bupati humbang hasundutan provinsi sumatera utara ... 16_2018 ttg... · bupati humbang hasundutan...
TRANSCRIPT
-
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4272);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657);
-
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
550);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor .... Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019 (Berita Daerah Propinsi
Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor …);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun
2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018
Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun
2018 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun
2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 17);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019.
-
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Humbang Hasundutan.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2006-2025 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan
program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah
rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan,
kabupaten dan provinsi.
Pasal 2
(1) ) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
(2) ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan
Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah
Tahun 2019. (3) ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang dibiayai dengan anggaran
Pemerintah Daerah, dana pihak swasta, maupun swadaya
masyarakat.
Pasal 3
(1) ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan
Daerah;
d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah ;
f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; g. BAB VII Penutup.
-
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 29 Juni 2018
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
ttd
DOSMAR BANJARNAHOR
-
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 29 Juni 2018
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
ttd
DOSMAR BANJARNAHOR
Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 5 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,
Drs. TONNY SIHOMBING, MIP
BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018
NOMOR 16
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah I - 1 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun
2019 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021. Adanya Perubahan Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 menuntut untuk penajaman terhadap prioritas yang
tertuang dalam Visi Kabupaten yaitu “Mewujudkan Humbang Hasundutan Yang Hebat Dan
Bermentalitas Unggul”.
Penyusunan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019, dilakukan melalui
penajaman prioritas daerah untuk mengintegrasikan pembangunan antar perangkat daerah dan
desa. Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 mengacu pada pembangunan berkelanjutan, tata kelola
pemerintahan yang baik, kerangka kelembagaan dan regulasi yang ada, serta norma-norma
pembangunan. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan RKPD Tahun 2019 diperlukan sikronisasi
perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi kesinambungan antara dokumen perencanaan dan
penganggaran serta sebagai upaya pengendalian pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
1. Persiapan Penyusunan RKPD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
3. Penyusunan Rancangan RKPD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD;
6. Penetapan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2019 didasarkan pada beberapa peraturan perundang undangan yang berlaku,
antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan,
Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah I - 2 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ..... Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun
2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Tata Ruang Rencana Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036 (Lembaran
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 2);
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah I - 3 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
13. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2017 Nomor 76).
1.3. Hubungan antar Dokumen
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan hierarki perencanaan pembangunan daerah dengan
kewenangannya. Sehingga dapat dilihat keterkaitan antar dokumen sebagai berikut:
Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling berhubungan dengan pola
hubungan adalah sebagai berikut:
1. RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 memuat tujuan, sasaran dan prioritas
pembangunan Tahun 2019 yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2005-2025 Tahap III (2015-2019) dan RPJMD Perubahan Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2016-2021;
2. RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019, memperhatikan Arah Kebijakan dan
Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019;
3. RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 mempertimbangkan arah pembangunan
kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah I - 4 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
Sumatera Utara Tahun 2017-2037 dan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2016-2036.
1.4. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
disusun dengan maksud agar tercipta sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah, sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.
Tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2019 adalah:
1. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Acuan dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019;
3. Pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2019 sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN berisikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan,
Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Dokumen RKPD dan
Inovasi Daerah.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, berisikan tentang Kondisi Umum Kondisi
Daerah, Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek
Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan
Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD. Permasalahan
Pembangunan Daerah berisikan tentang permasalahan Daerah yang berhubungan
dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Identifikasi Permasalahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH, berisikan tentang
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, berisikan tentang
Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas Pembangunan Tahun 2019.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, berisikan rencana program dan
kegiatan prioritas daerah dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, yang
dalam rencana program dan kegiatan tersebut mewakili aspirasi dan kepentingan
masyarakat.
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah I - 5 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, berisikan Indikator
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan sebagai panduan dalam
pencapaian Kinerja Tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
ataupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
BAB VII PENUTUP
1.6. Inovasi Perencanaan
Dalam penyusunan RKPD Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah
menerapkan perencanaan secara elektronik berbasis online melalui
(http://eplanningh3.humbanghasundutankab.go.id/eperencanaan/web/). Aplikasi e-Planning ini
merupakan hasil Nota Kesepahamaan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan Korupsi
Terintegrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang
secara resmi dilaunching pada bulan Pebruari 2018. Dengan penerapan aplikasi e-Planning
diharapkan mampu menampung segala usulan dari Masyarakat maupun para stakeholder
sehingga pemerataan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
http://eplanningh3.humbanghasundutankab.go.id/eperencanaan/web/
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 1 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi
Sumatera Utara memiliki potensi sumber daya yang cukup besar yang harus dikembangkan
untuk mewujudkan tujuan utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum
dan daya saing daerah secara keseluruhan dengan memanfaatkan posisi geografis yang cukup
strategis dan potensi demografi (sumber daya manusia) serta mengoptimalkan potensi sumber
daya alam dan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Luas Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 235.264,37 Ha yang terdiri dari daratan
seluas 233.769,46 Ha dan perairan Danau Toba seluas 1.494,91 Ha. Perhitungan luasan ini
berdasarkan kepada :
1. Permendagri 77 Tahun 2016 tentang Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
3. Permendagri Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;
4. Permendagri Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
Secara administratif, Kabupaten Humbang Hasundutan diapit oleh 4 (empat) kabupaten
dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kabupaten Samosir
- Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Utara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan Kabupaten
Pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten ini kemudian disahkan oleh
Presiden RI pada tanggal 28 Juli 2003.
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036,
Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki luas wilayah administrasi
dengan Luas Wilayah daratan: 233.769 Ha dan 1.494,91 Ha luas perairan (Danau
Toba), terdiri dari 10 Kecamatan, 1 (satu) Kelurahan dan 153 Desa dengan dengan batas-
batas wilayah sebagai berikut:
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 2 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Samosir;
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pakpak Bharat.
Secara Geografis, Kabupaten Humbang Hasundutan terletak pada bagian tengah
Sumatera Utara pada jajaran Bukit Barisan, dan terletak garis 2o
1'-2o 28' Lintang Utara.
98o
10o-98
o 58' Bujur Timur. Secara rinci, pembagian wilayah administrasi dan luas
wilayah di tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 :
Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi
Kabupaten Humbang Hasundutan
NO NAMA
KECAMATAN DESA KELURAHAN
LUAS
(Ha) %
1 Pakkat 22 - 37.907,71 15
2 Onanganjang 12 - 21.296,16 9
3 Sijamapolang 10 - 15.682,16 6
4 Lintongnihuta 22 - 13.152,78 7
5 Paranginan 11 - 5.043,10 2
6 Doloksanggul 27 1 21.912,67 8
7 Pollung 13 - 31.141,01 13
8 Parlilitan 20 - 58.327,10 29
9 Tarabintang 9 - 26.866,16 10
10
Baktiraja +
Luas Danau Toba 7 -
2.440,61
1.494,91 2
Humbang Hasundutan 153 1 235.264,37 100
Sumber : RTRW Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 3 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
Untuk lebih jelasnya pembagian wilayah administrasi Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Humbang Hasundutan
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 4 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
2.1.1.2. Topografi
Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki struktur topografi yang berbukit,
bergelombang serta sebagian dataran tinggi yang terhampar luas membuat hawa dingin dengan
suhu diantara 17–29ºC. Kondisi geografis yang berada pada ketinggian 330–2.075 meter di atas
permukaan laut (mdpl). Secara keseluruhan beberapa wilayah kecamatan berada pada
ketinggian di bawah 500 mdpl antara lain Kecamatan Pakkat dan Tarabintang, untuk ketinggian
500-1.000 mdpl meliputi Kecamatan Tarabintang, Baktiraja dan sebagian wilayah Kecamatan
Pakkat dan Parlilitan. Sedangkan untuk ketinggian antara 1.000-1.500 mdpl meliputi
Kecamatan Doloksanggul, Pollung, Lintongnihuta, Paranginan, Onanganjang, Sijamapolang,
sebagian wilayah Kecamatan Pakkat dan Parlilitan, untuk ketinggian di atas 1.500 mdpl
meliputi daerah Dolok Pinapan. Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki topografi dan
kontur tanah yang beraneka ragam, daerah datar sebesar 11%, daerah landai sebesar 20%,
daerah miring/terjal sebesar 69%. Kondisi topografi Kabupaten Humbang Hasundutan
ditunjukkan pada Gambar 2.2
Gambar 2.2
Peta Kelerengan Kabupaten Humbang Hasundutan
2.1.1.3. Geologi
Berdasarkan hasil analisis atas Peta Geologi Indonesia (Lembar Sidikalang 05118-
0618) skala 1:250.000 yang dikeluarkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi
Indonesia, Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari berbagai jenis bahan batuan
induk yaitu :
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 5 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
Aluvium (Qh), yang mengandung batuan krikil, pasir dan lumpur, fanglomerat kipas,
tanah diatomea dan koral.
