bupati manggarai barat · bupati manggarai barat, menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan...
TRANSCRIPT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008
TE N T A N G
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dibidang Penyelenggaraan
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu dilakukan Penertiban dan Pengawasan;
b. bahwa dalam melaksanakan Penertiban dan Pengawasan
dimaksud agar efisien dan efektif perlu adanya peraturan;
c. bahwa untuk menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih
sehat, meningkatkan perlindungan terhadap pengguna jasa dan
keselamatan umum, kepastian keadaan Perusahaan serta menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan Pembinaan Usaha Konstruksi perlu dilakukan pemberian izin;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b,
dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Manggarai Barat tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 Tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4o46);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Repulik Undonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 54);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
7. Undan-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawas an Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabuparen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1200);
18. Keputusan Mentri Dalam Negeri 174 Tahun 1997 tentang Tata
cara Pemungutan Retribusi);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah);
20. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai Barat. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perizinan Usaha
Jasa Konstruksi sesuai peraturan perundangan- perundangan yang berlaku. 5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat Dinas P.U adalah Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat. 6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan Usaha Jasa Perencanaan pekerjaan konstruksi,
layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi
pengawasan pekerjaan konstruksi. 8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiataan
perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsistektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masimg-
masing berserta kelengkapannya untuk memwujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
9. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya di singkat
LPJKD adalah Lembaga yang melaksanakan pengembangan Jasa Konstruksi daerah.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan IUJK adalah izin yang di berikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Jasa Konstruksi
untuk dapat melaksanaakan kegiatan di bidang Jasa konstruksi yang berlaku di seluruh Wilayah NKRI.
11. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang jasa Konstruksi yang berbentuk perusahaan.
12. Sertifikasi adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan
kualifikasi atas kompentensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi
yang berbentuk perusahaan yang selanjutnya disebutkan sertifikat Badan Usaha dan disingkat SBU.
13. Perusahaan Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan
Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi.
14. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang merupakan bagian Perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.
15. Pengurus Perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawas), dan direksi/ penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akta pendirian perusahaan atau akta perubahannya.
16. Penanggung Jawab Perusahaan adalah direksi/ pimpinan untuk kantor pusat dan
kepala cabang untuk kantor cabang.
17. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga teknik
yang ditujukan sebagai penanggungjawab masalah teknis dalam kegiatan
usaha. 18. Dijelaskan dengan penjelasan duplikasi adalah perangkapan jabatan kerja lebih
dari satu perusahaan yang mencakup pengurus,Penanggungjawab Badan Usaha , Penanggungjawab Bidang dan penanggungjawab teknis.
19. Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, serta Badan Usaha lainya.
20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perizinan adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) , yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 2
(1) Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi/gred usaha jasa konstruksi.
(2) Jenis Usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
usaha orang perorangan dan Badan Usaha baik Nasional maupun Asing.
(4) Klasifikasi/gred Usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri
atas :
a. Jasa Perencana dan jasa Pengawasan Konstruksi meliputi :
1. Jasa Konstruksi bersifat umum; 2. Jasa Konstruksi bersifat spesialis.
b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi meliputi :
1. Jasa Konstruksi bersifat umum; 2. Jasa Konstruksi bersifat spesialis;
3. Jasa Konstruksi berketrampilan.
(5) Klasifikasi/gred sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi bidang pekerjaan
arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan masing-masing berserta kelengkapanya.
BAB III
PRINSIP PEMBERIAN IUJK
Pasal 3
Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut : a. tidak merupakan tambahan simpul birokrasi;
b. harus mencerminkan profesionalisme pengusaha;
c. harus terkait secara baik dengan klasifikasi/gred kegiatan sertifikasi; d. diberikan berdasarkan klasifikasi usahanya;
e. merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi;
f. merupakan alat kontrol terhadap kegiatan LPJK.
BAB IV
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 4
(1) Setiap bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual,
disewakan, wajib dikerjakan oleh perusahaan yang memiliki IUJK.
(2) Perusahaan jasa konstruksi terdiri atas perusahaan yang memberikan layanan
jasa konsultansi perencanaan dan layanan jasa pelaksanaan konstruksi serta
layanan jasa pengawasan konstruksi.
Pasal 5
(1) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari pada jam kerja. (2) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan IUJK.
Pasal 6
IUJK diberikan untuk perusahaan yang berdomisili di Daerah.
Pasal 7
(1) IUJK ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Pasal 8
(1) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib diregistrasi ulang.
