bupati kapuas hulu provinsi kalimantan barat · tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga...

6
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa; b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang- undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak; 13 1 1

Upload: others

Post on 27-Oct-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT · tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam ... Pemilihan Kepala Desa. (3) Penentuan anggaran biaya penyelenggaraan

BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

P E R U B A H A N ATAS P E R A T U R A N B U P A T I NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA

PEMIL IHAN K E P A L A D E S A S E R E N T A K

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A

B U P A T I KAPUAS H U L U ,

Menimbang : a . b a h w a u n t u k me laksanakan Pu tusan Mahkamah Konst i tus i da lam perkara Nomor 128/PUU-XI I I /2015 yang menyebutkan ketentuan Pasa l 33 h u r u f g Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa d inya takan bertentangan dengan Undang-Undang Dasa r Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1945 dan t idak mempunya i k ekua tan h u k u m mengikat sehingga ber impl ikasi h u k u m da lam penyelenggaraan pemi l ihan kepa la Desa;

b. b a h w a ketentuan da lam Peraturan B u p a t i Nomor 22 T a h u n 2016 tentang Pedoman T a t a C a r a Pemi l ihan Kepala Desa Serentak be lum dapat menampung kebutuhan yang terjadi da lam penyelenggaraan Pemer intahan Desa ser ta u n t u k menyesua ikan d inamika perkembangan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud da lam h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan Pera turan Bupa t i tentang Perubahan Atas Pera turan B u p a t i K a p u a s H u l u Nomor 22 T a h u n 2016 tentang Pedoman T a t a C a r a Pemi l ihan Kepa la Desa Serentak;

13

1

1

Page 2: BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT · tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam ... Pemilihan Kepala Desa. (3) Penentuan anggaran biaya penyelenggaraan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1999 tentang Penetapan Undang-Undang Darura t Nomor 3 T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah T ingkat I I d i Ka l iman tan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5495) ;

3 . Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab d iubah beberapa ka l i , terakbir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Pera turan Pe laksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 158, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah d iubah dengan Pera turan Pemerintah Nomor 47 T a h u n 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Pera turan Peraturan Pe laksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 157, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5717) ;

5. Pera turan Menteri Da l am Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 tentang Pemi l ihan Kepala Desa sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 6 5 T a h u n 2017 tentang Perubahan Atas Pera turan Menteri

2

1

Page 3: BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT · tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam ... Pemilihan Kepala Desa. (3) Penentuan anggaran biaya penyelenggaraan

Da lam Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 tentang Pemi l ihan Kepala Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten K a p u a s H u l u Nomor 4 T a h u n 2009 tentang Pembentukan Desa dan D u s u n di Kabupaten K a p u a s H u l u sebagaimana telah d iubah dengan Pera turan Daerah Kabupaten K a p u a s H u l u Nomor 7 T a h u n 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten K a p u a s H u l u Nomor 4 T a h u n 2009 tentang Pembentukan Desa dan D u s u n d i Kabupaten K a p u a s H u l u ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten K a p u a s H u l u Nomor 16 T a h u n 2015 tentang Pemi l ihan Kepala Desa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : P E R A T U R A N B U P A T I T E N T A N G P E R U B A H A N ATAS P E R A T U R A N B U P A T I NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA C A R A PEMIL IHAN K E P A L A D E S A S E R E N T A K .

Pasa l I

Beberapa ketentuan da lam Pera turan B u p a t i Nomor 22 T a h u n 2016 tentang Pedoman T a t a C a r a Pemi l ihan Kepala Desa Serentak (Berita Da lam Kabupaten K a p u a s H u l u T a h u n 2016 Nomor 22) d iubah sebagai ber ikut :

1. Ketentuan Pasa l 12 ayat (1) dan ayat (5) d iubah sehingga Pasa l 12 berbunyi sebagai ber ikut:

Pasa l 12

(1) B i a y a Pemi l ihan Kepala Desa Serentak d ibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah.

(2) Da l am rangka efisiensi anggaran biaya penyelenggaraan Pemil ihan Kepala Desa, Bupa t i menetapkan biaya maks ima l Pemi l ihan Kepala Desa.

(3) Penentuan anggaran b iaya penyelenggaraan Pemi l ihan Kepala Desa d i l akukan da lam rapat Pani t ia Pemi l ihan u n t u k kemud ian diteliti dan dievaluasi oleh Kepala Desa.

3

1

Page 4: BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT · tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam ... Pemilihan Kepala Desa. (3) Penentuan anggaran biaya penyelenggaraan

(4) Pani t ia Pemi l ihan mengajukan kebu tukan biaya Pemi l ihan Kepala Desa kepada Kepala Desa.

(5) Rancangan biaya Pemi l ihan Kepala Desa d i s u s u n sesua i dengan kebutuhan Pani t ia Pemi l ihan da lam bentuk Rancangan Ker ja dan Anggaran Pemi l ihan Kepala Desa.

