bupati ir. h. ismunandar, mt · 2019. 9. 18. · daftar isi v daftar gambar vii daftar ... produk...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 i
engan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, yang telah
melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 dapat diselesaikan
dengan tepat waktu, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan daerah Tahun 2018.
Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 ini
didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya memuat pernyataan visi,
misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas
kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung
tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Sejalan dengan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, performance
Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah
ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 050/K.908/2016 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Tahun 2016-2021.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 membuat
gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan wujud pertangungjawaban dalam
mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021, dalam upaya memenuhi visi pembangunan daerah
“Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri”.
Sangat disadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dalam penyajiannya, oleh sebab
itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikannya. Semoga
laporan ini dapat memudahkan bagi semua pihak (Stakeholder) yang berkepentingan untuk menilai
capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 menjadi
bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2018, dan selanjutnya akan menjadi bahan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten
D
ii LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Kutai Timur Tahun 2018 oleh Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia. Atas hasil penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP), akan sangat
berguna dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada waktu-waktu
mendatang.
Sangatta, Maret 2019
BUPATI
IR. H. ISMUNANDAR, MT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 iii
enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan upaya yang
dilakukan Pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana
instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik
melalui penilaian yang terukur. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema
pembelajaran bagi instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga
kinerjanya bisa terus ditingkatkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018
memberikan gambaran tentang keberhasilan capaian strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
terhadap rencana pembangunan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah selama
1 (satu) tahun anggaran. Capaian strategis tersebut tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Timur sebagai
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2016-2021.
Capaian maupun analisis kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Untuk itu, Program dan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
harus mengacu pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 serta Penetapan
Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-
2021, menetapkan 18 sasaran dengan 39 indikator kinerja. Laporan ini menyajikan informasi
tentang keberhasilan atau kekurangan yang terjadi Tahun 2018 yang merupakan tahun pertama
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021.
Perkembangan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada seluruh organisasi
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menunjukkan kinerja
yang baik sebagaimana tertuang dalam laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang
P
iv LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
pada Tahun 2018 sebagai penilaian dari evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun
2017 dengan predikat “B“.
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 serta Penetapan
Kinerja Tahun 2018 ditetapkan 18 sasaran strategis yang terdiri dari 39 indikator kinerja. Dari hasil
pengukuran dan penilaian dengan indikator sampai pada tingkat output dan outcome menunjukkan
rata-rata capaian kinerja sebesar 85,46% dengan kategori “ MEMUASKAN ”, rincian dari
pengukuran dan penilaian tersebut adalah sebagai berikut :
22 (dua puluh dua) indikator mempunyai tingkat capaian rata-rata >90-100 dengan
kategori “sangat memuaskan”;
4 (empat) indikator mempunyai tingkat capaian rata-rata >80-90 dengan kategori
“memuaskan”;
1 (satu) indikator mempunyai tingkat capaian rata-rata >70-80 dengan kategori “sangat
baik”;
3 (tiga) indikator mempunyai tingkat capaian rata-rata >60-70 dengan kategori “baik”;
2 (dua) indikator mempunyai tingkat capaian rata-rata >50-60 dengan kategori “cukup”;
2 (dua) indikator mempunyai tingkat capaian rata-rata >30-50 dengan kategori “kurang”;
3 (tiga) indikator mempunyai tingkat capaian rata-rata >0-30 dengan kategori “sangat
kurang”.
Meskipun capaian kinerja dengan interpretasi sangat memuaskan, namun dapat dilihat
indikator yang tingkat capaian dengan kategori sangat memuaskan, memuaskan, sangat baik, dan
baik sebanyak 35 (tiga puluh lima) indikator, sedangkan indikator yang mempunyai tingkat capaian
dengan kategori kurang dan sangat kurang sebanyak 3 (tiga) indikator.
Hal ini menjadi catatan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk
memperbaiki kinerja pembangunan di masa mendatang, sehingga sasaran dan target yang telah
ditetapkan sebagai penjabaran Misi dan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2016-2021 dapat terealisasi dan tercapai.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 v
KATA PENGANTAR i IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v DAFTAR GAMBAR vii DAFTAR TABEL ix BAB I PENDAHULUAN 1 – 1 1.1. Latar Belakang 1 – 1 1.2. Maksud Dan Tujuan 1 – 2 1.3. Sejarah Singkat Kabupaten Kutai Timur 1 – 2 1.4. Gambaran Umum Kondisi Daerah 1 – 3 1.4.1. Kondisi Geografis dan Demografis 1 – 3 1.4.1.1 Kondisi Geografis 1 – 3 1.4.1.2 Kondisi Demografis 1 – 6 1.4.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1 – 12 1.4.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonomi 1 – 12
1.4.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1 – 19 1.5. STRUKTUR ORGANISASI 1 – 20 1.5.1. Sekretariat Daerah Kabupaten 1 – 20 1.5.2. Sekretariat DPRD Kabupaten 1 – 21 1.5.3. Dinas Daerah Kabupaten 1 – 21 1.5.4. Badan Daerah 1 – 22 1.5.5. Kecamatan 1 – 22 1.5.6. Kelurahan 1 – 23 1.6. Permasalahan Utama Dan Isu Strategis 1 – 23 1.7. Sistematika Penyajian 1 – 25 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2 – 1 2.1. Reformasi Birokrasi 2 – 1 2.1.1. Road Map Reformasi Birokrasi 2 – 3 2.1.2. Inovasi Reformasi di Kabupaten Kutai Timur 2 – 4
2.1.2.1. Layanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 2 – 4 2.1.2.2 Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2 – 5 2.2. Rencana Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2 – 6 2.2.1. Visi 2 – 7 2.2.2. Misi 2 – 8 2.2.3. Tujuan 2 – 8 2.2.4. Sasaran Strategis 2 – 11 2.2.5. Strategi 2 – 15 2.2.6. Program Pembangunan 2 – 15 2.3. Perjanjian Kinerja 2 – 16 2.4. Penghargaan 2 – 18
DAFTAR ISI DAFTAR ISI
vi LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3 – 1 3.1. Pengukuran Kinerja 3 – 1 3.2. Evaluasi Kinerja Dan Analisis Capaian Kinerja 3 – 5 3.3. Analisa Anggaran 3 – 59 3.4. Akuntabilitas Keuangan 3 – 76 3.4.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 3 – 78 3.4.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah 3 – 80 3.4.3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah 3 – 83 BAB IV PENUTUP 4 – 1 LAMPIRAN I : Surat Pernyataan Reviu Dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur LAMPIRAN II : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 vii
Gambar 1.1. Peta Kabupaten Kutai Timur 1 – 4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 ix
Tabel 1.1. Luas Wilayah Kecamatan Dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Kutai Timur
1 – 5
Tabel 1.2. Jumlah Dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2017 - 2018
1 – 7
Tabel 1.3. Proporsi Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017 - 2018 1 – 8
Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Umur Tahun 2017-2018
1 – 9
Tabel 1.5. Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2017 – 2018
1 – 10
Tabel 1.6. Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2017–2018
1 – 11
Tabel 1.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 – 2018
1 – 12
Tabel 1.8. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2018
1 – 12
Tabel 1.9. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2018 ( Juta Rp)
1 – 13
Tabel 1.10. Perkembangan PDRBTKabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2018 (Juta Rp)
1 – 14
Tabel 1.11. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018
1 – 15
Tabel 1.12. Komponen yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016-2018
1 – 16
Tabel 1.13. Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018 1 – 17
Tabel 1.14. Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018
1 – 17
Tabel 1.15. Persentase APK, APM dan APS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2018
1 – 18
Tabel 1.16. Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup dan Rasio Ketergantungan Tahun 2017–2018
1 – 19
Tabel 2.1. Matrik Hubungan Antara Misi, Tujuan, Dan Indikator 2 – 9
Tabel 2.2. Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja 2 – 13
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 2 – 16
Tabel 3.1. Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2018 3 – 3
Sasaran 1. Meningkatnya Derajat Pendidikan
x LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Tabel 3.2. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 7
Tabel 3.3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 8
Tabel 3.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 9
Tabel 3.5. Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya 3 – 10
Sasaran 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan
Tabel 3.6. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 11
Tabel 3.7. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 12
Tabel 3.8. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 12
Tabel 3.9. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 3 – 12
Sasaran 3. Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pndekatan Keluarga Sejahtera
Tabel 3.10. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 14
Tabel 3.11. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 15
Tabel 3.12. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 15
Tabel 3.13 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 3 – 16
Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan dan Pariwisata
Tabel 3.14. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 17
Tabel 3.15. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 18
Tabel 3.16. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai DEngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 19
Tabel 3.17. Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya 3 – 20
Sasaran 5. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas
Tabel 3.18. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 22
Tabel 3.19. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 23
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 xi
Tabel 3.20. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai DEngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 23
Tabel 3.21. Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya 3 – 24
Sasaran 6. Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama Untuk Mencapai Ketahanan Pangan
Tabel 3.22. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 25
Tabel 3.23. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 25
Tabel 3.24. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 26
Tabel 3.25. Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya 3 – 26
Sasaran 7. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan
Tabel 3.26. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 27
Tabel 3.27. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 28
Tabel 3.28. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 28
Tabel 3.29. Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya 3 - 29
Sasaran 8. Tercapainya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan,Agribisnis dan Agroindustri
Tabel 3.30. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 30
Tabel 3.31. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 30
Tabel 3.32. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 30
Tabel 3.33. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional
3 – 31
Tabel 3.34. Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya 3 – 31
Sasaran 9. Tercapainya Peningkatan Pendataan Perkapita Terutama Sektor Non Migas Dan Batubara
Tabel 3.35. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 33
Tabel 3.36. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 34
xii LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Tabel 3.37. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 34
Tabel 3.38. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional
3 – 35
Sasaran 10. Tercapainya Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Menekan Tingkat Pengangguran Serta Jumlah Penduduk Miskin
Tabel 3.39. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 36
Tabel 3.40. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 37
Tabel 3.41. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 38
Tabel 3.42. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 3 - 39
Sasaran 11. Tercapainya Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)
Tabel 3.43. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 40
Sasaran 12. Tercapainya Peningkatan Infrastruktur Dasar Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa
Tabel 3.44. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 41
Tabel 3.45. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 41
Tabel 3.46. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 42
Tabel 3.47. Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya 3 – 42
Sasaran 13. Tercapainya Peningkatan Penataan Ruang Dan Wilayah
Tabel 3.48. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 43
Tabel 3.49. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 44
Tabel 3.50. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 44
Tabel 3.51. Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya 3 – 45
Sasaran 14. Tercapainya Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Kemampuan Penanggulangan Bencana Daerah
Tabel 3.52. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 45
Tabel 3.53. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 46
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 xiii
Tabel 3.54. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 46
Sasaran 15. Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN
Tabel 3.55. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 47
Tabel 3.56. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 48
Tabel 3.57. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 48
Tabel 3.58. Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya 3 – 49
Sasaran 16. Terwujudnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pembangunan ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGUNAAN SUMBER DAYA
Tabel 3.59. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 50
Tabel 3.60. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 50
Tabel 3.61. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 50
Tabel 3.62. Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya 3 – 51
Sasaran 17. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Publik Untuk Mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat
Tabel 3.63. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 52
Tabel 3.64. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 53
Tabel 3.65. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 53
Tabel 3.66. Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya 3 – 54
Sasaran 18. Tersediannya Data Dan Informasi, Perencanaan Program Dan Kebijakan Pembangunan Serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah
Tabel 3.67. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 3 – 56
Tabel 3.68. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3 – 56
Tabel 3.69. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3 – 57
Tabel 3.70. Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya 3 – 57
Tabel 3.71. Analisa Anggaran 3 – 59
xiv LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Tabel 3.72. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018
3 – 71
Tabel 3.73. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018
3 – 78
Tabel 3.74. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018
3 – 82
Tabel 3.75. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2017
3 – 84
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 1 - 1
1.1 LATAR BELAKANG
enyelenggaraan pemerintahan di Indonesia saat ini menerapkan sistem good governance,
yang dipahami sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip good governance terdiri dari
demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, profesionalitas dan mendapat dukungan
dari masyarakat. Dengan adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan memerlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat,
jelas dan terukur. Prinsip akuntabilitas dimaksudkan sebagai prinsip umum penyelenggaran
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan
dengan prinsip transparansi. Dimana prinsip transparansi dapat menjamin masyarakat memperoleh
informasi tentang penyelenggaran pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses
perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta hasil-hasil yang
dicapai.
Dalam mendukung dan mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pemerintah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Pada peraturan tersebut, setiap instansi pemerintah wajib membuat laporan kinerja dan
laporan keuangan yang selanjutnya disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP).
Penyusunan laporan tersebut secara teknis dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kineja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran, target dari program kegiatan sebagai
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2021 yang setiap tahun diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang disusun dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar penyusunan
Perjanjian Kinerja Kepala Daerah.
P
1 - 2 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 dibuat secara
periodik dengan maksud sebagai laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi
Kabupaten Kutai Timur secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj-IP Kabupaten Kutai Timur disampaikan paling lambat 3 (Tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
Seiring dengan maksud di atas, maka penyusunan LKj-IP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018
memiliki beberapa tujuan, yaitu :
1. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi melaksanakan
pembangunan di Kabupaten Kutai Timur
3. Sebagai pedoman dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang
akan datang.
4. Sebagai evaluasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
1.3 SEJARAH SINGKAT KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan
Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, Kabupaten Kutai Timur terbentuk dari
hasil pemekaran Kabupaten Kutai. Pemekaran Kabupaten Kutai tidak lain adalah semangat dari
masyarakat dengan melibatkan perguruan tinggi diantaranya Universitas Kutai Kartanegara dan
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dengan membawahi 5 ( lima ) Kecamatan yaitu Muara Bengkal,
Muara Ancalong, Muara Wahau, Sangkulirang dan Sangatta sebagai wilayah Kabupaten Kutai Timur,
pemerintah mulai melaksanakan tugasnya dengan Bupati yang pertama adalah Drs. H. Awang Faroek
Ishak, MM, MSi pada tanggal 12 Okktober 1999. Sehingga setiap tanggal 12 Oktober diperingati
sebagai “Hari Jadi Kabupaten Kutai Timur”.
Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Kutai Timur serta tuntutan
pelayanan kepada masyarakat, sehingga pada tanggal 18 Agustus 2000 dimekarkan beberapa
kecamatan baru, dari 5 ( lima ) kecamatan bertambah menjadi 11 ( sebelas ) kecamatan, yaitu:
1. Kecamatan Busang
2. Kecamatan Telen
3. Kecamatan Kongbeng
4. Kecamatan Bengalon
5. Kecamatan Kaliorang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 1 - 3
6. Kecamatan Sandaran
7. Kecamatan Muara Bengkal
8. Kecamatan Muara Ancalong
9. Kecamatan Muara Wahau
10. Kecamatan Sangkulirang
11. Kecamatan Sangatta
Selanjutnya, pemerintah melakukan pemekaran kembali kecamatan menjadi 18 (delapan belas)
kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005. Delapan
belas kecamatan tersebut terdiri atas :
1. Kecamatan Sangatta Selatan 10. Kecamatan Kongbeng
2. Kecamatan Teluk Pandan 11. Kecamatan Bengalon
3. Kecamatan Rantau Pulung 12. Kecamatan Kaliorang
4. Kecamatan Kaubun 13. Kecamatan Sandaran
5. Kecamatan Karangan 14. Kecamatan Muara Bengkal
6. Kecamatan Batu Ampar 15. Kecamatan Muara Ancalong
7. Kecamatan Long Mesangat 16. Kecamatan Muara Wahau
8. Kecamatan Busang 17. Kecamatan Sangkulirang
9. Kecamatan Telen 18. Kecamatan Sangatta Utara
Keberhasilan dan majunya Kabupaten Kutai Timur tidak lepas dari peran para pemimpin.
Berikut ini para pemimpin Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 1999 sampai sekarang adalah :
1. Prof. Dr. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si ( 1999 – 2003 )
2. Dr. H. Mahyudin, ST, MM ( 2003 – 2006 )
3. Prof. Dr. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si ( 2006 – 2008 )
4. Dr. Ir. H. Isran Noor ( 2009 – 2015 )
5. Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si ( 2015-2016 )
6. Ir. H. Ismunandar, MT ( 2016 – sekarang ).
1.4 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
1.4.1 KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI
1.4.1.1 KONDISI GEOGRAFIS
1) Batas Administrasi
Kabupaten Kutai Timur secara astronomis terletak di koordinat 115°56’26” Bujur Barat -
118°58’19” Bujur Timur dan 1°52’39” Lintang Utara- 0°02’11” Lintang Selatan. Kabupaten Kutai Timur
1 - 4 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
berbatasan dengan 2 kabupaten dan 1 kota lain di wilayah Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Berau,
Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang serta Kabupaten Malinau di wilayah Kalimantan Utara,.
Selain berbatasan dengan wilayah daratan, Kabupaten Kutai Timur juga berbatasan langsung dengan
lautan.
Batas-batas wilayah Kabupaten Kutai Timur secara administratif adalah:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kelay, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Biatan,
Kecamatan Talisayan, Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk-Biduk
(Kabupaten Berau);
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bontang Utara (Kota Bontang) dan Kecamatan
Marang Kayu (Kabupaten Kutai Kartanegara);
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makasar;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang
(Kabupaten Kutai Kartanegara) serta Kabupaten Malinau.
Batas-batas wilayah administratif ini ditunjukkan dalam peta Kabupaten Kutai Timur yang
disajikan dalam Gambar di bawah ini.
Gambar 1.1. Peta Kabupaten Kutai Timur
Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 1 - 5
2) Luas Wilayah
Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah 35.747,50 km2. Luas wilayah ini terbagi menjadi
18 wilayah administrasi kecamatan. Secara umum ada tiga Kecamatan yang mempunyai administrasi
pemerintahan di atas 10 Desa. Ketiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kaliorang yang terdiri dari
15 Desa, dengan luas wilayah 3.322,58 km2 atau 9,3 persen dari luas Kabupaten Kutai Timur.
Kecamatan Bengalon mempunyai 11 Desa, dengan luas wilayah 3.196,24 km2 atau 8,94 persen dari
luas total Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan Muara Wahau mempunyai 10 Desa namun wilayahnya
paling luas yaitu 5.724,32 ha atau 16,01 persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Timur. Luas wilayah
dari 18 Kecamatan yang ada, dapat disimak dalam Tabel 1.1 berikut.
Tabel 1.1 Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kutai Timur
No
Kecamatan
Banyaknya Luas
Desa Kelurahan km2 %
1 Muara Ancalong 9 2.739,30 7,66
2 Busang 6 3.721,62 10,41
3 Long Mesangat 7 526,98 1,47
4 Muara Wahau 10 5.724,32 16,01
5 Telen 8 3.129,61 8,75
6 Kongbeng 7 581,27 1,63
7 Muara Bengkal 7 1.522,80 4,26
8 Batu Ampar 7
204,50 0,57
9 Sangatta Utara 3 1 1.262,59 3,53
10 Bengalon 11
3.196,24 8,94
11 Teluk Pandan 6
831,00 2,32
12 Rantau Pulung 3
1.660,85 4,65
13 Sangatta Selatan 9 1 143,82 0,40
14 Kaliorang 15
3.322,58 9,30
15 Sangkulirang 7
438,91 1,23
16 Sandaran 9
3.419,30 9,57
17 Kaubun 8
257,45 0,72
18 Karangan 7
3.064,36 8,57
Total 139 2 35.747,50 100,00
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
1 - 6 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
3) Topografi
Topografi daerah Kutai Timur bervariasi dari yang berupa dataran, berbukit hingga
pegunungan, serta pantai dengan ketinggian tanah bervariasi antara 0 - 7 meter hingga lebih dari 1.000
meter dari permukaan laut. Kawasan yang relatif datar dan landai hanya terdapat di Kecamatan
Sangatta Utara, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang. Pada
Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Ancalong merupakan daerah pegunungan kapur
dengan kawasan pegunungan dan perbukitan yang paling luas yaitu 1.608.915 Ha dan 1.429.922,5 Ha
sedangkan dataran/landai 536.212,5 Ha yang terdiri dari daratan, rawa dan perairan berupa sungai dan
danau. Seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur memiliki jaringan sungai tetapi kecamatan yang
memiliki danau hanya di Kecamatan Muara Bengkal yaitu Danau Ngayau dan Danau Karang.
Wilayah pantai yang berada di sebelah timur kabupaten mempunyai ketinggian antara 0 - 7
meter diatas permukaan laut di mana wilayah ini mempunyai sifat kelerengan yang datar, rawa mudah
tergenang dan merupakan daerah endapan. Sifat kelerangan sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai
Timur diatas 15%, sedangkan wilayah dengan kelerengan di atas 40% tersebar di seluruh wilayah
khususnya terkonsentrasi di bagian barat laut dimana wilayahnya mempunyai ketinggian lebih dari 500
meter di atas permukaan laut. Wilayah dengan ketinggian 500 meter diatas permukaan laut mempunyai
sifat berbukit sampai bergunung dengan kelerengan lebih dari 40% dan sangat berpotensi erosi.
4) Iklim dan Hidrologi
Kabupaten Kutai Timur beriklim hutan tropika humida dengan suhu udara rata-rata 26⁰C,
dimana perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5⁰- 7⁰ C, jumlah curah hujan antara
2000-4000 mm/tahun dan jumlah hari hujan rata-rata adalah 130-150 hari/tahun.
Potensi hidrologi di Kabupaten Kutai Timur cukup besar, terutama adanya aliran beberapa
sungai antara lain Sungai Sangatta, Sungai Karangan, Sungai Bengalon, Sungai Manubar, Sungai
Kelinjau, Sungai Wahau, Sungai Telen dan Sungai Marah. Peranan sungai di daerah ini sangat penting
yaitu sebagai sarana transportasi air di daerah pantai dan daerah pedalaman. Selain itu, sungai juga
dimanfaatkan sebagai sumber air baku penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya.
1.4.1.2 KONDISI DEMOGRAFIS
1) Kependudukan
Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam pembangunan daerah,
sehingga data kependudukan sangat diperlukan sebagai bahan penentuan kebijakan maupun
perencanaan pembangunan. Dalam konteks yang lebih spesifik data penduduk beserta deskripsi
kecenderungannya berguna dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sedang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 1 - 7
berjalan, bahkan dalam merencanakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa
mendatang. Persoalan kependudukan seperti pertumbuhan penduduk serta karakteristik faktor yang
mempengaruhinya, baik karena tingkat fertilitas dan mortalitas atau karena tingkat migrasi, akan
berdampak dalam upaya intervensi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, seperti: penyediaan
infrastruktur dan layanan masyarakat yang memadai serta lapangan pekerjaan yang cukup di masa
mendatang.
Tabel 1.2 menyajikan informasi kependudukan Kabupaten Kutai Timur selama periode dua
tahun terakhir. Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 sebesar 418.625 jiwa
mengalami peningkatan sebanyak 2.135 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,51 persen dari
tahun sebelumnya sehingga menjadi 420.760 jiwa di tahun 2018. Angka kependudukan tersebut
merupakan hasil pemutakhiran data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur
dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Ditinjau dari
rasio jenis kelamin, secara umum Kabupaten Kutai Timur mempunyai penduduk laki-laki lebih banyak
dibanding penduduk perempuan. Apabila ditinjau dari pola sebaran penduduk, Tabel 1.2 menunjukkan
bahwa terdapat 5 (lima) Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk lebih banyak dibanding
kecamatan lainnya. Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan
Bengalon, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Muara Wahau, dan Kecamatan Kongbeng.
Jumlah dan perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dan sebaran di kecamatan, terlihat
pada tabel berikut.
