bupati jembrana provinsi bali peraturan daerah … · 5. dinas adalah dinas pertanian, perkebunan...

BUPATI JEMBRANAPROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumisebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai olehnegara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnyakemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimanadiamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

b. bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Jembranasemakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahanpertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkanPemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakanterwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangandi Daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangannasional;

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan, maka Pemerintah Daerah menetapkanPeraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerahTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2043);

2

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber DayaAir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4377);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PerlindunganLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tantang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor46,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4624);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentangPenetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5185);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentangSubak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (LembaranDaerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten JembranaNomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten JembranaNomor 14);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor11);

3

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenJembrana Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah KabupatenJembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHANPERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.3. Bupati adalah Bupati Jembrana.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJembrana.

5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan PeternakanKabupaten Jembrana.

6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagaisuatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenapfaktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim,relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secaraalami maupun akibat pengaruh manusia.

7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untukusaha pertanian.

8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahanpertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dandikembangkan secara konsisten guna menghasilkan panganpokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan panganDaerah.

9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalahlahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agarkesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untukdimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan pada masa yang akan datang.

10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalahsistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan,mengembangkan, memanfaatkan dan membina,mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dankawasannya secara berkelanjutan.

4

11. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyaikegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempatpermukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayahbudidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yangmemiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsiutama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dankedaulatan pangan daerah dan nasional.

13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelolalahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal,tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatandan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

14. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangandalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan panganyang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yangcukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu,keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukungoleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengankeragaman lokal.

15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagirumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yangcukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, danterjangkau.

16. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yangsecara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya,yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, sertamemberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukansistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.

17. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiapWarga Negara Indonesia beserta keluarganya yangmengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok diLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

18. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal darisumber hayati, baik nabati maupun hewani, yangdiperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsimanusia.

19. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembanganproduksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna,menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah danwaktu yang tepat.

20. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksidengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.

21. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragamanusaha tani (diversifikasii horizontal) dan penganekaragamanusaha dalam penanganan satu komoditi pertanian sepertiusaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan danpemasaran (diversifikasi vertikal).

22. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalahperubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanmenjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baiksecara tetap maupun sementara.

5

23. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untukmenunjang pertanian.

24. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak olehNegara berupa hak milik, hak guna usaha, hak gunabangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasarpenguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidakdipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengankeadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasarpenguasaannya.

25. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yangtidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman sepertitanah kapur/karst dan tanah pasir.

26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yangselanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaanjangka panjang Daerah Kabupaten Jembrana untuk periode2006-2025.

27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yangselanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaanjangka menengah Daerah Kabupaten Jembrana untukperiode 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2011-2016.

28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnyadisingkat RKPD adalah dokumen perencanaan DaerahKabupaten Jembrana untuk periode 1 (satu) tahun.

29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnyadisingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan PembangunanDaerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana.

BAB IIASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandiselenggarakan berdasarkan asas :a. manfaat;b. keberlanjutan dan konsisten;c. keterpaduan;d. keterbukaan dan akuntabilitas;e. kebersamaan dan gotong-royong;f. partisipatif;g. keadilan;h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;j. desentralisasi;k. tanggung jawab;l. keragaman; danm.sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandiselenggarakan dengan tujuan :a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara

berkelanjutan;b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara

berkelanjutan;

6

c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatanpangan;

d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan

masyarakat;f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan

yang layak;h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dani. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan meliputi:a. perencanaan;b. penetapan;c. pengembangan;d. pemanfaatan;e. pembinaan;f. pengendalian;g. pengawasan;h. perlindungan dan pemberdayaan petani;i. pembiayaan; danj. peran serta masyarakat.

BAB IIIPERENCANAAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan yang tertuang dalamPeraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.

(2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan terhadap :a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; danc. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

(3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dankawasan pertanian lahan kering.

(4) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cdilakukan terhadap :a. tanah telantar;b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; danc. kawasan lahan marginal.

7

(5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. kebijakan;b. strategi;c. program;d. rencana pembiayaan; dane. evaluasi.

(6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua

puluh) tahun;b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima)

tahun; danc. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu)

tahun.

