonesi'a
Nomor 3041 ), sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Mengingat
2.
2
43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Republik Indonesia Nomor8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor2 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Tanah Bumbu dan KabupatenBalangan di Provinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO3 Nomor 22, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomora265)';
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO3 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomora286]'
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2OO4 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara RePublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomora355);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor15 Tahun 2OO4 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungiawab KeuanganNegara (Lembaran Negara RePublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomoraaoo\;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomorg2 Tahun 2OO4 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RePublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Republik Indonesia NomorNomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a9aal;
3.
4.
5.
6.
7.
aJ
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor33 Tahun 2OO4 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126 ,
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor aa3$;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2oll tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2Ol1Nomor 8253, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a);
Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a57B);
Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 38 Tahun 2OO7 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah KabupatenlKota(Lembaran Negara Republik Indonesiaiahun 2OO7 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomora737);
Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 2OO7 tentang PengelolaanUang Negara/Daerah (Lembaran Negara
nepuUtit< Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a738);
Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 41 Tahun 2OO7 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a7a\;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Norior 59 Tahun 2OO7 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah
8.
9.
10.
11.
t2.
13.
14.
4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2ott tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2)ll Nomor 694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2Ol1 tentang Pedoman PenlrusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2Ol2 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 311);
Peraturan Daerah Kabupaten BalanganNomor 02 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan yang Menjadi KewenanganPemerintahan Daerah Kabupaten Balangan(Lembaran Daerah Kabupaten BalanganTahun 2008 Nomor 02, TambahanLembaran Daerah Kabupaten BalanganNomor 43);
Peraturan Daerah Kabupaten BalanganNomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan,Organisasi dan Tata Kerja Perangkat DaerahKabupaten Balangan (Lembaran DaerahKabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Daerah KabupatenBalangan Nomor 44) sebagaimana telahdiubah, terakhir dengan Peraturan DaerahKabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanDaerah KabuPaten Balangan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan,Organisasi dan Tata Kerja Perangkat DaerahKabupaten Balangan (Lembaran DaerahKabupaten Balangan Tahun 2oll Nomor18).
Peraturan Daerah Kabupaten BalanganNomor 04 Tahun 2008 tentangPembentukan, Organisasi dan Tata KerjaSatuan Polisi Pamong Praja KabupatenBalangan (Lembaran Daerah KabupatenBalan[an Tahun 2OO8 Nomor 04, TambahanLembaran Daerah Kabupaten BalanganNomor 45);
Peraturan Daerah Kabupaten BalanganNomor 10 Tahun 2OO9 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daeiah Kabupaten Balangan Tahun 2OO9
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 55);
15.
16.
L7.
18.
3.4.
Menetapkan
MEMUTUSI(AN :
PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANGBIAYA PERJALANAN DINAS
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif DaerahKabupaten Balangan.Bupati adalah Bupati Balangan.Pemerintahan adalah Kepala Daerah beserta Perangkat DaerahOtonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah dan Ketua,Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD;
5. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas,tanggUngjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangkamemimpin suatu organisasi Pemerintah Daerah;
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS da|3m satusatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkanpada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifatmandiri;
7. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetapaalhfr eejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43Tahun lggg tentang Perubahan atas Undang-Undang 8 TahunI97 4 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
8. Pimpinan d.., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
selanjutnya disingkat pimpinan dan anggota DPRD adalah Ketua
dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD KabupatenBalangan
g. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawaiyaig diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakantugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknispr5fessi,onal dan administrasi sesuai dengan kebutuhandank.*u.-pran organisasi dalam kerangka system kepegawaian, yang
tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.10. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh
fejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDi.erah, pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Non
PNS baik secara perseorangan maupun secara bersama daritempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
11.rerjalanan dinas dalam Kabupaten adalah perjalanan keluartempat kedudukan dengan tujuan daerah Kecamatan/Desa yang
ada dalam wilayah Kabupaten Balangan.l2.perjalanan dinls luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi adalah
perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah
6
Kabupaten yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatandan Ke Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Perjalanan dinas keluar Provinsi adalah perjalanan keluar tempatkedudukan dengan tujuan daerah di luar wilayah ProvinsiKalimantan Selatan.
14. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.15. Biaya Riil Cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD
adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, danPegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.18. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor lsatuan kerja
berada.19. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjaianan dinas
ketempat tujuan.20. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan
perjalanan dinas.21. Datasering adalah penLlgasan sementara waktu.22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah terdiri dari Badan, Dinas dan Kantor.23.lJang refresentatif adalah tambahan uang saku yang melekat pada
Bupati, wakil Bupati, Ketua, Sekretaris Daerah, wakil Ketua danAnggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.
2a.Biiya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan adalah biayayang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuanbagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRalryat Daerah, Pegawai Negeri Sipi1, dan Pegawai Tidak Tetapserta Non PNS.
25. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bintek adalahbimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pihak swasta maupunpihak Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
26. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Non PNS
adalah warga masyarakat Kabupaten Balangan yang tergabungdalam organisasi semi pemerintah, organisasi kemasyarakatan danoperorangan berprestasi serta honorer.
27. Organisasi Semi Pemerintah adalah organisasi yang mendukungfungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain PMI,KONIDA, PKK, Pramuka dan KORPRI.
28. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang tumbuh danberkembang d.imasyarakat yang keberadaannya ditetapkan olehPejabat Pemerintah yang berwenang.
2g.Perorangan berprestasi adalah warga masyarakat KabupatenBalangan yang memiliki kemampuan yang luar biasa dibidangnyadan telah diakui oleh lembaga penilai resmi'
30. Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembinakepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk*"1r.t"r".rakan tugas tertentu pada instansi pemerintah ataupenghasilannya menjadi beban APBN atau APBD (baik yang sudahierdlftar dalam data base maupun yang belum terdaftar dalamdata base).
7
BAB IIJENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Bagian PertamaJenis Perjalanan Dinas
Pasal 2
(1) Perjalanan Dinas meliputi :
a. Perjalanan Dinas Keluar Propinsi;b. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Wilayah Propinsi;c. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten.
(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiperjalanan dinas untuk keperluan :
a. Datasering di luar tempat kerja kedudukan;b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang
diadakan di luar tempat kedudukan;c. Diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang
ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untukmendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannyaguna kepentingan j abatan;
d. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukanberdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan PegawaiNegeri;
e. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan,berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat ciderapada waktu/karena melakukan tugas;
f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempatkedudukan; dan
g. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawaiyang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
Bagian KeduaBiaya Perjalanan Dinas
Pasal 3
(1) Biaya Perjalanan Dinas Terdiri dari :
a. Uang Harian I uang saku;b. Biaya transport dalam daerah;c. Biaya transport (tiket) luar daerah.d. Biaya Penginapan (Akomodasi);e. Uang Refresentatif;f. Biaya Airport Tax;g. Uang transport lokal di tempat tujuan.
