bupati tangerang provinsi banten peraturan … 11 - 2015... · 7. 8. 9. pasal 18 ayat (6) undang -...
TRANSCRIPT
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
TANGERANG TAHUN 2013-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
Menimbang : a.
b.
c.
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018;
bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan harmonisasi rencana
pembangunan yang terintegrasi dari tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota, maka
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
dilakukan perubahan lampiran dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta sinkornisasi dengan perencanaan pembangunan
baik di tingkat Nasional maupun regional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun 2013– 2018; Mengingat …
-2-
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun
2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 0513);
Dengan Persetujuan Bersama …
-3-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan
BUPATI TANGERANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013 - 2018.
Pasal I
Mengubah Lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang
Nomor 0513), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tangerang.
Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 23 Desember 2015
BUPATI TANGERANG, Ttd.
A. ZAKI ISKANDAR Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 23 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
Ttd.
ISKANDAR MIRSAD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN : (12/2015)
-4-
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2013-2018
I. UMUM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 merupakan visi, misi dan program
Kepala Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejalan dengan masa
tugas Bupati. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tersebut berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Memasuki tahun kedua dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang perlu dilakukan
penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai upaya mewujudkan integrasi,
sinkronisasi dan sinergi Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah sebagai amanat Undang-Undang Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
II. PASAL DEMI PASAL
PASAL I
cukup jelas
-5-
PASAL II
cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1115
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013-2018.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) ini adalah perubahan atas sebagian dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten
Tangerang Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan pada tahun 2013, dan
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
Perumusannya dilakukan melalui proses teknokratik yang ditempuh oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kerangka pelaksanaan
perencanaan partisipatif melalui serangkaian diskusi antar pemangku
kepentingan.
Perumusan RPJMD ini secara substansi mengacu kepada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Sedangkan secara teknis, Dokumen RPJMD ini disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 bahwasanya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempersiapkan rancangan awal
-6-
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya
rancangan awal tersebut disesuaikan dan diselaraskan dengan penjabaran
visi, misi dan program strategis Kepala Daerah terpilih. Hal ini sesuai
dengan ketentuan tentang penyampaian visi dan misi kepala daerah secara
langsung sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 261 ayat (4) yang menyatakan
bahwa perencanaan pembangunan daerah mengunakan pendekatan politis
dilaksanakan dalam menerjemahkan visi misi kepala daerah terpilih
kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang di
bahas bersama DPRD.
Penyusunan RPJMD ini mengacu kepada berbagai dokumen
perencanaan terkait, baik vertikal maupun horisontal. Secara vertikal
RPJMD ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN), RPJPD Provinsi, RPJM Nasional dan Provinsi, Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, dan dokumen perencanaan
lainnya yang disusun secara sektoral. Sedangkan secara horizontal mengacu
kepada RPJPD Kabupaten, RTRW Kabupaten, dan dokumen perencanaan
lainnya, baik yang telah disusun dan ditetapkan di Kabupaten Tangerang,
ataupun kabupaten/kota lain yang berbatasan langsung. Maksud
dirujuknya semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin
terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal dan
horisontal antar tingkat pemerintahan.
RPJMD ini merupakan pedoman pokok pembangunan daerah
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejalan dengan masa tugas bupati dan
wakil bupati sehingga menjadi acuan jangka pendek maupun menengah
yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan sekaligus menjadi
landasan hukum bagi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Tangerang dalam bidang ekonomi, fisik, sosial dan budaya.
Di tengah perjalanan dalam rentang waktu antara tahun 2013
sampai dengan tahun 2018 telah terjadi dinamisasi, yang mempengaruhi
baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi langsung antara lain perubahan struktur
perdesaan menjadi perkotaan, perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja,
perubahan regulasi antara lain di berlakukannya Undang-Undang 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.6 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Desa, Perpres RI No.23 Tahun 2015 tentang RPJMN
-7-
Tahun 2015 – 2019. Sedangkan faktor-faktor yang tidak terkait langsung
tetapi dirasakan mempengaruhi kebijakan pembangunan yaitu adanya
perubahan-perubahan pada indikator sosial ekonomi baik makro maupun
mikro, serta kebijakan nasional lainnya.
Mencermati faktor-faktor tersebut diatas, dan setelah dilakukan
evaluasi sebagai mana mestinya, maka RPJMD Tahun 2013-2018 dipandang
perlu dilakukan perubahan dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan
terhadap dinamika yang terjadi, sehingga visi, misi, dan program strategis
Kepala Daerah tetap relevan dengan kebijakan pemerintah pusat dan
provinsi dan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten
Tangerang sampai dengan berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil
bupati.
Pendekatan yang dilakukan dalam rangka perubahan atas sebagian
dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 20013-2018 ini antara lain
dengan menitikberatkan kepada sinkronisasi program prioritas dengan
prioritas nasional/RPJMN, target Millenium Development Goal’s, Standar
Pelayanan Minimal, RPJMD dan RTRW Provinsi Banten, RTRW Kabupaten
Tangerang, serta Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM).
RPJMD yang perubahannya melalui Peraturan Daerah ini, menjadi
acuan utama dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan baik wajib
maupun pilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD setiap
tahunnya, dijabarkan secara teknis kedalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang
bersifat tahunan. SKPD menjabarkan lebih teknis terkait dengan arah
kebijakan, strategi, maupun program prioritas dalam bentuk Rencana
Strategis SKPD (Renstra) dan Rencana Kerja SKPD (Renja). Dengan adanya
dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 diharapkan
program-program strategis yang ada lebih menyentuh kepada kepentingan
luas menuju “KABUPATEN TANGERANG GEMILANG”.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Landasan hukum RPJMD Kabupaten Tangerang adalah sebagai
berikut :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
-8-
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
-9-
Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5650);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
-10-
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 –
2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
-11-
(RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tangerang tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-
2031
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2013-2018;
32. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004,
ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen
perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN,
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sejalan dengan payung hukum
perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun keterkaitan antar dokumen
perencanaan tersebut dijelaskan gambar 1.1.
Gambar. 1.1.
Katerkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJPN
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIJABARKAN
RPJMN RKP
RPJPD PROV RPJMD PROV
RKPD PROV
DIACU
DIA
CU
DA
N
DIS
ER
AS
IKA
N
PEDOMAN DIACU
DIPERHATIKAN
RENSTRA SKPD
PROV
RENJA SKPD PROV PEDOMAN
RPJPD K/K
DIACU
DIJABARKAN
RENSTRA K/L
RENJA K/L
DIACU
DIA
CU
DA
N
DIS
ER
AS
IKA
N
PEDOMAN
DIACU
PEDOMAN
PEDOMAN
RPJMD K/K RKPD K/K PEDOMAN DIACU
RENJA SKPD
K/K
PEDOMAN
RENSTRA SKPD K/K
-12-
RPJMD Kabupaten Tangerang dengan kebijakan vertikal dan
horisontal adalah sebagai berikut :
1. Dalam skala pembangunan nasional
a. Berkaitan dengan Pembangunan Jangka Panjang Naisonal
(RPJPN)
b. Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN)
c. Berkaitan dengan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP)
d. Berkaitan dengan program-program berskala nasional
2. Dalam Skala Pembangunan Regional
a. Berkaitan dengan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten
b. Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Banten
c. Berkaitan dengan Rencana Kegiatan Pemerintah Provinsi Banten
d. Berkaitan denga program-program berskala regional Provinsi
Banten
e. Berkaitan dengan rencana pembangunan daerah lain di Provinsi
Banten yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.
3. Dalam skala pembangunan Jabodetabek
a. Berkaitan dengan RPJP Provinsi DKI dan RPJMD DKI
b. Berkaitan dengan RPJP Provinsi Jawa Barat dan RPJM Provinsi
Jawa Barat
c. Berkaitan dengan program-program BKSP
d. Berkaitan dengan program pembangunan daerah sekitar
(JABODETABEK)
-13-
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah
untuk daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang 2013 – 2018
adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan yang mengawali naskah RPJMD ini
menguraikan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan hukum, hubungannya dengan perencanaan lainnya, serta
sistematika penulisan.
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang isinya
menguraikan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, pada
bab ini dipaparkan berbagai data keuangan daerah yang berkaitan
dengan arah kebijakan pembangunan daerah
Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis, yang menjelaskan butir-
butir penting isu-isu strategis yang menentukan kinerja
pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu
strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu
strategis.
Bab V Penyajian Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, yang
mengambarkan sinergitas antara rencana pembangunan jangka
menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD, serta kerterkaitan
yang satu dengan yang lainnya
Bab VI Strategi Dan Arah Kebijakan, yang menguraikan
strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah
kebijakan dari setiap strategi.
Bab VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan
Daerah, yang menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang
berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih
dengan target capaian indikator kinerja terpilih.
Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah, yang
menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi
dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode
masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian
indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau
indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga
-14-
kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat
dicapai.
Bab IX Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan, yang
menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD yang
telah disusun.
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan perubahan dokumen RPJMD ini bertujuan untuk
menyelaraskan rumusan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun
2013 – 2018 agar lebih realistis sesuai dengan tuntutan nasional maupun
aspirasi masyarakat lokal dalam rangka pemantapan landasan kebijakan
pembangunan untuk pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah
terpilih, yang akan digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah
kabupaten sebagai acuan dan dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan, yang di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu
ditempuh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka membangun dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang dalam
kurun waktu tersebut.
Ada pun tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018, yaitu:
1. Sebagai landasan operasional pelaksanaan penjabaran visi dan misi
Kepala Daerah terpilih yang dituangkan kedalam bentuk strategi,
kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD sekaligus
sebagai acuan/tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD dengan
dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal
maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan
memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
3. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien,
berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser
ketergantungan pada pemanfaatan sumberadaya yang tidak dapat
diperbaharui kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat
diperbaharui.
4. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan
pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada
-15-
pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi
masyarakat.
5. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah,
untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan
pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan
sumberdaya secara optimal tersebut di atas.
6. Membagi pencapaian sasaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah,
sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku
pembangunan, baik secara lintas ruang, maupun lintas kegiatan.
BAB II
GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah
2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi
Kabupaten Tangerang memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari
29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa dengan luas mencapai 95.961 Ha
atau 959,61 km². Wilayah administrasi Kabupaten Tangerang sendiri
berbatasan dengan beberapa Kabupaten/Kota dan bentangan laut yang ada
disekitarnya, yaitu:
Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota
Tangerang dan DKI Jakarta
Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kecamatan dengan luas
wilayah terbesar adalah Kecamatan Rajeg seluas 53,7 Km² atau 5,6% dari
luas wilayah Kabupaten Tangerang, sedangkan wilayah terkecil adalah
Kecamatan Sepatan dengan luas hanya 17,32 Km² atau 1,8% . Secara lebih
-16-
rinci mengenai luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:
Tabel. 2.1
Nama, Luas Wilayah Per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa
No Nama
Kecamatan
Jumlah
Desa/Kelurahan
Luas Wilayah
Km²
Terhadap
Total (%)
1 Cisoka 10 26.98 2.8%
2 Solear 7 29.01 3.0%
3 Tigaraksa 14 48.74 5.1%
4 Jambe 10 26.02 2.7%
5 C i k u p a 14 42.68 4.4%
6 Panongan 8 34.93 3.6%
7 C u r u g 7 27.41 2.9%
8 Kelapa Dua 6 24.38 2.5%
9 L e g o k 11 35.13 3.7%
10 Pagedangan 11 45.69 4.8%
11 Cisauk 6 27.77 2.9%
12 Pasar Kemis 9 25.92 2.7%
13 Sindang Jaya 7 37.15 3.9%
14 Balaraja 9 33.56 3.5%
15 Jayanti 8 23.89 2.5%
16 Sukamulya 8 26.94 2.8%
17 Kresek 9 25.97 2.7%
18 Gunung Kaler 9 29.63 3.1%
19 Kronjo 10 44.23 4.6%
20 Mekar Baru 8 23.82 2.5%
21 M a u k 12 51.42 5.4%
22 Kemiri 7 32.7 3.4%
23 Sukadiri 8 24.14 2.5%
24 R a j e g 13 53.7 5.6%
25 Sepatan 8 17.32 1.8%
26 Sepatan Timur 8 18.27 1.9%
27 Pakuhaji 14 51.87 5.4%
28 Teluknaga 13 40.58 4.2%
29 Kosambi 10 29.76 3.1%
J u m l a h 274 959.61 100%
Sumber : Tangerang Dalam Angka/BPS Tahun 2015
2.1.1.2. Letak dan kondisi geografis
-17-
Posisi astronomis Kabupaten Tangerang terletak pada koordinat
106°20’-106°44’ Bujur Timur dan 5°58’-6°21’ Lintang Selatan. Sedangkan
posisi geostrategis wilayah Kabupaten Tangerang terdapat pada lokasi yang
sangat menguntungkan, dimana Kabupaten Tangerang berbatasan dengan
Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah yang pembangunannya tumbuh pesat.
Selain itu juga wilayahnya yang bersentuhan langsung dengan Bandara
Internasional Soekarno-Hatta menjadi welcome area bagi perekonomian
Provinsi Banten. Bahkan akses utama menuju Pulau Sumatera pun tidak
luput melintasi wilayah Kabupaten Tangerang.
Fakta diatas tentu saja memberi multiplier effect bagi pertumbuhan
perekonomian Kabupaten Tangerang. Diantaranya Kecamatan Balaraja,
Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Cikupa yang
mendapat dampak positif dari posisinya yang strategis. Wilayah tersebut
menjelma menjadi pusat pelayanan ekonomi, selain melayani dirinya sendiri
juga mampu melayani wilayah sekitarnya bahkan hingga mampu
menjangkau panggung internasional dengan sektor industrinya.
Selain wilayah timur dan barat yang letaknya begitu strategis,
Kabupaten Tangerang juga memiliki potensi di wilayah utara, dimana di
wilayah tersebut Kabupaten Tangerang memiliki wilayah pesisir sepanjang ±
51 Km² yang berpotensi untuk pengembangan industri perikanan dan
kelautan, permukiman, pariwisata bahkan pelabuhan. Rencana
pengembangan kawasan reklamasi pantai yang akan dijadikan pusat
ekonomi baru sebagaimana direncanakan dalam RTRW Kabupaten
Tangerang Tahun 2011-2031 juga turut mendukung pengembangan wilayah
dan menjadi magnet investasi baik skala domestik maupun internasional.
Gambar. 2.1
Peta Orientasi kabupaten Tangerang
-18-
2.1.1.3. Topografi
Kondisi Topografi Kabupaten Tangerang relaitif datar yang terdiri dari
dua bagian yaitu Dataran Rendah yang terletak dibagian utara dengan
ketinggian 0-25 m diatas permukaan laut meliputi Kecamatan Teluknaga,
Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pakuhaji dan Sepatan. Sedangkan
dataran tinggi terletak dibagian tengah kearah selatan dengan ketinggian
lebih dari 25 m diatas permukaan laut.
2.1.1.4. Klimatologi
Suhu udara di Kabupaten Tangerang diukur Stasiun Geofisika Klas I
Tangerang. Adapun suhu maksimum dan minimum di Kabupaten Tangerang
Tahun 2014 terdapat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.2
Suhu Udara Maksimum dan Minimum Di Stasiun Geofisikan
Klas I Tangerang
Bulan Suhu / Temperatur (0 Celsius)
Maksimum Minimum Rata-rata
(1) (2) (3) (4)
1. Januari 29,3 24,3 26,5
2. Pebruari 29,2 24,4 26,6
3. Maret 31,0 24,6 27,4
4. April 33,3 25,2 28,3
5. Mei 33,2 25,0 28,3
6. Juni 32,5 25,0 28,0
7. Juli 32,2 23,4 27,3
8. Agustus 32,7 23,8 27,8
9. September 33,6 24,0 28,1
10. Oktober 34,5 24,7 28,9
11. Nopember 33,1 24,8 28,2
12. Desember 32,3 24,9 27,9
Rata-rata 3,2 24,5 27,8
-19-
Sumber/Source : BMKG Stasiun Geofisika Klas I Tangerang, 2015
2.1.1.5. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang terdiri dari Kawasan
Lindung dan Kawasan Budidaya, yang mengacu pada RTRW Kabupaten
Tangerang Tahun 2011-2031.
1. Kawasan lindung
Luas kawasan lindung pada yang direncanakan mencakup areal
seluas ± 3.841 Ha meliputi kawasan perlindungan setempat dengan luas ±
2.321 Ha, kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan luas ± 1.500
Ha berupa kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan cagar budaya
dengan luas ± 20 Ha.
Kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan pantai,
sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk dan Ruang Terbuka
Hijau (RTH). Sedangkan Kawasan cagar budaya terdiri dari cagar budaya
makam keramat di Kecamatan Solear, Cagar budaya makam Lengkong kyai
di Kecamatan Pagedangan dan Cagar budaya Kelenteng di Kecamatan Mauk
2. Kawasan budidaya
Berdasarkan RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031,
Kawasan budidaya direncanakan untuk kawasan peruntukkan pertanian,
peruntukkan kawasan perikanan, peruntukan kawasan perternakan,
rencana peruntukan industri, rencana peruntukan kawasan pariwisata,
rencana peruntukan kawasan permukiman, rencana peruntukan kawasan
pusat pemerintahan dan rencana area reklamasi.
a. Peruntukkan kawasan pertanian
Kawasan ini tersebar dibeberapa kecamaan yaitu Kecamatan Sindang
Jaya bagian barat dan utara, Sepatan, Sepatan timur, Pakuhaji,
Teluknaga, Kronjo, Mekarbaru, Sukamulya, Gunungkaler, Kresek, Mauk,
Rajeg, Kemiri, dan Sukadiri.
b. Peruntukkan kawasan perikanan
Kawasan yang direncanakan untuk kegiatan budidaya perikanan ini
meliputi Kecamatan Kronjo dan Mekarbaru dengan budidaya
pertambakan yang dikembangan seperti udang, bandeng, dan lainnya
yang bukan hasil tangkapan ikan di laut
-20-
c. Peruntukkan kawasan peternakan
Kawasan yang dapat direncanakan untuk lokasi peternakan meliputi
Kecamatan Teluknaga, Cisauk, Jambe, Cisoka, Mauk, dan Gunungkaler
yang keseluruhannya memerlukan areal seluas ± 200 Ha
d. Peruntukkan kawasan Industri
Kawasan industri besar dikembangkan di Kecamatan Pasar Kemis,
Sepatan, Jambe, Cikupa, Tigaraksa dan Balaraja dengan luas ± 8.407
Ha, sedangkan untuk industri sedang dikembangkan di Kecamatan
Curug, Kosambi, Pakuhaji, Jayanti, Sepatan, Kelapa Dua, Pagedangan,
Mekar Baru, Sindang Jaya, Legok, Cisauk, Kronjo, dan Panongan dengan
luas ± 3.586 Ha. Untuk industri rumah tangga tersebar di beberapa
kecamatan seperti di Pasar Kemis, Curug, dan Cisoka sedangkan untuk
Kawasan pergudangan dan industri terbatas berada di Kecamatan
Kosambi, Teluknaga, Balaraja, Sepatan, dan Jambe. Pelabuhan kering
(Dry Port) disediakan di Kecamatan Jambe dan Kecamatan Mauk
e. Peruntukkan kawasan pariwisata
Rencana kawasan pariwisata terdiri dari kawasan pariwisata pantai
Tanjung Pasir di Kecamatan Teluknaga, kawasan pariwisata pantai
Tanjung Kait di Kecamatan Mauk, kawasan pariwisata pantai Dadap di
Kecamatan Kosambi yang dapat dicapai dengan menggunakan
kendaraan umum, kawasan pariwisata Pulau Cangkir di Kecamatan
Kronjo. Selain wisata bahari juga terdapat rencana pengembangan
kawasan pariwisata Makam Solear di Kecamatan Solear, Makam keramat
Lengkong Kyai di Kecamatan Pagedangan, Bumi perkemahan Kitri
Bhakti di Desa Sukabakti (Kecamatan Curug), serta objek-objek wisata
alam lainnya meliputi Situ Kelapa Dua, dan Curug Palayangan.
f. Peruntukkan kawasan pemukiman
Kawasan pemukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan
kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.
kawasan permukiman perkotaan dengan tingkat kepadatan bangunan
sedang sampai tinggi meliputi kecamatan Pagedangan, Cisauk, Legok,
Kelapadua, Curug, Cikupa, Pasarkemis, Balaraja, Sukamulya, Tigaraksa,
Panongan, Jambe, Cisoka, Solear, Jayanti, Teluknaga, Sepatan, Sepatan
Timur, Mauk, Kosambi dan Sindangjaya.
-21-
Sedangkan kawasan permukiman perdesaan dengan kepadatan
bangunan rendah meliputi kecamatan Kronjo, Mekarbaru, Gunungkaler,
Kresek, Kemiri, Rajeg, Pakuhaji, dan Sukadiri.
g. Peruntukkan kawasan pusat pemerintahan
Kawasan pusat pemerintahan yang dimaksud meliputi kawasan pusat
pemerintahan Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Kecamatan
Tigaraksa. peruntukan lahan untuk kawasan pusat pemerintahan
Kabupaten Tangerang seluas 164,36 Ha.
h. Peruntukkan kawasan reklamasi
Pengembangan lahan hasil reklamasi sendiri memiliki luas ± 9.000 Ha,
yang berbatasan dengan dengan 8 (delapan) wilayah kecamatan, yakni
Kecamatan Kosambi, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Teluknaga,
Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan
Mekar Baru dan Kronjo
2.1.2. Potensi pengembangan wilayah
Melihat pertumbuhan ekonomi yang ada, terdapat beberapa lokasi
yang berpotensi untuk dikembangkan dengan kegiatan utama perdagangan
dan jasa, industri, perumahan, dan pergudangan diantaranya yaitu
Kecamatan Balaraja, Curug dan Teluknaga. Sebagai Pusat Pemerintahan
Kecamatan Tigaraksa juga berpotensi untuk dikembangangkan dengan
kegiatan utama pemerintahan, perkantoran, permukiman, perdagangan dan
jasa.
Kecamatan Jambe dan Kecamatan Mauk yang direncanakan sebagai
Kawasan Strategis Dryport menjadi wilayah yang layak untuk dikembangkan
dengan kegiatan utama transportasi dan pergudangan. Begitupun dengan
Kawasan Strategis sekitar Bandara Soekarno Hatta, sebagai kawasan yang
menjadi pintu gerbang Indonesia ke panggung internasional akan sangat
menguntungkan jika kegiatan transportasi udara dan pergudangan
mendapat perhatian lebih.
Geliat pertumbuhan ekonomi DKI yang berbatasan langsung dengan
wilayah Kabupaten Tangerang juga merupakan peluang yang harus
direspon. Oleh karena itu Kawasan Strategis Perbatasan DKI Jakarta juga
patut mendapat perhatian serius sebagai kawasan pergudangan, industri,
perdagangan dan jasa yang tentu akan turut mendorong perekonomian
Kebupaten Tangerang.
-22-
Kawasan reklamasi pantai utara Kabupaten Tangerang yang
rencananya akan dijadikan sebagai kawasan perumahan perkotaan,
pelabuhan terpadu, dan industri memiliki potensi yang luar biasa untuk
dikembangkan mengingat akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru
di Kabupaten Tangerang. Rencana reklamasi ini memerlukan penyesuaian
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
2.1.3. Wilayah rawan bencana
Bencana kebakaran berpotensi pada kawasan indrutri, rumah
kontrakan, pasar dan perumahan tidak tertata. Sedangkan bencana angin
puting beliung di Daerah Kecamatan Kronjo, Gunung Kaler, Kresek,
Jayanti, Solear, Mauk, Sukadiri, Panongan, Cisoka, Tigaraksa, Jambe dan
Legok.
Selain itu terdapat wilayah rawan bencana lainnya, yaitu wilayah
rawan bencana banjir dan kekeringan di Kecamatan Tigaraksa, Teluknaga,
Jayanti, Pasar Kemis dan Kresek. Disebelah Utara Kabupaten Tangerang
terdapat juga wilayah rawan terhadap erosi/abrasi akibat gelombang laut
seperti Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Kemiri,
dan Kronjo.
2.1.4. Demografi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hasil proyeksi penduduk
Kabupaten Tangerang pada pertengahan tahun 2014 berjumlah 3.264.776
orang terdiri dari 1.671.390 laki-laki dan 1.593.386 orang perempuan. Laju
pertumbuhan penduduk pertahun dalam kurun waktu satu tahun terakhir
sebesar 3,402%. Perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2010-2014
dapat dilihat sebagaimana gambar 2.2.
Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang yang
luasnya 959,61 km2, maka kepadatan penduduk mencapai 3.403 jiwa/km.
Hasil Susenas Tahun 2014 menunjukkan rasio jenis kelamin (sex ratio)
penduduk Kabupaten Tangerang adalah 104,90 artinya komposisi penduduk
laki-laki 4,90 persen lebih banyak dibanding penduduk perempuan.
Kecenderungan sex rasio diatas 100 dimungkinkan dengan banyaknya
pendatang yang terserap di lapangan pekerjaan khususnya sektor industri
dan perdagangan/jasa masih didominasi dari kalangan laki-laki. Jumlah
penduduk per Kecamatan dan sex ratio dapat dilihat pada tabel 2.3.
-23-
Gambar 2.2
Grafik Jumlah Penduduk Kab. Tangerang Tahun 2010-2014
Tabel. 2.3
Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Tangerang
Tahun 2014
NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH SEX RASIO
1 Cisoka 46.223 43.068 89.291 107,33
2 Solear 43.592 41.822 85.414 104,23
3 Tigaraksa 73.318 70.071 143.389 104,63
4 Jambe 22.418 21.239 43.657 105,55
5 Cikupa 135.113 126.395 261.508 106,90
6 Panongan 62.668 60.399 123.067 103,76
7 Curug 100.039 93.877 193.916 106,56
8 Kelapa Dua 105.475 106.805 212.280 98,75
9 Legok 59.072 54.838 113.910 107,72
10 Pagedangan 56.346 53.754 110.100 104,82
11 Cisauk 39.066 37.556 76.622 104,02
12 Pasarkemis 151.672 146.395 298.067 103,60
13 Sindang Jaya 45.172 43.339 88.511 104,23
14 Balaraja 64.600 60.632 125.232 106,54
15 Jayanti 35.582 34.390 69.972 103,47
16 Suka Mulya 32.450 31.260 63.710 103,81
17 Kresek 32.576 31.577 64.153 103,16
18 Gunung Kaler 25.672 25.308 50.980 101,44
19 Kronjo 29.337 28.013 57.350 104,73
-24-
NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH SEX RASIO
20 Mekar Baru 18.905 17.883 36.788 105,71
21 Mauk 41.520 39.997 81.517 103,81
22 Kemiri 22.028 20.266 42.294 108,69
23 Sukadiri 28.775 26.768 55.543 107,50
24 Rajeg 81.067 77.611 158.678 104,45
25 Sepatan 56.790 52.968 109.758 107,22
26 Sepatan Timur 46.654 44.198 90.852 105,56
27 Pakuhaji 56.922 54.006 110.928 105,40
28 Teluknaga 79.580 75.737 155.317 105,07
29 Kosambi 78.758 73.214 151.972 107,57
TOTAL 1.671.390 1.593.386 3.264.776 104,90
Sumber : Tangerang Dalam Angka/BPS Tahun 2015
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah indikator yang
menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan
ekonomi pada suatu daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya laju
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang akan meningkatkan pula
daya beli masyarakat yang tentunya akan berimbas kepada kesejahteraan
masyarakat itu sendiri, demikian pula sebaliknya. Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang pada tahun 2010-2014.
Berdasarkan data di atas secara umum pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan yang dipengaruhi oleh faktor-
faktor seperti semakin terbukanya kesempatan kerja, adanya investasi
masuk ke Kabupaten Tangerang, peningkatan kualitas sumber daya
manusia serta naiknya produktifitas dari proses industri dan perdagangan
yang dijalankan.
Perkembangan ekonomi akhir tahun 2014 mengalami perlambatan
akibat pengaruh pelemahan ekonomi global, kondisi ini berdampak terhadap
kondisi perekonomian di Kabupaten Tangerang. Pertumbuhan ekonomi erat
kaitannya dengan PDRB Kabupaten Tangerang. PDRB Kabupaten Tangerang
masih didominasi oleh kategori Industri Pengolahan yaitu sebesar 39,28%.
Kemudian diikuti Sektor Konstruksi yang mempunyai konstribusi sebesar
12,30%, sector Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor menduduki peringkat ketiga dalam memberikan kontribusinya
terhadap PDRB Kabupaten Tangerang yakni menyumbang 10,57%.
-25-
Gambar 2.3
Prosentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Tangerang
Tahun 2010-2014
Diperingkat keempat adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
sebesar 6,75%. Dibawahnya ada sektor Real Estate sebesar 6,35%. Sektor
Pengadaan Listrik dan Gas ada di posisi ke enam yang pada tahun 2014
sebesar 5,52%, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 4,59%, sektor Informasi
dan Komunikasi 3,24%, . Transportasi dan Pergudangan 2,76%, jasa
pendidikan 2,52%, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan
sosial wajib 1,58%, jasa lainnya 1,55%, penyediaan akomodasi dan makan
minum 1,53%, jasa perusahaan 0,97%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial
0,39%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 0,06%
dan diurutan terakhir pertambangan dan penggalian 0,05%.
Tabel 2.4
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN TANGERANG
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT KATEGORITAHUN 2010 - 2014
(Juta Rupiah)
-26-
KATEGORI 2010 2011 2012*) 2013*) 2014**)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
3,943,498.19 4,339,726.34 4,624,705.32 5,540,497.15 6,297,203.33
B. Pertambangan dan Penggalian 33,474.47 37,302.94 38,104.45 39,780.75 45,219.56
C. Industri Pengolahan 25,779,552.85 28,461,799.88 30,757,833.51 34,874,414.37 36,651,945.39
D. Pengadaan Listrik dan Gas 1,690,949.47 2,265,931.24 2,587,019.14 2,419,360.42 5,148,123.33
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang
48,647.44 46,818.20 46,763.24 49,698.88 54,200.61
F. Konstruksi 5,763,260.84 6,701,831.15 7,771,428.60 9,392,221.97 11,474,382.30
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
6,379,363.02 7,471,955.54 8,393,871.46 9,006,379.13 9,866,316.71
H. Transportasi dan Pergudangan 1,371,150.49 1,547,256.49 1,726,499.05 2,065,054.93 2,578,560.65
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
796,931.75 888,922.81 992,210.08 1,135,510.81 1,427,432.64
J. Informasi dan Komunikasi 2,282,440.25 2,469,652.92 2,558,832.91 2,618,437.59 3,021,687.90
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,308,768.30 2,794,751.91 3,402,082.05 3,933,563.84 4,284,716.62
L. Real Estate 4,026,928.22 4,496,883.90 4,787,024.57 5,291,473.61 5,924,677.19
M,N. Jasa Perusahaan 508,075.71 584,382.11 645,612.45 755,067.50 904,081.06
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
826,056.75 991,510.02 1,091,586.10 1,189,040.62 1,471,034.02
P. Jasa Pendidikan 1,294,510.48 1,468,292.01 1,666,339.98 1,931,831.26 2,355,844.43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
246,717.01 272,059.90 285,914.53 308,847.27 361,207.65
R,S,T,U. Jasa lainnya 799,093.72 902,181.70 927,823.97 1,133,653.10 1,445,388.93
PDRB 58,099,418.94 65,741,259.06 72,303,651.40 81,684,833.19 93,312,022.33
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2015
Tabel 2.5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN TANGERANG
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT KATEGORI
-27-
TAHUN 2010 - 2014 (Juta Rupiah)
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2015
Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar
yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perbandingan penduduk
miskin dari tahun 2009-2014 dapat dilihat pada tabel 2.6.
Tabel 2.6
Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang
Tahun 2009-2014
KATEGORI 2010 2011 2012*) 2013*) 2014**)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
3,943,498.19 4,102,067.31 4,119,358.17 4,369,627.28 4,582,187.17
B. Pertambangan dan Penggalian 33,474.47 34,836.17 34,254.42 32,405.59 33,521.01
C. Industri Pengolahan 25,779,552.85 27,243,830.18 28,522,128.38 30,947,376.93 31,382,253.46
D. Pengadaan Listrik dan Gas 1,690,949.47 1,695,973.23 1,703,354.13 1,629,316.15 1,755,944.76
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang
48,647.44 51,341.39 50,954.77 53,373.79 57,821.46
F. Konstruksi 5,763,260.84 6,219,899.07 6,826,992.42 7,501,833.06 8,448,397.10
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
6,379,363.02 7,019,061.77 7,798,044.85 8,103,858.35 8,543,789.51
H. Transportasi dan Pergudangan 1,371,150.49 1,516,490.73 1,655,237.90 1,751,682.90 2,009,197.14
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
796,931.75 856,996.52 897,424.90 935,696.91 1,066,959.84
J. Informasi dan Komunikasi 2,282,440.25 2,486,313.56 2,747,071.53 2,889,537.67 3,432,313.02
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,308,768.30 2,623,124.95 2,900,825.95 3,165,109.03 3,266,731.82
L. Real Estate 4,026,928.22 4,348,911.63 4,628,115.86 4,910,299.17 5,422,375.14
M,N. Jasa Perusahaan 508,075.71 549,731.36 583,586.30 624,475.19 706,290.32
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
826,056.75 850,083.90 899,640.06 904,502.06 1,048,090.87
P. Jasa Pendidikan 1,294,510.48 1,344,931.02 1,386,326.71 1,430,801.50 1,617,460.45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
246,717.01 252,364.15 258,582.88 259,052.00 287,412.39
R,S,T,U. Jasa lainnya 799,093.72 826,534.52 836,382.12 879,540.39 1,038,272.47
PDRB 58,099,418.94 62,022,491.45 65,848,281.34 70,388,487.97 74,699,017.92
-28-
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2015
Prosentase penduduk miskin Kabbupaten Tangerang pada tahun
2014 angka sementara menunjukkan penurunan yaitu 5,26 persen. Selain
itu indikator MDGs yang lain adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan yang
merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing
penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks,
semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis kemiskinan. Adapun
perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan, lihat gambar 2.4.
Gambar 2.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang
Tahun 2010-2014
2.2.2 Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Sosial dapat dilihat dari Indikator pendidikan,
kesehatan dan ekonomi yang secara agregat membentuk Indeks
Tahun Garis Kemiskinan
(GK)
Persentase penduduk di
bawah GK
2009 241.607 6,55
2010 258.155 7,18
2011 290.423 6,42
2012 326.724 5,71
2013 335.291 5,78
2014 351.789 5,26
-29-
Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2010-2014 IPM Kabupaten Tangerang
menunjukan trend positif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tingkat
kesejahteraan sosial sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi terus
mengalami kenaikan seperti grafik dibawah ini:
Gambar 2.5
Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang
Tahun 2010-2014
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2015
Capaian IPM tersebut telah berdasarkan perhitungan IPM dengan
Metoda Baru yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama
Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Perkapita
pertahun yang disesuaikan.
Angka Harapan Hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun
yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup
Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 tercatat mencapai 68,98 tahun.
Secara lengkap AHH pertahun dapat dilihat pada grafik 2.6.
Gambar 2.6
Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang
Tahun 2010-2014
-30-
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang
digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-Rata
Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tangerang adalah 8,20 tahun pada tahun
pada tahun 2014, dari tahun ketahun mengalami kenaikan sebagai mana
pada gambar 2.7.
Gambar 2.7
Grafik Rata-rata Lama sekolah Kabupaten Tangerang Tahun
2010-2014
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah
(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur
tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Tangerang pada tahun 2014 menunjukkan 11,65 tahun. Meningkatnya
Angka Harapan Lama Sekolah dapat berarti adanya keberhasilan
pembangunan di bidang Pendidikan.
-31-
Gambar 2.8
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tangerang
Tahun 2010-2014
Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran
per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun
diperoleh dari Susenas. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil
dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode
baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan
makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode
penghitungannya menggunakan Metode Rao. PPP Kabupaten Tangerang
tahun 2014 menunjukkan Rp.11.666.000,- per kapita per tahun mengalami
kenaikan dari tahun 2013 yaitu Rp.11.648.000,- per kapita per tahun.
Gambar 2.9
Grafik Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Tangerang
Tahun 2010-2014
-32-
Tingkat Pengangguran Terbuka di tahun 2014 sebesar 8,45 persen
mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 11,94
persen
Gambar 2.10
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2014
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM
2.3.1 Pendidikan
-33-
Kualitas sumber daya manusia sangatlah bergantung dari
pembangunan di bidang pendidikan. Indikator atau ukuran yang bisa
digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan disuatu daerah
antara lain adalah dengan melihat persentase melek huruf, rata-rata lama
sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tercatat tahun 2014
sekitar 97,25 persen dari total penduduk berusia lima belas tahun ke atas
memiliki kemampuan membaca dan menulis dan dengan penghitungan
metode baru IPM, rata-rata bersekolah selama 8,20 tahun atau kebanyakan
memutuskan berhenti saat menduduki kelas 3 SLTP, tidak banyak
peningkatan dengan keadaan tahun sebelumnya.
Angka partisipasi sekolah penduduk Tangerang untuk berbagai
kelompok usia tercatat untuk tahun 2014, angka partisipasi sekolah untuk
kelompok usia SD, usia SLTP, dan usia SLTA masing-masing sebesar 99,47
persen, 94,32 persen dan 64,37 persen. Disini terjadi peningkatan cukup
signifikant untuk semua golongan anak usia sekolah. Peningkatan tertinggi
terjadi di usia SLTP yaitu sebesar 94,32 dimana tahun sebelumnya hanya
mencapai 91,27 persen. Angka 94,32 menunjukkan terdapat sekitar 94 anak
yang sedang bersekolah dari 100 anak usia 13-15 tahun, berarti ada
penambahan sekitar 3 anak jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Gambar 2.11
Persentase Penduduk Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Tahun
2014
Bila melihat grafik persentase kelulusan, tingkat tamat SMA atau
sederajat tetap menduduki peringkat tertinggi yakni mencapai 28,46 persen,
diikuti peringkat kedua adalah lulusan SMP atau sederajat sebesar 23,05
-34-
persen dilanjutkan persentase untuk yang tamat Sekolah Dasar atau
sederajat sebesar 22,50 persen. Dan yang tak kalah penting, masih ada lebih
dari 20 persen penduduk 15 tahun keatas yang tidak mempunyai ijasah.
Tabel 2.7
Indikator Pendidikan Kabupaten Tangerang 2011-2014
Uraian 2011 2012 2013 2014
Angka Melek Huruf
(persen) 95.86 95.89 96.37 97.25
Rata-rata Lama Sekolah
(tahun)/Metode Baru 7.96 8.07 8.18 8.20
Angka Partisipasi
Sekolah (%)
- Usia SD ( 7 - 12 ) th 98.66 98.62 98.75 99.47
- Usia SLTP (13 - 15) th 88.41 91.53 91.27 94.32
- Usia SLTA (16 - 18) th 48.88 58.26 62.31 64.37
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang 2015
Salah satu indikator MDGs dibidang pendidikan adalah Angka
Partisipasi Murni, adapun APM SD, SMP dan SMA adalah sebagai berikut :
Gambar 2.12
Angka Partisipasi Murni ditingkat SD, SMP dan SMA
-35-
2.3.2 Kesehatan
Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan selama ini merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, karena
kesehatan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia. Fasilitas
kesehatan selain dibutuhkan dalam jumlah yang memadai juga harus
representatif dan menjangkau seluruh daerah atau kecamatan secara
merata, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan secara maksimal oleh
masyarakat hingga ke daerah pedesaan yang umumnya kurang mempunyai
kemampuan secara ekonomi.