(2) Apabila terjadi perubahan data selama kurun waktu tersebut pada ayat (1),
maka Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan selanjutnya
dapat mengurus IUJK baru.
Pasal 9
Dinas Pekerjaan Umum wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk Tingkat Daerah, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
BAB V
PERSYARATAN IUJK
Pasal 10
Syarat-syarat mendapatkan IUJK sebagai berikut :
a. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Khusus badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus ada pengesahan dari Departemen
Hukum dan HAM berupa Berita Acara Lembaran Negara; b. Susunsn Pengurus /Penanggung Jawab Perusahaan;
c. Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan yang menunjukan Tenaga Teknik
Perusahaan sebagai Penanggung jawab Teknik Perusahaan; d. Susunan Kepemilikan Perusahaan;
e. Neraca Perusahaan terbaru; untuk gred 5,6 dan 7 Neraca Perusahaan harus
diaudit oleh Akuntan Publik dan menunjukan Surat Keterangan Audit dari Akuntan Publik;
f. Foto copy SBU dengan menunjukan yang aslinya;
g. Curiculum Vitae Tenaga Teknik yang akan ditunjuk sebagai Penanggung jawab Teknis Perusahaan dilengkapi dengan Photo Copy dan menunjukan yang asli sertifikat Keahlian (SKA)/ Sertifikat Keterampilan (SKT) yang berlaku yang
dikeluarkan oleh lembaga resmi/ Asosiasi Profisi. h. Latar belakang pendidikan PJT disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Untuk Perusahaan Jasa Perencana dan Jasa Pengawasan Kualifikasi Kecil
maupan non Kecil maka PJT harus berpendidikan SI sesuai dengan bidang
keahliannya; 2. Untuk Perusahaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Kualifikasi Kecil maka PJT
bidang usaha arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan STM yang berlatar belakang teknis arsitektur/ sipil/ tekink
penyehatan dan untuk usaha mekanikal menggunakan sertifikat keahlian(SKA), sertifikat ketrampilan (SKT) dengan tingkat Pendidikan STM
yang berlatar belakang teknik listrik atau teknik mesin.
3. Untuk Perusahaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Kualifikasi Non Kecil maka
PJT bidang usaha arsitektur atau sipil atau tata lingkungan mengunakan Sertifikat Keahlian (SKA) / Sertifikat Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan S1 yang berlatar belakang teknis arsitektur/sipil/teknis
penyehatan.
Pasal 11
1. Perusahaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang mempunyai kualifikasi besar harus mempunyai Kekayaan bersih diatas 1 milyar rupiah dan mempunyai kantor dengan luas ruangan minimal 30 m2.
2. Perusahaan yang Kekayaan bersihnya kurang 1 milyar diberikan dispensasi untuk
dapat menggunakan rumah tinggal dengan ruangan minimal 15 m2 sebagai
tempat kerja.
3. Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi wajib mempunyai kantor minimal 30 m2.
BAB VI
TATA CARA PENGURUSAN IUJK
Pasal 12
Penyelenggaran Pemberian IUJK adalah Dinas Pekerjaan Umum.
Pasal 13
(1) Perusahan yang berminat mendapatkan IUJK mengajukan Permohonan secara
tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjann Umum dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan.
(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Dinas Pekerjan Umum dan dapat diambil setiap hari pada jam kerja.
(3) Jenis dan bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4) Petugas Perusahaan yang mendapat dokumen IUJK menandatangani tanda bukti pengambilan dokumen IUJK.
(5) Setiap Perusahaan yang memperoleh dokumen IUJK dan melakukan pendaftaran ulang dikenakan biaya.
(6) Kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan diberikan IUJK.
(7) Bagi pemohon yang tidak atau belum memenuhi persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi.
(8) Permohonan izin dapat diterima atau ditolak selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
Pasal 14
(1) Perusahaan harus menyampaikan permohonanan perpanjangan IUJK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.
(2) Penulisan bidang usaha pada IUJK sesuai dengan bidang kelulusan registrasi LPJK dan harus sesuai dengan latar belakang Penanggung Jawab Teknik Perusahaan.
(3) Bila terjadi perubahan alamat ataupun Pimpinan Perusahaan, maka segera disesuaikan setelah SITU diproses.
Pasal 15
(1) Dokumen IUJK yang telah diisi beserta lampiran-lampiranya diserahkan ke Dinas
Pekerjan Umum.
(2) Dokumen IUJK diberi nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima dokumen
IUJK dari pemohon dan pemohon akan mendapatkan tanda terima Dokumen IUJK.