Tufa Toba (Qtv) menghasilkan tufa riodasit sebagian teralaskan.
Formasi Kluet (Puk) menghasilkan batu pasir metakuarsa, metaklake, batu sabak dan filit.
Formasi Gunung api Haranggaol (Tmvh) menghasilkan batuan andesit, dasit dan firoklas.
Formasi Peutu (Tmppt) menghasilkan anggota Parapat, batu pasir, konglomerat dan batu
lumpur gampingan.
Formasi Barus (Tmba) menghasilkan batu pasir, batu lumpur gampingan, sedikit gamping
konglomerat alas.
Batuan Terobosan Komplek Sibolga (Mpils) menghasilkan granit, sedikit granit warna
terang, diorit, aplit dan pegmatit.
Jenis batuan Konglomerat membentuk tanah-tanah jenis regosol yang umumnya
bertekstur kasar sampai sedang dan bersifat masam (pH rendah). Lahan yang berbahan induk
dari formasi Tufa Toba (didominasi oleh abu vulkanik) pada umumnya merupakan tanah-tanah
podsolik coklat, podsolik kelabu kekuningan dan sebagian menjadi tanah regosol yang pada
umumnya teksturnya agak kasar sampai kasar. Di bentangan endapan alluvial ini terbentuk
tanah-tanah alluvial, regosol dan organosol yang bertekstur kasar sampai agak halus.
Sementara itu, potensi yang dimiliki Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan jenis
tambang batuan geologi yang dapat berpotensi untuk pemasok bahan baku industri pengolahan
bahan bangunan (batako, pozolan/semen, calcium carbonate (cat), kalsit, trass dan sebagainya.
Namun pemanfaatan bahan tambang tersebut masih sangat terbatas. Selain itu, juga terdapat
potensi biji emas, yang dapat dikembangkan menjadi industri kerajinan (logam) walaupun
tingkat kuantitas dan kualitas dari biji emas tersebut belum diketahui secara pasti.
Secara spasial, potensi jenis bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Humbang
Hasundutan antara lain Pozolan di Kecamatan Lintongnihuta dan Doloksanggul. Gambut di
Kecamatan Lintongnihuta. Batako Trass di Kecamatan Lintongnihuta dan Doloksanggul. Batu
Gamping, Kalsit dan Trass di Kecamatan Doloksanggul. Guano di Kecamatan Pakkat dan
Parlilitan, Batu Kapur di Kecamatan Onan Ganjang dan biji emas di Kecamatan Tarabintang.
Potensi lahan gambut di Kecamatan Lintongnihuta dapat dikembangkan menjadi pemanfaatan
lahan perkebunan dan sebagai bahan bakar/listrik sebagai alternatif sumber daya energi lokal
masyarakat.
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 6 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
Tabel 2.2
Potensi Sektor Pertambangan di Kabupaten Humbang Hasundutan
No Jenis Bahan
Tambang
Lokasi
Kecamatan Kegunaan Deposit
1 Calcium
Carbonat
Lintongnihuta (Ds.
Nagasaribu)
Doloksanggul (Ds. Pakkat)
Cat, dempul, sabun Belum
diteliti
2 Pozolan Lintongnihuta (Ds.
Nagasaribu)
Semen Belum
diteliti
3 Batako trass Lintongnihuta (Ds.
Nagasaribu)
Doloksanggul (Ds. Pakkat)
Batu bata, batako Belum
diteliti
4 Batu gamping Doloksanggul Semen, dll 260 juta ton
5 Kalsit Lintongnihuta
Doloksanggul
Industri kimia,
plastik, cat,
kosmetik
400 ribu ton
6 Gambut Doloksanggul Bahan bakar/listrik 12.392 ton
7 Trass Doloksanggul Industri batako 600 ribu ton
8 Guano Pakkat
Parlilitan
Pupuk, obat-obatan Belum
diteliti
9 Batu kapur Onan Ganjang Pupuk, pakan
ternak, kapur olahan
Belum
diteliti
10 Biji emas Tarabintang (Ds. Cegarigi
dan Dolok Pinapan)
Perhiasan Penelitian
umum
11 Timah Hitam Tarabintang Bahan industri Belum
diteliti
12 Tembaga Tarabintang (Dolok
Pinapan)
Bahan industri Penelitian
umum
13 Bahan
campuran
keramik
Sijamapolang Campuran keramik Belum
diteliti
Sumber: Dinas PMPPTSP Kab. Humbang Hasundutan
2.1.1.4. Hidrologi
Sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari Danau,
Sungai dan Rawa-rawa. Kabupaten Humbang Hasundutan berada pada dataran tinggi yang
memiliki beberapa hulu sungai (DAS) untuk beberapa kabupaten tetangga. Daerah Aliran
Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain DAS Simonggo,
DAS Sibundong, DAS Silang, dan DAS lainnya. Sedangkan sumber air yang berasal dari
Danau yaitu dari Danau Toba di Kecamatan Baktiraja. Berdasarkan Keputusan Presiden RI
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembagian Wilayah Sungai, di Kabupaten Humbang
Hasundutan terdapat 3 (tiga) Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Alas-Singkil, WS Sibundong-
Batangtoru dan WS Toba-Asahan.
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 7 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
Tabel 2.3
Wilayah Sungai Kabupaten Humbang Hasundutan
No. Nama Wilayah Sungai
(WS)
Panjang Sungai
(Km)
Luas Wilayah
DAS (Ha)
Kecamatan yang termasuk
Wilayah Sungai (WS) Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 WS. Alas-Singkil 52,66 127.981,49 Parlilitan, Tarabintang, Pakkat,
Pollung, Doloksanggul, dan
Onanganjang
WS Lintas
Provinsi
2 WS. Sibundong-
Batangtoru
47,25 84.241,42 Pollung, Doloksanggul,
Lintongnihuta, Pakkat,
Sijamapolang dan Onanganjang
WS Lintas
Kabupaten/
Kota
3 WS. Toba-Asahan 30,28 38.048,10 Pollung, Doloksanggul, Baktiraja,
Lintongnihuta, dan Paranginan
WS Strategis
Nasional Sumber : RTRW Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036
2.1.1.5. Klimatologi
Secara Klimatologi, Iklim di Kabupaten Humbang Hasundutan tergolong dalam daerah
tropis basah dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau
biasanya terjadi pada bulan April sampai dengan Agustus dan musim penghujan biasanya
terjadi pada bulan September sampai dengan Maret. Ketinggian tempat dari permukaan air laut
berpengaruh terhadap suhu udara yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata-rata 0,60C
sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut memiliki suhu lebih
rendah. Suhu udara di Kabupaten Humbang Hasundutan berkisar antara 17°C–29°C dan rata-
rata kelembaban udara (RH) sebesar 85,94% dimana sebagian besar wilayah barat dari
Kabupaten Humbang Hasundutan beriklim panas dan wilayah timur yang merupakan dataran
tinggi berhawa dingin.
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Berdasarkan Peraturan Derah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036, Rencana Struktur
Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi :
a) Sistem Perkotaan;
Rencana Sistem Perkotaan dibagi menjadi 3 (tiga) pusat pelayanan yaitu Pusat Kegiatan Lokal
(PKL) yang berada di Kecamatan Doloksanggul; Pusat Pelayanan Kawasan ((PPK) berada di
Kecamatan Lintongnihuta, Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Baktiraja dan
Pusat Pelayanan Lokal promosi (PKLp) berada di Kecamatan Lintongnihuta.
b) Sistem Perdesaan;
Rencana Sistem Pedesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi IKK Paranginan, IKK
Pollung, IKK Onanganjang, IKK Sijamapolang dan IKK Tarabintang.
c) Sistem Jaringan Transportasi;
Sistem Jaringan Transportasi di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Sistem Jaringan
Transportasi Darat yang meliputi :
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 8 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- Jaringan Jalan Nasional yang ada diwilayah Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi
jalan kolektor (K1) yaitu: ruas Dolok Sanggul-Batas Kabupaten Samosir, Dolok Sanggul-
Sijuguk (Batas Tapanuli Utara)-Siborongborong.