Bagian KeduaPenyusunan Program Kegiatan

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun programkegiatan perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan pada kawasan, lahan dan cadangan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahapan :a. inventarisasi data;b. koordinasi dengan instansi terkait;c. menampung aspirasi masyarakat; dand. koordinasi dengan pemerintah kecamatan.

(3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dengan memperhatikan :a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani; danb. rencana tata ruang dan tata wilayah Daerah.

Bagian KetigaPengusulan Program Kegiatan

Pasal 7

(1) Dinas mengusulkan kegiatan perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan melalui program ketahanan pangandan program lainnya kepada Bappeda.

(2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibahas dalam Forum Musyawarah RencanaPembangunan Daerah.

(3) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) harus memuat :a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan;b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan;d. target dan sasaran yang akan dicapai; dane. pembiayaan.

8

BAB IVPENETAPAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Luas Lahan PertanianPangan Berkelanjutan sesuai Rencana Tata Ruang danWilayah seluas 7.498,12 Ha (tujuh ribu empat ratussembilan puluh delapan koma satu dua hektar) yang tersebardi seluruh kecamatan.

(2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah :a. Kecamatan Melaya dengan luas kurang lebih 1.201,56 Ha;b. Kecamatan Negara dengan luas kurang lebih 1.508,49 Ha;c. Kecamatan Jembrana dengan luas kurang lebih 1.304,14

Ha;d. Kecamatan Mendoyo dengan luas kurang lebih 2.641,50

Ha; dane. Kecamatan Pekutatan dengan luas kurang lebih 842,43

Ha;(3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasipaling lama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan PeraturanDaerah.

Pasal 9

(1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan lahan inti.

(2) Lahan di luar lahan inti dalam kawasan pertanian pangandipersiapkan sebagai lahan penyangga.

(3) Luas dan sebaran lahan penyangga sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

(4) Lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berfungsi untuk dipersiapkan sebagai Lahan PertanianPangan Berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi LahanPertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umumdan/atau terjadi bencana alam.

BAB VPENGEMBANGAN

Bagian KesatuOptimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadapperlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melaluioptimasi lahan pangan.

(2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :a. intensifikasi lahan pertanian pangan;b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; danc. diversifikasi lahan pertanian pangan.

9

Pasal 11

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dengan cara:a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;b. peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan melalui :

1) penggantian hijauan pakan ternak;2) pengembangan pakan alternatif untuk perikanan dan

peternakan; dan3) peningkatan kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil

pertanian;c. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui :

1) penyediaan bibit unggul;2) penyediaan kebun induk; dan3) pengembangan seed centre (pusat perbenihan);

d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;e. pengembangan irigasi;f. pengembangan inovasi pertanian melalui :

1) pengembangan wisata pertanian;2) pemanfaatan teknologi pertanian; dan3) penyuluhan pertanian.

h. jaminan akses permodalan.

Pasal 12

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dengan cara :a. pemanfaatan lahan marginal; danb. pemanfaatan lahan telantar.

Pasal 13

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dengan cara :a. pola tanam;b. tumpang sari/pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman

tahunan; dan/atauc. sistem pertanian terpadu.

Bagian KeduaPenambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal,lahan telantar, dan lahan dibawah tegakan tanamantahunan.

(2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanterhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan terhadap :a. lahan pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan

untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; danb. lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan

oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi.

10

(3) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanterhadap lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan terhadap :a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi

sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidakdipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifatdan tujuan pemberian hak;

b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidakdimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan;atau

c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.(4) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada

lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;

danb. lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat

ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB VIPEMANFAATAN

Pasal 15

(1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harusmemanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.

(2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan :a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada

lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;b. membudidayakan perikanan darat pada lahan kering;c. membudidayakan peternakan pada lahan kering;

dan/ataud. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan

kering.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menjaga konservasi lahan dan air.(2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan:a. metode fisik dengan memanfaatkan pengolahan tanah;b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk

mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air;dan

c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untukmengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

11

BAB VIIPEMBINAAN

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada setiaporang yang terkait dengan pemanfaatan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. koordinasi;b. sosialisasi;c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian

berkelanjutan dan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan; dan

f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.(3) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIIIPENGENDALIAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 18

(1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah.