Tabel 1.2 Jumlah dan Perkembangan Penduduk
Menurut Jenis Kelamin Perkecamatan Tahun 2017-2018
No Kecamatan 2017 (SEMESTER 2) 2018 (SEMESTER 2)
L P L P
1 Muara Ancalong 7.069 6.308 7.525 6.753
2 Busang 3.294 2.887 3.312 2.868
3 Long Mesangat 4.058 3.491 3.890 3.362
4 Muara Wahau 15.193 12.821 15.749 13.438
5 Telen 6.231 5.244 5.976 4.990
6 Kongbeng 15.257 13.187 15.385 13.351
7 Muara Bengkal 7.504 6.674 7.544 6.802
8 Batu Ampar 3.977 3.409 4.216 3.616
9 Sangatta Utara 65.837 55.118 67.721 57.068
10 Bengalon 23.643 18.959 22.530 18.262
11 Teluk Pandan 8.998 7.180 8.662 7.048
1 - 8 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
No Kecamatan 2017 (SEMESTER 2) 2018 (SEMESTER 2)
L P L P
12 Sangatta Selatan 17.211 14.374 17.047 14.432
13 Rantau Pulung 5.858 5.143 6.110 5.350
14 Kaliorang 7.780 6.668 7.782 6.649
15 Kaubun 8.676 7.049 8.408 6.860
16 Sangkulirang 12.298 10.608 12.282 10.792
17 Karangan 8.044 6.332 7.336 5.932
18 Sandaran 6.898 5.347 6.503 5.209
Jumlah 227.826 190.799 227.978 192.782
Jumlah L + P 418.625 420.760
Rasio Jenis Kelamin 119 118
Pertumbuhan (%) 0,73 0,51
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Sementara persentase penyebaran penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kutai Timur
pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.3.
Tabel 1.3 Proporsi Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2017-2018
No Kecamatan Proporsi Penduduk
2017 2018
1 Muara Ancalong 3,20 3,39
2 Busang 1,48 1,47
3 Long Mesangat 1,80 1,72
4 Muara Wahau 6,69 6,94
5 Telen 2,74 2,61
6 Kongbeng 6,79 6,83
7 Muara Bengkal 3,39 3,41
8 Batu Ampar 1,76 1,86
9 Sangatta Utara 28,89 29,66
10 Bengalon 10,18 9,69
11 Teluk Pandan 3,86 3,73
12 Sangatta Selatan 7,54 7,48
13 Rantau Pulung 2,63 2,72
14 Kaliorang 3,45 3,43
15 Kaubun 3,76 3,63
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 1 - 9
No Kecamatan Proporsi Penduduk
2017 2018
16 Sangkulirang 5,47 5,48
17 Karangan 3,43 3,15
18 Sandaran 2,93 2,78
Jumlah (%) 100,00 100,00
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Berdasarkan Tabel 1.3 tampak bahwa Kecamatan Sangatta Utara yang merupakan pusat
pemerintahan Kabupaten Kutai Timur mempunyai angka sebaran penduduk yang tinggi yaitu 29,66
persen. Persebaran penduduk terbanyak kedua yaitu pada kecamatan Bengalon sebesar 9,69 persen.
Diikuti oleh kecamatan Sangatta Selatan yang mempunyai sebaran penduduk sebesar 7,48 persen.
Dalam konteks ini, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Sangatta Selatan
mempunyai potensi aktivitas pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Hal ini disebabkan oleh penduduk
secara teoritis dan empiris merupakan komponen utama dalam laju aktivitas perekonomian.
2) Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan
Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Kutai Timur terbanyak berada pada
kelompok umur 30-34 dengan jumlah 42.337 jiwa yang ditunjukkan pada Tabel 1.4 Diikuti dengan
kelompok umur 5-9 dengan 42.302 jiwa dan terbesar ketiga pada kelompok umur 10-14 tahun sejumlah
42.256 jiwa.
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Umur
Tahun 2017-2018
No Kelompok Umur Proporsi Penduduk
2017 2018
1 0-4 20.195 21.584
2 5-9 43.506 42.302
3 10-14 41.215 42.256
4 15-19 36.567 38.336
5 20-24 37.199 37.377
6 25-29 44.113 41.412
7 30-34 45.129 42.337
8 35-39 41.130 40.336
9 40-44 32.803 33.761
10 45-49 26.954 27.043
1 - 10 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
No Kelompok Umur Proporsi Penduduk
2017 2018
11 50-54 18.792 20.382
12 55-59 12.529 13.116
13 60-64 7.960 8.604
14 65-69 5.036 5.703
15 70-74 2.665 2.999
16 >74 2.832 3.212
Jumlah 418.625 420.760
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja
dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk
dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Karena itu
peningkatan dalam jumlah angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja
akan menimbulkan permasalahan dalam pembangunan.
Tabel 1.5 Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2017 – 2018
No Variabel Tahun
2017 2018
1. Angka Pengangguran (Jiwa) 2.192 1.992
2. Angka setengah menganggur (Jiwa) 23.833 20.496
3. Angkatan Kerja (AK) (Jiwa) 216.736 177.202
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) 69,09 58,54
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 1,01 1,12 6. Rasio Ketergantungan (%) 38,09 39,00 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Tabel 1.5 disajikan dinamika ketenagakerjaan lainnya. Secara umum informasi yang tersaji
mulai dari angka pengangguran mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 2.192 jiwa dan pada
tahun 2018 sebesar 1.992 jiwa. Sama halnya pada Angkatan Kerja yang mengalami penurunan pada
tahun 2017 sebesar 216.736 jiwa menjadi 177.202 jiwa sehingga berimplikasi pada tingkat
pengangguran terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan dari 1,01% di
tahun 2017 menjadi 1,12% pada tahun 2018. Penurunan angka pengangguran menunjukkan bahwa
semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas produksi. Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2017 sebesar 69,09%, mengalami penurunan menjadi 58,54% pada
tahun 2018.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 1 - 11
Rasio ketergantungan menunjukkan perbandingan penduduk usia non produktif dengan
penduduk usia produktif. Pada tahun 2017, rasio ketergantungan adalah sebesar 38,09%. Dari nilai
tersebut, pada tahun 2018 mengalami kenaikan rasio ketergantungan menjadi 39,00%. Nilai rasio
ketergantungan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 dari 100 orang usia produktif menanggung
beban sebanyak 38 orang penduduk sedangkan pada tahun 2018 menjadi 39 orang. Secara relatif telah
terjadi kenaikan beban usia produktif.
Sementara itu, jumlah tenaga kerja berdasarkan dengan lapangan pekerjaan utama di
Kabupaten Kutai Timur tahun 2017-2018 terlihat pada Tabel 1.6
Tabel 1.6 Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2017–2018
No Variabel 2017 2018
Jumlah % Jumlah %
1 Pertanian 52.820 35,36 67.747 43,76
2 Pertambangan 17.234 11,54 14.882 9,62
3 Industri Pengolahan - - 4.634 3,00
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 10.743 7,19 759 0,49
5 Bangunan 1.758 1,18 6.504 4,20
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 10.332 6,92 5.324 3,44
7 Pengangkutan dan Komunikasi 3.065 2,05 1.630 1,05
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 654 0,44 6.170 3,99
9 Jasa Kemasyarakatan - - 1.692 1,09
10 Bidang Lainnya 52.759 35,32 45,372 29,33
T o t a l 149.365 100,00 154,714 100,00
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur 2019
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Kutai Timur
tahun 2018 berubah secara signifikan dibanding dengan tahun 2017. Terdapat beberapa sektor yang
mengalami peningkatan di tahun 2018 tetapi juga terdapat yang mengalami penurunan. Peningkatan
terbesar terjadi di sektor pertanian sebesar 43,76 persen dari 35,36 persen. Kemudian diikuti oleh
peningkatan di sektor bangunan dari 1,18 persen di tahun 2017 menjadi 4,20 persen di tahun 2018.
Penurunan persentase jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan kerja terjadi pada sektor
pertambangan, sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran,
Pengangkutan dan Komunikasi dan Bidang Lainnya. Penurunan persentase terbesar terjadi pada sektor
sektor listrik, gas dan air bersih dari 7,19 persen di tahun 2017 menjadi 0,49 persen di tahun 2018.
1 - 12 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
1.4.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1.4.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1) Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan suatu daerah dalam membangun ekonomi daerah
tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan tolok ukur keberhasilan kegiatan ekonomi di suatu
daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonominya, maka semakin berkembang kegiatan ekonomi dalam
daerah tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai indikator kesejahteraan
masyarakat.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur dengan migas pada tahun 2018 adalah
1,96%, tanpa migas sebesar 1,90%, serta tanpa migas dan batubara mencapai 2,93%. Secara umum
dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi 2 tahun terakhir terjadi penurunan yang cukup signifikan pada
tahun 2018. Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam periode 2 (dua) tahun terakhir secara lebih lengkap
adalah seperti terlihat pada Tabel 1.7
Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 – 2018
Tahun
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Dengan Migas Tanpa Migas Tanpa Migas & Batubara
2017a) 3,18 3,26 3,70
2018b) 1,96 1,90 2,93
Sumber : a) Angka Sementara Dinas Komunikasi & Informatika, Persandian & Statistik Tahun 2019
b) Angka Sangat Sementara Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
2) Struktur Ekonomi
Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat dari kontribusi sektoral PDRB Kabupaten
Kutai Timur. Gambaran kondisi perkembangan PDRB Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2 (Dua)
tahun terakhir secara lebih lengkap adalah seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 1.8
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2018
Tahun Dengan Migas (Rp) Tanpa Migas (Rp) Tanpa Migas dan Batu
Bara (Rp)
2017a) 344.378.309,63 343.314.532,90 90.805.586,82
2018b) 349.750.600,72 348.678.664,50 94.232.899,32
Sumber : Dinas Komunikasi & Informatika, Persandian & Statistik Tahun 2019
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 1 - 13
Berdasarkan Tabel 1.8 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten
Kutai Timur atas dasar harga berlaku dengan migas pada tahun 2017 sebesar Rp344.378.309,63 juta
dan pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp349.750.600,72 juta. Pada periode yang sama, PDRB atas
dasar harga berlaku tanpa migas meningkat dari Rp343.314.532,90 juta menjadi Rp348.678.664,50
juta. Sementara PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas dan batu bara juga mengalami
peningkatan dari Rp90.805.586,82 juta menjadi Rp94.232.899,32 juta. Sehingga, dapat disimpulkan
bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas, Tanpa Migas dan Tanpa Migas dan Batubara
dalam 2 (Dua) tahun terakhir yaitu tahun 2017 hingga 2018 terus mengalami kenaikan.
Komponen pendukung PDRB Kutai Timur terdiri dari beberapa sektor yang disajikan pada
Tabel 1.9 Sektor pertambangan dan penggalian masih merupakan sektor yang paling dominan pada
perekonomian Kabupaten Kutai Timur dengan mengalami kenaikan PDRB dari tahun 2017 ke tahun
2018 tetapi jika dipersentasekan mengalami penurunan. Peran sektor pertambangan diiringi dengan
kanaikan pada sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Jasa Pertanian, dimana pada tahun 2017
sebesar 7,75% menjadi 8,06% pada tahun 2018, sedangkan sektor industri pengolahan juga
mengalami peningkatan peran dan di Tahun 2017 perannya sebesar 3,04% terhadap PDRB.
Selebihnya selain itu ketiga sektor tersebut diatas sumbangan-sumbangan sektor-sektor lainnya masih
dibawah 2,00%.
Adapun struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2 (dua) tahun terakhir secara
lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2018 ( Juta Rp)
No Sektor Usaha 2017 a)
% 2018b)
% Harga Berlaku Harga Berlaku
1 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Jasa Pertanian
9.129.987,80 7,75 9.952.622,71 8,06
2 Pertambangan dan Penggalian 96.064.874,80 81,54 99.937.948,04 80,90
3 Industri Pengolahan 3.585.906,20 3,04 3.973.272,26 3,22
4 Pengadaan Listrik dan Gas 10.468,30 0,01 12.404,39 0,01
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
13.975,30 0,01 15.094,61 0,01
6 Konstruksi 2.248.188,90 1,91 2.341.477,00 1,90
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
1.891.655,70 1,61 1.995.039,99 1,62
8 Transportasi dan Pergudangan 1.188.112,00 1,01 1.289.596,35 1,04
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
244.767,10 0,21 261.934,44 0,21
10 Informasi dan Komunikasi 287.943,80 0,24 312.214,92 0,25
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 161.293,60 0,14 167.989,14 0,14
1 - 14 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
No Sektor Usaha 2017 a)
% 2018b)
% Harga Berlaku Harga Berlaku
12 Real Estate 318.881,50 0,27 330.884,56 0,27
13 Jasa Perusahaan 80.051,20 0,07 85.701,33 0,07
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
1.121.053,40 0,95 1.189.058,40 0,96
15 Jasa Pendidikan 1.119.270,20 0,95 1.279.165,69 1,04
16 Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial 152.251,20 0,13 166.291,75 0,13
17 Jasa Lainnya 198.304,40 0,17 220.866,84 0,18
Jumlah 117.816.985,40 100,00 123.531.562,42 100,00
Sumber : Dinas Komunikasi & Informatika, Persandian & Statistik
PDRB dengan Harga Konstan dapat dilihat padaTabel 1.10. Dari tabel tersebut diperoleh
bahwa Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Timur dengan migas pada tahun
2017 sebesar Rp117.816.985,40 juta dan pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp123.531.562,42 juta.
Pada periode yang sama, PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas meningkat dari
Rp117.453.051,42 juta menjadi Rp123.152.955,62 juta. Sementara PDRB atas dasar harga berlaku
tanpa migas dan batu bara juga mengalami peningkatan dari Rp31.065.953,33 juta menjadi
Rp33.282.965,81 juta. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa PDRB Atas Dasar Harga konstan dengan
Migas, Tanpa Migas dan Tanpa Migas dan Batubara dalam 2 (Dua) tahun terakhir yaitu tahun 2017
hingga 2018 terus mengalami kenaikan.
Tabel 1.10 Perkembangan PDRB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2018 (Juta Rp)
No Uraian
Tahun
2017 2018*
1
Dengan Migas
Harga Berlaku 117.816.985,40 123.531.562,42
Harga Konstan 2010 86.458.545,40 88.148.883,38
2
Tanpa Migas
Harga Berlaku 117.453.051,42 123.152.955,62
Harga Konstan 2010 86.163.714,88 87.803.532,53
3
Tanpa Migas dan Batu Bara
Harga Berlaku 31.065.953,33 33.282.965,81
Harga Konstan 2010 19.444.194,28 20.012.983,64
Sumber : Dinas Komunikasi & Informatika, Persandian & Statistik Tahun 2019
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 1 - 15
3) Kemiskinan
Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Kemiskinan tidak hanya
terkait dengan tingkat pendapatan penduduk dibawah standard hidup layak, namun harus ada dimensi
lain yang harus diperhatikan, yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya
memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan
bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Tabel 1.11
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018
Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Persentase (%)
2016 a) 30.170 9,16
2017 b) 31.950 9,29
2018 b) 32.494 9,20
Sumber: a) Dinas Kominfo & Informatika, Persandian & Statistik Tahun 2019
Tabel 1.10 menunjukkan terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018
dibanding tahun 2017 sebesar 544 orang. Faktor utama yang memengaruhi kenaikan jumlah penduduk
miskin adalah adanya peningkatan garis kemiskinan. Tahun 2016 garis kemiskinan di Kabupaten Kutai
Timur sebesar Rp470.228,00 per orang per bulan, namun pada tahun 2017 garis kemiskinan meningkat
menjadi Rp512.000,00 per orang per bulan (BPS, 2017). Tetapi karena pertambahan penduduk pada
Tahun 2018 lebih cepat dibandingkan pertambahan penduduk miskin, maka secara presentase
penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan sebesar 0,09% dari 9,29% menjadi
9,20%.
Pergeseran garis kemiskinan berakibat jumlah penduduk miskin bertambah, sehingga
diperlukan penanganan serius dalam pengentasan kemiskinan melalui integrasi dan singkronisasi
program penanggulangan kemiskinan pusat, daerah serta semua stakeholder. Program pengentasan
kemiskinan yang telah dilaksanakan antara lain : Program Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga
Harapan (PKH), stimulan rumah layak huni, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pemberdayaan
ekonomi masyarakat miskin (KUBE) dan lainnya.
4) Indeks Pembangunan Manusia
Kesejahteraan masyarakat secara lebih luas diukur melalui Human Development Index (HDI)
atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan ukuran gabungan dari tiga dimensi tentang
pembangunan manusia, antara lain panjang umur dan menjalani hidup sehat yang diukur dari usia
harapan hidup serta dimensi terdidik yang diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan
1 - 16 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan, dan tinggi. Kemudian, dimensi ketiga adalah memiliki
standar hidup yang layak diukur dari paritas daya beli.
Perubahan mendasar perhitungan IPM dengan metode baru mencakup penggunaan indikator
Harapan Lama Sekolah (HLS) menggantikan indeks Angka Melek Huruf (AMH). Dalam perhitungan
indeks pendidikan dan penggunaan indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB) Perkapita
menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) Perkapita dalam perhitungan indeks standar hidup. Selain
merupakan kesepakatan global, metode baru ini diharapkan dapat memotret perkembangan
pembangunan manusia dengan lebih tepat. Peningkatan IPM di Kabupaten Kutai Timur
mengindikasikan perbaikan sosial ekonomi masyarakat berimplikasi pada peningkatan kualitas
masyarakat baik dari segi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi.
Tabel 1.12 Komponen yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016-2018
No I P M Satuan 2016 2017a) 2018b)
1. Angka Harapan Hidup Tahun 72,39 72,45 72,51
2. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8,72 8,72 9,06
3. Harapan Lama Sekolah Tahun 12,42 12,48 12,52
4. Pengeluaran Per Kapita Ribu rupiah 9.960 10.273 10.558
5. IPM % 71,10 71,91 72,45
Sumber: a) Dinas Kominfo & Informatika, Persandian & Statistik Tahun 2019
a) Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 b) Angka Sementara Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Berdasarkan Tabel 1.12 Angka Harapan Hidup Tahun 2018 mengalami peningkatan dari 72,45
tahun pada Tahun 2017 menjadi 72,51 pada tahun 2018. Peningkatan juga terjadi pada Rata-Rata
Lama Sekolah dari 8,72 tahun pada tahun 2017 menjadi 9,06 tahun. Pengeluaran per kapita meningkat
dari Rp10.273.000,00 Tahun 2017 menjadi Rp10.558.000,00 Tahun 2018. Perbaikan 3 (tiga) indikator
di atas memperlihatkan terjadinya peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang ditunjukkan
oleh IPM, dimana Tahun 2017 sebesar 71,91 menjadi 72,45 pada Tahun 2018.
5) Indeks Pembangunan Desa
Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu (Gerbang Desa Madu), adalah program
pembangunan yang difokuskan dan dilaksanakan mulai dari desa dengan harapan akan meningkatkan
Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh BAPPENAS RI. Hasil dari perbaikan IPD
adalah meningkatkan status desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan dari desa
berkembang menjadi desa mandiri.
IPD mengkategorikan desa ke dalam tiga kelompok, yaitu Desa Mandiri, Desa Berkembang,
dan Desa Tertinggal. Terdapat lima dimensi yang diukur yaitu :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 1 - 17
1. Pelayanan Dasar
2. Kondisi Infrastruktur
3. Aksesibilitas/Tranportasi
4. Pelayanan Umum
5. Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Kutai Timur tergolong dalam kategori desa berkembang mulai dari tahun 2016
hingga 2018. IPD Kabupaten Kutai Timur pada tahap awal perhitungan yang dilakukan oleh
BAPPENAS Tahun 2014 sebesar 56,37. Tahun 2016-2018 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan penilaian IPD di 139 desa. Hasil penilaian
menunjukkan nilai IPD Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan menjadi 60,67 pada Tahun 2017
dan meningkat lagi menjadi 61,93 pada Tahun 2018.
Tabel 1.13
Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018
No Tahun Satuan IPD
1. 2016 Indeks 57,74
2. 2017 Indeks 60,67
3. 2018 Indeks 61,93 Sumber data : Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2019
Dari hasil penilaian IPD pada 139 desa menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah desa
tertinggal dari 18 desa (13,24,%) Tahun 2016 menjadi 12 desa (8,63%) Tahun 2017 dan 10 desa
(7,19%) Tahun 2018. Desa berkembang mengalami peningkatan dari 112 desa (82,35,%) Tahun 2016
menjadi 119 desa (85,61) Tahun 2017 dan menurun pada Tahun 2018 yaitu 116 desa (83,45%).
Selanjutnya, desa mandiri mengalami peningkatan dari dari 6 desa (4,41%) Tahun 2016 menjadi 8 desa
(5,76%) Tahun 2017 dan 13 desa (9,35%) Tahun 2018.
Tabel 1.14. Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018
Kategori Desa 2016 2017 2018
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Desa Tertinggal 18 13,24 12 8,63 10 7,19
Desa Berkembang 112 82,35 119 85,61 116 83,45
Desa Mandiri 6 4,41 8 5,76 13 9,35
Jumlah 136** 100 139 100 139 100
Sumber data : Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2019 Keterangan *) Data Awal BAPPENAS **) Terjadi Penambahan 6 Desa Dari Hasil Pemekaran
1 - 18 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
1.4.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1) Pendidikan
Indikator utama dalam mengukur pemerataan akses pendidikan adalah Angka Partisipasi
Sekolah (APS). APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia
sekolah. Selain itu, APS juga digunakan sebagai indikator dasar dalam melihat akses penduduk pada
fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah
semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.
Selain APS, juga digunakan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan
persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun
usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
Untuk menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang
bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada
kelompok usia sekolah yang bersangkutan maka digunakan Angka Partisipasi Murni (APM). Berikut ini
merupakan data Angkatan Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka
Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut.
Tabel 1.15. Persentase APK, APM dan APS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2018
No Jenjang Pendidikan Satuan 2017 2018
APK APM APS APK APM APS
1 Sekolah Dasar (SD) % 125,28 109,58 117,15 126,29 111,18 118,68
2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
% 99,20 72.11 81,06 98,90 74,26 82,55
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Pada Tabel 1.15 terlihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SLTP menurun
dari 99,20% di tahun 2017 menjadi 98,90% di tahun 2018. Penurunan nilai APK menunjukkan
keberhasilan program pendidikan, namun berbanding terbalik tingkat SD yang mengalami kenaikan.
Pada Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2018 mengalami kenaikan pada tingkat SD dan
SLTP. Hal ini menunjukkan bahwa 111,18% anak yang usia sekolah dasar dapat bersekolah tepat
waktu, sedangkan tingkat SLTP sebesar 74,26% dari anak usia sekolah tingkat pertama yang
mengenyam pendidikan tingkat SLTP. Sementara untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) mengalami
kenaikan dari 117,15% di tahun 2017 menjadi 118,68% di tahun 2018. Untuk tingkat SLTP mengalami
kenaikan dari 81,06% di tahun 2017 menjadi 82,55% di tahun 2018.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 1 - 19
Persentase APS menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia 7-12 tahun, sekitar 103 orang
masih duduk di bangku SD dan setiap 100 orang penduduk usia 13-15 tahun, sekitar 97 orang masih
duduk di bangku SLTP. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua siswa mempunyai
kesempatan melanjutkan pendidikan sehingga perbaikan yang perlu dilakukan utama yaitu pada
jenjang SLTP.
2) Kesehatan
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan
nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat
yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan
daya saing sumber daya manusia Indonesia.
Peningkatan pembangunan dalam bidang kesehatan diselenggarakan dari sisi kualitas
pelayanan maupun aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar bidang kesehatan.
Perkembangan dampak pembangunan bidang kesehatan masyarakat hingga tahun 2018 digambarkan
dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kelahiran Total
(AKT).
Tabel 1.16. Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup dan
Rasio Ketergantungan Tahun 2017–2018
No. Kegiatan Satuan 2017 2018
1 Angka Kelahiran Total Per Bayi 6.043 7.058
2 Angka Kematian Bayi Per 1000 kelahiran hidup 8 9
3 Angka Harapan Hidup Tahun 72,45 72,51
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Tabel 1.16 menunjukkan Angka Kelahiran Total (AKT) atau Total Fertility Rate (TFR) yang
terjadi tahun 2018 sebesar 7.058 Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2017 sebanyak 8 bayi sedangkan
pada tahun 2018 sebesar 9 bayi per 1000 kelahiran.
Pada Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang semakin
baik, tahun 2017 AHH di Kabupaten Kutai Timur sebesar 72,45 tahun menjadi 72,51 tahun 2018.
Selaras dengan angka harapan hidup yang baik.
