bupati bulukumba provinsi sulawesi...
TRANSCRIPT
1
BUPATI BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 08 TAHUN 2015
TENTANG
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUKUMBA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu
ditetapkan mengenai jenis usaha/kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
b. bahwa Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Usaha/Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha/Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara
2
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD
adalah satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.
4. Badan Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BLHD adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bulukumba.
5. Kepala BLHD adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Bulukumba.
6. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat
menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
7. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
3
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib
amdal atau UKL-UPL.
9. Standar Operational Procedure (Prosedur Operasional Standar) selanjutnya
disingkat SOP adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan sesuai prosedur operasional yang berlaku
10. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
11. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan;
12. Pejabat Pemberi Izin adalah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
memiliki kewenangan menerbitkan izin yang berkaitan dengan bidang usaha dan/atau kegiatan berdasarkan kewenangan.
13. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
14. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
15. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh
Pemrakarsa.
BAB II
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UKL-UPL DAN SPPL
Pasal 2
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib
Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) wajib memiliki UKL-UPL.
(2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
Pasal 3
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib
membuat SPPL.
(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan kriteria:
a. tidak termasuk dalam ketegori berdampak penting; dan
b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
(3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan untuk menyusun SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
(4) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan
sebagaimana tercatum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
4
BAB III
PENYUSUNAN FORMULIR UKL-UPL
Pasal 4
(1) Formulir UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu
Usaha dan/atau Kegiatan. (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. identitas pemrakarsa; b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
yang dibutuhkan; dan e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang
tercantum dalam formulir UKL-UPL. f. Daftar Pustaka; dan
g. Lampiran.
(3) Format pengisian Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang tercantum Lampiran IV yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal 5
(1) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.
(2) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan
kepada Pemrakarsa.
BAB IV TATA CARA DAN PROSES PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN SPPL
Pasal 6
(1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL atas usaha dan/atau kegiatan
yang berlokasi di Kabupaten Bulukumba Kepada Bupati melalui Kepala BLHD.
(2) Kepala BLHD memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL.
(3) Kepala BLHD setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau
pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.
(4) Pemrakarsa wajib membawa dan menghadiri langsung proses pengajuan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, kecuali berhalangan tetap dapat diwakili dengan memberikan surat kuasa bermaterai enam ribu.
Pasal 7
(1) Kepala BLHD wajib:
a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL;
atau
b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
5
(2) Untuk kelancaran pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dibentuk tim beranggotaan SKPD teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, Pemrakarsa
wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Kepala BLHD wajib:
a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah lengkap atau telah disempurnakan oleh
Pemrakarsa; atau
b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya SPPL yang telah lengkap atau telah disempurnakan oleh Pemrakarsa.
(5) Dalam hal kepala Kepala BLHD tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
UKL-UPL atau SPPL yang diajukan Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala BLHD.
(6) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
BAB V REKOMENDASI UKL-UPL
Pasal 8
(1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a
digunakan sebagai dasar untuk:
a. Persetujuan; atau
b. Penolakan.
(2) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL; b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
(3) Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat: a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
b. pernyataan penolakan UKL-UPL.
Pasal 9
(1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a
digunakan sebagai dasar untuk:
a. memperoleh izin lingkungan; dan
b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
(2) Pejabat pemberi izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ke dalam izin lingkungan.
6
BAB VI PEMBIAYAAN
Pasal 10
(1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
(2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaaan peralatan kantor untuk
menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Biaya Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) Nasional atau Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan sebelum ditetapkannya peraturan ini, wajib menyusun SPPL sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Usaha/Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.
Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal Agustus BUPATI BULUKUMBA
H. ZAINUDDIN H Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal Agustus SEKRETARIS DAERAH BULUKUMBA,
A. B. AMAL
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ……. NOMOR .....
7
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR …..
TENTANG JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN WAJIB UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL
A. Bidang Pertanian No. Jenis Usaha/Kegiatan Satuan Skala/Besaran
I Tanaman pangan dan Holtikultura
1 Pencetakan sawah diluar kawasan hutan ha 100 ≤Luas ≤500(terletak pada satu hamparan lokasi)
2 Budidaya Tanaman pangan dan Holtikultura.
a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya
ha Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan
lokasi ) b. Tahunan dengan atau tanpa unit
pengolahannya ha Luas < 5.000 (terletak
pada satu hamparan lokasi)
3 Penggilingan padi dan penyosohan beras. Ton beras/jam
Kapasitas ≥ 0,3
II Perkebunan
1 budidaya tanaman perkebunan
a. Semusim dengan atau tanpa unit
pengolahannya ha Luas < 3.000
- Dalam kawasan budidaya non kehutanan
b..
Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya
ha Luas < 3.000
- Dalam kawasan budidaya non kehutanan
B. Bidang Peternakan
No. Jenis Usaha/Kegiatan Satuan Skala/Besaran
1 Budidaya Burung Puyuh atau Burung Dara ekor Populasi ≥ 25.000 (terletak pada daerah satu hamparan lokasi
2 Budidaya Sapi Potong ekor campuran
Populasi ≥ 100 (terletak pada daerah satu hamparan lokasi
3 Budidaya Sapi Perah
ekor campuran
Populasi ≥ 20 (terletak pada daerah satu hamparan lokasi
4 Budidaya Burung unta ekor Populasi ≥ 100 (terletak pada daerah satu hamparan lokasi
5 Ayam ras petelur ekor induk Populasi ≥ 10.000
8
6 Ayam ras pedaging ekor produksi /
siklus
Populasi ≥ 15.000
7 Itik/angsa/entog ekor campuran
Populasi ≥ 15.000
8 Kalkun ekor campuran
Populasi ≥ 10.000
9 Burung Puyuh ekor campuran
Populasi ≥ 25.000
10 Babi ekor campuran
Populasi ≥ 125
11 Burung dara ekor campuran
Populasi ≥ 25.000
12 Kerbau ekor campuran
Populasi ≥ 75
13 Kuda ekor campuran
Populasi ≥50
14 Kelinci ekor campuran
Populasi ≥ 1.500
15 Rusa ekor campuran
Populasi ≥ 300
C. Bidang Perikanan
No. Jenis Usaha/Kegiatan Satuan Produksi benur > 40
Juta
I Perikanan Budidaya
1 Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atautanpa unit pengolahannya
ha Luas < 50
2 Budidaya perikanan air laut
a. Budidaya tiram mutiara ha Luas ≥ 5
b. Budidaya rumput laut ha Luas ≥ 7
c. Budidaya ikan air laut dengan 8andar8 apung
unit Jumlah 8andar8 ≥ 100 (ukuran 8andar8 50
M2 d. Budidaya ikan dengan metode tancap. Ikan
bersirip; Teripang, kerang, kepiting. Ha Luas Lahan ≥ 1
e. pen System dalam budidaya air laut. Luas, atau ha Luas ≤ 5 Jumlah unit Jumlah < 1.000
3 Budidaya perikanan air payau
a. Budidaya tambak ada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit Pembekuan / cold storage dan atau unit pembuatan es balok
ha 5 ≤ Luas < 50
b. Pembenihan udang
ekor pertahun
Produksi benur > 40 Juta
4 Budidaya perikanan, air tawar
a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan 8andar8 apung atau pen system.
Luas, atau ha < 2.5
Jumlah unit < 500
b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif.
Luas, atau ha Luas ≤ 5
Kapasitas Produksi Ton/hari Kapasitas Produksi <
50
9
D. Bidang Perhubungan
No. Jenis Usaha/Kegiatan Satuan Skala/Besaran
I Perhubungan Darat
1 Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Semua besaran
2 Depo/pool Angkutan/ Depo Angkutan ha 0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
Pembangunan Depo Petikemal ha 0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
3 Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. – Luas lahan
ha Luas < 2
4 Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas Lahan
ha 0,25 ≤ Luas ≤ 2
5 Pengujian kendaraan bermotor ha 0,5 ≤ Luas ≤ 5
6 Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api. Km Panjang < 25 - Panjang
7 Pembangunan Stasiun Kereta Api ha Semua besaran
8 Terminal peti Kemas ha Luas < 5
9 Stasiun ha 0,5 < Luas < 5
10 Depo dan balai yasa ha 0,5 < Luas < 5
11 Jalan rel dan Fasilitasnya m 100 < Panjang <
25.000
12 Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat
Volume, atau m3 Volume < 500.000
Luas area dumping ha Luas < 5
II Perhubungan Laut
1 Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :
a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile.
Panjang, atau m Panjang < 200
Luas m2 Luas < 6.000
b. Kedalaman Tambatan LWS -4 ≤ kedalaman ≤ -10
c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water).