(2\ Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalamLampiran I, II, III, IV,V dan VL
8
Pasal 4
(1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum danmerupakan batas tertinggi kecuali untuk biaya transport pegawai(tiket pesawat dan airport Tax/bus/rental mobil/kereta apilkapallaut) dibayar secara riil;
(2) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) yang mengeluarkan Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) yang bersangkutan;
(3) Untuk perjalanan dinas luar Provinsi, biaya perjalanan dinasdibayarkan sebelum berangkat oleh Bendaharawan PengeluaranSKPD maksimal sebesar 60 o/o dari total perjalanan dinas dandicatat sebagai panjar dengan melampirkan copy telaahan staf,surat tugas dan rincian biaya;
(4) Selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelahpejabat/PNS dan PTT serta Non PNS bersangkutan selesaimelaksanakan perjalanan dinas.
Pasal 5
(1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan :
a. Jabatan (Jabatan Publik/Anggota DPRD);b. Jabatan Struktural;c. Jabatan Fungsional; dand. Jabatan Non Fungsional/Non Struktural (staf, PTT dan Non PNS)
(2) Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Fungsional diatur sebagai berikut :
a. Pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselonIII;
b. Pejabat fungsional golongan III disamakan dengan pejabat eselonIV; dan
c. Pejabat fungsional golongan II disamakan dengan staf golonganII.
d. Pejabat fungsional golongan I disamakan dengan staf golongan I;
(3) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT)disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Staf/Pegawai NegeriSipil Golongan II;
(4) Biaya Perjalanan Dinas untuk pejabat anggota DPRD diatursebagai berikut :
a. Untuk pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanandinas Bupati/Wakil Bupati;
b. Untuk Wakil Ketua DPRD disamakan dengan tarif perjalanandinas Sekretaris Daerah.
c. Untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinasEselon IL
(5) Biaya Perjalanan Dinas untuk Non PNS yang menggunakan danaAPBD diatur sebagai berikut :
a. Ketua Organisasi Semi Pemerintah danlatau Ketua OrganisasiKemasyarakatan disamakan dengan tarif perjalanan dinas
9
Eselon III.b. Wakil Ketua Organisasi Semi Pemerintah danlatau Wakil Ketua
Organisasi Kemasyarakatan disamakan dengan tarif perjalanandinas Eselon IV.
c. Pengurus (Sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakilbendahara, kelompok kerja, seksi-seksi dan anggota seksi)Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatanserta perorangan berprestasi disamakan dengan tarif perjalanandinas Staf/PNS Golongan III.
d. Honorer dan anggota Organisasi Semi Pemerintah danOrganisasi Kemasyarakatan disamakan dengan tarif perjalanandinas Staf/PNS Golongan I.
Pasal 6
Lamanya waktu Perjalanan Dinas dalam daerahlluar daerah sesuaidengan kebutuhan dan atau sesuai dengan undangan,surat/telexl faxl ernail dari instansi/lembaga pemanggil.
Bagian KetigaBiaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Diklat
KepemimpinanrDiklat Teknis Dan Prajabatan
Pasal 7
(1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti Diklat Struktural (Diklat Pim I,Diklat Pim II, Diklat Pim III, atau Diklat Pim IV) yang lama waktupelaksanaannya melebihi 4 (empat) hari, untuk uang harian diatursebagai berikut :
a. Dilaksanakan di Dalam Kabupaten Dalam Provinsi, ditentukansebagai berikut :
1.3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengantarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
2.Han ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang sakusebesar 30 o/o (tiga puluh persen) dari Uang Harian yangberlaku dalam Peraturan ini;
b. Dilaksanakan di luar Kabupaten Dalamsebagai berikut :
1.3 (tiga) hari pertama, diberikan Uangtarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
2.Hart ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang sakusebesar 50 % (lima puluh persen) dari Uang Harian yangberlaku dalam Peraturan ini;
c. Dilaksanakan di luar Provinsi, ditentukan sebagai berikut :
1.3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengantarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
2.Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang sakusebesar 60 o/o (enam puluh persen) dari Uang Harian yangberlaku dalam Peraturan ini.
(2) Untuk biaya penunjang kegiatan Diklat Struktural (Diklat Pim I,Diklat Pim II, Diklat Pim III, atau Diklat Pim IV) diatur denganKeputusan Bupati tersendiri;
Provinsi, ditentukan
Harian sesuai dengan
10
(3) Biaya Kontribusi, uang harian/uang saku dan uang sewa kendaraandalam kota tempat tujuan (khusus Diklat Pim yang diadakan diluarProvinsi) serta biaya transportasi Diklat Struktural (Diklat Pim I,Diklat Pim II, Diklat Pim III, atau Diklat Pim IV) dan biayapenunjang kegiatan Diklat Struktural (Diklat Pim I, Diklat Pim II,Diklat Pim III, atau Diktat Pim IV) dialokasikan pada DPA BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Balangan.
Pasal 8
(1) Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Teknis (Bimtek, Sosialisasi atausejenisnya baik yang diadakan oleh pihak Pemerintah atau pihakSwasta) diberikan biaya sesuai dengan ketentuan PeraturanBupati ini, untuk uang harian diatur sebagai berikut :
a. Dilaksanakan di luar Provinsi, ditentukan sebagai berikut :
1.5 (lima) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengantarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
2.Hari ke-6 (keenam) sampai seterusnya diberikan uang sakusebesar 50 o/o (lima puluh persen) dari Uang Harian yangberlaku dalam Peraturan ini;
b. Dilaksanakan di dalam Provinsi, ditentukan sebagai berikut :
1.5 (lima) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengantarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
2.Hari ke-6 (keenam) sampai seterusnya diberikan uang sakusebesar 50 o/o (lima puluh persen) dari Uang Harian yangberlaku dalam Peraturan ini;
c. Dilaksanakan di dalam Kabupaten, ditentukan sebagai berikut :
1. 5 (lima) hari pertama, diberikan uang Harian sesuai dengantarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
2. Hari ke-6 (keenam) sampai seterusnya diberikan uang sakusebesar 50 % (lima puluh persen) dari Uang Harian yangberlaku dalam Peraturan ini;
Apabila Biaya Penginapan (Akomodasi) ditanggung oleh PanitiaPenyelenggara (baik dengan cara setor kepada Panitia maupuntidak setor biaya), maka biaya penginapan (Akomodasi) tidakdiberikan lagi;
Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Teknis (Bimtek, Sosialisasi atausejenisnya baik yang diadakan oleh pihak Pemerintah atau pihakSwasta) dialokasikan pada DPA SKPD masing-masing sesuai koderekening berkenaan.