Potensi sumber daya kesehatan Kabupaten Tangerang dari tahun ke
tahun terus meningkat. Fasilitas dan tenaga kesehatan telah tersebar di
seluruh kecamatan demikian pula Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat
(UKMB). Unit pelayanan kesehatan terdiri dari Puskesmas, Puskesmas
Pembantu, Rumah Sakit Umum, dan unit pelayanan teknis kesehatan
lainnya. Setiap pembangunan unit-unit pelayanan yang ada, harus dapat
memenuhi kriteria antara lain memiliki akses keterjangkauan oleh
masyarakat.
Tabel 2.8.
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tangerang
Tahun 2014
-36-
Penanganan proses kelahiran sampai dengan pasca kelahiran yang
berkualitas dan tepat waktu diharapkan akan mengurangi resiko kematian
bayi dan ibu. Hal tersebut dapat terwujud apabila ditolong oleh tenaga
kesehatan terlatih, hal tersebut merupakan salah satu indikator MDGs yang
ditargetkan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2014
penolong pertama kelahiran Kabupaten Tangerang tetap lebih tinggi oleh
tenaga kesehatan dibandingkan tenaga non kesehatan, yaitu 88,1 persen
berbanding 19,49 persen. Sebagian besar penolong pertama kelahiran oleh
tenaga kesehatan dilakukan oleh bidan, dimana persentasenya 60,28
persen.
TENAGA MEDIS JUMLAH
(ORANG)
Dokter Spesialis 512
Dokter Umum 1128
Dokter Gigi 340
Dokter Spesialis Gigi 82
Bidan 973
Perawat 1231
Perawat Gigi 40
Apoteker 288
Asisten Apoteker 1533
Tenaga Kesehatan
Masyarakat 63
Tenaga Kesehatan
Lingkungan 38
Nutrisionis 33
Sanitarian 37
Kesehatan Masyarakat 36
Fisioterapis 30
Pranata Lab 52
Radiografer 73
Rekam Medis 2
-37-
Tabel 2.9
Persentase Penolong Kelahiran Pertama Di Kabupaten Tangerang
Tahun 2014
Jenis Pertolongan Persentase
Tenaga Kesehatan
Dokter 20.23
Bidan 67,87
Tenaga Non Medis
Dukun bersalin 11,78
Family/Keluarga 0.12
Indikator MDGs lainnya yaitu jumlah balita kurang gizi, di Kabupaten
Tangerang pada tahun 2014 masih terdapat 3,73 persen (target nasional
tahun 2014 sebesar 19,6 persen).
Tabel 2.10
Capaian indikator SPM Kabupaten Tangerang 2010-2014
-38-
No.
Jenis
Pelayanan
Dasar &
Sub
Kegiatan
Indikator
Capaian Target
Nasional
2010 2011 2012 2013 2014 % Tahun
I Pelayanan
Kesehatan
Dasar
1 Cakupan
Kunjungan
Ibu Hamil
K4.
84,26 82,68 75,24 88,91 89,4
2
95 2015
2 Cakupan
Ibu hamil
dengan
komplikasi
yang
ditangani.
12,33 32,08 58,87 77,58 75,3
6
8
0
2015
3 Cakupan
pertolongan
persalinan
oleh bidan
atau tenaga
kesehatan
yang
memiliki
kompetensi
kebidanan.
83,93 83,69 82,78 92,42 88,1
1
9
0
2015
4 Cakupan
pelayanan
Ibu Nifas
82,35 79,53 74,34 88,43 90,7
2
9
0
2015
5 Cakupan
neonatal
dengan
komplikasi
yang
ditangani
6,76 8,87 58,63 76,44 75,3
6
8
0
2010
6 Cakupan
kunjungan
bayi.
87,59 93,18 92,43 95,08 93,1
8
9
0
2010
7 Cakupan
Desa/Kelur
ahan
Universal
Child
Immunizati
on (UCI).
85,40 90,15 92,70 93,80 78,4
7
9
4
2010
8 Cakupan
pelayanan
anak balita.
79,67 86,00 73,69 87,91 90,8
7
9
0
2010
-39-
No.
Jenis
Pelayanan
Dasar &
Sub
Kegiatan
Indikator
Capaian Target
Nasional
2010 2011 2012 2013 2014 % Tahun
9 Cakupan
pemberian
makanan
pendampin
g ASI pada
anak usia
6-24 bulan
keluarga
miskin.
13,30 14,67 100,00 100,00 100,
00
1
00
2010
1
0
Cakupan
Balita gizi
buruk
mendapat
perawatan
100,00 100,00 100,00 100,00 100,
00
1
00
2010
1
1
Cakupan
penjaringan
kesehatan
siswa SD
dan
setingkat
100,00 94,94 95,09 97,62 98,5
9
1
00
2010
1
2
Cakupan
peserta KB
Aktif
52,54 63,23 75,74 71,46 67,4
4
7
0
2010
13. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit :
A. Acute
Flacid
Paralysis
(AFP) rate
per
100.000
penduduk
< 15 tahun
98,07 97,74 97,94 97,73 97,6
4
1
00
2010
B. Penemuan
Penderita
Pneumonia
Balita
18,53 13,45 15,68 24,50 24,4
99
1
00
2010
C. Penemuan
Pasien
Baru TB
BTA Positif
74,74 64,70 65,49 65,38 69,8
8
1
00
2010
D. Penderita
DBD yang
50,39 100,00 100,00 100,00 100,
00
1
00
2010
-40-
No.
Jenis
Pelayanan
Dasar &
Sub
Kegiatan
Indikator
Capaian Target
Nasional
2010 2011 2012 2013 2014 % Tahun
Ditangani
E. Penemuan
Penderita
Diare
37,10 34,45 35,30 36,17 42,4
7
1
00
2010
1
4
Cakupan
pelayanan
kesehatan
dasar
masyarakat
miskin
81,54 73,76 53,35 83,01 58,6
2
1
00
2015
II Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
1
5
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan
pasien
masyarakat
miskin.
<10% <10% <10% <10% <10
%
<10% 2015
1
6
Cakupan
pelayanan
gawat
darurat
level 1 yg
harus
diberikan
sarana
kesehatan
(RS) di
Kab/Kota.
100,00 100,00 100,00 100,00 100,
00
1
00
2015
III Penyelidika
n
epidemiolog
i
1
7
Cakupan
Desa/Kelur
ahan
mengalami
KLB yang
dilakukan
penyelidika
n
epidemiolog
i <24 jam
100,00 100,00 100,00 100,00 100,
00
1
00
2015
IV Promosi
Kesehatan
1
8
Cakupan
Desa Siaga
Aktif
31,58 75,34 79,75 81,50 84,6
2
8
0
2015
Sumber : Dinas Kesehatan, 2015
-41-
2.3.3 Pekerjaan Umum
Kondisi jalan yang ada di Kabupaten Tangerang terutama jalan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota, terus ditingkatkan baik
kuantitas maupun kualitasnya. Jaringan jalan yang ada di Kabupaten
Tangerang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 27,93 Km, Jalan Propinsi
sepanjang 114,44 Km, dan 990,62 Km merupakan jalan kabupaten yang
terbagi menjadi 293 ruas dan jalan desa 640,93 Km. Sebagian besar jalan-
jalan yang ada sudah di beton, bahkan sampai ke jalan lingkungan dengan
kondisi faving blok.
Gambar 2.13
Grafik Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Tangerang
2009-2013
Tabel 2.11
Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan
No. STATUS JALAN PANJANG
(KM)
PERSENTAS
E
1. Jalan Negara 27,93 1,57
2. Jalan Propinsi 114,4 6,45
-42-
Sumber : Profil Daerah Kabupaten Tangerang, 2014
Selain peningkatan jalan, urusan pekerjaan umum juga diarahkan
pada pengembangan sistem irigasi yang tiap tahunnya terus mengalami
peningkatan. Infrastruktur irigasi yang ada di Kabupaten Tangerang
meliputi Saluran Induk, Saluran Sekunder, dan Saluran Tersier, dengan
luas irigasi seluruhnya mencapai 52.540.000 m2 dengan kondisi irigasi yang
baik sekitar 26.270.000 m2.
2.3.4 Perumahan
Perumahan merupakan kebutuhan primer yang merupakan prioritas
utama bagi sebuah keluarga. Rumah yang sehat merupakan salah satu
sarana untuk mencapai derajat kesehatan yang optimum. Rumah juga
merupakan salah satu bangunan tempat tinggal yang harus memenuhi
kriteria kenyamanan, keamanan dan kesehatan guna mendukung
penghuninya agar dapat bekerja dengan produktif.
Hampir 94 persen dari total rumahtangga di Kabupaten Tangerang
sudah memiliki rumah dengan lantai bukan tanah dan hampir 90 persen
beratap genteng/beton dan berdinding tembok lebih dari 90 persen. Bahan
bakar utama untuk memasak memakai gas/elpiji mencapai lebih dari 87
persen dan sumber penerangan dari listrik PLN hampir mendekati 100
persen. Sedangkan penggunaan fasilitas air minum sendiri mencapai 66,69
persen, fasilitas bersama sebesar 26,10 persen, fasilitas umum sebesar 6,06
persen dan sisanya tidak ada fasilitas sebesar 1,15 persen.
Tabel 2.12
Statistik Perumahan Kabupaten Tangerang Tahun 2014
3. Jalan Kabupaten 990,62 55,84
4. Jalan Desa 640,93 36,13
Jumlah 1.773,92 100
NO. STATUS PANJANG
(KM)
PERSENTAS
E
1. Jalan Strategis 296 29,88
2. Jalan Pariwisata 4,84 0,49
3. Jalan Lintas Umum 698,78 69,63
Jumlah 990,62 100
-43-
Uraian %
Rumahtangga dengan rumah milik
sendiri 80.94
Rumahtangga menurut kualitas
perumahan
Lantai bukan tanah 93.89
Atap genteng/beton 88.75
Dinding tembok 90.09
Tempat pembuangan akhir
tangki/SPAL 71.90
Bahan bakar utama memasak
gas/elpiji 87.59
Sumber penerangan listrik PLN 99.82
Penggunaan fasilitas air minum
sendiri 70.76
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2015
Bila dilihat dari sumber air untuk memasak, hampir 60 persen
rumahtangga di Tangerang menggunakan sumur bor/pompa, lebih dari 10
persen menggunakan air isi ulang, hampir 9 persen menggunakan leding
meteran, 8 persen menggunakan leding eceran, sekitar 2,5 persen
menggunakan air kemasan bermerk, lebih dari 6 persen menggunakan
sumur terlindung, 5 persen sumur tak terlindung dan sisanya lainnya 1.78
persen berasal dari mata air, air sungai.
Gambar 2.14
Persentase Sumber Air yang Digunakan Rumah Tangga
di Kabupaten Tangerang Tahun 2014
Air kemasan bermerk;
2,56
Air isi ulang; 10,43
Leding meteran;
8,93
Leding eceran;
7,93 Sumur
bor/pompa; 57,14
Sumur terlindung;
6,30
Sumur tak terlindung;
4,94
Lainnya; 1,78
-44-
Capaian Indikator SPM pada Urusan Perumahan dilaksanakan oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun capaian sampai dengan
tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.13
Capaian Indikator SPM dibidang Penanggulangan Bencana Kebakaran
Kabupaten Tangerang
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator SPM
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
1 Penanggulangan
Bencana
Kebakaran
Cakupan Pelayanan
Bencana Kebakaran
Kabupaten/Kota
1). Jumlah luas WMK
(Wilayah
Manajemen
Kebakaran)
29 29 29 29 29
2). Jumlah luas
potensi kebakaran 7 7 8 8 10
Tingkat Waktu
tanggap (response time
rate)
1). Jumlah kasus
kebakaran di WMK
yang tertangani
dalam tingkat
waktu tanggap
69 72 146 127 145
2). Jumlah Kasus
Kebakaran dalam
jangkauan WMK
72 89 168 127 145
3). Jumlah total terjadi
kebakaran 76 89 169 127 145
4). Jumlah kebakaran
dalam WMK 72 89 168 127 145
5). Jumlah kebakaran
diluar jangkauan
WMK
4 0 1 3 5
-45-
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator SPM
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
6). Jumlah kebakaran
dalam waktu
tanggap
64 71 135 100 120
Persentase aparatur
pemadam kebakaran
yang memenuhi
standar kualifikasi
1). Jml Satgas Damkar
memiliki sertifikasi
sesuai standar
kualifikasi
84 84 84 90 90
2). Jumlah Satgas
Damkar 84 84 84 150 150
Jumlah Mobil
Pemadam Kebakaran
diatas 3000-5000 liter
pada WMK
1). Jumlah WMK
memiliki mobil
dan/atau mesin
damkar yg laik
pakai
13 13 14 14 14
2). Jumlah WMK atau
lingkungan dan /
atau kawasan
berpotensi
kebakaran
3 3 5 9 9
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2015
2.3.5 PENATAAN RUANG
Dalam konsep tata ruang Jabodetabek, Kabupaten Tangerang berfungsi
sebagai wilayah penyangga (buffer area) DKI Jakarta untuk kegiatan
permukiman dan industri, pengembangan pertanian dan perlindungan
terhadap kegiatan yang merusak lingkungan. Keberadaan wilayah
penyangga antara lain untuk menghindari tumbuhnya Jakarta menjadi kota
primer yang membawa dampak berbagai efisiensi.
-46-
Sebagai akibat perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya
kegiatan industri dan permukiman ke Wilayah Kabupaten Tangerang maka
banyak terjadi pergeseran lahan. Beralihnya fungsi lahan, perlu
mendapatkan perhatian dalam hal keseimbangan fungsi kawasan lindung
dan kawasan budidaya serta aspek kesesuaian lahan. Penggunaan lahan di
Kabupaten Tangerang saat ini, meliputi penggunaan untuk kawasan lindung
dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan lindung, meliputi
sempadan pantai, danau/situ, dan sempadan sungai. Sedangkan
penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya, meliputi perumahan,
perkampungan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri,
pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, perkebunan, kebun
campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan, dan lain-lain.
Penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya terbagi menjadi 2 (dua),
yaitu penggunaan untuk kegiatan terbangun dan kegiatan tidak terbangun.
Penggunaan lahan terbangun, meliputi penggunaan untuk perumahan,
perkampungan, zona industri, kawasan industri, perusahaan dan
perdagangan, serta jasa. Luas lahan terbangun di Kabupaten Tangerang
sebesar 27.117 Ha (27,71 %) dan untuk lahan non terbangun sebesar
80.589,29 Ha (72,29 %) umumnya berupa lahan pertanian dan tanah
kosong (padang golf) sisanya untuk lain-lain, seperti jalan, sungai, lapangan
olah raga, kuburan, RTH, dan taman.
Pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang berguna
untuk mengoptimalkan tata ruang, demi kelestarian lingkungan dan
memanfaatkan sumber daya alam dengan sumber daya buatan agar dapat
tercapai tingkat kemakmuran yang selaras dengan aspek sosial budaya
secara efisien, meningkatkan kualitas sumber daya lingkungan hidup secara
berkelanjutan, terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan
yang diarahkan pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan bakau
dipantai utara dan kawasan budidaya non pertanian.
Dalam Program Penyusunan Perencanaan Tata Ruang dilakukan
dengan Penyusunan Kebijakan penyusunan Tata Ruang Wilayah, Penetapan
Kebijakan RDTRK, RTRK dan RTBL, Sosialisasi Peraturan Perundangan Tata
Ruang, Penyusunan Rencana Detail & Teknis Tata Ruang Kawasan,
Penyusunan Rancangan Perda RTRW, Fasilitasi peningkatan peran serta
masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagai upaya untuk
-47-
perencanaan tata ruang kearah yang lebih tertata dengan disusunnya lebih
banyak produk perencanaan tata ruang.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang menunjukkan tren positif
dimana pada tahun 2012 jumlah angka pelanggaran sebesar 8% menurun
menjadi 5 % pada tahun 2013. Hal ini berkaitan dengan kesadaran dan
peran serta masyarakat dalam pengendalian Pemanfatan ruang, pengawasan
pemanfaata ruang dan koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan
ruang yang lebih baik.
Prosentase ketaatan terhadap RTRW berhasil ditingkatkan dengan
angka yang menunjukan pada Tahun 2011 sebesar 85% , Tahun 2012
sebesar 90% dan Tahun 2013 sebesar 95% melalui kegiatan Penyusunan
kebijakan perijinan pemanfaatan ruang, penyusunan norma, standard dan
kriteria pemanfaatan ruang penyusunan kebijakan pemantauan
pengendalian koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang
lintas kab/kota. Adapun indikasi program dalam mewujudkan rencana
struktur ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel. 2.14.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Kabupaten Tangerang
No
Rencana
Struktur
Ruang
Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW
Arah pemanfaatan
Ruang/Indikasi
Program
Lokasi
Waktu pelaksanaan
Lima
tahun
ke-I
Lima
tahun
ke-II
Lima
tahun
ke-III
Lima tahun
ke-IV
-48-
No
Rencana
Struktur
Ruang
Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW
Arah pemanfaatan
Ruang/Indikasi
Program
Lokasi
Waktu pelaksanaan
Lima
tahun
ke-I
Lima
tahun
ke-II
Lima
tahun
ke-III
Lima tahun
ke-IV
1 2 3 4 5 6 7 8
I Rencana
pusat
pelayanan
Pengembangan PPL
Desa Buaran Jati
Kecamatan
Sukadiri
Pengembangan PPL
Desa Gandaria
Kecamatan
Mekarbaru
Pengembangan PPL
Desa Laksana
Kecamatan
Pakuhaji.
Pengembangan PPL
Desa Ranca Bango
Kecamatan
Rajeg
II Rencana
jaringan
transportasi
Pengembangan
terminal penumpang
type B
Kecamatan
Balaraja
Pembangunan
terminaal
Penumpang type B
Kecamatan
Teluknaga
Pembangunan
terminal type A
Kecamatan
Curug
Pembangunan
terminal type C
Seluruh
Kecamatan
Pembangunan
terminal type B
terpadu/terminal
antaramoda
Kecamatan
Pakuhaji dan
Kecamatan
Cisauk.
Peningkatan
jembatan timbang
Kecamatan
Legok;
Kecamatan
Cisauk,
Kecamatan
Curug dan
Kecamatan
Kosambi.
Pengembangan
pelayanan angkutan
penyeberangan
Kecamatan
Pakuhaji dan
Kecamatan
Teluknaga.
Pengembangan
sistem Double
track/rel ganda
Kecamatan
Legok;
Kecamatan
Cisauk,
Kecamatan
Pagedangan,
-49-
No
Rencana
Struktur
Ruang
Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW
Arah pemanfaatan
Ruang/Indikasi
Program
Lokasi
Waktu pelaksanaan
Lima
tahun
ke-I
Lima
tahun
ke-II
Lima
tahun
ke-III
Lima tahun
ke-IV
Kecamatan
Panongan,
Kecamatan
Jambe,
Kecamatan
Cisoka.
Pengembangan
stasiun kereta api
Daru
Kecamatan
Jambe
Pembangunan
terminal
pelabuhan
Kawasan
reklamasi
Pengembangan
Bandara
Soekarno-Hatta
Kecamatan
Kosambi dan
Kecamatan
Teluknaga.
Pengembangan
Bandara Budiarto
Kecamatan
Legok
Ruas jalan pesisir
pantai dari Kohod–
Tanjung Burung–
Tanjung Pasir–
Muara–Lemo–
Salembaran Jaya–
Kosambi Barat–
Kosambi Timur–
Dadap
Kecamatan
Pakuhaji,
Teluknaga dan
kecamatan
Kosambi
Ruas jalan pesisir
pantai dari Jenggot–
Muncung–Kronjo–
Pagedangan Ilir–
Lontar –
Karanganyar–Patra
Manggala–Mauk
Barat–Mauk Timur–
Ketapang
kecamatan
Mekar Baru,
KecamatanKro
njo, Kecamatan
Kemiri dan
Kecamatan
Mauk
Ruas jalan poros
tengah
meliputi ruas jalan
Cikupa–Sindangjaya–
Rajeg–Mauk–
Kawasan Reklamasi
KecamatanCik
upa,
Kecamatan
Sindang
Jaya,
Kecamatan
-50-
No
Rencana
Struktur
Ruang
Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW
Arah pemanfaatan
Ruang/Indikasi
Program
Lokasi
Waktu pelaksanaan
Lima
tahun
ke-I
Lima
tahun
ke-II
Lima
tahun
ke-III
Lima tahun
ke-IV
Rajeg, dan
Kecamatan
Mauk
Ruas jalan sejajar
dengan jalan tol dari
Desa Bunder,
Kecamatan Cikupa–
Desa Cibadak,
Kecamatan Balaraja
Kecamatan
Cikupa,
Kecamatan
Sindang Jaya
dan Kecamatan
Balaraja
Ruas jalan Cadas–
Kukun–
Benda–Buniayu–
Jengkol
Kecamatan
Sepatan
Timur,
Kecamatan
Sepatan,
Kecamatan
Rajeg,
Kecamatan
Kemiri,
Kecamatan
Sukamulya,
dan Kecamatan
Kresek
Ruas jalan Peusar–
Budimulya–
Bojong–Jalan Raya
Serang
Kecamatan
Cikupa dan
Kecamatan
Panongan
Ruas jalan Desa
Margasari– Desa
Mekar Bakti
Kecamatan
Tigaraksa dan
Kecamatan
Panongan
Ruas jalan Sampora–
Pakulonan
Kecamatan
Cisauk,
Kecamatan
Pagedangan,
dan Kecamatan
Kelapa
Dua
Ruas jalan yang
menghubungkan
wilayah
daratan Kabupaten
Tangerang dengan
Kecamatan
Kosambi,
Kecamatan
Teluknaga,
Kecamatan
-51-
No
Rencana
Struktur
Ruang
Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW
Arah pemanfaatan
Ruang/Indikasi
Program
Lokasi
Waktu pelaksanaan
Lima
tahun
ke-I
Lima
tahun
ke-II
Lima
tahun
ke-III
Lima tahun
ke-IV
rencana
pengembangan
Kawasan Reklamasi
di pantai utara
Pakuhaji, dan
Kecamatan
Mauk
Ruas jalan Balaraja
Sindang Jaya
Kecamatan
Balaraja dan
Kecamatan
Sindang Jaya
Ruas jalan melingkar
Situ
Garukgag
Kecamatan
Kresek
Ruas jalan sejajar
Kali Perancis
Kecamatan
Kosambi
Jembatan yang
menghubungkan
kecamatan
Pagedangan dan
Serpong (Kota
tangerang Selatan)
Kecamatan
Pagedangan
Jembatan
yangmenghubungka
n kecamatan
Tigaraksa dan
kecamatan Panongan
Kecamatan
Tigaraksa dan
Kecamatan
Panongan
jembatan yang
menghubungkan
kecamatan Sepatan
Timur dan Kota
Tangerang
Kecamatan
Sepatan Timur.
jembatan Sukadiri Kecamatan
Sukadiri
Jembatan Dadap I
dan Jembatan
Dadap II
Kecamatan
Kosambi
III Pengembanga
n Jaringan
Kelistrikan
dan gas
Pengembangan
jaringan SUTET 500
Kilovolt
Kecamatan
Cisauk,
Kecamatan
Pagedangan,
Kecamatan
Panongan,
Kecamatan
Tigaraksa,
-52-
No
Rencana
Struktur
Ruang
Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW
Arah pemanfaatan
Ruang/Indikasi
Program
Lokasi
Waktu pelaksanaan
Lima
tahun
ke-I
Lima
tahun
ke-II
Lima
tahun
ke-III
Lima tahun
ke-IV
Kecamatan
Cisoka,
Kecamatan
Jayanti,
Kecamatan
Pasar Kemis,
Kecamatan
Sindang Jaya,
Kecamatan
Sukamulya
dan Kecamatan
Kresek.
Pembangunan
jaringan baru SUTET
500 (lima ratus)
kilovolt
Kecamatan
Kresek,
Kecamatan
Rajeg,
Kecamatan
Sepatan,
Kecamatan
Sepatan Timur
pengembanganPLTU
Lontar kapasitas 300
sampai dengan 400
megawatt
Kecamatan
Kemiri
pengembangan
gardu induk 150
kilovolt
Kecamatan
Pagedangan,
Kecamatan
Panongan,
Kecamatan
Tigaraksa,
Kecamatan
Pasar Kemis,
Kecamatan
Sindang Jaya,
Kecamatan
Sepatan,
Kecamatan
Balaraja dan
Kecamatan
Kresek.
Pengembangan
jaringan pipa gas
Kecamatan
Tigaraksa,
Kecamatan
-53-
No
Rencana
Struktur
Ruang
Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW
Arah pemanfaatan
Ruang/Indikasi
Program
Lokasi
Waktu pelaksanaan
Lima
tahun
ke-I
Lima
tahun
ke-II
Lima
tahun
ke-III
Lima tahun
ke-IV
Pasar Kemis,
Kecamatan
Sindang Jaya,
Kecamatan
Balaraja dan
Kecamatan
Cisoka
pembangunan SPBG Kecamatan
Kronjo,
Kecamatan
Kemiri,
Kecamatan
Mauk,
Kecamatan
Sukadiri,
Kecamatan
Pakuhaji,
Kecamatan
Teluknaga,
Kecamatan
Kosambi,
Kecamatan
Pagedangan,
Kecamatan
Legok,
Kecamatan
Cikupa,
Kecamatan
Rajeg,
Kecamatan
Kelapa
Dua,
Kecamatan
Pasar Kemis,
Kecamatan
Sepatan,
Kecamatan
Tigaraksa, dan
Kecamatan
Cisoka
-54-
No
Rencana
Struktur
Ruang
Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW
Arah pemanfaatan
Ruang/Indikasi
Program
Lokasi
Waktu pelaksanaan
Lima
tahun
ke-I
Lima
tahun
ke-II
Lima
tahun
ke-III
Lima tahun
ke-IV
pengembangan
jaringan gas
Serpong–Merak;
Kecamatan
Kelapa Dua,
Kecamatan
Curug,
Kecamatan
Cikupa,
Kecamatan
Balaraja, dan
Kecamatan
Jayanti;
rencana
pembangunan jalur
pipa transmisi gas
Kecamatan
Kelapa Dua,
Kecamatan
Curug,
Kecamatan
Panongan,
Kecamatan
Tigaraksa,
Kecamatan
Balaraja,
Kecamatan
Cisoka, dan
Kecamatan
Jayanti
pengembangan
jaringan gas Avtur ke
Bandara Soekarno-
Hatta
Kecamatan
Teluknaga dan
Kecamatan
Kosambi
IV. Rencana
jaringan
telekomunikas
i
Pengembangan
jaringan primer
ruas jalan
Tangerang-
Merak
Pengembangan
jaringan sekunder
tersebar di
seluruh
kecamatan
Pembangunan
Menara
Telekomunikasi
bersama
tersebar di
seluruh
kecamatan
V. Rencana
sistem
jaringan
Peningkatan fungsi
sungai
Lintas provinsi
Sungai
Cisadane dan
Sungai
-55-
No
Rencana
Struktur
Ruang
Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW
Arah pemanfaatan
Ruang/Indikasi
Program
Lokasi
Waktu pelaksanaan
Lima
tahun
ke-I
Lima
tahun
ke-II
Lima
tahun
ke-III
Lima tahun
ke-IV
sumber daya
air
Cidurian
Peningkatan fungsi
sungai
lintas kabupaten
Sungai
Cicayur,
Sungai
Cirarab,
Sungai Cisabi
dan Kali
Perancis.
Peningkatan fungsi
sungai
wilayah kabupaten
Sungai
Sekunder di
Kabupaten
Peningkatan fungsi
situ/danau
Situ/danau
yang ada
Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang 2011-2031
Untuk mewujudkan rencana pola ruang berdasarkan dokumen RTRW
Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:
Tabel 2.15.
Hasil Telaahan Pola Ruang Kabupaten Tangerang
No Rencana
Pola Ruang
Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW
Arah
pemanfaatan
Ruang/Indika
si Program
lokasi
Waktu pelaksanaan
lima
tahun
ke-I
lima
tahu
n ke-
II
lima
tahun
ke-III
lima
tahun
ke-IV
1 2 3 4 5 6 7 8
I Rencana pola ruang kawasan lindung
Rencana
kawasan lindung
Revitalisasi
hutan bakau
Kecamatan
Kosambi,
Kecamatan
Teluknaga,
Kecamatan
Pakuhaji,
Kecamatan
Sukadiri,
Kecamatan Mauk,
-56-
No Rencana
Pola Ruang
Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW
Arah
pemanfaatan
Ruang/Indika
si Program
lokasi
Waktu pelaksanaan
lima
tahun
ke-I
lima
tahu
n ke-
II
lima
tahun
ke-III
lima
tahun
ke-IV
Kecamatan
Kemiri,Kecamatan
Mekar Baru, dan
Kecamatan Kronjo.
Pembangunan
hutan kota
Kecamatan
Tigaraksa
Pengembanga
n taman
lingkungan
kawasan
perkotaan
Tersebar di seluruh
kecamatan
Peghijauan
kawasan
sempadan
pantai
Sepanjang pantai
Utara Kabupaten
Penghijauan
kawasan
sempadan
sungai
Sepanjang
kirikanan sungai di
kabupaten
Penghijauan
kawasan
sempadan
situ/danau
Sepanjang sisi
situ/danau
II. Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis
II.
1
Perwujudan
Kawasan
Strategis
Dryport
Studi
kelayakan
Pembangunan
Dryport,
Pembangunan
Dryport dan
prasarana
pendukung
Kecamatan Jambe
II.
2
Perwujudan
Kawasan
strategis
sekitar Bandara
Soekarno- Hatta
perluasan
Bandara
Soekarna-
Hatta
Kecamatan
Kosambi
dan Kecamatan
Teluknaga
peningkatan
prasarana
Transportasi
menuju
Kecamatan
Kosambi
-57-
No Rencana
Pola Ruang
Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW
Arah
pemanfaatan
Ruang/Indika
si Program
lokasi
Waktu pelaksanaan
lima
tahun
ke-I
lima
tahu
n ke-
II
lima
tahun
ke-III
lima
tahun
ke-IV
bandara
dan sekitar
Bandara
II.
3
Perwujudan
Kawasan
Strategis
Perbatasan
dengan DKI
Jakarta
penataan
kegiatan
perdagangan
dan jasa
Kecamatan
Kosambi
Perencanaan
Tata Ruang
Kawasan
Perbatasan
Kecamatan
Kosambi
II.
4
Perwujudan
Kawasan
Strategis PLTU
Lontar
Pengkajian
Dampak
lingkungan
PLTU Lontar
Kecamatan Kemiri
II.
5
Perwujudan
Kawasan
strategis
Reklamasi
penyusunan
KLHS
reklamasi
Kawasan Reklamasi
Penyusunan
Masterplan
kawasan
reklamasi
Kawasan Reklamasi
Pelaksanaan
pembangunan
Reklamasi
Kawasan Reklamasi
Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang 2011-2031
2.3.6 PERHUBUNGAN
Dalam rangka mendukung pemimgkatan perekonomian masyarakat
diperlukan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, guna
kelancaran arus transportasi dan memberikan kepuasan pelayanan kepada
masyarakat.
-58-
Dalam upaya peningkatan pelayanan transportasi kepada masyarakat,
upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam bidang
perhubungan adalah dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarana perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan,
alat pemberi isyarat lalu lintas, pagar pengaman jalan (guardrail), paku jalan
dan sarana pendukung keselamatan laul lintas lainnya.
Hanya memiliki 1 terminal di Balaraja yang belum optimal fungsinya,
dan memiliki 33 trayek angkutan umum dengan jumlah 1.873 kendaraan
angkutan umum yang sudah melayani trayek di dalam Kabupaten
Tangerang dari yang dialokasikan tahun 2011 sebanyak 2.852 kendaraan
umum. Jaringan jalan yang sudah terlayani oleh angkutan umum sepanjang
796,2 Km, dari 992,61 Km jaringan jalan Kabupaten Tangerang.
Memiliki 1 unit tempat pengujian kendaraan bermotor yang berfungsi
untuk meningkatkan kualitas laik jalan kendaraan bermotor, dengan
pertumbuhan industrial yang terus meningkat maka diperlukan
pengembangan pelayanan pengujian kendaraan bermotor agar lebih
maksimal.
Tabel 2.16
Capaian Indikator SPM Bidang Perhubungan
di Kabupaten Tangerang Tahun 2014
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator SPM 2012 2013 2014
Target
Nasional
Batas Waktu
Pencapaian
1 Angkut
an
Jalan
Jaringan
Pelayanan
Angkutan
Jalan
Tersedianya
angkutan umum
yang melayani
wilayah yang telah
tersedia jaringan
jalan untuk
jaringan jalan
Kabupaten/Kota
80% 80% 80% 75% 2014
Pelayanan
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Tersedianya unit
pengujian
kendaraan
bermotor bagi
Kabupaten/Kota
yang memiliki
populasi
kendaraan wajib
uji minimal 4000
(empat ribu)
kendaraan wajib
50% 50% 50% 60% 2014
-59-
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator SPM 2012 2013 2014
Target
Nasional
Batas Waktu
Pencapaian
uji.
Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
Tersedianya
Sumber Daya
Manusia (SDM) di
bidang pengujian
kendaraan
bermotor pada
Kabupaten/Kota
yang telah
melakukan
pengujian berkala
kendaraan
bermotor.
60% 60% 60% 100% 2014
Tersedainya
sumber daya
manusia (SDM) di
bidang MRLL,
Evaluasi Andalalin,
Pengelolaan Parkir
pada
Kabaupaten/Kota
30% 30% 30% 40% 2014
Keselamata
n
Terpenuhinya
standar
keselamatan bagi
angkutan umum
yang melayani
trayek di dalam
Kabupaten/Kota.
40% 48% 38% 100% 2014
2.3.7 Lingkungan Hidup
Kabupaten Tangerang sebagai daerah sentra industri memberi
dampak yang serius terhadap lingkungan hidup, dimana banyaknya industri
yang tersebar disetiap kecamatan mengakibatkan pencemaran udara, air
maupun gas. Pemantauan kualitas air sungai yang berpotensi terjadinya
pencemaran seperti di Sungai Cisadane, Sungai Cimanceuri dan Sungai
Cirarab, telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang secara berkala.
Berdasarkan pemantauan pada ketiga sungai tersebut, kondisi secara fisik
-60-
pada umumnya baik, dengan kondisi rata-rata masih di bawah baku mutu.
Namun demikian residu tersuspensi terlihat melebihi baku mutu terjadi di
sungai Cisadane, terutama pada sisi hulu (selatan Tangerang) dan tengah.
Hal yang sama juga terjadi pada sungai Cirarab bagian hulu. Limbah cair
atau air limbah sebagai buangan cair hasil aktivitas yang dilakukan oleh
makhluk hidup, pada umumnya tidak dimanfaatkan kembali dan langsung
dibuang ke lingkungan, yang kemudian akan timbul jika unsur-unsur yang
terdapat didalamnya langsung melakukan reaksi dengan unsur lingkungan
dan memberikan perubahan lingkungan yang negatif. Pengelolaan limbah
cair yang tepat dan optimal sangat diperlukan untuk dapat meminimalkan
perubahan-perubahan lingkungan yang negatif tersebut. limbah cair ini pada
umumnya dapat dibedakan, antara limbah cair domestik dan limbah cair
industri.
Sistem pengolahan sampah yang konvensional menyebabkan
penanganan sampah mulai dari pemilahan sampah, proses daur ulang
menjadi sangat sulit, TPA cepat penuh, serta tertumpuknya sampah di TPS
dengan waktu lama sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Kendala-
kendala ini menuntut dilaksanakannya sistem pengolahan sampah yang
lebih terpadu dengan prinsip 3R (Reuse, Recycle, Reduce), dengan
melibatkan masyarakat sejak awal.
Dalam hal urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten
tangerang telah menggulirkan Program Peningkatan Pengendalian Polusi,
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,
Perlindungan dan Konservasi SDA dan Program Pengembangan Kinerja
Pengelolan Persampahan.
Pada Program Peningkatan Pengendalian Polusi dilakukan dengan
Pengujian Kadar Polusi limbah padat dan cair dimana Prosentase
Kepedulian terhadap polusi limbah padat dan Limbah Cair dan Penyuluhan
Pengendalian Polusi dan Pencemaran sudah dilakukan pada tahun 2008 s/d
2013 terhadap 30 industri.
Jumlah penanganan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan
merupakan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup melalui Pemantauan Kualitas Lingkungan, uji petik, analisa dan
pengambilan sampel air permukaan, sungai, situ dan air bersih,
Pengawasan dan penanganan kasus pencemaran dan kerusakan
lingkungan, Pengelolaan Limbah B3, Prokasih/Superkasih/ Superkelola.
-61-
Data yang diperoleh pada tahun 2011 terjadi 15 kasus dan pada tahun 2012
menurun menjadi 10 kasus. Hal ini menunjukan tren positif bagi
penanganan kasus pencemaran tersebut.
Pada Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam telah dicapai
dengan kegiatan pembangunan sumur resapan di 3 kawasan. Terkendalinya
Penggunaan Air Tanah oleh Perusahaan di 9 Kecamatan, Teridentifikasinya
Pemanfaatan Air tanah di 2 Kawasan, Penanaman 1000 pohon, Terdatanya
RTH yang berpotensi menjadi Hutan Kota, Distribusi air bersih untuk
masyarakat sulit air sebanyak 1.500 m³, Peningkatan kualitas Hutan
Mangrove di wilayah pesisir utara pada 7 Kecamatan serta Penghijauan
dikawasan hutan kota sebanyak 4.000 Pohon. Pemerintah Kabupaten
Tangerang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran air. Salah satu
upaya yang dilakukan Bagian Laboratorium BLHD adalah melakukan
pemantauan kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Tangerang yaitu
Sungai Cimanceuri, Sungai Cirarab, Cilongok dan Sungai Cisadane.
Tabel 2.17
Pengawasan dan Pengendalian Limbah (Limbah Cair)
di Sepanjang DAS Tahun 2014
2.3.8 Pertanahan
Sasaran pembangunan Urusan Pertanahan tahun 2012 adalah
meningkatkan sertifikasi tanah asset daerah, pengadaan tanah untuk
pembangunan daerah, serta meningkatkan ketersediaan TPU yang
representatif.
Untuk mencapai sasaran Urusan Pertanahan, pada tahun 2012 telah
dilaksanakan prioritas Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah;
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah dan Program Penyelesaian konflik-konflik hukum pertanahan.
Permasalahan Urusan Pertanahan yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2012
adalah Nilai penawaran harga tanah dari pemilik terlalu tinggi sehingga
-62-
sangat sulit untuk mendapat kesepakatan harga dan Pemerintah Kabupaten
Tangerang belum memiliki standar harga tanah. Solusi yang dilakukan untuk
mengatasi permasalahan tersebut diatas pada tahun yang akan datang
adalah membuat surat kepada kantor pelayanan pajak pratama Tigaraksa
agar NJOP diwilayah dimaksud disesuaikan dengan harga pasaran setempat,
sehingga akan merubah harga taksiran oleh tim appraisal.