M Panjang < 200
- Panjang
d. Bobot Kapal Standar DWT 1.000 ≤ Bobot ≤
20.000
e. Trestle Dermaga m2 750 ≤ Luas ≤ 6.000
f. Single Point Mooring Boey. – Untuk kapal DWT Bobot < 10.000
2 Prasarana pendukung pelabuhan
a. Terminal Penumpang ha Luas < 5
b. Terminal Peti Kemas ha Luas < 5
c. Lapangan Penumpang ha Luas < 5
d. Gudang ha Luas < 5
e. Prasarana Penampungan Curah Cair ha Luas < 5
3 Pengerukan dan Reklamasi
a. Pengerukan untuk Pemeliharaan
(9andar9ance) m3 Volume < 500.000
b. Pengerukan perairan dengan capital dredging. – Volume
m3 Volume < 500.000
c. Reklamasi/Pengurugan
Luas, atau ha Luas < 25
Volume m3 Volume < 500.000
d. Volume dumping m3 10.000 ≤ Volume ≤
50.000
e. Pekerjaan bawah air km Panjang ≤ 100
10
4 Pengerukan / Perataan batukarang m3 Volume Karang ≤ 100.000
5 Pekerjaan bawah air (PBA):
a. Pipa minyak/gas; km Panjang < 100
b. Kabel listrik; kv Tegangan < 150
c. Kabel telekomunikasi km Panjang > 100
III Perhubungan Udara
1 Pengembangan 10Bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut:
a. Landasan Pacu; m Panjang < 200
b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo; m2 Luas < 2.000
c. Pengambilan air tanah Liter / Detik
Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha
2 Perluasan 10andar udara beserta salah satu fasilitasnya :
- Prasarana sisi udara, terdiri :
a. Perpanjangan landasan pacu; m 50 ≤ Panjang ≤ 200
b. Pembangunan taxi way; m3 50 ≤ Luas ≤ 200
c. Pengembangan apron; m2 500 ≤ Luas ≤ 1.000
d. Pembuatan airstrip; m 800 ≤ Luas ≤ 900
e. Pembangunan helipad; Semua besaran
f. Pemotongan bukit dan pegurugan lahan dengan volume;
5.000 ≤ Volume ≤ 500.000
g. Reklamasi pantai :
Luas, atau ha Luas < 25
Volume urugan; m3 Volume < 100.000
Prasarana Sisi Darat, terdiri:
a. Pembangunan Terminal Penumpang; m 500 ≤ Luas ≤ 2.000
b. Pembangunan Terminal Cargo; m2 500 ≤ Luas lc 2.000
c. Jasa Boga; porsi / hari 500 ≤ Produksi ≤ 1.000
d. Power house/genset; kVA 500 ≤ Daya ≤ 1.000
e. Pembangunan menara pengawas lalu
lintas udara semua
besaran Semua besaran
f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum
Liter 1.000 < Volume < 50.000
- Fasilitas penunjang lainnya terdiri dari:
a. Pembangunan fasilitas pemancar/NBD; bandara Semua ukuran di dalam lokasi bandara
b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara; m2 Semua ukuran di dalam lokasi bandara
c. Bengkel kendaraan bermotor; m2 500 < luas < 10.000
d. Pemindahan penduduk; KK Jumlah < 200
e. Pembebasan lahan. Ha Luas < 100
3 Pembangunan 10Bandar udara baru beserta Semua besaran
fasilitasnya untuk fixed wing maupun Rotary wing (termasuk kelompok Bandar udara diluar kelas A, B, dan C beserta hasil studi
rencana induk yang telah disetujui)
4. Pembangunan Base Transfer Station (BTS)/
Menara Telekomunikasi Semua besaran
11
E. Bidang Perindustrian No. Jenis Usaha/Kegiatan Satuan Skala/Besaran
1 Industri galangan kapal dengan sistem graving dock.
DWT Bobot < 5.000
2 buah-buahan dalam kaleng/kemasan ton/tahun Produksi riil > 2.000
3 Sayuran dalam botol ton/tahun Produksi riil > 2.000
4 Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan sayuran
ton/tahun Produksi riil > 2.500
5 Minuman dalam kemasan Semua Besaran
6 Kecap liter/tahun Produksi riil > 1,5 juta
7 Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya
ton/tahun Produksi riil > 500
8 Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak
ton/tahun Produksi riil > 15.000
9 Ransum/pakan jadi hewan manis ton/tahun Produksi riil > 15.000
10 - Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak;
ton/tahun Produksi riil > 15.000
- Pakan lain untuk ternak ton/tahun Produksi riil > 15.000
- Tepung tulang ton/tahun Produksi riil > 3.000
11 Bir, minuman lainnya yang mengandung malt.
12 Minuman Keras
13 Anggur dan sejenisnya
14 - Minuman ringan lainnya liter/tahun Produksi riil > 1,2 juta - Minuman ringan tidak mengandung Co2; liter/tahun Produksi riil > 1,6 juta - Minuman ringan mengandung Co2; botol/
tahun Produksi riil > 105.000 - Minuman beralkohol kurang dari 1% Semua Besaran
15 Pengawetan kulit Lembar/ tahun Produksi riil > 1.200
16 Penyamakan kulit Lembar/ tahun Produksi riil > 1.200
17 Barang dari kulit Lembar/ tahun Produksi riil > 1.200
18 Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu. Minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya.