(2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 19

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melalui :a. insentif; danb. pengendalian alih fungsi.

Bagian KeduaInsentif

Pasal 20

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf adiberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/ataukelompok tani berupa :a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;b. pengembangan infrastruktur pertanian;c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih

dan bibit unggul;d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;

12

f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanianpangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dansistematik; dan/atau

g. penghargaan bagi petani berprestasi.(2) Dalam hal pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinasmemberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 21

(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf a, diberikan dengan mempertimbangkan :a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;b. kesuburan tanah;c. luas lahan;d. irigasi;e. tingkat fragmentasi lahan;f. produktivitas usaha tani;g. lokasi;h. kolektivitas usaha pertanian; dan/ataui. praktik usaha tani ramah lingkungan.

(2) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian KetigaPengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah melindungi luas Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (1).

(2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarangdialihfungsikan.

(3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikecualikan dalam hal :a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; ataub. karena bencana alam.

(4) Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerahberkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.

Pasal 23

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, meliputi :a. pengembangan jalan umum;b. pembangunan waduk atau bendungan;c. pembangunan jaringan irigasi;d. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;e. drainase dan sanitasi;

13

f. bangunan pengairan;g. pelabuhan;h. bandar udara;i. stasiun dan jalan kereta api;j. pengembangan terminal;k. fasilitas keselamatan umum;l. cagar alam; dan/ataum. pembangkit dan jaringan listrik.

(2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untukkepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah gunakepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerahsesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

(3) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukandengan mengganti luasan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan yang akan dialihfungsikan.

(4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihakyang mengalihfungsikan.

Pasal 24

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)huruf b, ditetapkan berdasarkan ketentuan PeraturanPerundang-undangan.

Pasal 25

Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanyang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan:a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; danb. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulansetelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan.

Pasal 26

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf bdiperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutandengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dandalam kondisi siap tanam.

Paragraf 2Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan

Pasal 27

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yangmengakibatkan beralihfungsinya Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan harus memenuhi persyaratan :a. memiliki kajian kelayakan strategis;

14

b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dand. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.(2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan

Pasal 28

(1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandiusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupatiterhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintaskecamatan.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikansetelah mendapat Rekomendasi dari Camat.

Pasal 29

(1) Persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukanverifikasi.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh Tim Verifikasi Daerah yang dibentuk oleh Bupati.

(3) Keanggotaan Tim Verifikasi Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (2) terdiri dari:a. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;b. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan

pembangunan Daerah;c. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan

infrastruktur;d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan;e. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

BAB IXPENGAWASAN

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan.

(2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadapkinerja Pemerintah Kecamatan yang meliputi:a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan;b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dane. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

15

(3) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kecamatansebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:a. laporan; danb. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 31

(1) Pemerintah Kecamatan berkewajiban menyampaikan laporansebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf akepada Pemerintah Daerah paling sedikit satu kali dalamsatu tahun.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanbahan laporan Bupati kepada DPRD.

Pasal 32

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 30 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaranlaporan Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 31 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.

(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan,Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkahpenyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh PemerintahKecamatan.

(3) Dalam hal Pemerintah Kecamatan melakukan penyimpangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukanlangkah-langkah penyelesaian, Bupati memotong AlokasiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yangdiberikan kepada Kecamatan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara prosedur pemotongan AlokasiAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yangdiberikan kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud padaayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XPERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 33

Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani,kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 34

(1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani danasosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33berupa pemberian jaminan :a. harga komoditi yang menguntungkan;b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;c. pemasaran hasil pertanian pokok;d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi

kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangannasional; dan

e. kompensasi akibat gagal panen.

16

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencanaalam, wabah hama, dan puso.

(3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus melalui tim verifikasi yang dibentuk Bupati denganmelibatkan aparat pemerintahan terendah.

(4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telahdikeluarkan petani.