2.3.9 Kependudukan dan Catatan Sipil
Hasil Proyeksi Penduduk 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk
Kabupaten Tangerang mencapai lebih dari 3,26 juta orang, terdiri dari 1,67
juta laki-laki dan 1,59 juta perempuan. Persentase penduduk Tangerang
pada tahun 2014 mencapai 27,89 persen dari total penduduk Banten yang
berjumlah lebih dari 11,70 juta orang. Bila dibandingkan dengan kabupaten
lainnya, Tangerang adalah kabupaten dengan populasi tertinggi pertama di
Banten, diikuti Kota Tangerang (17,09 persen), Kabupaten Serang (12,50
persen), Kota Tangsel (12,76 persen), Kabupaten Lebak (10,76 persen),
Kabupaten Pandeglang (10,15 persen), Kota Serang (5,39 persen) dan
terendah Kota Cilegon (3,46 persen).
Gambar 2.15
Komposisi penduduk di Provinsi Banten Tahun 2014
Bila dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang, untuk
tahun 2014 tingkat kepadatannya mencapai 3.402 orang per kilo meter
persegi, lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya. Berbeda dengan
Propinsi Banten dengan luas wilayah sekitar 9.662,92 kilo meter persegi
Pandeglang, 10.15
Lebak, 10.76
Tangerang, 27.89
Serang, 12.50
Kota Tangerang,
17.09
Kota Cilegon,
3.46
Kota Serang,
5.39
Kota Tangerang
Selatan,
12.76
-63-
yang didiami lebih dari 11,70 juta jiwa rata-rata tingkat kepadatan
penduduknya masih berada jauh di bawah Kabupaten Tangerang yaitu
sebesar 1.211 orang per kilometer persegi.
Hasil proyeksi penduduk 2014 di Kabupaten Tangerang
memperlihatkan bahwa Kecamatan Pasarkemis mempunyai jumlah
penduduk terpadat, yaitu mencapai 298.067 jiwa (9,13%), diikuti Cikupa
sebesar 261.508 jiwa (8,01%), Kelapa Dua sebesar 212.280 jiwa (6,50%), dan
Curug sebesar 193.916 jiwa (5,94%). Sedangkan kecamatan dengan
penduduk terendah adalah Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah
penduduk hanya sekitar 36,7 ribu jiwa.
Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang 104,90 yang artinya jumlah
penduduk laki-laki 4 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk
perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 104 laki-laki. Sex Ratio
tertinggi terdapat di Kecamatan Kemiri yakni sebesar 108,69 dan yang
terkecil terdapat di Kecamatan Kelapa Dua yakni sebesar 98,75 dan
merupakan satu - satunya kecamatan yang mempunyai angka sex ratio
dibawah 100, yang artinya setiap 100 perempuan hanya terdapat 98 laki-
laki / jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan
jumlah penduduk laki-laki.
2.3.10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat perduli pada urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak karena dalam urusan
tersebut akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Tangerang secara umum.
Program yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Tangerang meliputi
Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup anak dan
Perempuan, Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan dan Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan. Peningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
dapat dilihat dari sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta
perencanaan pembangunan berbasis PPRG. Indikator kegiatan dalam
Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup anak dan
Perempuan dapat dilihat dari indikator Perumusan kebijakan peningkatan
kualitas hidup, peran dan posisi perempuan dan anak, Prosentase upaya
Sosialisasi Kebijakan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
-64-
perlindungan anak sebesar meningkat berkisar 20% tiap tahunnya yaitu
60% di tahun 2011, Tahun 2012 sebesar 80% dan Tahun 2013 sebesar
100%. Angka tersebut cukup menggembirakan mengingat tingkat
kesejahteraan hidup masyarakat ditopang dari upaya tersebut.
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator kegiatan pada
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan meliputi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan
Peran serta dan kesetaraan gender. Sedangkan Penyusunan sistem
perlindungan bagi perempuan; Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan merupakan Indikasi kegiatan yang sdh
dilakukan pada Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan. Prosentase peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan
ekonomi mencapai 100% di tahun 2013 dari sebelumnya di tahun 2012
sebesar 80%.
2.3.11 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pemerintah
Kabupaten Tangerang telah melaksanakan Program-programnya yang
meliputi Program Keluarga Berencana, Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri, Program Pengembangan
Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS. Sasaran pembangunan
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2013 adalah
meningkatkan jumlah akseptor KB.
Program Keluarga Berencana tercapai dengan hasil meningkatnya
peserta KB baru, Terbinanya kualitas pelayanan KB di Puskesmas,
Terbinanya Pelayanan KB di Perusahaan beberapa perusahaan. Indikasi
kegiatan yang telah dilakukan adalah Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin; Pengadaan sarana mobilitas tim KB
keliling. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut seiring dengan
kesadaran masyarakan dirasa membuahkan hasil yang menggembirakan
dengan semakin meningkatnya peserta akseptor KB dimana pada tahun 2012
peserta sebanyak 323.801 meningkat di tahun 2013 sebesar 407.565 peserta.
Dalam Program Pembinaan Peran serta masyarakat Dalam Pelayanan
KB/KR yang mandiri hasil yang dicapai antara lain terfasilitasinya kegiatan
-65-
lomba-lomba dalam rangka HARGANAS di tingkat Kabupaten, terbinanya
kelompok ketahanan keluarga, koordinasi dan kegiatan Rakerda program KB
Tk.Kabupaten, koordinasi dan kegiatan review program Tk. Kabupaten dan
Koordinasi dan Kegiatan Rapat Program KB Tk.Kecamatan.
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR,
dengan hasil yang dicapai yaitu pelayanan remaja bagi wadah PIK remaja dan
pengetahuan remaja triad KRR, kesehatan reproduksi dan Tugas duta remaja
PIK remaja. Dalam Program Peningkatan Penanggulangan Narkob, PMS
termasuk HIV/AIDS dengan hasil yang dicapai yaitu terlaksananya
penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.
2.3.12 Sosial
Dalam urusan sosial, upaya-upaya terus dilakukan pemerintah daerah
dalam rangka mensejahterakan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan
dan kerawanan sosial di Kabupaten Tangerang diantaranya melalui
peningkatan pelayanan perlindungan sosial dan pemberdayaan peran serta
masyarakat dalam menangulangi permasalahan sosial masyarakat.
Program yang dilakukan dalam meliputi Pemberdayaan fakir miskin
dan PMKS lainya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,
Program Pembinaan Eks penyandang penyakit sosial serta Program
peningkatan kesadaran akan nilai-nilai keagamaan dan kepahlawanan.
Sedangkan Sasaran pembangunan Urusan Sosial tahun 2012 adalah
meningkatkan prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan dasar, serta meningkatkan prosentase korban bencana yang
menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.
Dalam Program Pembinaan Eks penyandang penyakit sosial adalah
meningkatkan keterampilan berusaha penyandang penyakit sosial serta
berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Banten; membangun sarana
prasarana pusat rehabilitasi sosial yang representatif.
Tabel 2.18
Kondisi Sosial di Kabupaten Tangerang Tahun 2014
-66-
Uraian Data Laki-Laki Perempuan Jumlah
Keluarga Miskin 14.573 9.411 23.984
Wanita Rawan Sosial Ekonomi 0 4.673 4.673
Rumah Tidak Layak Huni 3.024 2.086 5.110
Keluarga Rentan Sosial
Ekonomi
3.105 2.588 5.693
Balita Terlantar 20 25 45
Anak Terlantar 271 133 404
Lansia Terlantar 1.502 2.156 3.658
Keluarga Bermasalah Sosial
Psikologis
0 98 98
Penyandang Cacat 492 391 883
Gelandangan 78 36 114
Pengemis 85 25 110
Eks Narapidana 132 3 135
Anak Berhadapan dengan
Hukum
3 6 9
Korban Penyalahgunaan
Narkotika
27 11 38
Tuna Susila 33 10 43
Anak Jalanan 108 38 146
Korban Tindak Kekerasan 43 54 97
Korban Bencana Sosial 60 44 104
Jumlah 23.556 21.788 45.344
Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial, 2014
2.3.13 Ketenagakerjaan
Pada tahun 2014, dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang
sebanyak 3,26 juta jiwa terdapat 2,34 juta jiwa atau 71,68 persen
merupakan Penduduk Usia Kerja (PUK 15 th keatas). Dari jumlah tersebut,
hampir 62,70 persennya merupakan angkatan kerja dan sisanya adalah
penduduk bukan angkatan kerja. Selama empat tahun jumlah angkatan
kerja di Tangerang terus berfluktuasi, terakhir tahun 2014 sebanyak 1,47
juta jiwa, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula
dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang juga berfluktuasi,
terakhir pada tahun 2014 mencapai level 62,70 persen.
Jumlah penduduk yang terserap dalam dunia tenaga kerja selama
empat tahun terakhir terus berfluktuasi, terendah di tahun 2012 sebanyak
1,18 juta jiwa, dan dua tahun berikutnya terus mengalami peningkatan. Hal
ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang juga terus mengalami
kenaikan dalam dua tahun terakhir ini. Namun berbeda dengan tingkat
-67-
pengangguran yang pada tahun 2014 mengalami penurunan cukup
signifikan sampai pada level 8,45 persen.
Tabel 2.19
Statistik Ketenagakerjaaan Kabupaten Tangerang
Uraian 2011 2012 2013 2014
Penduduk 15 th
keatas (juta orang) 2.04 2.09 2.24 2.34
Angkatan Kerja
(juta orang) 1.42 1.33 1.46 1.47
TPAK (%) 69.46 63.59 64.88 62.70
Tingkat
Pengangguran (%) 14.42 11.46 11.94 8,45
Bekerja (juta
orang) 1.21 1.18 1.28 1,34
Mencari Pekerjaan
(orang) 204 358 152 235 173 798 124.024
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2015
Berdasarkan lapangan pekerjaan, sektor industri pengolahan tetap
menduduki peringkat pertama penyerapan tenaga kerja di Tangerang
dengan persentase mencapai 46,92 persen. Sektor industri merupakan
sektor ekonomi utama untuk menunjang perekonomian Kabupaten
Tangerang. Disusul kemudian oleh sektor perdagangan, RM ,dan Jasa
Akomodasi menduduki peringkat kedua dengan persentase 19,03 persen,
disusul sektor jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan sebesar 14,02
persen, sektor lainnya sebesar 13,81 persen dan terakhir sektor pertanian,
perkebunan dll sebesar 6,21 persen.
Tabel 2.20
Capaian Indikator SPM Bidang Ketenagakerjaan
-68-
Kabupaten Tangerang Tahun 2014
No Jenis
Pelayanan Indikator
Pencapaian Awal 2012
Target Capaian
Target
Nasional
2012 2013 2014 Nilai Tahun
1 Pelayanan
Pelatihan Kerja
1 Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan
berbasis
kompetensi
55,38 100 100 50% 2016
2 Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan
kewirausahaan
57,14 100 100 60% 2016
2 Pelayanan
Penempatan
Kerja
Besaran pencari
kerja yang
terdaftar yang
ditempatkan
17,18 19,31 14,42 40% 2016
3 Pelayanan
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial
Besaran Kasus
yang diselesaikan
dengan Perjanjian
Bersama (PB)
72,32 53,55 70,49 50% 2016
4 Pelayanan
Kepesertaan
Jamsostek
Besaran
Pekerja/buruh
yang menjadi
peserta
Jamsostek
38,71 42,25 38,07 50% 2016
5 Pelayanan
Pengawasan
Ketenagakerjaan
1 Besaran
pemeriksaan
perusahaan
22,81 19,09 20,68 45% 2016
2 Besaran
pengujian
peralatan di
perusahaan
12,21 13,25 11,14 50% 2016
2.3.14 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dalam urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diarahkan pada
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah.
-69-
Dalam Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah indikasi
kegiatan adalah membuat Kebijakan perencanaan dan pengembangan
koperasi dan UMKM, Pada Program Pengembangan kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Penyelenggaraan indikasi
kegiatan Pelatihan kewirausahaan dan teknis pengelolaan lembaga maupun
pemanfaatan limbah, dengan Peningkatan kemampuan SDM Koperasi dan
UMKM, data yang dapat dilihat di tahun 2010 sebanyak 180 Koperasi dan
Usaha Mikro, tahun 2011 sebanyak 200 Koperasi dan Usaha Mikro.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah dengan hasil yang dicapai adalah sosialisasi dukungan informasi
penyediaan permodalan bagi Usaha Mikro melalui Lembaga Mikro Non Bank
(LPK dan LPP-UMKM) dan Koperasi, Terbentuknya klaster usaha mikro,
Terlaksananya pemantauan evaluasi kinerja dan pembinaan terhadap LKM
Non Bank (LPK dan LPP-UMKM) dan LKM Perbankan yaitu PD. BPR Kerta
Raharja yang difasilitasi oleh Dana Pemerintah, Tersedianya galeri produk
UMKM, Terlaksananya kegiatan pelatihan industri rumah tangga sebanyak
150 Usaha Mikro, pameran produk UMKM tingkat kabupaten dan tingkat
nasional sebanyak 2 pameran, fasilitasi pameran promosi produk UMKM,
pengembangan kebijakan peningkatan ekonomi lokal melalui pembentukan
2 Unit LPP-UMKM Kecamatan Sukamulya dan Solear, pembinaan koperasi
dan usaha mikro dan kecil sebanyak 38 Desa, peningkatan ekonomi lokal
melalui LKM yang difasilitasi pemerintah (LPK dan LPP-UMKM) memberikan
kontribusi kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2012 sebesar
Rp.3.382.417.698,- yang merupakan kontribusi hasil usaha lembaga Tahun
2011 dan hasil kontribusi Tahun 2012 yang rencana akan disetor di Tahun
2013 sebesar 4,5 Milyar.
2.3.15 Penanaman Modal
Selama Tahun 2011 total investasi di kabupaten Tangerang mencapai
Rp. 889 Miliar yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri Rp. 701
miliar dan penanam modal asing Rp. 187 miliar. Sebagian besar investor itu
menanamkan modalnya untuk usaha sepatu dan aksesoris kendaraan.
Investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Tangerang lebih
banyak dari dalam negeri dibandingkan penanam modal asing. Hal ini
karena Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan Kenyamanan
berinvestasi dengan memberikan jaminan hukum bagi para penanam modal.
-70-
Kriteria Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal
seperti memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat,
menyerap banyak tenaga lokal, menggunakan sebagian besar tenaga lokal,
memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik.
Dalam PP No. 45/2008 Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif
dan kemudahan penanaman modal sesuai kewenangan kepada penanam
modal seperti tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman
modal. Kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanam modal, jenis
kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif serta
pengaturan pembinaan dan pengawasan.
Sebagai gambaran, investasi industri di Kabupaten Tangerang sudah
mencapai 4.614 jenis usaha dengan rincian sebagai berikut:
PMA : 672 unit usaha
PMDN : 581 unit usaha
Swasta Nasional : 2.893 unit usaha
Perorangan : 468 unit usaha
Adapun investor PMA yang sudah masuk ke Kabupaten Tangerang
berasal dari negara Jerman, Jepang, Korea, Cina, Inggris, India dan Yaman.
Kegiatan Industri PMA maupun PMDN sebagian berorientasi ekspor dengan
tujuan pasar ke USA, Italia, Timur Tengah, negara-negara ASEAN dan
Jepang.
Dari sisi aksebilitas, peluang investasi yang dimiliki Kabupaten
Tangerang antara lain letak geografis yang dekat dengan Jakarta sehingga
kondisi fisik memungkinkan untuk perumahan, pergudangan dan
perkantoran.
Sasaran pembangunan Urusan Penanaman Modal tahun 2012 adalah
meningkatkan jumlah Perda yang mendukung pengembangan usaha,
peningkatan fasilitas pelayanan investasi dan promosi, peningkatan jumlah
investasi, serta peningkatan investasi dibidang pertanian, peternakan dan
perikanan kelautan. Untuk meningkatkan investasi di dunia usaha.
Jumlah Peraturan Daerah/Kepala Daerah yang mendukung
pengembangan usaha dalam waktu tiga tahun terakhir pada tahun 2010
telah menunjukan angka yang cukup tinggi seiring dengan meingkatnya
investasi dunia usaha pada tahun tersebut. Peningkatan jumlah realisasi
investasi mengalami peningkatan sebesar 0,67% dari tahun 2010 sebesar
-71-
1,33% menjadi 2% di tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan
untuk berinvestasi di Kabupaten Tangerang cukup baik.
2.3.16 Kebudayaan
Kebudayaan, beragamnya suku bangsa, bahasa dan kesenian
tentunya merupakan aset daerah dalam rangka meningkatkan kerukunan
dan keragaman budaya. Bertitik tolak pada hal tersebut, pemerintah Daerah
diharapkan menjadikan kebudayaan sebagai alat perekat kesatuan dan
persatuan bangsa dalam peningkatan kepariwisataan.
Terdapat 6 suku besar yang tinggal di Kabupaten Tangerang,
diantaranya Jawa, Sunda, Betawi, Cina, Arab dan Melayu. Penduduk
Kabupaten Tangerang merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari
penduduk asli dan pendatang yang tinggal secara turun temurun. Para
pendatang berasal dari berbagai daerah melalui proses urbanisasi
dikarenakan daya tarik Kabupaten Tangerang yang cukup tinggi terutama
dalam sektor tenaga kerja.
Masyarakat Kabupaten Tangerang yang memiliki kultur budaya
campuran Betawi dan Priangan, berbahasa Indonesia sebagai bahasa
nasional dan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah. Bahasa Jawa yang
merupakan bahasa pendatang dari luar Kabupaten Tangerang yang
umumnya para pekerja di kawasan industri.
Masyarakat Kabupaten Tangerang termasuk masyarakat yang dinamis dan
gemar akan kesenian. Karakter kesenian yang ada perpaduan antara seni
budaya Betawi dan Priangan. Beberapa kesenian yang berkembang sampai
saat ini adalah Seni Musik Gambang Keromong dan Tari Cokek yang
merupakan tarian pergaulan yang banyak berkembang di kawasan
Teluknaga dan Kosambi.
Dalam urusan Kebudayaan pada Program Pengelolaan Keragaman
Budaya, Kegiatan Fasilitasi penyeleggaraan festival budaya belum
menampakkan hasil yang menggembirakan dimana Festifal Budaya tersebut
, data tidak menunjukan angka yang signifikan yaitu dari target 18 event
hanya 5 even saja dilaksanakan di tahun 2011 sedangkan di tahun
berikutnya tidak terjadi lonjakan kegiatan dibidang kebudayaan hal ini
disebabkan masih rendahnya pelaku seni tradisional terhadap perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan seni budaya; belum memadainya sarana
dan prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni, Masih
-72-
rendahnya animo masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian
kesenian tradisional. Untuk itu perlu adanya peningkatan SDM pelaku seni
dan budaya, peningkatan sarana dan prasarana seni budaya serta perlu
adanya event seni budaya secara berkelanjutan.
2.3.17 Kepemudaan dan Olah Raga
Dalam urusan Kepemudaan dan Olah raga, sasaran pembangunannya
di tahun 2012 adalah meningkatkan pembinaan kepada organisasi
kepemudaan, meningkatkan jumlah pemuda sebagai wirausaha baru,
peningkatan pembinaan klub olahraga, peningkatan penyuluhan bahaya
narkoba, serta peningkatan jumlah fasilitas olahraga dan kesenian.
Masyarakat Kabupaten Tangerang masih memiliki semangat
kekerabatan dan tingkat partisipasi yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari
tingginya minat masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan
kemasyarakatan yang diselenggarakan pada setiap kecamatan, salah satu
bentuk kekerabatan yang terjadi, yaitu kegiatan pertemuan rapat. Sementara
itu dalam rangka menumbuh kembangkan generasi muda maka terdapat 661
karang taruna dengan 79 organisasi kepemudaan.
Pada Kegiatan Pembinaan Klub Olah raga pada tahun 2009 sampai
dengan tahun 2012 mengalami perkembangan yang signifikan yaitu pada
tahun 2009 terdapat 12 klub yang dibina, sampai dengan tahun 2012
mengalami kenaikan sebesar 15 klub sehingga dapat dikatakan data tersebut
menunjukan angka yang cukup baik bagi pembinaan klub olah raga di
Kabupaten Tangerang. Pada kompetisi cabang olah raga data menunjukan
tidak ada perkembangan yang berarti yaitu dari tahun 2009 sampai dengan
tahun 2012 tetapi masih dalam batas normal dimana kompetisi tersebut
diikuti oleh 50 0rang tiap tahunnya.
2.3.18 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, tahun 2012
adalah meningkatkan cakupan petugas perlindungan masyarakat,
peningkatan penyelesaian pelanggaran K-3, serta pembinaan orsospol/ormas.
Untuk mencapai sasaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,
pada tahun 2012 telah dilaksanakan program prioritas yaitu Program
kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Program pemeliharaan
-73-
kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, Program pendidikan politik
masyarakat, Program pengembangan wawasan kebangsaan, Program
peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan Program
peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).
Tabel 2.21
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Menurut Fraksi dan Jenis
Kelamin Tahun 2015
No Fraksi Laki-laki Perempuan Jumlah
[1] [2] [3] [4] [5]
1 Partai Golkar 8 - 8
2 PDI Perjuangan 6 1 7
3 PPP 6 1 7
4 Partai Demokrat 4 2 6
5 Partai Gerindra 4 - 4
6 Partai Nasdem 3 1 4
7 Partai PKB 4 - 4
8 Partai PAN 3 1 4
9
Fraksi Hati Nurani
Keadilan
(Hanura+PKS)
4 1 5
Jumlah 43 7 50
Sumber : Tangerang Dalam Angka 2015
Peta politik di Kabupaten Tangerang 2015 didominasi Partai Golongan
Karya sebanyak 8 orang atau hampir seperlimas dari total anggota DPRD
Kabupaten Tangerang. Jumlah terbanyak kedua dan ketiga ditempati Partai
PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan dengan jumlah
perolehan sama-sama 7 kursi. Disusul peringkat keempat adalah Partai
Demokrat dengan jumlah perolehan 6 kursi, kelima adalah Fraksi Hati
Nurani Keadilan dengan perolehan 5 kursi, dan terakhir empat partai
-74-
dengan perolehan yang sama yaitu 4 kursi adalah Partai Gerindra, Partai
Nasdem, Partai PKB, dan Partai PAN.
Gambar 2.16
Jumlah Anggota DPRD Kab. Tangerang Menurut Fraksi
Tahun 2015
2.3.19 Otda, Pem. Umum, AKD, Prkt Daerah, Kepeg, Prsndian
Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian tahun
2012 adalah meningkatkan jumlah perda, peningkatan pelayanan
kedinasan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, tertibnya
pengelolaan keuangan desa, peningkatan tindak lanjut hasil temuan,
peningkatan jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas yang
profesional, meningkatnya persentase penerapan teknologi informasi,
peningkatan kinerja pelayanan umum di kecamatan dan kelurahan,
tertibnya administrasi aset daerah, meningkatnya layanan perijinan yang
cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, meningkatnya PAD, peningkatan
dana perimbangan propinsi dan pusat, peningkatan aparat yang mengikuti
diklat, peningkatan standar kompetensi jabatan, dan ketersediaan kebijakan
tatalaksana organisasi pemerintah daerah.
Untuk mencapai sasaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,
Dan Persandian, pada tahun 2012 telah dilaksanakan prioritas Program
fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum, Program Koordinasi Perijinan dan
Non Perijinan, Program Mengintensifkan penanganan pengaduan
masyarakat, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program
0
2
4
6
8
87 7
6
4 4 4 45
-75-
Penataan Daerah Otonomi Baru, Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan, Program Pendidikan Kedinasan, Program Penelitian dan
Pengembangan Yang Terkait dengan Perijinan dan Non Perijinan, Program
Pengembangan Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, Program
Pengembangan Data Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan,
Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program
Pengembangan Sistem Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, Program
Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah, Program Peningkatan
dan Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang
Daerah, Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah, Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah,
Program Peningkatan kapasitas Perangkat Daerah, Program peningkatan
kapasitas sumberdaya aparatur, Program peningkatan pendapatan daerah,
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan/ Kelurahan, Program Perencanaan Pendapatan
Daerah, Program Perencanaan Perijinan dan Non Perijinan dan Program
Survey Perijinan dan Non Perijinan. Dalam penataan Peraturan Perundang-
undangan, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun Raperda dimana
Raperda yang disusun terdapat kenaikan dari yang semula 6 Raperda
menjadi 9 Raperda di tahun 2010 ke tahun 2011.
2.3.20 Ketahanan Pangan
Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan dilakukan
dengan adanya pengembangan desa mandiri pangan menunjukan tren yang
positif. Peningkatan sebesar 20% seiring dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Prosentase ketersediaan pangan pada garis besarnya tidak
menampakkan hasil yang menggembirakan karena tidak setiap tahun dari
mulai 2010 mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari data di Tahun
2009 sebesar 76,37%, Tahun 2010 turun menjadi 66% dan naik kembali di
Tahun 2011 sebesar 90%. Adapun hasil pencapaian kinerja Program
Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan dapat meningkatkan
persentase kenaikan produksi pertanian, peningkatan ketahanan pangan dan
pengembangan desa mandiri pangan dan apabila dihubungkan dengan target
-76-
kinerja RPJMD belum mencapai target disebabkan intensifikasi,
disversivikasi dan peran serta masyarakat dalam cadangan pangan belum
optimal. Prosentase cadangan pangan sangat baik dimana data menunjukkan
tren yang positif di tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yaitu kenaikan
rata rata 3%.
2.3.21 Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dalam Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan,
Prosentase peningkatan kapasitas lembaga ekonomi pedesaan dimaksudkan
untuk menurunkan angka pengangguran. Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa tahun 2012 adalah meningkatkan kapasitas lembaga
ekonomi pedesaan, peningkatan kapasitas BKM/KSM, serta peningkatan
pelatihan aparatur pemerintah desa.
2.3.22 Statistik
Urusan statistik dimaksudkan untuk optimalisasi data sebagai dasar
dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan. Dalam penyediaan
data makro Kabupaten Tangerang, lembaga yang sah untuk mengeluarkan
adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. Akan tetapi untuk
mendapatkan hasil yang akurat dibutuhkan kerjasama antara pihak
Pemerintah Kabupaten Tangerang dan BPS kabupaten Tangerang.
Pemerintah Kabupaten Tangerang mempunyai kewajiban dalam
menginventarsir data sektoral yang dapat menggambarkan kondisi
Kabupaten dan digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan.
2.3.23 Kearsipan
Untuk Urusan Kearsipan, Kabupaten Tangerang pada tahun 2012
berusaha untuk meningkatkan data base sistem kearsipan yang akurat dan
sistem keamanan data kearsipan.
Persentase Peningkatan cakupan pelayanan data kearsipan pada tiga
tahun kebelakang sudah mulai ada peningkatan dari 9,1% menjadi 10% hal
ini dikarenakan adanya data arsip in-aktif unit kerja dan semakin tertibnya
administrasi penyimpanan dokumen. Pemeliharaan rutin / berkala sarana
dan prasarana dapat dilihat dari Prosentase Penerapan pengelolaan Arsip
secara baku, dari data yang ada realisasi meningkat sebesar 23%.
Prosentase penyelamatan dan pelestarian arsip meningkat baik seiring
-77-
dengan Meningkatnya kinerja media dan meningkatnya sistem pelayanan
keliling, Meningkatkan dokumen arsip melalui scanning data arsip
sebanyak 76.700 lembar dokumen. Untuk lebih meningkatkan
penyelamatan dan pelestarian arsip diharapkan ada pembangunan kantor
arsip baru di tahun yang akan datang.
2.3.24 Komunikasi dan Informatika
Telekomunikasi di Kabupaten Tangerang berkembang dengan cepat,
pembangunan menara-menara komunikasi (pemancar/ BTS), sehingga
diperlukan pengaturan-pengaturan mengenai letak dan jumlah pemancar
yang ada agar lebih optimal dan tidak menggunakan lahan yang produktif,
dan tidak mempengaruhi kesediaan lahan yang ada.
Pelayanan pos dan giro di kantor pos cabang tangerang tahun 2013
tercatat jenis surat biasa dalam negeri yang dikirim sebanyak 2.816.537
pucuk surat dan yang diterima sebanyak 5.115.236 pucuk surat, sedangkan
untuk luar negeri jumlah surat yang dikirim sebanyak 4.111 pucuk surat
dan yang diterima 72.535 pucuk surat. Pelayanan wesel pos, giro, dan paket
yang terbesar adalah pada pengiriman wesel sebanyak 450.783 buah dengan
nilai mencapai Rp.423.942.843.712 disusul oleh jasa pengiriman paket
sebanyak 21.558 buah dan jasa penerimaan paket sebanyak 54.474 buah.
Persentase penerapan teknologi informasi (e-goverment) secara
keseluruhan mengalami peningkatan, Hal ini dapat dilihat pada realisasi di
tahun 2009 yaitu 50%, meningkat ditahun 2010 sebesar 60% dan tahun
2011 mencapai 100%.
2.3.25 Perpustakaan
Prosentase kualitas pelayanan perpustakaan serta Persentase Koleksi
buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah yang merupakan Kegiatan dari
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, di
tahun 2012 tercatat jumlah pengunjung mencapai 48.369 orang. Pada tahun
2013 menjadi 39.750 orang dan tahun 2014 menjadi 38.772 orang
pengunjung. Terjadi peningkatan jumlah pengunjung ditahun 2015 menjadi
74.680 orang. Hal ini dikarenakan layanan perpustakaan yang semula di
Balaraja pindah layanan ke TIgaraksa yang ditunjang berbagai kegiatan
inovatif dan gedung yang representatif.
-78-
Gambar 2.17
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Gambar 2.18
Koleksi Buku yang Tersedia
2.3.26 Pertanian
Dalam mendukung ketahanan pangan nasional, Pemerintah
Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pertanian dan Peternakan terus
berkomitmen menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu potensi
wilayah yang terus dikembangkan. Diharapkan sektor pertanian di
Kabupaten Tangerang dapat terus berkembang dalam rangka turut
mensukseskan program pemerintah dalam mempertahankan swasembada
beras berkelanjutan.
Pada tahun 2014 di Kabupaten Tangerang, komoditas padi dan
palawija dengan luas panen terbesar tetap pada komoditas padi sawah yaitu
sebesar 72.049 Ha dengan produksi 433.953Ton. Angka ini meningkat jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 428 157 Ton.
Sedangkan komoditas dengan luas panen terkecil adalah ubi jalar yaitu 90
Ha dengan produksi 869 Ton, menurun jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, dengan produksi sebesar 1.062 Ton.
Jika dilihat dari sisi produktivitasnya, komoditas ubi kayu
-79-
menunjukkan produktivitas tertinggi dibanding komoditas lainnya dimana
pada tahun 2014 mencapai 129,63 kuintal/ha. Disusul produktivitas ubi
jalar dan padi sawah yang masing-masing sebesar 96,56 kuintal/ha dan
60,23 kuintal/ha. Produktivitas terkecil terdapat pada komoditas kacang
tanah yang hanya sebesar 18,33 kuintal/ha.
Tabel 2.22
Statistik Tanaman Pangan di Kabupaten Tangerang
Jenis Tanaman 2013 2014
PADI SAWAH
- Luas Panen (hektar) 71 515 72 049
- Produksi ( ton) 428 157 433 953
PADI GOGO
- Luas Panen (hektar) 910 96
- Produksi ( ton) 4 371 468
JAGUNG
- Luas Panen (hektar) 200 183
- Produksi ( ton) 605 562
UBI KAYU
- Luas Panen (hektar) 379 350
- Produksi (ton) 4 888 4 537
UBI JALAR
- Luas Panen (hektar) 110 90
- Produksi (ton) 1 062 869
KACANG TANAH
- Luas Panen (hektar) 164 114
- Produksi (ton) 295 209
-80-
Gambar 2.19
Produktivitas Padi Palawija Tangerang Tahun 2014 (kw/ha)
Pada tahun 2014, tercatat populasi ternak sapi potong mendominasi
populasi ternak besar dengan jumlah populasi sebanyak 40.534 ekor. Hal ini
dimungkinkan karena sapi lebih banyak diambil produksi dagingnya untuk
dikonsumsi. Sedangkan populasi kerbau menduduki peringkat kedua
sebanyak 9.799 ekor. Sementara itu, untuk kelompok ternak kecil seperti
kambing, domba dan babi, jumlah populasinya pada tahun 2014 mencapai
masing-masing 80.296 ekor, 90.248 ekor dan 3.271 ekor. Sedangkan pada
kelompok unggas, ayam ras pedaging mendominasi populasi tertinggi
dengan jumlah 21.381.000 ekor.
Tabel 2.23
Statistik Peternakan di Kabupaten Tangerang
Komoditi 2012 2013 2014
Sapi Perah 8 11 0
Sapi Potong 43 270 39 620 40 534
Kerbau 12 252 11 349 9 799
Kuda 19 22 35
Kambing 126 822 104 431 80 296
Domba 103 526 96 293 90 248
Babi 5 872 4 785 3 271
Ayam Buras 2 724 2 603 2 444
-81-
Komoditi 2012 2013 2014
983 620 000
Ayam Petelur 2 945
804
3 092
244
2 800
000
Ayam
Pedaging
20 426
720
20 656
720
21 381
000
2.3.27 Pariwisata
Obyek-obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Tangerang, meliputi
obyek wisata sejarah, wisata alam dan wisata buatan (artifisial). Namun
pengelolaan asset tersebut masih harus ditingkatkan, agar dapat
meningkatkan arus kunjungan domestik (lokal) maupun wisatawan
mancanegara. Beberapa obyek wisata sejarah yang terdapat di Kabupaten
Tangerang, antara lain Palagan Lengkong di Desa Lengkong, Makam Solear
di Desa Solear, dan Obyek Wisata Alam, antara lain Pantai Tanjung Kait
yang berlokasi di Desa Tanjung Anom, Pulau Cangkir di Desa Kronjo, Pantai
Dadap dan wisata buatan.
Tabel 2.24
Statistik Obyek Wisata di Kabupaten Tangerang Tahun 2014
Obyek Wisata Jumlah
Pantai 7
Situ 11
Pulau 22
Agrowisata 1
Gedung Bioskop 2
Gelanggang Renang 17
Arena Bola Sodok 12
Cafe 5
Bar, Pub, Karaoke 14
Travel/Biro Perjalanan 23
Restoran 131
Spa, Salon, Message 14
Billyard 11
2.3.28 Kelautan dan Perikanan
Kegiatan sektor perikanan di Kabupaten Tangerang meliputi kegiatan
-82-
perikanan laut, perikanan perairan umum (rawa, situ, bekas galian pasir,
sungai), tambak, kolam, japung dan budidaya laut. Penangkapan ikan di
laut tetap menghasilkan produksi terbesar dalam sektor perikanan yang
mencapai 20.070,3 ton dengan nilai 235.450,3 juta rupiah. Produksi kedua
terbesar dihasilkan dari budidaya tambak (air payau) yang mencapai
11.024,6 ton dengan nilai 168.559,9 juta rupiah dengan jenis ikan
terbanyak berupa ikan bandeng dengan produksi 6.402,9 ton dengan total
nilai 96.043,5 juta rupiah. Sedangkan produksi terendah terdapat pada
penangkapan ikan di perairan umum dengan jumlah produksi sebesar
116,52 ton dan total nilai sebesar 1.844,19 juta rupiah.
Gambar 2.20
Produksi Ikan Menurut Jenis Usaha Perikanan (ton) Tahun 2014
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang Tahun 2015
2.3.29 Perdagangan
Urusan Perdagangan tahun 2012 adalah meningkatkan volume dan
nilai ekspor, pengawasan barang dan jasa yang beredar, penyelesaian kasus-
kasus pengaduan konsumen, ketersediaan kebijakan efisiensi perdagangan,
serta penataan lokasi PKL.
Upaya Pengembangan ekspor meningkat seiring dengan meningkatnya
Pengetahuan Pelaku Usaha dan Aparat Tentang Prosedur Ekspor dan Impor;
Website Perindag Berfungsi Dengan Baik, Tersebarnya Data Keseluruhan
Indonesia; Terdapatnya Buku/Bahan Kebijakan Ekspor Impor; Meningkatnya
Permintaan Pasar Dalam dan Luar Negeri sebanyak 4 komoditi; Tersedianya
Sarana Untuk Showroom IKM Kabupaten Tangerang; Terpenuhinya Data
0.0
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0Laut,
20,070.3
Perairan Umum, 116.5
Tambak, 11,024.6
Kolam, 5,142.9
Japung, 520.0
Budidaya Laut,
4,721.0
-83-
Selayang Pandang Potensi Unggulan Kabupaten Tangerang serta
Meningkatnya Pengetahuan tentang Ekspor bagi Para Calon Eksportir.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Jumlah pengawasan barang & jasa yang beredar berhasil ditingkatkan
dengan Meningkatkan kenyamanan konsumen dan terselesaikannya
permasalahan pengaduan konsumen terhadap beberapa kasus ; Terpantau
dan termonitoringnya barang-barang bersubsidi, barang beredar dan
minuman beralkohol, ; Terciptanya tertib ukur, takar, timbang dan
kelengkapannya sera adanya kajian Kemetrologian Daerah.
Prosentase penyelesaian dan penanganan kasus-kasus pengaduan
konsumen menunjukkan angka yang menggembirakan dimana dalam kurun
waktu tiga tahun ke belakang sudah mengalami penurunan dengan
berkurangnya pengaduan yaitu dari 100 % pengaduan di tahun 2009
menurun drastis diangka 26,67%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
kenyamanan konsumen sudah mulai meningkat.
2.3.30 Industri
Proses dan pertumbuhan industrialisasi dipicu lahirnya Inpres Nomor
13 Tahun 1976, sebagai liberalisasi ekonomi yang memberikan keleluasaan
kepada pihak swasta ( privat sector ), baik dalam maupun luar negari, untuk
membuka kegiatan usaha di Indonesia, baik melalui kerjasama (Joint
ventura dan joint operation) maupun melalui pinjaman asing sedangkan
perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat bagi pihak-pihak
yang berdagang merupakan ajang perluasan alternatif atau pilihan atas
barang yang dikonsumsi atau diproduksi oleh suatu negara atau bangsa.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah diarahkan pada
Jumlah Kemitraan usaha IKM pada garis besarnya belum mengalami
kenaikan yang signifikan. Data yang diperoleh adalah penurunan yang
terjadi di tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan jumlah
kemitraan dari tahun 2009 dari jumlah 32 kemitraan menurun menjadi 20
kemitraan, meskipun selanjutnya di tahun 2011 angka kemitraan
menunjukkan peningkatan sebesar 50 kemitraan. Hal ini dikarenakan
semakin yakinnya para pelaku usaha terhadap usaha IKM.
Jumlah pembinaan standar produk / manajemen yang diterapkan
adalah 56 IKM pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 80 IKM di tahun
2011 yang artinya bahwa pembinaan standar produk dalam kurun waktu
-84-
tiga tahun kebelakang sudah lebih baik. Jumlah merk dagang yang
terdaftarkan tidak mengalami kenaikan yang menggembirakan hal ini
dikarenakan Masih terbatasnya sarana dan prasarana klaster/sentra industri
kecil dan menengah, Kurangnya daya saing industri daerah dan penerapan
SNI; serta banyaknya perusahaan yang belum memenuhi kewajiban untuk
melporkan hasil/realisasi produksi dan terbatasnya data perusahaan IKM
baik formal dan non formal.