1 - 20 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
1.5 STRUKTUR ORGANISASI
Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang memuat
pengaturan tentang Perangkat Daerah, Pembentukan Perangkat Daerah yang didasarkan kriteria
tipelogi perangkat berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintah dengan variabel umum dan variabel
teknis.
Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
pada Bab III (Pasal 3) dengan susunan sebagai berikut :
a. Sekretariat Daerah; e. Badan;
b. Sekretariat DPRD; f. Kecamatan;
c. Inspektorat Daerah; g. Kelurahan;
d. Dinas Daerah;
Susunan Perangkat Daerah tersebut terdiri dari 3 asisten, 12 bagian, 27 dinas, 8
kantor/badan,18 Kecamatan dan 2 Kelurahan.
1.5.1 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang secara kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya selanjutnya diatur dalam
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 maka Sekretariat Daerah merupakan unsur pelaksana
otonomi Daerah di Bidang Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas
membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administrative terhadap pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Sektretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur dibantu oleh 3 asisten dan 12 bagian yaitu :
• Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat
• Bagian Pemerintahan
• Bagian Hukum
• Bagian Humas dan Protokol
• Bagian Sosial
• Asisten Perekonomian dan Pembangunan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 1 - 21
• Bagian Perekonomian
• Bagian Pembangunan
• Bagian Sumber Daya Alam
• Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
• Asisten Administrasi Umum
• Bagian Umum dan Kepegawaian
• Bagian Organisasi dan Tatalaksana
• Bagian Administrasi, Penatausahaan Keuangan
• Bagian Perlengkapan
1.5.2 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai
Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dang fungsi
DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis
operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
1.5.3 DINAS DAERAH KABUPATEN
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, Dinas merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang
kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui desentralisasi dan dapat
ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah
kepada Bupati selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Organisasi Dinas Kabupaten Kutai
Timur terdiri dari:
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan 9. Dinas Kebudayaan
3. Dinas Kelautan dan Perikanan 10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4. Dinas Koperasi dan UKM 11. Dinas Pariwisata
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
6. Satuan Polisi Pamong Praja 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7. Dinas Ketahanan Pangan 14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1 - 22 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16 Dinas Perhubungan 25. Dinas Komunikasi dan Informatika,
Persandian dan Statistik
17. Dinas Pertanian 26. Dinas Perkebunan
18. Dinas Sosial 27. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Pekerjaan Umum
22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1.5.4 BADAN DAERAH
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Susunan Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Penelitian dan Pengembangan
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan
4. Badan Pendapatan Daerah
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.5.5 KECAMATAN
Sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 kecamatan merupakan unsur Perangkat
Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 18 (delapan belas)
Kecamatan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 1 - 23
1.5.6 KELURAHAN
Sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016, Kelurahan mempunyai tuga
menyelenggarakann urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta
ketentraman dan ketertiban umum dalam satu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja
kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat. Adapun
jumlah kelurahan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 2 Kelurahan.
1.6 PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS
Isu-isu strategis yang terjadi di suatu daerah merupakan bagian penting dalam menentukan
kebijakan dalam pembangunan daerah. Untuk memperoleh isu-isu strategis diperlukan analisis
terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.
Selain identifikasi isu strategis, permasalahan yang dihadapi juga harus dikedepankan untuk mencari
alternatif solusi dalam kebijakan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dan identifikasi
permasalahan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur menjadi bahan rujukan dalam
menentukan kebijakan strategis pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur selama 5 (lima) tahun.
Tahapan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada periode tahun 2016-2021 yaitu :
1. Tahun 2016 : Peningkatan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur
2. Tahun 2017 : Peningkatan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Pedesaan
3. Tahun 2018 : Peningkatan Produksi Pangan dan Komoditas Unggulan
4. Tahun 2019 : Pemantapan Produksi Pangan dan Komoditas Unggulan
5. Tahun 2020 : Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan
6. Tahun 2021 : Penciptaan Produk Unggulan yang Memiliki Daya Saing
Sejalan dengan tema permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta dalam rangka
mendukung prioritas pembangunan nasional 2018 maka tema program pembangunan pada RKPD
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 adalah Peningkatan Produksi Pangan dan Komoditas Unggulan.
Oleh karena itu, penekanan program pembangunan Kabupaten Kutai Timur yaitu meningkat
pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan titik penekanan pada penguatan
pelayanan dasar dan infrastruktur dalam upaya pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berbasis agribisnis berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang
berkualitas. Hal ini untuk memastikan bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki landasan pembangunan
yang mantap guna menuju pencapaian perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.
Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur diarahkan ke dalam tiga kata kunci, yaitu 1)
Desa Membangun, 2) Daya Saing Agribisnis dan Agroindustri, dan 3)Kemandirian yang diterjemahkan
1 - 24 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
sebagai Desa Mandiri. Pencapaian tiga aspek ini memerlukan fokus yang memungkinkan pencapaian
secara terencana dan terpadu. Berdasarkan pada tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun
2018, penjabaran dari tiga aspek tersebut sebagai berikut:
1. Peningkatan Pelayanan Dasar
1.1 Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan kesehatan makin bertambah berat,
kompleks dan bahkan terkadang tak terduga. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai
Timur diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat
terwujud. Berbagai upaya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di Kutai
Timur, dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, merata di setiap
wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan
pendekatan kuratif, preventif, dan promotif sebagai pondasi pembangunan ekonomi berbasis
agrobisnis yang berkelanjutan.
1.2 Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
Pembangunan pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor
pembangunan lainnya, termasuk pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan agroindustri.
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dimaksudkan untuk menyelenggarakan
pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, berkesinambungan di tiap jenjang, serta
mampu menyiapkan lulusan yang memenuhi kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar
tenaga kerja, sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global.
2. Peningkatan Infrastruktur
2.1 Peningkatan Pembangunan Pedesaan
Hubungan antar wilayah pedesaan dan perkotaan yang tidak berimbang telah menimbulkan
berbagai permasalahan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kesenjangan pengembangan
kawasan perdesaan dimaksudkan untuk memperhatikan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi.
Untuk itu desa harus didorong menjadi kawasan yang tidak hanya menghasilkan bahan primer,
melainkan juga mampu menghasilkan bahan-bahan olahan atau industri hasil pertanian. Agenda
peningkatan pembangunan wilayah Perdesaan, dimaksudkan untuk menghadapi dua kendala
utama yaitu masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kualitas atau ketersediaan
infrastruktur wilayah.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 1 - 25
2.2 Peningkatan Infrastruktur Dasar Kawasan Pemukiman
Investasi infrastrurktur merupakan salah satu strategi pembangunan dengan tujuan
peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan juga merupakan salah satu faktor
yang berperan penting dalam peningkatan daya saing daerah. Walaupun pengeluaran dalam
bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat
kecamatan maupun antar desa.
1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
dokumen LKj-IP Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 terdiri dari :
IKHTISAR EKSEKUTIF yang menyajikan ringkasan isi dari LKj.IP Pemerintah Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2018;
BAB I PENDAHULUAN, menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan serta
menguraikan secara singkat mengenai penjelasan secara umum Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,
dengan penekanan kepada aspek strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, menguraikan secara singkat tentang
Reformasi Birokrasi dan Manajeman Perubahan Kabupaten Kutai Timur, Inovasi dan Reformasi
Birokrasi Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, serta menguraikan Rencana
Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 yang terdiri dari
visi dan misi pembangunan, tujuan, sasaran, strategi, program pembangunan daerah, perjanjian kinerja
Tahun 2018 serta penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, menguraikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur yang meliputi tentang Capaian Kinerja, Evaluasi Kinerja dan menguraikan analisis capaian
kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2018 serta Realisasi Anggaran.
BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang kesimpulan umum atas capian kinerja Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan
kinerjanya;
Lampiran: Surat Pernyataan Reviu dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dan
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 dan 2019.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 2 - 1
enetapan perjanjian kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan
dan sasaran harus segera disusun satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Perangkat Daerah disahkan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat
Daerah merupakan instrumen untuk mengimplementasikan sasaran, indikator dan target dari program
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2016-2021.
Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala
Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja.Tujuan ditetapkannya perjanjian kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan
pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi dan kinerja perangkat daerah
dan aparatur perangkat daerah. Perjanjian kinerja juga sebagai dasar penilaian keberhasilan atau
kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, selain itu juga sebagai dasar pemberian
penghargaan dan sanksi kepada aparatur perangkat daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
diukur melalui capaian indikator kinerja yang tercermin dari outcome dan output suatu program dan
kegiatan.
Penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018merupakan
sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2016-2021, Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 050/K.908/2016 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018
danPeraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentangRencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2017.
2.1. REFORMASI BIROKRASI
Reformasi birokrasi merupakan strategi untuk menjawab menguatnya tuntutan publikakan
perbaikan kinerja instansi pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Sejalan dengan Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang
memerlukan adanya perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan.
P
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2
2 - 2 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Reformasi birokrasi pemerintahan sangat mendesak untuk dilaksanakan pada saat birokrasi
telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik
berjalan tersendat, bertele-tele, in-efisien, organisasi yang terlalu besar dan kaku, KKN serta
permasalahan birokrasi lainnya.
Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan aparatur negara yang amanah dan
mampu mendukung pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan dinamika bangsa berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.
Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, reformasi birokrasi ke depan perlu
diarahkan pada upaya-upaya untuk; (i) menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan
dalam bentuk KKN dengan menerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance);
(ii) meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara; dan (iii) meningkatkan kualitas
pelayanan publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkan birokrasi sebagaimana disebutkan di atas tidaklah mudah.Hal ini
memerlukan suatu penelaahan yang mendalam terhadap permasalahan dan penyebab yang menjadi
isu strategis reformasi birokrasi.Di samping itu, perlu upaya yang lebih komprehensif untuk menentukan
alternatif kebijakan yang harus diambil. Dalam kaitan dengan permasalahan tersebut, ada beberapa isu
strategis dalam pembenahan birokrasi yaitu berkaitan dengan masalah-masalah:
a) Pemerintahan yang bersih (clean government).
b) Aktualisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance).
c) Kompetensi Sumber daya manusia Aparatur.
d) Pelayanan publik.
e) Desentralisasi kewenangan.
Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemerintah telah menerbitkan beberapa
peraturan perundang-undangan antara lain Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden tersebut secara khusus memerintahkan kepada semua
Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
dilingkungannya, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam
pelaksanaannya, serta bersama DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya
kebocoran keuangan negara.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 2 - 3
Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai
Timur telah melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan Kesepakatan Bersama dengan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik
dilingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kutai Timur.
Pelaksanaan penerapan tata pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada:
1. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
2. Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan
Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Ketua DPRD
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Nomor SKB/01/M.PAN/01/2009 dan Nomor
119/394/Pem.D/2009 tentang Program Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan
Yang baik sebagai upaya Pencegahan Korupsi di Jajaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
se-Provinsi Kalimantan Timur.
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur 2006-2025;
Untuk maksud tersebut dibutuhkan rangkaian aktivitas yang berkesinambungan yang tertuang
dalam dokumen Rencana Aksi Program Percepatan Reformasi Birokrasi khususnya pada Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
2.1.1. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
Road Map Reformasi Birokrasi itu sendiri merupakan rencana teknis dan detail mengenai
perubahan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu lima tahun yaitu
dari tahun 2016 – 2021. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur adalah untuk memberikan arah mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai
sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
Dokumen Draft Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2016-2021
merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang
tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan.
2 - 4 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan 6 dari 8 area
perubahan sebagaimana terlampir dibawah ini.Berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen
ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan
sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.
Adapun 8 Rencana aksi area perubahan yang dimaksud adalah :
1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Perundang-Undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.1.2. INOVASI REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
2.1.2.1. Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Dalam Rangka meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien maka dibentuklah pelayanan
perizinan terpadu satu pintu yangdiselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis
pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu, memiliki kewenangan
penuh untuk menerima, memproses, dan mengeluarkan kepetusan perijinan dan non perijinan yang
ditetapkan oleh penyelenggara perijinan dan non perijinan yang memiliki kewenangan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Untuk hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Adapun tujuan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kutai Timur antara lain :
a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
b. Mempersingkat proses pelayanan.
c. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.
d. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 2 - 5
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kutai Timur mempunyai prinsip sebagai berikut :
a. Keterpaduan.
b. Ekonomis.
c. Koordinasi.
d. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang.
e. Akuntabilitas.
f. Aksessibilitas.
Bentuk pelayanan perijinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kutai Timur antara lain: IMB,HO,SIUP,TDP dan IUJK.
2.1.2.2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pada awal pembentukan dan penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun
2008-2010 sistem yang diterapkan oleh LPSE Kabupaten Kutai Timur mengadopsi sistem semi e-
procurement dari sistem e-procurement Surabaya yang bekerjasama dengan Universitas Airlangga
Surabaya, dimana semi e-procurement disini sebagian proses lelang masih dilakukan secara manual
dan sebagian proses dilakukan dengan berbasis online atau internet dengan pedoman pengadaan
sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan berbagai perubahannya, dengan
konsep e-procurement adalah transparansi atau keterbukaan,sistem
e-procurement mengatur proses dari awal pengumuman lelang sampai dengan Upload dokumen lelang
secara sistem namun keterbatasan sistem semi e-procurement masih memungkinkan proses
aanwijzing dan pembukaan penawaran dukumen lelang secara manual atau tatap muka sehingga
masih besar kemungkinan intervensi dan tekanan yang di alami oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Fungsi Utama dari LPSE Kutai Timur adalah untuk memfasilitasi dan menyelenggarakan
pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sesuai kaidah dan aturan pengadaan barang jasa dengan
tersistem secara aplikasi link (terkoneksi) terhadap semua unsur pengguna LPSE yaitu unsur Panitia
Pengadaan (ULP), unsur PPK dari SKPD dan unsur penyedia barang/jasa (vendor).
Dengan penggunaan semua elemen pengguna ini tentu saja diperlukan perangkat utama
maupun pendukung penggerak pelaksanaan e-procurement, dengan dinamisnya sistem komputerisasi
dan internet, untuk penyamaan persepsi dan tertibnya pelaksanaan proses
e-procurement, maka LKPP selaku arsitektur pengadaan barang jasa menetapkan aplikasi yang juga
masih dinamis dan perlu pengembangan sehingga LPSE harus memfasilitasi penerapan versi terbaru
maupun sudut aturan yang dikonversikan dalam bentuk sistem web e-procurement, kegiatan
2 - 6 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sistem yang rutin dilaksanakan oleh LPSE
Kutai Timur dalam Kurun waktu 2013 sampai dengan saat ini adalah:
a) Pemeliharaan Server
b) Up Grade Versi sesuai arahan LKPP
c) Peningkatan Kapasitas Bandwith dari 10 Mbps pada tahun 2013-2014 menjadi 15 Mbps pada
tahun 2015
d) Pelatihan penggunaan sistem e-procurement kepada :
- Penyedia Barang/Jasa (Vendor)
- Operator Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang Jasa
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari unsur SKPD
- Unit Layanan Pengadaan (ULP)
e) Sejak 2014 LPSE Kutai Timur telah menerapkan dan lulus Sertifikasi ISO 9001:2008 tentang
Quality Management Sistem pada semua unsur pelaksana LPSE dari Ketua LPSE,
Sekretaris/Koordinator, Trainer, Admin PPE, Admin Agency, Verifikator dan Help Desk. Dengan
diterapkannya ISO 9001;2008 LPSE Kutai Timur memiliki SOP yang jelas baik dari sudut waktu
dan kualitas pelayanan dengan mekanisme dan layanan pelanggan yang terukur.
f) Peningkatan pengamanan jaringan server, baik perangkat dan isi server (colocation).
g) Pengawasan dan kontrol serta pelaporan e-procurement melalui Monev online.
h) Pendampingan Auditor untuk pihak Auditor sesuai dengan SOP Auditor.
i) Pemenuhan 17 Standar LPSE yang secara faktual telah diuji oleh LKPP tahun 2014 dengan
Kunjungan Faktual ke LPSE Kutai Timur oleh Dirjen SPSE LKPP (Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) selakuArsitektur pengadaan barang dan jasa di
Indonesia Kategori Akselerasi Penerapan e-procurement Tahun 2013.
2.2. RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun
2016-2021 merupakan kerangka pembangunan strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk
periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program
Kepala Daerah.Penyusunan RPJMD harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) yang sedang berjalan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 2 - 7
Program dan kegiatan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021, diturunkan dalam Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya akan menjadi acuan perangkat daerah untuk menyusun
Indikator Utama dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.
Perjanjian kinerja tersebut dituangkan dalam kontrak kerja antara Kepala Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Bupati Kutai Timur. Kontrak kerja dimaksud
merupakan perjanjian kinerja (Penetapan Kinerja) masing-masing Perangkat Daerah yang memuat
sasaran, indikator, target capaian, program dan kegiatan termasuk anggarannya.
Penetapan Kinerja Perangkat Daerah atau Perjanjian Kinerja ini, maka pada akhir tahun akan
diukur dan dievaluasi pencapaiannya yang selanjutnya disusun dalambentuk dokumenLaporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Perangkat Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Perangkat Daerah tersebut menjadi bahan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj-IP)Kabupaten Kutai Timur.
2.2.1. VISI
Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 harus mampu menjadi Kabupaten
mandiri dengan mentransformasikan keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif sebagai
daya saing sektor agribisnis dan agroindustri dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang
terbarukan serta melibatkan banyak pihak dimulai dari satuan pemerintahan terendah yaitu DESA.
Berdasarkan sudut pandang diatas dan sebagaimana dijelaskan dalam telaah dokumen
perencanaan termasuk Visi Kabupaten Kutai Timur, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan
serta isu strategis maka untuk memajukan Kabupaten Kutai Timur ke depan, ditetapkan visi
pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 sebagai berikut :
”TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN KUTAI TIMUR MELALUI PEMBANGUNAN AGROBISNIS
DAN AGROINDUSTRI”
Visi tersebut mengandung 3 elemen utama pembangunan Kutai Timur 2016-2021 yaitu : a)
Desa Membangun, b) Sektor Agribisnis dan Agroindustri, dan c) Kemandirian Kutai Timur.
Penjelasan tentang Desa Membangun, Sektor Agribisnis dan Agroindustri, dan Kemandirian
Kutai Timur, adalah :
1. Desa Membangun adalah Program Pembangunan yang di fokuskan dan dilaksanakan mulai
dari desa dengan harapan akan mewujudkan desa mandiri. Mewujudkan hal tersebut
digunakan ukuran keberhasilan yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dihitung dan
dikeluarkan oleh BAPPENAS RI.
2 - 8 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
2. Sektor Agribisnis dan Agroindustri menjadi pilihan leadingsektor saat SDA sudah berangsur
dikurangi perannnya dalam Pembangunan Kutai Timur. Peningkatan unggulan agribisnis dan
agroindustri Kabupaten Kutai Timur ditentukan oleh kerjasama sinergi antar
stakeholderpembangunan,yaitu : ABCG Academic (Akademisi), Bussines (Dunia Usaha),
Community (Masyarakat Petani), dan Government (Pemerintah termasuk Legislatif).
3. Desa Mandiri menjadi tujuan besar (Main Goal) Pembangunan Kutai Timur Tahun 2016-
2021,diharapkan di tahun 2017 memiliki struktur yang lebih baik dari kondisi awal. Prioritas
pembangunan akan diberikan kepada desa-desa yang memungkinkan akan cepat
bertransformasi kearah kluster desa yang lebih tinggi.
2.2.2. MISI
Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 maka
ditetapkan misi pembangunan daerah lima tahun kedepan yang menjadi alasan utama suatu organisasi
berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap
stakeholderspembangunan. Berdasarkan visi diatas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah
jangka menengah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri.
3. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata.
4. Mengoptimalkan pengelolaan ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik
dan lebih sehat bagi kehidupan manusia.
5. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada
pelayanan publik.
2.2.3. TUJUAN
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran diperlukan agar program pembangunan Kutai
Timur Tahun 2016-2021 dapat berjalan secara terencana, terpadu dam memungkinkan pencapaian
hasil secara efektif dan efisien. Terkait dengan hal ini, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan
dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:
1. Misi Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan
Yang Maha Esa, dengan tujuan:
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 2 - 9
a. Menyiapkan kualitas semberdaya manusia agar memiliki keahlian dan keterampilan yang
sesuai dengan kompetensi daerah.
b. Mendorong mesyarakat untuk lebih meningkatkan pemehaman dan implementasi nilai dan
norma spritual keagamaan dalam pembangunan.
2. Misi mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri,
dengan tujuan:
a. Meningkatakan dan memantapkan kecukupan pangan disetiap wilayah.
b. Memantapkan daya saing komoditi unggulan daerah melalui kegiatan agribisnis dan
agroindustri.
c. Optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam pembangunan agribisnis, agroindustri,
dan ketahanan pangan.
d. Tercapainya pemerataan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita dan
menurunkan tingkat kemiskinan.
3. Misi Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Secara Merata, dengan tujuan:
a. Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat, terutama konektifitas antar
wilayah, air bersih, energi listrik, dan sanitasi pemukiman.
4. Misi Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Yang Lebih
Baik dan Lebih Sehat Bagi Kehidupan Manusia, dengan tujuan:
a. Mengefektifkan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang untuk mewujudkan
kualitas lingkungan yang nyaman bagi kehidupan.
5. Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi Pada
Pelayanan Publik, dengan tujuan:
a. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi kepeuasan masyarakat.
Tabel 2.1.
Matrik Hubungan antara Misi,Tujuan dan Indikator
Misi Tujuan Indikator
1 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada tuhan Yang Maha Esa
1 Menyiapkan Kualitas Sumberdaya Manusia Agar Memiliki Keahlian dan Keterampilan yang Sesuai Dengan Kompetensi Dasar
1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah
2 Angka Kelulusan SD/MI
3 Angka Kelulusan SMP/Mts
4 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts
2 - 10 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Misi Tujuan Indikator
5 Angka Melanjutkan SMP/Mts ke SMA/SMK/MA
6 Angka Usia Harapan Hidup
7 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Jumlah Kegiatan :
8 a. Pariwisata
9 b. Olahraga
10 c. Pemuda
11 LSM,Ormas dan OKP Yang Aktif
12 Kunjungan Wisatawan
2 Mendorong Masyarakat Untuk Lebih Meningkatkan Pemahaman dan Implementasi Nilai dan Norma Spritual Keagamaan Dalam Pembangunan
1 Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk
2 Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB
2 Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri
1 Meningkatkan dan Memantapkan Kecukupan Pangan di setiap Wilayah
Produksi Pangan Utama
1 a. Padi
2 b. Palawija
2 Memantapkan Daya Saing Komoditi Unggulan Daerah Melalui Kegiatan Agribisnis dan Agroindustri
1 Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah
2 Pertumbuhan Industri Besar
3 Optimalisasi Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Agribisnis, Agroindustri, dan Ketahanan Pangan
1 Ketersediaan Pangan Utama
4 Tercapainya Pemerataan Ekonomi Melalui Peningkatan Pendapatan Perkapita dan Menurunkan Tingkat Kemiskinan
1 Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
3 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan
4 Nilai Tukar Petani
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 2 - 11
Misi Tujuan Indikator
3 Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Secara Merata
1 Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat,Terutama Konektivitas Antar Wilayah, Air Bersih, Energi Listrik, dan Sanitasi Pemukiman
1 Rasio Layanan Air Bersih Pedesaan
2 Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan
4 Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Yang Lebih Baik dan Lebih Bagi Kehidupan Manusia
1 Mengefektifkan Perencanaan, Pemenfaatan dan Pengendalian Ruang Untuk Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Nyaman Bagi Kehidupan
1 Ketaatan Terhadap RTRW
2 Penurunan Emisi Total (dalam juta)
3 Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca
5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
1 Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1 Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD
2 Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Berorientasi Kepuasan Masyarakat
1 Indeks Kepuasan Masyarakat
2 Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah
Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan misi.
2.2.4. SASARAN STRATEGIS
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan
yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang
pula indikator sasaran.Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.Setiap indikator sasaran disertai
dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.