Rupiah Investasi > 600 juta
19 Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa) ; industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).
Rupiah Investasi > 600 juta
20 Bahan Pembersih Rupiah Investasi > 600 juta
21 Barang dari fiberglass Rupiah Investasi > 600 juta
22 Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; pot bunga dan semen.
Rupiah Investasi > 600 juta
23 Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrois; kapur kembang, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kapur.
Rupiah Investasi > 600 juta
24 Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kapur.
12
25 Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan ruamh tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur.
Rupiah Investasi > 600 juta
26 Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.
Rupiah Investasi > 600 juta
27 Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin ; genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.
Rupiah Investasi > 600 juta
28 Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.
Rupiah Investasi > 600 juta
29 Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.
Rupiah Investasi > 600 juta
30 Barang dari batu keperluan keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; batu pipisan.
Rupiah Investasi > 600 juta
31 Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya.
Rupiah Investasi > 600 juta
32 Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.
Rupiah Investasi > 600 juta
33 Pemeliharaan dan perbaikan: a. mesin Pertanian b. Mesin Logam dan Kayu c. Mesin Listrik d. Mesin Elektronik Rumah Tangga e. Mesin Khusus f. Mesin Alat berat dan alat pengangkut
Unit/tahunUnit/tahunUnit/tahun Unit/tahu Unit/tahunUnit/tahun
100 100 500 500 100
> 30
34 Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya.
ton/tahun Kapasitas > 100
35 Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya.
ton/tahun Kapasitas > 100
36 Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan, dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.
unit/tahun Kapasitas > 100
13
37 Alat berat dan alat pengangkat. unit/tahun kapasitas > 30
38 Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan.
unit/tahun Kapasitas > 10.000
39 Bangunan bare kapal. DWT 100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000
40 Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata; barang perhiasan.
Rupiah Investasi > 600 juta
41 Industri kerupuk. Orang 20 ≤ Tenaga kerja ≤1.000
42 Industri sabun Orang 20 ≤ Tenaga kerja ≤1.000
43 Industri rokok Orang 20 ≤ Tenaga kerja ≤1.000
44 Industri Genteng Orang 20 ≤ Tenaga kerja ≤1.000
45 Furniture Orang 20 ≤ Tenaga kerja ≤1.000
46 Perusahaan kosmetik Orang 20 ≤ Tenaga kerja ≤1.000
47 Minyak goreng kelapa ton/tahun Produksi riil > 4.500
48 Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya; ton/tahun Produksi riil > 5.000 Makanan dari tepung terigu. ton/tahun Produksi riil > 1.000
49 Pembuatan gula lainnya ton/tahun Produksi riil > 5.000
50 Sirup bahan dari gula ton/tahun Pemakaian gula > 200
51 Pengolahan gula lainnya selain sirup
52 - Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao;
ton/tahun Produksi riil > 1.000
- Kembang gula yang tidak mengandung kakao Produksi riil > 1.000
53 Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka),hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu
ton/tahun Produksi riil > 9.000
54 Sagu; pati palma, hasil ikutan/sisa industri, berbagai pati palma.
ton/tahun Produksi riil > 6.000
55 Tahu ton/tahun Jumlah kedelai > 3.000
56 Komponen bumbu masak ton/tahun Produksi riil > 2.600
57 Obat nyamuk padat. Rupiah Investasi > 600 juta
58 - Sabun rumah tangga, sabun untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci.
Rupiah Investasi > 600 juta
- Bahan pembersih - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil
ikutan /sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.