2.3.31 Ketransmigrasian
Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam urusan ketransmigrasian
telah melaksanakan Program transmigrasi regional dimana jumlah
transmigran hal ini dimaksudkan untuk Meningkatnya taraf hidup serta
kesejahteraan Transmigran asal Kabupaten Tangerang dan Masyarakat Kab
Tangerang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap di lokasi Transmigrasi.
Dalam rangka menerapkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa
kenaikan jumlah transmigran yang tidak signifikan diakibatkan karena
kesadaran masyarakat dalam bertransmigrasi masih rendah. Solusi yang
dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan
penyuluhan program transmigrasi.
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH
Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam
mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan
dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota
lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing
daerah meliputi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau
infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.
2.4.1 Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
2.4.1.1 Aksesibilitas Daerah
a. Panjang jalan kondisi baik
Panjang jalan kondisi baik merupakan tingkat ketersediaan sarana
jalan dalam memberi akses mobilitas. Kabupaten Tangerang
memiliki panjang jalan yang cukup memadai untuk melayani
pertumbuhan perekonomian di wilayahnya. Panjang jalan dalam
-85-
kondisi baik pada tahun 2012 mencapai 787,54 Km atau 79,34%
dari total panjang jalan Kabupaten yaitu 992,61 Km.
Namun tidak dipungkiri bahwa di Kabupaten Tangerang juga
masih terdapat jalan yang rusak berat yang memiliki prosentase
kerusakan tinggi diantaranya yaitu jalan Cukang Galih II-Duku,
Dukuh-Ciakar, jalan Pesar - Mekar Bakti, Kelapa Kidul - Tegal
Sari, jalan Buniayu – Jambu, jalan Tol – Patrasana, jalan Kayu
Bongkok - Mekar Kondang, jalan Pelonco - Warung Bingung, jalan
Kajangan - Kebon Miring, jalan Karantina Hewan, jalan Rawa
Burung - Kebon Cau, jalan Lingkar Kec. Kosambi dan jalan Pete –
Kedongdong. Ruas jalan tersebut tersebar dibeberapa kecamatan
diantaranya yaitu Kecamatan Curug, Cikupa, Panongan, Sindang
Jaya, Sukamulya, Kresek, Sukadiri, Pakuhaji, Teluknaga,
Teluknaga, Kosambi dan Tigaraksa
b. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
Berdasarkan data yang dihimpun bahwa terdapat 97.540 jumlah
penumpang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten
Tangerang, sedangkan jumlah angkutannya sendiri adalah 1.713
angkutan darat. Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini hanya
memiliki 1 terminal aktif yaitu terminal sentiong yang ada di
Balaraja, sehingga masih perlu mengoptimalkan terminal atau
bahkan menambah terminal baru untuk memberikan layanan
angkutan yang layak dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten
Tangerang.
2.4.1.2 Penataan Wilayah
a. Luas wilayah produktif
Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah
produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan
RTRW
b. Ketaatan terhadap RTRW
Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata
ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek
administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang
direncanakan sesuai dengan RTRW. Berdasarkan evaluasi tahun
-86-
2012 kesesuaian ruang baru mencapai 90%, dimana tahun 2013
ditargetkan mencapai 95%.
c. Presentase RT yang menggunakan listrik
Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan
perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila
tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka
kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat
meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah
Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu
dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat
pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase
rumah tangga yang menggunakan listrik. Persentase rumah tangga
yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah
tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan
terhadap jumlah rumah tangga.
Saat ini masih terdapat 2.070 rumah tangga Kabupaten
Tangerang yang belum mendapat akses layanan listrik, sementara
yang sudah mendapat aliran listrik yang bukan PLN mencapai
6.910 rumah tangga. Rumah tangga di Kabupaten Tangerang
sendiri pada tahun 2012 mencapai 690.784, artinya rumah tangga
yang belum menikmati layanan listrik mencapai 0,30% dan yang
mendapat aliran listrik non PLN mencapai 1%. Anggka tersebut
relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk
Kabupaten Tangerang yang mencapai 2,834,376 jiwa sehingga
dapat diartikan bahwa Kabupaten Tangerang sangat berpotensi
dalam pengembangan investasi.
2.4.2 Iklim Investasi
a. Jumlah Demontrasi
Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan sebuah gerakan protes
yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa
biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok
tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak
atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan
secara politik oleh kepentingan kelompok. Pada tahun 2012
tercatat 2 (dua) aksi unjuk rasa yang masif yaitu unjuk rasa
-87-
serikat pekerja dari berbagai perusahaan yang berdomisili di
Kabupaten Tangerang menyangkut tuntutan hak mendasar pekerja
serta pemberlakuan kebijakan upah minimum dan aksi unjuk rasa
dari elemen masyarakat lainnya terkait dengan adanya tumpang
tindih ijin trayek.
b. Perda yang mendukung iklim usaha
Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang
sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya
insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap
aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha
dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan
lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan
ketenagakerjaan.
Dalam pengembangan potensi investasi, usaha daerah dan sektor
informal di Kabupaten Tangerang diupayakan melalui penyusunan
Peraturan Daerah/Kepala Daerah mengenai kebijakan investasi,
dimana saat ini peraturan yang sudah tersusun yang mendukung
iklim usaha sejumlah 18 Peraturan Bupati.
c. Pengenaan pajak dan retribusi daerah
Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur
dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah
yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib
yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan)
kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang
berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku). Pajak daerah yang diterima saat ini terdiri dari pajak
Hotel, pajak Restoran, pajak hiburan, pajak Reklame, pajak
Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
-88-
kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).
Retribusi daerah yang diterima Kabupaten Tangerang saat ini
terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa daerah dan retribusi
perijinan tertentu
2.4.3 Sumber Daya Manusia
Rasio Ketergantungan
Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban
yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif
terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia
dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum
produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua
atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia
diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati
masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia
kerja yang dianggap sudah produktif.
Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah
penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak
terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan
gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Hingga kini
masyarakat Kabupaten Tangerang yang berusia < 15 th dan usia >64
th atau lebih sering disebut usia tidak produktif mencapai 906.266
penduduk, sedangkan penduduk usia 15 - 64 tahun atau disebut usia
produktif mencapai 1.928.110. Fakta tersebut menjelaskan bahwa
rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk Kabupaten
Tangerang adalah 47%.
-89-
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2008-2012
ini, disajikan sebagai dasar dalam menyusun proyeksi anggaran tahun
2013-2018 dalam rangka membiayai program dan kegiatan pembangunan
yang akan dilaksanakan. Kinerja keuangan ini meliputi kinerja pendapatan,
kinerja belanja dan kinerja pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada tabel
3.1.
Tabel 3.1.
Rata-rata Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2008 s/d 2012 Kabupaten Tangerang
2008 2009 2010 2011 2012
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 Pendapatan Asli Daerah 336.921.813.888 372.841.974.479 350.295.783.693 665.231.223.713 839.459.000.807
4.1.1 Hasil Pajak Daerah 148.148.805.725 150.231.262.735 117.198.221.318 426.863.508.462 535.855.875.314
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 70.604.589.953 61.523.494.270 54.709.900.558 62.162.553.234 67.364.749.246
4.1.3Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan12.090.178.305 14.722.143.170 19.975.404.750 17.263.890.515 17.668.545.184
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 106.078.239.905 146.365.074.304 158.412.257.067 158.941.271.502 218.569.831.063
4.2 Dana Perimbangan 1.255.932.366.786 1.376.748.937.820 1.106.703.700.035 1.288.462.389.417 1.542.498.443.349
4.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 429.473.375.786 471.764.150.820 321.605.554.035 217.193.841.917 276.060.366.349
4.2.2 Dana Alokasi Umum 774.453.991.000 855.219.787.000 628.872.716.000 720.492.542.000 1.016.902.729.000
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 52.005.000.000 49.765.000.000 70.529.900.000 51.524.350.000 84.826.250.000
4.2.4 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - - 85.695.530.000 299.251.655.500 164.709.098.000
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 313.884.433.857 173.220.316.108 177.237.002.108 270.614.153.161 272.759.387.739
4.3.1 Pendapatan Hibah 4.999.965.000 - 2.999.965.000 24.799.965.000 -
4.3.2 Dana Darurat 3.000.000.000 - - - -
4.3.3Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya272.817.924.457 140.451.366.108 174.237.037.108 245.814.188.161 264.328.387.739
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 13.066.544.400 17.668.950.000 - - -
4.3.5Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya20.000.000.000 15.100.000.000 - - 8.431.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 1.906.738.614.531 1.922.811.228.407 1.634.236.485.836 2.224.307.766.291 2.654.716.831.895
Kode UraianRealisasi Pendapatan
-90-
Adapun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah sebagai
berikut :
a. Intensifikasi
1. Penyiapan Sarana Penunjang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Melaksanakan persiapan sarana prasrana untuk menunjang
pengelolaan pendapatan daerah
2. Survey Omzet Pajak Daerah
Dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga, bidang pemeriksa
pajak. Dengan tujuan untuk mengetahui omzet pendapatan pajak
restoran yang sebenarnya.
3. Evaluasi Pendapatan Daerah
Berkoordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan untuk mengetahui
kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan
pendapatan daerah.
4. Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah
Pemeliharaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan
dan mempermudah administrasi perpajakan.
5. Pemeriksaan Pajak Daerah
Pemeriksaan pajak daerah bekerjasama dengan Pihak Ketiga untuk
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
b. Ekstensifikasi
1. Sosialisasi bagi wajib pajak self assesment
Sosialisasi ditujukan terhadap wajib pajak self assesment yang sudah
terdaftar untuk semua jenis pajak daerah, terutama pajak restoran.
2. Koordinasi Pajak Air Tanah
Dilaksanakan bekerjasama dengan instansi terkait, yaitu Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, BP2T, Satpol PP dengan tujuan untuk
menjaring wajib pajak baru, terutama perusahaan-perusahaan yang
sudah mempunyai SIPA dan belum terdaftar sebagai wajib pajak.
3. Koordinasi Pajak Reklame
Dilaksanakan bekerja sama dengan BP2T, DKPP, Satpol PP dengan
tujuan untuk menjaring wajib pajak reklame yang belum terdaftar.
4. Koordinasi Pajak Penerangan Jalan
-91-
Berupa konsultasi dan koordinasi dengan pihak PLN Pusat dengan
tujuan untuk sinkronisasi data dan rekonsiliasi realisasi pajak
penerangan jalan.
5. Pendataan Pajak Daerah
Melaksanakan pendataan terhadap potensi semua mata pajak daerah
yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang.
3.1.2. Neraca Daerah
Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan
keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas,
solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk
penyediaan dana pembangunan daerah.
Tabel 3.2.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tangerang
No. Uraian Rata-rata
Pertumbuhan
(%)
1. ASET
1.1. ASET LANCAR 45%
1.1.1. Kas 58%
1.1.2. Piutang 2%
1.1.3. Piutang Lain-lain (PAD yg Sah) 42%
1.1.4. Persediaan 28%
1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG 30%
1.2.1. Investasi Permanen 30%
1.3. ASET TETAP 15%
1.3.1. Tanah 7%
1.3.2. Peralatan dan Mesin 13%
1.3.3. Gedung dan Bangunan 12%
1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 23%
1.3.5. Aset Tetap Lainnya 15%
1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 19%
1.3.7. Akumulasi Penyusutan 91%
1.4. DANA CADANGAN -77%
1.5. ASET LAINNYA -11%
-92-
No. Uraian Rata-rata
Pertumbuhan
(%)
1.5.1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0%
1.5.2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 78%
1.5.3. Aset Tidak Berwujud -62%
1.5.4. Aset Lain-lain -10%
JUMLAH ASET DAERAH 16%
2. KEWAJIBAN 54%
2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 54%
2.1.1. Utang Jangka Pendek Lainnya 54%
3. EKUITAS DANA 16%
3.1. EKUITAS DANA LANCAR 45%
3.1.1. SILPA 58%
3.1.2. Pendapatan yg Ditangguhkan 50%
3.1.3. Cadangan Piutang 16%
3.1.4. Cadangan Persediaan 28%
3.1.5. Dana yg Harus Disediakan untuk
Pembayaran Utang Jangka Pendek
54%
3.2. EKUITAS DANA INVESTASI 16%
3.2.1. Diinvestasikan dalam Investasi Jk Panjang 30%
3.2.2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 15%
3.2.3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya -11%
3.3. EKUITAS DANA CADANGAN -77%
3.3.1. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan -77%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 16%
Tabel 3.3.
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Tangerang
No Uraian 2010 2011 2012
% % %
1 Rasio lancar (current ratio) 25,42 31,58 20,96
2 Rasio quick (quick ratio) 23,24 30,31 19,60
3 Rasio kas (cash ratio) 18,61 27,22 17,03
4 Rasio total hutang terhadap total aset 0,0024 0,0030 0,0042
5 Rasio hutang terhadap modal 0,0024 0,0031 0,0042
-93-
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
Proporsi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur
pada Pemerintah Kabupaten Tangerang mencapai 38% pada tahun 2012
dibanding total pengeluaran anggaran yaitu anggaran belanja ditambah
dengan anggaran pengeluaran pembiayaan . Angka tersebut turun dari
tahun sebelumnya yang mencapai 44%, hal tersebut dicapai berkat
pendekatan terobosan (breakthrough) kebijakan penggunaan anggaran yang
terus dilakukan dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran.
Namun angka tersebut dinilai masih cukup besar dibandingkan dengan
kebutuhan belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih
cukup besar, sehingga masih perlu pengetatan anggaran untuk belanja
pemenuhan kebutuhan aparatur. Mengenai analisis proporsi belanja
pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dijelaskan pada tabel 3.4.
Tabel 3.4
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Tangerang
3.2.2 Analisis Pembiayaan
Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh
kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya
terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan
kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas
pendanaan pembangunan daerah. Salah satu komponen pembiayaan yang
No Uraian
Total belanja untuk
pemenuhan
kebutuhan aparatur
Total pengeluaran
(Belanja +
Pembiayaan
Pengeluaran)
Prosentase
(Rp) (Rp) %
1 Tahun anggaran
2010 825.547.561.429 1.876.417.158.061 44%
2 Tahun anggaran
2011 895.477.509.877 2.034.118.117.580 44%
3 Tahun anggaran
2012 1.043.717.641.406 2.714.328.190.948 38%
-94-
dianalisis yaitu defisit riil anggaran, dimana angka defisit riil diperoleh
dengan mengurangi realisasi pendapatan daerah oleh jumlah realisasi
belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Tabel 3.5.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tangerang
NO Uraian
2010 2011 2012
(Rp) (Rp) (Rp)
1.
Realisasi
Pendapatan
Daerah
1.634.236.485.836
2.224.307.766.291
2.654.716.831.895
Dikurangi
realisasi:
2. Belanja Daerah
1.783.247.996.252
2.027.969.740.162
2.709.434.074.090
3.
Pengeluaran
Pembiayaan
Daerah
93.169.161.809
6.148.377.418
4.894.116.858
Defisit riil (242.180.672.225) 190.189.648.711 (59.611.359.053)
Komposisi penutup defisit riil anggaran juga turut disajikan sebagai
bahan analisis, hal ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu
tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah
Daerah yang dilakukan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 3.6.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tangerang
No. Uraian
Proporsi dari total
defisit riil
2010 2011 2012
(%) (%) (%)
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran sebelumnya
-141% 120% -
821%
2. Pencairan Dana Cadangan -51% 32% -83%
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di
Pisahkan -2% 6% -21%
4. Penerimaan Pinjaman Daerah 0% 0% 0%
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah 0% 0% 0%
6. Penerimaan Piutang Daerah 0% 0% 0%
-95-
Komposisi realisasi anggaran SILPA Pemerintah Daerah menjadi
penting untuk mengetahui bagian dari kemampuan keuangan daerah,
analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa
lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran
periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang
lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi
anggaran SILPA Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.7
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tangerang
No. Uraian
2009 2010 2011
Rp
%
dari
SiLPA
Rp
%
dari
SiLPA
Rp % dari
SiLPA
1. Jumlah SiLPA 342.221.186.849
227.446.014.783
489.250.770.302
2. Pelampauan
penerimaan
PAD
16.145.840.846
5% 48.237.392.738
21% 229.114.803.573
47%
3. Pelampauan
penerimaan
dana
perimbangan
127.514.700.820
37% 16.338.100.035
7% 52.332.844.149
11%
4. Pelampauan
penerimaan
lain-lain
pendapatan
daerah yang
sah
27.370.316.108
8% 29.875.070.108
13% 13.247.335.948
3%
5. Sisa
penghematan
belanja atau
akibat lainnya
149.797.841.825
44% 119.805.725.524
53% 188.144.069.992
38%
6. Kewajiban
kepada pihak
ketiga sampai
dengan akhir
tahun belum
terselesaikan
-
- - - -
7. Kegiatan
lanjutan -
- - - -
8. SILPA BLUD 21.406.801.879
6% 13.189.726.378
6% 2.389.100.990
0%
9. SILPA DAK - - - - 4.022.615.650
1%
3.3. KERANGKA PENDANAAN
Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas
riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program dan
-96-
kegiatan pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke
depan yaitu sepanjang tahun 2013-2018. Kerangka pendanaan yang
diproyeksikan diharapkan dapat menjamin keberlangsungan pendanaan
program dalam upaya pencapaian VISI MISI Bupati Kabupaten Tangerang.
Langkah yang dilakukan adalah menganalisis pengeluaran periodik wajib
dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu dan kapasitas
riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah.
3.3.1 Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas
utama
Pertumbuhan Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas
Utama Kabupaten Tangerang pada 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 3% per
tahun dimana pada tahun 2012 mencapai Rp. 691.901.998.103
Penyumbang angka terbesar adalah Belanja Gaji dan Tunjangan dengan
angka pertumbuhan 11% per tahun dimana pada tahun 2012 mencapai Rp.
596.084.849.684.
Tabel 3.8.
Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Tangerang
No Uraian 2010 2011 2012
Rata-rata
Pertumbuhan
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
A Belanja Tidak
Langsung
492.770.449.760
552.470.695.405
600.611.669.684 10%
1 Belanja Gaji dan
Tunjangan
487.997.329.760
547.697.575.405
596.084.849.684 11%
2 Belanja Dana
Pimpinan dan
Anggota DPRD
serta KDH /
WKDH
4.773.120.000
4.773.120.000
4.526.820.000 -3%
B Belanja Langsung
72.515.728.388
80.270.135.916
89.396.211.561 11%
1 Belanja
honorarium PNS
khusus untuk
guru dan tenaga
medis.
34.478.347.480
34.478.347.480
34.478.347.480
2 Belanja Beasiswa
Pendidikan PNS
283.300.000
349.000.000
116.182.200 23%
3 Belanja Jasa
Kantor ( khusus
tagihan bulanan
35.411.859.808
31.583.397.357
38.808.323.018 6%
-97-
No Uraian 2010 2011 2012
Rata-rata
Pertumbuhan
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
kantor seperti
listrik, air, telepon
dan sejenisnya)
4 Belanja sewa
gedung kantor
(yang telah ada
kontrak jangka
panjangnya)
998.950.000
1.034.600.000
1.358.646.000 17%
5 Belanja sewa
perlengkapan dan
peralatan kantor (
yang telah ada
kontrak jangka
panjangnya)
1.343.271.100
1.924.844.160
1.722.966.890 16%
6 Belanja Pegawai
BLUD
-
10.899.946.919
12.911.745.973 18%
7 Belanja Kegiatan
DAK
8 Belanja
Pendamping DAK
9 Cost Sharing
10 Alokasi Dana
Desa
C Pembiayaan
Pengeluaran
93.169.161.809
3.548.377.418
1.894.116.858 -71%
1 Pembentukan
Dana Cadangan
93.169.161.809
3.548.377.418
1.894.116.858 -71%
2 Pembayaran
pokok utang
-
-
-
TOTAL (A+B+C)
658.455.339.957
636.289.208.739
691.901.998.103 3%
3.3.2 Proyeksi Pendapatan
Berdasarkan data pendapatan daerah pada beberapa tahun terakhir,
pada lima tahun kedepan diperkirakan terus mengalami kenaikan hingga
mencapai Rp. 5.438.463.185.505 pada tahun 2018. Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terbesar diperoleh dari hasil pajak daerah, sedangkan untuk Dana
Perimbangan diperkirakan dana terbesar diperoleh dari Dana Alokasi
Umum. Lain-lain pendapatan daerah yang syah sendiri diperkirakan akan di
hasilkan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya sebagai penyumbang angka tertinggi.
-98-
Analisis terhadap proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan
untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran
pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu
tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah
pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya
dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan
pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang
telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.
Tabel 3.9.
Proyeksi Pendapatan
KODE URAIAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
4 PENDAPATAN
DAERAH
4.1 Pendapatan Asli
Daerah
882.788.661.937 1.372.016.959.714 1.585.933.096.436 1.712.807.744.151 1.849.832.363.683 1.997.818.952.778
4.1.1 Hasil Pajak
Daerah
556.000.000.000 872.796.833.434 984.079.000.000 1.062.805.320.000 1.147.829.745.600 1.239.656.125.248
4.1.2 Hasil Retribusi
Daerah
75.013.113.398 132.440.415.106 104.451.008.900 112.807.089.612 121.831.656.781 131.578.189.323
4.1.3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
36.230.403.437 38.627.149.300 39.907.992.395 43.100.631.787 46.548.682.330 50.272.576.916
4.1.4 Lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
215.545.145.102 328.152.561.874 457.495.095.141 494.094.702.752 533.622.278.972 576.312.061.290
4.2 Dana
Perimbangan
1.586.137.148.777 1.469.780.363.541 1.565.716.669.000 1.690.974.002.520 1.826.251.922.722 1.972.352.076.539
4.2.1 Bagi Hasil Pajak
/ Bagi Hasil
Bukan Pajak
350.738.731.777 152.010.120.541 186.268.949.000 201.170.464.920 217.264.102.114 234.645.230.283
4.2.2 Dana Alokasi
Umum
1.115.364.627.000 1.213.857.913.000 1.212.934.842.000 1.309.969.629.360 1.414.767.199.709 1.527.948.575.686
4.2.3 Dana Alokasi
Khusus
120.033.790.000 103.912.330.000 91.384.830.000 98.695.616.400 106.591.265.712 115.118.566.969
4.2.4 Transfer
Pemerintah Pusat
Lainnya
- -
75.128.048.000
81.138.291.840 87.629.355.187 94.639.703.602
4.3 Lain-lain
Pendapatan
Daerah yang Sah
538.635.948.342 669.802.385.517 858.721.106.969 927.418.795.527 1.001.612.299.169 1.081.741.283.102
4.3.1 Pendapatan
Hibah
- 6.000.000.000 - - - -
4.3.3 Dana Bagi Hasil
Pajak dari
Provinsi dan
Pemerintah
Daerah Lainnya
294.043.468.342 425.515.932.517 474.565.184.719 512.530.399.497 553.532.831.456 597.815.457.973
4.3.4 Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
226.592.480.000 225.371.373.000 304.041.731.000 328.365.069.480 354.634.275.038 383.005.017.041
4.3.5
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemerintah
Daerah Lainnya
18.000.000.000 12.915.080.000 80.114.191.250 86.523.326.550 93.445.192.674 100.920.808.088
JUMLAH 3.007.561.759.056 3.511.599.708.772 4.010.370.872.405 4.331.200.542.197 4.677.696.585.573 5.051.912.312.419
-99-
PENDAPATAN
Tabel 3.10.
Proyeksi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
yang Periodik, Wajib, Mengikat serta Perioritas Utama
No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
A Belanja Tidak
Langsung
1 Belanja Gaji dan
Tunjangan
1.076.999.235.118 1.238.549.120.386 1.424.331.488.444 1.637.981.211.710 1.883.678.393.467 2.166.230.152.487
2
Belanja Dana
Pimpinan dan
Anggota DPRD
serta KDH /
WKDH
4.410.024.721 4.296.242.846 4.185.396.626 4.077.410.321 3.972.210.141 3.869.724.203
3 Belanja Bunga
4 Belanja bagi hasil
5 Belanja Tidak
Terduga
15.000.000.000 18.000.000.000 21.600.000.000 25.920.000.000 31.104.000.000 37.324.800.000
6
Belanja Bantuan
Keuangan
Kepada
Pemerintahan
Desa
55.600.000.000 63.940.000.000 73.531.000.000 84.560.650.000 97.244.747.500 111.831.459.625
B Belanja
Langsung
- - - - -
1
Belanja
honorarium PNS
khusus untuk
guru dan tenaga
medis.
36.202.264.854 38.012.378.097 39.912.997.002 90.198.690.276 203.838.457.110 460.650.996.927
2 Belanja Beasiswa
Pendidikan PNS
143.125.972 176.318.264 217.208.168 267.580.836 329.635.410 406.081.038
3
Belanja Jasa
Kantor
(khusus tagihan
bulanan kantor
seperti listrik, air,
telepon dan
sejenisnya)
41.149.331.104 43.631.554.229 46.263.510.813 49.054.233.123 52.013.298.279 55.150.861.111
4
Belanja sewa
gedung kantor
(yang telah ada
kontrak jangka
panjangnya)
1.595.659.377 1.874.019.317 2.200.938.652 2.584.888.484 3.035.817.681 3.565.410.674
5
Belanja sewa
perlengkapan
dan peralatan
kantor ( yang
telah ada kontrak
jangka
panjangnya)
2.005.596.397 2.334.587.468 2.717.545.091 3.163.321.754 3.682.222.073 4.286.240.999
6 Program SKPD 426.666.803.281 425.646.505.558 427.893.968.794 427.962.924.724 429.484.218.858 430.037.287.523
7 Belanja Kegiatan
DAK
120.033.790.000 150.000.000.000 150.000.000.000 150.000.000.000 150.000.000.000 50.000.000.000
8 Belanja 12.003.379.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 5.000.000.000
-100-
No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Pendamping DAK
9 Cost Sharing 25.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000 45.000.000.000 4.015.058.334
10 Lain-lain yang
mengikat 506.374.479.172 264.617.257.975 322.158.728.923 513.437.977.244 464.629.633.004 -
C Pembiayaan
Pengeluaran
1 Pembayaran
pokok utang
8.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000 45.000.000.000
TOTAL (A+B+C)
2.331.183.688.996
2.316.077.984.138
2.595.012.782.513
3.079.208.888.472
3.423.012.633.523
3.377.368.072.920
Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus
dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu
pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga
medis serta belanja sejenis lainnya.
3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan
Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel
diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang
tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan
kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.
Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah
untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak
langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka
menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.
Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian
dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas
program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas
III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II.
Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II
terpenuhi kebutuhan dananya
Tabel 3.11.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
No
. Uraian
Proyeksi
2013 2014 2015 2016 2017 2018
-101-
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1. Pendapatan 2.901.075.440.56
1
3.293.354.063.27
0
3.709.247.340.16
0
4.190.568.208.81
2
4.753.295.294.89
6
5.438.463.185.50
5
2. Pencairan
dana
cadangan
(sesuai Perda)
- - - - - -
3. Sisa Lebih Riil
Perhitungan
Anggaran
Tahun
Sebelumnya
491.592.027.772 400.000.000.000 400.000.000.000 400.000.000.000 300.000.000.000 300.000.000.000
Total
penerimaan
3.392.667.468.33
3
3.693.354.063.27
0
4.109.247.340.16
0
4.590.568.208.81
2
5.053.295.294.89
6
5.738.463.185.50
5
Dikurangi:
4. Belanja dan
Pengeluaran
Pembiayaan
yang Wajib
dan Mengikat
serta Prioritas
Utama
2.331.183.688.99
6
2.316.077.984.13
8
2.595.012.782.51
3
3.079.208.888.47
2
3.423.012.633.52
3
3.377.368.072.92
0
Kapasitas riil
kemampuan
keuangan
1.061.483.779.3
37
1.377.276.079.1
32
1.514.234.557.6
47
1.511.359.320.3
39
1.630.282.661.3
73
2.361.095.112.5
84
Tabel 3.12.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Tangerang
No Uraian
Proyeksi
2013 2014 2015 2016 2017 2018
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
I Kapasitas riil
kemampuan
keuangan
1.061.483.779.33
7
1.377.276.079.13
2
1.514.234.557.64
7
1.511.359.320.33
9
1.630.282.661.37
3
2.361.095.112.58
4
Rencana
alokasi
pengeluaran
prioritas I
II.a Belanja
Langsung
2.097.751.593.21
5
2.199.616.638.88
5
2.391.211.717.31
6
2.621.675.899.26
1
2.797.294.661.30
6
3.153.705.931.50
7
II.b Pembentukan
dana
cadangan
- - - - - -
Dikurangi:
Ii.c Belanja
langsung yang
wajib dan
mengikat
serta prioritas
utama
1.171.174.429.15
7 971.292.620.907
1.041.364.897.44
3
1.291.669.616.44
1
1.367.013.282.41
6
1.013.111.936.60
5
II.d Pengeluaran
pembiayaan
yang wajib
mengikat
serta prioritas
utama
8.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000 45.000.000.000
II Total
rencana
pengeluaran
918.577.164.058 1.208.324.017.97
8
1.319.846.819.87
3
1.295.006.282.82
0
1.390.281.378.89
0
2.095.593.994.90
2
-102-
No Uraian
Proyeksi
2013 2014 2015 2016 2017 2018
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
prioritas I
(II.a+II.b-II.c-
II.d)
Sisa kapasitas
riil
kemampuan
keuangan
daerah
setelah
menghitung
alokasi
pengeluaran
prioritas I (I-
II)
142.906.615.279 168.952.061.154 194.387.737.774 216.353.037.519 240.001.282.483 265.501.117.683
Rencana
alokasi
pengeluaran
prioritas II
III.a Belanja Tidak
Langsung
1.286.915.875.11
8
1.473.737.424.38
6
1.688.035.622.84
4
1.933.892.309.55
0
2.216.000.633.59
1
2.539.757.253.99
8
Dikurangi:
III.b Belanja tidak
langsung yang
wajib dan
mengikat
serta prioritas
utama
1.152.009.259.83
9
1.324.785.363.23
1
1.523.647.885.07
0
1.752.539.272.03
1
2.015.999.351.10
8
2.319.256.136.31
5
III Total
rencana
pengeluaran
prioritas II
(III.a-III.b)
42.871.984.584 50.685.618.346 58.316.321.332 64.905.911.256 72.000.384.745 79.650.335.305
IV Total
rencana
pengeluaran
prioritas III
100.034.630.695 118.266.442.808 136.071.416.442 151.447.126.263 168.000.897.738 185.850.782.378
Surplus
anggaran riil
atau
Berimbang
- - - - - -
Prioritas I
Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema
atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana
diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif
harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk
prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen).
Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan
publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan
nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat
dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping
itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-103-
Prioritas II
Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang
merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II
berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling
berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani
sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan
dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan
kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
Prioritas III
Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi
belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja
hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan
keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta
belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus
memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II
terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.
Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III)
bukan menunjukkan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk
keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar
persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan
dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas
dimaksud.
-104-
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
4.1.1 Analisa Indikator Makro
Pembangunan manusia yang dikedepankan secara luas oleh United
Nation Development Programme (UNDP) merupakan model pembangunan
yang menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam semua proses dan
kegiatan pembangunan (people centered development). Pembangunan harus
ditujukan untuk memperluas pilihan bagi penduduk (a process of enlarging
people’s choice) melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan
peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya
berpartisipasi dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya sehingga
dalam pembangunan akan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari
pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan.
Pendekatan Pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi
dan distribusi komoditas serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan
manusia sehingga pembangunan manusia mempunyai empat paradigma,
yaitu :
a. Produktifitas, manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan
produktifitasnya dalam proses pembangunan
b. Pemerataan, Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama.
c. Keberlanjutan, Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia
bukan hanya untuk genrasi sekarang tapi juga untuk generasi yang
akan datang.
d. Pemberdayaan, Semua orang harus ikut berpartisipasi penuh dalam
pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan
mereka.
Peningkatan kualitas hidup akan menjadi lebih luas dan terjamin jika
kemampuan dasar yang mencakup hidup panjang dan sehat,
berpengetahuan (serta menguasai IPTEK) dan mempunyai akses terhadap
sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (berdaya beli)
yang dimiliki oleh penduduk, sehingga pada akhirnya, tujuan atau sasaran
diprioritaskan kedalam tiga tujuan sasaran dasar, yaitu :
-105-
1. Usia hidup (longevity)
2. Pengetahuan (knowledge)
3. Standar hidup layak (decent living)
Dari ketiga tujuan sasaran dasar yang berkualitas tersebut, sangat terkait
erat dengan ketiga parameter dalam penyusunan IPM.
Laporan IPM pertama (1990) disusun dari perpaduan pendapatan
nasional (sebagai pendekatan dari standar hidup layak) dan dua indikator
sosial yaitu angka harapan hidup (ukuran dari lamanya hidup) dan angka
melek huruf (ukuran dari pengetahuan). Pada tahun kedua (1991)
ditambahkan satu indikator baru yaitu rata-rata lama sekolah kedalam
komponen pengetahuan. Perbaikan lain yang dilakukan adalah pada
komponen standar hidup layak. Akan tetapi tahun 2010 UNDP
menyempurnakan metode IPM baru dengan dimensi kesehatan berupa
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), dimensi pendidikan dengan
indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah serta dimensi
standar hidup dengan indikator Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan.
Berdasarkan hasil perhitungan dari ketiga dimensi tersebut IPM
Kabupaten Tangerang dengan nilai 69,57 berada pada kategori sedang dan
menempati posisi kelima di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang Selatan
79,17, Kota tangeramg 75,87, Kota Cilegon 71,57 dan Kota Serang 70,2 dan
nilai IPM terendah masih berada di Kabupaten Lebak 61,64 dan untuk nilai
IPM Provinsi Banten mencapai 69,8 berada pada peringkat 8 nasional.
Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, Kabupaten
Tangerang masuk dalam kategori sedang dengan nilai IPM antara 60 – 70.
Secara lengkap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dapat dilihat pada
tabel 4.1.
Tabel 4.1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2010-2014
Kode Kabupaten IPM
2010 2011 2012 2013 2014
3601 Pandelang 59,08 59,92 60,48 61,35 62,06
3602 Lebak 58,83 59,82 60,22 61,13 61,64
3603 Tangerang 68,01 68,45 68,83 69,28 69,57
3604 Serang 60,96 61,97 62,97 63,57 63,97
-106-
Kode Kabupaten IPM
2010 2011 2012 2013 2014
3671 Kota Tangerang 73,69 74,15 74,57 75,04 75,87
3672 Kota Cilegon 68,80 69,26 70,07 70,99 71,57
3673 Kota Serang 68,25 68,69 69,43 69,69 70,26
3674 Kota Tangerang
Selatan 76,99 77,68 78,65 79,17
3600 BANTEN 67,54 68,22 68,92 69,47 69,89
Membaiknya nilai IPM secara makro menunjukkan keberhasilan
program-program yang dijalankan pemerintah namun secara mikro bisa kita
lihat, indikator-indikator mana yang menunjukkan tingkat kemajuan lebih
dan sangat mempengaruhi naiknya nilai IPM ini dibanding indikator yang
lain.
Jika dilihat pada tabel 4.1, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir,
walaupun tiap tahun angka IPM senantiasa cenderung mengalami kenaikan
namun posisi peringkat tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa
Kabupaten Tangerang serta kabupaten/kota se Provinsi Banten senantiasa
berusaha untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakatnya
sehingga program-program yang dicanangkan harus senantiasa ditingkatkan
setiap tahunnya agar bisa mengejar ketertinggalan dengan daerah yang lebih
dulu maju namun pembangunan dan kualitas manusia tidak ditangani
secara serius bisa jadi akan mengalami ketertinggalan dibanding daerah-
daerah lain.
Tabel 4.2
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan Komponennya Tahun 2014
Kode Kabupaten AHH HLS RLS Penge-
luaran IPM Kategori
Pertumbuhan
(%)
3601 Pandelang 62,91 13,38 6,45 7.589 62,06 Sedang 1,16
3602 Lebak 65,88 11,88 5,84 7.977 61,64 Sedang 0,82
3603 Tangerang 68,98 11,65 8,20 11.666 69,57 Sedang 0,42
3604 Serang 63,09 12,35 6,69 9.886 63,97 Sedang 0,63
3671
Kota
Tangerang 71,09 12,86 10,20 13.671 75,87 Tinggi 1,10
3672 Kota Cilegon 65,85 13,07 9,66 12.057 71,57 Tinggi 0,81
-107-
Kode Kabupaten AHH HLS RLS Penge-
luaran IPM Kategori
Pertumbuhan
(%)
3673 Kota Serang 67,23 12,34 8,58 12.091 70,26 Tinggi 0,81
3674
Kota
Tangerang
Selatan 72,11 13,58 11,56 14.361 79,17 Tinggi 0,67
3600 BANTEN 69,13 12,31 8,19 11.150 69,89 Sedang 0,61
4.1.1.1 Indikator Kesehatan
Angka Harapan Hidup dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang
dicapai masyarakat dimana semakin tinggi usia harapan hidup masyarakat
maka derajat kesehatan semakin baik. Angka harapan hidup berbanding
terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin tinggi angka
kematian bayi maka angka harapan hidup semakin rendah demikian pula
sebaliknya.
Indikator harapan hidup juga dapat digunakan untuk mengukur
pembangunan di bidang kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup
dapat berarti adanya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang
biasanya ditandai membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk,
membaiknya kesehatan, lingkungan dan sebagainya.
Berdasarkan Teori HL Blum, derajat kesehatan dipengaruhi oleh faktor
lingkungan, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan dan faktor keturunan.
Sehingga faktor terbesar yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang
adalah lingkungan diantaranya terpenuhinya akses terhadap air bersih dan
sanitasi yang layak. Faktor lain yang dominan adalah perilaku hidup bersih
dan sehat dari masyarakat. Pelayanan kesehatan diupayakan dengan
meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan, berdasarkan data survey
Potensi Desa (Podes)hampir semua desa telah memiliki akses terhadap
fasilitas kesehatan dasar yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan
jaringannya.
4.1.1.2 Indikator Pendidikan
Indikator pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk menilai
kemajuan dan kualitas suatu bangsa karena masyarakat yang
berpendidikan akan lebih mudah menyerap informasi pembangunan,
sehingga dapat meningkatkan kualitas penduduk daerah tersebut. Angka
-108-
Harapan Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang
diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa
mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan
sistem pendidikan diberbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun
keatas seiring dengan kebijakan Pemerintah yaitu Program Wajib Belajar.
Capaian AHS dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan akan tetapi bila
dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten, AHS di Kabupaten
Tangerang menduduki peringkat terendah. Hal tersebut harus menjadi
perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Indikator lain yaitu Rat-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah
tahun yang digunkan oelh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
RLS dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25
tahun proses pendidikan sudah berakhir. RLS merupakan indikator output
pendidikan sementara HLS merupakan indikator proses. HLS merupakan
pendorong (booster) untuk meningkatkan RLS. Sehingga intervensi
Pemerintah harus diarahkan pada peningkatan partisipasi sekolah untuk
meningkatkan HLS yang pada akhirnya akan berpengaruh pula pada
peningkatan RLS. Kabupaten Tangerang menempati peringkat kelima dalam
pencapaian RLS pada tahun 2014.
4.1.1.3 Indikator Ekonomi
Pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran
perkapita dan paritas daya beli. Capain indikator pengeluaran perkapita dari
tahun 2010-2014 terus mengalami kenaikan. Akan tetapi menduduki
peringkat kelima bila dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten.
