bupati gunungkidul · frekwensi pengumpulan data adalah frekwensi pengambilan data dari sumber data...

BUPATI GUNUNGKIDUL

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten

Gunungkidul, merupakan salah satu bidang pemerintahan yang

wajib dilaksanakan;

b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki

peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan

kesehatan masyarakat sehingga rumah sakit dituntut untuk

memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang

ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah

Wonosari Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit



11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14,

dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 59);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik


Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4741);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28

Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Kabupaten/Kota;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2008

tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Kedudukan dan Tugas

Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (Lembaran Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);

26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 205 Tahun 2008 tentang

Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (Berita

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 172 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

MINIMAL (SPM) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten

Gunungkidul digunakan sebagai standar dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Rincian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 20 Juli 2010

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal 20 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 NOMOR 09

SERI E.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, kesehatan merupakan salah satu bidang

pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten. Dalam rangka

otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam

penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat di daerahnya. Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan

masyarakat mempunyai karakteristik dan organisasi yang komplek, berbagai jenis

tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama

lainnya. Sejalan dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi kedokteran, perlu diimbangi oleh tenaga kesehatan yang memadai dalam

rangka pemberian pelayanan yang bermutu standar. Dalam melaksanakan

profesionalisme pelayanan kesehatan, rumah sakit dituntut untuk menjamin

peningkatan mutu pelayanan yang lebih terbuka ( transparan) dan lebih bertanggung

jawab (akuntabel) sehingga memberikan pelayanan yang prima, terjangkau dan sesuai

standar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk

menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum serta dalam

rangka memenuhi salah satu persyaratan administrasi dalam penerapan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit wajib menyusun

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu

upaya untuk mendorong pemerintah daerah memberikan pelayanan atau kegiatan

minimal yang harus dilakukan rumah sakit yang bertujuan agar kebutuhan dasar

masyarakat dibidang kesehatan umumnya dan pelayanan kesehatan rujukan/rumah

sakit tidak terabaikan, tersedianya pelayanan yang terjangkau dan berkesinambungan,

tersedianya pelayanan yang bermutu dan memenuhi standar, melindungi hak asasi

masyarakat di bidang kesehatan serta sebagai akuntabilitas rumah sakit kepada

pemerintah daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dimaksudkan untuk memberikan

pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan

pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah

Sakit.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman

tentang Definisi operasinal, indikator kinerja, ukuran atau rujukan, target, cara

perhitungan/rumus/pembilang dan penyebut/standar/satuan pencapaian kinerja, dan

sumber data.

C. PENGERTIAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Wonosari adalah

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten

Gunungkidul.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

7. Jenis pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit

Umum Daerah Wonosari Gunungkidul kepada masyarakat.

8. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Gunungkidul

yang selanjutnya disebut dengan SPM RSUD Wonosari adalah ketentuan tentang

jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh setiap warga secara minimal, juga merupakan spesifikasi teknis tentang

tolok ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada

masyarakat.

9. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi

keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan

yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif / kualitatif

yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau

standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

10. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang

harus dicapai.

D. PENGERTIAN KHUSUS

1. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit

kepada masyarakat.

2. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat

kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan

kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk,

serta pihak lain, tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik

profesi yang telah ditetapkan.

3. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis

dan mutu palayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan,

keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan

hubungan antar manusia berdasarkan standar WHO.

4. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi

dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada

pelanggan.

5. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi

keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan

yang terjadi dari waktu kewaktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang

digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau

standar yang telah ditatapkan sebelumnya.

6. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang

harus dicapai.

7. Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.

8. Frekwensi pengumpulan data adalah frekwensi pengambilan data dari sumber data

untuk tiap indikator.

9. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator

kinerja yang dikumpulkan.

10. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus

indikator kinerja.

11. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus

indikator kinerja.

12. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar

kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

II. PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SPM

Dalam menyusun SPM telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Konsensus, berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau sektor terkait

dari unsur-unsur kesehatan dan instansi terkait yang secara rinci terlampir dalam daftar

tim penyusunan.

2. Sederhana, SPM disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami.

3. Nyata, SPM disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan persyaratan

atau prosedur teknis.

4. Terukur, seluruh indikator dan standar di dalam SPM dapat diukur baik kualitatif

maupun kuantitatif.

5. Terbuka, SPM dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat.

6. Terjangkau, SPM dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang

tersedia.

7. Akuntabel, SPM dapat dipertanggunggugatkan kepada publik.

8. Bertahap, SPM mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan,

kelembagaan dan personil dalam pencapaian SPM.

III. LANDASAN

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

7. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

10. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya

Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/

Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Akuntabilitas Pelayanan Publik;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 / MENKES/PER/VII/2008 tentang Standart

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 / MENKES / SK / II /2008 tentang Standart

Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan, Organisasi, Kedudukan dan Tugas Rumah Sakit Umum

Daerah Wonosari;

26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 205 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Rumah

Sakit Umum Daerah Wonosari.

IV. A. JENIS-JENIS PELAYANAN DI RSUD WONOSARI

Jenis pelayanan RSUD Wonosari meliputi :

1. Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari :

a. Pelayanan Gawat Darurat;

b. Pelayanan Rawat Jalan;

c. Pelayanan Rawat Inap;

d. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi;

e. Pelayanan Intensif;

f. Pelayanan Bedah Sentral; dan

g. Pelayanan Transfusi darah.

2. Pelayanan Penunjang dan Logistik terdiri dari :

a. Pelayanan Radiologi;

b. Pelayanan Farmasi;

c. Pelayanan Gizi;

d. Pelayanan Laboratorium dan Patologi Klinik;

e. Pelayanan Rehabilitasi Medik;

f. Pelayanan Pengelolaan Limbah;

g. Pelayanan Ambulan dan Kereta Jenazah;

h. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;

i. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;

j. Pelayanan Loundry; dan

k. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

3. Pelayanan Bidang Administrasi dan Keuangan terdiri dari :

a. Pelayanan GAKIN;

b. Pelayanan Rekam Medik; dan

c. Pelayanan Administrasi dan Manajemen.

B. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SETIAP JENIS PELAYANAN,

INDIKATOR NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN.

NO JENIS

PELAYANAN INDIKATOR NILAI

BATAS

WAKTU

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5

1 Gawat Darurat 1 Kemampuan menangani live

saving dewasa dan anak

100 % 5 tahun

2 Pemberian Pelayanan

bersertifikat PPGD/ATLS/

BCLS/ACLS

100 % 5 tahun

3 Waktu tanggap pelayanan

dokter di UGD < 5 menit

100 % 1 tahun

4 Kepuasan pelanggan > 70 % 5 tahun

5 Kematian pasien < 24 jam < 2/1000 1 tahun

2 Rawat Jalan 1 Dokter pemberi pelayanan di

poliklinik spesialis

100 % 4 tahun

2 Waktu tunggu di rawat jalan

< 60 menit

100 % 5 tahun

3 Kepuasan pelanggan > 90% 5 tahun

3 Rawat Inap 1 Jam visite dokter spesialis

08.00 – 14.00 tiap hari kerja

100 % 2 tahun

2 Kejadian pulang paksa < 5 % 1 tahun

3 Kepuasan pelanggan > 90 % 1 tahun

4 Bedah Sentral Waktu tunggu operasi elektif < 2 hari 3 tahun

5 Persalinan dan

Perinatologi

1 Pemberi pelayanan

persalinan dengan penyulit :