59 Sediaan: rigs wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan bahan, cukur.
Rupiah Investasi > 600 juta
60 Kosmetik lainnya. Rupiah Investasi > 600 juta
61 Industri baterai basah (akumulator listrik) unit/tahun Produksi < 100.000
62 Pusat perdagangan/ perbelanjaan relative terkonsentrasi.
Luas lahan, atau ha Luas < 5 Luas bangunan m2 Was < 20.000
63 Show room kendaraan/furniture dll. m2 Luas > 500
64 Bengkel, service kendaraan. m2 Luas > 250
14
65 Gudang, depo. m2 Luas > 500
66 Industri handycraft/kerajinan Orang Tenaga kerja > 30
67 Musium, gallery, dan sejenisnya. m2 Luas > LGOD
68 Art shop m2 Luas > 5.000
69 Panti mandi uap/spa m2 Luas > 5.000
70 Bar, karaoke, café, diskotik, pub dan sejenisnya Semua Besaran
71 Industri Penggergajian kayu/pengolahan kayu Semua Besaran
72 Kemasan karton ton/tahun Produksi riil = 4.000
73 Paku, kawat, bendrat ton/tahun Produksi riil = 8 juta
74 Elektronik AC unit/bulan Produksi riil = 1.000
75 Lemari es unit/bulan Produksi riil = 1.500
76 Pembuatan bahan sintetik (dakron) yard/tahun Produksi riil = 7,5 juta
77 Rantai jangkar ton/tahun Produksi riil = 3.000
78 Produksi rokok ton/tahun Produksi riil = 1.000
79 Pengolahan biji mente ton/hari Produksi riil = 15
80 Minyak mente ton/hari Produksi riil = 20
81 Album foto ton/tahun Produksi riil = 1.200
82 Jame serbuk/minuman serbuk ton/hari Produksi riil = 1.500
83 Pengolahan minyak randu
84 Pengolahan tempurung kelapa ton/tahun Produksi riil = 2.500
85 Buah-buahan dalam botol ton/tahun Produksi riil = 2.200
86 Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli); ton/tahun Produksi riil = 2.200
87 Sayuran yang dilumatkan ton/tahun Produksi riil = 2.200
88 Air sari pekat buah-buahan; pengolahan & ton/tahun Produksi riil ≥ 2.000
pengawetan lainnya untuk buah-buahan ton/tahun Produksi riil ≥ 2.200
dan sayuran; air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan
ton/tahun Produksi riil ≥ 2.500
89 Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan
ton/tahun
Produksi riil ≥ 2.200
90 Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.
ton/tahun Produksi riil ≥ 2.200
91 Oleochemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.
ton/tahun Produksi riil ≥ 1.000
92 Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.
ton/tahun Produksi riil ≥ 1.000
93 Sirup bahan dari gula ton/tahun Pemakaian gula > 200
94 Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka),hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu
ton/tahun Produksi riil > 9.000
95 Teh ekstrak ton/tahun Produksi riil > 2.000
96 Daging sintetis, bubuk sari kedelai ton/tahun Produksi riil > 1.000
97 Pengolahan air m3/hari Kapasitas > 10
98 Es Balok Rupiah Investasi > 600
99 Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan 98 dengan penggunaan areal :
a. Urban :
- Metropolitan; ha Luas < 5
- Kota besar; ha Luas < 10
- Kota sedang ha Luas < 15
- Kota kecil ha Luas < 20
b. Rural/pedesaan ha
Luas < 30
15
F. Bidang Pekerjaan Umum No. Jenis Usaha/Kegiatan Satuan Skala/Besaran
I. Sumber Daya Air
1 Pembangunan bendungan/waduk
a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan, air lainnya.
Tinggi; m 6 < Tinggi < 15
Luas Genangan; ha 50 < Luas < 200
Volume Tampungan m3 300.000 < Volume <
500.000
b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya.
Tinggi; m 6 < Tinggi < 15
Luas Genangan; ha 50 < Luas < 200
Volume Tampungan m3 300.000 < Volume <
500.000
2 Daerah Irigasi
a. Pembangunan bendungan luas; ha 500 ≤ luas ≤ 2.000
b. Peningkatan dengan luas ha 500 ≤ luas ≤ 2.000
c. Pencetakan sawah, luas (Perkelompok) ha 500 ≤ luas ≤ 2.000
3 Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).
ha 500 ≤ Luas ≤ 1.000
4 Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai.
a. Sejajar pantai (seawall/revetment); km Panjang > 1
b. Tegak lurus pantai (groin break water). m 10 < Panjang < 500
5 Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir.
a. Di kota metropolitan/besar.
Panjang; atau km 15 Panjang < 5
Volume Pengerukan m3 50.000 ≤ Volume <
500.000
b. Di kota sedang
Panjang; atau km 35 Panjang < 10
Volume Pengerukan m3 150.000 ≤ Volume <
500.000
c. Pedesaaan
Panjang; atau km 5 Panjang < 15
Volume Pengerukan m3 150.000 ≤ Volume <
500.000
6 Pembangunan / peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah diluar rumija (toting milik jalan).
a. Di kota metropolitan/besar.
Panjang; atau km 1 < Panjang < 5
Pengadaan tanah ha 2 < Luas < 5
b. Di kota sedang
Panjang; atau km 3 < Panjang < 10
Pengadaan tanah ha 5 < Luas < 10
c. Di pedesaan
Panjang; atau km 10 < Panjang < 30
Pengadaan tanah ha 10 < Luas < 30
16
7 Pembangunan Subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/plyover dan jembatan.
a. Pembangunan subway/underpass, terowowan/tunnel, jalan layang/flyover.