Sebagaimana keterangan diatas maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan
sasaran pembangunan yang mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak
dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :
1. Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha
Esa, dengan sasaran:
a. Meningkatnya Derajat Pendidikan
2 - 12 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
b. Meningkatnya Derajat Kesehatan
c. Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera.
d. Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Untuk Mendukung
Perkembangan Olahraga, Kependudukan, dan Pariwisata.
e. Meningktanya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas Tempat-Tempat Ibadah
2. Misi Mewujudkan Daya saing Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Agribisnis dan
Agroindustri, dengan sasaran:
a. Tercapinya peningkatan produksi pangan utama untuk mencapai ketahanan pangan.
b. Terwujudnya peningkatan kualitas dan produksi komoditas unggulan dan peningkatan
produk unggulan.
c. Tercapainya peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan terutama
peningkatan peran lembaga usaha ketahanan pangan, agribisnis, dan agroindustri.
d. Tercapinya Peningkatan pendapatan perkapita terutama sektor non migas dan batu bara.
e. Tercapainya peningkatan daya beli masyarakat dan menekan tingkat penggangguran serta
jumlah penduduk miskin.
f. Tercapainya peningkatan nilai tukar petani (NTP).
3. Misi Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Secara Merata, dengan sasaran:
a. Tercapinya peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah untuk mencapai
target indeks pembangunan desa.
4. Misi,Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Yang Lebih
Baik dan Sehat Bagi Kehidupan Manusia dengan sasaran:
a. Tercapainya peningkatan penataan ruang dan wilayah.
b. Peningkatan kualitas lingkungan dan kemampuan penanggulangan bencana daerah.
5. Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi Pada
Pelayanan Publik, dengan sasaran:
a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
b. Terwujudnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan.
c. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencapai target indeks
kepuasaan masyarakat.
d. Tersedianya data dan informasi, perencanaan progran dan kebijakan pembangunan serta
percepatan penetapan regulasi daerah.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 2 - 13
Tabel 2.2.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
AWAL (2018) TARGET AKHIR
(2021)
1 Meningkatnya Derajat Pendidikan
1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 9,73 9,90
2 Angka Kelulusan SD/MI % 100,00 100,00
3 Angka Kelulusan SMP/Mts % 100,00 100,00
4 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts
% 93,31 95,79
5 Angka Melanjutkan SMP/Mts ke SMA/SMK/MA
% 97,99 98,37
2 Meningkatnya Derajat Kesehatan
6 Angka Usia Harapan Hidup Indeks 71,52 73,36
3 Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera
7 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
% 18,38 16,87
4 Meningkatnya Kualitas dan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata
Jumlah Kegiatan :
8 a. Pariwisata Keg 3 2
9 b. Olahraga Keg 15 15
10 c. Pemuda Keg 5 5
11 LSM,Ormas dan OKP Yang Aktif
Orang 200 200
12 Kunjungan Wisatawan Orang 26.672 28.305
5 Meningkatanya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas Tempat-Tempat Ibadah
13 Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk
Rasio 0,0027 (RPJMD 2018)
0,0050
14 Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB
Keg 18 18
6 Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama Untuk Mencapai Katahanan Pangan
Produksi Pangan Utama
15 a. Padi Ton 49.064 57.482
16 b. Palawija Ton 6.193 7.044
7 Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan
17 Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah
% 6,59 7,49
18 Pertumbuhan Industri Besar
% 5,00 13,33
8 Tercapinya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan, Agribisnis, dan Agroindustri
19 Ketersediaan Pangan Utama
% 89,00 99,80
2 - 14 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
AWAL (2018) TARGET AKHIR
(2021)
9 Tercapinya Peningkatan Pendapatan Perkapita Terutama Sektor Non Migas dan Batu Bara
20 Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Rp (M) 20.874 33.258
21 Pertumbuhan Ekonomi % 3,76 3,80
22 Pendapatan Perkapita Rp (Jt) 3.294 3.301
10 Tercapainya Peningkatan Daya beli Masyarakat dan Menekan Tingkat Penggangguran Serta Jumlah Penduduk Miskin
23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
% 76,00 77,00
24 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan
Orang 922 1.100
25 Angka Kemiskinan % 6,12 4,61
26 Tingkat Pengangguran Terbuka
% 1,01 1,00
11 Tercapainya Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)
27 Nilai Tukar Petani Indeks 97,81 100,33
12 Tercapainya Penigkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah Untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa
28 Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan
% 46,08 56,00
29 Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan
% 14,85 20,00
13 Tercapainya Peningkatan Panataan Ruang dan Wilayah
30 Ketaatan Terhadap RTRW % 100,00 100,00
14 Tercapainya Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kemampuan Penanggulan Bencana Daerah
31 Penurunan Emisi Total (dalam juta)
Ton CO2-Eq/th
2,00 5,00
32 Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca
% 100,00 100,00
15 Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN
33 Cakupan Zona Bebas Korupsi Per Satuan SKPD
% 59,00 100,00
34 Indeks Persepsi Korupsi Indeks 5,48 6,00
16 Terwujudnya Tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pembangunan
35 Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indeks WTP WTP
17 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat
36 Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks 76,29 80,00
37 Indeks Pembangunan Manusia
Indeks 72,05 73,30
38 Indeks Pembangunan Desa Indeks 57,64 58,37
18 Tersedianya Data dan Informasi :Perencanaan Program dan Kebijakan Pembangunan serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah
39 Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah
% 100,00 100,00
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 2 - 15
Sasaran strategis tersebut diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan dalam RPJMD.
2.2.5. STRATEGI
Seiring dengan agenda pembangunan ini, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian yang
ditetapkan dalam RPJMD, sehingga dengan strategi dan arah kebijakan ini yang berisi program dan
tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun (2016-
2021).
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 memiliki beberapa strategi dalam
mencapai tujuan pembangunan yang meliputi :
1. Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Pelayanan Dasar
2. Peningkatan Infrastruktur Dasar
3. Peningkatan Produksi Pangan
4. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Unggulan
5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan
2.2.6. PROGRAM PEMBANGUNAN
Sesuai pasal 1 ayat (5), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah.Program pembangunan daearah merupakan gambaran keterkaitan antara arah kebijakan
pembangunan daerah berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian kinerja.
Pencapaian visi,misi, dan tujuan dan sasaran Pembangunan Kutai Timur 2016-2021
memerlukan prioritas pembangunan agar pembangunan dapat berjalan secara terencana,terpadu dan
memungkinkan pencapaian hasil secara efektif dan efisien. Untuk lebih mengarahkan program SKPD
maka disusun prioritas pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-
2021 yang bertumpu pada :
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar
2. Peningkatan Infrastruktur Dasar
2 - 16 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
3. Peningkatan Produksi Pangan
4. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Unggulan
5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan
2.3. PERJANJIAN KINERJA
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 yang merupakan perjanjian atau komitmen kinerja yang akan dicapai selama Tahun 2018.
Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksankan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain
adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja
sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan
sanksi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2018 secara
berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.
Sesuai RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2016 - 2021, rencana indikator yang harus tercapai
selama lima tahun dan setiap tahun sudah ditetapkan targetnya, dan untuk Tahun 2018 telah ditetapkan
indikator kinerja pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 Meningkatnya Derajat Pendidikan 1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 9,73
2 Angka Kelulusan SD/MI % 100,00
3 Angka Kelulusan SMP/Mts % 100,00
4 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts
% 93,31
5 Angka Melanjutkan SMP/Mts ke SMA/SMK/MA
% 97,99
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 2 - 17
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2 Meningkatnya Derajat Kesehatan 6 Angka Usia Harapan Hidup Indeks 71,52
3 Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera
7 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
% 18,38
4 Meningkatnya Kualitas dan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata
Jumlah Kegiatan :
8 a. Pariwisata Keg 3
9 b. Olahraga Keg 15
10 c. Pemuda Keg 5
11 LSM,Ormas dan OKP Yang Aktif
Orang 200
12 Kunjungan Wisatawan Orang 26.672
5 Meningkatanya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas Tempat-Tempat Ibadah
13 Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk
Rasio 0,0027 (RPJMD 2018)
14 Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB
Keg 18
6 Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama Untuk Mencapai Katahanan Pangan
Produksi Pangan Utama
15 a. Padi Ton 49.064
16 b. Palawija Ton 6.193
7 Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan
17 Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah
% 6,59
18 Pertumbuhan Industri Besar % 5,00
8 Tercapinya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan, Agribisnis, dan Agroindustri
19 Ketersediaan Pangan Utama % 89,00
9 Tercapinya Peningkatan Pendapatan Perkapita Terutama Sektor Non Migas dan Batu Bara
20 Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Rp (M) 20.874
21 Pertumbuhan Ekonomi % 3,76
22 Pendapatan Perkapita Rp (Jt) 3.294
10 Tercapainya Peningkatan Daya beli Masyarakat dan Menekan Tingkat Penggangguran Serta Jumlah Penduduk Miskin
23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
% 76,00
24 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan
Orang 922
25 Angka Kemiskinan % 6,12
26 Tingkat Pengangguran Terbuka % 1,01
11 Tercapainya Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)
27 Nilai Tukar Petani Indeks 97,81
2 - 18 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
12 Tercapainya Penigkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah Untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa
28 Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan
% 46,08
29 Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan
% 14,85
13 Tercapainya Peningkatan Panataan Ruang dan Wilayah
30 Ketaatan Terhadap RTRW % 100,00
14
Tercapainya Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kemampuan Penanggulan Bencana Daerah
31 Penurunan Emisi Total (dalam juta)
Ton CO2-Eq/th
2,00
32 Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca
% 100,00
15 Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN
33 Cakupan Zona Bebas Korupsi Per Satuan SKPD
% 59,00
34 Indeks Persepsi Korupsi Indeks 5,48
16 Terwujudnya Tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pembangunan
35 Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indeks WTP
17 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat
36 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 76,29
37 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 72,05
38 Indeks Pembangunan Desa Indeks 57,64
18 Tersedianya Data dan Informasi :Perencanaan Program dan Kebijakan Pembangunan serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah
39 Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah
% 100,00
2.4. PENGHARGAAN
Kabupaten Kutai Timur ini merupakan salah satu daerah otonomi baru yang dinilai berhasil
dalam melaksanakan otonomi daerah.Beberapa penghargaan dari berbagai lembaga nasional yang
telah diterima berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, merupakan bukti bahwa
Kabupaten Kutai Timur semakin menunjukkan eksistensinya sebagai daerah yang berhasil dalam
melaksanakan otonomi daerah.
Berikut beberapa jenis penghargaan Tahun 2018yang telah diterima oleh Kabupaten Kutai
Timur beserta lembaga yang memberikannya, yaitu:
1. Penghargaan sebagai gerakan menuju 100 Smart City Tahun 2018 oleh Kementrian
Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.
2. Penghargaan medali perunggu mengikuti OSN tingkat nasioanal di Padang.
3. Penghargaan kepada Koperasi Kabupaten Kutai Timur untuk kategori produsen tingkat
nasional.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 2 - 19
4. Penghargaan Kabupaten atau Kota layak pemuda oleh Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia.
5. Penghargaan sebagai Kabupaten cukup peduli HAM pada Tahun 2017 oleh Menteri Hukum
dan HAM Republik Indonesia.
6. Penghargaan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas keberhasilan menyusun dan
menyajikan laporan keuangan Tahun 2017 dengan capaian Opini WTP.
7. Penghargaan untuk Kabupaten Kutai Timur terbaik satu bidang pembangunan HAM oleh
Gubernur Kaltim.
8. Penghargaan terbaik satu bidang prestasi penyelenggaraan Diklat Aparatur oleh Gubernur
Kaltim.
9. Penghargaan dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KEMENPAN-RB) atas Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan
Predikat Nilai B.
10. Penghargaan Rekor MURI untuk kategori bayar pajak massal yang Diikuti kurang lebih 9.000
orang.
Penghargaan-penghargaan tersebut diatas pada dasarnya merupakan pengakuan atas hasil
kerja keras yang telah kita lakukan selama ini, yang dilakukan melalui suatu pertimbangan objektif
berdasarkan hasil penilaian atau kajian mendalam dari beberapa indikator atau kroteria yang telah
ditentukan. Namun demikian, kita sebaiknya bukan hanya berbangga atas prestasi yang dicapai, namun
lebih dari itu justru sebagai pemicu untuk lebih meningkatkan prestasi kerja di masa-masa yang akan
datang.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 1
kuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi
pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban secara perodik.
Dengan demikian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan
sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan instansi pemerintahan dalam pencapaian visi dan misii
serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi dasar evaluasi
yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kutai Timur dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban memberikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (LKj-IP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target realisasi indikator sasaran
menggunakan formulir pengukuran kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi
untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Pengukuran kinerja
tersebut diinterpretasikan dengan kategori sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik, memuaskan
dan sangat memuaskan.
3.1. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
instansi pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diukur berdasarkan tingkat pencapaian
sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran, program dan
A
AKUNTABILITAS KINERJA 3
3 - 2 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya. Pencapaian
sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian
atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis.
Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta
indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:
NO, KATEGORI NILAI ANGKA INTERPRETASI
1 AA > 90 – 100 Sangat Memuaskan
2 A > 80 - 90 Memuaskan
3 BB > 70 - 80 Sangat baik
4 B > 60 - 70 Baik
5 CC > 50 - 60 Cukup
6 C > 30 -50 Kurang
7 D > 0 - 30 Sangat Kurang
Sumber Data : Permenpan RB No.12 Tahun 2015.
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya
kinerja yang diharapkan.
Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran
penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan
penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang
ditetapkan dalam dokumen Rancangan Perencananaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Timur 2016-2021.
Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan indikator yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Kabupaten Kutai Timur. Pelaporan Kinerja Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dengan Sasaran dan Indikator
Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur
Nomor: 050/K.908/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Timur Periode
Tahun 2016-2021, maka untuk Tahun 2018 telah ditetapkan 18 sasaran strategis dengan 39 indikator
kinerja (outcomes).
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 3
Tabel 3.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Meningkatnya Derajat Pendidikan
1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 9,73 9,06 93,11
2 Angka Kelulusan SD/MI % 100,00 100,00 100,00
3 Angka Kelulusan SMP/Mts
% 100,00 100,00 100,00
4 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts
% 93,31 84,11 90,14
5 Angka Melanjutkan SMP/Mts ke SMA/SMK/MA
% 97,99 83,71 85,43
2 Meningkatnya Derajat Kesehatan
6 Angka Usia Harapan Hidup
Indeks 71,52 72,51 101,38
3 Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluaraga Sejahtera
7 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
% 18,38 15,00 122,53
4 Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Keahlian Masyarakat untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan dan Pariwisata
8
Jumlah Kegiatan :
a. Pariwisata
Keg
3 5 167,00
9 b. Olahraga Keg 15 12 80,00
10 c. Pemuda Keg 5 3 60,00
11 LSM,Ormas dan OKP yang Aktif
Orang 200 178 89,00
12 Kunjungan Wisata Orang 26.672 13.330 49,00
5 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas
13 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Rasio 0,0027 0,095 100,00
14 Jumlah Kegiatan Lembaga/FKUB
Keg 18 18 100,00
6 Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama untuk Mencapai Ketahanan Pangan
15
Produksi Pangan Utama :
Ton
49.064
34.150
69,60 a. Padi
16 b. Palawija Ton 6.193 10.705 172,86
3 - 4 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
7 Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan
17 Pertumbuhan Industri Mikro,Kecil, dan Menengah
% 6,59 2,52 38,24
18 Pertumbuhan Industri Besar
% 5,00 - -
8 Tercapainya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan,Agribisnis dan,Agroindustri
19 Ketersediaan Pangan Utama
% 89,00 59,99 67,40
9 Tercapainya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Terutama Sektor Non Migas dan Batu bara
20 Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Rp (M) 20.874 4.587 21,97
21 Pertumbuhan Ekonomi % 3,76 1,96 52,13
22 Pendapatan Perkapita Rp (Jt) 3.294 349,75 100,00
10 Tercapainya Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Menekan Tingkat Pengangguran Serta Jumlah Penduduk Miskin
23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
% 76,00 58,54 77,03
24 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan
Orang 922 1.346 145,99
25 Angka Kemiskinan % 6,12 9,20 66,52
26 Tingkat Pengangguran Terbuka
% 1,01 1,12 90,18
11 Tercapainya Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)
27 Nilai Tukar Petani Indeks 97,81 - -
12 Tercapainya Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa
28 Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan
% 46,08 5,94 12,89
29 Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan
% 14,85 27,18 183,03
13 Tercapainya Peningkatan Penataan Ruang dan Wilayah
30 Ketaatan Terhadap RTRW
% 100,00 98,96 98,96
14 Tercapainya Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kemampuan Penanggulangan Bencana Daerah
31 Penurunan Emisi Total (dalam juta)
Ton CO2-Eq/thn
2 0,12 6,00
32 Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca
% 100,00 100,00 100,00
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 5
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
15 Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN
33 Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD
% 59,00 51,00 86,44
34 Indeks Persepsi Korupsi
Indeks 5,48 5,26 95,99
16 Terwujudnya Tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pembangunan
35 Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indeks WTP WTP 100,00
17 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat
36 Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks 76,29 77,87 102,07
37 Indeks Pembangunan Manusia
Indeks 72,05 72,45 100,56
38 Indeks Pembangunan Desa
Indeks 57,64 61,93 107,44
18 Tersedianya Data dan Informasi, Perencanaan Program dan Kebijakan Pembangunan Serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah
39 Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah
% 100,00 100,00 100,00
3.2. EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakaan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukan dalam peyusunaan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclousure) secara memadai hasil analisis tehadap pengukuran kinerja.
Hasil evaluasi dari Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017
memperoleh nilai 61,88 dengan predikat penilaian B (Baik). Maka pada Tahun 2018 direkomendasikan
kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hal-hal sebagai berikut :
1. Pada komponen Perencanaan Kinerja untuk Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya di
monitor pencapaiannya dan dimanfaatkan dalam pengarahan serta pengorganisasian kegiatan.
2. Ukuran Kinerja Ess III dan IV belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator yang baik yaitu
IKU mengindikasikan (mencerminkan) terwujudnya Kinerja Utama atas sasaran strategis yang
ditetapkan dan belum sepenuhnya selaras dengan indikator kinerja atasannya.
3 - 6 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
3. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja agar ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, untuk
perbaikan penerapan manajemen kinerja, pemberian reward and punishment, dan untuk
perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
4. Memanfaatkan informasi kinerja dalam laporan kinerja oleh pimpinan secara berjenjang untuk
umpan balik (feedback), perbaikan perencanaan, peningkatan capain kinerja secara berkelanjutan
serta penilaian kinerja.
Maka sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur,
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan upaya sebagai berikut :
1. Melakukan Monitoring secara berkala terhadap Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya
di monitor pencapaiannya dan dimanfaatkan dalam pengarahan serta pengorganisasian
kegiatan.
2. Untuk ukuran kinerja Ess III dan IV masih perlu dilakukan secara berkala dan diselaraskan
sesuai IKU Kabupaten.
3. Hasil evaluasi oleh Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah digunakan untuk
perbaikan kinerja secara berkelanjutan dan penyusunan review RPJMD 2016-2021.
4. Melaksanakan informasi kinerja dalam laporan kinerja oleh pimpinan secara berjenjang untuk
perbaikan perencanaan, dan peningkatan capain kinerja secara berkelanjutan serta penilaian
kinerja.
Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2018,
sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur berupa dokumen penetapan
kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2018.
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi
pada hasil, secara umum pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan
baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, meskipun masih banyak kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tersebut.
Uraian mengenai analisis keberhasilan program/kegiatan berdasarkan pencapaian sasaran-
sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel dibawah. Hasil analisa
dan pengukuran terhadap 18 sasaran strategis dan 39 indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2018 juga dijelaskan pada uraian berikut.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 7
Sasaran 1. Meningkatnya Derajat Pendidikan
Tabel 3.2.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN TAHUN
2017
TAHUN 2018
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN KATEGORI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 90,08
9,73 9,06 93,11 AA
2 Angka Kelulusan SD/MI
% 100,00 100,00 100,00 100,00 AA
3 Angka Kelulusan SMP/Mts
% 100,00 100,00 100,00 100,00 AA
4 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts
% 100,02 93,31 84,11 90,14 AA
5 Angka Melanjutkan SMP/Mts Ke SMA/SMK/MA
% 96,31 97,99 83,71 85,43 A
Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah dengan target 9,73% dan realisasi 9,06% sehingga
persentase capaian pada Tahun 2017 sebesar 93,11% dengan interpretasi “sangat memuaskan”.
Indikator Angka Kelulusan (AL) untuk jenjang SD/MI/SMP/Mts Tahun 2018 semua jenjang
sudah mencapai target yang ditentukan yaitu 100%, hanya saja perlu terus dilakukan perbaikan agar
lulusan dari Kabupaten Kutai Timur dapat bersaing dengan daerah-daerah lain. Dengan pencapaian
tersebut Angka Kelulusan (AL) untuk jenjang SD/MI/SMP/Mts masuk dalam interpretasi “sangat
memuaskan”.
Indikator Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/Mts pada Tahun 2018 dengan target 93,31%
dan realisasi 84,11% maka menghasilkan persentase capaian 90,14% dengan interpretasi “sangat
memuaskan”.
Indikator Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK pada Tahun 2018 dengan target
97,99% dan realisasi 83,71% menghasilkan persentase capaian 85,43% dengan pencapaian tersebut
angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK masuk dalam interpretasi “memuaskan”.
3 - 8 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Tabel 3.3.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN
LALU
PERSENTASE
KENAIKAN/PENURUNAN
REALISASI TAHUN 2018 VS
TAHUN -
2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 9,06 8,69 8,72 4,26 3,90
2 Angka Kelulusan SD/MI % 100,00 100,00 100,00 0 0
3 Angka Kelulusan SMP/Mts
% 100,00 100,00 100,00 0 0
4 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts
% 84,11 89,79 92,17 (6,33) (8,74)
5 Angka Melanjutkan SMP/Mts Ke SMA/SMK/MA
% 83,71 97,78 94,20 (14,39) (11,14)
Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018 realisasinya meningkat dibandingkan
dengan realisasi Tahun 2016 dan 2017. Realisasi capaian angka rata-rata lama sekolah Tahun 2018
sebesar 9,06 tahun, meningkat 4,26% dibandingkan Tahun 2016 atau meningkat 3,90% jika
dibandingkan dengan Tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang
telah menyelesaikan pendidikan formal (tidak termasuk tahun mengulang) hingga SMP kelas IX
(Sembilan).
Indikator Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs untuk Tahun 2018 telah ditetapkan kelulusan
sekolah wajib 100,00% dengan syarat apabila nilai rendah wajib mengikuti ujian susulan agar nilai yang
diperoleh dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Capaian
Tahun 2018 sudah sesuai target yaitu lulus 100,00%.
Indikator Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTS Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2016
dan 2017 mengalami penurunan. Penurunan 6,33% terjadi jika dibandingkan Tahun 2016 dan
mengalami penurunan hingga 8,74% jika dibandingkan dengan Tahun 2017.
Indikator Angka Melanjutkan (AM) SMP/Mts ke SMA/SMK/MA Tahun 2018 dibandingkan Tahun
2016 dan Tahun 2017 mengalami penurunan 14,39% dan 11,14%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 9
Tabel 3.4.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN-
PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET
RPJMD TAHUN-
2018 2021 2018 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 9,06 9,73 9,90 93,11 91,52
2 Angka Kelulusan SD/MI % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Angka Kelulusan SMP/Mts % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts
% 84,11 93,31 95,79 90,14 87,81
5 Angka Melanjutkan SMP/Mts Ke SMA/SMK/MA
% 83,71 97,99 98,37 85,43 85,10
Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018 sebesar 9,06 tahun. Pencapaian ini
belum memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 sebesar 93,11 tahun. Apabila
dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021 sebesar 9,90 Tahun maka pencapaian Tahun 2018
baru mencapai 91,52% .
Indikator Angka kelulusan (AL) untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun 2018 telah
mencapai 100,00%. Ini berarti bahwa sudah memenuhi target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun
2017-2021.
Indikator Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTS Tahun 2018 sebesar 84,11%.
Pencapaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 sebesar 93,31%.
Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021 sebesar 95,79% maka pencapaian Tahun
2018 baru mencapai 87,81% .
Indikator Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Tahun 2018 sebesar 83,71%.
Pencapaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 sebesar 97,99%.
Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021 sebesar 98,37% maka pencapaian Tahun
2018 baru mencapai 85,10% .
3 - 10 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Tabel 3.5.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya Derajat Pendidikan 95,81 76,10 1,26
Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Adapun persentase capaian sasaran yaitu Meningkatnya Derajat Pendidikan pada Tahun 2018
sebesar 95,81% dengan penyerapan anggaran 76,10%. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan
sumber daya di bidang pendidikan mencapai 1,26.
Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Permasalahan sasaran ini dengan indikator angka rata-rata lama sekolah menggambarkan
jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.
Untuk indikator angka rata-rata lama sekolah telah mendekati angka target yang ditentukan yaitu
minimal lama sekolah sampai kelas IX yaitu sekitar 9,73 tahun. Maka solusinya adalah Dinas
Pendidikan harus menambah program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya angka rata-rata
lama sekolah tersebut.
Permasalahan sasaran dengan indikator Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS ada dua hal
yang memungkinkan menyebabkan turunnya angka melanjutkan ini yaitu, siswa yang lulus jenjang
pendidikan SD/MI tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan siswa yang lulus jenjang
pendidikan SD/MI melanjutkan SMP di luar Kabupaten Kutai Timur.
Solusi yang bisa dilakukan adalah pihak yang berwenang mengurus masalah ini (Pemerintahan
Daerah dan Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur) harus terus berupaya meningkatkan sistem pendidikan
ke arah yang lebih baik dan berkembang, agar lebih banyak siswa yang akan melanjutkan di sekolah-
sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Timur.
Permasalahan sasaran dengan indikator angka kelulusan untuk jenjang SD/MI dan SLTP/MTS,
yaitu peningkatan mutu pembelajaran karna angka kelulusan berkaitan erat dengan mutu pembelajaran,
karena siswa dapat lulus kalau daya serapnya cukup bagus sehingga dapat lulus ujian akhir yang
diikuti. Ujian akhir nasional yaitu ujian yang dilakukan secara serentak oleh seluruh peserta didik guna
menentukan pencapaian lulus atau tidaknya peserta didik tersebut dalam menyerap ilmu di tempat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 11
satuan pendidikannya, yang didasarkan pada nilai dari mata pelajaran yang diujikan baik secara
nasional maupun sekolah/madrasah dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
Analisis program/kegiatan yang menunjang
Untuk sasaran meningkatnya derajat pendidikan, capaian ini merupakan kinerja dari program
wajib belajar 12 tahun pendidikan dasar dan menengah dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pengembangan pendidikan kewirausahaan;
2. Peningkatan keterampilan dan ketenagaan dibidang pendidikan non formal;
3. Pelaksanaan identifikasi dan pengembanganolahraga unggulan daerah;
4. Akreditasi sekolah SD dan SMP;
5. Festival dan lomba seni siswa nasional SD;
6. Peningkatan pelayanan dan pembinaan pelaksanaan sekolah bersih dan sehat untuk SD dan
SMP;
7. Pemanfaatan BOSDA pada Sekolah Dasar;
8. Pemanfaatan BOSDA pada Sekolah Menengah;
9. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah SMP;
10. Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan.
Sasaran 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan
Tabel 3.6.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN TAHUN
2017
TAHUN 2018
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN KATEGORI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2 6 Angka Usia Harapan Hidup
Indeks 102,61 71,52 72,51 101,38 AA
Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Angka Usia Harapan Hidup dengan target 71,52 dan realisasi 72,51 sehingga
persentase capaian pada Tahun 2018 sebesar 101,38% dengan interpretasi “sangat memuaskan”.
3 - 12 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Tabel 3.7.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN LALU
PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2018
VS TAHUN -
2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2 6 Angka Usia Harapan Hidup Indeks 72,51 72,39 72,45 0,17 0,08
Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2018 realisasinya meningkat dibandingkan dengan
realisasi 2016 dan 2017. Realisasi capaian angka usia harapan hidup Tahun 2018 sebesar 72,51
meningkat 0,17% dibandingkan Tahun 2016 atau meningkat 0,08% jika dibandingkan dengan Tahun
2017.
Tabel 3.8.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN-
PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET
RPJMD TAHUN-
2018 2021 2018 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2 6 Angka Usia Harapan Hidup Indeks 72,51 71,52 73,36 101,38 98,84
Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2018 telah memenuhi target yang telah ditetapkan
di RPJMD Tahun 2018 sebesar 71,52. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021
sebesar 73,36 maka pencapaian Tahun 2018 telah mencapai 98,84%.
Tabel 3.9.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
(1) (2) (3) (4) (5)
2 Meningkatnya Derajat Kesehatan 101,38 73,20 1,38
Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 13
Persentase capaian sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan pada Tahun 2018 sebesar
101,38% dengan penyerapan anggaran 73,20%. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber
daya di bidang Kesehatan mencapai 1,38.
Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Secara garis besar upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur
telah memperlihatkan dampak positif. Hal ini digambarkan dengan meningkatkatnya angka usia
harapan hidup dalam 2 (dua) tahun terakhir. Indikator ini terkait dengan indicator kinerja lainnya. Angka
Usia Harapan Hidup secara konsep diartikan sebagai rata-rata jumlah hidup yang dapat dijalani
seseorang hingga akhir hayatnya. Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam meningkatkan
aksesibilitas dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan secara
signifikan dapat menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) dan secara
langsung dapat meningkatkan angka usia harapan hidup.
Analisis program/kegiatan yang menunjang
Untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, yang secara
langsung dapat dapat meningkatkan Angka Usia Harapan Hidup maka Pemerintah Kabupaten Kutai
Timur melalui Dinas Kesehatan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
4. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskemas Pembantu dan Jaringannya
5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/
Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
6. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
7. Program Kesehatan Tradisional
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
10. Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa
11. Program Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga
12. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
3 - 14 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
14. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
15. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
16. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
21. Program Pengawasan Obat dan Makanan
22. Program Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Sasaran 3. Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga
Sejahtera
Tabel 3.10.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN TAHUN
2017
TAHUN 2018
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN KATEGORI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3 7 Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I
% 68,85 18,38 15,00 122,53 AA
Sumber data: BPP&KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2018 dengan target 18,38%
dan realisasi 15,00%, sehingga persentase capaiannya sebesar 122,53% dengan interpretasi “sangat
memuaskan”. Indikator ini menunjukkan kategori kesejahteraan keluarga tetapi dalam tingkatan rendah
sehingga semakin kecil capaian Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I maka persentase
capaiannya semakin baik.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 15
Tabel 3.11.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN LALU
PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2018
VS TAHUN -
2016 2017 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3 7 Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I
% 15,00 31,00 28,33 51,61 47,05
Sumber data: BPP&KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2018 realisasinya meningkat
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 dan 2017. Realisasi capaian Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I Tahun 2018 sebesar 15,00 meningkat lebih dari 50,00% dibandingkan Tahun
2016. Namun, bila dibandingkan Tahun 2017 mengalami peningkatan 47,05%.
Tabel 3.12.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN-
PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET
RPJMD TAHUN-
2018 2021 2018 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3 7 Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I
% 15,00 18,38 16,87 122,53 112,47
Sumber data: BPP&KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018
Indikator Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2018 telah memenuhi target
yang telah ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 maupun 2021. Persentase capaian jika dibandingkan
dengan target RPJMD Tahun 2018 telah mencapai 122,53% dan mencapai 112,47% jika dibandingkan
dengan target RPJMD Tahun 2021.
3 - 16 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Tabel 3.13.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
(1) (2) (3) (4) (5)
3 Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera
122,53 87,00 1,41
Sumber data: BPP&KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Adapun persentase capaian sasaran yaitu Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat
Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera Tahun 2018 sebesar 122,53% dengan penyerapan anggaran
87,00%. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya di bidang keluarga berencana dan
pengendalian penduduk mencapai 1,41.
Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Keberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya tidak
terlepas dari semua kerjasama yang baik dan kerja keras yang dilakukan diantaranya :
1. Penyuluhan dan Pembinaan yang dilakukan oleh PLKB/PKB/TPD yang ada di lapangan
sebagai ujung tombak keberhasilan dari Program Keluarga Berencana dan kerjasama dan
koordinasi yang dilakukan dengan berbagai Mitra Kerja terkait.
2. Dukungan dan Perhatian Serius Pemerintah Daerah terhadap Program Keluarga Berencana ini
dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kutai Timur.
Namun atas segala keberhasilan yang telah dicapai dalam rangka meningkatkan atau
mempertahankan keberhasilan yang ada maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan menjadi
masalah dilapangan.
1. Keterlambatan Jadwal Pendataan yang dijadwalkan pertengahan tahun menjadi akhir tahun.
2. Kurangnya alokasi Anggaran khususnya untuk pendataan dan pengembangan dan pembinaan
Kampung KB sehingga dampak yang dapat ditimbulkan capain kinerja tidak mencapai target
dan ketidat akuratan data dan informasi dalam pengambilan keputusan.
3. Kurangnya pelatihan secara kontinue sehingga PKB dan PLKB tidak memiliki kemampuan
menyuluruh serta kurang memahami pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, Hal
ini sangat mendasar sebab segala data yang dihasilkan didapatkan dari tenaga PKB/PLKB. dan
PKB/PLKB adalah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan TRIBINA (Bina Balita, Remaja, dan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 17
Lansia) yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan Indikator Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I di mana suatu laporan menentukan keberhasilan maupun kegagalan.
Analisis program/kegiatan yang menunjang
Untuk Sasaran Tercapainya Peningkatan Kontribusi Program KB Dalam Kesejahteraan
Keluarga, Capaian ini merupakan kinerja dari Program:
1. Program Keluarga Berencana
2. Program Orientasi Lini Lapangan
3. Program Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan (DAK)
4. Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangungan Keluarga (KKBPK)
5. Program Pelayanan Sarana Prasarana Keluarga Berencana
6. Program Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD
& Sub PPKB)
7. Program Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera
Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Keahlian Masyarakat untuk Mendukung
Perkembangan Olahraga, Kepemudaan dan Pariwisata
Tabel 3.14.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN KATEGORI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4 Jumlah Kegiatan :
8 a. a. Pariwisata Keg 3 3 5 167,00 AA
9 b. Olahraga Keg 120,00 15 12 80,00 BB
10 c. Pemuda Keg 100,00 5 3 60,00 CC
11 LSM, Ormas dan OKP yang aktif
Orang 150,00 200 178 89,00 A
12 Kunjungan Wisata Orang 25.625 26.672 13.330 49,00 C
Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 : Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
3 - 18 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Indikator jumlah kegiatan Pariwisata dengan target 3 kegiatan dan realisasi 5 kegiatan,
sehingga persentase capaian 167,00% dengan interpretasi “sangat memuaskan”.
Indikator jumlah kegiatan Olahraga dengan target 15 kegiatan dan realisasi 12 kegiatan
sehingga persentase capaian 80,00% dengan interpretasi “sangat baik”.
Indikator Jumlah Kegiatan Pemuda dengan target 5 kegiatan dan realisasi 3 kegiatan sehingga
persentase capaian 60,00% dengan interpretasi “cukup”.
Indikator LSM, Ormas dan OKP yang Aktif dengan target 200 orang dan realisasi 178 orang
sehingga persentase capaian 89,00% dengan interpretasi “memuaskan”.
Serta Indikator Kunjungan Wisata dengan target 26.672 orang dan realisasi 13.330 orang
sehingga persentase capaian 49,00% dengan interpretasi “sangat memuaskan”.‟
Tabel 3.15.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN LALU
PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2018
VS TAHUN -
2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4 Jumlah Kegiatan :
8 d. a. Pariwisata Keg 5 3 3 66,67 66,67
9 a. Olahraga Keg 12 23 12 (47,83) 0,00
10 b. Pemuda Keg 3 7 4 (57,14) (25,00)
11 LSM, Ormasmdan OKP yang aktif
Orang 178 450 345 (60,44) (48,41)
12 Kunjungan Wisata Orang 13.330 28.419 25.625 (53,09) (47,98)
Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 : Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Jumlah Kegiatan Pariwisata Tahun 2018 realisasinya 5 kegiatan dibandingkan dengan
Tahun 2016 dan Tahun 2017 mengalami kenaikan 66,67%.
Indikator Kegiatan Olahraga realisasinya 12 kegiatan dibandingkan dengan Tahun 2016
mengalami penurunan 47,83%, namun jika dibandingkan dengan Tahun 2017 tidak mengalami
kenaikan ataupun penurunan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 19
Indikator Kegiatan Pemuda Tahun 2018 realisasinya 3 kegiatan dibandingkan dengan realisasi
Tahun 2016 dan Tahun 2017 mengalami penurunan 57,14% dab 25,00%.
Sama halnya dengan indikator kegiatan pemuda, indikator LSM, Ormas dan OKP yang aktif
Tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 60,44% jika dibandingkan dengan Tahun 2016 dan
menurun 48,41% jika dibandingkan dengan Tahun 2017.
Begitupun dengan indikator kunjungan wisata Tahun 2018 yang mengalami penurunan 53,09%
jika dibandingkan dengan Tahun 2016 dan mengalami penurunan 47,98% jika dibandingkan dengan
Tahun 2017.
Tabel 3.16.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN-
PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET
RPJMD TAHUN-
2018 2021 2018 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4 Jumlah Kegiatan :
8 e. a. Pariwisata Keg 5 3 2 166,67 250,00
9 c. Olahraga Keg 12 15 15 80,00 80,00
10 d. Pemuda Keg 3 5 5 60,00 60,00
11 LSM, Ormas dan OKP yang aktif
Orang 178 200 200 89,00 89,00
12 Kunjungan Wisata Orang 13.330 26.672 28.305 49,98 47,09
Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 : Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Jumlah Kegiatan Pariwisata Tahun 2018 sebesar 5 kegiatan. Pencapaian ini sudah
memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 - 2021 dengan nilai melebihi 150,00%.
Indikator Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2018 sebesar 12 kegiatan. Pencapaian ini belum
memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 karna hanya terealisasi
sebesar 80,00% dari target.
Indikator Jumlah Kegiatan Pemuda Tahun 2018 sebesar 3 kegiatan. Pencapaian ini belum
memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 karna hanya terealisasi
60,00% dari target.
3 - 20 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Indikator LSM, Ormas dan OKP yang aktif Tahun 2018 sebesar 178 orang. Pencapaian ini
belum memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 karna baru mencapai
89,00%.
Indikator Kunjungan Wisata Tahun 2017 sebesar 25.625 orang. Pencapaian ini belum
memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2017 – 2021 dan baru mencapai 97,99% dan
90,53%.
Tabel 3.17.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
(1) (2) (3) (4) (5)
4 Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata
89,00 80,54 1,11
Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Adapun persentase capaian sasaran Meningkatnya Keterampilan dan Keahlian Masyarakat
Untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata Tahun 2018 sebesar
89,00% dengan penyerapan anggaran 80,54%. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber
daya di bidang pemuda dan olahraga serta pariwisata mencapai 1,11.
Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Peningkatan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kutai Timur belum mampu memberikan
kontribusi kunjungan wisatawan yang datang. Dengan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018
yang hanya mencapai 13.330 orang. Menunjukkan adanya penurunan minat wisatawan. Peluang
meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Kutai Timur dapat dicapai dengan melihat
pertimbangan sebagai berikut:
a. Kondisi aksesibilitas menuju Obyek Wisata yang semakin baik.
b. Tingkat kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk -produk yang
memiliki keunikan dan berdaya saing tinggi.
c. Tingginya minat investor untuk turut serta dalam pembangunan dan Pengembangan sarana
wisata
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 21
d. Tingkat hunian kamar rata-rata di Kabupaten Kutai Timur yang semakin meningkat setiap
tahun.
Keberhasilan Indikator tercapainya Peningkatan Jumlah Kegiatan Olahraga yaitu :
a. Semakin gencarnya kegiatan olahraga dengan dilakukannya kegiatan - kegiatan olahraga
seperti kegiatan olahraga tradisional yang di ikuti masyarakat yang diselenggarakannya oleh
Dinas Pemuda dan Olahraga tiap Tahunnya.
b. Semakin membaiknya sarana dan prasarana Olahraga yang ada di Kabupaten Kutai Timur
Keberhasilan Indikator tercapainya Peningkatan Jumlah Kegiatan Pemuda yaitu gencarnya
kegiatan Pemuda yang diikutsertakan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Timur.
Upaya dalam merealisasikan target LSM, Ormas dan OKP yang aktif mengalami penurunan
dari tahun sebelumnya dikarenakan penerbitan SKT bukan lagi dikeluarkan oleh Perangkat Daerah
terkait melainkan dari pusat. Perangkat daerah hanya sebatas pelaporan bahwa organisasi tersebut
sudah terdaftar.
Analisis program/kegiatan yang menunjang
Indikator Jumlah Kegiatan Pariwisata dan Kunjungan Wisata, capaian ini merupakan kinerja
dari beberapa Program yaitu :
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan
Indikator Jumlah Kegiatan Olahraga, capaian ini merupakan kinerja dari beberapa kegiatan
yaitu :
1. Pengembangan Olahraga Rekreasi
2. Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat (PORPROV XIV)
3. Perlombaan Olahraga Tradisional
4. Liga Pendidikan
5. Pengadaan Alat-alat Olahraga
6. Pengadaan Peralatan Pertandingan
7. Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Kawasann Olahraga Kudungga
8. Perawatan/pemeliharaan/kebersihan Sarana Prasarana Kawasan Olahraga Kudungga
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Olahraga (Swakelola)
10. Pembuatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
3 - 22 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
11. Rehab Sarana Olahraga
12. Sarpras Porprov
Indikator jumlah kegiatan pemuda, capaian ini merupakan kinerja dari kegiatan sebagai berikut.
1. Kegiatan Pemuda Seleksi Paskibraka
2. Kegiatan Pemuda Sumpah Pemuda
3. Sarana dan Prasarana Pemuda
Sasaran 5. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas
Tabel 3.18.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN
CAPAIAN
TAHUN
2017
TAHUN 2018
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN KATEGORI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5 13 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Rasio 100,00 0,0027 0,095 100,00 AA
14 Jumlah Kegiatan Lembaga Kaegamaan/FKUB
Kegiatan 83,33 18 18 100,00 AA
Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk dengan target 0,0027 dan realisasi 0,095
sehingga persentase capaian Tahun 2018 sebesar 100,00% dengan interpretasi “sangat memuaskan”.
Indikator Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB dengan target 18 kegiatan dan realisasi
18 kegiatan sehingga persentase capaian Tahun 2018 sebesar 100,00% dengan interpretasi “sangat
memuaskan”.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 23
. Tabel 3.19.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN LALU
PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNA
N REALISASI TAHUN 2018 VS TAHUN -
2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5 13 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Rasio 0,095 0,093 0,21 2,15 (54,76)
14 Jumlah Kegiatan Lembaga Kaegamaan/FKUB
Kegiatan 18 12 15 50,00 20,00
Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2018 sebesar 0,095 dibandingkan
Tahun 2016 mengalami kenaikan 2,15%, namun bila dibandingkan Tahun 2017 mengalami penurunan
sebesar 54,76%.
Indikator Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB Tahun 2018 sebesar 18 kegiatan
dibandingkan Tahun 2016 dan Tahun 2017 mengalami kenaikan 50,00% dan 20,00%.
Tabel 3.20.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN-
PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET
RPJMD TAHUN-
2018 2021 2018 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5 13 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Rasio 0,095 0,0027 0,0050 100,00 100,00
14 Jumlah Kegiatan Lembaga Kaegamaan/FKUB
Kegiatan 18 18 18 100,00 100,00
Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2018 sebesar 0,095. Pencapaian
ini sudah memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 - 2021.
3 - 24 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Indikator Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB Tahun 2018 sebesar 18 kegiatan.
Pencapaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2017 - 2021 sebesar
100,00%.
Tabel 3.21.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
(1) (2) (3) (4) (5)
5 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas 100,00 63,84 1,57
Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Adapun persentase capaian sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas Tahun
2018 sebesar 100,00% dengan penyerapan anggaran 63,84%. Hal ini berarti bahwa efisiensi
penggunaan sumber daya di bidang sarana dan prasarana mencapai 1,57.
Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas yaitu
1. Standar Rasio Rumah Ibadah per jumlah penduduk sudah terpenuhi, bahwa setiap 1 rumah
Ibadah dapat menampung 2.000 orang.
2. Semakin meningkatnya sarana ibadah dimana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
memberikan bantuan berupa dana pembangunan atau mobilitas sarana ibadah.
Permasalahan Indikator Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB belum mencapai target
dikarenakan luasnya daerah Kabupaten Kutai Timur dengan 18 Kecamatan yang berjauan dan sulitnya
jangkauan untuk ke Kecamatan satu dengan yang lainnya membuat pembinaan FKUB kecamatan
belum maksimal.
Analisis program/kegiatan yang menunjang
Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas Tempat-tempat Ibadah, Capaian ini
merupakan kinerja dari Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Program Pembangunan
Infrastruktur Perkotaan dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum.
Pencapaian indikator Jumlah Kegiatan Lembaga Kaegamaan/FKUB ditunjang oleh kegiatan
Sosialisasi yang selalu dilakukan untuk persyaratan kegiatan pendirian rumah ibadah, selalu
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 25
bekerjasama dengan aparat terkait kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan membantu
menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbul di masyarakat.
Sasaran 6. Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama Untuk Mencapai Ketahanan
Pangan
Tabel 3.22.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN TAHUN
2017
TAHUN 2018
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN KATEGORI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
6 Produksi Pangan Utama
15 a. Padi Ton 69,58 49.064 34.150 69,60 B
16 b. Palawija Ton 139,15 6.193 10.705 172,86 AA
Sumber data: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Produksi Pangan Utama Padi dengan target 49.064 ton dan realisasi 34.150 ton
sehingga persentase capaian Tahun 2018 sebesar 69,60% dengan interpretasi “baik”.
Indikator Produksi Pangan Utama Palawija dengan target 6.193 ton dan realisasi 10.705 ton
sehingga persentase capaian Tahun 2018 sebesar 172.86% dengan interpretasi “sangat memuaskan”.
Tabel 3.23.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN LALU
PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2017
VS TAHUN -
2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
6 Produksi Pangan Utama
15 a. Padi Ton 34.150 27.789 33.195 22,89 2,88
16 b. Palawija Ton 10.705 8.031 8.012 33,29 33,61
Sumber data: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Jumlah Produksi Pangan Utama Padi Tahun 2018 realisasinya 34.150 ton
dibandingkan dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017 mengalami kenaikan 22,89% dan 2,88%.
3 - 26 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Indikator Jumlah Produksi Pangan Utama Palawija Tahun 2018 realisasinya 10.705 ton
dibandingkan dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017 mengalami kenaikan lebih dari 30,00%.
Tabel 3.24.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN-
PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET
RPJMD TAHUN-
2018 2021 2018 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
6 Produksi Pangan Utama
15 a. Padi Ton 34.150 49.064 57.482 69,60 59,41
16 b. Palawija Ton 10.705 6.193 7.044 172,86 151,97
Sumber data: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Jumlah Produksi Pangan Utama Padi Tahun 2018 sebesar 34.150 ton. Pencapaian ini
belum memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 karena baru mencapai
69,60% dan 59,41%.
Indikator Jumlah Produksi Pangan Utama Palawija Tahun 2018 sebesar 10.705 ton.
Pencapaian ini sudah memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2017 – 2021 sebesar
172,86% dan 151,97%.
Tabel 3.25.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
(1) (2) (3) (4) (5)
6 Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama Untuk Mencapai Ketahanan Pangan
121,23 97,03 1,25
Sumber data: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Adapun persentase capaian sasaran Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama untuk
Mencapai Ketahanan Pangan Tahun 2018 sebesar 121,23% dengan penyerapan anggaran 97,03%.
Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya di bidang pertanian mencapai 1,25.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 27
Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Permasalahan Indikator Produksi Padi (ton) pada Tahun 208 masih belum mencapai target
dikarenakan indeks pertanaman padi sawah sebagian besar diwilayah kecamatan rata-rata belum
mencapai IP.200, sehingga belum dapat dipanen 2 (dua) kali dalam setahun. Hal tersebut terjadi karena
bendungannya yang ada baru ada 3 (tiga) di Kecamatan yaitu di Kecamatan Kongbeng, Kecamatan
Long Mesangat dan Kecamatan Kaubun, sehingga dengan jumlah bendungan yang ada belum secara
optimal untuk meningkatkan produksi padi sawah. Selain itu luas tanam/panen padi ladang mengalami
penurunan dikarenakan tidak diperbolehkannya membakar lahan kering untuk lokasi penanaman padi
ladang.