Pasal 9
(1) Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Prajabatan diberikan biayasesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, untuk uang hariandiatur sebagai berikut :
a. Dilaksanakan di luar Kabupaten Dalam Provinsi, ditentukansebagai berikut :
1.3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengantarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
(21
(3)
11
2.Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku
sebesar '30
% (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang
berlaku dalam Peraturan ini;b. Dilaksanakan di dalam Kabupaten, ditentukan sebagai berikut :
1.3 (tiga) hari pertama, diberikan uang Harian sesuai dengan
tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;2.Hari-ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku
sebesar go o/o (tiga puluh persen) dari uang Harian yang
berlaku dalam Peraturan ini.
(2) Biaya Diklat Prajabatan untuk uang kontribusi dibebankan pada
DPA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan dan uang
saku serta traniportasi peserta dibebankan pada DPA SKPD
masing-masing Peserta.
Pasal 10
Untuk biaya yang dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten edangan dan pertanggungjawabannya melalui Badan
Kepegawaian Daeiah Kabupaten Balangan, sedangkan biaya yang
dibeblnkan pada DPA SKPD masing-masing peserta
pertanggungjawabannya melalui SKPD masing-masing peserta.
(1)
BAB IIIPERJALANAN DINAS DALAM DAERAH I(ABUPATEN
Pasal 11
pejabat Negara, Sekretaris Daerah, wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS yang melaksanakan perjalanan
dinas dalam daerah diberikan uang harian yang besarnya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dal.merupakan bagian
y.rrglid.k terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten tidak diberikan uangpenginapan;
perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten yang menggunakan
*otl Dinas diberikan bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu)
liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 7 krrl.
(2)
(3)
Perjalanan Dinas dariKabupaten BalanganKelurahan/Desa diatur
Pasal 12
Kecamatan ke Kecamatan lain dalam wilayahdan Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke
dengan Keputusan Bupati tersendiri'
(1)
l2
BAB IV
PERJALANAN DINAS LUAR I(ABUPATENDALAM WILAYAH PROPINSI
Pasal 13
pejabat Negara, sekretaris Daerah, wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS yang melaksanakan PerjalananDinas Luar Kabupaten Dalam Wilayah Propinsi diberikan uangharian dan uang Penginapan/Hotel yang besarnya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan Fasilitas Transport dan
akomodasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
perjalanan Dinas yang perjalanan melebihi dari 6 (Enam) jamdibLrikan uang penginapan yang besarnya sebagaimana tercal!,,*dalam Lampiran II dan-merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan BuPati ini;
Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikansebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan (H)
Tarif Biaya.
(2)
(3)
kurang 1 dikali Tarif Biaya atau H-1 x
Pasal 14
(1) Perjalanan Dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama
dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakankendaraan-dinas d.anf atau kendaraan sewa diberikan biaya bahan
bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM)
untuk.iarat< 7 km, r"rL biaya penyeberangan sesuai standar tarifyang berlaku bilamana menggunakan alat penyeberangan;
(2) Kendaraan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas
adalah kendaraan sewa yang jumlah sewanya tidak termasukbahan bakar minyak (BBM) dan biaya sewa dibayarkan sesuai
dengan tarif yang berlaku dan dibuktikan secara riil;
(3) Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan kendaraan dinas
danTatau kendaraar, ..*r. diberikan biaya transport sesuai dengan
tarif yang berlaku;
(a) perjalanan Dinas dengan tujuan beberapa daerah, maka jaraktempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat dari tempat
kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan ke daerah
selanjutnYa.
(5) Perjalanan dinas luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi dibayar
secara LumPsum.
Pasal 15
perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan dalam rangka
perireriksaan oleh SKPD Pemeriksa/Inspektorat diatur dengan
13
(1)
BAB V
PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI
Pasal 16
pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil,- dan
eegawai Tidak Tetap serta Non PNS yang melaksanakan Perjalanan
Dinas Luar Provinsi diberikan :
a. Uang Harian;b. Uang PenginaPan/ Hotel;c. Biaya TransPort;d. Biaya AirPorttax;e. uang Refresentatif (hanya diberikan kepada Pejabat Negara,
Sekretaris Daerah, Wakii Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah serta eselon II);f. Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan'
Uang Harian dan uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada
"V"it1) huruf a dan b,"seba{aimana tercantum dalam Lampiran III
JLr, *.rupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan
Bupati ini;
Uang penginapan/Hotel sebagaimana - dimaksud pada ayat (1)
diberikan sebagai' berikut : iumlah hari perjalanan dinas (H)
kurang 1 atau H - 1 x Tarif BiaYa;
(4)BiayaTransportasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufcterdiri dari :
a. Biaya Transport dari tempat kedudukan menuju tempat
bertolak ig""a"."/pelabuhan setempat) atau tempat tujuan
(yang dapat dilalui oleh kendaraan darat) yang -menggunakan
angkutanumumdibayarkansesuaidengantarifyangberlakudan dibaYarkan secara lumPsum; , r
b. Dalam hal Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan menuJu
tempat bertolat (Bandara/Pelabuhan- setempat) atau tempat
tujuan(y""gdapatdilaluiolehkendaraandarat)yangmenggun.r..r, Kendaraan Dinas diberikan Bahan Bakar Minyak
sesuai aerrgan kebutuhan riil jarak tempuh dan kekuatan Daya
Mesin (CC);c. Biaya Transport yang menggunakan pesawat' kereta api' kapal
laut/angkutln iainnya Jari bandaraf pelabuhan setempat
menuju tempat tujuan dibayarkan sesuai dengan harga
tiket/biaya transport yang terlaku pada waktu itu dan
dibaYarkan secara Riil Cost;
Keputusan BuPati tersendiri'
Pasal 17
Biaya Airporttax dibayarkan sesuai dengan tarif Biaya Airporttax
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(21
l4
yang berlaku pada Bandara Keberangkatan, Bandara Transit dan
Bandara Kepulangan.
Pasal 18
Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat eselon II yang
melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi danperjalanan dinas luar Provinsi diberikan uang refresentatif;
uang Refresentatif dapat digunakan untuk menutupi kekuranganbiayl akomodasi selama perjalanan dinas yang besarnya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian
y.rrg tiduk terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
Uang Refresentatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas
dibeiikan selama hari perjalanan dinas dan dibayarkan secara
Lumpsum.