- Panjang km Panjang < 2
b. Pembangunan Jembatan (di atas
sungai/badan air)
- Panjang benteng utama. m 100 ≤ benteng utama <
500
II. Kecipta-karyaan
8 Persampahan
a. Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) dengan system controlled lanfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang.
Luas Kawasan; atau ha Luas < 10
Kapasitas total ton Kapasitas < 10.000
b. TPA daerah pasang surut.
Luas Landfill; atau ha Luas < 5
Kapasitas total ton Kapasitas < 5.000
c. Pembangunan transfer station
- Kapasitas ton/hari Kapasitas < 1.000
d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu
- Kapasitas ton Kapasitas < 500
e. Pembangunan incirerctor.
- Kapasitas ton/hari Kapasitas < 500
f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos
- Kapasitas. ton/hari 50 ≤ 5 Kapasitas <
1.000
g. Transfortasi sampah dengan kereta api.
- Kapasitas ton/hari Kapasitas < 500
9 Pembangunan Perumahan/pemukiman.
a. Kota Metropolitan; - Luas ha Luas < 25
b. Kota Besar: - Luas ha Luas < 50
c. Kota sedang dan kecil ; - Luas ha 1 < Luas < 100
10 Air Limbah domestik/pemukiman.
a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang.
Luas, atau ha Luas < 2
Kapasitas m3/hari Kapasitas < 11
b. Pembangunan Instalasi Pengolahan air limbah (IPAL).
Luas, atau ha Luas < 3
Beban Organik ton/hari Beban < 2,4
c. Pembangunan system perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) diperkotaan/pemukiman.
Luas layanan, atau ha Luas < 500
Debit air limbah m3/hari Debit < 16.000
11 Drainase permukiman perkotaan.
a. Pembangunan saluran primer dan sekunder
Kota besar/ metropolitan, panjang km Panjang < 5
kota sedang, panjang km Panjang < 10
17
b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman.
- Luas kolam retensi/polder ha
15 Luas < 5
12 Air minum
a. Pembangunan jaringan ditribusi (luas layanan); ha 100 ≤ Luas < 500
b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan Panjang)
Kota Metropolitan/besar km 5 ≤ Panjang < 10
Kota sedang/kecil km 8 ≤ Panjang < 10
c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit)
Sungai/danau; liter/detik 50 ≤ Debit < 250
Mata air liter/detik 2,5 ≤ Debit < 100
d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.
liter/detik 50 < Debit < 100
e. Pengambilan air tanah dalam untuk
kebutuhan :
Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; liter/detik 2,5 ≤ Debit < 50
Kegiatan lain dengan tujuan komersil liter/detik
1,0 ≤ Debit < 250
13 Pembangunan Gedung.
a. Pembangunan gedung di ats tanah/di bawah tanah.
1 Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;
m2 5.000 ≤ luas bangunan ≤ 10.000
2 Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk musolla, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;
m2 5.000 ≤ luas bangunan ≤ 10.000
3 Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, Laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.
m2 5.000 ≤ luas bangunan ≤ 10.000
b. Pembangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana prasarana dan/atau sarana umum.
1 Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;
m2 5.000 ≤ luas bangunan ≤ 10.000
2 Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk musolla, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;
m2 5.000 ≤ luas bangunan ≤ 10.000
3 Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, Laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.
m2 5.000 ≤ luas bangunan ≤ 10.000
18
14 Pengembangan kawasan pemukiman baru.
- Pengembangan Kawasan Pemukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal pedesaan (Kota Terpadu Mandiri (KTM) transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan);
- Pengembangan Kawasan pemukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun).
15 Peningkatan kualitas pemukiman. ha Luas Kawasan ≤ 10
Kegiatan ini dapat berupa :
- Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;
- Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil.
- Pembangunan kawasan pedesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).
16 Penanganan kawasan kumuh perkotaan. ha Luas Kawasan ≤ 5
kegiatan ini dapat berupa :
- Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.
17 Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging)
m3 Volume < 100.000
18 Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site.
km ha
Jarak < 5 Luas < 1
19 Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.
m 30 ≤ x ≤ 50
G. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral
No. Jenis Usaha/Kegiatan Satuan Skala/Besaran
I. Mineral, Batubara dan Panas Bumi
1 Kegiatan eksploitasi detail pada tahap IUP Eksploitasi yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: Pemboran, Pembuatan paritan Lubang borshaft terowongan.