Analisis program/kegiatan yang menunjang
Untuk Sasaran Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Lokal, Capaian ini merupakan
kinerja dari program:
1. Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
2. Program peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagan UPTD Pertanian
Sasaran 7. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan
Peningkatan Produk Unggulan
Tabel 3.26.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN TAHUN
2017
TAHUN 2018
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN KATEGORI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
7 17 Pertumbuhan Industri Mikro,Kecil dan Menengah
% 38,64 6,59 2,52 38,24 C
18 Pertumbuhan Industri Besar
% 71,67 5,00 - - -
Sumber data: Disperindag Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan target 6,59% dan realisasi
2,52% sehingga persentase capaian Tahun 2018 sebesar 38,24% dengan interpretasi “kurang”.
3 - 28 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Tabel 3.27.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN LALU
PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2018
VS TAHUN -
2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
7 17 Pertumbuhan Industri Mikro,Kecil dan Menengah
% 2,52 9,90 2,50 (74,55) 0,80
18 Pertumbuhan Industri Besar
% - 3,77 3,77 - -
Sumber data: Disperindag Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2018 realisasinya 2,52%
dibandingkan dengan Tahun 2016 mengalami penurunan 74,55 %, namun jika dibandingkan Tahun
2017 mengalami kenaikan 0,80 %.
Tabel 3.28.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN PERSENTASE CAPAIAN
TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN
2018 2021 2018 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
7 17 Pertumbuhan Industri Mikro,Kecil dan Menengah
% 2,52 6,59 7,49 38,24 33,64
18 Pertumbuhan Industri Besar
% - 5,00 13,33 - -
Sumber data: Disperindag Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2018 sebesar 2,52%.
Pencapaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 karena
baru mencapai 38,24% dan 33,64%.
Indikator Pertumbuhan Industri Besar Tahun 2018 tidak terealisasi yang berarti jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 memiliki capaian
0%.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 29
Tabel 3.29.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
(1) (2) (3) (4) (5)
7 Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan
19,12 15,00 1,27
Sumber data: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Adapun persentase capaian sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi
Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan Tahun 2018 sebesar 19,12% dengan
penyerapan anggaran 15,00%. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya di bidang
industri mencapai 1,27.
Analisa atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Indikator Pertumbuhan Industri Mikro,Kecil dan Menengah merupakan langkah maju bagi
tumbuhnya Industri Kecil Menengah (IKM) khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Adapun kiat-
kiat yang perlu dilakukan adalah dengan terus memberikan stimulant bagi usaha IKM melalui
penyediaan permodalan dan penyediaan sarana pemasaran bagi produk-produk unggulan IKM.
Indikator Pertumbuhan Industri Besar Tahun 2018 masih belum dapat terealisasi dikarenakan
tidak tersedianya data pendukung pada Perangkat Daerah terkait. Sehingga, dalam
menumbuhkembangkan pertumbuhan Industri besar adalah adanya sinkronisasi data jumlah
pertumbuhan industri besar yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang nantinya dapat meningkatkan
iklim investasi yang kondusif, serta adanya kemudahan proses perijinan usaha dan penyediaan
infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan.
Sasaran 8. Tercapainya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan
Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan,Agribisnis dan
Agroindustri
3 - 30 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Tabel 3.30.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN KATEGORI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
8 19 Ketersediaan Pangan Utama
% 60,49 89,00 59,99 67,40 B
Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Ketersediaan Pangan Utama dengan target 89,00% dan realisasi 59,99% sehingga
persentase capaian Tahun 2018 sebesar 67,40% dengan interpretasi “baik”.
Tabel 3.31.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2018 realisasinya 59,99% dibandingkan dengan
Tahun 2016 mengalami penurunan 27,81%, namun apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017
mengalami kenaikan 14,79%.
Tabel 3.32.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN-
PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET
RPJMD TAHUN-
2018 2021 2018 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
8 19 Ketersediaan Pangan Utama
% 59,99 89,00 99,80 67,40 60,11
Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN LALU
PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN
REALISASI TAHUN 2018 VS TAHUN -
2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
8 19 Ketersediaan Pangan Utama
% 59,99 83,10 52,26 (27,81) 14,79
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 31
Indikator Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2018 sebesar 59,99%. Pencapaian ini belum
memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 karena baru mencapai
67,40% dan 60,11%.
Tabel 3.33.
Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018 STANDAR NASIONAL
% CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
19 Ketersediaan pangan utama % 59,99 94,25 63,65
Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2018 sebesar 59,99%. Pencapaian ini belum
memenuhi standar nasional 94,25% karena baru mencapai 63,65%.
Tabel 3.34.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
(1) (2) (3) (4) (5)
8 Tercapainya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Agroindustri
67,40 90,18 0,75
Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Adapun persentase capaian sasaran Tercapainya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan
Dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan, Agribisnis
dan Agroindustri Tahun 2018 sebesar 67,40% dengan penyerapan anggaran 90,18%. Hal ini berarti
bahwa efisiensi penggunaan sumber daya di bidang ketahanan pangan mencapai 0,75.
Analisa atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Pada Tahun 2018 Indikator Kinerja Ketersediaan Pangan Utama tidak memenuhi target yang
ditetapkan. Tidak tercapainya target yang ditetapkan karena adanya permasalahan yang dihadapi,
yaitu:
1. Pertambahan jumlah penduduk yang terus terjadi, sehingga berdampak pada peningkatan
keperluan pangan utama.
3 - 32 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
2. Adanya alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian.
3. Usaha pertanian pangan „dianggap‟ tidak terlalu menarik, karena belum kompetitif sebagai
akibat tidak adanya insentif untuk usaha pertanian pangan.
4. Adanya anomali iklim yang berakibat pada perubahan musim tanam yang tidak menentu.
Menghadapi beberapa permasalahan tersebut di atas, maka pemecahan masalah yang perlu
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, khususnya Dinas Ketahanan Pangan adalah:
1. Merevitalisasi dan memfasilitasi kembali Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur,
sehingga koordinasi dan sinkronisasi program atau kegiatan lintas Perangkat Daerah yang
terkait Ketahanan Pangan dapat diefektifkan sehingga tercapainya kemandirian Pangan.
2. Menyusun rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
sebagai payung Hukum Daerah untuk melindungi lahan pertanian pangan yang ada di wilayah
Kabupaten Kutai Timur.
3. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi dan advokasi mengenai ketahanan pangan, sehingga
pentingnya ketahanan pangan semakin ditemu kenali oleh seluruh stakeholders yang ada di
Kabupaten Kutai Timur.
4. Meningkatkan kampanye dan sosialisasi diversifikasi pangan kepada seluruh masyarakat,
termasuk memanfaatkan lahan pekarangan.
5. Merekomendasikan kepada Instansi terkait untuk meningkatkan produksi pangan melalui
Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
Analisis program/kegiatan yang menunjang
Sasaran Tercapainya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Terutama
Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Agroindustri merupakan kinerja
dari program Peningkatan Ketahanan dengan kegiatan pendukung sebagai berikut :
1. Pengembangan Cadangan Pangan
2. Pemantauan dan Analisa Akses Harga Pangan Pokok
3. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
4. Pengembangan dan Pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
5. Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien (TTI)
6. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan (KRPL)
7. Analisis Ketersediaan Pangan Kabupaten Kutai Timur
8. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA)
9. Penyusunan Database dan Peta Sumberdaya Pangan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 33
10. Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
11. Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan
12. Pengembangan Sertifikasi Pengawasan Batas Maksimum Residu (MBR) Pada Produk Pangan
Segar
13. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)
14. Promosi dan Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan (B2SA)
Sasaran 9. Tercapainya Peningkatan Pendataan Perkapita Terutama Sektor Non Migas Dan
Batubara
Tabel 3.35.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN KATEGORI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
9 20 Realisasi Nilai Investiasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Rp (M) 59,22 20.874 4.587 21,97 D
21 Pertumbuhan Ekonomi
% 39,84 3,76 1,96 52,13 CC
22 Pendapatan Perkapita
Rp (Jt) 100,00 3,294 349,75 100,00 AA
Sumber data: DPMD & PTSP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dengan target
Rp.20.874.000.000.000,00 dan realisasi Rp4.587.000.000.000,00 sehingga persentase capaian Tahun
2018 sebesar 21,97% dengan interpretasi “sangat kurang”.
Indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan target 3,76% dan realisasi 1,96% sehingga persentase
capaian Tahun 2018 sebesar 52,13% dengan interpretasi “cukup”.
Indikator Pendapatan Perkapita dengan target Rp3.292.000,00 dan realisasi Rp349.750.601,00
sehingga persentase capaian Tahun 2018 sebesar 100,00% dengan interpretasi “sangat memuaskan”.
3 - 34 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Tabel 3.36.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN LALU
PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN
2018 VS TAHUN -
2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
9 20 Realisasi Nilai Investiasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Rp (M) 4.587
7.422,72 8.610 (38,20) (46,72)
21 Pertumbuhan Ekonomi
% 1,96 1,02 1,49 92,16 31,54
22 Pendapatan Perkapita
Rp (Jt) 349,75 266,40 279,33 31,29 25,21
Sumber data: DPMD & PTSP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Realisasi Nilai Investiasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Realisasi Tahun 2018
sebesar 4.587 milyar rupiah, bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2016-2017 berturut-turut
mengalami penurunan sebesar 38,20% dan 46,72%.
Indikator Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2016
dan Tahun 2017 mengalami kenaikan hingga 92,16% dan 31,54%.
Indikator Pendapatan Perkapita Tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 dan
Tahun 2017 mengalami kenaikan 31,29% dan 25,21%.
Tabel 3.37.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN-
PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET
RPJMD TAHUN-
2018 2021 2018 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
9 20 Realisasi Nilai Investiasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Rp (M) 4.587
20.874 33.258 21,97 13,79
21 Pertumbuhan Ekonomi % 1,96 3,76 3,80 52,13 51,58
22 Pendapatan Perkapita Rp (Jt) 349,75 3,294 3,301 100,00 100,00
Sumber data: DPMD & PTSP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 35
Indikator Realisasi Nilai Investiasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2018 sebesar 8.610
(milyar rupiah). Pencapaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan
Tahun 2021 karena baru mencapai 21,97% dan 13,79%.
Indikator Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 sebesar 1,96%. Pencapaian ini belum memenuhi
target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 karena baru mencapai 52,13% dan
51,58%.
Indikator Pendapatan Perkapita Tahun 2018 sebesar 349,75 (juta rupiah). Pencapaian ini
sudah memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 sebesar 100,00%.
Tabel 3.38.
Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2017
STANDAR NASIONAL
% CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
9 20 Realisasi Nilai Investiasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Rp (M) 4.587 765.000 0,60
Sumber data: DPMD & PTSP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Realisasi Nilai Investiasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2018 sebesar 4.587
(milyar rupiah) dengan standar nasional sebesar 765.000 (milyar rupiah), sehingga persentase
capaiannya 0,60%.
Analisa atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Permasalahan indikator Realisasi Nilai Investiasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) yang
menyebabkan tidak tercapaiannya realisasi investasi Tahun 2018 selengkapnya adalah Faktor
eksternal bahwa secara makro berhubungan dengan masih melemahnya kondisi perekonomian daerah,
sejalan dengan turunnya permintaan dari harga komoditas yang selama ini menjadi unggulan Kutai
Timur. Dan faktor internal, yaitu hingga saat ini belum ada data peluang investasi yang lengkap dan
terintegrasi dengan OPD teknis, serta belum mempunyai perencanaan strategis promosi investasi
daerah, maka solusinya adalah :
1. Melakukan kajian potensi untuk dijadikan peluang-peluang investasi daerah, selanjutnya
menyususn profil-profil per sektor/bidang usaha unggulan yang siap untuk ditawarkan kepada calon
invesator meliputi lokasi, ketersediaan dan kepastian lahan sesuai dengan RTRW, potensi pasar,
dan perkiraan keburuhan investasinya.
2. Penyusunan Perencanaan Strategis Promosi Investasi Daerah.
3 - 36 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
3. Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik perizinan bidang penanaman modal dan izin
daerah atau penunjang.
4. Mendorong Realisasi Investasi dengan mengoptimalkan LKPM Meningkatnya realisasi investasi,
baik jumlah proyek, nilai investasi, maupun serapan tenaga kerja, menjadi indikator mutlak bagi
berhasil tidaknya program peningkatan investasi. Kunci dari hal ini adalah tertibnya Laporan
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Salah satu upaya untuk tertibnya penyampaian LKPM, yaitu
dengan memberikan surat pada perusahaan PMA dan PMDN terkait kewajibannya dalam
menyampaikan LKPM disetiap triwulan/semester, sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
5. Penyusunan Peraturan Daerah dalam memberikan kemudahan fasilitas/insentif daerah dan
pelayanan perizinan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Analisis program/kegiatan yang menunjang
Sasaran Tercapainya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Terutama Sektor Non Migas dan
Batubara, capaian ini merupakan kinerja dari Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,
dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
Sasaran 10. Tercapainya Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Menekan Tingkat
Pengangguran Serta Jumlah Penduduk Miskin
Tabel 3.39.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KATEGORI
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
10 23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
% 93,30 76,00 58,54 77,03 BB
24 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan
Orang 184,24 922 1.346 145,99 AA
25 Angka Kemiskinan
% 78,79 6,12 9,20 66,52 B
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 37
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KATEGORI
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
26 Tingkat Pengangguran Terbuka
% 101,98 1,01 1,12 90,18 AA
Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan target 76,00% dan realisasi 58,54%
sehingga persentase capaian Tahun 2018 sebesar 77,03% dengan interpretasi “sangat baik”.
Indikator Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan dengan target 922 orang dan realisasi 1.346
orang sehingga persentase capaian Tahun 2018 sebesar 145,99% dengan interpretasi “sangat
memuaskan”.
Indikator Kinerja Angka Kemiskinan dengan target 6,12% dan realisasi 9,20% sehingga
persentase capaian Tahun 2018 sebesar 66,52% dengan interpretasi “baik”.
Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target 1,01% dan realisasi 1,12%
sehingga persentase capaian Tahun 2018 sebesar 90,18% dengan interpretasi “sangat memuaskan”.
Tabel 3.40.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN LALU
PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2018
VS TAHUN -
2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
10 23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
% 58,54 70,56 70,91 (17,04) (17,44)
24 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan
Orang 1.346 957 1.531 40,65 (12,08)
25 Angka Kemiskinan
% 9,20 9,16 9,29 (0,43) 0,98
26 Tingkat Pengangguran Terbuka
% 1,12 1,06 1,01 (5,36) (9,82)
Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
3 - 38 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018 realisasinya 58,54% dibandingkan
dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017 mengalami penurunan 17,04% dan 17,44%.
Indikator Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2018 realisasinya 1.346 orang
dibandingkan dengan Tahun 2016 mengalami kenaikan 40,65% namun jika dibandingkan Tahun 2017
mengalami penurunan 12,08%.
Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2018 realisasinya 9,20% dibandingkan dengan Tahun 2016
mengalami penurunan 0,43%, namun jika dibandingkan Tahun 2017 mengalami penurunan 0,48%.
Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018 realisasinya 1,12% dibandingkan
dengan Tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan 5,36% dan 9,82%.
Tabel 3.41.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2018 sebesar 58,54%. Pencapaian
ini belum memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 karena masih
mencapai 77,03% dan 76,03%.
Indikator Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2018 sebesar 1.346 orang.
Pencapaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 - 2021 sebesar 145,99%
dan 122,36%.
Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2018 sebesar 9,20%. Pencapaian ini belum memenuhi
target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 karena baru mencapai 66,52% dan
50,11%.
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN- PERSENTASE CAPAIAN
TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN-
2018 2021 2018 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
10 23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
% 58,54 76,00 77,00 77,03 76,03
24 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan
Orang 1346 922 1.100 145,99 122,36
25 Angka Kemiskinan
% 9,20 6,12 4,61 66,52 50,11
26 Tingkat Pengangguran Terbuka
% 1,12 1,01 1,00 90,18 89,29
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 39
Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 sebesar 1,12%. Pencapaian ini belum
mencapai target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 karena baru mencapai
90,18% dan 89,29%.
Tabel 3.42.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
(1) (2) (3) (4) (5)
9 Tercapainya Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Menekan Tingkat Pengangguran Serta Jumlah Penduduk Miskin
110,37 69,31 1,59
Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
Adapun persentase capaian sasaran Tercapainya Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan
Menekan Tingkat Pengangguran Serta Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018 sebesar 110,37% dengan
penyerapan anggaran 69,31%. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya mencapai 1,59.
Analisa atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) cenderung mengalami kenaikan. Tingginya
jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada Tahun 2018 disebabkan oleh dibukanya Tes
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi periode tahun 2016-2018 juga mengalami fluktuasi. Dimana pada Tahun 2016 jumlah
penempatan tenaga kerja sebesar 957 orang dan meningkat menjadi 1531 orang pada Tahun 2017
sedangkan pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1.346 orang. Hal tersebut diakibatkan
menurunnya kesempatan kerja yang ada karena adanya turnover para karyawan / pekerja di
perusahaan akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau penjualan perusahaan
kepada perusahaan lain namun tidak mempekerjakan lagi seluruh karyawan perusahaan sebelumnya,
disamping itu pula terdapat pencari kerja yang telah bekerja namun tidak melaporkan diri ke Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur.
Indikator Angka Kemiskinan pada Tahun 2018 di wilayah Kabupaten Kutai Timur mengalami
peningkatan dikarenakan pertambahan penduduk yang meningkat.
Permasalahan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu perluasan kesempatan
kerja sampai dengan ditingkat desa hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan industri manufaktur,
3 - 40 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
pariwisata, makanan dan minuman yang berkontribusi terhadap penyerapan lapangan kerja serta
Sistem pemagangan yang beberapa tahun belakang ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi melalui UPT Balai Latihan Kerja Industri Mandiri (BLKI Mandiri) berkerjasama dengan
perusahan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai TImur.
Analisis program/kegiatan yang menunjang
Pada Sasaran tercapainya Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Menekan Tingkat
Pengangguran Terbuka serta Jumlah Penduduk Miskin, capaian ini merupakan kinerja dari Program
1. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kerja melalui Pemagangan dan Uji Kompetensi
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Sasaran 11. Tercapainya Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)
Tabel 3.43.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2017
TAHUN 2018 KATEGORI
TARGET REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
11 27 Nilai Tukar Petani Indeks - 97,81 - - -
Analisa atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Sesuai surat permintaan data ke Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur untuk indikator kinerja
Nilai Tukar Petani (NTP) akan tetapi Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur tidak melakukan
perhitungan Nilai Tukar Petani tersebut. Kemudian, Bappeda Kabupaten Kutai Timur melakukan
berkoordinasi ke Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur dengan menyampaikan surat perihal
Data Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kutai Timur dengan No. Surat 0312/050/B.5/03/2018, hasil
dari konsultasi tersebut disampaikan bahwa penghitungan NTP Tahun 2016 dan 2017 di Provinsi
Kalimantan Timur dilakukan sampai dengan angka Provinsi. Sedangkan untuk angka NTP Kabupaten
Kutai Timur belum dapat dilakukan karena sampel yang tersedia belum mencukupi. Sehingga
Penghitungan angka NTP Kabupaten yang akan datang dapat dilakukan jika ada penambahan sampel
di masing-masing Kabupaten.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 41
Sasaran 12. Tercapainya Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah Untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa
Tabel 3.44.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN
CAPAIAN TAHUN 2017
TAHUN 2018
KATEGORI
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
12 28 Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan
% 159,55 46,08 5,94 12,89 D
29 Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan
% 0,16 14,85 27,18 183,03 AA
Sumber data: DPU & DISKOMINFO Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan dengan target 46,08% dan realisasi 5,94%
sehingga persentase capaian Tahun 2018 sebesar 12,89% dengan interpretasi “sangat kurang”.
Indikator Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan dengan target 14,85% dan
realisasi 27,18% sehingga persentase capaian Tahun 2018 sebesar 183,03% dengan interpretasi
“sangat memuaskan”.
Tabel 3.45.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN LALU
PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2018
VS TAHUN -
2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
12 28 Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan
% 5,94 22,21 66,74 (73,26) (91,10)
29 Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan
% 27,18 0,05 0,02 54.260 135.800
Sumber data: DPU & DISKOMINFO Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan Tahun 2018 realisasinya 5,94% dibandingkan
dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017 mengalami penurunan hingga 73,26% dan 91,10%.
3 - 42 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Indikator Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan Tahun 2018 realisasinya
27,18% dibandingkan dengan Tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan mencapai 54.260% dan
135.800%.
Tabel 3.46.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN- PERSENTASE CAPAIAN
TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN-
2018 2021 2018 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
12 28 Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan
% 5,94 46,08 56,00 12,89 10,61
29 Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan
% 27,18 14,85 20,00 183,03 135,90
Sumber data: DPU & DISKOMINFO Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan Tahun 2018 sebesar 5,94%. Pencapaian ini
belum memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 karena baru mencapai
12,89% dan 10,61%.
Indikator Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan pada Tahun 2018 sebesar
27,18%. Pencapaian ini sudah memenuhi Target RPJMD Pada Tahun 2018 dan Tahun 2021 sebesar
183,03% dan 135,90%.
Tabel 3.47.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
(1) (2) (3) (4) (5)
12 Tercapainya Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wialayah Untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa
97,96 79,36 1,23
Sumber data: DPU & DISKOMINFO Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Adapun persentase capaian sasaran Tercapainya Peningkatan Infrastruktur Dasar dan
Konektivitas antar Wilayah Untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018 sebesar
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 43
97,96% dengan penyerapan anggaran 79,36%. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber
daya di bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika mencapai 1,23.
Analisa atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Indikator Rasio Layanan Air Bersih Pedesaan pada Tahun 2018 belum mencapai target
dikarenakan ketersediaan anggaran belum mampu memenuhi kebutuhan di seluruh kabupaten Kutai
Timur. Harapannya pada tahun selanjutnya, efisiensi penggunaan anggaran dapat meningkatkan
ketercapaian sasaran.
Indikator Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan, kondisi saat ini tersedia
jaringan komunikasi di 18 kecamatan, sehingga capaian untuk indikator ini sudah 100,00% walaupun
masih ada beberapa desa yang belum tersedia jaringan telekomunikasi. Namun, Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur telah berupaya untuk penambahan Base Transceiver Station (BTS) melalui
Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program penanggungan daerah atau blank spot.
Analisis program/kegiatan yang menunjang
Sasaran Tercapainya Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah untuk
Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa merupakan kinerja dari program Penyediaan Air Bersih
dan Air Minum dengan Kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 2018
2. Pembangunan Air Bersih Stadion Tahap II Sangatta
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Sasaran 13. Tercapainya Peningkatan Penataan Ruang dan Wilayah
Tabel 3.48.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN
CAPAIAN TAHUN 2017
TAHUN 2018
KATEGORI
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
13 30 Ketaatan Terhadap RTRW
% 98,96 100,00 98,96 98,96 AA
Sumber data: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
3 - 44 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Indikator Ketaatan Terhadap RT/RW Tahun 2018 dengan target 100,00% dan realisasi 98,96%
maka menghasilkan persentase capaian 98,96% dengan interpretasi “sangat memuaskan”.
Tabel 3.49.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
Sumber data: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2016 dan Tahun 2017
tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan.
Tabel 3.50.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN
REALISASI TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN- PERSENTASE CAPAIAN
TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN-
2018 2021 2018 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
13 30 Ketaatan Terhadap RTRW
% 98,96 100,00 100,00 98,96 98,96
Sumber data: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2018 sebesar 98,96%. Pencapaian ini belum
memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 sebesar 100,00% karena
baru mencapai 98,96%.
NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN LALU
PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN
REALISASI TAHUN 2018 VS TAHUN -
2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
13 30 Ketaatan Terhadap RTRW
% 98,96 98,96 98,96 - -
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 45
Tabel 3.51.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
(1)
(2) (3) (4) (5)
13 Tercapainya Peningkatan Penataan Ruang dan Wilayah
98,96 52,42 1,89
Sumber data: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Analisa atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Keberhasilan indikator Ketaatan terhadap RT/RW sampai Tahun 2018 dapat terealisasi dengan
baik namun masih terkendala pada dasar kebijakan/peraturan yang menjadi rujukan dalam sistem
penataan ruang selalu berubah-ubah. Hal tersebut terlihat dari Surat Keputusan (SK) Kementrian
Kehutanan yang selalu berubah pada Tahun 2013-2015 dan pada Tahun 2016 SK Kementrian
Kehutanan ini telah diganti dengan Peraturan Daerah No.1 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RT/RW) Kabupaten Kutai Timur 2015 -2035.
Analisis program/kegiatan yang menunjang
Indikator Ketaatan Terhadap RT/RW merupakan capaian kinerja dari Program Perencanaan
Ruang dan Pengembangan Data/Informasi. Kegiatan yang menunjang adalah Sosialisasi RT/RW
Kabupaten Tahun 2015 – 2035, Survey dan Pemetaan Dalam Perencanaan Ruang, Pelatihan Aparat
Dalam Perencanaan Ruang, Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Perpanjangan Izin Lokasi.
Sasaran 14. Tercapainya Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kemampuan Penanggulangan Bencana Daerah
Tabel 3.52.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
O INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN TAHUN
2018
TAHUN 2017
KATEGORI
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
14 31 Penurunan Emisi Total (dalam juta)
Ton CO2-Eq/thn
88,00 2,00 0,12 6,00 D
32 Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca
% 100,00 100,00 100,00 100,00 AA
Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
3 - 46 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Indikator Penurunan Emisi Total (dalam juta) Tahun 2018 dengan target 2,00 Ton CO2 Eq/thn
dan realisasi 0,12 maka menghasilkan persentase capaian 6,00% dengan interpretasi “sangat kurang”.
Indikator Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2018 dengan
target 100,00% dan realisasi 100,00% maka menghasilkan persentase capaian 100,00% dengan
interpretasi “ sangat memuaskan”.
Tabel 3.53.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN LALU
PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN
REALISASI TAHUN 2018 VS TAHUN -
2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
14 31 Penurunan Emisi Total (dalam juta)
Ton CO2-Eq/thn
0,12 139,41 0,88 (99,91) (86,36)
32 Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca
% 100,00 100,00 100,00 - -
Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Penurunan Emisi Total (dalam juta) Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2016 dan Tahun
2017 mengalami penurunan 99,91% dan 86,36%.
Indikator Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2018
dibandingkan Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.
Tabel 3.54.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN- PERSENTASE CAPAIAN
TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN-
2018 2021 2018 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
14 31 Penurunan Emisi Total (dalam juta)
Ton CO2-Eq/thn
0,12 2,00 5,00 6,00 2,4
32 Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 47
Indikator Penurunan Emisi Total (dalam juta) Tahun 2018 sebesar 0,12 Ton CO2-Eq/thn.
Pencapaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 karena
baru mencapai 6,00% dan 2,40%.
Indikator Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2018 sebesar
100,00%. Pencapaian ini sudah memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun
2021 sebesar 100,00%.
Analisa atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Indikator Penurunan Emisi Total belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan
1. Belum tersedianya parameter untuk menghitung intensitas emisi di kabupaten/kota;
2. Lemahnya peran serta perangkat daerah terkait pengumpulan data.
3. Belum menghitung upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan upaya intensitas emisi
4. Perhitungan yang dilakukan masih dalam tahap identifikasi berbagai kegiatan.
Solusi:
1. Perlu Komitmen Perangkat Daerah untuk mengumpulkan data;
2. Menyediakan pelatihan untuk menghitung intensitas emisi.
Sasaran 15. Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN
Tabel 3.55.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN TAHUN
2017
TAHUN 2018 KATEGORI
TARGET REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
15
33 Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD
% 77,00 59,00 51,00 86,44 A
34 Indeks Persepsi Korupsi
Indeks 101,51 5,48 5,26 95,99 AA
Sumber data: Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.
Indikator Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD Tahun 2018 dengan target 59,00%
dan realisasi 51,00% maka menghasilkan persentase capaian 86,44% dengan interpretasi
“memuaskan”.
3 - 48 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Indikator Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2018 dengan target 5,48 dan realisasi 5,26 maka
menghasilkan persentase capaian 95,99% dengan interpretasi “sangat memuaskan”.
Tabel 3.56.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN LALU
PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2018
VS TAHUN -
2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
15
33 Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD
% 51,00 30,00 34,00 70,00 50,00
34 Indeks Persepsi Korupsi
Indeks 5,26 5,39 5,39 (1,86) (1,86)
Sumber data: Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.
Indikator Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD Tahun 2018 dibandingkan Tahun
2016 dan Tahun 2017 mengalami kenaikan mencapai 70,00% dan 50,00%.
Indikator Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2016 dan 2017 mengalami
penurunan 1,86%.
Tabel 3.57.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN- PERSENTASE CAPAIAN
TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN-
2018 2021 2018 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
15 33 Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD
% 51,00 59,00 100,00 86,44 51,00
34 Indeks Persepsi
Korupsi Indeks 5,26 5,48 6,00 95,99 87,67
Sumber data: Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.
Indikator Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD Tahun 2018 sebesar 86,44%.
Pencapaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 karena
baru mencapai 86,44% dan 51,00%.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 49
Indikator Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2018 sebesar 5,26. Pencapaian ini baru mencapai
95,99% dan 87,67% jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021.
Tabel 3.58.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
(1) (2) (3) (4) (5)
15 Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN
86,44 97,76 0,88
Sumber data: Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.
Adapun persentase capaian sasaran Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN
Tahun 2018 sebesar 91,22% yang diperoleh dari indikator Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan
SKPD dengan penyerapan anggaran 97,76%. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya
dalam pemberantasan KKN mencapai 0,88.
Analisa atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Keberhasilan sasaran ini dengan Indikator Cakupan Zona Bebas Korupsi per Satuan SKPD dan
Indikator Indeks Persepsi Korupsi dikarenakan oleh sebagai berikut.
1. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efesien dan efektif
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SKPD yang menjadi obrik pengawasan sudah mentaati peraturan perundang-undangan
3. Pengawasan ke SKPD sudah disusun dalam Program Kerja Tahunan (PKPT) Inspektorat
Daerah Kabupaten Kutai Timur.
Analisis program/kegiatan yang menunjang
Sasaran Terwujudya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN,capaian ini merupakan kinerja
dari Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Program Kerja Pengawasan
Tahunan.
3 - 50 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Sasaran 16. Terwujudnya Tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pembangunan
Tabel 3.59.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN KATEGORI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
16 35 Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indeks WTP WTP WTP 100,00 AA
Sumber data: Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dengan target WTP
dan realisasi WTP sehingga persentase capaiannya 100,00% dengan kategori sangat memuaskan.
Tabel 3.60.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN LALU
PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN
REALISASI TAHUN 2018 VS TAHUN -
2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (4) (5)
16 35 Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indeks WTP WTP WTP - -
Sumber data: Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 terealisasi dengan
indeks WTP jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 dan Tahun 2017 maka tidak mengalami
kenaikan ataupun penurunan.
Tabel 3.61.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN-
PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD
TAHUN-
2018 2021 2018 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
16 35 Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indeks WTP WTP WTP 100,00 100,00
Sumber data: Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 51
Indikator Opini Atas Laporan Keuangan Tahun 2018 terealisasi dengan indeks WTP jika
dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 persentase capaiannya 100,00%.
Tabel 3.62.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
(1) (2) (3) (4) (5)
16 Terwujudnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pembangunan
100,00 97,76 1,02
Sumber data: Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Adapun Sasaran Terwujudnya Tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pembangunan
dengan capaian kinerja sebesar 100,00% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,76%
mempunyai tingkat efisiensi sebesar 1,02.
Analisa atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Kenaikan Sasaran ini dengan Indikator Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada
tahun 2016 WTP dan Tahun 2017 WTP sedangkan pada tahun 2018 masih menunggu hasil
pengawasan dari BPK pada Tahun 2019.
1. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.
2. Penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sudah memadai
3. Penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang yg berdampak material terhadap
laporan keuangan secara keseluruhan , BPK yakin pemeriksaan tersebut memberikan dasar
yang memadai untuk menyatakan pendapat
4. Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan realisasi anggaran, perubahan saldo
anggaran lebih. Operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Analisis program/kegiatan yang menunjang
Program penunjang yang mendukung sasaran Terwujudnya Tertib Administrasi Dalam
Penyelenggaraan Pembangunan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 - 52 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Implementasi SPI (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)
6. Kampanye Bebas Korupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bagi Penyelenggara
Pemerintahan
Sasaran 17. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mencapai Target
Indeks Kepuasan Masyarakat
Tabel 3.63.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN TAHUN
2017
TAHUN 2018
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN KATEGORI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)
17 36 Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks 103,25 76,29 77,87 102,07 AA
37 Indeks Pembangunan Manusia
Indeks 99,67 72,05 72,45 100,56 AA
38 Indeks Pembangunan Desa
Indeks 105,64 57,64 61,93 107,44 AA
Sumber data: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah dan Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 dengan target 76,29 dan realisasi 77,87
menghasilkan persentase capaian 102,07% dengan interpretasi “sangat memuaskan”.
Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 dengan target 72,05 dan realisasi 72,45
menghasilkan persentase capaian 100,56% dengan interpretasi “sangat memuaskan”.
Indikator Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018 dengan target 57,64 dan realisasi 61,93
menghasilkan persentase capaian 107,44% dengan interpretasi “sangat memuaskan”.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 53
Tabel 3.64.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN LALU
PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN
REALISASI TAHUN 2018 VS TAHUN -
2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
17 36 Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks 77,87 74,51 77,49 4,51 0,49
37 Indeks Pembangunan Manusia
Indeks 72,45 71,10 71,43 1,90 1,43
38 Indeks Pembangunan Desa
Indeks 61,93
57,74 60,67 7,26 2,08
Sumber data: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah dan Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2016 dan Tahun 2017
mengalami kenaikan 4,51% dan 0,49%.
Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2016 dan Tahun
2017 mengalami kenaikan 1,90% dan 1,43%.
Indikator Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2016 dan Tahun 2017
mengalami kenaikan 7,26% dan 2,08%.
Tabel 3.65.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN-
PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD
TAHUN-
2018 2021 2017 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
17 36 Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks 77,87 76,29 80,00 102,07 97,34
37 Indeks Pembangunan Manusia
Indeks 72,45 72,05 73,30 100,56 98,84
3 - 54 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN-
PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD
TAHUN-
2018 2021 2017 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
38 Indeks Pembangunan Desa
Indeks 61,93 57,64 58,37 107,44 106,10
Sumber data: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah dan Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 sebesar 77,87. Pencapaian ini sudah
memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 sebesar 102,07%. Apabila dibandingkan
dengan target RPJMD Tahun 2021 sebesar 80,00 maka pencapaian Tahun 2018 mencapai 97,34%.
Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 sebesar 72,45. Pencapaian ini telah
memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 dengan persentase capaian
100,56% dan 98,84%.
Indikator Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018 sebesar 61,93. Pencapaian ini sudah
memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 sebesar 107,44% dan
106,10%.
Tabel 3.66.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
(1) (2) (3) (4) (5)
17 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat
102,07 79,21 1,29
Sumber data: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah dan Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Persentase capaian kinerja dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik Untuk Mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari indikator Indeks Kepuasan
Masyarakat. Adapun persentase capaiannya sebesar 102,07% dengan penyerapan anggaran 79,21%.
Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya di bidang pelayanan publik mencapai 1,29.
Analisa atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Keberhasilan Indikator Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2018 telah mencapai
target namun masih ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kepada masyarakat,
yaitu:
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 55
1. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan
masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah atau
dibawah rata-rata dimasing-masing Perangkat Daerah atau Unit Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan service excellent
(pelayanan prima) khususnya bagi Perangkat Daerah yang melayani masyarakat secara langsung,
untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan
standarisasi internal sikap layanan dan disiplin kerja.
3. Perlu mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan standar
pelayanan publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan maklumat
untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.
4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap
petugas dalam memberikan pelayanan, hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
a. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.
b. Memberikan Informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media.
c. Memberi penghargaan (reward) dan sanksi (punistment) kepada petugas.
5. Perlukan upaya oleh kepala Perangkat Daerah atau Unit Pelayanan Terkait untuk meningkatkan
kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi
menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses
oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website resmi Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur (www.kutaitimurkab.go.id), telepon, sms center, email dan penempatan kotak saran.
6. Kegiatan penyusunan IKM perlu dilaksanakan secara berkala, jika survei dilakukan secara periodik
(3 sampai 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 Tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga
dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Indikator Indeks Pembangunan Desa mengalami kenaikan selama 2 (dua) tahun terakhir.
Kenaikan tersebut sangat dipengaruhi oleh dimensi pelayanan dasar dan aksesibilitas/transportasi
sebesar 65,54 dan 68,91.
Analisis program/kegiatan yang menunjang
Sasaran Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Capaian ini merupakan kinerja dari
program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
3 - 56 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Sasaran 18. Tersedianya Data dan Informasi, Perencanaan Program dan Kebijakan
Pembangunan Serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah
Tabel 3.67.
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN TAHUN
2017
TAHUN 2018
TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN KATEGORI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
18 39 Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah
% 100,00 100,00 100,00 100,00 AA
Sumber data: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah Tahun 2018
dengan target 100,00% dan realisasi 100,00% maka menghasilkan persentase capaian 100,000%
dengan interpretasi “sangat memuaskan”.
Tabel 3.68.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
REALISASI TAHUN LALU
PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2018
VS TAHUN -
2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
18 39 Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah
% 100,00 100,00 100,00 - -
Sumber data: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah Tahun 2018
dibandingkan Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak mengalami kenaikan atau penurunan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 57
Tabel 3.69.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2018
TARGET RPJMD TAHUN-
PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD
TAHUN-
2018 2021 2018 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
18 39 Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber data: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Indikator Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah Tahun 2018
sebesar 100,00%. Pencapaian ini sudah memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan
Tahun 2021 sebesar 100,00%.
Tabel 3.70.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
(1) (2) (3) (4) (5)
18 Tersedianya data dan Informasi, Perencanaan Program dan Kebijakan Pembangunan Serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah
100,00 100,00 1,00
Sumber data: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Adapun Sasaran Tersedianya Data dan Informasi, Perencanaan Program dan Kebijakan
Pembangunan Serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah Tahun 2018 sebesar 100,00% dengan
penyerapan anggaran 100,00%. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya dalam
menyediakan data dan informasi mencapai 1,00.
Analisa atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Keberhasilan sasaran ini dengan Indikator Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan
dengan Regulasi Daerah pada Tahun 2018 realisasi sebesar 100,00% karena :
3 - 58 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
1. Merupakan kewajiban daerah yang sudah diatur dalam Permendagri 54 Tahun 2010 dan
penyusunan Dokumen Perencanaan diselaraskan dengan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dalam Penyusunan sangat memperhatikan keterkaitan Perencanaan Nasional dan Provinsi
Kalimantan Timur dan dalam proses penyusunannya dilakukan oleh tim penyusun yang
dibantukan oleh tim akademisi.
Analisis program/kegiatan yang menunjang
Sasaran Tersedianya Data dan Informasi, Perencanaan Program dan Kebijakan Pembangunan
Serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah,capaian ini merupakan kinerja dari Program
Perencanaan Pembangunan Daerah.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 59
3.3. ANALISA ANGGARAN
Tabel. 3.71. Analisa Anggaran
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
KINERJA
PROGRAM
ANGGARAN
TARGET REALISASI %
CAPAIAN PAGU REALISASI
% CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Meningkatnya Derajat Pendidikan
1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 9,73 9,06 93,11 Pendidikan Anak Usia Dini
9.643.063.344 7.843.860.252 81,34
2 Angka Kelulusan SD/MI
% 100,00 100,00 100,00 Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah
62.538.759.846 47.489.477.174 75,94
3 Angka Kelulusan SMP/Mts
% 100,00 100,00 100,00
4 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts
% 93,31 84,11 90,14
5 Angka Melanjutkan SMP/Mts ke SMA/SMK/MA
% 97,99 83,71 85,43
2 Meningkatnya Derajat Kesehatan
6 Angka Usia Harapan Hidup
Indeks 71,52
72,51
101,38
Obat dan Perbekalan Kesehatan
3.586.601.900 2.146.779.987 59,86
Upaya Kesehatan Masyarakat
37.281.101.523 20.591.717.312 55,23
Pengawasan Obat dan Makanan
90.000.000 37.999.404 42,22
3 - 60 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
KINERJA
PROGRAM
ANGGARAN
TARGET REALISASI %
CAPAIAN PAGU REALISASI
% CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
445.000.000 442.429.597 99,42
Perbaikan Gizi Masyarakat
50.000.000 49.598.775 99,20
Pengembangan Lingkungan Sehat
752.000.000 668.764.896 88,93
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2.267.908.000 2.108.357.916 92,96
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2.780.760.000 2.765.333.420 99,45
Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
13.552.516.644,51 11.403.263.795,00 84,33
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 61
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
KINERJA
PROGRAM
ANGGARAN
TARGET REALISASI %
CAPAIAN PAGU REALISASI
% CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
4.383.742.424 2.911.544.452 66,42
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
805.000.000 759.106.950 94,30
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
4.363.782.000 1.949.590.064 44,68
Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2.335.067.655 2.073.556.337 88,80
Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
5.334.529.000 1.525.199.000 28,59
3 - 62 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
KINERJA
PROGRAM
ANGGARAN
TARGET REALISASI %
CAPAIAN PAGU REALISASI
% CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
200.000.000 171.718.000 85,86
Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
646.000.000 605.632.025 93,75
Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga
50.000.000 49.995.200 99,99
Kesehatan Tradisional
100.000.000 95.135.699 95,14
3 Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera
7 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
% 18,38 15,00 122,53 Keluarga Berencana
104.000.000 88.102.950 84,9
Orientasi Lini Lapangan
75.000.000 68.200.000 90,93
Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan (DAK)
1.917.390.000 1.490.870.150 90,80
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 63
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
KINERJA
PROGRAM
ANGGARAN
TARGET REALISASI %
CAPAIAN PAGU REALISASI
% CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
200.000.000 196.780.000 98,39
Program Pelayanan Sarana Prasarana Keluarga Berencana
1.907.894.000 68.200.000 72,94
Program Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD & Sub PPKB)
810.000.000 726.000.000 89,63
Program Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera
175.000.000 169.311.600 96,75
3 - 64 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
KINERJA
PROGRAM
ANGGARAN
TARGET REALISASI %
CAPAIAN PAGU REALISASI
% CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Keahlian Masyarakat untuk Mendukung Perkembangan Olahraga,Kepemudaan dan Pariwisata
Jumlah Kegiatan :
8 a. Pariwisata Keg 3 5 167,00 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.080.000.000 1.361.549.027 65,46
9 b. Olahraga Keg 15 12 80,00 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.021.964.000 712.212.000 69,69
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
35.960.0 72.600 25.468.875.095 70,83
10 c. Pemuda Keg 5 3 60,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
751.000.000 749.577.000 99,81
Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga
80.000.000 80.000.000 100,00
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 65
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
KINERJA
PROGRAM
ANGGARAN
TARGET REALISASI %
CAPAIAN PAGU REALISASI
% CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pengembangan dan Keserasaian Pemuda
1.200.000.000 680.527.078 56,71
11 LSM, Ormas dan OKP yang aktif
Orang 200 178 89,00 Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kapasitas Kelembagaan
80.000.000 78.116.375 97,65
12 Kunjungan Wisata Orang 26.672 13.330 49,00 Pengembangan Destinasi Pariwisata
1.350.000.000 844.464.700 62,55
Pengembangan Kemitraan
410.000.000 406.873.869 99,24
5 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas
13 Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk
Rasio 0,0027 0,095 100,00 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
11.753.824.403 8.138.463.500 69,24
Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
3.568.444.000 2.498.524.000 69,79
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
78.828.767.713 35.673.419.080 45,25
3 - 66 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
KINERJA
PROGRAM
ANGGARAN
TARGET REALISASI %
CAPAIAN PAGU REALISASI
% CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
14 Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB
Keg 18 18 100,00 Pengembangan Wawasan Kebangsaan
870.000.000 867.626.240 99,73
6 Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama Untuk Mencapai Ketahanan Pangan
Produksi Pangan Utama
15 a. Padi Ton 49.064 34.150 69,60 Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
737.119.000 425.883.450 57,78
16 b. Palawija Ton 6.193 10.705 172,86 Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Peningkatan Kapasitas Kelembagan UPTD Pertanian
2.750.000.000 1.302.346.484 47,36
7 Terwujudnya Peningkatan Kulitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan
17 Pertumbuhan Industri Mikro,Kecil dan Menengah
% 6,59 2,52 38,24 - - - -
18 Pertumbuhan Industri
% 5,00 - - - - - -
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 67
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
KINERJA
PROGRAM
ANGGARAN
TARGET REALISASI %
CAPAIAN PAGU REALISASI
% CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
8 Tercapainya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan,Agribisnis dan Agroindustri
19 Ketersedian Pangan Utama
% 89,00 59,99 67,40 Peningkatan Ketahanan Pangan
540.000.000 486.959.100 90,18
9 Tercapainya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Terutama Sektor Non Migas Dan Batubara
20 Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Rp (M) 20.874 4.587 21,97 - - - -
21 Pertumbuhan Ekonomi
% 3,76 1,96 52,13 - - - -
22 Pendapatan Perkapita
Rp (Jt) 3,294 349,75 100,00 - - - -
10 Tercapainya Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Menekan Tingkat Pengangguran Serta Jumlah Penduduk Miskin
23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
% 76,00 58,54 77,03 - - - -
24 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan
Orang 922 1.346 145,99 - - - -
25 Angka Kemiskinan % 6,12 9,20 66,52 Pengembangan Data/Informasi
1.380.845.000 1.083.292.321 78,45
3 - 68 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
KINERJA
PROGRAM
ANGGARAN
TARGET REALISASI %
CAPAIAN PAGU REALISASI
% CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
26 Tingkat Pengangguran Terbuka
% 1,01 1,12 90,18 - - - -
11 Tercapainya Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)
27 Nilai Tukar Petani Indeks 97,81 - - - - - -
12 Tercapainya Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa
28 Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan
% 46,08 5,94 12,89 Penyediaan Air Bersih dan Air Minum
49.274.093.857 7.567.898.072 15,36
29 Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan
% 14,85 27,18 183,03 Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
4.920.000.000 1.890.802.038 38,43
13 Tercapainya Peningkatan Penataan Ruang dan Wilayah
30 Ketaatan Terhadap RTRW
% 100,00 98,96 98,96 Perencanaan Ruang
200.000.000 80.106.008 40,05
Pengembangan Data/Informasi
250.000.000 129.601.575 51,84
14 Tercapainya Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kemampuan Pebnanggulangan Bencana Daerah
31 Penurunan Emisi Total (dalam juta)
Ton CO2-Eq/thn
2 0,12 6,00 - - - -
32 Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca
% 100,00 100,00 100,00 - - - -
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 69
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
KINERJA
PROGRAM
ANGGARAN
TARGET REALISASI %
CAPAIAN PAGU REALISASI
% CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN
33 Cakupan Zona Bebas Korupsi Per Satuan SKPD
% 59,00 51,00 86,44 Implementasi SPI (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)
3.008.091.122 2.920.007.019 97,07
34 Indeks Persepsi Korupsi
Indeks 5,48 5,26 95,99 - - - -
16 Terwujudnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pembangunan
35 Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indeks WTP WTP 100,00 Implementasi SPI (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)
3.008.091.122 2.920.007.019 97,07