Pasal 19
pejabat Negara, Sekretaris Daerah, wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS yang melaksanakan Perjalanan
Dinas Luar Provinii diberikan uang sewa kendaraan dalam kota
tempat tujuan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Vf a".r mJrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan BuPati ini;
Biaya Sewa Kend.araan Dalam Kota Tempat T\rjuan terdiri atas :
a. eerjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dinas luarProvinsi diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempattujuan berdasarkan pei-surat tugas dan selama hari berada ditempat tugas, diformulakan sebagai berikut :
1) Sampai dengan 4 (empat) orang per-surat tugas :' Jumiah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau H-1 XBiaya (Rp'500'obo,-) = Biaya sewa Kendaraan DalamTempat T\-rjuan;
2l Rombongan yang melebihi dari 4 (empat) orang :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau H-1 XBiaya Rp. 50O.O00,- X Jumlah orang dalam rombongan :
(Pembulatan keatas) = Biaya Sewa Kendaraan DalamTempat Tujuan;
b. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan BimbinganTeknis diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempattujuan selama 2 (dua) hari yaitu hari pertama menuju tempat
eimbingan Teknis' dan hari kepulangan dari tempat BimbinganTeknis;
c. perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Tugas Belajar(dengan tujuan luar provinsi) diberikan biaya sewa kendaraan
d.alam kota tempat tujuan selama 2 (dua) hari yaitu haripertama menuju t.*pu.if.rgas Belajar dan hari kepulangan dari
tempat Tugas Belajar;
TarifKota
Tarif4=RKota
(1)
15
d. Perjalanan Dinas dalam rangka meiaksanakan Diklatpim(dengan tujuan luar provinsi) diberikan biaya sewa kendaraandalam kota tempat tujuan selama 2 (dua) hari yaitu haripertama menuju tempat Diklatpim dan hari kepulangan daritempat Diklatpim;
(3) Untuk biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuandibayarkan secara lumpsum.
BAB VI
BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH
Pasal 2O
Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, danpegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balanganmeninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan Tugas LuarDalam Kabupaten, Tugas Luar Kabupaten Dalam Provinsi danTugas Luar Provinsi diberikan biaya :
a. Biaya Pemetian;b. Biaya Angkutan Jenazalt;
Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah dimaksud ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah PejabatNegara/Pegawai Negeri atau Pegawai Tidak Tetap bagi anggotakeluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama+ (empat) hari dan bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri atauPegawai Tidak Tetap serta Non PNS diberikan maksimal 3 (tiga)
orang selama 4 (empat) hari.
BAB VII
SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAHPERJALANAN DINAS
Pasal 21
Dalam hal pengajuan Surat Perintah Tugas melaksanakanPerjalanan Dinas agar disertakan undangan I telexl surat/email danatau telaahan staf;
(2) Penanda tanganan SuratPerjalanan Dinas (SPPD)ditetapkan sebagai berikut :
Perintah Tugas dan Surat PerintahDalam Daerah KabuPaten Balangan
a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditanda tangani oleh
Bupati;b. Keiua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh
Ketua DPRD;c. Pejabat Eselon II dan Eselon III (Kepala SKPD) ditanda tangani
oterr set<retaris Daerah, kecuali camat, PNS, PTT dan Non PNS
yang ada di kecamatan ditanda tangani oleh Camat yang
(2)
(3)
(1)
16
(3)
bersangkutan;d. Pejabat Eselon III (bukan
serta Non PNS ditandaSKPD.
Kepala SKPD), Eselon IV, Staf dan PTT
tangani oleh masing-masing Kepala
Penand"a tanganan Surat Perintah Tugas dan Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah Dalam Provinsi ditetapkansebagai berikut :
a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditanda tangani olehBupati;
b. Ketua, wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani olehKetua DPRD;
c. Pejabat Eselon II dan Eselon III (Kepala SKPD dan bukan KepalaSKPD ) ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
d. Eselon IV, Staf dan PTT serta Non PNS ditanda tangani olehditanda tangani Kepala SKPD;
e. Apabila Bupati serta wakil Bupati tidak berada ditempat/TugasLuarlCuti, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah PerjalananDinas (SPPD) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas namaBupati;
Penanda tanganan Surat Perintah Tugas dan Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) luar Provinsi ditetapkan sebagai berikut :
a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditanda tangani oleh
Bupati;b. Keiua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh
Ketua DPRD;c. Pejabat Eselon II dan Eselon III (Kepala SKPD dan bukan Kepala
sripo ) Eselon IV, Staf dan PTT serta Non PNS ditanda tanganioleh Bupati/Wakil BuPati,
d. Apabila Bupati serta Wakil Bupati tidak berada ditempat/TugasLuar/Cuti, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah PerjalananDinas (SPPD) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas namaBupati;
BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABANPERJALANAN DINAS
Pasal22
Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat PerintahTugas din Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang biayanyadib"ebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang ditugaskan, kecuali berkenaan untuk Tim KerjalTim Lintas-Sekioral yang pembentukannya ditetapkan dengan KeputusanKepala naerar, dibebankan kepada SKPD yang membetuk timtersebut;
Surat Tugas untuk satu penugasan tidak boleh dipisahkan dalamsatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pasal 23
(1) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, wakil Ketua dan Anggota
(41
(1)
(2)
(2)
t7
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipi1, danPegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yang
melakukan perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten, wajibmenyampaikan d.okumen pertanggungjawaban biaya yang terdiridari :
a. Surat Tugas (contoh surat Tugas terlampir dalam Lampiranurr);
b. SPPD (contoh SPPD terlampir dalam Lampiran IX) yang ditandatangani oleh Pejabat Kecamatan.
c. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (contoh Laporan HasilPerjalanan Dinas terlampir dalam Lampiran X);
d. Rincian Biaya (contoh Rincian Biaya teriampir daiam Lampiranx);
e. Daftar Rincian Biaya dan kwitansi beban sementara (bagipejabat/PNS dan FrIT serta Non PNS yang melakukanperjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang, contoh Daftar RincianBiaya terlampir dalam Lampiran XII);
pejabat Negara, Sekretaris Daerah, wakil Ketua dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yang
me-lakukan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi wajibmenyampaikan dokumen pertanggungiawaban biaya yang terdiridari :
a. surat Tugas (contoh surat Tugas terlampir dalam Lampiranull);
b. SPPD (contoh SPPD terlampir dalam Lampiran IX);
c. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (contoh Laporan HasilPerjalanan Dinas terlampir dalam Lampiran X);
d. Rincian Biaya (contoh Rincian Biaya terlampir dalam LampiranK);
e. Daftar Rincian Biaya dan kwitansi beban sementara (bagi
PejabatlPNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinastebin dari 1 (satu) orang, contoh Daftar Rincian Biaya terlampirdalam Lampiran XII);
f. Daftar Rincian Biaya Kontribusi dan kwitansi beban sementaraserta kwitansi dari Panitia pengundang (bagi Pejabat/PNS dan
PTT serta Non PNS yang melakukan Bimbingan Teknis dan
diwajibkan setor biaya kontribusi, contoh Daftar Rincian BiayaKontribusi terlampir dalam Lampiran XIII).
Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yang
melakukan perjalanan dinas luar Provinsi wajib menyampaikand.okumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
a. Telaahan Staf;b. surat Tugas (contoh Surat Tugas terlampir dalam Lampiran
VIII);c. SPPD (contoh SPPD terlampir dalam Lampiran IX);
d. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (contoh Laporan HasilPerjalanan Dinas terlampir dalam Lampiran X);
e. Rincian Biaya (contoh Rincian Biaya terlampir dalam Lampiranxr);
f. Daftar Rincian Biaya dan kwitansi beban sementara (bagi
(3)
(4)
18
Pejabat/PNS dan FrIT serta Non PNS yang melakukanperjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang, contoh Daftar RincianBiaya terlampir dalam Lampiran XII);
g. Daftar Rincian Biaya Kontribusi dan kwitansi beban sementaraserta kwitansi dari Panitia pengundang (bagi Pejabat/PNS dan
PTT serta Non PNS yang melakukan bimtek dan diwajibkansetor biaya kontribusi, contoh Daftar Rincian Biaya Kontribusiterlampir dalam LamPiran XIII).
h. Tiket Pesawat/Bus/Kereta AptlKapal Laut (untuk tiket pesawat
dilampiri dengan boarding pass dan airport tax);i. ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan wakil Bupati, ADC/Ajudan
Ketua DPRD, ADC/Ajudan Sekretaris Daerah dan staf khususyang mendampingi pejabat bersangkutan melaksanakanper.lalanan d.inas keluar Provinsi melampirkan daftar hargasewa kamar hotel.
j. Surat Keterangan Tambahan Perjalanan Dinas (Kalau ada
tambahan perjalanan dinas).
Khusus sopir pertanggungjawaban biaya diatur sebagai berikut :
a. Sopir ya.rg melaksanakan tugas mengantar dan menjemputpimpinannya ke Bandara wajib menyampaikan dokumenpertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
t1 S.rrJTugas (contoh Surat Tugas terlampir dalam LampiranVIII);
2) Foto Copy Surat Tugas Pimpinan yang diantar dan dijemput;3i Laporan Hasil Perjalanan Dinas yang diketahui oieh Pimpinan
yang diantar dan dijemPut;+1 irinJian Biaya (contoh Rincian Biaya terlampir dalam
Lampiran XI) dan5) Kwitansi Beban Sementara.
b. Sopir yang melaksanakan tugas melayani tamu daiam kota,
mengant.i dr..r atau menjemput tamu ke/dari bandara wajib*"r,!.-paikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiridari :
1) Surat Tugas (contoh surat Tugas terlampir dalam LampiranVIll);
2) Laporan Hasil Perjalanan Dinas yang diketahui oleh
Pimpinan yang memberi tugas/yang menugasi;3) Rincian Biaya (contoh Rincian Biaya terlampir dalam
Lampiran Xi) dan Kwitansi Beban Sementara;4) Kwitansi Beban Sementara.
c. Sopir yang melaksanakan tugas membawa pimpinan perjalanandinas
-dalam Kabupaten dan perjalanan dinas luar kabupaten
dalam wilayah Piovinsi serta perjalanan dinas luar Provinsiyang menggrtnakan transport roda empat wajib menyampaikandokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
1) Surat Tugas lcontofr Surat Tugas terlampir dalam LampiranVIII);
2) SPPD (contoh SPPD terlampir daiam Lampiran vlll);3) Laporan Hasil Perjalanan Dinas (contoh Laporan Hasil'
eef alanan Dinas terlampir dalam Lampiran IX);
4) Foto Copy Surat Tugas Pimpinan yang diantar dan dijemput;5) Rincian Braya (contoh Rincian Biaya terlampir dalam
LamPiran XI);6) Kwitansi Beban Sementara.
19
Pasal 24
pejabat Negara, Sekretaris Daerah, wakil Ketua dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, danpegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yangtelah melaksanakan perjalanan dinas harus menyampaikanlaporan hasil perjalanan dinas kepada pejabat yangmLmerintahkan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerjaterhitung sejak perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
BAB IX
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 25
(1) ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan wakil Bupati, ADC/AjudanKetua DPRD, ADC/Ajudan Sekretaris Daerah dan staf khususyang mendampingi pejabat bersangkutan melaksanakanperjalanan dinas keluar Provinsi dapat diberikan tarif kamarstandar pada penginapan yang sama dengan pejabat yangdidampingi;
(2) Pejabat Negara, sekretaris Daerah, wakil Ketua dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, danPegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yang
diberikan tambahan tugas sehingga lamanya waktu perjalanandinas luar daerah bertambah diberikan tambahan biaya untukuang harian, uang penginapan dan transport lokal tempat tujuanyan; jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahanperjalanan dinas;
(3) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, wakil Ketua dan AnggotaDewan Perwakiian Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yang
melakukan perjalanan dinas dalam Kabupaten danf ata:u
perjalanan dinas luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi dan/ataupe.jal"nan dinas keluar Provinsi yang mendapat tugas tambahanice daerah tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus) tapinon transit dLngan 2 ata:u lebih kota tujuan, biaya transport lttketke kota selanjutnya menggunakan tarif transport/tiketditempat I kota bertolak bersangkutan;
(4) Lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas berat<ibat pada bertambahnya jumlah hari perjalanan dinas,
maka kepada y"ng bersangkutan dapat diberikan tambahan biayapedalanan dinas yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanyatambahan Perjalanan dinas.
(5) Tambahan hari dan biaya perjalanan -dinas dapat diberikandikarenakan alasan penerbangan dengan disertai surat keterangan
dari atasan yang mengeluarkan surat tugas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini'
(1)
(2)
(3)
20
Pasal 26
Sopir yang melaksanakan tugas mengantarpimpinannla ke Bandara hanya diberikansam/ftarian (hari mengantar dan menjemput);
Sopir yang melaksanakan tugas melayani tamu dalam kota,
*""g""tar" dan atau menjemput tamu ke I dari bandara, hanya
dibeiikan uang saku/harian selama ditugasi pimpinan;
Sopir yang melaksanakan tugas membawa pimpinan perjalanan
dinas dalam Kabupaten, perjalanan dinas luar kabupaten dalam
*itayatr Provinsi dan perjalanan dinas luar kabupaten luar
*ii"i"f, provinsi yang menggunakan .transport mobil dinas
diberikan biaya per.lltanan dinas sesuai dengan golongannya,
seperti yang tercaitum dalam Lampiran I, Lampiran II dan
Lampiran III.
dan menjemPut2 (hari) uang
pengundanganBerita Daerah
Pasal2T
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat Negara, sekretaris Daerah, wakil Ketua dan Anggota Dewan
perwakilan Ral<yat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap Di Lingku"g"" Pemerint^f,rt Kabupaten Balangan, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan'
Agar semua orang mengetahuinya memerintahkanPJraturan Bupati 1ni dengan penempatannya pada
Kabupaten Balangan.