Semua Besaran
2 Mineral, Batubara dan Panas Bumi
Luas Perizinan; atau ha 5 < Luas < 200
luas daerah terbuka untuk pertambangan ha 5 < Luas < 50
(kumulatif / tahun)
19
3 Tahap Operasi Produksi. NIW Daya < 55
a Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik
b Batubara/gambut
- Kapasitas; atau ton/tahun 100.000<Kapasitas<1.
000.000
- Jumlah meterial penutup yang dipindahkan ton/tahun 400.000< Volume <
4.000.000
c Mineral logam
- Kapasitas; dan/atau ton/tahun Kapasitas < 300.000
- Jumlah meterial penutup yang dipindahkan ton/tahun Volume < 1.000.000
d Mineral bukan logam atau mineral batuan
- Kapasitas; dan/atau m3/tahun 50.000 < Kapasitas <
250.000
- Jumlah meterial penutup yang dipindahkan ton/tahun 200.000 < Material <
1.000.000
II. Listrik dan Pemanfaatan Energi
1 Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik.
- SUIT; kV Tegangan = 150
- SKIT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); kV Tegangan = 150
- Kabel Laut tegangan tinggi. kV Tegangan = 150
Tegangan Jaringan distribusi tenaga listrik
- Kabel laut tegangan menengah kV Tegangan = 150
2 PLTU batubara (dalam 1 lokasi) MW 5 ≤ Daya ≤ 100
3 PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi) MW 20 ≤ Daya ≤ 100
4 PLTU minyak (dalam satu lokasi) MW 5 ≤ Daya ≤ 100
5 PLTD (dalam satu lokasi) MW 5 ≤ Daya ≤ 100
6 PLTP MW 20 ≤ Daya ≤ 100
7 PLTA dengan
- Tinggi bendungan; atau m 5 ≤ Tinggi < 15
- Kapasitas Daya; atau MW 5 ≤ Daya ≤ 50
- Luas Genangan ha 10 ≤ Luas < 200
8 Pusat tenaga listrik jenis lain
- Surya Terpusat (PETS); MW 1 ≤ Daya < 10
- Biomassa dan gambut. MW 1 ≤ Daya < 10
- Angin/bayu terpusat (PLTB) MW 1 ≤ Daya < 10
9 Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri MW 0,5 < Daya < 10
H. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata No. Jenis Usaha/Kegiatan Satuan Skala/Besaran
1 Daya Tank wisata (Buatan/Binaan)
- Kebun raya dan Kebun binatang; Semua Besaran
- Taman burn dan kebun burn; Semua Besaran
- Theme park (Taman bertema); Semua Besaran
- Taman rekreasi (nontheme); ha Luas < 100
- Wisata buatan lainnya. Semua Besaran
2 Jasa Makanan dan Minuman.
- Restoran; Semua Besaran
- Rumah makan; Semua Besaran
- Bar; Cukup SOP
- Kafe; Cukup SOP
- Jasa Boga; Semua Besaran
- Jasa makanan dan minuman lainnya. Semua Besaran
20
3 Penyediaan akomodasi. Semua Besaran
- Hotel;
- Villa;
- Pondok Wisata;
- Bumi perkemahan;
- Persinggahan karavan;
Penyediaan akomodasi lainnya.
4 Spa
SOP
I. Bidang Kesehatan. No. Jenis Usaha/Kegiatan Satuan Skala/Besaran
1 RS Umum dan RS Khusus Kelas A, B, C atau sejenis
Tempat tidur (sesuai kelas RS)
2 Puskesmas dengan rawat inap. Rawat inap
Semua Besaran
3 Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).
Semua Besaran
4 Klinik Kesehatan/Klinik Bersalin dengan Rawat Inap
Semua Besaran
J.
Bidang Pengolahan Limbah B-3
No. Jenis Usaha/Kegiatan Satuan Skala/Besaran
1 Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama Skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil. Timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.
Semua Besaran
DAFTAR SINGKATAN:
tus BUPATI BULUKUMBA,
H. ZAINUDDIN H
21
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR …..
TENTANG JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN WAJIB UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAFTAR JENIS USAHA/KEGIATAN
YANG WAJIB MEMILIKI SPPL
No. Jenis Usaha/Kegiatan Keterangan
1 Puskesmas tanpa rawat inap Semua Besaran
2 Klinik Kesehatan tanpa rawat inap Semua Besaran
3 Klinik Bersalin tanpa rawat inap Semua Besaran
4 Pedagang besar farmasi Semua Besaran
5 Toko obat Semua Besaran
5 Apotik Semua Besaran
6 Praktek dokter umum. Semua Besaran
7 Praktek dokter gigi Semua Besaran
8 Praktek dokter spesialis Semua Besaran
9 Praktek bidan Semua Besaran
BUPATI BULUKUMBA,
H. ZAINUDDIN H
22
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR …..