Tim PONEK yang terlatih

100 %

1 tahun

2 Kemampuan menangani

BBLR 1500 gr – 2500 gr

100 % 1 tahun

6 Intensif 1 Rata-rata pasien yang

kembali ke perawatan

intensif dengan kasus yang

sama < 72 jam

< 3 % 1 tahun

2 Pemberian pelayanan 60 % 5 tahun

bersertifikat ICU/ICCU/

PICU/NICU

1 2 3 4 5

7 Radiologi 1 Waktu tunggu pelayanan

thorax foto

< 3 jam 1 tahun

2 Pelaksana expeertasi dokter

spesialis Radiologi

100 % 1 tahun

8 Laboratorium

dan patologi

klinik

1 Waktu tunggu hasil

pelayanan laboratorium

kimia darah dan darah rutin

< 140

menit

1 tahun

2 Tidak adanya kesalahan

pemberian hasil pemeriksaan

laboratorium

100 % 5 tahun

9 Rehabilitasi

medik

Kejadian drop out pasien

terhadap pelayanan

rehabilitasi medik yang

direncanakan

< 50 % 1 tahun

10 Farmasi 1 Waktu tunggu pelayanan

obat racikan 120 menit

100 % 1 tahun

2 Waktu tunggu pelayanan

obat jadi 60 menit

100 % 5 tahun

3 Tidak adanya kesalahan

pemberian obat

100 % 5 tahun

11 Gizi 1 Ketepatan waktu pemberian

makanan kepada pasien

> 90 % 4 tahun

2 Sisa makanan yang tidak

termakan oleh pasien

< 20 % 5 tahun

3 Tidak adanya kejadian

kesalahan pemberian diet

100 % 5 tahun

12 Tranfusi Darah Kebutuhan darah bagi setiap

pelayanan transfusi

100 % 5 tahun

13 Pelayanan

GAKIN

Pelayanan terhadap pasien

GAKIN yang datang ke RS

pada setiap unit pelayanan

100 % 5 tahun

14 Rekam Medik Kelengkapan pengisian

rekam medik 24 jam setelah

selesai pelayanan

100 % 5 tahun

15 Pengelolaan Pengelolaan limbah padat

infeksius sesuai dengan

100 % 1 tahun

limbah aturan

1 2 3 4 5

16 Administrasi

dan Manajemen

1 Ketepatan waktu pengusulan

kenaikan pangkat

100 % 1 tahun

2 Ketepatan waktu pengusulan

kenaikan gaji berkala

100 % 1 tahun

3 Ketepatan waktu

penyusunan laporan

keuangan

100 % 1 tahun

17 Ambulance/kere

ta jenazah

1 Waktu pelayanan

ambulance/kereta jenazah

24 jam 1 tahun

2 Kecepatan memberikan

pelayanan ambulance/kereta

jenazah di rumah sakit

<30 menit 1 tahun

18 Pemulasaran

jenazah

1 Waktu tanggap (response

time) pelayanan

pemulasaran jenzah

< 2 jam 1 tahun

19 Pelayanan

pemeliharaan

sarana rumah

sakit

1 Kecepatan waktu

menanggapi kerusakan alat

< 80 % 1 tahun

2 Ketepatan waktu

pemeliharaan alat

100 % 1 tahun

20 Pelayanan

Laundry

1 Tidak adanya kejadian linen

yang hilang

100 % 4 tahun

2 Ketepatan waktu penyediaan

linen untuk ruang rawat inap

100 % 5 tahun

I. PELAYANAN GAWAT DARURAT

1. Kemampuan menangani life saving di Gawat Darurat

1 JUDUL Kemampuan menangani life saving di Gawat

Darurat

2 DIMENSI MUTU Keselamatan

3 TUJUAN Tergambarnya kemampuan Rumah Sakit dalam

memberikan pelayanan Gawat Darurat

4 DEFINISI OPERASIONAL Life saving adalah upaya penyelamatan jiwa

manusia dengan urutan Airway, Breath, Circulation

5 FREKUENSI PENGUMPULAN

DATA

Setiap bulan

6 PERIODE ANALISIS Tiga bulan sekali

7 NUMERATOR Jumlah kumulatif pasien yang mendapat pertolongan

life saving di Gawat Darurat

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien yang datang ke Gawat

Darurat yang membutuhkan pelayanan life saving

9 SUMBER DATA Rekam Medik di Gawat Darurat

10 STANDAR 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB

PENGUMPUL DATA

Kepala Instalasi Gawat Darurat

2. Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat ATLS/ BTLS/

ACLS/ PPGD

1 JUDUL Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang

bersertifikat ATLS/ BTLS/ ACLS/ PPGD

2 DIMENSI MUTU Kompetensi teknis

3 TUJUAN Tersedianya Pelayanan Gawat Darurat oleh tenaga

kompeten dalam bidang kegawat daruratan

4 DEFINISI OPERASIONAL Tenaga Kompeten pada gawat darurat adalah tenaga

yang sudah memiliki sertifikat pelatihan ATLS/ BTLS/

ACLS/ PPGD

5 FREKUENSI

PENGUMPULAN DATA

Setiap bulan


7 NUMERATOR Jumlah tenaga yang bersertifikat ATLS/ BTLS/ ACLS/

PPGD

8 DENOMINATOR Jumlah tenaga yang memberikan pelayanan kegawat

daruratan

9 SUMBER DATA Kepegawaian

10 STANDAR 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB

PENGUMPUL DATA

Kepala Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit

3. Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat

1 JUDUL Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat

Darurat

2 DIMENSI MUTU Keselamatan dan Efektifitas

3 TUJUAN Terselenggaranya pelayanan yang cepat, responsif

dan mampu menyelamatkan pasien gawat darurat

4 DEFINISI OPERASIONAL Kecepatan pelayanan dokter di gawat darurat

adalah sejak pasien itu datang sampai mendapat

pelayanan dokter


DATA

Setiap bulan


7 NUMERATOR Jumlah kumulatif waktu yang diperlukan sejak

kedatangan semua pasien yang di sampling secara

acak sampai dilayani dokter

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien yang di sampling (minimal

n=50)

9 SUMBER DATA Sample

10 STANDAR 5 menit terlayani setelah pasien datang

11 PENANGGUNG JAWAB

PENGUMPUL DATA

Kepala Instalasi Gawat Darurat

4. Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat

1 JUDUL Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat

2 DIMENSI MUTU Kenyamanan

3 TUJUAN Terselenggaranya pelayanan gawat darurat yang

mampu memberikan kepuasan pelanggan

4 DEFINISI OPERASIONAL Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi

pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan


DATA

Setiap bulan


7 NUMERATOR Jumlah Kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien

Gawat Darurat yang di survey

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien Gawat Darurat yang di survei

(minimal n=50)

9 SUMBER DATA Survei

10 STANDAR 70 %

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Gawat Darurat

PENGUMPUL DATA

II. PELAYANAN RAWAT JALAN

1. Pemberi Pelayanan di Klinik Spesialis

1 JUDUL Pemberi pelayanan di klinik spesialis

2 DIMENSI MUTU Kompetensi tehnis

3 TUJUAN Tersedianya Pelayanan klinik oleh tenaga spesialis

yang kompeten

4 DEFINISI OPERASIONAL Klinik spesialis adalah klinik pelayanan rawat jalan

yang dilayani oleh dokter spesialis. (untuk rumah

sakit pendidikan dapat dilayani oleh dokter PPDS

sesuai dengan special privilege yang diberikan).


DATA

1 bulan

6 PERIODE ANALISIS Tiga bulan

7 NUMERATOR Jumlah hari buka klinik spesialis yang dilayani oleh

dokter spesialis dalam waktu satu bulan

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh hari buka klinik spesialis dalam satu

bulan

9 SUMBER DATA Register rawat jalan poliklinik spesialis

10 STANDAR 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB

PENGUMPUL DATA

Kepala Instalasi Rawat Jalan

2. Waktu Tunggu di Rawat Jalan

1 JUDUL Waktu tunggu di Rawat Jalan

2 DIMENSI MUTU Akses

3 TUJUAN Tersedianya jenis pelayanan rawat jalan spesialistik

pada hari kerja di setiap Rumah Sakit yang mudah

dan cepat diakses oleh pasien

4 DEFINISI OPERASIONAL Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan mulai

pasien mendaftar sampai dilayani oleh dokter

spesialis


DATA

1 bulan


7 NUMERATOR Jumlah kumulatif waktu tunggu pasien rawat jalan

yang disurvei

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang disurvei

9 SUMBER DATA Survey Pasien Rawat Jalan

10 STANDAR 60 menit

11 PENANGGUNG JAWAB

PENGUMPUL DATA


3. Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan

1 JUDUL Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan


3 TUJUAN Terselenggaranya pelayanan rawat jalan yang

mampu memberikan kepuasan pelanggan

4 DEFINISI OPERASIONAL Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi

pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan


DATA

Setiap bulan


7 NUMERATOR Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien

rawat jalan yang disurvei

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang di survey

(minimal n=50)


10 STANDAR 90 %

11 PENANGGUNG JAWAB

PENGUMPUL DATA


III. INSTALASI RAWAT INAP

1. Jam Visite Dokter Spesialis

1 JUDUL Jam Visite Dokter Spesialis

2 DIMENSI MUTU Akses, kesinambungan pelayanan

3 TUJUAN Tergambarnya kepedulian tenaga medis terhadap

ketepatan waktu pemberian pelayanan

4 DEFINISI OPERASIONAL Visite dokter spesialis adalah kunjungan dokter

spesialis setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan

waktu kepada setiap pasien yang menjadi

tanggungjawabnya, yang dilakukan antara 08.00 s/d

14.00

5 FREKUENSI

PENGUMPULAN DATA

Setiap bulan

6 PERIODE ANALISIS Tiap tiga bulan

7 NUMERATOR Jumlah visite dokter spesialis antara jam 08.00 s/d

14.00 yang di survei

8 DENOMINATOR Jumlah pelaksanaan visite dokter spesialis yang

disurvei


10 STANDAR 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB

PENGUMPUL DATA

Kepala Instalasi Rawat Inap/ Komite Medik

2. Kejadian Pulang Paksa

1 JUDUL Kejadian Pulang Paksa

2 DIMENSI MUTU Efektivitas, kesinambungan pelayanan

3 TUJUAN Tergambarnya penilaian pasien terhadap efektivitas

pelayanan rumah sakit

4 DEFINISI OPERASIONAL Pulang paksa adalah pulang atas permintaan pasien

atau keluarga pasien sebelum diputuskan boleh

pulang oleh dokter


DATA

1 bulan


7 NUMERATOR Jumlah pasien pulang paksa dalam satu bulan

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien yang dirawat dalam satu bulan