Ditetapada
anngln3 Juni 2012
BUP GAN,t
Diundangkan di Paringinpada tanggal 13 Juni 2OL2
DAERAH H. SEF EFFENDITBALANGAN,
BAB XKETENTUAN PENUTUP
I'Rtpuer DARLANBERITA DAERAH I(ABUPATEN
TAHUN 2OI2 NOMORBALANGAN11
SEKRET
ooozo.(!o
t(,(E
IE"
Gl
oqoooo(f)
ocoOo-oN
oqooo_rf)C9
oqooqo(o
oqoooto@
cccCclcC!
Ocooo-o(o
oqooC>-
1()@
ooozo.(!
Io
CLE,
(!
€IE"
Gf
o
ocooo.lo(r)
oqoocroN
ooC,oooIf)
ocooo-roF-
oqooooo
ooooo"o1r)
cqccqo
oqooooo
=o(9U'z(L
(!@
CLE
6
oIo,6f
(D
oqooo.o$
oqooo-ocf)
Ocooc1r)@
oqOoo.lr,@
oOCJOo-()
oqoocro(o
oqOoo-I.)@
ooC;oo-1r)
tro6oofGlt(!'d(L
u(E
GIE'6f
@
oqoooolr)
oqooo.locr)
oqooo,r()r.-
oqooqoo
oqooo-oc)
oqooo-rf)N
oqooqoo
oqooo-oo
=trIooo
I(!-o(!o(L
tG
6IE,,
Gf
N
ooc;oo-o@
ocoOo-oro
oqooooo
ocooO.oCO
oqooqoro
ooooo"oo
ocooooCE
oqooqoro
E.o6O ED^E
"8,E:T(!G'6r Eo-
oE
(,(!Ig,(E
f
(o
oociooc,o
ooooo-rof.-
ocoOo_oN
oooooolo
oqooo-OoN
oqooIroN
oqoooolo
oqooo-roF-
sstp.$ExTE
qtr
.g(!Io)(E
3
tJ]
oqooo-Olo
ocooqoo
oqooo.roF-
oqoooooN
oqooqoroN
ocooo-lJ)N
oqooqooN
C)oC;oo.lr)NN
G
-)-YO(!Y
=-sPjjEo-
4t"63-
o
ot6(EI
o,(!f
t
oqooqrOF-
oqoOoloN
oooooooc!
oOooo1r)Nc!
oqooO"Oo(o
ooC;OoC;oc!
ooooodNC\I
ocoOooroN
tr(!GE(UooY(!J
=
N
'6c(E
o_
(U
(E
oa'6.E(5o-
ECN
(5 o=-
oCo6:E
oo'dEo-J
(5
o=
'-
troboF
oz N (i \t lr) r\ @
ltUJoie
\,\dzIUIIlU
tr(!o,cs(U
Ecq)
(Uo.=C\N.El-F6OOV c.l c.,l.- c.-(u==
=.([ a
oF(")!-_5:$EEPc,eGo_ 1.-
;(U
.LCL
EGJ
fCL
tr0)
.tz(EL(!
(!)oootaa!>E
.-JEOtrtro=cosk=(JEEE;oXE;.=>3Soc=gr(E
-E3(EltCG=YcD-6'EtrGo;Ecjoo(!(Etrtr"i5i5
z,--<kk,ntrc=a!(6=(n6q'il'F
ffdEllJ-NY
z()
c1
"kt=zM IIJ
!F=f<m<,eo-24z4OF-zz. -.<v,iyJUJ{otv Z,
H6Lztvs6-z
=6
oo@
o-GU'
c635.YsTE
oqooo-ooN
oqooo-ooN
oqooo-oo
oqooo.oo
oqooo,oa
oqooIoa
oqooo-ooN
I
g\ozu,lILl!uJ
!
\oz-+
oEo!E.gEa6oax6'E
ooC;EEg, 'a gr.i.q
EEE7*c EE s 35E *c-5lEe xiH*,iE ;FeHsE srE;E; E:4;E E tr (
*E $Ei 3E q.E ts Hi5.xEEE EE:E oE oG L - 6- 6EEEcJC*=;i5?_i5
- r= P iE tr .- -E c*flE3E6P-E=rE*i=*"s*#EEEE8.OEill=aaLIElo-FlUe N oY
q,E ;5Ee
o
oqooqooN
oqooo-ooN
oqooo-ooN
oqooo.o
oqooo.oo
oqooodoN
oqoooooN
ocooo-oo
oqooo-oo
oqooo-oo
oqooo-oo
oqooo-oo
ooU'
o.Gar,
cEg6Ef
^oiBF
E
oooo-ooN
ooooo-ooN
ocooo_ooN
ocooo-ooN
oqooo-ooN
oqooo-ooN
ocooo-ooN
I I
qE;5Ee
oIooo-ooN
oqoood()N
oqooo-ooN
oqooo-ooN
oqooo-ooN
oqooo-onN
ocooo_oloN
oqooo-ooN
ocooo,ooN
qooo-o()
oqooqor)
ocoBdr)
ooa,zo-6
cn
cEg6
TE
ooooo-oo
oqooo-oo
oqooo,ooo
oqooqo6o
oqooo-ooo
oqooo-ooo
ooooo-oo
I
PE- tsEe
c,
oqooo-aNo
oqooo.oN
ooooo_oN
oqooo-oNo
oqoo.oNo
oqooo-oN
oqooo-oNo
ooooo_oNN
oqooo-6N
ocoooor
oqooo.ar
oqooc0N
-9ooo6oG
0-
6FEEE6too-
oqooqoo@
oqooo-oo@
ccccccc
ocooooo@
oqoooo@
cccccC
cccccc((
I
s'E;!Ei
oqooo-oo
oqooo-oo
ocooo-oo
oqooodo
oqooo.oom
oqooo-ooo
oqooo_ooo
ocooortNN
oqooo-oFN
oqooo-0NN
oqooo_@NN
oqooo-oNN
ooooE06'6'o.
oFEOE:
to(L
o
oqooo-o6
oqooo_ooN
cccccc(C
oooooo@@
CC
c(
oooqooo
oqooqooN
qE;EEE
o
ooooo.oN
oqooo-oNo
oqooo-oF
oqooo-oFo
oqooo-oF
ooooo-6ts
ooooo.oN
oocioo-ooo
oqooo-oo
oqooo-ooN
ocooo-ooN
oqooo-ooN
dooED
6!O=dEO-9oooo6ao-
6FcEo?Ioo-
oqooo-oo
oqooo-oo
oqooqooq
oqoeooq
oooooooq
cccccoo
oqooqoo.:
e,E =!Ee
oqooo-oo
oqooo-oo
oqooo-oo
oqooo-oo
oqooo-oo$
oooo-oo
oqooo_oo
oqooooo
oqooIo0
oqooqoo
oqooo-oo
oqooo_oo
=o
=*o=trEBfreod.e9Go!oU'
6FEOGq.giaoo-
oqooo_oory
oqooo-ooct
oqooqoo':
oqoocoo':
oqooqoo']
cCccccc
ccccccco
I I
StE=!EE
oqooo-oN
oqooo-oN+
oqooo6Nt
qooo6N
oqooortN$
oqooortN*
oqooo-oN$
ccccccc
ocooqo
oqooqoo
oqooqoo
cccccc(
6
oYEoud^
;trmO-=oEo3.i6eto
6FcE*5*o(L
oqooo-oo$-
oooo-oos-
ooC,oqooe
ooooqooc?