Pasal 16
(1) Dokumen IUJK telah diterima diperiksa kelengkapan dan kebenaranya oleh Dinas Pekerjan Umum.
(2) Penelitian kebenaran dokumen IUJK dilakukan dengan cara pengecekan dan pemeriksaan dilapangan.
(3) Setiap dokumen IUJK yang telah diperiksa harus dapat dijamin kebenaranya.
Pasal 17
(1) PJT yang telah memenuhi persyaratan diberikan surat penetapan Penanggung Jawab Tenaga Teknik (SPPJT) sesuai latar belakang pendidikan dan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c.
(2) PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kode IUJK sesuai ketentuan
yang berlaku.
(3) Surat Penetapan Penanggung Jawab Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum dan digunakan untuk menghadiri
kegiatan penjelasan Kantor, penjelasan lapangan dan pemasukan penawaran serta pelaksanaan pekerjaan Konstruksi yang ada. Di wilayah Daerah.
Pasal 18
Hasil Pemeriksaan dokumen IUJK diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dan diumumkan pada papan pengumuman Dinas Pekerjaan Umum.
Pasal 19
(1) Pengambil IUJK di Dinas Pekerjaan Umum dengan menunjukan tanda bukti
pembayaran biaya pemberian IUJK.
(2) Panitia pengambilan IUJK selambat-lambatnya 2(dua) bulan sejak tanggal diumumkan .
(3) IUJK yang tidak diambil dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan batal/gugur.
BAB VII
BIAYA PENGURUSAN IUJK
Pasal 20
(1) Biaya Pengurusan IUJK ditetapkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha jasa konstruksi, biaya penelitian, biaya perencanaan, biaya bimbingan , biaya pembinaan, biaya
pengawasan dan biaya pelaporan. (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Biaya formulir dokumen IUJK ;
b. Biaya sertifikat IUJK ;
c. Biaya heregistrasi ;
Pasal 21
Besarnya komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) sebagai
berikut: a. Foumulir Dokumen IUJK sebesar RP. 100.000,. (seratus ribu rupiah);
b. Sertifikat IUJK ditetapkan berdasarkan kualifikasi perusahaan sebesar :
1. Jasa pelaksanaan Kontruksi :
No Kualifikasi
(gred) Besarnya
1 2 3
1. Kecil (1 s/d 2) Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
2. Kecil (3 s/d 4) Rp 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribuh
Rupiah)
3. Menengah (5) Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. Besar (6 s/d 7) Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
2. Jasa perencana / Jasa Pengawasan Kontruksi
No Kualifikasi (gred) Besarnya
1 Kecil (1 s/d 2) Rp. 100.000,. (Seratus ribu rupiah)
2 Menengah (3) Rp. 350.000,. (Tiga ratus Lima Puluh ribu rupiah)
3 Besar (4) Rp. 1.000.000,. (Satu juta rupiah)
c. Heregistrsi ulang ditetapkan sebesar :
1. Jasa pelaksanaan kontruksi
No Kualifikasi Besarnya
1 Kecil (1 s/d 2) Rp. 100.000,. (Seratus ribu rupiah)
2 Kecil (3 s/d 4) Rp. 200.000,. (Dua ratus ribu rupiah)
3 Menengah (5) Rp. 1.000.000,. (Satu juta rup[iah)
4 Besar (6 s/d 7) Rp. 2.500.000,. (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Jasa perencana / jasa pengawasan kontruksi
No Kualifikasi (gred) Besarnya
1 Kecil (1 s/d 2) Rp. 100.000,. (Seratus ribu rupiah)
2 Menengah (3) Rp. 200.000,. (Dua ratus ribu rupiah)
3 Besar (4) Rp. 300.000,. (Tiga ratus ribu rupiah)
BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 22
(1) Biaya Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dipungut oleh
Bendaharawan Penerima pada Dinas Pekerjaan Umum.
(2) Dalam Jangka waktu 1x 24 Jam Bendaharawan Penerima sebagaimana yang
dimaksud ayat (1) wajib menyetor ke Kas Daerah secara Bruto melalui Bank yang ditentukan .
BAB IX
KEWAJIBAN PERUSAHAN
Pasal 23
(1) Perusahan yang telah memiliki IUJK wajib menyampaikan laporan tahunan
kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum tentang pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan baik dalam Daerah maupun di Luar Daerah.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan pada akhir tahun atau selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(3) Setiap perusahan yang telah memiliki IUJK wajib melakukan herregistrasi setiap
tahun.
(4) Perusahan wajib membayar biaya pemberian IUJK.