- Jaringan Jalan Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi
jalan K2 dan K3, yaitu : ruas Dolok Sanggul–Pakkat, Pakkat–Batas Tapanuli Tengah dan
ruas Pakkat-Tarabintang, Tarabintang-Parlilitan, Parlilitan-Batu Gajah, Batu Gajah–batas
Pakpak Bharat.
- Jaringan Jalan Strategis Provinsi meliputi jalan yang merupakan bagian dari jalan lingkar
luar Danau Toba yang berada di Kabupaten Simalungun-Karo-Toba Samosir-Dairi-
Humbang Hasundutan-Samosir-Tapanuli Utara dan ruas jalan Salak-Hutatinggi-
Sibongkaras-Batas Tapanuli Tengah.
- Jaringan Jalan Strategis nasional merupakan jaringan jalan yang berada di Kawasan
Strategis Nasional Danau Toba, meliputi ruas jalan Siborongborong-Paranginan-Lintong
Nihuta, ruas jalan Bakara-Dolok Sanggul dan ruas jalan Batas Taput-Bakara-Tipang-Batas
Samosir.
2) Jaringan angkutan sungai, Danau dan penyeberangan (ASDP);
Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) adalah pengembangan dan
peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pada pelabuhan Bakkara di Kecamatan Baktiraja
sebagai pelabuhan penyeberangan Bakkara–Balige, Bakkara–Muara, Bakkara- Nainggolan,
untuk mendukung pembangunan di kawasan Danau Toba khususnya pada bagian Kabupaten
Humbang Hasundutan.
3) Jaringan angkutan wisata angkasa/kereta gantung.
Yang dimaksud dengan jaringan angkutan wisata angkasa adalah sistem transportasi yang
bertujuan mendukung wisata dengan menggunakan sistem angkutan kereta gantung (cable car).
Rencana jalur kereta gantung (cable car) direncanakan untuk menghubungkan lokasi wisata
Sipinsur (Kabupaten Humbang Hasundutan)-Pulau Sibandang (Kabupaten Tapanuli Utara).
d) Sistem Jaringan Energi;
Rencana Sistem Jaringan Energi di Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari :
1. Jaringan Tenaga Listrik, berupa Gardu Induk (GI) Doloksanggul/Sosor Tambok disambung
dengan Gardu Induk (GI) Interkoneksi yang berada di Tele dan Porsea;
2. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik berupa berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Lintongnihuta-Doloksanggul, Onan Ganjang-Doloksanggul dan Saluran Udara Tegangan Extra
Tinggi (SUTET) 500 KV dari Doloksanggul-Incomer (Tele-Tarutung);
3. Pengembangan Jaringan Energi Alternatif yang terdiri atas :
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi : 1. PLTA Aek Sirahar II; 2. PLTA Simonggo;
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 9 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
3. PLTA Aek Sibundong II; 4. PLTA Manonga Tao; 5. PLTA Aek Rahu; 6. PLTA Aek Sibuluan; 7. PLTA Aek Simangira; 8. PLTA Aek Sipultak Hoda; 9. PLTA Sitanduk-Tarabintang; 10. PLTA Pusuk; 11. PLTA Aek Simonggo (lanjutan).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi : 1. PLTMH Kecamatan Pakat dan Parlilitan; 2. PLTMH Bah Belutu; 3. PLTMH Bah Bulan
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) meliputi : 1. PLTM Aek Silang III dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di
Kecamatan Baktiraja;
2. PLTM Aek Rahu II dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
3. PLTM Pusuk dengan kapasitas sebesar kurang lebih 7 (tujuh) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
4. PLTM Aek Simonggo-Sibarongbarong dengan kapasitas sebesar kurang lebih 9 (sembilan) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
5. PLTM Aek Simonggo-Simataniari dengan kapasitas sebesar kurang lebih 6 (enam) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
6. PLTM Aek Simonggo-Tornauli dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
7. PLTM Aek Rahu-Siduambilik dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
8. PLTM Aek Simonggo-Lae Pinang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 7 (tujuh) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
9. PLTM Aek Simonggo-Tarabintang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
10. PLTM Aek Sisira dengan kapasitas sebesar kurang lebih 4 (empat) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
11. PLTM Aek Rambe dengan kapasitas sebesar kurang lebih 4 (empat) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
12. PLTM Parduaan dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
13. PLTM Anggoci dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
14. PLTM Siantar-Sitanduk dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
15. PLTM Karontang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 3 (tiga) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
16. PLTM Aek Sirahar dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Pakkat;
17. PLTM Aek Sibundong-Sigulok dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Sijama Polang;
18. PLTMAek Godang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 4 (empat) MW berada di Kecamatan Onanganjang dan
19. PLTM Aek Silang IV dengan kapasitas kurang lebih 5 (lima) MW berada di Kecamatan Doloksanggul
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 10 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi Kecamatan Baktiraja, Paranginan, Lintong Nihuta, Doloksanggul, Pollung dan Parlilitan yang merupakan
wilayah geothermal Simbolon-Samosir.
e) Sistem Jaringan Telekomunikasi;
Sistem Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas Teresterial, Satelit
dan e-Goverment. Sedangkan untuk Penataan lokasi menara telekomunikasi selular dan base
transceiver station dilaksanakan dengan memperhatikan rencana penataan pembangunan menara
telepon selular (cell plan).
f) Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
Sisten Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi a) Wilayah Sungai
yang meliputi Wilayah Sungai Alas-Singkil, Wilayah Sungai Sibundong-Batang Toru dan Wilayah
Sungai Toba-Asahan; b) Jaringan Irigasi berupa pengembangan jaringan irigasi di wilayah
Kabupaten Humbang Hasundutan; c) Jaringan Air Baku berupa perlindungan terhadap sumber
sumber air dan daerah resapan air, pingkatan sarana dan prasarana pendukung serta optimalisasi
pemanfaatan potensi air baku.
g) Sistem Prasarana Lingkungan.
Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan meliputi:
a. Sistem persampahan terdiri: 1) Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ditetapkan pada setiap
permukiman dan pusat-pusat kegiatan. 2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa rencana
pengadaan TPA sistem Controlled Landfill yang berlokasi di Kecamatan Lintong Nihuta.
b. Sistem penyediaan air minum terdiri dari: 1) sistem air minum perpipaan meliputi perluasan
jaringan perpipaan meliputi seluruh ibukota Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan. 2)
Pelayanan air minum non perpipaan dilakukan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
c. Sistem pengelolaan limbah meliputi 1) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang melayani
permukiman, kegiatan pariwisata, industri, dan rumah sakit. 2) Sistem jaringan drainase yang
bertujuan untuk mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di
kawasan permukiman dan kawasan pariwisata dikembangkan melalui pembangunan saluran
drainase primer pada sungai Aek Sibundong, sungai Aek Siparbue, sungai Aek Sampuran dan
sungai Aek Silang.
d. Sistem rencana jalur dan ruang evakuasi bencana terdiri atas: 1) jalur evakuasi bencana
meliputi jalan poros desa dan jalan kolektor. 2) ruang evakuasi bencana meliputi lapangan
sepak bola, lapangan terbuka/ruang terbuka hijau (RTH), terminal, pusat pasar dan area
perkantoran.
Selain Rencana Struktur Ruang, Kabupaten Humbang Hasundutan juga mempunyai Rencana Pola
Ruang yang terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.
1. Kawasan lindung terdiri dari:
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 11 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 58.488 (lima puluh delapan ribu empat
ratus delapan puluh delapan) Hektar tersebar di seluruh kecamatan. Pada Kawasan Hutan
Lindung terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan
cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluas kurang lebih 68,49 (enam puluh
delapan koma empat sembilan) Hektar di Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Paranginan.
Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa
kawasan konservasi bergambut dan resapan air. Kawasan konservasi bergambut dan resapan
air adalah kawasan yang berada pada ketinggian 1.000 mdpl dan pada kelerengan 40% berada
pada Kecamatan Paranginan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Pollung dan Kecamatan
Doloksanggul.