Ke tentuan Pasa l 13 d ihapus.

Ketentuan Pasa l 15 d iubah sehingga berbunyi sebagai ber ikut:

Pasa l 15

B i a y a pemil ihan Kepala Desa yang dianggarkan dar i A P B D Kabupaten K a p u a s H u l u sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 12 ayat (1) d ipergunakan u n t u k penyelenggaraan Pemil ihan Kepala Desa, an ta ra la in u n t u k pencetakan su ra t s u a r a , pembuatan kotak s u a r a dan biaya kelengkapan la innya .

Ke tentuan Pasa l 18 ayat (1) d ihapus , dan ayat (2) d iubah sehingga Pasa l 18 berbunyi sebagai ber ikut:

Pasa l 18

(1) D ihapus . (2) Persyaratan Ca lon Kepala Desa ya i tu :

a . fotokopi k a r t u ke luarga yang sudab dilegalisir oleh pejabat yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan s ip i l ;

b. sura t pernyataan bertaqwa kepada T u h a n Yang Maba E s a yang dibuat oleh yang bersangkutan di a tas ker tas segel a tau bermaterai cukup ;

c. sura t pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancas i la , Undang-Undang Dasa r Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1945, memper tahankan dan memel ihara k e u t u h a n Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia dan B h i n n e k a Tunggal I k a , yang dibuat oleh yang bersangkutan d i a tas ker tas segel a t a u bermaterai cukup ;

d. fotokopi i jazah, S u r a t T a n d a Tamat Belajar Seko lah Dasar , Seko lah Menengah Per tama a tau sederajat dan I jazah, S u r a t T a n d a Tamat Belajar terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, ser ta memper l ihatkan I jazah S u r a t T a n d a Tamat Belajar as l i ,

Page 5: BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT · tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam ... Pemilihan Kepala Desa. (3) Penentuan anggaran biaya penyelenggaraan

atau sura t keterangan yang d ike luarkan oleh Pejabat yang berwewnang bagi yang t idak dapat m e n u n j u k k a n i jasah as l i a t au bagi yang i jazahnya r u s a k ;

e. fotokopi a k t a ke lah i ran a tau su ra t kena l lah ir , dan memper l ihatkan a k t a ke lah i ran a tau sura t kena l lah i r as l i ;

f. sura t pernyataan bersedia d ica lonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di a tas ker tas bermaterai;

g. fotokopi Ka r tu T a n d a Penduduk d a n Ka r tu Keluarga desa setempat yang dilegasilir oleh pejabat yang berwenang;

h . d ihapus ;

i . sura t pernyataan t idak pernah sebagai kepala desa se lama 3 (tiga) ka l i m a s a j aba tan di a tas ker tas bermaterai;

j . su ra t keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dar i R u m a h Sak i t U m u m Daerah (RSUD) Kabupaten K a p u a s H u l u ;

k. Su ra t Keterangan Cata tan Kepol is ian (SKCK) dar i Kepol is ian Resort K a p u a s H u l u ;

L mengisi daftar r iwayat h idup lengkat di a tas ker tas bermaterai cukup ;

m. d ihapus ;

n . berpendidikan pal ing rendah tamat sekolah menengah pertama a tau sederajad;

o. berus ia pal ing rendah 25 (dua p u l u h lima) t ahun pada saat mendaftar;

p. pasfoto berwarna terbaru u k u r a n 4 cm x 6 c m sebanyak 4 (empat) lembar;

q. membuat dan menandatangani Pak ta Integritas di a tas ker tas bermaterai ;

r. fotokopi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemer intahan Desa (LPPD) Akh i r Masa J a b a t a n Kepala Desa, bagi calon Kepala Desa yang sebe lumnya menjabat sebagai Kepa la Desa;

s. sura t iz in tertul is dar i pejabat pembina kepegawaian, bagi calon Kepala Desa dar i Pegawai Negeri S ip i l ;

t. su ra t iz in cut i dar i Camat , bagi calon dar i Kepa la Desa dan Perangkat Desa; dan

u . sura t keterangan dar i Pengadilan Negeri yang menyatakan t idak pernah d i h u k u m penjara ka r ena

Page 6: BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT · tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam ... Pemilihan Kepala Desa. (3) Penentuan anggaran biaya penyelenggaraan

melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Apabila dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tidak disusun, maka calon dari Kepala Desa atau man tan Kepala Desa wajib melampirkan dokumen fotokopi Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

5. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73 (1) Calon kepala Desa yang memperoleb suara terbanyak dari

jumlah suara sab ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

(2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dibuat di Putussibau pada tanggal 15 JV.-r~.ri 2013

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 1 - J ^ ^ r i 2018

KAPUAS HULU,

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018 NOMOR