9 SUMBER DATA Rekam Medis

10 STANDAR Maksimum 5 %

11 PENANGGUNG JAWAB

PENGUMPUL DATA

Ketua Komite Mutu

3. Kepuasan Pelanggan Rawat Inap

1 JUDUL Kepuasan Pelanggan pada Rawat Inap


3 TUJUAN Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap mutu

pelayanan rawat inap

4 DEFINISI OPERASIONAL Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh

pelanggan terhadap pelayanan rawat inap


DATA

1 bulan

6 PERIODE ANALISIS 3 bulan

7 NUMERATOR Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari yang

disurvei (dalam prosen)

8 DENOMINATOR Jumlah total pasien yang di survey (n minimal 50)


10 STANDAR 90 %

11 PENANGGUNG JAWAB

PENGUMPUL DATA

Ketua Komite Mutu

IV. PELAYANAN BEDAH SENTRAL

Waktu tunggu operasi elektif

1 JUDUL Waktu tunggu operasi elektif

2 DIMENSI MUTU Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi

3 TUJUAN Tergambarnya kecepatan penanganan antrian

pelayanan bedah

4 DEFINISI OPERASIONAL Waktu tunggu operasi elektif adalah tenggang waktu

mulai dokter memutuskan untuk operasi yang

terencana sampai dengan operasi mulai dilaksankan


DATA

1 bulan


7 NUMERATOR Jumlah kumulatif waktu tunggu operasi yang

terencana dari seluruh pasien yang dioperasi dalam

satu bulan

8 DENOMINATOR Jumlah pasien yang dioperasi dalam bulan tersebut

9 SUMBER DATA Rekam medis

10 STANDAR 2 hari

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Bedah Sentral

V. PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI

1. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit

1 JUDUL Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit


3 TUJUAN Tersedianya pelayanan persalinan dengan penyulit

oleh tenaga yang kompeten

4 DEFINISI OPERASIONAL Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit

adalah Tim PONEK yang terdiri dari dokter Sp.OG,

dengan dokter umum, bidan dan perawat yang

terlatih (asuhan persalinan dengan penyulit)


DATA

1 bulan


7 NUMERATOR Tersedianya tim dokter Sp.OG, dokter umum, bidan,

dan perawat terlatih

8 DENOMINATOR Tidak ada

9 SUMBER DATA Kepegawaian dan rekam medis

10 STANDAR Tersedia

11 PENANGGUNG JAWAB Komite Mutu

2. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr

1 JUDUL Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr

2 DIMENSI MUTU Keselamatan dan efektivitas

3 TUJUAN Tergambarnya kemampuan rumah sakit dalam

menangani BBLR

4 DEFINISI OPERASIONAL BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan

1500 gr – 2500 gr


DATA

1 bulan


7 NUMERATOR Jumlah BBLR 1500 gr – 2500 gr yang berhasil

ditangani

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh BBLR 1500 gr – 2500 gr yang

ditangani


10 STANDAR 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB Komite Medik

VI. PELAYANAN RAWAT INTENSIF

1. Rata-rata pasien yang kembali ke paerawatan intensif dengan kasus yang sama <

72 jam

1 JUDUL Rata-rata pasien yang kembali ke paerawatan

intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

2 DIMENSI MUTU Efektivitas

3 TUJUAN Tergambarnya keberhasilan perawatan intensif

4 DEFINISI OPERASIONAL Pasien kembali ke perawatan intensif dari ruang

rawat inap dengan kasus yang sama dalam waktu <

72 jam


DATA

1 bulan


7 NUMERATOR Jumlah pasien yang kembali ke perawatan intensif

dengan kasus yang sama < 72 jam dalam 1 bulan

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien yang dirawat di ruang intensif

dalam 1 bulan


10 STANDAR Maksimum 3 %

11 PENANGGUNG JAWAB Komite Medik

2. Pemberi Pelayanan bersertifikat ICU/ICCU/PICU/NICU

1 JUDUL Pemberi pelayanan bersertifikat ICU/ICCU

/PICU/NICU

2 DIMENSI MUTU Kompetensi teknis

3 TUJUAN Tersedianya Pelayanan Intensif dengan tenaga

yang kompeten

4 DEFINISI OPERASIONAL Pemberi Pelayanan Intensif adalah dokter

spesialis anestesi dan dokter spesialis sesuai

dengan kasus yang ditangani, perawat D 3 dengan

sertifikasi perawat mahir ICU

5 FREQUENSI PENGUMPULAN 1 (satu) bulan

DATA

6 PERIODE ANALISIS 3 (tiga) bulan

7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah tenaga dokter spesialis anestesi dan

spesialis yang sesuai dengan kasus ysng

ditangani, perawat D3 dengan sertifikasi perawat

mahir ICU/ICCU/PICU/NICU yang melayani

perawatan intensif

8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat yang

melayani perawatan intensif

9 SUMBER DATA Kepegawaian dan ICU

10 NILAI 60 %

11 PENANGGUNG JAWAB Tim Diklat

VII. PELAYANAN RADIOLOGI

1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto

1 JUDUL Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto

2 DIMENSI MUTU Efektivitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi

3 TUJUAN Tergambarnya kecepatan pelayanan radiologi

4 DEFINISI OPERASIONAL Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto adalah

tenggang waktu mulai pasien di foto sampai dengan

menerima hasil yang sudah diekspertisi


DATA

1 bulan


7 NUMERATOR Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan

thorax foto dalam satu bulan

8 DENOMINATOR Jumlah pasien yang di foto thorax dalam bulan

tersebut

9 SUMBER DATA Rekam medis

10 STANDAR Maksimum 3 jam

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Radiologi

2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen

1 JUDUL Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen


3 TUJUAN Pembacaan dan verikasi hasil pemeriksaan rontgen

dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan

ketepatan diagnosis

4 DEFINISI OPERASIONAL Pelaksana ekspertisi rontgen adalah dokter spesialis

radiologi yang mempunyai kewenangan untuk

melakukan pembacaan foto rontgen/ hasil

pemeriksaan radiologi. Bukti pembacaan dan

verifikasi adalah dicantumkannya tanda tangan

dokter spesialis radiologi pada lembar hasil

pemeriksaan yang dikirim kepada dokter yang

meminta


DATA

1 bulan


7 NUMERATOR Jumlah foto rontgen yang dibaca dan diverifikasi

oleh dokter spesialis radiologi dalam satu bulan

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pemeriksaan foto roentgen dalam