Kawasan Perlindungan Setempat meliputi sempadan danau di sepanjang pinggiran Danau
Toba di Kecamatan Baktiraja dan Kawasan sekitar mata air dan embung meliputi: 1) mata air
dan embung Tambok Teni Hoda, Tambok Silaga, Tambok Siogung-ogung, dan Sosorniapoan
yang berada di Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan; 2) mata air dan embung Tambok
Tinombuk dan Tambok Barangan, berada di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung; 3) mata air
dan embung Tambok Simarigung berada di Desa Hutajulu Kecamatan Pollung; 4) mata air
dan embung Tambok Pandiangan berada di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung; 5) mata air
dan embung Tambok Haumarimba berada di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung; 6) mata air
dan embung Tambok Tolong berada di Desa Pandumaan Kecamatan Pollung; 7) mata air dan
embung Tambok Nabolon berada di Desa Pearaja Kecamatan Doloksanggul; 8) mata air dan
embung Tambok Hutagurgur dan Tambok Punjung berada di Desa Hutagurgur Kecamatan
Doloksanggul; 9) mata air dan embung Tambok Sangge-sangge berada di Desa Sihite I
Kecamatan Doloksanggul; 10) mata air dan embung Tambok Panahatan berada di Desa
Sileang Kecamatan Doloksanggul; 11) mata air dan embung Tambok Sigarua berada di Desa
Parbotihan Kecamatan Sijama Polang; 12) mata air dan embung Tambok Nagodang berada di
Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang; dan 13) mata air dan embung Simarumbak-
umbak berada di Desa Sitio II Kecamatan Lintong Nihuta; 14) aek Sitio-tio di Desa Siunong-
unong Julu Kecamatan Baktiraja.
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Dan Cagar Budaya terdapat usulan perubahan
peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis
(DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, seluas kurang lebih 304,86 (tiga ratus empat koma delapan enam) Hektar di
Kecamatan Paranginan.
kawasan rawan bencana,
kawasan lindung geologi meliputi kawasan rawan bencana gempa bumi dan kawasan cagar
alam geologi, dan
kawasan lindung lainnya.
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 12 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
2. Kawasan Budidaya
Kawasan Budidaya di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari:
kawasan hutan produksi;
kawasan hutan rakyat;
kawasan perkebunan meliputi seluas 4.539 (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan)
Hektar, terdiri atas:
a. Zona I dengan komoditas berupa tanaman kopi, kemenyan dan tanaman perkebunan
lainnya meliputi Kecamatan Paranginan, Baktiraja, Lintongnihuta, Doloksanggul,
Pollung, Onan Ganjang, Sijamapolang, Pakkat sebagian dan Parlilitan.
b. Zona II dengan komoditas berupa komoditas tanaman karet, kakao, sawit, dan meliputi
wilayah Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Tarabintang.
kawasan pertanian terdiri dari:
a. tanaman pangan dengan luas kurang lebih 98.630 Hektar,
b. hortikultura yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten.
c. Perkembunan
d. Peternakan terdiri atas :
- sentra peternakan sapi yang berada di Kecamatan Pakkat, Onan Ganjang, Sijama
Polang, Parlilitan, Tarabintang, Doloksanggul dan Pollung;
- sentra peternakan kerbau yang berada di Kecamatan Onan Ganjang, Doloksanggul,
Pollung dan Sijama Polang;
- sentra peternakan kuda yang berada di Kecamatan Sijama Polang dan Doloksanggul,
Onan Ganjang dan Pollung;
- sentra peternakan kambing yang berada di Kecamatan Pakkat dan Tarabintang;
- sentra peternakan babi berada di Kecamatan Sijama Polang, Peranginan, Doloksanggul,
Pakkat, Onan Ganjang dan Lintong Nihuta;
- sentra peternakan ayam buras berada di Kecamatan Onan Ganjang, Sijama Polang,
Lintong Nihuta, Doloksanggul, Parlilitan dan Tarabintang, Paranginan, Pollung;
- sentra peternakan itik berada di Kecamatan Pakkat, Pollung, Parlilitan, dan Baktiraja
serta Tarabintang;
- sentra peternakan ayam ras petelur dan pedaging (potong) berada di Kecamatan Pakkat,
Parlilitan dan Tarabintang.
kawasan perikanan
kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
a. Perikanan air tawar
b. Pengolahan ikan adalah aktifitas perikanan terkait peningkatan nilai tambah terdiri atas:
c. Perikanan tangkap
kawasan pertambangan berupa pertambangan mineral meliputi :
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 13 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
a. calcium carbonat; berada di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Pakkat
Kecamatan Doloksanggul;
b. pozolan; berada di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta;
c. batako trass; berada di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Pakkat
Kecamatan Doloksanggul;
d. batu gamping berada di Kecamatan Doloksanggul;
e. kalsit; berada di Kecamatan Lintong Nihuta dan Kecamatan Doloksanggul;
f. trass berada di Kecamatan Doloksanggul;
g. guano berada di Kecamatan Pakkat dan Parlilitan;
h. batu kapur berada di Kecamatan Onan Ganjang;
i. biji emas berada di Desa Cegarigi dan Dolok Pinapan Kecamatan Onan Ganjang;
j. timah hitam berada di Kecamatan Tarabintang;
k. tembaga berada di Dolok Pinapan Kecamatan Pakkat; dan
l. bahan campuran keramik berada di Kecamatan Sijamapolang.
kawasan industri berupa industri kecil dan industri kecil menengah.
a) Industri Kecil terdiri atas:
- industri bahan baku makanan dan minuman meliputi pengolahan kopi bubuk dan
pengupasan, pembuatan tahu, tempe, kerupuk ubi dan pembuatan gula tebu berada
di Kecamatan Lintong Nihuta, Pakkat, Onang Ganjang, Paranginan, Doloksanggul,
Pollung, Parlilitan dan Baktiraja;
- Industri pengembangan kain tradisonal (kain adat) berada di seluruh kecamatan;
- Industri pengolahan bahan dari kemenyan dan Industri bahan-bahan tambang untuk
bahan baku bangunan meliputi batako, cat dan logam berada di Kecamatan Pakkat,
Onan Ganjang, Lintong Nihuta, Doloksanggul, Pollung, Parlilitan, Sijama Polang,
dan Baktiraja;
- Industri kerajinan perhiasan berada di seluruh kecamatan; dan
- Industri kerajinan meliputi anyaman rotan, purun, bambu, dan ijuk berada di
seluruh kecamatan.
b) Industri kecil menengah terdiri atas :
- Industri pengolahan hasil perkebunan di Kecamatan Pakkat, Parlilitan, Tarabintang.
- Industri pengolahan hasil hutan di Kecamatan Doloksanggul, Pollung, Parlilitan,
Pakkat, Tarabintang, dan Onan Ganjang.
- Industri pengolahan pangan ikan dan ternak di Kecamatan Baktiraja, Doloksanggul,
Lintong Nihuta, Paranginan, Pakkat dan Parlilitan.
- Industri pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Lintong Nihuta, Paranginan,
Doloksanggul dan Pollung.
c) kawasan pariwisata;
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 14 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
- Kecamatan Paranginan, Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Pollung, Kecamatan
Parlilitan;
d) kawasan permukiman
- Kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi ibukota-ibukota kecamatan.
- Permukiman perdesaan tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
e) kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
- Komando Distrik Militer (Kodim) yang berada di Kecamatan Doloksanggul.
- Komando Rayon Militer (Koramil) berada di kecamatan-kecamatan di wilayah
Kabupaten Humbang Hasundutan.
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Humbang Hasundutan berupa:
1. Rawan bencana geologi meliputi; Kecamatan Tarabintang, Kecamatan Baktiraja,
Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Paranginan, Kecamatan LintongNihuta, Kecamatan
OnanGanjang, dan Kecamatan Pakkat.
2. Rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi; Kecamatan
Tarabintang, Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Onan Ganjang, dan
Kecamatan Doloksanggul.
3. Rawan bencana angin puting beliung.
2.1.4. Demografi
Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, pada akhir Tahun 2017 berjumlah 195.111 jiwa
yang terdiri dari 97.836 laki-laki dan 97.275 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 46.789 KK.
Perkembangan penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.4
Sebaran Penduduk dan Kepadatannya Menurut Kecamatan
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017
No Kecamatan
Jumlah Penduduk Kepala
Keluarga
Luas Wil.