(5) Perusahaan dengan status cabang atau perwakilan dan ingin beroperasi diwilayah daerah wajib melaporkan keberadaan perusahan dan menunjukan IUJK dan sertifikat Badan Usaha (SBU) Asli kepada Pemerintah Daerah.
(6) Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam pasal ayat (1), pemegang IUJK wajib mentaati peraturan PerUndang-
Undang yang berlaku.
(7) Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
dibidang Usaha Jasa Konstrksi.
BAB X
HAK PERUSAHAAN
Pasal 24
Perusahaan berhak untuk :
a. Mengajukan Permohonan;
b. Memperoleh IUJK; c. Memperoleh Pembinaan;
d. Mendapatkan bukti pembayaran biaya pemberian IUJK.
BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 25
(1) Pengawasan penerbitan IUJK dan Penggunaannya, disetiap pekerjaan Konstruksi
dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Dalam pelaksanaan pengawasan , Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan yang disebut, “ Pedoman Umum Pengawasan Penerbitan dan Penggunaan IUJK”.
(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengecek atau memeriksa kelapangan
kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan Oleh LPJKD dengan
mengacu pada norma LPJKD yakni mengevaluasi bidang/sub bidang dan Kualifikasinya dengan perusahaan harus membuktikan :
a. Persyaratan jumlah kekayaan bersih perusahan; b. Jumlah dan nama tenaga kerja yang dipersyaratkan;
c. Jumlah Komulatif pengalaman perusahan dengan memeriksa kontrak –kontrak
asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kualifikasi yang diberikan oleh
LPJK.
(4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar karna ada perubahan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan
lapangan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menolak Permohonan
perusahaan tersebut atau jika telah dikeluarkan maka IUJK nya dibekukan
untuk diperbaiki.
(5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruh pembangunan
pekerjaan konstrksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan.
(6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menegakan prinsip Partisipasi,
Kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengolahan penerbitan
IUJK dan pengawasan usaha perusahaan yang ada di Daerah.
(7) Setiap bulan instansi yang ada diwilayah daerah yang menggunakan perusahan
jasa konstruksi wajib melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum selaku instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan kinerjanya termasuk nilai pekerjaan , kemajuan pekerjaan yang didasarkan pada jadwal pelaksanaan untuk dilakukan
pemantauan.
(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), termasuk pelaksanaan mutu
pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
(9) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahan mengikuti norma peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
BAB XII
PEMBINAAN
Pasal 26
(1) Pembinaan dibidang Konstruksi diberikan oleh Bupati.
(2) Pembinaan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Pembina
Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan
, pemeberdayaan dan pengawasan.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
Pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala.
Pasal 27
Pembinaan terhadap usaha Jasa Konstrksi bertujuan sebagai berikut:
a. Tercapainya mutu hasil produksi/kerja, sesuai dengan standar bangunan yang
berlaku diberbagai tingkatan;
b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha dibidang
jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang professional;
c. Tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
d. Meningkatkan tenaga teknis sebagai penanggung Jawab teknik (PJT) yang
sesuai keterampilan/Keahlianya.
BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28
(1) Setiap badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
a. Peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha
perusahaan; b. Pembekuan IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang
bersifat sedang sehingga perusahaan dibatasi hak berusahanya untuk sementara waktu;
c. Pencabutan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahan.
(2) Seluruh pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat atau dipapan pengumuman instansi penerbit IUJK/ Surat Kabar Daerah atau Propinsi.
Pasal 29
Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 sebagai berikut:
a. Pelanggaran yang bersifat ringan :
1. Perusahan tidak memasang papan nama perusahan pada kantor
perusahan;
2. Perusahan tidak memasang papan nama kegiatan pada lokasi
pekerjaan;
3. Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
4. Perusahan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya diluar daerah;
5. Perusahaan tidak memennuhi kewajibanya menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu
pelaporan tahunan;
6. Terdapat duplikasi pengurus dan penanggung jawab perusahan
maupun penanggung jawab Teknik Perusahaan (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB).