satu bulan

9 SUMBER DATA Register di instalasi radiologi

10 STANDAR 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Radiologi

VIII. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium

1 JUDUL Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium


3 TUJUAN Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium

4 DEFINISI OPERASIONAL Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah

pelayanan pemeriksaan laboratorium rutin dan kimia

darah. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium

untuk pemeriksaan laboratorium adalah tenggang

waktu mulai pasien diambil sample sampai dengan

menerima hasil yang sudah diekspertisi


DATA

1 bulan


7 NUMERATOR Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan

laboratorium pasien yang disurvei dalam satu bulan

8 DENOMINATOR Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium yang

disurvei dalam bulan tersebut


10 STANDAR Maksimal 140 menit (manual)

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Laboratorium

2. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium

1 JUDUL Tidak adanya kesalahan pemberian hasil

pemeriksaan laboratorium


3 TUJUAN Tergambarnya ketelitian palayanan laboratorium

4 DEFINISI OPERASIONAL Keselahan penyerahan hasil laboratorium adalah

penyerahan hasil laboratorium pada salah orang


DATA

1 bulan


7 NUMERATOR Jumlah seluruh pasien yang diperiksa di

laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah

penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam

satu bulan

8 DENOMINATOR Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium dalam

bulan tersebut


10 STANDAR 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Laboratorium

IX. REHABILITASI MEDIK

Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan

1 JUDUL Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan

rehabilitasi yang direncanakan

2 DIMENSI MUTU Kesinambungan pelayanan dan efektivitas

3 TUJUAN Tergambarnya kesinambungan pelayanan rehabilitasi

sesuai yang direncanakan

4 DEFINISI OPERASIONAL Drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang

direncanakan adalah pasien tidak bersedia

meneruskan program rehabilitasi yang direncanakan

5 FREKUENSI PENGUMPULAN 3 bulan

DATA


7 NUMERATOR Jumlah seluruh pasien yang drop out dalam 3 bulan

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien yang diprogram rehabilitasi

medik dalam 3 bulan

9 SUMBER DATA Rekam medik

10 STANDAR < 50 %

11 PENANGGUNG JAWAB Petugas Rehabilitasi Medik

X. PELAYANAN FARMASI

1. Waktu tunggu pelayanan obat racikan 120 menit

1 JUDUL Waktu tunggu pelayanan obat racikan 120

menit


3 TUJUAN Tergambarnya kecepatan pelayanan farmasi

4 DEFINISI OPERASIONAL Waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah

tenggang waktu mulai pasienmenyerahkan resep

sampai dengan menerima obat racikan

5 FREQUENSI PENGUMPULAN

DATA

1 (satu) bulan


7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat

racikan pasien yang disurvey dalam satu bulan

8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah pasien dengan obat racikan yang disurvey

dalam bulan tersebut

9 SUMBER DATA Survey

10 NILAI 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Farmasi

2. Waktu tunggu pelayanan obat jadi 60 menit

1 JUDUL Waktu tunggu pelayanan obat jadi 60 menit


3 TUJUAN Tergambarnya kecepatan pelayanan farmasi

4 DEFINISI OPERASIONAL Waktu tunggu pelayanan obet jadi adalah

tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep

sampai dengan menerima obat jadi


DATA

1 (satu) bulan


7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah kumulatif waktu tungu pelayanan obat

jadi pasien yang disurvey dalam satu bulan

8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah pasien dengan obat jadi yang di suevey

dalam bulan tersebut


10 NILAI 100 %


3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

1 JUDUL Tidak adanya kejdian kesalahan pemberian

obat

2 DIMENSI MUTU Keaelamatan dan kenyamanan

3 TUJUAN Tergambarnya kejajian kesalahan dalam

pemberian obat

4 DEFINISI OPERASIONAL Kesalahan pemberian obat meliputi :

1. Salah dalam memberikan jenis obat

2. Salah dalam memberikan dosis

3. Salah orang

4. Salah jumlah


DATA

1 (satu) bulan


7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah seluruh pasien instalasi farmasi yang

disurvey dikurangi jumlah pasien yang

mengalami kesalahan pemberian obat

8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah seluruh pasien instalasi farmasi yang

disurvey


10 NILAI 100 %


XI. PELAYANAN GIZI.

1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien

1 JUDUL Ketepatan waktu pemberian makanan kepada

pasien

2 DIMENSI MUTU Efektifitas, akses, kenyamanan

3 TUJUAN Tergambarnya efektifitas pelayanan instalasi gizi

4 DEFINISI OPERASIONAL Ketepatan waktu pemberian makanan kepada

pasien adalah ketepatan penyediaan makanan

pada pasien sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan


DATA

Setiap bulan

6 PERIODE ANALISIS Setiap 3 bulan

7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah pasien rawat inap yang disurvey yang

mendapat makanan tepat waktu

8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah seluruh pasien rawat inap yang disurvey


10 NILAI 90 %

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Gizi

2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien

1 JUDUL Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien

2 DIMENSI MUTU Efektifitas dan efisiensi

3 TUJUAN Tergambarnya efektifitas dan efisiensi pelayanan

4 DEFINISI OPERASIONAL Sisa makanan adalah porsi makanan yang tersisa

yang tidak dimakan oleh pasien dengan ketentuan

:

- Sisa lebih dari ½ posri tidak habis

- Sisa kurang dari ¼ porsi habis


DATA

Setiap bulan


7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah kumulatif porsi sisa makanan pasien yang

di survey

8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah pasien yang di survey

9 SUMBER DATA Ruang Rawat Inap, Instalasi Gizi

10 NILAI <>

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Rawat Inap dan Kepala Instalasi

Gizi

3. Ketepatan pemberian diet khusus pasien rawat inap

1 JUDUL Ketepatan pemberian diet khusus pasien rawat

inap

2 DIMENSI MUTU Efektifitas, akses

3 TUJUAN Tergambarnya efektifitas pelayanan instalasi gizi

4 DEFINISI OPERASIONAL Adalah ketepatan pemberian makanan kepada

pasien rawat inap yang sesuai dengan permintaan

ruangan


DATA

Setiap bulan


7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah pasien rawat inap dengan diet khusus

yang sesuai permintaan

8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah seluruh pasien rawat inap yang mendapat

diet khusus


10 NILAI 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Gizi

XII. PELAYANAN TRANFUSI DARAH

Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap kebutuhan

1 JUDUL Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap

kebutuhan

2 DIMENSI MUTU Keselamatan dan kesinambungan pelayanan

3 TUJUAN Tergambarnya kemampuan Bank Darah Rumah

Sakit dalam menyediakan kebutuhan darah

4 DEFINISI OPERASIONAL Adalah terpenuhinya permintaan darah bagi setiap

pasien yang membutuhkan


DATA

1 (satu) bulan


7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah permintaan kebutuhan darah yang dapat

dipenuhi

8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah seluruh permintaan darah

9 SUMBER DATA Bank Darah

10 NILAI 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Rawat Inap

XIII. PELAYANAN PASIEN GAKIN

Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan

1 JUDUL Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang

ke RS pada setiap unit pelayanan


3 TUJUAN Tergambarnya kepedulian rumah sakit terhadap

masyarakat miskin

4 DEFINISI OPERASIONAL Pasien Keluarga Miskin (GAKIN) adalah pasien

pemegang kartu askeskin


DATA

1 bulan


7 NUMERATOR Jumlah pasien GAKIN yang dilayani rumah sakit

dalam satu bulan

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien GAKIN yang datang ke

rumah sakit dalam 1 bulan

9 SUMBER DATA Register pasien

10 STANDAR 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB Direktur Rumah Sakit

XIV. PELAYANAN REKAM MEDIK

Kelengkapan pengisian Rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan

1 JUDUL Kelengkapan pengisian rekam medik 24

jam setelah selesai pelayanan

2 DIMENSI MUTU Kesinambungan pelayanan dan keselamatan

3 TUJUAN Tergambarnya tanggung jawab dokter dalam

kelengkapan informasi rekam medik

4 DEFINISI OPERASIONAL Rekam medik yang lengkap adalah, rekam

medik yang telah diisi lengkap oleh dokter

dalam waktu 24 jam setelah selesai

pelayanan rawat jalan atau setelah pasien

rawat inap diputuskan untuk pulang, yang

meliputi identitas pasien, anamnesis, rencana

asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut,

dan resume.

5 FREKUENSI PENGUMPULAN DATA 1 bulan


7 NUMERATOR Jumlah rekam medik yang diisi lengkap

setelah 24 jam pasien dinyatakan pulang

yang disurvey dalam 1 bulan

8 DENOMINATOR Jumlah rekam medik yang disurvey dalam 1

bulan


10 STANDAR 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB Koordinator Instalasi Rekam Medik &

Kepala Seksi Pelayanan Medik

XV. Pengolahan limbah

Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

1 JUDUL Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai

dengan aturan


3 TUJUAN Tergambarnya mutu penanganan limbah

padat infeksius di rumah sakit

4 DEFINISI OPERASIONAL Limbah padat berbahaya adalah sampah

padat akibat proses pelayanan yang

mengandung bahan-bahan yang tercemar

jasad renik yang dapat menularkan penyakit

dan/atau dapat mencederai, antara lain :

1. Sisa jarum suntik

2. Sisa Ampul

3. Kasa bekas

4. Sisa jaringan

Pengolahan limbah padat berbahaya harus

dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman

yang berlaku

5 FREKUENSI PENGUMPULAN DATA 1 bulan


7 NUMERATOR Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai

dengan Standar Prosedur operasional yang

disepakati internal rumah sakit

8 DENOMINATOR Jumlah total proses pengolahan limbah

padat yang diamati

9 SUMBER DATA hasil pengamatan

10 STANDAR 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB Koordinator IPSRS

XVI. ADMINISTRASI MANAJEMEN

1. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

1 JUDUL Ketepatan waktu pengusulan kenaikan

pangkat

2 DIMENSI MUTU efektivitas, efisiensi, kenyamanan


tingkat kesejahteraan pegawai

4 DEFINISI OPERASIONAL Usulan kenaikan pangkat pegawai dilakukan

dua periode dalam satu tahun yaitu bulan April

dan Oktober


DATA

satu tahun

6 PERIODE ANALISIS satu tahun

7 NUMERATOR Jumlah pegawai yang diusulkan tepat waktu

sesuai periode kenaikan pangkat dalam satu

tahun

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pegawai yang seharusnya

diusulkan kenaikan pangkat dalam satu tahun

9 SUMBER DATA Sub Bag Kepegawaian

10 STANDAR 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Tata Usaha

2. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala

1 JUDUL Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji

berkala

2 DIMENSI MUTU efektivitas, kenyamanan

3 TUJUAN Tergambarnya kepedulian rumahsakit terhadap

kesejahteraan pegawai

4 DEFINISI OPERASIONAL Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaiji

secara periodik sesuai peraturan keperawaian

yang berlaku (UU No 8/1974, UU No 43/1999


DATA

Satu tahun

6 PERIODE ANALISIS Satu tahun

7 NUMERATOR Jumlah pegawai yang mendapatkan SK

kenaikan gaji berkala tepat waktu dalam satu

tahun.

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pegawai yang seharusnya

memperoleh kenaikan gaji berkala dalam satu

tahun.