(km2)
Kepadatan
Penduduk
(Jiwa/km2) Laki-laki Perempuan Total
1 Parlilitan 10.075 10.096 20.171 5.001 727,75 27.41
2 Pollung 10.405 10.275 20.680 4.771 327,36 61.14
3 Baktiraja 3.835 3.776 7.611 1.877 23,32 352.02
4 Paranginan 7.079 7.055 14.134 3.352 47,78 283.95
5 LintongNihuta 16.501 16.179 32.680 7.559 181,26 181.92
6 Doloksanggul 24.627 24.369 48.996 11.566 209,30 229.12
7 Sijamapolang 3.068 3.026 6.089 1.499 140,18 42.67
8 Onanganjang 5.628 5.684 11.312 2.790 222,56 50.04
9 Pakkat 12.355 12.576 24.576 6.343 381,68 66.22
10 Tarabintang 4.268 4.239 8.507 2.031 242,52 36.93
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 15 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
Danau Toba 14,94
Tahun 2017 97.836 97.275 195.111 46.789 2.517,65 77.38
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan 2017
Jika dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan,
maka Kecamatan Doloksanggul merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yakni
48.996 jiwa sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Sijamapolang yakni sebesar 6.089 jiwa.
Kepadatan penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2017 sebesar 77.38 jiwa/km2
dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Doloksanggul yakni sebesar 352,02 jiwa/km2, kemudian
Kecamatan Paranginan sebesar 283,95 jiwa/km2 sedangkan kepadatan penduduk yang terendah ada
di Kecamatan Parlilitan sebesar 27.41 jiwa/km2.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Gambaran umum kondisi masyarakat berfokus pada kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, antara lain pertumbuhan PDRB, laju
inflasi kabupaten, PDRB perkapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks
Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk diatas garis
kemiskinan, angka kriminalitas yang tertangani.
1) Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting
untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB bermanfaat
sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi selain itu juga untuk melihat struktur
ekonomi suatu wilayah, sebagai proyeksi pendapatan perkapita dan sebagai indikator disparitas
sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber
daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia dan teknologi didaerah/wilayah tersebut.
Gambaran mengenai perkembangan perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan pada kurun
waktu 2013–2017, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2.5
PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah)
Sektor PDRB
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)
2012 2013 2014 2015 2016
Pertanian, Peternakan, Kehutanan,
dan Perikanan 1.406.597.72 1.477.478.96 1.530.073.11 1.599.354.67 1.654.889.35
Pertambangan dan Penggalian 16.073.23 17.432 18.645.32 19.577.65 21.046.74
Industri Pengolahan 48.166.49 49.670.16 52.025.05 54.182.78 56.471.72
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 16 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
Pengadaan Listrik dan Gas 2.781.54 2.931.01 3.119.36 3.372.68 3.437.86
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1.928.95 2.036.52 2.159.20 2.290.30 2.434.12
Konstruksi 372.014.51 397.053.65 434.876.86 449.821.23 482.624.12
Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 403.206.10 433.039.11 463.356.35 485.354.87 524.852.23
Transportasi dan Pergudangan 67.947.89 73.469.07 78.068.55 82.208.55 87.213.74
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 88.189.16 95.423.76 101.205.27 107.142.67 114.912.67
Informasi dan Komunikasi 31.935.74 34.229.87 36.857.01 38.534.31 41.097.12
Jasa Keuangan dan Asuransi 34.599.58 36.014.79 37.446.05 39.094.49 41.312.07
Real Estate 71.754.01 77.257.58 82.601.48 86.990.48 95.420.12
Jasa Perusahaan 3.639.01 3.861.52 4.116.07 4.306.07 4.602.02
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
318.173.64 330.144.63 353.380.96 373.478.77 382.968.00
Jasa Pendidikan 29.622.87 31.809.03 33.635.11 35.082.11 36.991.10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17.618.26 19.165.26 20.146.41 21.300.41 22.370.10
Jasa lainnya 3.928.19 4.180.69 4.476.64 4.710.64 5.105.97
Jumlah 2.918.175.88 3.085.197.62 3.256.188.80 3.406.801.70 3.577.749.06
Sumber: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2017
Tabel 2.6
Distribusi PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2010-2016
Sektor PDRB
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)
2012 2013 2014 2015* 2016*
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 48,06 47,78 46,94 46,06 45,47
Pertambangan dan Penggalian 0,59 0,61 0,59 0,60 0,62
Industri Pengolahan 1,68 1,58 1,57 1,57 1,56
Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
Ulang 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Konstruksi 12,72 12,91 13,26 13,94 13,65
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor 13,61 13,63 13,88 13,95 14,37
Transportasi dan Pergudangan 2,24 2,39 2,44 2,45 2,52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,00 3,15 3.20 3,22 3,30
Informasi dan Komunikasi 0,97 0,92 0,89 0,86 0,86
Jasa Keuangan dan Asuransi 1,21 1,18 1,16 1,16 1,18
Real Estate 2,36 2,50 2,61 2,62 2,85
Jasa Perusahaan 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib 11,58 11,36 11,46 11,60 11,60
Jasa Pendidikan 0,98 0,97 0,97 0,95 0,97
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62
Jasa lainnya 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15
Jumlah 100 100 100 100 100
Sumber: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017
2) Laju Inflasi
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 17 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
Secara umum laju inflasi Kabupaten Humbang Hasundutan masih dalam kondisi rendah (masih
dibawah 2 digit) kecuali pada tahun 2017 yang mencapai 4,28%, hal ini sebagai akibat kontraksi
ekonomi dunia dan bahkan capaiannya selalu dibawah capaian nasional dimana Laju inflasi tahun
2016 mencapai 4,28% dan tahun 2018 akan diupayakan untuk menstabilkannya untuk
mempertahankan tingkat daya beli masyarakat.
Tabel 2.7
Nilai inflasi Kabupaten Humbang Hasundutan Rata-rata Tahun 2015 s.d 2017
Uraian Tahun Rata-Rata
Pertumbuhan 2015 2016 2017
Inflasi 1,66 4,28 4,28 4,28
Sumber : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan 2017
3) PDRB Per Kapita
PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk
sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai
PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Berikut ini disampaikan data PDRB Perkapita
Kabupaten Humbang Hasundutan.
Tabel 2.8
PDRB per Kapita Kabupaten Humbang Hasundutan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ribu rupiah)
Tahun 2013 - 2015
Tahun ADH Berlaku ADH Konstan
2013 18.651.730,00 16.678.320,00
2014 22.373.027,26 17.987.409,54
2015 24.117.028,86 18.617.318,35
2016 25.828.988,59 19.348.073,78
Sumber : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan 2017
PDRB per kapita Kabupaten Humbang Hasundutan atas dasar harga berlaku pada tahun 2013
sebesar 18,65 juta rupiah dan meningkat sampai dengan 25,82 juta rupiah di tahun 2016. Apabila
dilihat menurut harga berlaku dan harga konstan, angka tersebut dari tahun ke tahun
menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan
2013, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka periode 2013-2016
terjadi peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2016, PDRB per kapita Kabupaten Humbang
Hasundutan mencapai 19,34 juta rupiah.
Tabel 2.9
PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d 2016
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
Nilai PDRB (Rp. Juta) 3,267,009.73 3,661,718.11 4,050,099.63 4,413,199.23 4,776,167.43
Jumlah Penduduk (jiwa) 176.767 178.972 181.026 182.991 184.915
PDRB perkapita
(Rp/jiwa) 18,482.01 20,459.73 22,373.03 24,117.03 25.828.99
Sumber : BPS Humbang Hasundutan Tahun 2017
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 18 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
I. Pendidikan
Indikator Pendidikan kondisi Tahun 2017 dan pertumbuhannya setiap tahun di Kabupaten
Humbang Hasundutan disampaikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.10
Capaian Indikator Pendidikan
No Indikator Utama Satuan
Tahun
2015 2016 2017
Target Realisasi
1. Angka Rata-rata lama sekolah tahun 9,84 10,17 9,86 10,17
2. Angka harapan lama sekolah tahun 13,11 13,28 13,51
3. Angka melek huruf % 99,32 99,40 99,44 99,43
4. Rasio Guru dan Siswa SD/MI guru 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15
5. Angka Putus Sekolah SD % 0,033 0,03 0,026 0,040
6. Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1 % 77,31 83,21 80,00 82,89
7. Angka Kelulusan (AL) SD % 100,00 100,00 100,00 100,00
8. Rerata Nilai US SD/MI 6,20 6,70 92,53
9. Rasio Guru dan Siswa SMP/MTs guru 1 : 15 1 : 17 1 : 15 1 : 15
10. Angka Putus Sekolah SMP % 0,22 0,20 0,216 0,150
11. Guru SMP yang memenuhi kualifikasi
S-1/DV % 81,60 92,16 85,00 92,66
12. Angka Kelulusan (AL) SMP % 100,00 100,00 100,00 99,52
13. Rerata Nilai UN SMP/MTs 45,68 45,31 6,70 4,45
14. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI
ke SMP/MTs % 98,54 99,27 98,58 99,32
15. Persentase Lembaga PAUD siap
Akreditasi % 0,00 0,00 3,88 4,63
16. Persentase SD Berakreditasi minimal B % 44,53 44,53 50,00 44,53
17. Persentase SMP Berakreditasi minimal
B % 43,18 43,18 55,00 43,18
18.