Pengeluaran Perkapita sangat dipengaruhi oleh indikator makro
lainnya antara lain Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran
Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi. Pada Tahun 2014
diperkirakan prosentase penduduk dibawah Garis Kemiskinan menurun dari
7,82 persen menjadi 7,36 persen pada tahun 2014. Tingkat Pengangguran
Terbuka juga mengalami penurunan dari 11,94 persen menjadi 8,45 persen.
Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami perlambatan dari 6,89 persen
persen menjadi 6,12 persen. Hal-hal tersebut yang mendukung kenaikan
Pengeluaran Perkapita pada tahun 2014. Upaya untuk meningkatkan daya
beli masyarakat memberikan indikasi Pemerintah Daerah harus jeli dan
tanggap dalam melaksanakan program - program pembangunan di
-109-
daerahnya sehingga akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan
masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat
agar dapat menjalani hidup yang sejahtera.
4.1.2 Permasalahan Daerah
Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk
menetukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi
terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan
ketetapan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria
tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara factual
dihadapi dalam pembangunan.
4.1.2.1. Urusan Pendidikan
Pada urusan pendidikan terdapat beberapa permasalahan
pembangunan diantaranya yaitu:
1. Masih rendahnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Masih terdapat sekolah yang belum terpenuhi sarana dan prasarana
3. Rata-rata lama sekolah yang masih rendah
4. Rasio ruang kelas dengan jumlah murid masih terdapat kesenjangan
5. Belum terpenuhinya akses dan pemerataan pendidikan
6. Belum maksimalnya kualitas pendidik
4.1.2.2. Urusan Kesehatan
Permasalahan pembangunan pada urusan kesehatan secara umum
yaitu masih kurangnya layanan kesehatan yang harus ditunjang dengan
sarana prasarana yang memadai dan SDM yang kompeten pada tiap tingkat
layanan, permasalahan tersebut diantaranya yaitu:
1. Belum optimalnya aksesibilitas masyarakat dan mutu kesehatan dasar
dan rujukan.
2. Masih terdapatnya desa resiko tinggi sanitasi
3. Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
4. Masih tingginya jumlah Kematian Ibu
5. Masih Tingginya jumlah Kematian Bayi
6. Masih ditemukannya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular
7. Masih ditemukannya kasus Balita gizi buruk dan gizi kurang
-110-
8. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kesehatan terutama dalam perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS )
9. Masih belum optimalnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan di
RSU Daerah
10. Belum terpenuhinya ketersediaan tenaga kesehatan sesuai
kompetensi.
4.1.2.3. Urusan Pekerjaan Umum
Pada urusan pekerjaan umum terdapat beberapa pokok permasalahan
pembangunan seperti infrastruktur jalan, jaringan drainase dan irigasi
seperti yang dijabarkan berikut ini:
1. Masih tingginya tingkat kemacetan pada koridor utama
2. Masih rendahnya kualitas jalan poros desa terutama antar pusat-pusat
kegiatan perdesaan seperti pasar tradisional dan tempat pengolahan
hasil pertanian.
3. Masih tingginya tingkat bencana banjir dan genangan air terutama
diwilayah perkotaan akibat kurangnya pemeliharaan jaringan drainase
dan saluran pembuang
4. Masih terdapat jaringan irigasi yang tidak berfungsi dengan baik
4.1.2.4. Urusan Perumahan
Permukiman kumuh masih menjadi permasalahan menahun pada
urusan perumahan di Kabupaten Tangerang. Selain permukiman kumuh
saat ini berkembang juga permasalahan lain diantaranya yaitu:
1. Masih terdapatnya wilayah rawan bahaya kebakaran
2. Masih terdapatnya permukiman kumuh dengan PSU yang tidak
memadai
3. Masih terdapatnya bangunan di Kabupaten Tangerang yang tidak
berIMB
4. Belum maksimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih
dan sanitasi yang layak
5. Masih rendahnya proporsi TPU terhadap jumlah penduduk
6. Belum adanya database rumah tidak BerIMB se-Kabupaten Tangerang
7. Belum optimalnya Insfratruktur bangunan kantor Kelurahan yang
representatif
-111-
8. Belum optimalnya bangunan sarana dan prasarana sanitasi yang
memadai mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi kumuh
9. Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan masih kecil yaitu
PDAM TKR sekitar 16 %, swasta sekitar 12 %. Sehingga target MDGS
belum terpenuhi
4.1.2.5. Penataan Ruang
Permasalahan utama penataan ruang adalah terkait pengendalian
pemanfaatan ruang yang belum optimal. Beberapa permasalahan terkait
penataan ruang diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Masih tingginya ketidaktaatan masyarakat dan swasta dalam
memanfaatkan ruang di wilayah Kab Tangerang
2. Belum tercukupinya ketersediaan peta analog
3. Belum optimalnya forum konsultasi publik.
4. Masih adanya permohonan pengurusan Ijin Pemanfaatan Ruang yang
tidak sesuai dengan peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten
Tangerang.
5. Cukup banyaknya pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di
bidang penataan ruang.
6. Belum maksimalnya pemanfaatan lahan Ruang Terbuka Hijau di
kabupaten Tangerang
4.1.2.6. Perencanaan Pembangunan
Inkonsistensi perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan
pembangunan menjadi permasalahan tersendiri dalam urusan
perencanaan pembangunan. Dibawah ini adalah permasalahan
pembangunan terkait perencanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang
:
1. Belum Konsistennya perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
pembangunan daerah
2. Belum maksimalnya keterpaduan antara berbagai dokumen
perencanaan pembangunan
4.1.2.7. Perhubungan
Permasalahan pembangunan pada urusan perhubungan adalah
sebagai berikut:
-112-
1. Masih tingginya tingkat kemacetan di beberapa titik lokasi di
Kabupaten Tangerang.
2. Belum adanya Terminal Tipe C yang refresentatif di Kabupaten
Tangerang, karena hanya memiliki 1 Terminal di Balaraja yang
belum optimal fungsinya.
3. Belum adanya Terminal Tipe A dan Terminal Tipe B di Kabupaten
Tangerang.
4. Terbatasnya palang pintu perlintasan kereta api dan SDM untuk
penjaga palang pintu perlintasan kereta api yang melintasi wilayah
Kabupaten Tangerang.
5. Belum adanya dermaga penyebrangan dibeberapa titik lokasi di
wilayah pesisir Kabupaten Tangerang yang memiliki potensi
aktifitas penyebrangan orang dan angkutan antar pulau.
6. Belum maksimalnya kualitas dan kuantitas sarana perlengkapan
jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, pagar
pengaman jalan (guardrail), paku jalan dan sarana pendukung
keselamatan lalu lintas lainnya.
7. Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
4.1.2.8. Lingkungan Hidup
Permasalahan pembangunan pada urusan lingkungan hidup adalah
sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian sumber pencemar
lingkungan baik bergerak maupun tidak bergerak yang
mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan baik sungai,
udara maupun tanah
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah baik oleh Pemerintah
maupun swasta
3. Belum optimalnya proporsi RTH di wilayah perkotaan
4. Tingginya deforestasi hutan mangrove untuk mencegah abrasi dan
intrusi air laut
5. Terjadinya penurunan muka air tanah akibat dari banyaknya
pemanfaatan/ penggunaan air sebagai bahan baku industri.
6. Tingginya tingkat abrasi di wilayah pantai utara
-113-
7. Masih banyaknya pelaku industri yang tidak mentaati dan
melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
tentang pengelolaan lingkungan hidup
8. Rendahnya tingkat penegetahuan dan kesadaran pelaku usaha
dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan
khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan implementasi
dokumen-dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL dan UPL;
9. Masih banyaknya perusahaan/pelaku usaha yang belum memiliki
dokumen lingkungan dan yang sudah memiliki dokumen
lingkungan belum membuat laporan semesterannya
10. Kurangnya Informasi tentang pentingnya pengelolaan lingkungan
hidup oleh pihak industri
4.1.2.9. Pertanahan
Permasalahan pembangunan pada urusan pertanahan adalah
kurangnya koordinasi para pihak yang terkait dengan pengadaan tanah.
Disamping itu harga tanah yang akan dilakukan pengadaan, harga pasarnya
sering tidak diterima oleh pemilik tanah.
4.1.2.10. Kependudukan dan Catatan Sipil
Permasalahan pembangunan pada urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil adalah sebagai berikut:
1. Tingginya arus urbanisasi ke wilayah Kabupaten Tangerang
2. Belum optimalnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten
Tangerang
4.1.2.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
2. Belum semua kecamatan efektif melaksanakan kegiatan GSI
3. Belum optimalnya pelaporan kasus KDRT
4. Belum optimalnya Pengetahuan masyarakat tentang gender dan
kepedulian masyarakat dan dinas/instansi terkait terhadap kekerasan
Perempuan dan Anak
5. Masih tingginya jumlah keluarga Pra KS dan KS I
-114-
4.1.2.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Permasalahan pembangunan pada urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:
1. Tingginya angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang
2. Masih tingginya tingkat DO Peserta KB
3. Belum optimalnya pembinaan terhadap DBS, Klinik dan RS Swasta
4. Masih terdapatnya Perkawinan di bawah usia 20 tahun
5. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok Tri Bina dan UPPKS
6. Belum optimalnya KIE KB Terhadap kelompok Tri Bina dan UPPKS
4.1.2.13. Sosial
Permasalahan pembangunan pada urusan sosial adalah sebagai
berikut:
1. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan penyandang
masalah kesejahteraan sosial
2. Belum optimalnya fasilitasi bidang Keagamaan
3. Masih banyaknya PMKS Dan keluarga miskin yang belum terakses
pelayanan kebutuhan dasar
4. Rendahnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui KUBE
5. Kurangnya Penyediaan Layanan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
4.1.2.14. Ketenagakerjaan
Permasalahan pembangunan pada urusan ketenagakerjaan adalah
sebagai berikut:
1. Belum maksimalnya kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi
tenaga kerja
2. Belum maksimalnya kesadaran dalam kepesertaan BPJS
ketenagakerjaan
3. Tidak adanya data base jumlah peralatan K3 yang terdaftar dan tidak
seimbangnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan dengan
jumlah obyek pemeriksaan
4.1.2.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
-115-
Permasalahan pembangunan pada urusan koperasi dan usaha kecil
menengah adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya akses permodalan dan kemitraan untuk para penggiat
UMKM
2. Rendahnya kualitas pelayanan Pasar Tradisional
3. Keberpihakan Perbankan dalam memberikan fasilitas Sumber Dana
pembiayaan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) Non Bank maupun Koperasi yang menjadi
Lembaga intermediari bagi UMKM masih belum optimal
4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor yang memiliki kewenangan
dalam kemitraan UMKM
5. Belum optimalnya pembinaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dalam
peningkatan kualitas produk maupun manajemen usaha
4.1.2.16. Penanaman Modal
Permasalahan pembangunan pada urusan penanaman modal adalah
sebagai berikut:
1. Belum optimalnya kerjasama daerah dalam meningkatkan investasi
2. Belum maksimalnya penyediaaan informasi dan profil Investasi
3. Belum maksimalnya Sistem dan jaringan informasi data
4. Belum maksimalnya sarana dan Prasarana Promosi Investasi.
5. Belum maksimalnya data dan informasi investasi perusahaan swasta
6. Belum maksimalnya informasi tentang peraturan perijinan
penanaman modal
7. Belum maksimalnya data& informasi peluang investasi Unggulan
Daerah
4.1.2.17. Kebudayaan
Permasalahan pembangunan pada urusan kebudayaan adalah masih
rendahnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian
tradisional dan belum tersedianya fasilitas penunjang pementasan kesenian
dan kebudayaan yang representatif.
4.1.2.18. Kepemudaan dan Olah Raga
Permasalahan pembangunan pada urusan kepemudaan dan olahraga
adalah sebagai berikut:
-116-
1. Belum optimalnya sarana dan prasarana keolahragaan dan
kepemudaan
2. Belum maksimalnya wirausaha muda mandiri di Kabupaten
Tangerang
3. Masih terdapat penyalahgunaan narkoba
4. Belum maksimalnya sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten
Tangerang
5. Belum optimalnya atlet yang mengikuti pertandingan di tingkat
nasional
4.1.2.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Permasalahan pembangunan pada urusan kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pembinaan masyarakat tentang kerukunan
antar umat beragama, pembauran kebangsaan, wawasan
kebangsaan, empat pilar kebangsaan dan bela negara
2. Belum optimalnya pembinaan politik daerah
3. Berkembangnya frekuensi gangguan Kantrantibmas tiap tahun
4. Belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban umum
4.1.2.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian
Permasalahan pembangunan pada urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, Persandian adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah
2. Belum optimalnya pendayagunaan potensi pajak dalam
meningkatkan pajak daerah
3. Belum optimalnya layanan perijinan ditandai dengan lamanya proses
perijinan
4. Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur
di Kabupaten Tangerang
5. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan diklat pegawai baik
teknis, peningkatan ketrampilan dan profesionalisme, prajabatan,
struktural dan fungsional
-117-
6. Belum maksimalnya audit/pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan
yang bersumber dari APBD
7. Belum optimalnya SKPD menindaklanjuti temuan
4.1.2.21. Ketahanan Pangan
Permasalahan pembangunan pada urusan ketahanan pangan adalah
sebagai berikut:
1. Belum maksimalnya kemandirian pangan dengan menekankan pada
pengembangan 5 komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, gula,
dan daging sapi)
2. Belum optimalnya data Neraca bahan Makanan
3. Belum meningkatnya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
4. Masih tingginya angka kemiskinan
5. Masih kurangnya informasi stok dan harga pangan
6. Belum optimalnya data stabilitas harga dan pasokan pangan
7. Belum meningkatnya kualitas keanekaragaman konsumsi pangan
masyarakat
4.1.2.22. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Permasalahan pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat
desa adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga desa
dalam membangun perekonomian desa
2. Belum optimalnya data organisasi Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat desa
3. Belum meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Belum meningkatnya usaha ekonomi keluarga dan usaha simpan
pinjam yang dikelola masyarakat pedesaan
5. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Pedesaan
6. Belum optimalnya Kelembagaan Penyuluhan pertanian, perikanan,
dan kehutanan
7. Belum tersedianya pos penyuluhan desa
4.1.2.23. Kearsipan
Permasalahan pembangunan pada urusan kearsipan adalah sebagai
berikut:
1. Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan
-118-
2. Pengembangan database kearsipan
3. Belum maksimalnya tertib administrasi kearsipan
4.1.2.24. Komunikasi dan Informatika
Permasalahan pembangunan pada urusan Komunikasi dan
Informatika adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan
komunikasi dan Informatika yang diakibatkan oleh minimnya sarana dan
prasarana Komunikasi dan Informatika pada tiap kecamatan di wilayah
Kabupaten Tangerang.
4.1.2.25. Perpustakaan
Permasalahan pembangunan pada urusan perpustakaan adalah
sebagai berikut:
1. Layanan perpustakaan masih belum merata di setiap kecamatan
2. Kebutuhan bahan bacaan masyarakat masih belum terpenuhi secara
maksimal
3. Belum merata layanan perpustakaan di Kabupaten Tangerang
4. Belum terpenuhinya jumlah koleksi menurut Standar Perpustakaan
Nasional (SPN)
4.1.2.26. Pertanian
Permasalahan pembangunan pada urusan pertanian adalah sebagai
berikut:
1. Kurangnya intensifikasi lahan dan pengendalian hama penyakit serta
meningkatkan sarana prasarana pra panen dan pasca panen untuk
meningkatkan produktifitas pertanian dan peternakan
2. Banyaknya kerusakan saluran irigasi tersier dan kekurangan pasokan
air
3. Rendahnya ketersediaan benih/bibit tanaman dan bibit ternak
4. Belum berkembangnya kelembagaan petani dan usaha tani, pada
sektor pertanian.
5. Kurangnya jumlah sarana alat dan mesin pertanian
6. Belum optimalnya kemampuan petani dalam penerapan teknologi
7. Belum optimalnya produktivitas pertanian komoditas utama seperti
padi, Jagung, kacang tanah dan Bawang Merah
8. Masih rendahnya tingkat pelayanan kesehatan hewan
-119-
9. Belum tersedianya data akurat mengenai penyakit hewan
10. Rendahnya produktivitas ternak
11. Belum optimalnya produktivitas kelompok ternak agribisnis
(Kelompok)
12. Belum optimalnya mutu dan kesehatan produk asal hewan
13. Belum optimalnya sanitasi dan higiene pada unit usaha produsen/
distributor produk asal hewan
4.1.2.27. Energi dan Sumberdaya Mineral
Permasalahan pembangunan pada urusan energi dan sumberdaya
mineral adalah masih rendahnya layanan Penerangan Jalan Umum (PJU)
akibat belum terpasangnya sarana dan kurangnya pemeliharaan PJU secara
optimal di titik jalan Strategis, jalan Provinsi, Kabupaten dan Jalan
Kecamatan Kab. Tangerang
4.1.2.28. Pariwisata
Permasalahan pembangunan pada urusan pariwisata adalah belum
tersedianya Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang representatif di
wilayah Kabupaten Tangerang karena kurang mengoptimalkal
pengembangan potensi ODTW yang ada.
4.1.2.29. Kelautan dan Perikanan
Permasalahan pembangunan pada urusan kelautan dan perikanan
adalah kurangnya produktifitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya
yang tidak diiringi dengan pengembangan teknologi dan pengembangan
kawasan minapolitan secara optimal
4.1.2.30. Perdagangan
Permasalahan pembangunan pada urusan perdagangan adalah
sebagai berikut:
1. Belum optimalnya promosi dan informasi potensi daerah
2. Lemahnya kemampuan bersaing pedagang tradisional dengan
pedagang modern khususnya dari sisi manajemen.
3. Banyaknya keluhan/ pengaduan konsumen yang merasa dirugikan
oleh pelaku usaha karena kurangnya perlindungan terhadap
konsumen.
-120-
4. Masih lemahnya pengawasan terhadap barang dan jasa beredar
dipasaran.
4.1.2.31. Industri
Permasalahan pembangunan pada urusan industri adalah sebagai
berikut:
1. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian produk industri baik
pada tingkat produksi, distribusi maupun pemasaran
2. Masih banyaknya hasil industri di masyarakat yang belum memenuhi
standar nasional (SNI).
3. Belum optimalnya pemahaman pelaku IKM terhadap penggunaan
Merk.
4. Belum optimalnya pemahaman pelaku IKM terhadap proses produksi
dan penerapan system manajemen mutu.
5. Belum optimalnya kerjasama antara IKM dengan lembaga-lembaga
usaha yang lebih besar, juga akses kepada perbankan.
6. Masih kurangnya pemahaman para pelaku industri tentang kawasan
industri.
7. Masih lemahnya pemasaran produk IKM.
4.1.2.32. Ketransmigrasian
Permasalahan pembangunan pada urusan ketransmigrasian adalah
kurangnya kuota dari provinsi untuk pemberangkatan transmigrasi asal
Kabupaten Tangerang sedangkan animo masyarakat untuk melakukan
transmigrasi cukup tinggi dengan harapan dapat meningkatkan
kesejahteraan hidupnya di tempat tujuan transmigrasi.
4.3 ISU-ISU STRATEGIS
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
Pemerintah Kabupaten Tangerang harus mengambil langkah atau tindakan
yang sesuai dengan isu strategis yang ada. Isu-isu strategis harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah
karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
-121-
i. Pengembangan Sistem Transportasi
Wilayah Kabupaten Tangerang yang notabene pertumbuhan
perekonomiannya cukup pesat tentu memerlukan sistem transportasi yang
memadai. Banyaknya industri baik skala nasional maupun internasional
turut meningkatkan mobilitas masyarakat. Selain itu Kabupaten Tangerang
juga menjadi gerbang bagi wilayah barat indonesia dalam pendistribusian
produk ekonomi yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Kemacetan lalu-lintas juga sudah tidak menjadi berita baru bagi
masyarakat Kabupaten Tangerang. Beberapa titik kemacetan diantaranya
yaitu simpang geometri Lippo-Karawaci, jalur Pasar Cikupa, Jalan
penghubung menuju Kawasan Industri Cikupa Mas, Simpang Bitung-Curug,
Toll Gate Balaraja dan Simpang Cadas.
Kerusakan infrastruktur jalan dan masih terbatasnya jalan
penghubung antar kawasan seperti Kedaung Barat-Kedaung Baru dan
minimnya sarana prasarana perhubungan Dermaga Cituis yang menjadi
salah satu penghambat perekonomian. Untuk itu perlu pembangunan
akses-akses alternatif dan pengembangan sistem transportasi baik sarana
maupun prasarana.
ii. Penanggulangan Banjir, Rob dan Genangan
Banjir kerap terjadi di wilayah Kecamatan Tigaraksa, Teluknaga,
Jayanti, Pasar Kemis dan Kresek. Beberapa penyebab banjir diantaranya
yaitu tersumbatnya sungai atau saluran pembuang oleh sampah dan
pengurugan liar atau bangunan tanpa ijin yang memakan badan air.
Rob atau banjir akibat pasang air laut terjadi di wilayah utara
Kabupaten Tangerang, sementara genangan air lebih sering terjadi diwilayah
perkotaan. Hal itu disebabkan oleh buruknya pemeliharaan drainase yang
ada dan kurangnya penertiban pada pihak-pihak yang memanfaatkan
saluaran drainase yang tidak dengan fungsinya.
Tabel 4.1
Sebaran Banjir
NO Kecamatan/Desa
1 KECAMATAN JAYANTI
1. Desa Cikande
-122-
NO Kecamatan/Desa
2. Desa Jayanti
3. Desa Pasir Gintung
4. Desa Pasir Mundang
2 KECAMATAN TIGARAKSA
1. Desa Pasir Nangka
2. Desa Cisereh
3. Pasir Bolang
4. Kelurahan Kadu Agung
3 KECAMATAN KRESEK
1. Desa Patrasana
2. Desa Talok
3. Desa koper
4. Desa Renged
5. Desa Kresek
6. Desa Pasir Ampo
4 KECAMATAN SUKAMULYA
1. Desa Kubang
2. Desa Kali Asin
3. Desa Bumi Ayu
4. Desa Bunar
5. Desa Sukamulya
5 KECAMATAN GUNUNG KALER
1. Desa Gunung Kaler
2. Desa Kandawati
3. Desa Onyam
4. Desa Cibetok
5. Desa Kedung
6 KECAMATAN PAKUHAJI
1. Desa Kali Bru
2. Buaran Banbu
3. Kelurahan Pakuhaji
4. Desa Rawa Boni
5. Desa Laksana
6. Desa Kohod
-123-
NO Kecamatan/Desa
7 KECAMATAN TELUK NAGA
1. Desa Babakan Asem
2. Desa Melayu Timur
3. Desa Pangkalan
4. Desa Tanjung Pasir
5. Desa Teluk Naga
6. Desa Tanjung Burung
8 KECAMATAN KEMIRI
1. Desa Klebet
2. Desa Lontar
3. Desa Legok
4. Desa Patra Manggala
5. Desa Karang Anyer
9 KECAMATAN PASAR KEMIS
1. Desa Gelam Jaya
10 KECAMATAN KOSAMBI
1. Desa Salembaran Jati
2. Kel. Salembaran Jaya
3. Desa Dadap
4. Desa Cangklung
5. Desa Kosambi Timur
6. Desa Kosambi Barat
11 KECAMATAN JAMBE
1. Desa Pasir Barat
2. Desa Ancol Pasir
12 KECAMATAN MAUK
1. Kel. Mauk Barat
2. Desa Mauk Barat
3. Desa Gunung Sari
13 KECAMATAN SOLEAR
14 KECAMATAN RAJEG
1. Desa Rajeg Mulya
2. Desa Ranca Bango
3. Desa Mekar Sari
-124-
NO Kecamatan/Desa
4. Desa Jambu Karya
15 KEC. SEPATAN
1. Desa Karet
2. Desa Pondok Jaya
3. Desa Pisangan Jaya
4. Desa Mekar Jaya
5. Kel. Sepatan
16 KECAMATAN KRONJO
1. Desa Cirumpak
2. Ds. Pagedangan Udik
3. Desa Pagedangan Ilir
4. Desa Muncung
17 KECAMATAN BALARAJA
18 KECAMATAN PAGEDANGAN
1. Desa Karang tengah
19 KEC. SINDANG JAYA
1. Desa sindang sono
2. Desa Badak Anom
20 KEC. LEGOK
1. Desa Bojong Kalam
21 KECAMATAN CIKUPA
1. Desa Budi Mulya
22 SEPATAN TIMUR
1. Desa Gempol
23 KECAMATAN CISAUK
1. Desa Cisauk
24 KECAMATAN KELAPA DUA
25 KECAMATAN PANONGAN
26 KECAMATAN SUKADIRI
27 KECAMATAN CURUG
-125-
Gambar 4.1
Peta Sebaran Banjir
Perlu penanganan serius dari SKPD terkait secara terintegrasi dan
konsisten karena bencana tersebut sangat merugikan masyarakat baik dari
sisi kesehatan maupun perekonomian.
iii. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penyediaan Air bersih di Kabupaten Tangerang tergolong belum optimal,
hal tersebut dikarenakan minimya sumber air baku. Sebagian sumber air
baku sudah tercemar seperti sungai Cisadane, Cirarab, Cidurian dan
Cimanceuri. Sebagian lagi terintrusi air laut bahkan hingga 7 km dari bibir
pantai seperti terjadi diwilayah utara. Sehingga perlu konservasi,
pengembangan dan pengendalian sumber air untuk memenuhu kebutuhan
air bersih secara berkelanjutan. Begitupun dengan udara dan tanah yang
sudah tercemar.
Persampahan juga sudah menjadi permasalahan serius. Banyak TPA
liar di wilayah Kabupaten Tangerang terutama ditempat-tempat umum
-126-
seperti di sekitar Pasar. Perlu pengembangan TPST untuk mengurangi
volume sampah yang dibuang ke TPA Jatiwaringin. Selain persampahan
perlu juga pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang semakin hari
semakin sedikit akibat pertumbuhan industri dan perumahan yang semakin
luas.
Tabel 4.2
Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau
Luas area kawasan perkotaan 57.364,29 ha, jika dibandingkan dengan
luas wilayah Kabupaten Tangerang dengan luas 95.961 ha. Berarti luasan
kawasan perkotaan mencapai 60% dari total wilayah kabupaten dan
kebutuhan masih 17.266 Ha
Sementara terkait pemanfaatan air tanah saat ini harus mulai serius
untuk dikendalikan, mengingat banyaknya industri masuk ke kabupaten
Tangerang menggunakan air bawah tanah dangkal yang rawan menganggu
kesediaan air tanah untuk keperluan rumah tangga yang tingkat
kebutuhannya semakain tinggi. Sehingga konservasi air tanah penting
dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan, ketersediaan,
-127-
kuantitas dan kualitas daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan
mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah. Prinsip
pengambilan air bawah tanah juga perlu di perhatikan yaitu :
1. Penyadapan air tanah yang terkandung dalam akuifer bebas atau
dangkal pada kedalaman kurang dari 50 m hanya diperuntukan bagi
penyediaan air untuk rumah tangga
2. Penyadapan pemanfaatan dan pengusahaan air tanah untuk
keperluan niaga, industri dan kegiatan lainnya dilakukan pada
akuifer tengah dan dalam yang merupakan akuifer tertekan dengan
kedalaman lebih dari 50 m.
3. SKPD melakukan evaluasi Zonasi Air Tanah setiap 3 (tiga) tahun
sekali melalui penganggaran yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah
Gambar 4.3
Peta Zonasi Air Tanah Kabupaten Tangerang
iv. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
berikut RDTR per kecamatannya yang disusun secara bertahap menjadi
pedoman dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Tangerang.
Saat ini masih ada pihak-pihak yang memanfaatkan ruang tidak sesuai
dengan kaidah RTRW. Oleh karena itu perlu keterlibatan semua pihak
-128-
terkait untuk bersama-sama menegakan RTRW dengan berorientasi pada
pengembangan kawasan yang seimbang. Keterlibatan baik dalam
perencanaan , pemanfaatan maupun pengendalian ruang.
v. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
Di Kabupaten Tangerang terdapat 76.773 rumah tidak layak huni dan
2.047 kawasan kumuh. Bukan perkara mudah memang untuk menangani
hal tersebut, namun penanganan yang sistematis, konsisten dan
komprehensif meliputi Prasarana, Sarana dan Utility (PSU) akan sangat
membantu dalam peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan
permukiman
Perumahan komersial yang tersebar menjadi cluster-cluster kecil juga
menjadi permasalahan. Sarana prasarana pendukung yang tidak terintegrasi
seperti sistem drainase sering menyebabkan genangan yang berimbas pada
masyarakat sekitarnya. Hal itu juga perlu penerapan pola ruang dan
pengawasan yang tegas dari pemerintah daerah.
vi. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pendidikan dan kesehatan saat ini menjadi hal yang sangat penting,
sehingga akses masyarakat terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) dapat mudah dijangkau. Rumah Sakit Umum (RSU) saat ini
sudah terbangun RSUD Kab. Tangerang di wilayah selatan, RSUD Balaraja
di wilayah tengah dan RSU Pantura di wilayah utara. Sarana yang masih
perlu ditingkatkan adalah Puskesmas dan jaringannya, yaitu dengan
meningkatkan status Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap dan
Puskesmas mampu PONED 24 jam.
Untuk bidang pendidikan, kebutuhan ruang kelas masih tinggi
sehingga satu kelas masih ada yang digunakan untuk 2-3 shift. Perlu
ditingkatkan sarana dan prasarana pendidikan milik Pemerintah Daerah
yang lebih terjangkau, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar
pun menjadi penting, mengingat Kabupaten Tangerang memiliki banyak
perindustrian yang tentunya memerlukan tenaga kerja yang kompeten.
vii. Penguatan Ketahanan Pangan
-129-
Pemanfaatan lahan saat ini belum optimal yang disebabkan antara lain
oleh terbatasnya tenaga kerja (baik manusia, ternak kerja maupun
mesin/traktor), tingkat kesuburan tanah yang rendah dan belum
tersedianya saluran irigasi & drainase yang memadai serta terbatasnya
modal petani untuk mengelola usaha taninya.
Sehingga perlu adanya pengembangan agribisnis tanaman pangan di
Kabupaten Tangerang dalam penyediaan bibit, pupuk, irigasi, pengolahan,
penyuluh, dan jaringan pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan
petani.
Pengembangan budidaya perikanan berbasis masyarakat dan kemitraan
juga diperlukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan,
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nelayan dan
pelaku usaha perikanan.
viii. Penanggulangan Kemiskinan
Masyarakat miskin atau rumah tangga sangat miskin di Kabupaten
Tangerang pada tahun terakhir mencapai 151.150 rumah tangga sementara
keluarga yang rentan sosial ekonomi mencapai 6.935 keluarga. Dengan
angka kemiskinan yang masih cukup besar perlu penanganan lintas sektor
dan lintas SKPD secara terintegrasi dan konsisten melalui pelaksanaan
program dan kegiatan yang langsung, menyentuh dan berdampak luas .
Dengan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan terarah
diharapkan dapat mencegah efek domino kemiskinan yang dikawatirkan
dapat meningkatkan jumlah kawasan kumuh, menurunnya kesehatan
masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan tentu saja meningkat pula
angka kriminal yang bukan tidak mungkin akan memperkeruh iklim
investasi di Kabupaten Tangerang.
ix. Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Ketenagakerjaan
Perkembangan sektor industri di Kabupaten Tangerang sangat
menggembirakan, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan penyiapan
dan penyediaan tenaga kerja. Hasilnya tenaga kerja masyarakat Kabupaten
Tangerang kurang memiliki daya saing sehingga banyak yang lebih memilih
lapangan kerja di sektor informal. Oleh karena itu perlu penyiapan tenaga
kerja yang handal dan kompeten diantaranya melalui penyediaan Balai
-130-
Latihan Kerja Industri (BLKI) yang profesional dan peningkatan kerjasama
pendidikan terutama SMK dengan dunia usaha.
Selain itu perlindungan terhadap tenaga kerja sudah harus menjadi
perhatian utama terkait banyaknya penyimpangan pelaksanaan
kelembagaan outsourching yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pengawasan terhadapa lembaga outsourching harus ditingkatkan
melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas tenaga kerja
untuk meminimalisir terjadinya kasus perselisihan hubungan industrial
yang dapat merugikan tenaga kerja dan investasi industri itu sendiri
x. Peningkatan Iklim Investasi dan ekonomi daerah
Istilah Kabupaten Tangerang sebagai “Kota Seribu Industri” yang
memiliki potensi investasi yang luar biasa sudah seharusnya pemerintah
menjaga iklim investasi tetap pada koridor yang aman bagi para investor.
Menekan angka kriminalitas dan penyederhanaan birokrasi perijinan
menjadi bagian yang harus segera dibenahi dan ditingkatkan pelayanannya.
Pengembangkan sistem Informasi Manajemen dalam bidang Penanaman
modal melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Multimedia serta
peningkatan kerjasama daerah dengan daerah lainnya maupun dengan
dunia usaha juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera
dirampungkan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.
Sisi lain perekonomian daerah yang harus diperhatikan adalah
peningkatan ekonomi daerah berbasis industri dan UMKM terutama pada
sektor pertanian dan perikanan. Peningkatan kualitas produksi harus terus
didorong melalui penerapan system manajemen mutu dan penyediaan
cluster yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
xi. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Permasalahan birokrasi pada umumnya adalah organisasi
pemerintahan dan SDM aparatur belum tepat fungsi dan tepat ukuran (right
sizing), peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, inkonsisten,
tidak jelas, dan multitafsir serta pola pikir (mind-set) dan budaya kerja
(culture-set) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif
dan produktif, dan profesional.
Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang perekonomiannya
sedang tumbuh pesat dan didiringi dengan pertumbuhan penduduknya yang
-131-
cukup tinggi. Namun hal tersebut belum menjamin seluruh masyarakat
Kabupaten Tangerang mendapatkan kesejahteraan yang layak secara
merata. Selain itu pengelolaan keuangan daerah dalam pembiayaan
pembangunan yang masih belum efektif dan efisien tutur berpeng, artinya
manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat nilainya belum
optimal. Pada kondisinruh dari kurang optimalnya palayanan publik. Untuk
itu perlu peningkatan layanan publik untuk memberikan pelayanan yang
lebih baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang melalui reformasi
birokrasi.
Reformasi birokrasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan
seiring dengan dinamisasi perubahan yang terjadi. Reformasi birokrasi
merupakan salah satu langkah untuk menata sistem organisasi. Oleh
karenanya, agar sistem tersebut berjalan dengan harmonis dalam mencapai
visi dan misi yang diembannya, reformasi birokrasi harus diimbangi dengan
penataan pada berbagai elemen pendukungnya.
Kabupaten Tangerang untuk mencapai visi dan misinya, diperlukan
suatu grand design yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi top
management dalam melakukan reformasi birokrasi bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Tangerang. Reformasi birokrasi yang dimaksudkan adalah
reformasi di bidang manajemen pemerintahan umum yang akan mencakup
4 dimensi yaitu dimensi tata nilai, kelembagaan, ketatalaksanaan dan
sumber daya aparatur.
Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini telah memulai langkah
perwujudan reformasi birokrasi sebagaimana termaktub dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Reformasi birokrasi perlu diwujudkan
demi meningkatnya kualitas pelayanan publik agar tercipta pemerintahan
yang profesional, baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
xii. Peningkatan Moral dan Peran Serta Masyarakat dalam
Pembangunan
Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkatkan dalam setiap tahapan
pembangunan daerah hal tersebut sejalan dengan peraturan perundang-
undangan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan daerah. Kegiatan yang telah melibatkan masyarakat secara
aktif saat ini diantaranya yaitu kegiatan Musrenbang, Program Gebrak
-132-
Pakumis dan lain sebagainya. Kegiatan semacam itu harus terus
ditingkatkan dan diadopsi oleh kegiatan-kegiatan lain pada tiap sektor
pembangunan.
Selain itu moral dan peran masyarakat terutama pemuda sebagai
tulang punggung daerah dalam pembangunan pun secara aktif perlu
ditingkatkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang
memicu kegiatan positif seperti sarana keagamaan, olahraga, seni dan
budaya. Hal tersebut juga mencegah masyarakat usia muda terjerumus
dalam bahaya narkoba dan tindak kriminal.
Dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat dan mewujudkan masyarakat
yang cerdas dan berakhlak mulia pemerintah Kabupaten Tangerang
memberikan insentif kepada guru ngaji serta meningkatkan kemampuan
baca Al-Qur’an pada institusi pendidikan. Dalam rangka meningkatkan
pelayanan keagaamaan diberikan wadah untuk lembaga keagamaan berupa
Kantor Bersama Bidang Keagamaan pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten
yang bertujuan meningkatkan pelayanan keagamaan dibangun Gedung
Bersama Bidang Keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan seperti LPTQ,
KUA, Bazda dan organisasi keagamaan yang lainnya.
4.2.13 Pengendalian Kependudukan yang lebih serasi dan
berimbang
Pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang cukup tinggi mencapai
3,03%, hal tersebut disebabkan oleh tingginya arus urbanisasi dan tingkat
kelahiran yang mencapai 52,248 jiwa per tahun. Implikasi ledakan
penduduk yang mungkin terjadi tidak hanya mengancam ketersediaan
pangan dan daya dukung lingkungan namun juga yang berdampak luas
terhadap bidang kehidupan lainnya yaitu kesehatan, pendidikan,
kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi secara makro dan berbagai matra
kependudukan lainnya.
Urbanisasi sendiri dapat menimbulkan banyak permasalahan kota
potret ini umumnya terekam melalui wajah perkotaan, dengan sudut-sudut
pemukiman kumuh. Hal ini, dikarenakan sebagian besar kaum urban
adalah tenaga tak terdidik yang biasanya menjadi buruh kasar dan
memperoleh penghasilan minim. Selain itu penduduk Kabupaten Tangerang
menyebar dengan tidak merata yang diakibatkan tidak meratanya pusat
-133-
kegiatan perekonomian hal tersebut memberi dampak negatif terhadap daya
dukung dan daya tampung lingkungan pada wilayah perkotaan. Pengelolaan
perkembangan kependudukan harus digarap secara serius sebagai upaya
penyelenggaraan kegiatan pengendalian penduduk melalui pengkajian,
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penyuluhan, dan evaluasi masalah
perkembangan kependudukan.
BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. VISI
Pada awal tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Tangerang memasuki
babak baru pembangunan daerah seiring terpilihnya kepala daerah baru.
Dalam masa jabatannya selama 5 (lima) tahun, Kepala Daerah terpilih atau
Pemerintah Kabupaten Tangerang mengusung visi untuk menjadi
pandangan bersama dalam pencapaian yang diinginkan hingga akhir
periode. Misi sebagai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi tersebut.
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi dan keterkaitan dengan perkembangan
pembangunan daerah sekitarnya, maka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Kabupaten Tangerang diarahkan dalam rangka menuju
Kabupaten Tangerang Gemilang yaitu Kabupaten Tangerang yang berhasil
mewujudkan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, sehingga patut dan dapat dibanggakan oleh
segenap masyarakat Kabupaten Tangerang.