b. Pelanggaran yang bersifat sedang :
1. Perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
huruf a pasal ini dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewjibanya dan atau tidak mengindahkan
peringatan yang disampaikan; 2. Perusahaan sedang diperiksa oleh lembaga peradilan karena didakwa
melakukan tindakan ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan perusahaan;
3. Perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pada
perusahaan Lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
4. Perushaan ternyata tidak mempunyai penanggung jawab teknik;
5. SBU ternyata tidak sesuai dengan norma yang dikeluarkan oleh LPJKD;
6. Perusahaan tidak melaksanakan Heregistrasi pada setiap akir tahun.
c. Pelanggaran yang bersifat berat:
1. Terbuktinya bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum; 2. Perusahaan memasukan dokumen yang tidak benar;
3. Perushaan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap;
4. Perusahaan yang ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal
yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau dibidang pekerjaan yang bersangkutan;
5. Perusahaan pemegang IUJK meminjamkan izinnya kepada perusahaan
lain;
6. Perusahan pemegang IUJK secara sengaja merumuskan pelanggaran
penyerahan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja atau mengulangi kesalahan yang
sama; 7. Perusahaan pemegang IUJK telah secara sengaja atau membuat
kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami kerusakan yang sangatt cepat;
8. Terbukti perusahaan yang kena sanksi pembekuan IUJK/sanksi
bersifat sedang tapi mencari pekerjaan lain;
9. Perusahaan telah tercatat tiga kali ditemui dalam melasanakan
pekerjaan konstruksi tidak mempunyai penanggung jawab teknik
(PJT) yang ditugaskan ke pekerjaan konstruksi.
Pasal 30
(1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila :
a. Perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan
kewajibanya sesuai dengan ketentua yang berlaku;
b. Perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan
keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
(2) Perusahan yang ternyata tidak memiliki PJT maka SPPJT-nya dicabut dan otomatis
IUJK-nya dibekukan.
(3) SPPJT dapat diberikan kembali bilamana telah dipenuhi penunjukan penanggung
jawab teknis perusahaan atau telah diganti.
(4) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. Perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK
secara tertulis kepada Dinas Pekerjaan Umum;
b. Setelah melalui penelitian dan penilaian pelanggaran dengan hasil telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Dinas Pekerjaan Umum memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
c. Dinas Pekeraan Umum menyebarluaskan pemberlakuan kembali IUJK
perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa, Asosiasi dan LPJK.
BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Menerima,mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan
berkenan dengan tindak pidana dibidang perizinan agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang perorangan
atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan tersebut;
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang peroangan atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
d. Memeriksa buku-buku, catatan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
e. Melakukan penggeledanhan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e);
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
i. Memanggil seseorang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakkan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan Daerah ini diancam
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
RP. 50.000.000,-(lima puluh Juta Rupiah); (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukan peraturan Daerah ini maka
Izin Usaha jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Surat Izin Usaha Jasa
konstruksi (SIUJK) dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Tenaga Teknis harus berdomisili diwilayah daerah dimana badan usaha berdomisili atau Kabupaten yang berdekatan dan dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 35
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraraturan Daerah kabupaten Manggarai Nomor 3 tahun 2004 tentang surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dinyatakan tidak berlaku lagi di Kabupaten Manggarai Barat.
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
Ditetapkan di Labuan Bajo Pada tanggal 10 Maret 2008
BUPATI MANGGARAI BARAT,
W. FIDELIS PRANDA
Diundangkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 12 Maret 2008 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,
BENEDIKTUS NGETE, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI E NOMOR 1
PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
I. UMUM
Bahwa salah satu ensensi yang terkandung dalam semangat dan jiwa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang
Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang adalah adanya ruang
yang luas bagi seluruh komponen masyarakat atau “STAKE HOLDER” untuk
berpartisipasi aktif dan mengambil peran yang strategis dalam setiap tahap
proses pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kompentensi masing-masing,
termasuk komponen masyrakat yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.
Bahawa pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor
3 tahun 2004 tentang Surat Izin Usaha Jasa konstruksi yang lebih sehat,
professional dan memiliki daya saing yang tinggi serta berkwalitas, untuk itu perlu
dilakukan upaya-upaya pengawasan, pembinaan dan pengendalian melalui
pemberian izin dibidang jasa konstruksi sehingga terwujudnya para penyedia jasa
konstruksi yang memiliki komitmen, tanggung jawab serta rasa memiliki (sense of
belonging) terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan di wilayah
Kabupaten Manggarai Barat.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka
dipandang perlu membentuk peraturan Daerah tentang pemberian Izin Usaha
Jasa Konstruksi.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2 (4) Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri
atas:
a. Untuk Jasa Perencana dan jasa pengawas Konstruksi meliputi :
1. Jasa Konstruksi bersifat Umum
Diberlakukan kepada Badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaaan atau layanan pekerjaan.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas. Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6 Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas. Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11 Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas. Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas. Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16 Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas. Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas. Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23 Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas. Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas. Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28 Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas. Pasal 30
Cukup Jelas.