bupati blitar provins! jawa timur peraturan...
TRANSCRIPT
BUPATI BLITAR
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati
Blitar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Blitar dipandang tidak sesuai
sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Blitar;
Mengingat
-2-
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
-3-
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 354 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Menetapkan
-4-
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1117);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Togas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 69/D);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2016 KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 69
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar (Berita Acara
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 69/D) diubah
sebagai berikut:
-5-
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam menyusun dan melaksanakan
kebijakan dan pedoman teknis di bidang anggaran.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Bidang Anggaran mempunyai
fungsi :
a. merumuskan prosedur penyusunan rancangan
anggaran pendapatan dan belanja daerah dan
rancangan perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah;
b. mengoordinasikan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis penyusunan anggaran;
c. mengoordinasikan pengendalian penyusunan
anggaran;
d. mengoordinasikan penyusunan dokumen kebijakan
umum anggaran, plafon prioritas anggaran
sementara, kebijakan umum perubahan anggaran
dan plafon prioritas anggaran sementara perubahan;
dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
( 1) Kepala Sub Bidang Anggaran I mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan kebijakan
dan penyusunan pedoman teknis di bidang anggaran.
-6-
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Anggaran I mempunyai
fungsi:
a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis penyusunan anggaran pendapatan
dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
perencanaan anggaran daerah pada dinas daerah;
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja
daerah pada dinas daerah;
d. memverifikasi rencana kerja dan anggaran / rencana
kerja dan anggaran perubahan satuan kerja
perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan
anggaran / dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran satuan kerja perangkat daerah pada dinas
daerah;
e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen
pelaksanaan anggaran / dokumen pelaksanaan
perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah
pada dinas daerah;
f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
g. menyajikan informasi keuangan daerah yaitu
anggaran pendapatan dan belanja daerah;
h. menyusun dokumen kebijakan umum anggaran dan
kebijakan umum perubahan anggaran;
1. menyusun dokumen plafon prioritas anggaran
sementara dan plafon prioritas anggaran sementara
perubahan;dan
J. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.
-7-
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
(1) Kepala Sub Bidang Anggaran II mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan kebijakan
dan penyusunan pedoman teknis dibidang anggaran.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Anggaran II
mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis penyusunan anggaran pendapatan
dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
perencanaan anggaran daerah pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan dan
Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja
daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Badan dan Bagian lingkup Sekretariat
Daerah;
d. melaksanakan verifikasi rencana kerja dan anggaran
/ rencana kerja dan anggaran perubahan satuan
kerja perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan
anggaran / dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran satuan kerja perangkat daerah pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan
dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen
pelaksanaan anggaran / dokumen pelaksanaan
perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Badan dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas;
g. menyajikan
perubahan
daerah;
-8-
informasi
anggaran
keuangan
pendapatan
daerah yaitu
dan belanja
h. menyusun dokumen kebijakan umum anggaran dan
kebijakan umum perubahan anggaran;
1. menyusun dokumen plafon prioritas anggaran
sementara dan plafon prioritas anggaran sementara
perubahan;dan
J. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
(1) Kepala Sub Bidang Anggaran III mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan kebijakan
dan penyusunan pedoman teknis di bidang anggaran.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Anggaran III
mempunyai fungsi:
a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis penyusunan anggaran pendapatan
dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
perencanaan anggaran daerah pada Inspektorat dan
Kecamatan;
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja
daerah pada Inspektorat dan Kecamatan;
d. melaksanakan verifikasi rencana kerja dan anggaran
/ rencana kerja dan anggaran perubahan satuan
kerja perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan
anggaran / dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran satuan kerja perangkat daerah pada
Inspektorat dan Kecamatan;
-9-
e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen
pelaksanaan anggaran / dokumen pelaksanaan
perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah
pada Inspektorat dan Kecamatan;
f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas;
g. menyajikan informasi keuangan daerah yaitu
perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan
belanja daerah;
h. menyusun dokumen kebijakan umum anggaran dan
kebijakan umum perubahan anggaran;
1. menyusun dokumen plafon prioritas anggaran
sementara dan plafon prioritas anggaran sementara
perubahan;dan
J. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20
(1) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan
kebijakan, menyiapkan bahan pedoman teknis,
melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, dan
pengendalian dibidang pengelolaan kas.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai
fungsi :
a. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan kas
Daerah;
b. melaksanakan pelayanan proses pencairan dana
satuan kerja perangkat daerah atau pihak ketiga;
c. melaksanakan administrasi secara tertib atas
penerimaan dan pengeluaran daerah ke dalam buku
kas, koreksi dan validasi rekapitulasi penenmaan
harian dan penerimaan bulanan;
-10-
d. melaksanakan pengelolaan dana transfer dari pusat,
provinsi dan lainnya;
e. melaksanakan administrasi realisasi penyerapan dan
evaluasi pertanggungjawaban anggaran transfer dana
dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,
koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja
perangkat daerah penerima dana transfer;
f. mengadakan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, propinsi terkait dengan
pelaksanaan penggunaan dana transfer;
g. mengadakan perhitungan sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya dana transfer;
h. membuat laporan dan mengirimkan penggunaan
dana transfer;
1. membuat surat pengajuan pencairan dana transfer
dari pusat maupun dari provinsi sesuai ketentuan;
J. melaksanakan administrasi terhadap semua jenis
penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, baik
berupa uang tunai maupun surat berharga;
k. meneliti, mengoreksi dan memvalidasi serta
menyediakan buku kas umum Daerah untuk
ditandatangani kuasa bendahara umum daerah;
1. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi atas
penenmaan dan pengeluaran keuangan dengan
satuan kerja perangkat daerah terkait rekonsiliasi
laporan penerimaan bulanan seluruh satuan kerja
perangkat daerah unit penghasil;
m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah, menyusun Keputusan
Bupati tentang penunjukkan pejabat pengelola
keuangan untuk satuan kerja perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah, penetapan besaran
uang persediaan, dan besaran anggaran kas per
tribulan dalam 1 ( satu) tahun anggaran pada satuan
kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah;
-11-
n. rnelakukan rekonsiliasi pernbukuan kas dengan bank
ternpat penyirnpanan uang daerah, koreksi dan
validasi laporan rekonsiliasi bank;
o. rnerancang penerirnaan dan penyetoran penerirnaan
pajak dan bukan pajak ke kas negara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, koreksi dan validasi
rekapitulasi penyetoran pajak satuan kerja perangkat
daerah dan pihak ketiga di lingkungan Pernerintah
Daerah ke Kas Negara;
p. rnernvalidasi bukti lunas bayar surat perintah
rnernbayar yang dibuat satuan kerja perangkat
daerah dan validasi surat bukti setoran bukan pajak
satuan kerja perangkat daerah di lingkungan
Pernerintah Daerah;
q. rnelaksanakan penernpatan uang daerah, pengelolaan
dan penatausahaan investasi jangka pendek daerah,
koordinasi dalarn pengelolaan penernpatan deposito
pada Bank Jatirn, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI
dan Bank BTN sesuai petunjuk;
r. rnernbuat laporan realisasi penerirnaan bunga harian
investasi jangka pendek (deposito) kepada Bupati
rnelalui Sekretaris Daerah setiap tribulan;
s. rnenyusun dan rnenyediakan laporan kas pos1s1
harian untuk divalidasi bendahara urnurn daerah dan
Kuasa bendahara urnurn daerah dan disediakan
kepada Sekretaris Daerah;
t. rnelaksanakan koordinasi dengan Subbid lainnya di
BPKAD;
u. rnenyiapkan surat penyediaan dana untuk
pengendalian pelaksanaan anggaran kas pada satuan
kerja perangkat daerah; dan
v. rnelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.
-12-
6. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Desemb er 2020
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 84 / D