-134-
Berdasarkan motto juang “Satya Karya Kerta Raharja” yaitu dengan
yaitu dengan dasar kesetiaan dan ketaatan kepada pemerintah dan negara
kesatuan Republik Indonesia disertai doa dan kerja keras, diharapkan dapat
diwujudkan masyarakat yang sejahtera, adil serta makmur, baik fisik
materiil maupun mental spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945
Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk masa jabatannya yaitu
“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG
CERDAS, MAKMUR, RELIGIUS, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”. Visi
tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa :
1. Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan,
dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan
teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga
mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek
pembangunan.
2. Makmur mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu
yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan
papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga
mampu mewujudkan kemandirian
3. Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan
perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut
4. Berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa kelestarian, daya
dukung dan keseimbangan lingkungan mendasari setiap kebijakan
pemerintah dan aktifitas masyarakat sehingga terciptanya lingkungan
yang sinergi guna keberlanjutan pembangunan
Visi tersebut juga memberikan pemahaman bahwa Pemerintah Kabupaten
Tangerang :
1. Senantiasa berupaya meningkatkan sumber daya manusia agar
memiliki kecerdasan dalam menyelesaikan permasalahan, memenuhi
kebutuhan dan mewujudkan keinginannya
2. Senantiasa meningkatkatkan kesejahteraan dengan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat agar memiliki kehidupan yang layak
sehingga memperoleh ketenangan
-135-
3. Senantiasa berupaya meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan
nilai-nilai agama melalui berbagai pendekatan dalam rangka
pembangunan mental spiritual
4. Senantiasa berupaya untuk memelihara kelestarian, daya dukung dan
keseimbangan lingkungan agar tidak menimbulkan permaslahan
lingkungan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional
Selanjutnya setiap visi akan diterjemahkan kedalam misi pembangunan
Kabupaten Tangerang 2013-2018 sebagai acuan bagi kebijakan, sasaran
pembangunan, program dan kegiatan
5.2. MISI
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu
lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-
upaya apa yang harus dilakukan. Dalam perencanaan pembangunan,
rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan
sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang
akan ditempuh untuk mencapai visi.
Dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditentukan, dengan
memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan
internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan
tantangan yang ada dalam pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten
Tangerang merumuskan misi sebagai berikut:
Misi Pertama : Peningkatan pemerataan akses dan fasilitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
Misi pertama pada hakikatnya merupakan kewajiban pemerintah
daerah dalam memberikan akses seluas-luasnya terhadap pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang menjadi pelayanan dasar bagi masyarakat.
Beberapa hal yang menjadi fokus pemenuhan pelayanan pendidikan adalah
pemenuhan kebutuhan ruang kelas bagi siswa sekolah dasar dan siswa
sekolah menengah pertama.
Pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan
Pemerintah Kabupaten Tangerang berupaya memberikan bantuan biaya
pendidikan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan
-136-
sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium dan buku pelajaran
juga menjadi hal yang diprioritaskan untuk menunjang jalannya sistem
pendidikan yang bermutu.
Tenaga kependidikan yang menjadi aktor utama dalam pelayanan
pendidikan juga tidak luput dari perhatian pemerintah daerah. Pemerintah
Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk terus mendorong tenaga pendidik
agar melanjutkan jenjang studinya untuk menjamin standar kompetensi
pendidikan.
Pada pelayanan kesehatan pengembangan puskesmas secara merata
menjadi salah satu program dalam mencapai misi pertama. Puskesmas yang
telah ada akan dikembangkan pada lima tahun kedepan menjadi puskesmas
rawat inap yang memenuhi standar pelayanan. Masyarakat Berpenghasilan
Rendah diharapkan pada lima tahun kedepan juga dapat menikmati layanan
kesehatan yang layak. Untuk menjamin hal tersebut Pemerintah Daerah
akan menerbitkan Kartu Sehat agar masyarakat mendapatkan fasilitas
kesehatan. Pembiayaan pelayanan kesehatan melalui Kartu Sehat tersebut
diharapkan akan menjadi program unggulan yang segera dapat
diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya bagi semua kalangan
masyarakat Kabupaten Tangerang.
Misi Kedua : Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan
perekonomian masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan
daya saing masyarakat
Pada sektor ekonomi, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan
mengembangkan ekonomi daerah berbasis industri dan UMKM. Langkah
awal yang akan dilakukan pada periode lima tahun kedepan adalah
merevitalisasi pasar tradisional seperti Pasar Kampung Melayu, Pasar Kelapa
Dua, Pasar Cituis, Pasar Korelet, Pasar Kuta Bumi, Pasar Kronjo, Pasar
Cisoka, Pasar Sepatan, dan Pasar Mauk.
Penyediaan kredit bagi kegiatan UMKM juga akan menjadi target misi
kedua, khususnya untuk UMKM sektor pertanian. Selain pemberian kredit
pada sekotor pertanian, pemeritah daerah juga berkomitmen untuk
mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Beberapa hal konkrit yang
akan segera dilakukan adalah pembangunan sarana dan prasarana yang
menunjang kegiatan pertanian, penyempurnaan sistem irigasi,
pembangunan jalan menuju kawasan pertanian, penyediaan peralatan
-137-
pertanian dan fasilitasi penyediaan bibit, pupuk, serta kebutuhan pertanian
lainnya.
Pada tatanan industri dan ketenagakerjaan, untuk menjamin
kesejahteraan tenaga kerja dan efektifitas kegiatan perekonomian daerah
pemerintah daerah juga akan terus mengurangi, memantau dan
mengendalikan lembaga outsourching agar operasionalnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kemakmuran
masyarakat, pemerintah daerah akan semaksimal mungkin dengan
menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan
daerah. Optimalisasi potensi pajak daerah dan peningkatan kualitas sumber
daya aparatur akan menjadi langkah strategis untuk mendongkrak kangka
pendapatan daerah.
Misi Ketiga : Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam
penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju
masyarakat yang religius;
Dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat dan mewujudkan masyarakat
yang cerdas dan berakhlak mulia pemerintah Kabupaten Tangerang akan
melanjutkan pemberian insentif kepada guru ngaji serta meningkatkan
kemampuan baca Al-Qur’an pada institusi pendidikan. Dalam rangka
meningkatkan pelayanan keagamaan Pemerintah Kabupaten Tangerang
memberikan wadah pada lembaga keagamaan dengan dibangunnya Kantor
Bersama Bidang Keagamaan pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
Misi Keempat : Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif
yang didukung oleh peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang
merujuk pada keseimbangan ruang dan lingkungan;
Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif menjadi
tantangan yang harus dicapai pada misi keempat. Untuk mencapai misi
keempat ini pemerintah daerah akan menempuhnya melalui peningkatan
fasilitas pelayanan investasi dan promosi, peningkatan jumlah investasi,
serta peningkatan investasi dibidang pertanian, peternakan dan perikanan
kelautan. Selain itu pemerintah daerah juga akan meningkatkan volume dan
-138-
nilai ekspor, pengawasan barang dan jasa yang beredar, penyelesaian kasus-
kasus pengaduan konsumen dan menjamin ketersediaan kebijakan efisiensi
perdagangan
Pada sektor infrastruktur pemerintah daerah akan membangun
infrastruktur dasar secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.
Infrastruktur yang akan menjadi fokus pembangunan diantaranya yaitu
peningkatan ruas jalan, pembangunan jalan baru; fasilitasi pembangunan
jalan tol Serpong-Balaraja, pengembangan kawasan pantai utara melalui
reklamasi pantai dan pembangunan lapangan serba guna disetiap
kecamatan.
Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk tetap dalam koridor
RTRW Kabupaten Tangerang. Pengendalian pemanfaatan ruang akan terus
ditingkatkan untuk meminimalisisr penyimpangan pemanfaatan ruang.
Keputusan aparatur dalam hal tentang pemanfaatan ruang ditekankan
agar tetap bersih, transparan dan konsisten.
Daya dukung lingkungan juga harus menjadi perhatian dalan
pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu peningkatan fungsi dan
sumber daya air menjadi penting mengingat hal ini sangat rawan terhadap
pencemaran dan penurunan kualitasnya. Sumber daya air untuk kebutuhan
air minum dan irigasi sangat vital untuk mendukung keberlanjutan ekonomi
daerah.
Hal lain terkait lingkungan yang menjadi fokus misi keenam adalah
perbaikan manajemen persampahan, dimana produksi sampah terus
meningkat pesat sehingga perlu langkah antisipasi yang tepat. Sebagai
alternative solusi pemerintah daerah bermaksud untuk pengumpulan dan
pengangkutan sampah dilimpahkan kepada kecamatan, selanjutnya
kecamatan dapat bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengumpulkan,
menolah dan mengangkut sampah ke TPA.
Misi Kelima : Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh
birokrasi yang bersih, profesional, berwibawa, transparan dan
bertanggung jawab.
Misi Kelima memiliki tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi; profesionalisme SDM aparatur yang
-139-
didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis
kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur
antardaerah, antarpusat, dan antara pusat dengan daerah, serta
memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
Langkah yang diambil untuk merealisasikannya adalah
pengembangan tiga pilar reformasi yaitu kelembagaan, tata laksana, dan
SDM. Penegakan peraturan sesuai dengan kewenangan Pemda secara
konsisten dan berkelanjutan serta pengembangan kapasitas desa
merupakan bagian dari langkkah awal untuk mewujudkan visi ketujuh ini.
5.3. TUJUAN DAN SASARAN
Pada prinsipnya tujuan dan sasaran merupakan target atau hasil yang
diharapkan dari visi misi yang telah dicanangkan. Yang pada akhirnya
tujuan dan sasaran tersebut akan melahirkan program dan kegiatan yang
membantu dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang
cerdas, makmur, religius, dan berwawasan lingkungan. Keterkaitan antara
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 5.1.
Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tangerang
VISI: MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG CERDAS, MAKMUR, RELIGIUS, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
MISI TUJUAN SASARAN
MISI 1: Peningkatan
pemerataan akses dan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
Meningkatkan
pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang
Meningkatnya
akses dan kualitas pendidikan masyarakat
Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang
Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat
MISI 2: Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan
Meningkatkan pertumbuhan, daya saing dan peran ekonomi daerah dalam perekonomian regional untuk mendukung
Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah
-140-
VISI: MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG CERDAS, MAKMUR, RELIGIUS, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
MISI TUJUAN SASARAN
daya saing masyarakat
aktivitas ekonomi
Menurunnya angka kemiskinan
Meningkatnya kesempatan kerja
MISI 3:
Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius;
Meningkatkan kesadaran dan toleransi antar umat beragama
Menumbuhkan nila-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
Meningkatkan persatuan dan kesatuan melalui penyadaran politik masyarakat yang berwawasan kebangsaan
Meningkatnya keamanan dan ketertiban
MISI 4:
Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang didukung oleh peningkatan pembangunan
infrastruktur dasar yang merujuk pada keseimbangan ruang dan lingkungan;
Meningkatkan jumlah investasi di Kabupaten Tangerang dalam rangka percepatan pertumbuhan
perekonomian secara merata
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dengan mengotimalkan keseimbangan ruang dan lingkungan
MISI 5: Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, profesional, berwibawa,
Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel
Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi
-141-
VISI: MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG CERDAS, MAKMUR, RELIGIUS, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
MISI TUJUAN SASARAN
transparan dan bertanggung jawab.
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1. STRATEGI
Berdasarkan pemaparan VISI dan MISI pada Bab V sebelumnya maka
disusun strategi pelaksanaan pembangunan sebagai langkah-langkah
berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan VISI dan MISI
Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sedangkan kebijakan sendiri adalah arah
atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk
mewujudkan strategi yang telah dirumuskan.
Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Pertama adalah sebagai
berikut:
1. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan anak usia
dini
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan jenjang
SD
-142-
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan jenjang
pendidikan SMP
4. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin
5. Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan
6. Mengembangkan pendidikan keaksaraan dan kecakapan hidup
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan non formal
8. Meningkatkan cakupan layanan perpustakaan daerah
9. Menciptakan lingkungan yang
sehat
10. Menekan penyebaran penyakit menular
11. Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu melahirkan
12. Peningkatan standar pelayanan rumah sakit
13. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan
14. Pembangunan sarana prasarana dan peningkatan kemudahan
pelayanan kesehatan yang terjangkau
15. Meningkaatkan Gizi Masyarakat
16. Meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita
17. Menciptakan keluarga berencana yang sehat
18. Meningkatkan lingkungan sehat perumahan
19. Meningkatan akses sanitasi
20. Meningkatkan layanan air bersih
21. Meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman
Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Kedua adalah sebagai berikut:
1. Mendorong sektor keuangan dan pelaku usaha untuk membantu
pengembangan produk-produk unggulan dan industri kreatif
2. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
3. Peningkatan kemampuan teknologi industri
4. Meningkatkan produksi pertanian
5. Pengembangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
6. Meningkatkan produksi peternakan
7. Meningkatkan produktifitas budidaya air tawar dan air payau
8. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap
9. Gerakan membangun masyarakat pantai
10. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi
11. Meningkatkan kapasitas KUKM
-143-
12. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan
13. Mengembangkan destinasi pariwisata
14. Mengembangkan komoditi icon daerah
15. Meningkatan akses perdagangan
16. Akselerasi pendapatan daerah
17. Meningkatkan pemberdayaan PMKS
18. Mengembangkan Desa Mandiri Tahan Pangan (Desa Mantap)
19. Penguatan kelembagaan pengembangan partisipasi masyarakat
20. Peningkatan Kesempatan Kerja
21. Pemerataan kesempatan kerja dan fasilitasi hubungan industrial
harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta
peningkatan kesejahteraan pekerja
Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Ketiga adalah sebagai berikut:
1. Mendorong anak didik pada untuk mempelajari baca Al-Qur'an
2. Penyelenggaraan pembinaan kesadaran dan toleransi antar umat
beragama
3. Meningkatkan kapasitas organisasi kepemudaan
4. Meningkatkan kesadaran berolah raga
5. Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
diseluruh wilayah kecamatan
6. Pencegahan penyalahgunaan narkoba
7. Meningkatkan keragaman budaya
8. Pengembangan sarana dan prasarana pengembangan kebudayaan
9. Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan
10. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban
11. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengembangan
waawasan kebangsaan
Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Keempat adalah sebagai
berikut:
1. Pengembangan potensi investasi, usaha daerah dan sektor informal
dengan peningkatan kinerja pelayanan dan pengembangan produk
unggulan
-144-
2. Meningkatkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang
efektif
3. Meningkatkan Pemanfaatan ruang yang konsisten
4. Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas
5. Penanggulangan Banjir
6. Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
7. Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau
8. Meningkatkan pengelolaan persampahan
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perlengkapan jalan
10. Meningkatnya kewaspaan terhadap bencana
11. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup
Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Kelima adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kinerja perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah
3. Meningkatnya sarana informasi dan komunikasi
4. Meningkatkan kualitas pengawasan internal
5. Meningkatakan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
7. Peningkatan layanan perijinan dan non perijinan melalui
pengembangan sistem informasi
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa
9. Meningkatkan Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
10. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan tata
laksana
11. Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan
12. Meningkatnya penyebarluasan dan kualitas informasi dan media
massa
13. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta
14. Meningkatkan pengelolaan tanah asset Pemerintah Daerah
15. Meningkatkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
16. Meningkatkan pelayanan kearsipan
17. Meningkatkan penataan adminstrasi kependudukan
18. Meningkatan pelayanan pemakaman
-145-
6.2. ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran
dari waktu ke waktu. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan
strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Tangerang tahun 2013-2018 tidak terlepas dari arahan Rencana Jangka
Panjang Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025 dimana pada RPJPD
tersebut masih pada periode lima tahun kedua dan ketiga yaitu tahun
2010-2015 dan tahun 2015-2020.
Pada tahap kedua RPJPD pembangunan diarahkan pada pemantapan
perubahan struktural secara sosial–ekonomi, sehingga pembangunan akan
lebih diarahkan pada penguatan kualitas sumberdaya manusia,
pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai
berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada peningkatan
struktur industri. Secara keseluruhan pembangunan telah menunjukan
pada arah peningkatan kesejahteraan secara global, lingkungan mulai
terkendali, dan secara umum terjadi peningkatan daya saing daerah dalam
kemandirian pembangunan.
Sedangkan pada tahap ketiga difokuskan pada penataan ruang
menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan
secara global semakin terkendali dan terus meningkat kualitasnya. Arah
kebijakan RPJPD tersebut menjadi acuan dalan penentuan arah kebijakan
pembangunan RPJMD tahun 2013-2018.
6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (Maret 2013 - Maret
2014)
Kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada
tahun pertama RPJMD Tahun 2013-2018 diarahkan pada penanganan
permasalahan mendesak seperti sarana dasar pada sektor pendidikan,
kesehatan dan infrastruktur jalan dengan indikasi kegiatan antara lain
pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas sekolah,
penambahan ruang guru sekolah, sertifikasi puskesmas, pembangunan
RSUD di wilayah utara, peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin
dan pembangunan/peningkatan jalan
-146-
Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana pendidikan
seperti ruang kelas diharapkan dapat meningkatkan cakupan layanan
pendidikan sehingga pembagian ruang kelas menjadi beberapa shift
diharapkan tidak terjadi lagi dimasa-masa mendatang. Penyediaan sarana
dan prasarana kesehatan di fokuskan pada pemenuhan layanan kesehatan
untuk masyarakat berpenghasilan rendah seperti peningkatan kualitas
layanan Puskesmas di setiap wilayah di Kabupaten Tangerang. Sedangkan
peningkatan infrastruktur jalan dapat mempercepat pertumbuhan dan
pemerataan perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.
Selain infrastruktur dasar pada tahun pertama arah kebijakan
pembangunan diarahkan pada perwujudan reformasi birokrasi, penciptaan
iklim investasi yang baik dan peningkatan pendapatan daerah untuk
meningkatkan pelayanan publik mulai dari tingkat desa/kelurahan menjadi
lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan
langkah-langkah konkrit dalam perwujudan reformasi birokrasi menjadi
fokus pembangunan dimana penerapan e-goverment di berbagai sektor
dijadikan sebagai langkah awal reformasi. Reformasi birokrasi diharapkan
dapat dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan road map reformasi
birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali,
dimana keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah
akan berkontribusi besar bagi pencapaian sasaran reformasi birokrasi
nasional. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,
terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi sebagai wujud
keberhasilan reformasi birokrasi akan memberikan dampak positif yang luar
biasa bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.
Penciptaan iklim investasi yang baik diupayakan melalui peningkatan
pelayanan perijinan, pengendalian tata ruang, menekan angka kriminalitas
dan peningkatan kesempatan kerja. Sedangkan untuk meningkatkan PAD
dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai sektor, baik pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Bahkan saat ini telah dibentuk
dan dibangun Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pada 5 (lima) kecamatan
untuk memperluas jangkauan pelayanan pajak.
-147-
6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (Maret 2014) – Tahun
Keempat (Maret 2017)
Pada tahap ini arah kebijakan pada tahun sebelumnya seperti
peningkatan sarana dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan,
perwujudan reformasi birokrasi, penciptaan iklim investasi yang baik dan
peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terus ditingkatkan. Adapun arah
kebijakan pada Tahun kedua hingga tahun keempat selain meningkatkan
arah kebijakan tahun pertama yaitu meningkatkan pembiayaan pada
pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan infrastruktur
perekonomian.
Peningkatan pembiayaan pada pelayanan pendidikan dan kesehatan
berupa peningkatan biaya bantuan pendidikan bagi siswa maupun tenaga
pendidik dan peningkatan bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Sedangkan dalam upaya peningkatan infrastruktur
perekonomian dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
berbasis industri dan UMKM dengan menitikberatkan pada sektor hilir
(peningkatan kualitas jaringan irigasi dan pengolahan hasil-hasil pertanian,
perkebunan, perikanan kelautan). Merevitalisasi pusat-pusat perekonomian
masyarakat seperti pasar desa atau tradisional dan peningkatan mutu
produk unggulan diharapkan dapat menjadi stimulus bagi percepatan
pengembangan perekonomian daerah.
Pengelompokan usaha (aglomerasi) terus didorong yang berarti semua
industri yang saling berkaitan saling membagi hasil produk dan
keuntungan. Pengelompokan itu juga menciptakan potensi untuk
menciptakan jaringan kerjasama yang dapat membangun kegiatan
pemasaran bersama dan untuk menarik kegiatan lainnya yang berkaitan
untuk menciptakan kesempatan yang potensial untuk perkembangan
wilayah. Pada periode ini juga dilakukan penguatan kelembagaan dan
pengembangan kebijakan-kebijakan industri dan perdagangan agar tercipta
iklim investasi yang kondusif. Selain itu juga turut dikembangkan kawasan-
kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan
ekonomi diantaranya merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi
yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh yang dapat menggerakkan
pertumbuhan ekonomi dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas
penunjang kegiatan ekonomi yang memadai.
-148-
6.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (Maret 2017-Maret
2018)
Tahun 2017-2018 merupakan tahun akhir Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten tangerang tahun 2013-2018, artinya arah
kebijakan pada periode ini masih digunakan dan dijadikan dasar pijakan
dalam RPJMD berikutnya. Tahap ini merupakan tahap konsolidasi untuk
memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan
jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.
Arah kebijakan periode ini selain difokuskan pada sektor yang masih
perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan pada
tahun-tahun sebelumnya, diantaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat
melalui peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian
masyarakat.
Secara lebih rinci keterkaitan antara Misi, tujuan, sasaran, strategi
dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat
dilihat pada tabel 6.1.
Tabel 6.1
Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Tangerang
TUJUAN SASARA
N STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
MISI 1 : Peningkatan pemerataan akses dan fasilitas pelayanan pendidikan
dan kesehatan bagi masyarakat
Meningkatkan
pelayanan
pendidikan bagi
seluruh
masyarakat
Kabupaten
Tangerang
Meningkatnya
akses dan
kualitas
pendidikan
masyarakat
Menyediakan
sarana dan
prasarana
penunjang
pendidikan anak
usia dini
Peningkatan sarana
pendukung PAUD
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
penunjang
pendidikan jenjang
SD
Meningkatkan ruang
kelas dan sarana
prasarana pada
tingkat SD
-149-
TUJUAN SASARA
N STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
penunjang
pendidikan jenjang
pendidikan SMP
Meningkatkan ruang
kelas dan sarana
prasarana pada
tingkat SMP
Meningkatkan
akses pelayanan
pendidikan bagi
masyarakat miskin
Pendidikan
terjangkau bagi anak-
anak dari golongan
tidak mampu serta
Bantuan Siswa
Miskin
Mewujudkan mutu
dan keunggulan
pendidikan
Mendorong tenaga
pengajar agar
melanjutkan jenjang
studinya untuk
pemenuhan standar
kompetensi
Pengembangan
kurikulum serta
kualitas materi dan
metode pembelajaran
Mengembangkan
pendidikan
keaksaraan dan
kecakapan hidup
Mengembangkan
pendidikan
keaksaraan dan
kecakapan hidup
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
pendidikan non
formal
Meningkatkan
cakupan layanan
perpustakaan
daerah
Meningkatkan luas
jangkauan layanan
perpustakaan daerah
dan penyediaan buku
bacaan bagi
masyarakat umum
Meningkatkan
pelayanan
kesehatan bagi
seluruh
Meningkatnya
akses dan
kualitas
kesehatan
Menciptakan
lingkungan yang
sehat
Promosi Kesehatan
-150-
TUJUAN SASARA
N STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
masyarakat
Kabupaten
Tangerang
masyarakat
Menekan
penyebaran
penyakit menular
Penanganan TBC
BTA Positif
Meningkatkan
pelayanan
kesehatan untuk
ibu melahirkan
Pelayanan kesehatan
untuk ibu
melahirkan disertai
dengan peningkatan
gizi
MEningkatkan
standar pelayanan
rumah sakit
Meningkatkan sarana
dan prasarana serta
manajemen rumah
sakit
Meningkatkan
pelayanan
kesehatan rujukan
Menerapkan sistem
jaminan menyeluruh
bagi masyarakat
miskin melalui
pemberlakuan
KARTU SEHAT
Menigkatkan
sarana prasarana
dan meningkatkan
kemudahan
pelayanan
kesehatan yang
terjangkau
Mengembangkan
puskesmas rawat
inap
Menyediakan sarana
dan pelayanan
kesehatan Rumah
Sakit yang memadai
terutama di wilayah
utara
Meningkaatkan
Gizi Masyarakat
Pelayanan perbaikan
gizi masyrakat
Meningkatkan
pelayanan
kesehatan anak
balita
Pelayanan kesehatan
anak balita
-151-
TUJUAN SASARA
N STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
Menciptakan
keluarga
berencana yang
sehat
Pembinaan
masyarakat dalam
pelayanan KB
Meningkatkan
lingkungan sehat
perumahan
Penyediaan PSU yang
layak
Penyediaan air bersih
bagi komunitas
perumahan
Meningkatan
akses sanitasi
Pembangunan
sarana sanitasi
sekolah (Sanisek)
Pendampingan PHBS
Sanisek
Pembangunan
Seribu Sanitasi
(SERASI)
Meningkatkan
layanan air bersih
Pengawasan dan
pengendalian
terhadap industri dan
non
industri/komersial
penghasil limbah
cair, limbah padat
(B3), Gas, Getaran,
Kebauan dan
Kebisingan
Pelayanan Tindak
Lanjut Pengaduan
Masyarakat Akibat
Adanya Dugaan
Pencemaran
Dan/Atau Perusakan
Lingkungan
Penyediaan SAB
Pengadaan tanah
untuk embung
Pembangunan
embung dan
bangunan
-152-
TUJUAN SASARA
N STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
penampung air
lainnya
Meningkatkan
kualitas
perumahan dan
pemukiman
Meningkatkan
kualitas pemukiman
kumuh disertai
dengan penyediaan
PSU yang layak
Penyusunan
database dan
perencanaan
pengembangan
kawasan
permukiman
MISI 2 : Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan perekonomian
masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan daya saing masyarakat
Meningkatkan
pertumbuhan,
daya saing dan
peran ekonomi
daerah dalam
perekonomian
regional untuk
mendukung
aktivitas ekonomi
Meningkatkan
pertumbuhan
dan pemerataan
ekonomi daerah
Mendorong sektor
keuangan dan
pelaku usaha
untuk membantu
pengembangan
produk-produk
unggulan dan
industri kreatif
Pembinaan dan
fasilitasi untuk
mendorong potensi
ekspor dan
optimalisasi pangsa
pasar local sentra-
sentra industri
potensial melalui
pengenalan produk
dan promosi
Pengembangan
Sentra-Sentra
Industri Potensial
Fasilitasi dan
pembinaan bagi
industri kecil dan
menengah
Peningkatan
kemampuan
teknologi industri
Pembinaan
kemampuan
teknologi industri
dan Perluasan
penerapan SNI untuk
mendorong daya
saing industri
Meningkatkan
produksi pertanian
Fasilitasi
peningkatan produksi
pertanian
Pengembangan
Pertanian Pangan
Regulasi Pertanian
Pangan
-153-
TUJUAN SASARA
N STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
Berkelanjutan Berkelanjutan
Identifikasi
revitalisasi
kelembagaan petani
dan sarana produksi
pertanian
Bantuan benih padi
bersertifikat pada
kawasan LP2B
Bantuan pupuk
organik pada
kawasan LP2B
Meningkatkan
produksi
peternakan
Fasilitasi
peningkatan produksi
peternakan
Meningkatkan
produktifitas
budidaya air tawar
dan air payau
Fasilitasi
peningkatan
produktivitas
perikanan air tawar
dan air payau
Meningkatkan
Produksi
Perikanan
Tangkap
Pendampingan pada
kelompok nelayan
perikanan tangkap
dan peningkatan
kualitas alat tangkap
Gerakan
membangun
masyarakat pantai
Pembangunan
infrastruktur dasar;
penguatan ekonomi;
pemberdayaan
masyarakat pesisir
Meningkatkan
kualitas
kelembagaan
Koperasi
Pembinaan,
pengawasan, dan
penghargaan
koperasi berprestasi;
Meningkatkan
kapasitas KUKM
Fasilitasi Kemitraan
Investasi dan Usaha
bagi UMKM
Pemanfaatan
Fasilitas Dana
Pemerintah bagi
-154-
TUJUAN SASARA
N STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
KUMKM melalui
UPDB
Meningkatkan
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
Pengawasan terhadap
barang beredar
Mengembangkan
destinasi
pariwisata
Peyusunan
Masterplan dan DED
Penyediaan Objek
Daerah Tempat
Wisata (ODTW)
Peningkatan promosi
potensi wisata
Mengembangkan
komoditi icon
daerah
Pengembangan
komoditi icon daerah
Ayam Wareng
Pengembangan
komoditi icon daerah
Rambutan Parakan
Meningkatan
akses perdagangan
Revitalisasi dan
pembangunan pasar
tradisional
Akselerasi
pendapatan
dadrah
Optimalisasi
peningkatan
Pendapatan Daerah
Pembangunan UPTD
Kemeterologian
Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Menurunnya
angka
kemiskinan
Meningkatkan
pemberdayaan
PMKS
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Mengembangkan
Desa Mandiri
Tahan Pangan
(Desa Mantap)
Tersedianya
cadangan pangan
desa 2,5 ton setara
beras
-155-
TUJUAN SASARA
N STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
Penanganan Desa
Rawan Pangan
melalui
pemberdayaan
masyarakat kelompok
tani
Pembentukan Badan
Usaha Milik Desa
(BUMDes)
Penguatan
kelembagaan
pengembangan
partisipasi
masyarakat
Pembinaan lembaga
kemasyarakatan
perdesaan
Meningkatkan
ketersediaan
lapangan kerja dan
kesempatan
berusaha
Meningkatnya
kesempatan
kerja
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Penyiapan tenaga
kerja siap pakai
melalui kerjasama
pendidikan dan
pelatihan berbasis
kompetensi
Pembangunan dan
penyediaan sarana
prasarana
pendukung gedung
BLKI
Pemerataan
kesempatan kerja
dan fasilitasi
hubungan
industrial
harmonis, dinamis
dan berkeadilan,
kelangsungan
usaha serta
peningkatan
kesejahteraan
pekerja
Peningkatan
perlindungan tenaga
kerja, keselamatan
dan kesehatan kerja
MISI 3 : Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam
penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju
masyarakat yang religius
Meningkatkan Menumbuhkan Mendorong anak Menerapkan Baca
-156-
TUJUAN SASARA
N STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
kesadaran dan
toleransi antar
umat beragama
nila-nilai
keagamaan
dalam
kehidupan
bermasyarakat
didik pada untuk
mempelajari baca
Al-Qur'an
Tulis Al Qur’an dalam
jenjang pendidikan
Penyelenggaraan
pembinaan
kesadaran dan
toleransi antar
umat beragama
Pembinaan
masyarakat dan
lembaga keagamaan
Penbangunan Kantor
Bersama Bidang
Keagamaan
Meningkatkan
kapasitas
organisasi
kepemudaan
Pembinaan pengurus
kepemudaan
Meningkatkan
kesadaran berolah
raga
Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
raga
Pengembangan
sarana dan
prasarana
kepemudaan dan
olahraga diseluruh
wilayah kecamatan
Pembangunan sarana
olahraga melalui
pembangunan
stadion mini dan
Sport Center
Pencegahan
penyalahgunaan
narkoba
Pembinaan generasi
muda
Meningkatkan
keragaman budaya
Pengelolaan budaya
masyarakat
Pengembangan
sarana dan
prasarana
pengembangan
kebudayaan
Pembangunan Pusat
Seni Budaya
Penanganan bagi
perempuan dan
anak korban
tindak kekerasan
Pemberian layanan
kepada perempuan
dan anak korban
tindak kekerasan
-157-
TUJUAN SASARA
N STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
Meningkatkan
daya dukung iklim
usaha dan
investasi yang
kondusif
Meningkatnya
keamanan dan
ketertiban
Meningkatnya
ketentraman dan
ketertiban
Peningkatan
penanganan terhadap
pelanggaran Perda
Peningkatan cakupan
wiayah yang
tertangani Linmas
Meningkatkan
pemahaman
masyarakat dalam
pengembangan
waawasan
kebangsaan
Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pengembangan
wawasan kebangsaan
MISI 4 : Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang didukung oleh
peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang merujuk pada keseimbangan
ruang dan lingkungan
Meningkatkan
jumlah investasi di
Kabupaten
Tangerang dalam
rangka percepatan
pertumbuhan
perekonomian
secara merata
Meningkatnya
pertumbuhan
investasi daerah
Pengembangan
potensi investasi,
usaha daerah dan
sektor informal
dengan
peningkatan
kinerja pelayanan
dan
pengembangan
produk unggulan
Penyusunan
kebijakan investasi
dan kemudahan
dalam berinvenstasi
Pelaksanaan promosi
investasi
Meningkatkan
akses dan kualitas
infrastruktur dasar
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur
dasar dengan
mengotimalkan
keseimbangan
ruang dan
lingkungan
Meningkatkan
instrumen
pengendalian
pemanfaatan
ruang yang efektif
Pengembangan
sistem integrasi
spasial dalam
perencanaan dan
pengendalian ruang
Perencanaan ruang
kawasan strategis
Pusat Pemerintahan
-158-
TUJUAN SASARA
N STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
Meningkatkan
Pemanfaatan
ruang yang
konsisten
Pengembaangan
sistem pemanfaatan
ruang
Penanggulangan
Kemacetan Lalu
Lintas
Peningkatan jalan
strategis kabupaten
dalam kondisi baik
Peningkatan jalan
non strategis
kabupaten dalam
kondisi baik
Peningkatan
jembatan dalam
kondisi baik
Peningkatan jalan
baru dalam kondisi
baik
Peningkatan jalan
desa dalam kondisi
baik
Penyediaan lahan
untuk pembangunan
jalan
Penanggulangan
Banjir
Pembangunan dan
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jaringan irigasi
Normalisasi saluran
sungai
Normalisasi saluran
pembuang
Perlindungan dan
konservasi Sumber
Daya Alam
Upaya peningkatan
cadangan/resapan
air tanah dengan
adanya sumur
resapan
Pengendalian
Kerusakan
Lingkungan
Mengembangkan
Ruang Terbuka
Peningkatan RTH
-159-
TUJUAN SASARA
N STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
Hijau
Pengadaan tanah
untuk lahan terbuka
hijau
Pelatihan
Pemanfaatan Limbah
Skala Rumah Tangga
Meningkatkan
pengelolaan
persampahan
Pengelolaan
persampahan
Penyediaan Tempat
Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST)
Penataan,
penguasaan,
kepemilikan
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
untuk TPA
Jatiwaringin
Pengadaan Rambu
Rute angkutan
sampah
Penyusunan Kajian
Rambu rute
angkutan sampah
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas sarana
perlengkapan jalan
Pengadaan dan
pemeliharaan
Penerangan Jalan
Umum
Pengadaan dan
pemelharaan sarana
dan prasarana
perhubungan
Meningkatnya
kewaspaan
terhadap bencana
Peningkatan sarana
dan prasarana
kebakaran dan
penanggulangan
bencana
-160-
TUJUAN SASARA
N STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
Meningkatnya
pengelolaan
lingkungan hiduo
Pengelolaan
pertamanan
Pengelolaan
persampahan
MISI 5 : Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang
bersih, profesional, berwibawa, transparan dan bertanggung jawab
Mendorong
penyelenggaraan
pemrintahan yang
professional dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
implementasi
Reformasi
Birokrasi
Meningkatkan
kinerja
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan
Peningkatan kualitas
perencanaan dan
pengendalian
Pengembangan e
Planning
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
pemerintah
Pembangunan
gedung pemeritah
Meningkatnya
sarana informasi
dan komunikasi
Pemerataan sarana
informasi dan
komunikasi
Penyediaan jaringan
komunikasi data di
SKPD
Meningkatkan
kualitas
pengawasan
internal
Pengawasan internal
dan berkala
Peningkatan
kapasitas Aparat
Pengawasan Internal
Pemerintah ( APIP )
Meningkatakan
kapasitas Aparatur
Pemerintah
Daerah
Peningkatan
pembinaan dan
pengembangan
aparatur pemerintah
daerah
Meningkatkan
pengelolaan
keuangan yang
transparan dan
Pengembangan
sistem pengelolaan
keuangan terintegrasi
-161-
TUJUAN SASARA
N STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
akuntabel
Tertib Administrasi
Pengelolaan Asset
Barang Daerah
Peningkatan
layanan perijinan
dan non perijinan
melalui
pengembangan
sistem informasi
Penerapan dan
Updating SIG pada
Sistem Perijinan dan
Non Perijinan
Berbasis web
Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
pengadaan barang
dan jasa
Pengadaan barang
dan jasa yang
terintegrasi
Meningkatkan
Pelayanan
Adminstrasi
Terpadu
Kecamatan (Paten)
Peningkatan
pelayanan
administrasi
kecamatan
Pembinaan
penyelenggaraan
PATEN di Kecamatan
Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
perangkat daerah
dan tata laksana
Penataan
kelembagaan
perangkat daerah
Meningkatkan
penataan
peraturan
perundang-
undangan
Penataaan peraturan
perundang-undangan
Meningkatnya
penyebarluasan
dan kualitas
informasi dan
media massa
Koordinasi dan
Kerjasama informasi
dan media massa
Meningkatkan
kerjasama
Peningkatan
kerjasama CSR
-162-
TUJUAN SASARA
N STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
Pemerintah dan
Swasta
dengan pihak swasta
Meningkatkan
pengelolaan tanah
asset Pemerintah
Daerah
Penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
asset Pemerintah
Daerah
Meningkatkan
aspirasi
masyarakat dalam
pembangunan
Peningkatan
kapasitas lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
Meningkatkan
pelayanan
kearsipan
Peningkatan sarana
dan prasarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
Meningkatkan
penataan
adminstrasi
kependudukan
Peningkatan
pelayanan
adminstrasi
kependudukan
Meningkatan
pelayanan
pemakaman
Pengelolaan areal
pemakaman
-163-
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. KEBIJAKAN UMUM
Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah
bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan
pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang
menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah
daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.
Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-
program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian
indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu
program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya
Kebijakan umum pembangunan daerah diarahkan untuk :
1. Melaksanakan program unggulan yang merupakan bagian dari program
prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dalam
rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program prioritas
lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilakukan SKPD
dalam rangka pembangunan global (MDGs/SDGs).
3. Mendukung program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan
minimal dan operasional maupun program-program yang menjadi
arahan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
4. Meningkatkan daya saing daerah dalam menunjang iklim investasi
-164-
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan
program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran
pembangunan daerah. Program pembangunan daerah berupa pernyataan
yang mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi
program prioritas yang bersifat strategis. Suatu program prioritas bersifat
strategis mengikuti arsitektur kinerja.
Gambar 7.1.
Arsitektur Kinerja RPJMD antara kinerja Strategis
Dengan
Operasional
Perencanaan Strategik
Perencanaan Operasional
Program Pembangunan Daerah
Program Prioritas (Operasional)
Hasil/out come
Indikator Kinerja Strategis
Lagging Leading
Hasil/out come
Indikator Kinerja Oprasional
Lagging Leading
Program Prioritas (Strategik)
Program Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan “Program
Unggulan” sebagai program pembangunan daerah yang merupakan
program monumental berbasis isu strategis untuk mendongkrak langsung
pencapaian VISI MISI yang diusung Kepala Daerah. Program ini menjadi
program prioritas bersifat strategik yang berorientasi terhadap pencapaian
sasaran pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Tangerang secara konsisten telah dan akan
mengawal serta melaksanakan 25 (dua puluh lima) program unggulan
sebagai program yang bersifat lintas sektor dan lintas SKPD, sehingga
program tersebut dapat menuntaskan permasalahan daerah secara sinergis
dan terintegrasi. Program ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan
yang penting, mendesak dan berpengaruh besar terhadap tatanan
masyarakat dan penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai
-165-
pemangku kepentingan. SKPD terkait dengan menggandeng swasta maupun
kelompok masyarakat secara konsisten bersama-sama melalui perencanaan
yang matang diharapkan dapat mewujudkan tujuan program ini.