Rata-rata kompetensi Pengetahuan dan
keterampilan pendidik dan tenaga
kependidikan mencapai 8,0
% 54,44 54,44 65,00 54,44
19. APK PAUD % 41,48 50,69 71,38 55,38
20. APK SD/MI/Paket A % 104,93 102,76 105,03 104,03
21. APM SD/MI % 87,42 87,93 87,52 87,07
22. APK SMP/MTs/Paket B % 99,64 101,01 99,74 102,29
23. APM SMP/MTs/Paket B % 70,71 72,49 70,81 73,21
24. Rasio Siswa Perkelas SD/MI Siswa 1 : 21 1 : 21 1 : 22 1 : 21
25. Rasio Siswa Perkelas SMP/MTs Siswa 1 : 31 1 : 30 1 : 30 1 : 31
26. Tutor PAUD yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
% 16,97 29,66 22,14 24,96
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tabel diatas pada umumnya menunjukkan adanya peningkatan indikator pendidikan pada
setiap jenjang pendidikan.
II. Kesehatan
1) Angka kelangsungan bayi hidup
Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan meningkat dari 121/100.000 kelahiran hidup pada
tahun 2016 menjadi 228/ 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017, tetapi hasil ini masih lebih
rendah dibandingkan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 sebesar
242 per 100.000 kelahiran hidup.
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 19 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
2) Usia Harapan Hidup
Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 67,87 tahun pada tahun 2016 menjadi 68,06
tahun pada tahun 2017. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat
dari 92,0% pada tahun 2016 menjadi 92,2% pada tahun 2017 (target 90%). Begitu juga
cakupan pelayanan antenatal (K4) meningkat dari 91,0 % pada tahun 2016 menjadi sebesar
94,3% pada tahun 2017 (target 95%), cakupan kunjungan neonatus meningkat dari 99,6% pada
2016 menjadi 99,7% pada tahun 2017 (target 100%), walaupun cakupan tersebut sudah
meningkat tetapi sebagian puskesmas belum mencapai target yang diharapkan, sehingga
peningkatan upaya/kegiatan untuk mendukung pencapaian target dan untuk mempertahankan
cakupan yang telah mencapai atau melebihi target, harus tetap dilaksanakan dan bahkan harus
semakin ditingkatkan, khususnya hubungannya dengan pelaksanaan program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN).
3) Persentase balita gizi buruk
Prevalensi gizi kurang pada balita, meningkat dari 0,31 akhir tahun 2016 menjadi sebesar 0,34
pada tahun 2017,tetapi Prevalensi ini masih lebih rendah dibandingkan Sasaran Dinas
Kesehatan Sumatera Utara tahun 2017 sebesar 20,5 %. Angka Kematian Bayi (AKB) naik
dari 8/ 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 menjadi 11/ 1.000 kelahiran hidup pada tahun
2017, tetapi hasil ini masih lebih rendah dari Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara 19,5 per 1.000 kelahiran hidup.
4) Persentase Angka Kemiskinan
Untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin juga perlu mendapat perhatian dimana
pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
sampai 2016 masih 80,2% dengan target sebesar 100%, namun masih ada penduduk yang
mencari pengobatan sendiri dan tidak berobat sama sekali serta perlu peningkatan jumlah
posyandu secara rasional sesuai dengan peningkatan jumlah balita, dimana Posyandu di
Kabupaten Humbang Hasundutan sampai dengan tahun 2017 sudah ada sebanyak 251 unit,
dan bila dibandingkan dengan standar rasio balita maksimal yang dilayani adalah 1:50,
sedangkan untuk Kabupaten Humbang Hasundutan posyandu melayani 75 orang balita,
sehingga masih dibutuhkan penambahan posyandu sekitar 133 unit.
5) Rasio Tenaga Kesehatan
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk
belum memenuhi target. Sampai dengan tahun 2017, rasio tenaga kesehatan masih belum
mencapai target per 100.000 penduduk sesuai tahun 2017, seperti untuk dokter spesialis 7 per
100.000 penduduk (target 9 per 100.000 penduduk), dokter umum sebesar 21 per 100.000
penduduk (target 30 per 100.000 penduduk), dokter gigi sebesar 5 per 100.000 penduduk
(target 11 per 100.000 penduduk), perawat sebesar 124 per 100.000 penduduk (target 158 per
100.000 penduduk), sedangkan bidan sebesar 173 per 100.000 penduduk lebih dari target 75
per 100.000 penduduk.
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 20 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
A. Kebudayaan
1) Jumlah group kesenian
Jumlah Group Kesenian di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 dan 2017 sebanyak
14 group kesenian dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.11
Nama Group Kesenian Di Kabupaten Humbang Hasundutan
No Nama Group Kesenian Alamat
1 Humbang Nauli Hutabagasan, Sihite, Kec. Doloksanggul
2 Doloksanggul Kreatif Jl. Martabe Kompleks Lapangan Merdeka
3 Sanggar Martabe Kompleks Tano Lapang, Kec. Doloksanggul
4 Sanggar Seni Bakkara Desa Marbun Tonga Dolok, Kec. Baktiraja
5 Sanggar Eufoni Jl. Sisingamangaraja Pasar Baru, Lintongnihuta
6 Sanggar Sion Jl. Dusun Hutasaba, Desa Sihotang Hasugian
Tonga, Kecamatan Parlilitan
7 Sanggar Tonggi Kompleks Tano Lapang, Kec. Doloksanggul
8 Orsepdo Jl. Melanthon Siregar, Kec. Doloksanggul
9 Hobas Art Kecamatan Pollung
10 Korps Ulu Balang Kecamatan Doloksanggul
11 Komunitas Budaya Raja Napitu Tipang Desa Tipang, Hutasoit, Kec. Baktiraja
12 Sanggar AORS Kecamatan Paranginan
13 Lembaga Pejuang Raja
Sisingamangaraja Parlilitan Kecamatan Parlilitan
14 Sanggar Pakkat Nauli Kecamatan Pakkat
Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan
B. Pemuda dan Olahraga
Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Organisasi pemuda
di Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain KNPI, Organisasi Mahasiswa, Pramuka,
organisasi kesenian dan organisasi olah raga.
Demikian juga halnya dengan berbagai kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan baik di
tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat propinsi, regional, maupun nasional. Hingga
saat ini jumlah cabang olah raga (cabor) di Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 16 cabor,
jumlah klub olah raga sebanyak 35 klub, dan terdapat 5 lapangan olah raga.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
A. Fokus Layanan Urusan Wajib
1) Urusan Pendidikan
a) Angka Putus Sekolah (APS)
Angka Putus Sekolah (APS) satuan pendidikan SD/MI tahun 2017 sebesar 0,04 persen dengan
komposisi: jumlah siswa putus sekolah sebanyak 12 siswa dari jumlah siswa pada jenjang
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 21 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 29.968 siswa, sedangkan tahun 2016 sebesar
0,03 persen;
Angka Putus Sekolah (APS) tahun 2017 pada jenjang satuan pendidikan SMP/MTs sebesar
0,15 persen dengan komposisi : sebanyak 23 orang anak putus sekolah dari jumlah siswa
SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 15.075 siswa, sedangkan tahun 2016
sebesar 0,20 persen
b) Angka Kelulusan (AL)
Angka Kelulusan (AL) SD/MI tahun 2017 mencapai 100 persen dengan komposisi : jumlah
siswa yang lulus pada jenjang SD/MI sebanyak 4.855 siswa dibanding dengan jumlah siswa
tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 4.855 siswa,
dan pencapaiannya sama dengan tahun 2016 mencapai 100 persen;
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs tahun 2017 mencapai 99.52 persen dengan komposisi:
jumlah siswa yang lulus pada jenjang SMP/MTs sebanyak 4.742 siswa dibanding dengan
jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya
sebanyak 4.765 siswa dan capaian tahun 2016 Angka Kelulusan mencapai 100 persen;
c) Rasio Guru Kualifikasi S1/D-IV
Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 85.24 persen dengan komposisi:
sebanyak 2.529 orang guru kualifikasi S1/D4 dibandingkan dengan jumlah seluruh guru pada
jenjang pendidikan TK/SD, SMP sebanyak 2.967 orang, sedangkan tahun 2016 sebesar 87,64
persen.