(5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33meliputi :a. penguatan kelembagaan petani;b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas

sumber daya manusia;c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;e. pembentukan Bank bagi petani;f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga

petani;g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan,

teknologi, dan informasi; dan/atauh. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Pasal 36

Ketentuan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petanisebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIPEMBIAYAAN

Pasal 37

(1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan danBelanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten.

(2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawabsosial dan lingkungan dari badan usaha.

17

BAB XIIPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan danLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandalam tahapan:a. perencanaan;b. penetapan;c. pengembangan;d. penelitian;e. pengawasan;f. pemberdayaan petani; dan/ataug. pembiayaan.

Pasal 39

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38ayat (3) dilakukan melalui :a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran

perbaikan atas Pemerintah Daerah dalam perencanaan;b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan

persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatangananperjanjian;

c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahandalam pengembangan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan;

d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembanganperlindungan kawasan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan;

e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerjaPemerintah Kecamatan;

f. perlindungan dan pemberdayaan petani;g. pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan.

Pasal 40

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,masyarakat berhak :a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LahanPertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan

b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentianpembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LahanPertanian Pangan Berkelanjutan.

18

BAB XIIIPENYIDIKAN

Pasal 41

(1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesiapenyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapatdilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PejabatPegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan PemerintahDaerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadilebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaranperbuatan yang dilakukan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadiatau badan;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain sertamelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang pertanian sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikanhasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melaluiPenyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang – Undang HukumAcara Pidana.

19

BAB XIVKETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidanakurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana dendapaling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpelanggaran.

BAB XVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negarapada tanggal 11 Juni 2015BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negarapada tanggal 11 juni 2015SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 50.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI:(5/2015).

20

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenapBangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dankeadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa danpeningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab Negara, baik untukPemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satubentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenaprakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal inisejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanadalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungikepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuranserta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan danpemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupanyang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkanrevitalisasi pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaianketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisiterpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianyapangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata danterjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yangdiperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimiadan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakankesehatan manusia. Kedaulatan Pangan adalah hak Negara dan bangsa yangsecara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hakatas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untukmenentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber dayalokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksipangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian danperdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

21

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi olehupaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatanlahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkanberkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnyapendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsilahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untukmewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangkameningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Laju peningkatan jumlah rumah tangga petani di Kabupaten Jembranatidak sebanding dengan luas penguasaan lahan. Kondisi ini mengakibatkanmeningkatnya jumlah petani gurem dan buruh tani (tuna kisma) di KabupatenJembrana. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraanpetani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. Di sisi lain, prosesurbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitasperkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasanperdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dankedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Jembrana serta mencegahterjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal 2Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untukmemberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan danmutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masadepan.

Huruf bYang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalahperlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi,pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secarakonsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian,ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional denganmemperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf cYang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan denganmengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor,lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf dYang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalahperlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yangdiselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnyakepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitandengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

22

Huruf eYang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalahperlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yangdiselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah,Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan duniausaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf fYang dimaksud dengan “partisipatif” adalah perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalamperencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf gYang dimaksud dengan “keadilan” adalah perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkankeadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpaterkecuali.

Huruf hYang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dankeseimbangan” adalah perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan,dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat,lingkungan, dan kepentingan bangsa dan Negara serta kemampuanmaksimum Daerah.

Huruf iYang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal”adalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yangharus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnyaserta karakteristik budaya dan Daerahnya dalam rangkamewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf jYang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Daerahdengan memperhatikan kemampuan maksimum Daerah.

Huruf kYang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah perlindunganLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki Negara karenaperan yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhanaspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf lYang dimaksud dengan “keragaman” adalah perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikankeanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, danubi kayu.

Huruf mYang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah perlindunganLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsisosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifatspesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makananpokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokokpenduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Cukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

23

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iYang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaranuntuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secaraproporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas,memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertaniandalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektorlain.Strategi yang ditempuh melalui :1. pengurangan kemiskinan, kegureman dan pengangguran;2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian;

dan3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya

alam secara berkelanjutan.Pasal 4

Cukup jelas.Pasal 5

Cukup jelas.Pasal 6

Ayat (1)Cukup jelas.