1. PENINGKATAN AKSES
PENDIDIKAN
Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah
meningkatkan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk
memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan
meningkatkan akses pendidikan. Perluasan pemenuhan hak dan
kebutuhan dasar perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas
hidup terutama bagi masyarakat kurang mampu diantaranya
pemenuhan akses pendidikan. Oleh karena itu pendidikan menjadi
fokus utama dalam pembangunan di Kabupaten Tangerang. Salah
satu langkah untuk memenuhi kebutuhan akses pendidikan adalah
Pembangunan Ruang Kelas, terutama untuk sekolah menumpang dan
sekolah yang masih membutuhkan Ruang Kelas Baru, hal ini untuk
memenuhi standar SPM khususnya pemenuhan target indikator Rasio
Murid per kelas di Kabupaten Tangerang. Untuk memenuhi
kebutuhan ruang kelas diperoleh dari berbagai sumber anggaran baik
dari APBD Kabupaten Tangerang maupun bersumber dari APBN dalam
bentuk Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Pendidikan, dari
Kementerian Agama dalam bentuk pembangunan sekolah Madrasah di
Kabupaten Tangerang dan sumber pendanaan lainnya. Berbagai
yayasan pengelola sekolah pun turut ambil bagian dalam pencapaian
target tersebut. SKPD yang terkait dengan program ini antara lain
Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya.
2. PENINGKATAN SARANA
KESEHATAN
Selain sektor pendidikan, sektor kesehatan menjadi target
pembangunan yang diprioritaskan oleh Kepala daerah dan segenap
jajarannya. Pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas serta
peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap menjadi
salah satu upaya dalam peningakatan derajat kesehatan masyarakat
-166-
Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2018 ditargetkan 8
Puskesmas ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap.
Selain itu Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menargetkan
beroperasinya RSUD Pantura untuk menangani masyarakat
Kabupaten Tangerang di wilayah utara Kabupaten Tangerang. Sarana
dan prasarana kesehatan saat ini terkonsentrasi di wilayah tengah
dan wilayah selatan Kabupaten Tangerang, sedangkan diwilayah utara
masih kurang dalam akses kesehatan. Hal tersebut perlu segera
ditangani untuk memberikan layanan kesehatan yang layak bagi
masyarakat yang berdomisili di wilayah utara. Oleh karena ini
Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan program unggulan
berupa pembangunan RSUD di wilayah utara.
Pemenuhan standar Rumah Sakit tipe B Pendidikan untuk
Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang dan Standar Rumah Sakit Tipe
B untuk Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja terus diupayakan
dengan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit secara
bertahap. SKPD yang terkait dalam program ini diantaranya Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit Umum Tangerang, Rumah Sakit Umum
Daerah Balaraja, Bagian Pertanahan pada Sekretariat Daerah dan
Dinas Cipta Karya.
3. KARTU PINTAR
Pendidikan menjadi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten
Tangerang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sehingga pendidikan menjadi hak bagi seluruh masyarakat tidak
terkecuali untuk masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu
Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki inisiatif untuk
menerbitkan kartu pintar untuk membuka akses layanan pendidikan
seluas-luasnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Program yang
mendukung KARTU PINTAR yaitu Program Manajemen pelayanan
pendidikan yang dilaksanakan dengan melalui penyediaan beasiswa
bagi keluarga kurang mampu.
Diharapkan pada akhir masa RPJMD dapat membuka akses
layanan pendidikan yang memadai bagi seluruh siswa MBR Kabupaten
Tangerang. Pihak yang terkait dalam mengawal terwujudnya
penerbitan dan penerapan kartu pintar ini antara lain Dinas
-167-
Pendidikan, BAPPEDA sebagai lembaga yang memfasilitasi koordinasi
instansi terkait dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagai instansi pendukung yang turut mensukseskan program ini.
4. KARTU SEHAT
Kartu sehat dikembangkan sebagai media yang dapat memberi
kemudahan akses layanan kesehatan terutama bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Diharapkan dengan adanya program kartu
sehat semua lapisan masyarakat Kabupaten Tangerang dapat
menikmati layanan kesehatan yang ada. KARTU SEHAT didukung
dengan program upaya kesehatan masyarakat melalui penyusunan
database penduduk penerima kartu sehat, penyusunan regulasi,
sosialisasi mekanisme pelaksanaan Program KARTU SEHAT dan
penerapan KARTU SEHAT, sejak tahun 2013 penerapan KARTU
SEHAT ini dapat membuka akses layanan kesehatan yang memadai
bagi seluruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum
terjamin pembiayaan kesehatannya di Kabupaten Tangerang
Pihak yang terkait langsung dalam program ini antara lain Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit
Umum Daerah Balaraja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Dinas Kesejahteraan Sosial, Kecamatan dan kerjasama dengan
berbagai pihak seperti Rumah Sakit Swasta dan Pemerintah lainnya
sebagai rumah sakit rujukan.
5. REVITALISASI DAN
PEMBANGUNAN PASAR KABUPATEN
Kabupaten Tangerang memiliki beberapa pasar tradisional yang
tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Tangerang. Pengembangan
pasar sebagai pusat perekonomian dirasakan besar manfaatnya bagi
masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tangerang
bermaksud meningkatkan kualitas pelayanan pasar melalui
revitalisasi pasar dengan langkah-langkah konkrit yaitu memetakan
kembali kondisi pasar yang ada, mengevaluasi kinerja rancangan
pasar tradisional, menyusun sebuah model dan prototipe rancangan,
merumuskan perancangan revitalisasi pasar tradisional sebagai
sebuah “pasar modern”. Pihak yang terkait langsung dalam program
-168-
ini antara lain Dinas Perindustran dan Perdagangan dan Dinas Cipta
Karya.
6. GEBRAK SIPINTAR
Pengembangan ekonomi mikro bagi masyarakat berpenghasilan
rendah menjadi pendekatan yang dicanangkan dalam Program
GEBRAK SIPINTAR atau Gerakan Berantas Kemiskinan Melalui
Simpan Pinjam Terpadu. Gerakan Berantas Kemiskinan melalui
Simpan Pinjam Terpadu ini memberikan stimulasi bagi yang benar-
benar membutuhkan tanpa agunan. Program yang menjadi bagian
dari program GEBRAK SIPINTAR yaitu program pengembangan
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
melalui penguatan pembiayaan usaha bagi UMKM dan penyediaan
infrastruktur pendukung. Diharapkan pada akhir periode RPJMD
sebanyak 32.000 UMKM dapat ditingkatkan produk dan mutunya
melalui penyertaan modal pada Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB).
Pihak yang terkait dalam program ini antara lain Dinas KUMKM dan
lembaga-lembaga keuangan.
7. JALIN RASA
Saat ini setiap perusahaan didorong untuk berperan serta
dalam pembangunan kemasyarakatan yang berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,
baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun
masyarakat pada umumnya sebagai bagian dari tanggung jawabnya
terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan.
Untuk menangkap peluang tersebut, digulirkanlah Program
JALIN RASA atau Kerjasama Lintas Menuju Rakyat Sejahtera
sehingga kerjasama antar pihak dapat ditingkatkan untuk membantu
Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan
meningkatkan kredibilitas pihak yang menjalin kerjasama. Kerjasama
ini ditargetkan sebanyak 10 kerjasama pertahun, sehingga pada
tahun 2018 di targetkan terdapat 40 kerjasama. Program yang terkait
dengan Kerjasama Lintas Menuju Rakyat Sejahtera adalah program
kerjasama pembangunanmelalui pembentukan tim pengendali
-169-
program TLSP. Pihak yang mendukung program ini antara lain
BAPPEDA dan Bagian Kerja Sama Sekretriat Daerah.
8. PENANGANAN PENGANGGURAN
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja mutlak
harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang
mengingat kebutuhan tenaga kerja industri sangat tinggi. Apabila
tidak segera dilaksanakan masyarakat usia produktif Kabupaten
Tangerang hanya akan berkumpul di sektor informal saja.
Pembangunan BLKI atau Balai Latihan Kerja Industri yang
terpusat dan terpadu skala Kabupaten merupakan langkah strategis
untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja.
Ditunjang teknologi yang memadai dan pendidik yang kompeten
diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang handal dan siap pakai.
Program yang terkait dengan pembangunan Balai Latihan Kerja
Industri ini adalah program pembangunan gedung pemerintahan,
program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah dan program peningkatan kualitas dan
produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan pembangunan fisik
konstruksi dan pengadaan sarana pengadaan lahan dan
pengoperasian BLKI. Sarana dan prasarana diharapkan dapat
dilengkapi pada tahun 2015 sehingga dapat segera difungsikan
karena pembangunannya sudah mulai dibangun pada tahun 2013.
Pihak yang terkait dalam program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
9. PENINGKATAN AKSES SANITASI
Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki fokus dalam
meningkatkan akses sanitasi dan air minum masyarakat Kabupaten
Tangerang meliputi sektor penyediaan air minum, pengelolaan air
limbah domestik, persampahan, drainase dan perilaku hidup bersih
dan sehat. Salah satu dari wujud program ini adalah program Sanitasi
Berbasis Sekolah atau SANISEK yang dimaksudkan untuk
meningkatkan layanan sanitasi bagi siswa tingkat dasar di Kabupaten
Tangerang. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pemberdayaan sanitasi
komunitas sekolah dan pembangunan MCK di sekolah yang benar-
-170-
benar membutuhkan dengan jumlah 250 MCK per tahun. Dengan
program ini diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat
menyediakan 1.269 unit MCK untuk komunitas sekolah sehingga
dapat menikmati layanan sanitasi yang layak dan secara bersama-
sama memelihara sarana sanitasi yang disediakan Pemerintah Daerah.
Selain akses sanitasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten
Tangerang juga mencanangkan program Seribu Sanitasi (Serasi)
untuk masyarakat. Target program ini adalah menyediakan 1000
sarana sanitasi kepada masyarakat setiap tahun. Sehingga pada akhir
RPJMD dapat tercapai 3.000 sarana sanitasi masyarakat. Program ini
didukung dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekolah.
Adapun pihak yang turut dalam pelaksanaan program ini antara lain
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Cipta Karya dan
Dinas Kesehatan.
10. PEMBANGUNAN SPORT CENTRE
Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari semakin
meningkatnya kualitas infrastruktur yang terkait langsung dengan
pertumbuhan ekonomi maupun pengembangan wilayah. Pada sisi
lainnya Pemerintah Daerah pun perlu memikirkan ketersediaan
sarana publik yang mampu mewadahi segala aktifitas keolahragaan.
Sport centre dengan skala Kabupaten sudah mulai terbangun, hanya
kelengkapan venuenya masih belum memadai, sehingga mulai tahun
2014 dibangun venue sebagai bagian dari Sport Centre. Program
yang menjadi bagian dari Pembangunan Sport Centre ini adalah
program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah dan program peningkatan sarana dan prasarana
olahraga melalui pengadaan lahan, pembangunan fisik konsntruksi
dan pengadaan sarana, penyusunan feasibility study dan
penyusunan DED hingga pengoperasionalan sport centre. SKPD yang
terkait dengan Program ini adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olah Raga, Dinas Cipta Karya dan Setda Bagian Pertanahan.
-171-
11. PENGEMBAGAN PUSAT SENI BUDAYA DAN PARIWISATA
Dalam membangun karakter masyarakat Kabupaten Tangerang
dibutuhkan suatu wadah sehingga segala aktifitas dan kreatifitas
masyarakat khususnya Para Pemuda dapat berkontribusi dalam
pembangunan aspek sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tangerang
sehigga Pembangunan Pusat Seni Budaya menjadi suatu hal yang
penting,
Pengembangan komoditas icon Kabupaten Tangerang seperti
Rambutan Parakan dan Ayam Wareng harus terus mendapat
perhatian karena merupakan potensi bagi Kabupaten Tangerang.
Selain itu pengembangan destinasi pariwisata dilakukan dengan
pembangunan Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang telah
ditetapkan yaitu Kawasan Wisata Solear dan Tanjung Pasir. SKPD
terkait dalam program ini antara lain Disporabudpar, Dinas Cipta
Karya serta Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan.
12. GEMARIPAH
GEMARIPAH (Gerakan Masyarakat Mandiri Sampah) dalam
hal ini adalah program pengembangan Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST), sebagaimana arahan pemerintah dan kinerja di
lapangan bahwa TPST ini merupakan sarana yang dapat
menanggulangi tingginya timbulan dengan menerapkan konsep 3R
(Reduce, Reuse, Recycle). Program terkait Pembangunan MRF
(Material Recovery Facilities) di setiap Kecamatan adalah program
pengembangan kinerja pengelolaan persampahan melalui
penyusunan database, pemberdayaan dan pembentukan kelompok
masyarakat pengelola TPST dan penyediaan infrastruktur TPST.
Pembangunan TPST ditargetkan mulai dibangun pada tahun 2014
sebanyak 5 unit, dan kedepannya dibangun 5 unit per tahun
sehingga pada akhir RPJMD terbangun 15 unit TPST.
Mengurangi sampah dari hulu guna mengurangi beban TPA
(Tempat Pembuangan Akhir) menjadi sasaran program ini. Program
ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif,
rencananya pada tiap kecamatan akan disediakan TPST yang secara
-172-
langsung dikelola masyarakat dengan monitoring dan evaluasi dari
SKPD terkait. Pihak yang terlibat dalam program ini antara lain
BAPPEDA, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, BLHD, dan Kelompok
Masyarakat pemberdaya dan pengelola sampah.
13. PENINGKATAN LAYANAN AIR BERSIH
Bencana banjir dan kekurangan air bersih dan sumber air
baku menjadi permasalahan yang ironi di Kabupaten Tangerang.
Ketika musim penghujan turun banjir kerap melanda wilayah
Kabupaten Tangerang, namun pada musim kemarau beberapa
wilayah kekurangan air. Sebagai upaya dalam mempadupadankan
kedua permasalah tersebut agar berbuah manfaat, maka
dicanangkan program pembangunan embung atau tandon air.
Pada musin hujan tiba ketika volume air melimpah ruah,
embung menjadi wadah untuk menampung luapan air tersebut
sehingga dapat mengurangi atau bahkan mananggulangi area banjir.
Pada musim kemarau diharapkan simpanan air tersebut dapat
dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih
maupun air baku untuk PDAM Tirta Kerta Raharja. Apabila
dikembangkan secara maksimal, bukan tidak mungkin embung juga
dapat memenuhi kebutuhan air industri yang marak berkembang di
Kabupaten Tangerang.
Pada tahun 2018 ditargetkan telah dibangun embung di
Kecamatan Solear. Program yang terkait dengan Pembangunan
Embung/tandon air ini adalah program pengembangan, pengelolaan
dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya melalui
penyusunan Feasibility Study, Penyusunan DED, Pembangunan Fisik
Konsntruksi dan Pengadaan Sarana dan operasionalisasi
embung/tandon. Pihak yang menjadi ujung tombak dalam program
ini antara lain Dinas Bina Marga dan SDA dan Sekretariat Daerah.
14. KANTOR BERSAMA BIDANG
KEAGAMAAN
Dalam rangka meningkatkan pelayanan keagamaan kepada
masyarakat, perlu ditingkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga
keagamaan. Pemerintah Kabupaten Tangerang menampung segala
-173-
aktifitas berbagai organisasi kemasyarakatan dibidang keagaamaan
seperti MUI, LPTQ, Bazda, KUA dan lain sebagainya dengan
mendirikan Kantor Bersama Bidang Keagamaan baik ditingkat
Kabupaten maupun Kecamatan. Pembangunan Kantor Bersama
tersebut juga untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang
keagamaan. Pada tahun 2018 ditargetkan telah terbangunnya 6 unit
Kantor Bersama Bidang Keagamaan di Kecamatan dan 1 unit Kantor
Bersama Bidang Keagamaan ditingkat Kabupaten. SKPD yang
terkait dengan program ini adalah Dinas Cipta Karya dan Kecamatan.
15. PENGEMBANGAN KAWASAN
STRATEGIS CEPAT TUMBUH
Dalam upaya meningkatkan jaringan infrastruktur jalan dan
menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru perlu
dilakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Program
yang mendukung adalah Program Perencanaan Tata Ruang dengan
kegiatannya penyusunan RDTR dan peraturan zonasi serta Program
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui berbagai
kegiatan promosi untuk meningkatkan investasi ke Kabupaten
Tangerang.
Pihak yang turut serta dalam pelaksanaan program ini adalah
BAPPEDA, Dinas Tata Ruang, BPMPSTP, dan Sekretariat Daerah.
16. GEBRAK PAKUMIS
Program Gebrak Pakumis (Gerakan Bersama Rakyat Atasi
Kawasan Padat Kumuh dan Miskin) ini diselenggarakan untuk
menangani permasalahan umum yang terdapat di kawasan
permukiman kumuh Kabupaten Tangerang seperti rumah tidak layak
huni, prasarana sarana dan utilitas yang buruk dan kurang memadai
yang berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan lingkungan.
Fokus utama program ini adalah peningkatan kualitas rumah tidak
layak huni dan penataan kawasan kumuh, sehingga pada akhir
periode RPJMD dapat teratasi 27 kawasan melalui dana hibah.
Program yang dilaksanakan untuk mendukung program
GEBRAK PAKUMIS ini adalah Program Lingkungan Sehat Perumahan
dengan kegiatan berupa pelaksanaan penyusunan database,
-174-
pelatihan pengelola program stimulan dan penyaluran dana stimulan
pada pengelola program. Adapun SKPD yang diharapkan dapat
secara langsung menangani program ini antara lain BPKAD, Dinas
Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Kebersihan
Pertamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan
Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional. Selain SKPD
yang terlibat dalam program ini adalah kelompok masyarakat yang
bertugas sebagai pemberdaya sekaligus sebagai pelaksana dan
lembaga swasta yang terkait di bidang air minum dan sanitasi seperti
IUWASH.
17. GERBANG MAPAN
Program Gerbang Mapan ini atau Gerakan Pembangunan
Masyarakat Pantai dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan
infrastruktur masyarakat pantai yang terdapat di wilayah utara
Kabupaten Tangerang agar siap menyongsong pembangunan kawasan
reklamasi pantai utara yang direncanakan sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi baru. Kondisi wilayah pantai utara yang
didominasi prasarana, sarana dan utilitas yang belum memadai serta
dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi alasan
peluncuran program ini. Selain pengembangan infrastruktur juga
turut didukung dengan pengembangan ekonomi masyarakat secara
merata.
Program yang dilaksanakan dalam mendukung program
GERBANG MAPAN ini adalah Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir dengan kegiatan berupa penyusunan grand design,
pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penyediaan infrastruktur
pendukung pada 25 Desa Pesisir. Adapun pihak yang terkait dalam
program ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan.
18. E-GOVERMENT
Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan good governence
melalui reformasi birokrasi secara bertahap dan berkelanjutan, maka
dikembangkan E-Goverment pada tiap lini pemerintahan.
Pengembangan sistem informasi ini dimulai dari tahap perencanaan,
penganggaran hingga tahap monitoring dan evaluasi. Selain
-175-
pengembangan untuk siklus perencanaan pembangunan, program ini
juga menggarap pengembangan sistem informasi pada tiap pelayanan
publik yang ada. Pada tahun 2014 ditargetkan seluruh SKPD di
Kabupaten Tangerang tersambung kedalam satu jaringan sistem
inforrmasi berbasis web dengan media fiber optik, dan pada tahun
2018 seluruh SKPD ditargetkan sudah dapat tersambung.
Pengembangan sistem tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan efektifitas kerja dan efisiensi anggaran yang tentunya
akan berdampak pada tranparansi dan akuntabilitas sebagai
indikator terselenggaranya tatakelola pemerintahan dengan grade
good governance. Program ini didukung dengan program pengkajian
dan pengembangan sistem informasi dan penyusunan serta
pengembangan SIM pelayanan publik. Pihak yang terlibat dalam
program ini adalah seluruh SKPD, dengan leading sektornya Dinas
Komunikasi dan Informatika.
19. DESA MANTAP (MANDIRI TAHAN PANGAN)
Program desa mandiri pangan ini dirancang dalam rangka
pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian dan
kapasitasnya untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan,
distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu dengan
memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi yang telah ada dan
dapat dikembangkan di tingkat pedesaan dengan fokus utama adalah
rumah tangga pedesaan. Pengembangan desa mandiri pangan
sebagai upaya mengintegrasikan dan mengimplementasikan berbagai
model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat dalam suatu
desa dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat. Melalui
pendekatan ini diharapkan tercapai desa yang memiliki ketahanan
pangan mantap dan tidak terjadi kerawanan pangan
Melalui program desa mandiri pangan ini, selain pemberian
modal kepada petani/masyarakat, juga disertai dengan penyuluhan,
pembinaan, pelatihan, bimbingan dan pengorganisasian, perbaikan
sarana dan prasarana desa, dan bimbingan teknologi, sehingga
kelompok masyarakat tersebut mampu mandiri dalam pengelolaan
usaha-usaha produktif di wilayahnya. SKPD penanggung jawab
program ini adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
-176-
20. PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU
Dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang disebutkan bahwa alokasi Ruang Terbuka Hijau di wilayah
perkotaan adalah 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10%
RTH Privat. Untuk mewujudkan hal itu Pemda Kab. Tangerang
menyelenggarakan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) yang merupakan salah satu langkah nyata dalam memenuhi
ketetapan UUPR, terutama terkait pemenuhan luasan RTH
perkotaan, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim di
Indonesia.
Hal ini untuk mewujudkan kota hijau secara inklusif dan
komprehensif dalam mewujudkan komunitas hijau. SKPD yang terkai
dalam program ini adalah Dinas Tata Ruang, BAPPEDA, BLHD, Dinas
Bina Marga dan Pengairan, Setda Bagian Pertanahan, DKP dan
Kantor Pemakaman Daerah.
21. AKSELERASI PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan berasal dari hasil pajak
daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah. Angka tersebut pada tahun
kedepan dapat dinaikan dengan progresif mengingat tingginya
potensi PAD Kabupaten Tangerang diantaranya yaitu dari Biaya
Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), pajak Restroran, PJU,
pajak hotel, pajak parir, pajak Reklame dan pajak hiburan.
Potensi lain yang belum tergali adalah pajak air bawah tanah
yang saat ini penggunannya kurang terkendali. Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) pun saat ini sangat berpotensi untuk ditingkatkan
karena mulai tahun 2014 dikelola oleh Kabupaten Tangerang.
Sehingga diharapkan dapat terus meningkat untuk mendukung
jalannya pembangunan daerah yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang. SKPD yang
bertanggung jawab langsung dalam program ini adalah Dinas
Pendapatan Daerah, BPMPTSP, Disperindag, DKP dan SKPD lainnya
yang bertugas dalam pemungutan retribusi.
-177-
22. PENANGGULANGAN BANJIR
Kabupaten Tangerang memiliki beberapa wilayah banjir yang
diakibatkan oleh luapan air sungai diantaranya yaitu disekitar
daerah aliran sungai wilayah Sungai Cisadane menggenangi (5
Kecamatan) yaitu Kec. Curug, Legok, Sepatan, Pakuhaji, Teluknaga;
Sungai Cirarab menggenangi (4 Kecamatan) yaitu Kec. Legok,Curug,
Cikupa dan Pasar Kemis, Sungai Cimanceuri menggenangi (5
Kecamatan) yaitu Kec. Legok, Tigaraksa, Cikupa, Balaraja dan Kronjo
dan Sungai Cidurian menggenangi (3 Kecamatan) yaitu Kec. Cisoka,
Jayanti, Kresek.
Berdasarkan fakta tersebut pada beberapa tahun kedepan
Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan Program
penanggulangan banjir guna mengurangi titik banjir agar tidak
merugikan masyarakat Kabupaten Tangerang yang berdomisili di
wilayah banjir tersebut Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara
lain pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi,
normalisasi saluran sungai dan normalisasi saluran pembuang.
Adapun SKPD yang mendukung program ini adalah Dinas Bina
Marga dan SDA.
23. PENANGGULANGAN KEMACETAN LALU LINTAS
Pertumbuhan dan pembangunan Kabupaten Tangerang yang
dinamis membutuhkan penyediaan fasilitas yang layak, memadai,
terjangkau dan adil, serta pelayanan kepada publik yang semakin baik
dan handal. Salah satu prasarana yang sangat perlu dalam rangka
menunjang aktifitas perekonomia masyarakat dan pertumbuhan kota
adalah transportasi, karena sektor transportasi merupakan urat nadi
distribusi barang dan mobilitas manusia.
Pada kenyatannya Kabupaten Tangerang masih banyak memiliki
banyak titik kemacetan terutama pada koridor Jalan Raya Serang,
Jalan Raya Curug-Legok, Jalan Raya Teluknaga - Dadap – Kamal,
Jalan Raya Karawaci – Legok, Jalan Raya Cadas – Sepatan dan Jalan
Raya Raya Pasar Kemis. Sejauh ini lintasan yang paling macet adalah
Lintasan Cikupa dan Dadap, maka perlu penanganan jalan atau
-178-
pembukaan akses. Untuk itu diperlukan kebijakan terpadu dalam
penanggulangan kemacetan seperti Pembukaan Jalur Baru,
Penertiban pasar/PKL di badan jalan utama, pemeliharaan baik rutin
maupun berkala (periodik) jalan penghubung Peningkatan, dan
pembangunan/relokasi koridor kemacetan serta rekayasa lalu lintas
yang komrehensif. SKPD yang bertanggung jawab dalam program ini
diantaranya yaitu Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Perhubungan,
BAPPEDA, Bagian Pertanahan, BPMPTSP dan Dinas Tata Ruang
24. PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Daerah perlu
menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan
kesatuan ekonomi daerah;
Sementara itu itu pengendalian alih fungsi lahan pertanian
masih rendah, karena belum adanya suatu aturan baku yang dapat
memayungi seluruh upaya pengendalian yang dilakukan dan
perlindungan terhadap lahan pertanian produktif yang ada. Upaya
strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan
perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu dilakukan
melalui penetapan lahan dengan Peraturan Bupati yang selanjutnya
ditindak lanjuti dengan Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan,
Pengendalian Pengawasan Perlindungan, Pemberdayaan Petani,
Pembiayaan serta Ketentuan Pidana dalam hal terjadi penyimpangan
pemamfaatan lahan. SKPD yang secara langsung terkait dengan
program ini adalah Dinas Pertanian Peteranakan dan Ketahanan
Pangan, Dinas Tata Ruang, dan BAPPEDA.
25. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
-179-
Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat adalah dengan melakukan reformasi
pelayanan di tingkat kecamatan. Posisi kecamatan menjadi sangat
penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu
berperan sebagai pusat pelayanan, baik pelayanan administrasi
maupun pelayanan kepada pemerintah desa/kelurahan. Upaya
menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan ini dapat dilakukan
dengan memberikan wewenang yang lebih besar kepada kecamatan
untuk menyelenggarakan pelayanan. Fungsi sebagai pusat pelayanan
ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan
waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan.
Salah satu upaya perbaikan pelayanan publik di kecamatan
dilakukan melalui penerapan pelayanan administrasi terpadu
kecamatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan. Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu
kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang
proses pengelolaannya, mulai dari permohonan hingga penerbitan
dokumen, dilakukan melalui satu meja atau loket pelayanan. Dengan
sistem ini warga hanya berhubungan dengan petugas meja/loket
pelayanan di kecamatan.
PATEN memiliki arti penting bagi kecamatan dalam
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta
mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah
terdepan dalam memberikan pelayanan publik, sehingga memberikan
tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Pemerintah
Daerah Kabupaten Tangerang. Hingga tahun 2008 ditargetkan
seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang dapat
menyelenggarakan PATEN. Pihak yang terkait dalam program ini
adalah Sekretariat Daerah dan semua Kecamatan.
Setiap program unggulan diatas sudah ditetapkan dengan sasaran
pembangunannya, begitupun dengan indikasi kegiatan, indikator kinerja,
target kinerja dan pendanaan per tahunnya. Secara lebih rinci mengenai
program unggulan dapat dilihat pada tabel 7.1.
-180-
-181-
Tabel 7.1
Program Unggulan Kabupaten Tangerang
No PROGRAM
UNGGULAN
INDIKASI
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM SAT
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
SKPD
Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 PENINGKATAN
AKSES PENDIDIKAN
Program
Wajardikdas
Pembangunan
Ruang Kelas
Unit - - 720 55.000 720 55.000 720 55.000 720 259.200 720 259.200 3.600 683.400 Dinas
Cipta
Karya,
Disdik
2 PENINGKATAN
SARANA
KESEHATAN
Program
Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas/
Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya
Penambahan
Puskesmas
Rawat Inap
Unit - - 2 10.000 4 15.000 2 10.000 8 35.000 Dinas
Cipta
Karya,
Dinkes
PENINGKATAN
SARANA
KESEHATAN
Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Pembangunan
RSUD Pantura
Unit - - 1 24.000 Multi years 40.000 Multi years 40.000 1 104.000 Dinas
Cipta
Karya
Program
Peningkatan
Pelayanan RS
Pemenuhan
sarana prasarana
pelayanan
terhadap standar
RS Kelas B
Pendidikan
Unit 2 (1 unit
IPAL & 1
Gedung
Radiologi
tahap 2)
6.140 2 (Rawat
Inap
tahap 1
dan
MCU)
13.124 1 rawat
inap
tahap 2
15.000 Rawat inap
tahap 3
15.000 1 unit
gedung
parkir
28.500 1 unit
kamar
operasi
30.000 6 107.764 RSUD
Tanger
ang,
Cipta
Karya
-182-
No PROGRAM
UNGGULAN
INDIKASI
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM SAT
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
SKPD
Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pemenuhan
sarana prasarana
pelayanan
terhadap standar
RS Kelas B
Unit 5 : IPAL ,
Gedung
Jenazah,
Gedung
CSSD,
gudang
obat,
Gedung
Logistik
3.500 2 :
Poliklinik
Tahap I,
Gedung
SIM RS
15.750 2 :
Poliklinik
Tahap II,
Rawat
Inap
Tahap I,
lahan
Parkir
Poliklinik
45.000 6 : Rawat
Inap Tahap
II, Gedung
Gizi kelas
B, Interior
Poliklinik
Baru, lahan
parkir
rawat inap,
Selasar
Penghub
Gedung IPJ
ke Ruang
Perawatan,
Relokasi
Pengadaan
Gedung IPJ
Sesuai Tipe
B, gedung
farmasi
62.466 3 : Interior
rawat Inap,
Penataan
Lanscap
Kolam
Resapan,
Perkerasan
Beton Jalan
Lingkungan
RS
28.200 1:
bangunan
lainnya
10.000 19 164.916 RSUD
Balaraj
a,
Cipta
Karya
3 KARTU PINTAR Program
Pendidikan
Menengah
Penyediaan
beasiswa bagi
keluarga tidak
mampu
Siswa - 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 25.000 Dinas
Pedidik
an
4 KARTU SEHAT Program
Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Terlayaninya
peserta program
Kartu Sehat
%
Pendud
uk
miskin
100 44000 100 60000 100 60000 40 50000 70 75000 75 85.000 75 374.000 Dinas
Keseh
atan
5 REVITALISASI DAN
PEMB. PASAR
KABUPATEN
Program
Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Perdesaan
Revitalisasi dan
pembangunan
Pasar
Tradisional/
Kabupaten
Unit - - - - 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 3 15.800 Dinas
Cipta
Karya,
Diperin
dag,
Pertan
ahan
-183-
No PROGRAM
UNGGULAN
INDIKASI
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM SAT
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
SKPD
Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5
REVITALISASI DAN
PEMBANGUNAN
PASAR KABUPATEN
Program
Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Perdesaan
Penyusunan DED
Pasar
Tradisional/Kabu
paten
DED - - 3 150 - - - - - - - - 3 150 DINAS
CIPTA
KARYA
6 GEBRAK SIPINTAR Program
Pengembangan
Sistem
Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Pemanfaatan
Fasilitas Dana
Pemerintah bagi
KUMKM melalui
UPDB
UMKM 5.000 5.000 7.000 5.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 32.000 50.000
DKUK
M
GEBRAK SIPINTAR Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan keunggulan
kompetitif usaha
kecil menengah
Fasilitasi
Kemitraan
Investasi dan
Usaha bagi
UMKM
UMKM - - 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 150 600
DKUK
M
7 JALIN RASA Program
Kerjasama
Pembangunan
Penyusunan SOP
dan Blue Book
Program
Buku 1 200 - - - - - - - - - 1 200
BAPPE
DA
JALIN RASA Peningkatan
Kerjasama CSR
dengan pihak
swasta
Kerja
sama
- - 10 500 10 500 10 500 10 500 40 2.000 SETDA
8 PENANGANAN
PENGANG GURAN
Program
pembangunan
gedung
pemerintah
Pembangunan
Gedung BLKI
Unit - 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 12.500 DINAS
CIPTA
KARYA
-184-
No PROGRAM
UNGGULAN
INDIKASI
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM SAT
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
SKPD
Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PENANGANAN
PENGANGGURAN
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Penyediaan
sarana prasarana
pendukung BLKI
Paket - - 1 5.000 1 5.000 - - 2 10.000
DISNA
KER
9 PENINGKATAN
AKSES SANITASI
Program
Wajardikdas
Pembangunan
sarana sanitasi
sekolah (Sanisek)
Unit 264 42.240 175 28.000 216 34.560 230 36.800 230 36.800 154 24.640 1.269 203.040 DINAS
CIPTA
KARYA,
DISDIK
PENINGKATAN
AKSES SANITASI
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Pendampingan
PHBS Sanisek
Unit - - 250 1.000 250 1.000 250 1.000 250 1.000 250 1.000 1.250 5.000
DINKE
S
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Seribu Sanitasi
(SERASI)
Unit - - - - - - 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 3.000 15.000
DINKE
S
10 SPORT CENTRE Program
peningkatan
sarana dan
prasarana olah
raga
Tersedianya
Sport Centre dan
kelengkapan
venue
Paket 1 50.000 1 50.000 1 93.000 1 30.000 1 30.000 1 30.000 1 283.000 DINAS
CIPTA
KARYA,
DISPO
RA
SPORT CENTRE
DAN PUSAT SENI
BUDAYA
peningkatan
sarana dan
prasarana olah
Terbangunnya
Stadion Mini
Unit - 3 10.500 10 40.000 4 20.000 4 48.000 4 48.000 25 166.500 DINAS
CIPTA
KARYA,
DISPO
RA
11
PUSAT SENI
BUDAYA DAN
PARIWISATA
Program
Pembangunan
Gedung
Pemerintahan
Terbangunnya
Pusat Seni
Budaya
Unit 1 10.000 1 30.000 1 30.000 1 21.000 2 91.000 DINAS
CIPTA
KARYA,
DISPO
RA
PUSAT SENI
BUDAYA DAN
PARIWISATA
Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
Tersedianya
Masterplan dan
DED
DED 2 200 200
DISPO
RA
-185-
No PROGRAM
UNGGULAN
INDIKASI
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM SAT
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
SKPD
Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PUSAT SENI
BUDAYA DAN
PARIWISATA
Tersedianya
Objek Daerah
Tempat Wisata
(ODTW)
ODTW 2 5.000 2 5.000 2 10.000 DINAS
CIPTA
KARYA,
DISPO
RA
PUSAT SENI
BUDAYA DAN
PARIWISATA
Program
peningkatan
produksi hasil
peternakan
Pengembangan
komoditi icon
daerah Ayam
Wareng
ekor 50 50 50 50 50 50 150 300
DPPKP
PUSAT SENI
BUDAYA DAN
PARIWISATA
Program
peningkatan
produksi
pertanian/perkeb
unan
Pengembangan
komoditi icon
daerah Rambutan
Parakan
pohon 1.000 100 1.000 100 1.000 100 3.000 300
DPPKP
12 GEMARIPAH
(Gerakan
Masyarakat Mandiri
Sampah)
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
sampah
Penyediaan
Tempat
Pengolahan
Sampah Terpadu
(TPST)
Unit 5 3.000 1 600 4 2.400 2 3.000 4 3.000 2 3.000 18 15.000 DKP
GEMARIPAH
(Gerakan
Masyarakat Mandiri
Sampah)
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Pelatihan
Pemanfaatan
Limbah Skala
Rumah Tangga
Orang 90 100 90 100 100 100 200 150 200 150 200 150 880 650 BLHD
GEMARIPAH
(Gerakan
Masyarakat Mandiri
Sampah)
Program
Penataan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan
tanah
Penataan,
penguasaan,
kepemilikan
penggunaan dan
pemanfaatan
tanah untuk TPA
Jatiwaringin
Ha 2,5 2500 2,5 2.500 SETDA
GEMARIPAH
(Gerakan
Masyarakat Mandiri
Sampah)
Program
Peningkatan dan
Pengamanan Lalu
Lintas
Pengadaan
Rambu Rute
angkutan sampah
persen - - - - - - - - 50 500 50 500 100 1.000
DISHU
B
-186-
No PROGRAM
UNGGULAN
INDIKASI
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM SAT
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
SKPD
Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GEMARIPAH
(Gerakan
Masyarakat Mandiri
Sampah)
Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Penyusunan
Kajian Rambu
rute angkutan
sampah
Dok - 1 150 - 1 150
DISHU
B
13
PENINGKATAN
LAYANAN AIR
BERSIH
PENINGKATAN
LAYANAN AIR
BERSIH
PENINGKATAN
LAYANAN AIR
BERSIH
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Pengawasan dan
pengendalian
terhadap industri
dan non industri/
komersial
penghasil limbah
cair, limbah padat
(B3), Gas,
Getaran,
Kebauan dan
Kebisingan
Industri 200 250 200 250 200 300 250 350 250 350 1.100 1.500 BLHD
Program Pelayanan
Tindak Lanjut
Pengaduan
Masyarakat
Akibat Adanya
Dugaan
Pencemaran
Dan/Atau
Perusakan
Lingkungan
Jumlah
penga
duan
yang
ditang
ani
25 300 25 300 25 300 25 300 25 300 125 1.500 BLHD
Program
Lingkungan Sehat
Perumahan
Penyediaan SAB Lokasi - - 10 15.000 10 15.000 10 15.000 10 15.000 10 15.000 50 75.000 DINAS
CIPTA
KARYA
14 KANTOR BERSAMA
BIDANG
KEAGAMAAN
Program
Pembangunan
Gedung
Pemerintahan
Pembangunan
Kantor Bersama
Bidang
Keagamaan
Unit - - - - 2 4.000 1 (Lingkup
Kab) dan 2
Kec
20.000 2 4.000 2 4.000 7 32.000 DINAS
CIPTA
KARYA
-187-
No PROGRAM
UNGGULAN
INDIKASI
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM SAT
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
SKPD
Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15 KAWASAN
STRATEGIS CEPAT
TUMBUH
Program
Perencanaan Tata
Ruang
Perencanaan
Ruang Kawasan
Strategis Pusat
Pemerintahan
Doku
men
- - - - - - - - 1 400 - - 1 400 DTR
KAWASAN
STRATEGIS CEPAT
TUMBUH
Program
Peningkatan
Promosi dan
kerjasama
investasi
Pelaksanaan
promosi investasi
Event 4 600 5 800 5 800 6 900 6 950 6 1.000 32 5.050
BPMPT
SP
16 GEBRAK PAKUMIS Program
Lingkungan
Sehat Perumahan
Penyusunan
database dan
perencanaan
pengembangan
kawasan
permukiman
Kawasa
n
2 500 5 4.000 15 14.000 25 15.000 25 15.000 25 15.000 97 63.500
BAPPE
DA
17 GERBANG MAPAN Program
pemberdayaan
ekonomi
masyarakat
pesisir
Pembangunan
infrastruktur
dasar; penguatan
ekonomi;
pemberdayaan
masyarakat
pesisir
Desa
Pesisir
- - - - 3 3.000 9 5.000 9 5.000 4 5.000 25 18.000
DISKA
NLA
18 E-GOVERMENT Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
Tersedianya
Jaringan
Komunikasi data
di SKPD
Unit 25 897 10 500 10 500 10 500 50 2.397 DISKO
MINFO
Tersedianya
Integrasi sistem
(e-reporting)
Unit 5 616 6 500 6 500 6 500 23 2.116 DISKO
MINFO
-188-
No PROGRAM
UNGGULAN
INDIKASI
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM SAT
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
SKPD
Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pengembangan
Sistem Pelayanan
Perijinan dan Non
Perijinan
Penerapan dan
Updating SIG
pada Sistem
Perijinan dan Non
Perijinan Berbasis
web
Paket 1 135 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 6 2.385
BPMPT
SP
E-GOVERMENT Program
Pengembangan
data/informasi
Tersedianya e-
Planning
paket - 1 (Blue
print)
200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 1.000
BAPPE
DA
19 DESA MANTAP
(MANDIRI TAHAN
PANGAN)
Prorgam
peningkatan
ketahanan
pangan
masyarakat
Penanganan
Desa Rawan
Pangan melalui
pemberdayaan
masyarakat
kelompok tani
Kelomp
ok
4 300 3 300 17 2.010 20 2.380 10 2.975 10 4.165 64 12.130
DPPKP
Tersedianya
cadangan pangan
desa 2,5 ton
setara beras
desa 10 250 10 250 14 350 34 850
DPPKP
Pembentukan
Badan Usaha
Milik Desa
(BUMDes)
unit 5 50 5 50 7 70 17 170
DPPKP
20 PROGRAM
PENGEMBANGAN
RUANG TERBUKA
HIJAU
Program
Pengelolaan
Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Peningkatan
Ruang Terbuka
Hijau
Lokasi 4 7.350 5 7.350 17 8.000 18 8.100 18 8.100 18 8.100 18 47.000 BLHD,
DKP,
KPD
Program
penataan,
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan
Pengadaan
tanah untuk
lahan terbuka
hijau
Ha - - 1,5 6.000 1 6.500 - - - - - 3 12.500 SETDA
-189-
No PROGRAM
UNGGULAN
INDIKASI
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM SAT
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
SKPD
Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
tanah
21 AKSELERASI
PENDAPATAN
DAERAH
Program
peningkatan
pendapatan
daerah
Optimalisasi
peningkatan
Pendapatan
Daerah
persen 8,00 7.523 8,00 6.105 8 4.949 8 7.000 8 8000 8 9.000 8 42.577
DISPE
NDA
Program
pembangunan
gedung
pemerintahan
Pembangunan
UPTD
Kemeterologi an
Unit - - 1 5.000 - - - - - - - - 1 5.000 DINAS
CIPTA
KARYA
22 PENANGGULANGAN
BANJIR
Program
pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Pembangunan
dan Rehabilitasi/
pemeliharaan
jaringan irigasi
Persen 12 - 12,00 16.850 12,00 19.093 12,00 21.671 12,00 24.637 12,00 28.048 100 110.299 DINAS
BINA
MARGA
PENANGGULANGAN
BANJIR
Normalisasi
saluran sungai
Persen 9,00 2.100 9,00 2.100 9,00 2.100 9,00 2.100 9,00 2.100 9,00 2.100 54 12.600 DINAS
BINA
MARGA
PENANGGULANGAN
BANJIR
Normalisasi
saluran
pembuang
Persen 9 9,00 17.798 9,00 20.152 9,00 22.860 9,00 25.974 9,00 29.555 54 116.339 DINAS
BINA
MARGA
PENANGGULANGAN
BANJIR
Program
Perlindungan dan
konservasi
Sumber Daya
Alam
Upaya
peningkatan
cadangan/resapa
n air tanah
dengan adanya
sumur resapan
Unit 30 250 30 250 40 250 50 300 50 300 60 400 260 1.750 BLHD
23 PENANGGU
LANGAN
KEMACETAN LALU
LINTAS
Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Peningkatan
jalan strategis
kabupaten dalam
kondisi baik
% 5,00 88.600 5,00 101.900 5 117.200 5,000 135.000 5,000 155.000 5,000 178.200 76 775.900 DINAS
BINA
MARGA
-190-
No PROGRAM
UNGGULAN
INDIKASI
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM SAT
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
SKPD
Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Peningkatan
jalan non
strategis
kabupaten dalam
kondisi baik
% 4,21 106.300 4,21 122.300 4,21 140.600 4,21 161.650 4,21 185.900 4,21 213.800 100 930.550 DINAS
BINA
MARGA
PENANGGULANGAN
KEMACETAN LALU
LINTAS
Peningkatan
jembatan dalam
kondisi baik
% 2,62 5.500 2,62 6.300 2,62 7.250 2,62 8.300 2,62 9.550,0 2,62 11.000 100 47.900 DINAS
BINA
MARGA
PENANGGULANGAN
KEMACETAN LALU
LINTAS
Peningkatan
jalan baru dalam
kondisi baik
Km - - 6,4 22.700 6,4 26000 - - - - - - 12,8 48.700 DINAS
BINA
MARGA
PENANGGULANGAN
KEMACETAN LALU
LINTAS
Peningkatan
jalan desa dalam
kondisi baik
Km 30 45.256 30 52.044 30 59851 30 68.828 0 - 0 - 120 225.979 DINAS
BINA
MARGA
PENANGGULANGAN
KEMACETAN LALU
LINTAS
Program
penataan,
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan
tanah
Penyediaan
lahan untuk
pembangunan
jalan
Ha 0,4 4.000 0,9 9.000 0,8 8000 0,70 7.000 0,5 5.000 0,3 3.000 3,60 36.000 SETDA
24 PERTANIAN
PANGAN
BERKELANJUTAN
Program
peningkatan
produksi
pertanian/
perkebunan
Regulasi
Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Perbup - - - - 1 400 - - - - 1 400
DPPKP
Bantuan benih
padi bersertifikat
pada kawasan
LP2B
desa 136 12.000 136 12.000 272 24.000
DPPKP
Bantuan pupuk
organik pada
desa 136 12.000 136 12.000
DPPKP
-191-
No PROGRAM
UNGGULAN
INDIKASI
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM SAT
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
SKPD
Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
kawasan LP2B
25 PELAYANAN
ADMINISTRASI
TERPADU
KECAMATAN
(PATEN)
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan/Kelur
ahan
Peningkatan
pelayanan
administrasi
kecamatan
Keca
matan
7 1.050 10 4.900 11 3.850 1 350 29 10.150 KECAM
ATAN
Pembinaan
penyelenggaraan
PATEN di
Kecamatan
Keca
matan
7 200 17 250 28 300 29 350 29 1.100 SETDA
Program unggulan diatas tentu tidak berdiri sendiri, namun didukung dengan program yang mengungkit pencapaian
sasaran pembangunan daerah sesuai dengan VISI MISI daerah. Secara lebih rinci mengenai program pembangunan daerah yang
terdiri dari program unggulan dan program pendukungnya dapat dilihat pada tabel 7.2.