9 SUMBER DATA Sub Bag Kepegawaian

10 STANDAR 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Tata Usaha

3. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

1 JUDUL Ketepatan waktu penyusunan laporan

keuangan

2 DIMENSI MUTU Efektivitas

3 TUJUAN Tergambarnya disiplin pengelolaan keuangan

rumahsakit

4 DEFINISI OPERASIONAL Laporan keuangan meliputi realisasi anggaran

dan arus kas

Laporan keuangan harus diselesaikan sebelum

tanggal 10 setiap bulan berikutnya


DATA

tiga bulan

6 PERIODE ANALISIS tiga bulan

7 NUMERATOR Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan

sebelum tanggal 10 setiap bulan berikutnya

dalam tiga bulan

8 DENOMINATOR Jumlah laporan keuangan yang harus

diselesaikan dalam tiga bulan

9 SUMBER DATA Sub Bag Keuangan

10 STANDAR 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Sub Bagian Keuangan & Program

XVII. AMBULANCE/ KERETA JENAZAH

1. Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah

1 JUDUL Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah


3 TUJUAN Tersedianya pelayanan ambulance/kereta jenazah

yang dapat diakses setiap waktu oleh

pasien/keluarga pasien yang membutuhkan

4 DEFINISI OPERASIONAL Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah

adalah ketersediaan waktu penyediaan

ambulance/kereta jenazah untuk memenuhi

kebutuhan pasien/keluarga pasien


DATA

Setiap bulan


7 NUMERATOR Total waktu buka (dalam jam) pelayanan

ambulance dalam satu bulan

8 DENOMINATOR Jumlah hari dalam bulan tersebut

9 SUMBER DATA Instalasi gawat darurat

10 STANDAR 24 jam

11 PENANGGUNG JAWAB

PENGUMPUL DATA

Penanggung jawab ambulance/kereta jenazah

2. Kecepatan memberikan pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah di Rumah Sakit

1 JUDUL Kecepatan memberikan pelayanan

Ambulance/ Kereta Jenazah di Rumah Sakit

2 DIMENSI MUTU Kenyamanan, keselamatan

3 TUJUAN Tergambarnya ketanggapan rumahsakit dalam

menyediakan kebutuhan pasien akan

ambulance/ kereta jenazah

4 DEFINISI OPERASIONAL Kecepatan memberikan pelayanan

ambulance/kereta jenazah adalah waktu yang

dibutuhkan mulai permintaan ambulance/kereta

jenazah diajukan oleh pasien/keluarga pasien di

rumahsakit sampai tersedianya

ambulance/kereta jenazah. Maksimal 30 menit


DATA

1 bulan


7 NUMERATOR Jumlah penyediaan ambulance/kereta jenazah

yang tepat waktu dalam 1 bulan

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh permintaan ambulance/kereta

jenazah dalam satu bulan

9 SUMBER DATA Catatan penggunaan ambulance/ kereta jenazah

10 STANDAR 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB Penanggungjawab Ambulance

XVIII. Pemulasaran Jenazah

Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenzah

1 JUDUL Waktu tanggap pelayanan pemulasaran

jenzah



kebutuhan pasien akan pemulasaran jenazah

4 DEFINISI OPERASIONAL Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah

adalah waktu yang dibutuhkan mulai pasien

dinyatakan meninggal sampai dengan jenazah

mulai ditangani oleh petugas


DATA

1 bulan


7 NUMERATOR Total kumulatif waktu pelayanan pemulasaran

jenazah pasien yang diamati dalam satu bulan

8 DENOMINATOR Total pasien yang diamati dalam satu bulan

9 SUMBER DATA Hasil pengamatan

10 STANDAR < 2 jam

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi pemulasaran jenazah

XIX. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

1 JUDUL Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

2 DIMENSI MUTU Efektivitas, efisiensi, kesinambungan pelayanan

3 TUJUAN Tergambarnya kecepatan dan ketanggapan

dalam

4 DEFINISI OPERASIONAL Kecepatan waktu menanggapi alat yang rusak

adalah waktu yang dibutuhkan mulai laporan

alat rusak diterima sampai dengan petugas

melakukan pemeriksaan terhadap alat yang

rusak untuk tindak lanjut perbaikan, maksimal

dalam waktu 15 menit harus sudah ditanggapi


DATA

Setiap saat


7 NUMERATOR Jumlah laporan kerusakan alat yang ditanggapi

kurang atau sama dengan 15 menit dalam satu

bulan

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh laporan kerusakan alat dalam

satu bulan

9 SUMBER DATA Catatan laporan kerusakan alat

10 STANDAR 100 %


2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat

1 JUDUL Ketepatan waktu pemeliharaan alat

2 DIMENSI MUTU Efektivitas, efisiensi, kesinambungan pelayanan

3 TUJUAN Tergambarnya ketepatan dan ketanggapan dalam

pemeliharaan alat

4 DEFINISI OPERASIONAL Waktu pemeliharaan alat adalah waktu yang

menunjukkan periode pemeliharaan/ service

untuk tiap-tiap alat sesuai ketentuan yang

berlaku


DATA

1 bulan


7 NUMERATOR Jumlah alat yang dilakukan pemeliharaan

(service) tepat waktu dalam satu bulan

8 DENOMINATOR Jumlah seluruh alat yang seharusnya dilakukan

pemeliharaan dalam satu bulan

9 SUMBER DATA Register pemeliharaan alat

10 STANDAR 100 %


XX. PELAYANAN LAUNDRY

1. Tidak adanya kejadian linen hilang

1 JUDUL Tidak adanya kejadian linen yang hilang

2 DIMENSI MUTU Efektifitas, dan efisiensi

3 TUJUAN Tergambarnya pengendalian dan mutu pelayanan

linen

4 DEFINISI OPERASIONAL Pelayanan linen adalah pelayanan pencucian dan

perawatan bagi linen


DATA

1 (satu) bulan


7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah linen yangmasuk ke Instalasi lain dikurangi

linen yang hilang

8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah linen yang masuk ke Instalasi linen

seluruhnya

9 SUMBER DATA Instalasi Linen

10 NILAI 100 %

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Sanitasi

2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

1 JUDUL Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang

inap

2 DIMENSI MUTU Efektifitas, dan efisiensi

3 TUJUAN Tergambarnya pengendalian dan mutu pelayanan

linen

4 DEFINISI OPERASIONAL Adalah ketepatan penyediaan linen sesuai dengan

ketentuan waktu yang ditetapkan yaitu jam 08.00

WIB s/d 13.00 WIB kecuali hari libur


DATA

1 (satu) bulan


7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah hari kerja dalam satu bulan dengan

penyediaan linen tepat waktu

8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah hari kerja dalam satu bulan