oooqoocl
ooooqooc?
ooooooo
e,E=!Ee
oqooodn
oqooo-oo.+
oqooo.oo.+
oqooqoo\'
oqooo-oot
oqooo_on
oqooo-on$
oqooo-oNs
oqooo-oN
oqooo-oos
oqooqoov
oqooo-oo$
doY
gE'?dio'=g
EY
'6oEo'aod)
l
oo'-Nd)
6'eodl
foJocoF
o6fYood)
=o(D
oo:z
foEaco
6c6F
'6.oF
qoa6o'6ocfo:a-
E6ocoF'6ocfo:fI
Eol'6ocfo2=I
ocooooF
0z N o t o o N @ o o N
co9o ^.6::fi6XoMN,- c._EE E=d-oFoc:
g6aEEE'oooy.zt-
c.goE6J
zFJlrJanzz=o
=3=sY26gaZ<<sdzza)6Eezr$dI-2Az
1a+<Je?=EH=E.- au;<Efl;3
EE<(,o-zfloy<oY2t=SaJzl?fF
oo-Ge6
ooo-
oF6E'
66Icn
Gf
GF
o=8,traL9oOGo,ru !16Y'E<o'co-6E
o
JeGoooGG
Eoo
€F
6
66Ig,
6
oY
coPnr
finn6==
=6 ,
dF!c:slaEEPooco_zt--cg'6.EoJ
zoz
a1z4>oOzEUJ(LFa(<t-'i mgs2.2z+oszi
=i3E<uIao-t-utL_qot)<YFO
z=6
6o
OE6tr:!= (E
=cLoc,ocL'd)troo-
GEJoco
in
(oo-Eulo)GctE
oo.Etuo(5
.Eg]
(EctFoc(E
iE
(Eotro(E
iE
ooo(5
in
(!ao(o
ifr
oaoo
ifr tozuJlLlJ.
. IJJ*tr\frU'o.
:)m
trE(!
6o)coCL
v==oll o,(n=roJoLo(EEq>=E:;io{.O
AE'.O6etrd-BEEE L'A
f;#fY-rri
tsoqotrgGoo
(E
tr'E
C(U(E
(!
oY'6=ooa
c(!(E
(!
oY'6=CN
oa
c(E(E
(E
o)Y'6(r,o)a
C(!(E
G
o)Y'6
@o
(E(!(5
oY'6ooa
c(Uor5
o:<'65ooa
ootE
co)Y'6
oO)a
(u(I,
IE
o)Y'6oo)a
o9EEo'=Yi
:=
.lzoolzt!
).lzq)olztu
:=
Loolz
I,U
=-too.
.Yl'r
=lzoolztu
:ts
-:zoo.!zlrJ
=)a(.:U.vI
:=
-!zo)alz
uJ
J(l,
6CL(!Y
o(U
(U
oY'6
ooaco
U)(E
6Y
o(U
o
o:l'(g
ooaco
a(E
6Y
(Eo(E
o)Y'(E
oo)a
co
tioo)Y
GGoco)Y
c(Uo(!EoV
ooo
oY
Coo(!
o)Y
Go(5
oYoooa
oooV
G
@oU)
U)(u
o:<
(E
ooo
tl,-(5o)Y
(5
ooo
o(o
6Y
ooo)a
ooo)Y
G-
=iar(r=o.
.9
.9co
Eoo
.)zIJJ
Eoov,IU
Eoolzill
Eoo
.v,tU
EoLo.v.tU
Eoo.Yill
Eoo
.v.tu
oGc*6
-9.oEFL:- (E
.BoIL
g(uo)q)z6o6'o'(L(Evo).cL
cc o O o
L(d(u.o(6a
ouo_o(E
oYo
.Eooco
.)z(E
=(!oco
ox.(LoG
O)YlzN
=(5
(oLo)(E
oo(E
E-:zoa
oto-ooooo
(Uo
oEotu(g-o.(Uo)
o_
oootU(!-ooo)o-
o6thtu(U-o.go
o_
=c(Eooo(,azo-(U
a
;Gooooazo-(E
a
;Goo6(,azo-(E
aoz N CO s c (o N x
Iclp.-l 2==l z
ETII =sE 11 2zd=;t 1t
E;El J<EEPI Hip:fl ;=^1" iul
-J^F J='= tu c0F EgrI
-za<rt,F
-19EFE?E?eF,Nt=o=o_V96<=t'JL-
;dFJ6II
t!\6zlrJ
\ z(,
(Lfm
ot(LofFlUVJ=
=fi;zJI<<mE-
TEoku, o-
3ri!YtaYrrzIIJ ncnd<st'^*UL' ,NlUY
=<f=EarnJnHIL
KE21HHt(LTUtozf
c(U
PS^Cl r-r ro crt !?m ct'._ -t.-iEE
=o-o=-l-JIm-(9crg. G=E<rt6FP8:S;Cg'aE(U-J
I
(Et)GLott-,oY
$
E=ao-E=c(uEl-(U.C
IL0)o_colzLoo-oi5
EJao-E5
C(U!L(U.C
I
oo_colzt-(U
(U_oi5
EJao-Ef
C(5EL(U.C
I
oo_C(olzt-o(U
_oi5
d,
ItTIJo-azttU'IUm
0.,
oooooooN
oOoooorr)
oqc)oo_oo
fi=",3H9u^
trEE#EEU).iOs-x2io<E#=kYmJ
fr=
N
ouo-o([=+,oYCGE.Eoo-fm
-Y(o
=Go_fm
ot(LoGJ
0)Ylz(5
=CoE-C(5LoGoa'-oot-lzoU)
ot.o_o(E+,oo)o)cg(UE
cobatuG-oG'o'o-
oz - r N cf)
I\\E\E\]
ll,eltl;l
I\EEHB\BI
,|)
L
0z6
\oz1\
t]\ozLrJl!l!IIJ
lJ.llJU)
rIIct)trq)o-0)YLGCc([oCo(olz(,)c(5Lo)-oo))zL(E
-E
=EoL(\,E(\,fEN(tr
E(o
o@a(!glf(I,Lfa
ILooL(,(\,-oi5
o-fID
3i3'io5
0t)
oocioo-oolo
oqooooorr)
oqooo-ooro
oqooooolr)
@zox.ILt
ooll-
ot
a(u-6a(Uo)ft-
.9.C-:zC)FC(Eo,c'5Ei5
(E(I,6c0aGo)=F
E'a(!lzi5
oz c\l (f) $
cl(slo)lc Nl<s =l# Kl.-t
-es 5laaElC- I(s-_lL- (ol
dEplo o ([lLzt
cg'aE(EJ
zf?fFFo-
=lUFFoY
=Jozt.ozIJJY
=ulcD
lx\6zIUlrl!UJ
cl(Ulq) NlLFI(Eol(U Nlm ._lcl6N rI
f;H dtc- I
S:- =lEEPI(D o (5lo-ztl
-EoE6J
IITJJa-:!