17 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat
36 Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks 76,29 77,87 102,07 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
225.000.000 178.231.150 79,21
37 Indeks Pembangunan Manusia
Indeks 72,05 72,45 100,56 - - - -
38 Indeks Pembangunan Desa
Indeks 57,64 61,93 107,44 - - - -
3 - 70 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
KINERJA
PROGRAM
ANGGARAN
TARGET REALISASI %
CAPAIAN PAGU REALISASI
% CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
18 Tersedianya Data dan Informasi, Perencanaan Program dan Kebijakan Pembangunan Serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah
39 Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah
% 100,00 100,00 100,00 Perencanaan Pembangunan Daerah
5.411.707.717 4.276.646.700 79,03
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 71
Tabel. 3.72. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2018
NO SKPD ANGGARAN
%CAPAIAN PAGU REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5)
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 DINAS PENDIDIKAN 216.146.505.147 136.666.256.402
63,23
2 DINAS KESEHATAN 103.513.871.356
76.570.329.528
73,97
3 RUMAH SAKIT UMUM
SANGATTA
72.970.337.749
49.244.802.383
67,49
4 DINAS PEKERJAAN UMUM 365.647.464.653
316.680.045.962
86,61
5 DINAS PERTANAHAN &
PENATAAN RUANG
7.550.000.000 3.445.081.000 45,63
6 DINAS PERUMAHAN &
KAWASAN PERMUKIMAN
77.504.152.675
56.148.875.022
72,45
7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.299.401.000
2.244.196.900
97,60
8 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELEMATAN
2.900.000.000
2.519.549.470
86,88
9 BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.700.000.000
1.611.859.288
94,82
10 BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
1.300.000.000
1.285.762.510
98,90
11 DINAS KESEJAHTERAAN
SOSIAL
12.060.000.000
8.703.872.707
72,17
3 - 72 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
NO SKPD ANGGARAN
%CAPAIAN PAGU REALISASI
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
12 DINAS TENAGA KERJA &
TRANSMIGRASI
2.943.905.000
2.781.560.638
94,49
13 DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & PERLINDUNGAN
ANAK
1.300.000.000
1.141.796.870
87,83
14 BADAN KETAHANAN PANGAN 2.917.270.000
2.893.048.315
99,17
15 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 11.666.398.000
7.257.724.631
62,21
16 DINAS KEPEND UDUKAN &
CATATAN SIPIL
4.275.773.500
3.734.847.921
87,35
17 DINAS PEMBERDAYAAN
MASAYARAKAT & DESA
14.095.000.000
12.853.405.734
91,19
18 DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK & KELUARGA
BERENCANA
2.395.655.000
2.170.321.737
90,59
19 DINAS PERHUBUNGAN 14.507.852.095
5.872.223.267
40,48
20 DINAS KOMUNIKASI &
INFORMATIKA,PERSANDIAN &
STATISTIK
2.500.000.000
2.269.318.680
90,77
21 DINAS KOPERASI & UKM 2.978.667.150
2.567.603.652
86,20
22 DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
21.164.765.000
17.720.289.795
83,73
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 73
NO SKPD ANGGARAN
%CAPAIAN PAGU REALISASI
23 DINAS PEMUDA & OLAHRAGA 30.090.300.000 25.927.860.474 86,17
24 DINAS KEBUDAYAAN 3.650.000.000
1.981.622.452
54,29
25 DINAS PERPUSTAKAAN &
KEARSIPAN
1.635.996.000
1.309.906.898
80,07
URUSAN PILIHAN
26 DINAS KELAUTAN & PERIKANAN 8.433.536.236
6.204.653.610
73,57
27 DINAS PARIWISATA 5.025.000.000 4.108.339.420
81,76
28 DINAS PERTANIAN 39.817.580.000 26.352.727.081 66,18
29 DINAS PERKEBUNAN 10.329.397.435 4.883.333.767 47,28
30 DINAS PERINDUSTRIAN &
PERDAGANGAN
8.718.439.000
6.935.755.411
79,55
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
31 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 3.216.560.000
3.085.282.423
95,92
32 BAGIAN PERLENGKAPAN 321.208.851.709
287.786.092.203
89,59
33 BAGIAN PEMBANGUNAN 4.433.130.200
4.067.009.710
91,74
34 BAGIAN KPENGADAAN BARANG
& JASA
1.100.000.000
899.315.200
81,76
35 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.100.000.000
955.820.066
86,89
36 BAGIAN SOSIAL 13.302.250.000
10.138.477.220
76,22
3 - 74 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
NO SKPD ANGGARAN
%CAPAIAN PAGU REALISASI
37 BAGIAN ORGANISASI & TATA
LAKSANA
1.250.000.000
1.161.502.203
92,92
38 BAGIAN HUKUM 2.950.000.000
2.730.126.795
92,55
39 BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN 101.735.071.076
62.779.986.864
61,71
40 BAGIAN HUMAS & PROTOKOL 12.894.200.000
10.354.701.181
80,31
41 BAGIAN SUMBER DAYA ALAM 1.650.000.000
1.222.384.346
74,08
42 BAGIAN ADMINISTRASI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
4.200.000.000
3.794.136.930
90,34
43 SEKRETARIAT DPRD 50.900.033.800 43.625.551.457 85,71
44 SEKRETARIAT KOPRI 270.000.000
269.470.776
99,80
KECAMATAN & KELURAHAN
45 KECAMATAN SANGATTA UTARA 725.000.000
723.764.444
99,83
46 KECAMATAN SANGATTA
SELATAN
725.000.000
724.379.450
99,91
47 KECAMATAN BENGALON 725.000.000
724.554.200
99,94
48 KECAMATAN TELEN 725.000.000
720.094.800
99,32
49 KECAMATAN KONGBENG 725.000.000
694.262.450
95,76
50 KECAMATAN MA.BENGKAL 725.000.000
724.821.750
99,98
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 75
NO SKPD ANGGARAN
%CAPAIAN PAGU REALISASI
51 KECAMATAN SANGKULIRANG 725.000.000
724.865.800
99,98
52 KECAMATAN MA. WAHAU 725.000.000
716.014.750
98,76
53 KECAMATAN MA. ANCALONG 725.000.000
724.918.600
99,99
54 KECAMATAN SANDARAN 1.200.000.000
1.132.548.200
94,38
55 KECAMATAN BUSANG 1.050.000.000
1.049.999.000
100,00
56 KECAMATAN KALIORANG 725.000.000
724.765.350
99,97
57 KECAMATAN TELUK PANDAN 725.000.000
698.362.650
96,33
58 KECAMATAN RANTAU PULUNG 725.000.000
723.571.700
99,80
59 KECAMATAN LONG MESANGAT 1.050.000.000
1.044.590.875
99,48
60 KECAMATAN KAUBUN 725.000.000
721.583.960
99,53
61 KECAMATAN BATU AMPAR 725.000.000
719.200.000
99,20
62 KECAMATAN KARANGAN 1.050.000.000
1.009.823.320
96,17
63 KELURAHAN TELUK LINGGA 300.000.000
299.762.600
99,92
64 KELURAHAN SINGA GEWE 300.000.000
273.341.535
91,11
3 - 76 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
NO SKPD ANGGARAN
%CAPAIAN PAGU REALISASI
65 INSPEKTORAT WILAYAH
DAERAH
2.800.000.000 2.719.827.060 97,14
66 BADAN PRENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
12.354.430.500 9.375.282.701 75,89
67 BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN & ASET
165.913.233.483 131.667.622.495 79,36
68 DINAS PENDAPATAN DAERAH 11.190.000.000 10.944.678.357 97,81
69 BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN & PELATIHAN
5.963.188.800 4.909.779.281 82,33
70 BADAN PENELITIAN &
PENGEMBANGAN
2.830.500.000 1.651.190.922 58,34
JUMLAH 2.766.419.119.218 1.979.524.113.439 71,56
3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah
sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya
semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan
masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Seiring dengan Otonomi Daerah maka semangat
desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang
disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Oleh
karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah dalam konteks memantapkan
desentralisasi fiskal yang menganut prinsip "Money Follows Function" yaitu pengelolaan keuangan
daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui sumber-
sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, alokasi dana dari pemerintah pusat, dan
pemerintah propinsi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada tiga kebijakan yang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 77
diimplementasikan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah yaitu : Pengelolaan Pendapatan
Daerah, Pengelolaan belanja dan Pengelolaan pembiayaan daerah.
Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada :
1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kebijakan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab mengamanatkan bahwa
pelaksanaan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah masing-
masing dalam mengusahakan pembiayaan pembangunannya. Potensi yang dimiliki daerah
sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan yang sangat
diharapkan daerah untuk membiayaipembangunannya. Dalam merencanakan target
pendapatan daerah memperhatikan hal-hal berikut ini :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan
realisasi penerimaan Tahun lalu, potensi, kebijakan dan asumsi pertumbuhan ekonomi
yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis pendapatan, obyek
pendapatan serta rincian obyek pendapatan.
b. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak
menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
c. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem
dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan
wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan
pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan
efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan
pelayanan.
d. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain
pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan.
e. Regulasi Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan
kebijakan investasi (Pro Investasi).
f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha milik Daerah yakni PDAM Kabupaten KutaiTimur
dan Bank Kaltim untuk meningkatkan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai
Timur.
g. Menyelenggarakan pelayanan prima melalu i pengadaan sarana dan prasarana yang
dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan
sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai.
3 - 78 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
2. Peningkatan Dana Perimbangan
Dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya,
meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah
pusat. Bagi hasil pajak propinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah.
Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi maka akan berkorelasi dengan naiknya
pendapatan yang berasal dari bagi hasil.
3. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Salah satu sumber pendapatan daerah yang sah adalah Lain-lain Pendapatan Yang Sah,
yang meliputi dana hibah, dana bagi hasil pajak propinsi, dana bantuan keuangan provinsi.
4. Pengelolaan Belanja Daerah
Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan program pembangunan. Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan
pada kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas
efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran.
3.4.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah
Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dengan target pada
Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.755.845.370.946,00 telah terealisasi
Rp. 3.103.721.222.538,12 atau tercapai 82,64%, rincian target dan realisasi pendapatan daerah
dalam Tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.73. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun Anggaran 2018
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018 %
4 PENDAPATAN
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 159.648.862.846,00 133.875.503.220,12 83,86
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 65.358.827.000,00 63.874.328.269,65 97,73
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 5.950.700.000,00 6.793.682.340,00 114,17
4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 8.376.180.000,00 7.471.365.194,28 89,20
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 79
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018 %
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah 79.963.155.846,00 55.736.127.416,19 69,70
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.402.029.457.100,00 2.829.337.750.981,00 83,17
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat 2.863.949.926.100,00 2.291.810.160.981,00 80,02
4.2.1.1 Bagi Hasil Pajak 316.629.392.957,00 210.988.623.151,00 66,64
4.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak 1.823.974.263.143,00 1.369.165.385.570,00 75,06
4.2.1.3 Dana Alokasi Umum 552.776.510.000,00 552.776.510.000,00 100,00
4.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 170.569.760.000,00 158.879.642.260,00 93,15
4.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 100,00
4.2.2.3 Dana Penyesuaian 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 100,00
4.2.3 Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya 529.079.531.000,00 528.527.590.000,00 99,90
4.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 441.264.531.000,00 440.712.590.000,00 99,87
4.2.3..2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Daerah Provinsi Lainnya 87.815.000.000,00 87.815.000.000,00 100,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH 194.167.051.000,00 140.507.968.337,00 72,36
4.3.1 Pendapatan Hibah 53.365.000.000,00 - 0,00
4.3.3 Pendapatan Lainnya 140.802.051.000,00 140.507.968.337,00 99,79
JUMLAH PENDAPATAN 3.755.845.370.946,00 3.103.721.222.538,12 82,64
Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur 2019.
Dari tabel Target dan Realisasi Pendapatan Daerah diatas juga tergambarkan Realisasi
PAD sebesar Rp. 133.875.503.220,12 dari Anggaran Rp. 159.648.862.846,00 atau sebesar
83,86%.
Pendapatan Transfer Tahun 2018 yaitu sebesar 83,17%, direalisasikan sebesar Rp.
2.829.337.750.981,00 dengan anggaran sebesar Rp3.402.029.457.100,00. dan untuk Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi 72,36% yaitu sebesar Rp140.507.968.337,00
Sesuai dengan sumber Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
bersumber dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu: pemerintah pusat dan provinsi, maka
alokasi dan peningkatannya sangat ditentukan oleh tingkat koordinasi Pemerintah Kabupaten Kutai
Timur di level pemerintahan tersebut. Dalam hal akurasi dan validitas data dukung pendanaan dan
akuntabilitas penganggaran dan pertanggungjawaban terkait dengan pendanaan Dana
Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan upaya peningatan kinerja
pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur yang terus ditingkatkan diharapkan
3 - 80 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
pendapatan dari sumber transfer, ini juga dapat menjadi semakin meningkat di tahun-tahun
mendatang.
3.4.2 Target Dan Realisasi Belanja Daerah
Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi,
efektivitas,transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu kebijakan
belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka
memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan yang secara langsung
maupun tidak langsung guna mencapai prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Penentuan
besaran belanja yang dianggarkan harus berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip
kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan
potensi ,daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada
prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi danefektifitas anggaran yang mengarahkan
bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.
Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :
1. Belanja Daerah disertai tolak ukur kinerja yang terukur dengan indikator keberhasilan dan sesuai
dengan tugas pokok fungsi program serta kegiatan.
2. Belanja Daerah diupayakan secara cukup dan memadai dalam tugas-tugas umum
pemerintahan, penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Belanja Daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, Dan Rencana
Strategi Pembangunan baik sifatnya rencana Tahunan maupun rencana jangka menengah.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap memfokuskan pada 12 prioritas pembangunan
sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2011-2015 yakni Kapasitas Pemerintahan,
Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kemiskinan
dan Pengangguran, Investasi dan Ekonomi Masyarakat, Ketahanan Pangan dan Kemandirian
Pangan, Sarana dan Prasarana Perhubungan, Lahan dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur Dasar
Kawasan Pemukiman, Pembangunan Perdesaan, Kawasan Perbatasan dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi.
Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah, maka arah pengelolaan belanja
Kabupaten Kutai Timur harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 81
1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat
meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan
langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas
Penggunaan anggaran Tahun 2011-2015 diprioritaskan untuk mendanai program prioritas
pembangunan diantaranya melalui kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan,
kebudayaan, ketersediaan bahan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan peranan
perempuan dan penegakan supremasi hukum, pelestarian dan penyelamatan lingkungan,
peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur serta
diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.
3. Tolak Ukur dan Target Kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap
indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi.
4. Optimalisasi Belanja Langsung
Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara
efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai
strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang
lebih baik.
5. Transparan dan Akuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan yang beriaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan
hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari
aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut proses, keluaran dan hasilnya.
Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos-pos belanja. Belanja
daerah dikelompokkan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang
masing-masing kelompok dirinci ke dalam beberapa jenis belanja seperti pada tabel dibawah ini.
3 - 82 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Tabel 3.74. Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun Anggaran 2018
NO URAIAN ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 %
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 2.318.878.863.770,00 1.953.130.102.018,04 84,23
5.1.1 Belanja Pegawai 737.318.409.681,00 703.602.276.072,25 95,43
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.441.171.785.221,00 1.126.821.456.959,35 78,19
5.1.4 Belanja Subsidi 2.000.000.000,00 493.666.000,00 24,68
5.1.5 Belanja Hibah 137.228.668.868,00 121.457.802.986,44 88,51
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.160.000.000,00 754.900.000,00 65,08
5.2 BELANJA MODAL 1.321.887.333.997,00 842.067.094.251,49 63,70
5.2.1 Belanja Tanah 59.610.301.177,00 53.689.563.016,00 90,07
5.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 181.575.730.478,49 150.853.231.862,49 83,08
5.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 271.672.604.562,51 117.928.192.790,00 43,41
5.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 738.056.321.069,00 466.161.147.113,00 63,16
5.2.5 Belanja Aset Tetap lainnya 70.972.376.710,00 53.434.959.470,00 75,29
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.500.000.000,00 2.495.595.500,00 99,82
5.3.1 Belanja Tak Terduga 2.500.000.000,00 2.495.595.500,00 99,82
6 TRANSFER 410.387.755.663,00 313.047.980.098,00 76,28
6.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 410.387.755.663,00 313.047.980.098,00 76,28
6.2.2 Transfer Bantuan Uang ke Desa 406.637.755.663,00 309.578.425.474,00 76,13
6.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 500.000.000,00 469.554.624,00 93,91
6.2.4 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
3.250.000.000,00 3.000.000.000,00 92,31
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 4.053.653.953.430,00 3.110.740.771.867,53 76,74
Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp.1.953.130.102.018,04 dari rencana belanja sebesar
Rp2.318.878.863.770,00 atau mencapai 84,23%, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan
jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
Belanja Modal terealisasi sebesar Rp842.067.094.251,49 dari rencana belanja sebesar Rp.
1.321.887.333.997,00 atau mencapai 63,70%, yang terinci dalam belanja tanah, belanja peralatan
dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset
tetap lainnya.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 3 - 83
3.4.3 Target Dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen
pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus atau defisit
anggaran, artinya bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk
menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Kebijakan
pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung
jawab Pemerintah Daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan
tanggung jawab yang diemban. Pembiayaan Daerah dalam struktur APBD sebagai akibat dari
penerapan surplus/defisit anggaran. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran pembiayaan akan
dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran dalam penyusunan APBD.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sumber penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari sisa
lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah
dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan demikian, besar kecilnya
pembiayaan daerah sangat bergantung kepada keempat komponen utama dari sumber
pembiayaan tersebut.
Kebijakan umum pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk
meningkatkan manajemen daerah serta akurasi, efisiensi, dan efektifitas yang difokuskan pada:
1. Penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik
berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas
asumsi terjadinya efisiensi belanja.
2. Defisit APBD Tahun Anggaran 2018, diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan
pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan daerah.
Adapun gambaran secara rinci komponen pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.74.
3 - 84 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018
Tabel 3.75. Anggaran Dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun Anggaran 2018
No. Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018 %
7 PEMBIAYAAN
7.1 Penerima Pembiayaan 314.668.582.484,00 31.095.984.483,80 9,88
7.1.1 Penggunaan SILPA 31.095.984.484,00 31.095.984.483,80 100,00
7.1.4 Pinjaman Dalam Negeri 273.572.598.000,00 0,00 0,00
7.1.5 Penerimaan Kembali Piutang
10.000.000.000,00 0,00 0,00
Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.
Penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada Tahun
Anggaran 2018 direncanakan Rp314.668.582.484,00 dan diterealisasikan Rp031.095.984.483,80
yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) atau mencapai 9,88%
dari perkiraan yang ditetapkan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 4 - 1
ebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Kutai
Timur selama Tahun 2018 menunjukkan peningkatan, dalam mewujudkan misi dan tujuan
RPJMD Tahun 2016-2021, Hal ini dapat dilihat dari pencapaiannya pada Tahun 2018 terdapat 18
(delapan belas) sasaran strategis dan 39 (tiga puluh sembilan) indikator kinerja.
Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2018 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi
hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal, terhadap berbagai target yang tercapai
maupun tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan melakukan langkah yang konstruktif
dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa
mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2018 akan menjadi bahan evaluasi penyusunan
kebijakan guna memperbaiki kinerja, program dan kegiatan agar dapat dicapai lebih baik dari Tahun
sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah,
agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan
dicari solusi untuk mengatasinya.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian
sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategis instansi
pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan
sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif,
adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efesien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan
Pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai
dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.
Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur kunci keberhasilan dalam pelaksanaan
kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan menjadi bahan referensi evaluasi perbaikan kinerja
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ditahun berikutnya.
S
4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Ir. H. Ismunandar, MT
Jabatan : Bupati Kutai Timur
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Sangatta, Maret 2019
Bupati
Ir. H. ISMUNANDAR, MT
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 Terwujudnya SDM yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
Rasio 0,0017
2 Meningkatnya IPM 2 IPM Indeks 72,05
3 Terwujudnya daya saing melaluo peningkatan jenjang pendidikan
3 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 12,47
4 Terwujudnya daya saing melalui peningkatan derajat kesehatan
4 Angka Harapan Hidup Indeks 71,52
5 Terwujudnya daya saing melalui peningkatan taraf kesejahteraan
5 Persentase Penduduk Miskin % 9,09
6 Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1
% 18,17
7 TPT % 1,01
8 IPG % 76,5
9 Kota Layak Anak Indeks Pratama
6 Terwujudnya daya saing daerah berbasis agribisnis
10 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
% 8,69
11 Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan
Ton/Ha 6.172.878,73
7 Terwujudnya ketahanan pangan berkelanjutan menuju kemandirian pangan
12 Penguatan cadangan pangan Ton 70
13 Penanganan daerah rawan pangan
% 1
8 Terbangunnya KEK berbasis agribisnis dan agroindustri
14 Ketersediaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)
Kawasan 1
9 Meningkatnya peran BUMD dan Industri terhadap peningkatan PAD
15 Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
% 13,91
16 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
% 3,18
17 Pertumbuhan Industri Indeks 38,3
10 Terwujudnya kawasan berbasis ekonomi kreatif
18 Jumlah Ekonomi Kreatif Yang Produktif
Kelompok 39
11 Terwujudnya daya saing lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur
19 IPD Indeks 57,64
20 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
% 48,19
12 Terwujudnya daya saing lingkungan melalui kualitas infrastruktur penunjang agribisnis
21 Rasio Jaringan Irigasi % 15,65
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
menuju agroindustri
13 Terwujudnya daya saing lingkungan melalui pengelolaan lingkungan yang efektif dan efesien
22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Indeks 61,75
23 Ketaatan terhadap RTRW % 100
14 Terwujudnya aparatur pemerintahan yang profesional
24 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
% 1,39
15 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
25 Opini BPK Predikat WTP
16 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas
26 Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM
Indeks 76,29
27 Terbangunnya SMART CITY Sistem 1
Sangatta, Maret 2019
Bupati
Ir. H. ISMUNANDAR, MT
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2019 (LKj-IP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NO PROGRAM ANGGARAN
( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
1 Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 12.373.372.000
2 Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah Rp. 63.807.131.817
3 Pendidikan Non Formal Rp. 1.943.570.600
4 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 38.646.300.700
5 Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 4.156.588.050
6 Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 34.588.274.300
7 Pengawasan Obat dan Makanan Rp. 30.000.000
8 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 547.854.600
9 Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 175.000.000
10 Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 100.000.000
11 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp. 3.103.646.782
12 Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 6.615.763.000
13 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Rp. 26.327.335.518
14 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
Rp. 4.322.627.911
15 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Rp. 3.879.000.000
16 Upaya Kesehatan Perorangan Rp. 100.000.000
17 Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Rp. 2.330.000.000
18 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp. 1.123.000.000
19 Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Rp. 13.672.846.600
20 Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Rp. 1.109.010.000
21 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga Rp. 319.468.000
22 Kesehatan Tradisional Rp. 50.000.000
23 Keluarga Berencana Rp. 1.316.350.700
24 Pelayanan Kontrasepsi Rp. 52.500.000
25 Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling R/M Rp. 29.500.000
26 Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan (DAK) Rp. 2.012.153.900
27 Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Rp. 100.000.000
28 Peningkatan Penyuluh dan KIE Rp. 50.000.000
29 Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD & Sub PPKBD)
Rp. 841.709.000
30 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp. 1.900.000.000
NO PROGRAM ANGGARAN
( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
31 Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp. 3.941.140.000
32 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rp. 581.934.000
33 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rp. 9.156.761.600
34 Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Berprestasi Rp. 18.323.930.000
35 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp. 817.788.500
36 Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga
Rp. 100.457.600
37 Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kapasitas Kelembagaan Rp. 50.000.000
38 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Rp. 79.807.660.255
39 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp. 300.000.000
40 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rp. 2.131.000.000
41 Peningkatan Produksi,Produktifitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Rp. 767.500.000
42 Peningkatan Kapasitas UPTD Pertanian (UPT Balai Benih) Rp. 99.562.569
43 Peningkatan Ketahanan Pangan Rp. 446.000.000
44 Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Rp. 42.419.446.700
45 DAK Subbidang Air Minum Kabupaten/Kota Rp. 6.532.855.000
46 Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa Rp. 1.263.000.000
47 Implementasi SPI (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) Rp. 560.000.000
48 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp. 100.000.000
49 Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 4.620.722.430
Total Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Rp. 172.019.758.654
Total Anggaran APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Rp. 3.264.699.415.390
Sangatta, Maret 2019
Bupati
Ir. H. ISMUNANDAR, MT