9 SUMBER DATA Instalasi Linen

10 NILAI 90 %

11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Sanitasi

TAHAPAN PENCAPAIAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR PENERAPAN SPM

NO JENIS

PELAYANAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA KETERANGAN

NO URAIAN SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Gawat Darurat 1. Kemampuan menangani life saving dewasa

dan anak

% 80 80 90 95 100 100

2. Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang

bersertifikat yang masih berlaku

ATLS/BTLS/PPGD

% 80 85 90 95 100 100

3. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat

Darurat

menit < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

4. Kepuasan Pelanggan % 50 60 65 70 70 80

5. Kematian pasien < 24 jam < per seribu 2/1000 2/1000 2/1000 2/1000 2/1000 2/1000

2 Rawat Jalan 1. Dokter pemberi Pelayanan di poliklinik

spesialis

% 85 85 90 100 100 100

2. Waktu tunggu di rawat jalan menit 120 120 9 0 60 60 60

3. Kepuasan Pelanggan % 50 50 75 75 90 90

3. Rawat Inap 1. Jam visite dokter spesialis 08.00 – 14.00 tiap

hari kerja

% 85 100 100 100 100 100

2. Kejadian pulang paksa % < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

3. Kepuasan pelanggan % > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. Bedah Sentral (Bedah

saja)

1. Waktu tunggu operasi elektif hari 3 hari 3 hari < 2 hari < 2 hari < 2 hari < 2 hari

5. Persalinan dan

Perinatologi

1 Pemberi pelayanan persalinan dengan

penyulit

Tim PONEK yang terlatih

%

100

100

100

100

100

100

2 Kemampuan menangani BBLR 1500 gr –

2000 gr

% 100 100 100 100 100 100

6. Intensif 1. Rata-rata pasien yang kembali ke

perawatani intesip dengan kasus yang sama

< 72 Jam

% < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3

2. Pemberi pelayanan Unit Intensif

a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis

sesuai kasus yang ditangani

b. 100 % perawat minimal D3 dengan

sertifikat Perawat mahir ICU/setara (D4)

%

%

50

25

100

50

100

75

100

90

100

100

100

100

7. Radiologi 1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto jam < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3

2. Pelaksana ekspertisi Dokter Sp.Rad % 100 100 100 100 100 100

8. Lab.Patologi Klinik 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium

kimia darah dan darah rutin

menit 140 140 140 140 140 140

2. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil

pemeriksaan laboratorium

% 80 90 90 90 100 100

9. Rehabilitasi Medik 1. Kejadian Drop out pasien terhadap

pelayanan Rehabilitasi Medik yang

direncanakan

% < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 Farmasi 1. Waktu tunggu pelayanan

a. Obat Jadi

b. Obat racikan

menit

menit

60

120

60

120

50

100

40

80

30

60

30

60

2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian

obat

% 80 85 90 95 100 100

11. Gizi 1. Ketepatan waktu pemberian makanan

kepada pasien

% 75 80 85 90 > 90 > 90

2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh

pasien

% 50 45 40 30 20 < 20

3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian

diet

% 75 80 85 90 100 100

12 Transfusi darah 1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan

transfusi

% 0 50 75 90 100 100

13. Pelayanan GAKIN Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang

datang ke RS pada setiap unit pelayanan

% 75 80 85 90 100 100

14. Rekam Medik 1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam

setelah selesai pelayanan

% 50 60 75 90 100 100

15 Pengelolaan Limbah 1. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai

dengan aturan

% 100 100 100 100 100 100

16 Administrasi dan

Manajemen

1 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan

pangkat

% 100 100 100 100 100 100

2 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan gaji

berkala

% 100 100 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Ketepatan waktu penyusunan laporan

keuangan

% 100 100 100 100 100 100

17 Ambulance/kereta

jenazah

1. Waktu pelayanan ambulance/Kereta Jenazah Jam 24 24 24 24 24 24

2. Kecepatan memberikan pelayanan

ambulance/kereta jenazah di rumah sakit

menit < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30

18 Pemulasaran Jenazah Waktu tanggap (response time) pelayanan

pemulasaraan jenazah

jam < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

19. Pelayanan

pemeliharaan sarana

rumah sakit

1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan

alat

% < 80 < 80 < 80 < 80 < 80 < 80

2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat % 50 60 80 90 100 100

3. Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang

digunakan dalam pelayanan terkalibrasi

tepat waktu sesuai dengan ketentuan

kalibrasi

% 50 60 80 90 100 100

20 Pelayanan Laundry 1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang % 85 85 90 100 100 100

2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk

ruang rawat inap

% 70 80 85 90 100 100

V. PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada hakekatnya merupakan bentuk-

bentuk pelayanan kesehatan yang selama ini telah dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana

pelayanan kesehatan. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ini diharapkan dapat digunakan

sebagai pedoman evaluasi kinerja pelayanan dan pengukuran perubahan yang terjadi.

Sebagai pedoman Standar Pelayanan Minimal di RSUD Wonosari yang bertujuan

meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan sumberdaya, sarana maupun prasarana.

Dalam jangka panjang diharapkan pelayanan di RSUD Wonosari yang selama ini telah

berlangsung dapat ditingkatkan dan menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari sebagai

pilihan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Wonosari, 20 Juli 2010

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

bupati gunungkidul · frekwensi pengumpulan data adalah frekwensi pengambilan data dari sumber data...

Documents