TENTANG JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN WAJIB UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................................................
Jabatan : ............................................................................
Alamat : ............................................................................ Nomor Telp. : ............................................................................
Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:
Nama perusahaan/Usaha : ......................................................... Alamat perusahaan/usaha : .........................................................
Nomor telp. Perusahaan : .........................................................
Jenis Usaha/sifat usaha : ......................................................... Kapasitas Produksi : .........................................................
Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:
1. 2.
3. 4.
5. dst.
Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan
melalui: 1.
2. 3.
4. 5. dst.
Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di
atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,
N A M A (..................................................)
BUPATI BULUKUMBA,
H. ZAINUDDIN H
Materai Rp. 6.000,-
Tanda tangan
Cap perusahaan
23
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR …..
TENTANG JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN WAJIB UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP
FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:
A. IDENTITAS PEMRAKARSA
1. Nama pemrakarsa*) :
________________________________
2. Alamat kantor, Kode Pos, Email No. Telp dan fax
:
________________________________
*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.
Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa(untuk perseorangan)
B. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
1. Nama rencana usaha dan/atau kegiatan
: ___________________________________
2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
: ___________________________________
Keterangan: Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain:
nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan dan lampirkan
peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.
3. Skala usaha dan/atau Kegiatan : _______________________ (satuan)
Keterangan:
Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain: 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku
dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air
2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan
peledak.
24
3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot
kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.
4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit
pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air
5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasiltas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan
jumlah kursi restoran. 6. Bidang-bidang lainnya...
4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:
(1) Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang
Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan
peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di
atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta
rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan). Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya
menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai
dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka
pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau
BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.
Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat
(3) PP No. 27 Tahun 2012. Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan
tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif
penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.
Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam IPIB. Jika lokasi rencana
usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL
tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan berdasarkan peta indikatif
penundaan izin baru PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi
Presiden tersebut dikeluarkan.
25
(2) Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan
Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip
dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
(3) Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan Dalam bagian ini, pemrakarsa
menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek,
yaitu tahap pra-konstruksi, kontruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi.
Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.
Contoh: Kegiatan Peternakan
Tahap Prakonstruksi : (1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang
dibebaskan dan status tanah). (2) dan lain lain……
Tahap Konstruksi: (1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan
tehnik pembukaan lahan). (2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan
luasan bangunan). (3) dan lain-lain…..
Tahap Operasi: (1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan
dimasukkan). (2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak
yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
(3) dan lain-lain… (Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala
besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan
keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))
C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.
Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:
1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi
informasi: a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub
kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-kontruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan
kegiatan; dan
26
c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk
parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom
yang berisi informasi: a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan
informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan
(dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada
lampiran UKL-UPL); dan c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi
mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan
lingkungan hidup yang direncanakan. 3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator
kerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan
hidup, dan lain sebagainya); b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi
mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada
lampiran UKL-UPL); dan c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi
mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan
pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
b. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
d. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen
pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan
perundang-undangan yangberlaku.
Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-
kaidah kartografi.
27
D. JUMLAH DAN JENIS IZIN IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN
Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan
jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
E. SURAT PERNYATAAN
Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
F. DAFTAR PUSTAKA
Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam
penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar
ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.
G. LAMPIRAN
Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:
1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan
Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu); 4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi
dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.
BUPATI BULUKUMBA,
H. ZAINUDDIN H
28
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR …..
TENTANG JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN WAJIB UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP
SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) OLEH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
Kota, tanggal, bulan, tahun
Nomor : Kepada Yth. Lampiran : 1 (satu) berkas Direktur/Manager/Lainnya Perihal : Rekomendasi atas UKL-UPL PT ...................
Kegiatan ....................... di oleh PT. ........................ Tempat di .................................
Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ........................... tertanggal ..... perihal penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kegiatan ..................., bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan ................ tersebut secara teknis dapat disetujui.
UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penanggung jawab PT........... wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan ....................
Penanggung jawab PT.......... wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulukumba dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap enam bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
Selanjutnya Bupati Bulukumba, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulukumba, Kepala Instansi Sektor A .........., Kepala Instansi Sektor B, Kepala Instansi Sektor dst...... melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulukumba
.................................................... Tembusan Yth.: 1. Kepala Instansi Sektor A; 2. Kepala Instansi Sektor B; 3. Kepala Instansi dsb; 4. dst.
BUPATI BULUKUMBA,
H. ZAINUDDIN H