Ayat (5)Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Cukup jelas.Huruf c

Yang dimaksud pemangku kepentingan adalah semua pihakterkait baik langsung maupun tidak langsung yangmempunyai perhatian terhadap kesejahteraan petani antaralain : Perguruan Tinggi, LSM, perorangan, dan kelompokmasyarakat.

Huruf dYang dimaksud dengan “masyarakat petani” adalah suatukelompok masyarakat yang mengusahakan lahan diwilayahnya untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.


Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

24

Pasal 9Cukup jelas.

Pasal 10Cukup jelas.

Pasal 11Huruf a

Yang dimaksud “peningkatan kesuburan tanah” melalui pemupukanadalah melalui peningkatan pemakaian pupuk organik danpengurangan pemakaian pupuk kimia.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dYang dimaksud dengan “pencegahan, penanggulangan hama danpenyakit” adalah penggunaan pestisida hayati dengan mengurangipestisida kimia.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.


Pasal 13Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanaman tahunan” adalah tanaman panganyang berbentuk batang kayu yang berumur lebih dari satu tahundan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidakdibongkar sekali panen.

Huruf cCukup jelas.


Pasal 15Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Huruf aYang dimaksud dengan “tanaman pertanian pangan semusim”adalah tanaman pangan yang berusia pendek yaitu antara 3(tiga) sampai 4 (empat) bulan.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Pasal 16Ayat (1)

Cukup jelas.

25

Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud dengan “metode fisik dengan pengolahantanah” adalah suatu cara konservasi lahan dan air atau upayauntuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukunglahan agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari sebagaifaktor produksi, faktor pengatur tata air, faktor pelindunglingkungan hidup secara teknik konservasi (contoh :pengolahan tanah, pembuatan terasering, pembuatanguludan, pembuatan rorak, dan lain-lain).

Huruf bYang dimaksud dengan “metode vegetatif denganmemanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi danmeningkatkan penyimpanan air” adalah suatu carakonservasi lahan dan air atau upaya untuk mempertahankandan meningkatkan daya dukung lahan agar dapat berfungsisecara optimal dan lestari sebagai faktor produksi, faktorpengatur tata air, faktor pelindung lingkungan hidup denganpenanaman tanaman (contoh : penanaman orok-orok, kacang-kacangan, dan tanaman lainnya).

Huruf cYang dimaksud dengan “metode kimia dengan memanfaatkanbahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkanpenyimpanan air” adalah suatu cara konservasi lahan dan airatau upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan dayadukung lahan agar dapat berfungsi secara optimal dan lestarisebagai faktor produksi, faktor pengatur tata air, faktorpelindung lingkungan hidup dengan menggunakan metodekimia (contoh : polimer penyimpan air).




Pasal 20Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petani penggarap” adalah petani yangbukan pemilik lahan namun mengerjakan lahan sawah atau tegal sipemilik lahan.Yang dimaksud dengan “kelompok tani” adalah kumpulan petaniyang tergabung di dalam kelompok yang bersama-samamembudidayakan tanaman pangan berkelajutan.

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud “fasilitasi sarana dan prasaranaproduksi pertanian” antara lain berupa jalan usahatani, pengairan, bibit, pupuk, pestisida, alat mesinpertaniandan lain-lain.

26

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.



Pasal 22Ayat (1)



Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana alamhilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen danmembahayakan keselamatan jiwa.






Pasal 26Yang dimaksud dengan “kriteria kesesuaian lahan” antara lainmedasarkan pada ketersediaan infrastruktur dan kesuburan lahan.Yang dimaksud dengan "siap tanam" adalah kondisi lahan yang dibukadan telah dilakukan pembukaan lahan, pembersihan lahan,pembangunan pematang, pengolahan lahan dan telah tersedia jaringanirigasi serta jalan usaha tani sebagai sarana pendukung utama usahatani.








Pasal 34Ayat (1)

Cukup jelas.

27




Ayat (5)Pembiayaan kompensasi dari Pemerintah Daerah dilakukan denganmengganti biaya produksi atas benih dan pupuk yang telahdikeluarkan oleh petani.










TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 43

bupati jembrana provinsi bali peraturan daerah … · 5. dinas adalah dinas pertanian, perkebunan...

Documents