2) Urusan Kesehatan
1) Jumlah rumah sakit pemerintah
Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari 1 Unit.
2) Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita
Posyandu di Kabupaten Humbang Hasundutan sampai dengan tahun 2017 sudah ada sebanyak
251 unit, dan bila dibandingkan dengan standar rasio balita maksimal yang dilayani adalah
1:50, sedangkan untuk Kabupaten Humbang Hasundutan posyandu melayani 75 orang balita,
sehingga masih dibutuhkan penambahan posyandu sekitar 133 unit.
3) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu
Pelayanan kesehatan dasar gratis bagi seluruh masyarakat di Puskesmas mencapai target, yaitu
sebesar 100% atau seluruh masyarakat yang berobat diseluruh Puskesmas dan jaringannya
mendapatkan pelayanan secara gratis. Jumlah Poskesdes melebihi target dari 154 desa/kel
seluruhnya mempunyai poskesdes dan bahkan ada yang memiliki lebih dari 1 unit poskesdes,
sehingga total poskesdes di Kabupaten Humbang Hasundutan 167 poskesdes, namun dari segi
bangunan masih 87 unit poskesdes yang memenuhi syarat bangunan poskesdes, sehingga
membutuhkan pembangunan baru atau peningkatan fisik polindes menjadi bangunan poskesdes
sebanyak 80 unit. Perhatian perlu diberikan pada Persentase desa yang mencapai UCI, Cakupan
pelayanan anak balita, Cakupan peserta KB aktif, Cakupan penemuan dan penanganan
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 22 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
penderita Pasien Baru TB , dan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, dan
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin yang belum mencapai target sampai
dengan tahun 2017, jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan PONED belum sesuai target 3
Puskesmas tiap kabupaten/kota dan perlu peningkatan upaya mobilisasi ibu hamil untuk
bersalin, dan upaya peningkatan kualitas Posyandu menjadi Posyandu Mandiri perlu lebih
digiatkan.
3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Penataan Ruang
Tujuan penataan ruang di Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu mewujudkan Tata
Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis
Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk
menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan.
Penataan Ruang di Kabupaten Humbang Hasundutan telah diatur pengelolaan dan sanksinya
oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Humbang Hasundutan. Pengaturan kawasan dalam Perda Tata Ruang terbagi dua kawasan
yaitu: Kawasan lindung seluas 189.965 Ha merupakan kawasan yang memberikan
perlindungan kawasan yang di bawahnya. Kawasan Budidaya berupa kawasan hutan produksi
seluas 432.884 Ha, kawasan pertanian (903.450 Ha), kawasan perikanan, kawasan
pertambangan (400.000 Ha), kaw industri, kaw pariwisata, kaw permukiman (59.188Ha), dan
kawasan peruntukan lainnya seluas 750 Ha. Berdasarkan penentuan kriteria lahan kritis sesuai
dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor
SK.167/V-set/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis, mana
lahan kritis terbagi atas lima kriteria yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan
tidak kritis. Kriteria yang umum digunakan sebagai data lahan kritis adalah yang termasuk
dalam kriteria sangat kritis (1) dan kritis (2), sedangkan kriteria agak kritis bersama-sama
dengan kritis dan sangat kritis, dapat dikatakan sebagai lahan kurang produktif bila ditinjau dari
aspek daya dukung/kemampuan lahan (land capability).
2) Pekerjaan Umum
A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan guna mendukung target sasaran daerah dalam
meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. Salah satunya
adalah untuk memastikan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik . Panjang jalan di
Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi Jalan Nasional sepanjang 43 Km, Jalan Provinsi
sepanjang 111,2 Km dan jalan Kabupaten sepanjang 917,2 Km. Perkembangan panjang
jalan berdasarkan kewenangan dan kondisi pada masing-masing jalan dan jembatan pada
tahun 2017 adalah sebagaimana tertuang didalam tabel berikut:
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 23 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
Tabel 2.12
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang
Mengelola di Kabupaten Humbang Hasundutan (km), 2017
No Kondisi Jalan Negara Provinsi Kabupaten Jumlah
1 Jenis
Permukaan
Diaspal 43 111,2 672,10 826,3
Krikil - - 43.29 43.29
Tanah - - 201.81 201.81
2 Kondisi Jalan
Baik 26,645 68,46 582,92 678,025
Sedang 10,359 21,08 117,59 149,029
Rusak 4,794 18,17 14,78 37,744
Rusak berat 1,202 3,49 201,91 206,602
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 disebutkan
bahwa Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas jalan dengan kondisi baik atau
sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan mengikuti suatu standar tertentu.
Tabel 2.13
Perkembangan Proporsi jalan dalam mantap
No Kondisi Tahun
Ket 2013 2014 2015 2016 2017
1 Mantap Km 653,16 667,57 678,97 690,77 700,5
% 71,21 72,78 74,03 75,31 76,37
2 Tidak
Mantap
Km 264,04 249,63 238,23 226,43 216,69
% 28,79 27,22 25,47 24,69 23,63
Total Km 917,20 917,20 917,20 917,20 917,20
% 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan
B. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan data badan pusat statistik
humbang hasundutan adalah 182.991 jiwa. Dengan total panjang jalan kabupaten 917,2 km
maka proporsi panjang jalan dengan jumlan penduduk adalah 0,005 km/orang.
C. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)
Perkembangan Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) dapat dilihat
pada tabel:
Tabel 2.14
Perkembangan persentase Jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan
No Kondisi Tahun
Ket 2013 2014 2015 2016 2017
1 Baik Km 512,32 532,80 538,52 564,01 582,91
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 24 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
% 55,86 58,09 58,71 61,49 63,55
2 Sedang Km 140,84 134,77 136,88 126,76 117,59
% 15,36 14,69 14,92 13,82 12,82
3 Rusak
Ringan
Km 26,83 21,17 18,73 13,89 14,78
% 2,93 2,31 2,04 1,51 1,62
4 Rusak
Berat
Km 237,21 228,46 223,07 212,54 201,91
% 25,86 24,91 24,32 23,17 22,01
Total Km 917,20 917,20 917,20 917,20 917,20
% 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan
D. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m)
Dari total panjang jalan kabupaten sebesar 917,2 km, ruas jalan kabupaten yang telah memiliki
trotoar dan drainase dengan lebar minimal 1,5 m adalah ruas jalan pasar lama Lintongnihuta
sepanjang 600 m dan ruas jalan kompleks perkantoran bukit inspirasi sepanjang 1,4 km yang
pengerjaannya dilaksanakan pada 2015. Dengan demikian persentase jalan yang memiliki trotoar
dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m) di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah
0,2%.
E. Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi Baik
Total luas daerah irigasi di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 21.279 Ha. Perkembangan
kondisi daerah irigasi dapat dilihat pada tabel :
Tabel 2.15
Perkembangan persentase Irigasi di Kabupaten Humbang Hasundutan
NO KECAMATAN
JUML
AH
DAER
AH
IRIGA
SI
LUAS
(Ha)
KONDISI 2016 KONDISI 2017
KE
T. BAIK
(Ha) %
RUSAK
(Ha) %
BAIK
(Ha) %
RUSAK
(Ha) %
1 DOLOKSANGGUL 23 3.033 1.470 48 1.563 52 1.630 54 1.403 46
2 LINTONGNIHUTA 22 2.995 1.720 57 1.275 43 1.925 64 1.070 36
3 PARANGINAN 4 825 260 32 565 68 290 35 535 65
4 POLLUNG 10 3.357 1.880 56 1.477 44 2.000 60 1.357 40
5 BAKTIRAJA 5 1.345 1.300 97 45 03 1.200 89 145 11
6 SIJAMAPOLANG 10 1.119 650 58 469 42 680 61 439 39
7 ONAN GANJANG 8 818 400 49 418 51 450 55 368 45
8 PAKKAT 17 2.185 1.334 61 851 39 1.380 63 805 37
9 PARLILITAN 28 4.470 2.210 49 2.260 51 2.520 56 1.950 44
10 TARABINTANG 8 1.132 800 71 332 29 900 80 232 20
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 25 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
TOTAL 135 21.279 12.024 57 9.255 43 13.175 61 8.304 39
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan
F. Rasio Jaringan Irigasi
Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan
budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini
mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Panjang
total jaringan irigasi 269.569 m dan luas daerah irigasi adalah 21.279 Ha. Maka rasio
jaringan irigasi adalah 12,67 m/Ha.
G. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Fasilitas pengurangan sampah diperkotaan adalah tersedianya tempat pembuangan akhir
(TPA) sampah. Saat ini fasilitas TPA yang ada dua yaitu di Saitnihuta desa Purba Toruan
dan di Lintongnihuta yang dibangun oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada
2013. Pada saat ini dinas PUPR belum memprogramkan pembangunan TPA yang baru.
H. Luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Humbang Hasudnutan pada saat ini masih dalam
tahap penyusunan DED yang diprogramkan pelaksanaanya pada TA. 2018. Ruang Terbuka
Hijau yang direncanakan adalah lapangan merdeka Doloksanggul
I. Ruang Publik yang berubah Peruntukannya
Sampai saat ini belum ada data tentang ruang public yang mengalami perubahan peruntukan.
J. Rasio luas akwasan tertutup pepohonan bedasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey
foto udara terhadap luas daratan Update Foto kawasan berdasarkan hasil pemotretan citra
satelit dan survey foto udara saat ini belum tersedia.
K. Ketaatan terhadap RTRW
Perda RTRW kabupaten Humbang Hasundutan telah disahkan menjadi perda melalui
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Humbang Hasundutan. Sampai saat ini sosialisasi pelaksanaan Perda RTRW ini
belum dilaksanakan namun diprogramkan untuk dilaksanakan pada 2018.
4) Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Tabel 2.16
Aspek dan Indikator Kinerja Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Humbang Hasundutan
No Indikator 2016 2017 2018* 2019*
I Pekerjaan Umum
I.1 Persentase kawasan pemukiman yang 4% 3,50% 3% 2,5%
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 26 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
yang belum dapat dilalui kendaraan
roda 4
I.2 Persentase rumah tinggal bersanitasi 74% 78% 82% 86%
I.3
Persentase drainase dalam kondisi
baik/ pembuangan aliran air tidak
tersumbat
70% 75% 80% 85%
I.4 Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun 91,50% 92% 95% 95,50%
I.5 Persentase penduduk berakses air
minum 11,25 13,05 15,91 19,52
I.6
Proporsi rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap air minum
layak, perkotaan dan perdesaan
20 24,59 26 28
I.7 Persentase areal kawasan kumuh 2,22% 2,22% 2,22% 2,22%
II Penataan Ruang:
II.1 Rasio bangunan ber- IMB per satuan
bangunan 0,03% 0,04% 0,06% 0,07%
III Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
III.1. Rasio rumah layak huni 0,065 0,077 0,205 0,303
III.2. Rasio permukiman layak huni 0,022 0,022 0,022
III.3. Cakupan ketersediaan rumah layak
huni 0,065 0,077 0,205 0,303
III.4. Cakupan layanan rumah layak huni
yang terjangkau 324 unit 415 unit 1019 unit 1200 unit
III.5. Persentase pemukiman yang tertata 14% 17% 20% 22%
III.6. Persentase lingkungan pemukiman
kumuh 2,22% 2,22% 2,22% 2,22%
III.7. Persentase luasan permukiman kumuh
di kawasan perkotaan 0,22% 0,22% 0,22% 0,22%
III.8. Proporsi rumah tangga kumuh
perkotaan 0,058 0,058 0,058 0,058
III.9. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan
Aman yang didukung dengan PSU 6% 8% 10% 12%
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan
5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
a. Kesatuan Bangsa dan Politik
Tabel 2.17
Daftar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
A. BERBADAN HUKUM
NO NAMA
ORMAS/LSM
NO. SKT
KEMENKUMHAM
NAMA
PENGURUS
BIDANG
KEGIATAN
ALAMA
T
TGL.
PEMB
ERITA
HUAN
HP
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PERKUMPULAN
BDS INDONESIA
DALAM
BAHASA
INGGRIS
BUSINESS
DEVELOPMENT
SERVICES
ASSOCIATION
INDONESIA
AHU-
0007732.AH.01.07.
TAHUN 2015
TANGGAL 07
OKTOBER 2015
Ketua :
Harapan
Munthe
Sek :
Robinhot
Sihite, SH
Bend : Aziz
Petrus Silaban
koperasi dan
UMKM
Jalan
Siliwangi
No. 63
Keluraha
n
Doloksan
ggul
Kecamaa
tan
Doloksan
ggul
Tgl. 03
Juli
2017
085297492099
-
Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 27 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
2 PERKUMPULAN
MASYARAKAT
KOALISI
INDEPENDEN
TRANSPARANSI
ANGGARAN
PUSAT DAN
DAERAH (PM-
KITA-PD)
AHU-
0076107.AH.01.07.
TAHUN 2016
TANGGAL 17
OKTOBER 2015
Ketua :
Roisman
Simamora
Sek : Boyde
Siregar
Bend :
Sudirno Frans
Lumban
Gaol
Pengawasan
dan
pencegahan
korupsi
Jalan
Calvin
Desa
Pasaribu
Kecamat
an
Doloksan
ggul
Tgl. 18
Oktobe
r 2017
081362369718
B. TIDAK BERBADAN HUKUM
NO NAMA
ORMAS/LSM
NO. SKT
(Tempat
Pendaftaran)
NAMA
PENGURUS
BIDANG
KEGIATAN
ALAMAT
TGL
BERLAK
U
TELEPON/
HP
KET
1 2 3 4 5 6 7 8
1
IKATAN ALUMNI
UNIVERSITAS
HKBP
00-02-
22/0043/V/2013
Ket :
Bonasanto P
Sitinjak,
SE,MM
Kontrol
Sosial
Jl. Merdeka
Nomor 95
14-05-
2013 s/d
NOMMENSEN
HUMBANG
HASUNDUTAN
(Kesbangpol Kab.
HH)
Sek : Burju
Purba, SH
Kecamatan
Doloksanggul
14-05-
2018 081269795277
(IKA UHN HH)
Bnd : Resva
Panjaitan, SE,
MM
2 LEMBAGA
PEMERHATI
PEMBANGUNAN
00-02-
22/0044/V/2013
Ket : Benget
Situmorang, SE
Kontrol
Sosial Jl. Pemuda
14-05-
2013 s/d 081376040033
SUMATERA
UTARA ( LSM-
LP2SU)
(Kesbangpol Kab.
HH)
Sek : Johni
Situmorang, ST
Kecamatan
Doloksanggul
14-05-
2018
Bnd : Duma
Purba
3 LEMBAGA
PENGAWAS
INDEPENDEN
00-02-
22/0045/VIII/201
3
Ket : Dr. M.
Ambarita, SKM
Kontrol
Sosial
Jl. KK Luther
Desa Pasaribu
23-08-
2013 s/d
INDONESIA (Kesbangpol Kab.
HH)
Sek : M. Dani
Syahputra
Kecamatan
Doloksanggul
23-08-
2018
Bnd : Kartini
Ambarita, SS
4 PEMUDA PEDULI
PEMBANGUNAN
DAN
00-02-
22/0046/IX/2013
Ket : Bernad S.
Manalu
Kontrol
Sosial Jl. Karya No. 67
17-09-
2013 s/d
EKONOMI
RAKYAT (GARDA
- P3ER)
(Kesbangpol Kab.
HH)
Sek : Ir. Binsar
Halomoan Lbn.
Gaol
Kecamatan
Doloksanggul
17-09-
2018
Bnd : Kortis
Lbn. Gaol
5 PERSEKUTUAN
GEREJA-GEREJA
00-02-
22/0047/IX/2013
Ket : Pdt. A.S
Gultom Keagamaan/
Jl.
Sisingamangaraj
a No. 10
29-11-
2013 s/d
PENTAKOSTA
INDONESIA
(PGPI)
(Kesbangpol Kab.
HH)
Sek : Pdt. RM
Panjaitan Kerohaniaan
Kecamatan
Doloksanggul
29-11-
2018
Bnd : St. Gr.
Manullang
6
LEMBAGA
PEMANTAU
PENYELENGGAR
A
00-02-
22/0048/I/2014
Ket : Robinhot
Sihite
Kontrol
Sosial
Jl Pakkat No. 41
Desa Sihite II
20-01-
2014 s/d
TRIASPOLIT