E)U'o-EJo(Uooo(UlzL(U
(E
€E(UN($
o-)C(u)-vo)C
(!E(u
oEq)L(E
.qG]
I
NzlrJ-,zfYozzozFlll=IJJG
6
o)tEIorlcl(Ul
il=lYIorlcl(ul(5
6coElu(U
o-oo)clo
l>l9ILl6l=l=lflclo)t>
TE
GE')oz(E
-o(uo)o.(E.vo,tr't=
Lampiran VIII : Peraturan Bupati BalanganNomor 11 Tahun 2Ol2Tanggal 13 Juni 2Ol2
KOP SKPD
NOMOR:
Dasar
Kepada
NamaNIPPangkatJabatan
Untuk
Tempat
Hari/Tanggal:
Demikian dikeluarkantanggung jawab.
SURAT TUGAS
MENUGASI(AN :
untuk dilaksanakan dengan penuh
Dikeluarkan di Paringinpada tanggal ....20...
Kepala SKPD
Tanda tangan
Nama dan NIP
BUPATI BALANGAN
NOMOR:
Dasar:
Kepada
NamaNIPPangkatJabatan
Untuk :
Tempat :
Hari/Tanggal:
Demikian dikeluarkantanggung jawab.
SURAT TUGAS
MENUGASI{AN :
untuk dilaksanakan dengan Penuh
Dikeluarkan di Paringinpada tanggal .....2O..
BUPATI /WAKIL BUPATIBALANGAN,
Tanda tangan
Nama
,/
l"
Lampiran IX : Peraturan BuPatiNomor 11 TahunTanggal 13 Juni
Balangan2012
2012
KOP SKPD
Nomor :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS(sPPD)
1. Pejabat berwenang
2. Nama pegawai yang diPerintahkan
3. Jabatan, Pangkat dan Golongan
Pegawai yang diperintahkan
4. Perjalanan Dinas yangdiperintahkan
5. Perjalanan Dinas Direncanakan
6. Maksud Perjalanan Dinas
7. Perhitungan Biaya Perjalanan
8. Keterangan
a. Dari
b. Ke
c. Transportasi digunakan
a. Selama :
b. Dari Tanggal
c. S/d tanggal
a. Atas Beban : APBD
b. Pasal Anggaran :
: Lihat Sebelah
a.
b.
c.
Paringin,
Kepala SKPD
Tanda tangan
20....
Nama dan NIP
KETERANGAN :
I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :
TemPatKedudukan
Pegawai yangdiberi
Perintah
Tanda TanganTanda Tangan
II. DARI PE.'ABAT DI DAERAH PENUGASAN / DI KUNJUNGI :
KembaliTemPatKedudukan
Pegawai yangdiberi
Perintah
Tanda TanganTanda Tangan
BUPATI BALANGAN
Nomor :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS(sPPD)
1. Pejabat berwenang
Nama pegawai yangdiperintahkan
Jabatan, Pangkat dan Golongan
Pegawai yang diperintahkan
2.
3. a.
b.
c.
4. Perjalanan Dinas yangdiperintahkan
5. Perjalanan Dinas Direncanakan
6 Maksud Perjalanan Dinas
7. Perhitungan Biaya Perjalanan
8. Keterangan
a. Dari
b. Ke
c. Transportasi digunakan
a. Selama :
b. Dari Tanggal :
c. S/d tanggal :
a. Atas Beban
b. Pasal Anggaran
: Lihat Sebelah
BUPATI/WAKIL BUPATI BALANGAN'
Tanda tangan
Nama
TempatKedudukan
Pegawai yangdiberi
Perintah
Berangkat Kembali
Tanggal Tanda Tangan Tanggal Tanda Tangan
KETERANGAN:
I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :
II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN / DI KUNJUNGI :
'rt mcaxd
./
TempatKedudukan
Pegawai yangdiberi
Perintah
Tiba Kembali
Tanggal Tanda Tangan Tanggal Tanda Tangan
f.. ". "r"'K EFFENDTDV
DASAR
TUJUAN
TANGGAL :
HASIL PERJALANAN DINAS :
Lampiran X :
LAPORAN PERJALANAN DINAS
Peraturan BuPati BalanganNomor 11 Tahun 2Ol2Tanggal 13 Juni 2Ol2
Paringin, ...20......
Yang membuat laPoran,
Tanda Tangan
NamaNIP
GAN,
Lampiran
RINCIAN PERJALANAN DINAS
Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :
XI : Peraturan BuPati BalanganNomor 11 Tahun 2Ot2Tanggal 13 Juni 2}ll
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Telah dibayar sejumlahsebesar RP. .......
Bendahara
Tanda Tangan
(.........................NIP.
Paringin, .....2O....
Telah menerima jumlah uangRp.
Yang Menerima
Tanda Tangan
(..............................)NIP.
DitetapkanPERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
: Rp.Yang telah dibaYar semula : RP.
Sisa Lebih : Rp.
F
Lampiran
DAFTAR RINCIAN BIAYA
XII : Peraturan BuPati BalanganNomor 11 Tahun 2Ot2Tung
UANG SE1IIA KEND.DAIAM KOTA
TEMPAT TUJUAN(Rp.l
/"
Lampiran XIII : Peraturan Bupati BalanganNomor 11 Tahun 2Ol2Tanggal 13 Juni 2Ot2
DAFTAR RINCIAN BIAYA KONTRIBUSI
l"
NO. NAMAUANG KONTRIBUSI
(np.l TANDA TANGAN
1.
2.
3.
TOTAL
Lampiran XIV : Peraturan BuPati BalanganNomor 11 Tahun 2Ol2Tanggal 13 Juni 2Ol2
SURAT KETERANGAN TAMBAHAN PERJALANAN DINAS
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :
(dan seterusnya)Bersama ini menerangkan bahwa :
1. NamaNIPJabatan
2. NamaNIPJabatan :
(dan seterusnya!
Benar diberikan tambahan hari dan biaya perjalanan dinas selama..........(.............) hari dikarenakan alasan penerbangan.
Demikian surat keterangan tambahan perjalanan dinas ini dibuatuntuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Paringin, .......... ......20...
Tanda Tangan
,":""*,/
EFFENDIE Zr