Tabel 7.2.
-192-
Program Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KINERJA AKHIR RPJMD
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MISI 1 Peningkatan pemerataan akses dan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang
1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat
1 Angka Partisipasi Murni(APM)
a Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
persen 91.27 91.77 92.27 92.77 93.27 93.77 94.27 94.27 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Disdik
b Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
persen 73.48 75.48 77.48 79.48 81.48 83.48 85.48 85.48 Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun
Disdik, Cipta Karya
c Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Paket C
persen 41.40 49.4 57.40 65.4 73.4 81.4 89.4 89.4 Program Pendidikan Menengah
Disdik
2 Rata-rata Lama Sekolah
tahun 8.07 8.18 8.20 8.22 8.24 8.26 8.28 8.28 Program Peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan
Disdik
3 Angka Kelulusan Program Manajemen pelayanan Pendidikan
Disdik
a Angka Kelulusan SD persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Kantor Perpustakaan
b Angka Kelulusan SMP persen 100 100 100 100 100 100 100 100
c Angka Kelulusan SMA persen 100 100 100 100 100 100 100 100
-193-
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KINERJA AKHIR RPJMD
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang
2 Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat
4 Angka Harapan Hidup tahun 68.92 68.92 68.93 68.94 68.95 68.96 68.96 68.96 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Dinas Kesehatan
5 Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi
persen 6.20 6.00 5.80 5.60 5.40 5.20 5.2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Dinas Kesehatan
6 Prosentase Sarana Pelayanan Kesehatan Terstandarisasi
persen 23 48 55 55 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Dinas Kesehatan
Program obat dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan
Program pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan umum
Dinas Kesehatan
Program penyakit tidak menular
Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
Dinas Kesehatan
Program standarisasi pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan
-194-
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KINERJA AKHIR RPJMD
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Cipta karya
Program pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit
Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Dinas Kesehatan
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan RS
RSUD Balaraja
Program Keluarga Berencana BKKBD
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Dinas Cipta Karya
Program pemberdayaan komunitas perumahan
Dinas Cipta Karya
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
BLHD
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Setda
-195-
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KINERJA AKHIR RPJMD
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Dinas Bina Marga
Program pengembangan perumahan
Dinas Cipta Karya
MISI 2 Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan daya saing masyarakat
Meningkatkan pertumbuhan, daya saing dan peran ekonomi daerah dalam perekonomian regional untuk mendukung aktivitas ekonomi
3 Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah
7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Persen 6.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.6 5.6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Diperindag
8 Indeks Gini Ratio 0.4 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.34 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Diperindag
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Diperindag
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
DPPKP
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
DPPKP
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
DPPKP
Program Peningkatan Produksi hasil peternakan
DPPKP
Program pengembangan budidaya perikanan
Diskanla
-196-
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KINERJA AKHIR RPJMD
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program pengembangan perikanan tangkap
Diskanla
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Diskanla
Program pengembangan sumber daya perikanan dan kelautan
Diskanla
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam pesisir
Diskanla
Program pemberdayaan dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
Diskanla
Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
DKUKM
Program Peningkatan Kuailitas Kelembagaan Koperasi
DKUKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
DKUKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
DKUKM
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Diperindag
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
DISPORABUDPAR
-197-
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KINERJA AKHIR RPJMD
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
DISPORABUDPAR
Program peningkatan produksi hasil peternakan
DPPKP
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
DPPKP
Program Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaaan
Dinas Cipta Karya
Program Peningkatan Pendapatan Daerah
Dispenda
Program pengendalian dan pengawasan pendapatan daerah
Dispenda
Program pengembangan pengelolaan pendapatan daerah
Dispenda
Program perencanaan pendapatan daerah
Dispenda
Program Peningkatan Pendapatan Daerah
Dispenda
Program pembangunan gedung pemerintahan
Dinas Cipta Karya
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4 Menurunnya angka kemiskinan
9 Prosentase penduduk miskin
Persen 5.71 5.70 5.65 5.60 5.55 5.50 5.45 5.45 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
DINSOS
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
DINSOS
-198-
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KINERJA AKHIR RPJMD
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Prorgam peningkatan ketahanan pangan masyarakat
DPPKP
Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan
BPMPPD
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
BPMPPD
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
BPMPPD
Program peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan desa
BPMPPD
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
BPMPPD
Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
5 Meningkatnya kesempatan kerja
10 Tingkat Penggangguran Terbuka
Persen 11.46 11.30 11.10 10.90 10.70 10.50 10.20 10.2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Disnaker
11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Persen 63.59 61.70 61.90 62.10 62.30 62.50 62.70 62.7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Disnaker
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Disnaker
MISI 3 Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius
Meningkatkan kesadaran dan toleransi antar umat beragama
6 Menumbuhkan nila-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
12 Prosentase kenaikan jumlah zakat
Persen/thn 5 5 5 5 5 5 5 Program Wajib Belajar Sembikan Tahun
Disdik
-199-
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KINERJA AKHIR RPJMD
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Peningkatan Kesadaran Akan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepahlawanan
Dinsos
Program Pembangunan Gedung Pemerintahan
Dinas Cipta Karya
Program peningkatan peran serta kepemudaan
DISPORABUDPAR
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
DISPORABUDPAR
Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
Dinas Cipta Karya
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
DISPORABUDPAR
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
DISPORABUDPAR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
DISPORABUDPAR
Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
BPMPPD
Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
BPMPPD
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
BPMPPD
Program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
BPMPPD
Meningkatkan 7 Meningkatnya 13 Cakupan penanganan persen 90 91 92 93 94 95 95 Program peningkatan SATPOL PP
-200-
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KINERJA AKHIR RPJMD
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
daya dukung iklim usaha dan investasi yang kondusif
keamanan dan ketertiban
gangguan ketenteraman dan ketertiban
keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program peningkatan
pemberantasan penyakit Masyarakat
SATPOL PP
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
SATPOL PP
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
SATPOL PP
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
SATPOL PP
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kesbangpol
MISI 4 Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang didukung oleh peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang merujuk pada keseimbangan ruang dan lingkungan;
Meningkatkan jumlah investasi di Kabupaten Tangerang dalam rangka percepatan pertumbuhan perekonomian secara merata
8 Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah
14 Pertumbuhan nilai investasi
Persen 5 5 5 5 5 5 5 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi inventasi
BPMPTSP
Pertumbuhan nilai investasi
Program promosi dan kerjasama investasi
BPMPTSP
Pertumbuhan nilai investasi
Program pengembangan sistem investasi pelayanan perijinan dan non perijinan
BPMPTSP
Meningkatkan 9 Meningkatnya 15 Tingkat Ketaatan Persen 80 80 82 84 86 88 90 90 Program Perencanaan Tata DTR
-201-
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KINERJA AKHIR RPJMD
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
akses dan kualitas infrastruktur dasar
kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dengan mengotimalkan keseimbangan ruang dan lingkungan
terhadap RTRW Ruang
Program Pemanfaatan Ruang DTR
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
DTR
16 Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik
Persen 68.36 72.19 76.14 80.08 84.02 87.97 92.00 92.00 Program Pembangunan Jalan dan jembatan
DBMSDA
Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Setda
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
DBMSDA
Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
BLHD
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
BLHD
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
BLHD, DKP
Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Setda
-202-
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KINERJA AKHIR RPJMD
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
BLHD
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
DKP
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Setda
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Dishub
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Dishub
Program Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
DKP
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
DISHUB
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ
DISHUB
Program peningkatan pelayanan angkutan
DISHUB
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
DISHUB
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
DISHUB
-203-
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KINERJA AKHIR RPJMD
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Diperindag
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
BPBD
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
BPBD
Program Pengeloaan RTH DKP
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
DKP
Program Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
DKP
MISI 5 Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, profesional, berwibawa, transparan dan bertanggung jawab.
Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel
10 Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi
17 Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Nilai 50 50 60 60 70 70 70 Program Pengembangan data / informasi
BAPPEDA
18 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
Nilai - - - 70 70 70 70 70 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPEDA
19 Hasil penilaian Laporan Keuangan Daerah
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
BAPPEDA
20 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
Nilai - 60 60 70 70 75 75 75 Program peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah
BAPPEDA
Hasil Evaluasi SAKIP Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
BAPPEDA
-204-
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KINERJA AKHIR RPJMD
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program pembangunan gedung pemeritahan
Dinas Cipta Karya
Hasil Evaluasi SAKIP Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika
Diskominfo
Hasil Evaluasi SAKIP Program Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi Manajemen
Diskominfo
Hasil Evaluasi SAKIP Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Diskominfo
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Diskominfo
Program Kerjasama, Informasi dan Media Massa
Diskominfo
Hasil Evaluasi SAKIP Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengedalian pelaksanaan kebijakan KDH
INSPEKTORAT
Program peningkatan profesionalisme tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan
INSPEKTORAT
Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur
BKPPD
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
BKPPD
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
BPKAD
-205-
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KINERJA AKHIR RPJMD
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Barang Daerah
BPKAD
Program Perencanaan Perijinan dan Non Perijinan
BPMPTSP
Program Koordinasi Perijinan dan Non Perijinan
BPMPTSP
Program Survey Perijinan dan Non Perijinan
BPMPTSP
Program Pengembangan administrasi layanan perijinan dan non perijinan
BPMPTSP
Program Peningkatan dan Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah
Sekretariat Daerah
Program fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum
Sekretariat Daerah, Kecamatan
program penyelenggaran pemerintahan kecamatan/kelurahan
Sekretariat Daerah
program peningkatan kapasitas perangkat daerah
Sekretariat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
Program penataan peraturan perundang-undangan
Sekretariat Daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH
Sekretariat Daerah
Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat
Sekretariat Daerah
-206-
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KINERJA AKHIR RPJMD
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program kerjasama informasi dan media massa
Sekretariat Daerah, semua SKPD
Program kerjasama pembangunan
Sekretariat Daerah, Kecamatan, Bappeda
program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaat tanah
Sekretariat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat Dewan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat Dewan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat Dewan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
KAD
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pengolahan dan Penyimpanan arsip
KAD
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
KAD
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
KAD
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
Program Pelayanan Administarasi Kependudukan
DISDUKCAPIL
-207-
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KINERJA AKHIR RPJMD
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
Program Peningkatan Pelayanan RS
RSUD TANGERANG
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Kantor Pemakanan Daerah
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kantor Pemakanan Daerah
Program Pemakaman Kantor Pemakanan Daerah
-208-
Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan
pembangunan 5 (lima) tahun kedepan telah menetapkan program
prioritas, dimana program tersebut merupakan seluruh program
yang dianggap penting baik yang bersifat strategis maupun
operasional yaitu terdiri dari program pembangunan daerah (program
unggulan) yang bersfat strategis dan program pendukung yang
sifatnya operasional, yang dilaksanakan SKPD sebagai tupoksinya
dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal dan kinerja
program tersebut merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun
bagi program prioritas yang dikategorikan strategik (program
pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala
SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Secara lebih
lengkap program SKPD pada tiap SKPD dapat dilihat pada tabel 7.3.
-209-
Tabel 7.3 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BIDANG URUSAN
PEMERITAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar
Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
Persen 26,74 36,74 25440 38,74 25440 42,74 25440 44,74 25440 46,74 25440 48,74 25440 48,74 152640 Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A
Persen 91 91,77 5160 92,27 5158 92,77 5155 93,27 5150 93,77 5148 94,27 5145 94,27 30916 Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B
Persen 73 75,48 3675 77,48 3667 79,48 3651 81,48 3627 83,48 3611 85,48 3588 85,48 21819 Dinas Pendidikan
Rasio Sekolah yang menerapkan Penambahan Kemampuan
Baca/Tulis Al-Quran (muatan lokal) pada
jenjang SD/SMP
Persen 65 1300 70 7500 75 1500 80 1500 85 1500 90 1350 90 14650 Dinas Pendidikan
Jumlah peserta didik SD/SMP yang
berprestasi bidang sains, seni, dan olahraga tingkat
Provinsi dan nasional
Orang 0 0 40 400 50 500 60 700 70 800 80 900 80 900 Dinas Pendidikan
Rasio ketersediaan sarana meubeler
jenjang SD dan SMP
Unit 0 0 720 10800 720 10800 720 32400 720 36000 720 39600 720 39600 Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Unit -
- 720 55000 720 55000 720 55000 720 187200 720 187200 3600 539400 Dinas Pendidikan, Dinas Cipta
Karya
-210-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Tersedianya sarana sanitasi sekolah
Unit sarana santasi
264 44000 175 42500 216 40000 230 30600 230 30600 154 30600 1269 218300 Dinas Pendidikan, Dinas Cipta
Karya
Program Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK/MA/Paket C
Persen 55 62 86420 69 86279 76 86135 83 85970 90 85826 97 85685 0,97 516315 Dinas Pendidikan
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak
mampu
Siswa -
- -
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 25000 25000 Dinas Pendidikan, Kecamatan
Program Pendidikan Non Formal
Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)
Persen 95,89 96,37 500 97,25 500 97,5 500 97,75 500 97,8 500 97,85 500 97,85 3000 Dinas Pendidikan
Meningkatnya keterampilan
anak/pemuda putus sekolah
Orang/ Kecamatan
25 1000 25 1000 25 1000 25/kecamatan/thn
3000 Kecamatan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pendidik yang memiliki kompetensi
Persen 55,9 55,9 1800 63,9 1800 67,9 1800 71,9 1800 75,9 1800 79,9 1800 79,9 1800 Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan
Kecamatan 29 29 5000 29 5000 29 5000 29 5300 29 5500 29 6000 29 6000 Dinas Pendidikan
Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terpenuhinya kecukupan obat dan
perbekalan kesehatan di puskesmas
Persen 100 100 13614 100 23577 100 17493 100 18242 100 19066 100 21000 100 112992 Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan
kesehatan
Persen - - - - - 75 250 77 276 79 315 85 360 85 1201 Dinas Kesehatan
Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin
Persen 100 100 100 100 RSUD Tangerang
-211-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Pendampingan PHBS Sanisek
Unit 0 0 0 250 1000 250 1000 250 1000 250 1000 250 1000 1250 5000 Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya jumlah rumah tangga
yang berprilaku hidup bersih dan
sehat
Persen 55 55 1118 58 1711 63 905 65 996 70 1096 75 1096 75 6922 Dinas Kesehatan, Kecamatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan
Gizi
Persen 6,43 6,2 6856 6 3533 5,8 3809 5,6 3809 5,4 4609 5,2 5028 5,2 27644 Dinas Kesehatan
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Tercapainya prosentase keluarga yang menggunakan jamban /wc sehat
Persen 67 67 131 68 131 69 144 70 159 71 190 73 230 73 985 Dinas Kesehatan
Tercapainya Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM
Desa 8 30 166 60 339 90 359 120 430 150 470 180 520 180 2124 Dinas Kesehatan
Seribu Sanitasi (SERASI)
Unit 0 0 0 0 0 0 0 1000 5000 1000 5000 1000 5000 3000 15000 Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Tercapainya penemuan kasus Penyakit Menular
persen 68% 70% 2647 72% 3053 77% 1635 78% 1800 80% 1980 80% 2160 80 13275 Dinas Kesehatan
Tercapainya prosentase
kesembuhan Penyakit Menular
persen 78% 78% 410 85% 580 85% 660 85% 764 85% 820 88% 850 88 4084 Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi
PKM 7 9 300 11 350 13 400 13 200 14 300 15 350 15 1900 Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
PKM 0 0 0 0 0 0 0 10 400 22 600 25 900 25 1900 Dinas Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Penambahan puskesmas rawat
inap
Unit 0 0 0 2 10000 4 15000 2 10000 8 35000 Dinas Kesehatan, Dinas Cipta
Karya
-212-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Program pengadaan, peningkatan sarana
dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terhadap standar RS Kelas B Pendidikan
Unit 6 2 6140 2 13124 1 15000 1 15000 1 28500 1 30000 6 107764 RSUD Tangerang, Cipta Karya
Pembanguan RSUD Pantura
Unit 0 - - 0 0 1 24000 Mltiyears 40000 Multiyears
- Operasion
al
40000 - - 1 104000 Dinas Kesehatan Cipta Karya
Pemenuhan alat kesehatan sesuai
dengan standar RS Kelas B Pendidikan
Persen 64 48 2160 58 2450 57 4788 199 19472 54 20000 56 25000 472 73870 RSUD Tangerang
Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Terpenuhinya pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan
di TPM yang memenuhi syarat
Persen 81,6 75 88 76 88 77 466 78 550 79 650 80 800 80 2642 Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4
persen 95% 95% 1469 95% 1413 95% 1421 95% 1563 95% 1719 95% 1819 95 9404 Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan
umum(Penguatan Yankes Primer)
Meningkatnya Jumlah Puskesmas
DTP
unit 7 7 1000 7 1000 9 2000 11 3000 13 3500 15 4000 15 14500 Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan Poned
PKM 10 10 300 17 300 29 400 32 150 35 150 38 150 38 1450 Dinas Kesehatan
Terlaksananya pola pengelolaan
keuangan Puskesmas menjadi sistem
pengelolaan BLUD
unit 0 0 0 0 0 10 624 10 600 10 900 20 1200 20 3324 Dinas Kesehatan
Meningkatnya rujukan pasien yang terintegrasi dengan jejaring Rumah Sakit
Unit 0 0 0 3 200 15 1175 20 1292 20 1420 20 1560 20 5647 Dinas Kesehatan
-213-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Program Penyakit Tidak Menular
Cakupan Puskesmas yang melaksanakan
PTM
Persen 23 23 607 30 942 35 239 40 239 50 263 50 289 50 2579 Dinas Kesehatan
Peningkatan Tumbuh Kembang Balita
Meningkatnya Cakupan Kunjungan
Balita
Persen 80 90 390633 90 410215
90 372611 90 433591 90 463871 90 533451 90 603032 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia
Meningkatkan Cakupan Pelayanan
Kesehatan Pra Lansia dan Lansia
Persen 70 70 407473 75 679265
80 191150 85 245500 90 186360 95 214314 95 242268 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Rumah
Sakit
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Persen 75 75 10 75 13 75 15 75 18 75 20 75 23 75 98 RSUD Tangerang
Prosentase tingkat hunian RS (BOR) RSU
Tangerang
Persen 75 75 10071 75 11079 75 12186 75 13405 75 14750 75 16220 75 77707 RSUD Tangerang
Pemenuhan sarpras pelayanan terhadap standar RS kelas B
pendidikan
Unit 6 2 6140 2 13124 1 15000 1 15000 1 28500 1 30000 14 82959 RSUD Tangerang
Pemenuhan alkes pelayanan standar kelas B pendidikan
Unit 64 48 2160 58 2450 57 4788 199 19472 54 20000 56 25000 472 73870 RSUD Tangerang
Prosentase masyarakat miskin yang dilayani (Kartu
Sehat)
persen 80 80 3986 80 4384 80 4822 89 5305 80 5636 80 6419 80 8852 RSUD Tangerang
Terselenggaranya pelayanan PONEK (Pediatric Obstetri
Neonatal Emergency Komprehensif)
RSUD Tangerang
a. Kematian Ibu Karena:
RSUD Tangerang
Pendarahan Persen <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% RSUD Tangerang
-214-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Preeklamsia/ Eklamsia
Persen 30 <30% <30% <30% <30% <30% <30% RSUD Tangerang
b. Kematian Bayi Baru Lahir
RSUD Tangerang
BBLR Persen <20% <20% <20% <20% <20% <20% <20% RSUD Tangerang
Asfiksia Persen <20% <20% <20% <20% <20% <20% <20% RSUD Tangerang
Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terhadap standar RS
Kelas B
Unit - 5 3500 2 15750 2 45000 6 62466 3 28200 1 10000 19 164916 RSUD Balaraja,
Cipta Karya
Rasio Kelengkapan peralatan medik
RSUD Balaraja sesuai Master Plan
Persen 48 59 14808 72 19959 75% 20736 80 35010 85 6470 94 60000 94 215215 RSUD Balaraja
Prosentase tingkat hunian RS (BOR)
Persen 60 64 53802 69 55126 72 89366 73 80102 74 72802 75 86722 75 437922 RSUD Balaraja
Kepuasan pelanggan RS (Rata-rata dari semua pelayanan)
Persen 60 62 64 75 80 85 85 85 RSUD Balaraja
Program Kemitraan pelayanan Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar
pasien masyarakat miskin
Persen 60 60 80000 65 120000
70 130000 72 130000 73 150000 75 160000 75 77000 Dinas Kesehatan, Kecamatan
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin
Persen 10 10 80000 10 120000
9 70000 9 80000 9 90000 9 90000 9 530000 Dinas Kesehatan
Meningkatnya prosentase MBR
yang mendapatkan KARTU SEHAT
(Integrasi Kartu Sehat ke BPJS
Kesehatan)
Persen 70 100 44000 100 60000 100 60000 100 164000 Dinas Kesehatan
-215-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Meningkatnya prosentase MBR
yang mendapatkan KARTU SEHAT
(Integrasi Kartu Sehat ke BPJS
Kesehatan)
Persen 7,08E+08 50000 70 75000 75 85000 75 225000 Dinas Kesehatan, Kecamatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Proporsi jalan strategis kabupaten dalam kondisi baik
Persen 46,34 5 49553 5 56991 5 65548 5 75503 5 86689 5 99664 76,34 775900 Dinas Bina Marga
Proporsi jalan non strategis kabupaten dalam kondisi baik
Persen 74,75 4,21 106300 4,21 122300
4,21 140600 4,21 161650 4,21 185900 4,21 213800 100 930550 Dinas Bina Marga,
Kecamatan
Proporsi jembatan dalam kondisi baik
Persen 84 2,62 5500 2,62 6300 2,62 7250 2,62 8300 2,62 9550 2,62 11000 100 47900 Dinas Bina Marga,
Kecamatan
Proporsi jalan baru dalam kondisi baik
KM 0 0 0 6,4 22700 6,4 26000 0 30000 0 34500 0 40700 12,8 153900 Dinas Bina Marga
Proporsi jalan desa dalam kondisi baik
KM 0 30 45256 30 52044 30 59851 30 68828 0 79152 0 66752 120 371883 Dinas Bina Marga
Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
KM 0 7 5000 7 5000 7 5000 7 5000 7 5000 7 5000 42 30000 Dinas Bina Marga,
Kecamatan
Program Pembangunan
turap/talud/ brojong
Pembangunan turap/talud/ brojong
KM 0,2 0 0 2 2149 2 2450 2 2793 2 3184 2 3630 15921 42000 Dinas Bina Marga,
Kecamatan
Program rehabilitasi/pemelihraan jalan dan jembatan
Proporsi pemeliharaan jalan
dan jembatan dalam kondisi baik
persen 50 30 9000 20 5500 30 11700 30 13450 30 15470 30 1779 80 63900 Dinas Bina Marga,
Kecamatan
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan
Proporsi Sungai Kabupaten Dalam
Kondisi Baik
Persen 0 9,00% 2100 9,00% 2100 9,00% 2100 9,00% 2100 9,00% 2100 9,00% 2100 54 12600 Dinas Bina Marga
-216-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
lainnya
Proporsi Saluran Pembuang Dalam
Kondisi Baik
Persen 0% 9,00% 0 9,00% 17798 9,00% 20152 9,00% 22860 9,00% 25974 9,00% 29555 54 116339 Dinas Bina Marga
Proporsi Daerah Irigasi Kecil Dalam
Kondisi Baik
Persen 0 12,00%
0 12,00% 16850 12,00% 19093 12,00% 21671 12,00% 24637 12,00% 28048 72 110299 Dinas Bina Marga,
Kecamatan
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai,
danau dan sumber daya air lainnya
Pembangunan embung dan
bangunan penampung air
lainnya
lokasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Bina Marga
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Proporsi jalan desa dalam kondisi baik
km 228 30 45256 30 52044 30 59851 30 68828 0 0 0 0 120 225979 Dinas Bina Marga
Program pengembangan
kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah
Rasio lumpur tinja yang di tangani
Persen 40 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 76 4500 DKP
Program inspeksi kondisi jalan dan
jembatan
Terlaksananya inspeksi jalan dan
jembatan
Kegiatan 1 500 1 500 1 500 3 1500 Dinas Bina Marga,
Kecamatan
Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan
Tersedianya database jalan dan
jembatan
Dokumen 1 500 1 500 1 500 3 1500 Dinas Bina Marga,
Kecamatan
Program Perencanaan Tata Ruang
Tersedianya Informasi mengenai Rencana Tata Ruang
(RTR) wilayah Kabupaten /Kota beserta rencana
rinciannya melalui peta analog dan peta
Peta analog 90 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 340 350 Dinas Tata Ruang
-217-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
digital.
Program Pemanfaatan Ruang
Terlayaninya masyarakat dalam
pengurusan izin pemanfaatan ruang
Persen 100% 100 182 100 350 100 350 100 400 100 400 100 400 100 2082 Dinas Tata Ruang
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya tindakan awal
terhadap pengaduan masyarakat tentang
pelanggaran di bidang penataan
ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
Persen 100 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 900 Dinas Tata Ruang
Terlaksananya pengawasan dan
pengendalian luasan RTH publik di
kawasan perumahan tertata Kabupaten
Tangerang
Jumlah Lokasi 0 0 0 0 0 0 0 70 300 70 300 70 300 210 900 Dinas Tata Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan
Perumahan
Pengolahan Data dan Pengumpulan Data
Perumahan dan permukiman
0 0 0 0 0 0 0 0 17 1250 17 1250 17 1250 51 3750 Dinas Cipta Karya
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Cakupan Layanan air dalam tanah
Unit 27 9641 45 9000 45 9000 45 9000 162 36641 Dinas Cipta Karya
Fasilitasi Pembangunan dan Perbaikan Rumah
Kawasan 2 7249 2 1500 2 1500 2 1500 8 11749 Dinas Cipta Karya,
Kecamatan
-218-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah
Penyediaan SAB Lokasi 10 15000 10 15000 10 15000 10 15000 10 15000 50 75000 Dinas Cipta Karya
Program Pemberdayaan
komunitas Perumahan
Fasiitasi Pembangunan
sarana dan prasarana kegiatan
P2WKSS
Desa 2 2250 2 2250 2 2250 2 2250 2 2250 2 2250 12 13500 Dinas Cipta Karya
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran
Menit 25 25 1026 25 2072 20 2018 20 2420 20 2158 20 1936 20 11631 BPBD
Program pengelolaan areal pemakaman
Rasio jumlah TPU yang sudah dikelola
Persen 40 7,5 2600 7,5 2600 7,5 6000 7,5 6000 7,5 6000 7,5 6000 85 29200 KPD
Program Pembangunan
Gedung Pemerintahan
Pembangunan Gedung
Pemerintahan
Unit 11 13 175000 11 159000
24 215300 14 110300 14 110300 14 110300 90 880200 Dinas Cipta Karya,
Kecamatan
Pemeliharaan Gedung
Pemerintahan
Unit - 6 19900 9 22000 24 17500 24 17500 24 17500 24 17500 111 111900 Dinas Cipta Karya
Pembangunan Gedung BLKI
Unit 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 12500 Dinas Cipta Karya
Terbangunnya Pusat Seni Budaya
Unit 0 0 0 0 0 1 10000 1 30000 1 30000 1 21000 1 91000 Dinas Cipta Karya
Program Penataan Lingkungan
Permukiman Perdesaan
Penataan Lingkungan Perumahan dan
Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan
perdesaan
Kecamatan 24 37850 24 26588 24 32686 24 20686 24 20686 24 20686 144 159182 Dinas Cipta Karya,
Kecamatan
Program Penataan Lingkungan
Permukiman Nelayan
Dukungan Sarana dan Prasarana
Penataan Lingkungan Nelayan
Kecamatan 4 5625 4 2803 4 4206 4 2206 4 2206 4 2206 24 19252 Dinas Cipta Karya,
Kecamatan
-219-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Program Penataan Lingkungan
Permukiman Perkotaan
Dukungan Sarana dan Prasarana
Penataan Lingkungan perkotaan
Kecamatan 1 1560 1 851 1 650 1 650 1 650 1 650 6 5011 Dinas Cipta Karya
Program Pengawasan Gedung dan Bangunan
Rasio bangunan tidak BerIMB
Berkas 1,6 500 700 500 800 500 1000 500 1500 500 1500 500 1500 3000 6012 Dinas Cipta Karya
Ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Prosentase gangguan ketertiban umum
yang ditangani
Jenis 4 6 1325 8 3260 7 1800 8 2487 7 1750 7 1850 7 12472 Satpol pp, Kecamatan
Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
Terpenuhinya upaya penanganan
gangguan penyebaran penyakit
masyarakat
Jenis 1 1 250 1 175 1 250 1 250 1 250 1 250 1 1425 Satpol pp
Program Pemeliharaan
kantribmas dan pencegahan tindak
kriminal
Prosentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti
Prosentase 55 55 60 65 70 75 75 75 Satpol pp
Terkendalinya potensi gangguan
ketertiban kota/kabupaten
kali 14 14 1388 14 1847 14 2560 250 2750 925 3000 250 3000 250 14545 Satpol pp
Terkendalinya stabilitas ketertiban umum saat pemilu
kec/desa 29 147 1821 29 850 78 1446 29 500 29 5500 150 2000 29 12117 Satpol pp
-220-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Terpenuhinya pelaporan data dan
informasi penegakan Perda
Laporan 12 100 12 100 12 100 36 300 Satpol pp
Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase masyarakat yang paham tentang
wawasan kebangsaan
Persen 40 45 370 50 625 55 876 60 554 65 1547 70 1666 70 5638 Kesbangpol
Terlaksananya fasilitasi kegiatan
keagamaan
Kecamatan 29 1000 29 1000 29 1000 29 4000 Kecamatan
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Penurunan persentase konflik
bermotif SARA
Persen 7,00 7,00 493.5 6 675 5,00 785 3,00 1100 3 825 2 889 2 4768 Kesbangpol
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan
Terfasilitasinya upaya penanganan
bencana alam
Jenis 1 300 1 300 1 300 1 900 Satpol pp
Peningkatan pemahaman dan
apresiasi masyarakat terhadap ketentuan
Perda
kali 6 100 0 0 6 188 5 100 5 100 5 100 27 588 Satpol pp
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan
Terpenuhinya kompetensi aparat
Orang 300 185 450 250 425 150 200 500 350 500 350 500 350 2085 2125 Satpol pp, Kecamatan
Program pendidikan politik masyarakat
Persentase peningkatan pemahaman
organisasi masyarakat, sosial,
politik, yang mengikuti
pembinaan politik
Persen 45 45 1250 50 1275 55 1281 60 1085 65 1543 70 1543 70 7977 Kesbangpol
-221-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Cakupan Wilayah Rawan Byahencana
Lokasi - 23 2029 15 2412 15 2359 10 1205 10 2753 5 3555 5 14134 BPBD
Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Prosentase PMKS yang mendapatkan
Pemberdayaan
Persen 0 13,5 620 14,81 620 16,05 620 17,28 620 18,52 620 18,52 620 18,52 3720 Dinas Kesejahtera
an Sosial dan
Kecamatan
Prosentase Cakupan PKH
Persen 0 100 121 100 121 100 121 100 121 100 121 100 121 100 726 Dinas Kesejahtera
an Sosial
Program pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Prosentase PMKS (lansia,korban
ekploitasi ,anak dan keluarga yang
bermasalah sosial psikologis yang
mendapat sosialisasi,pelayanan,
perlindungan dan rehabilitasi sosial
Persen 0 22,22 268 22,22 268 16,66 268 16,66 268 16,66 268 16,66 268 16,66 1608 Dinas Kesejahtera
an Sosial
Program pembinaan anak terlantar
Prosentase anak terlantar yang
mendapat keterampilan praktis
persen 0 25 76 25 76 12,5 76 12,5 76 12,5 76 12,5 76 12,5 456 Dinas Kesejahtera
an Sosial
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Prosentase penyandang
cacat/disabilitas yang mendapat
pembinaan, pelatihan dan
Persen 0 15,38 157 25 157 17,3 157 17,3 157 17,3 157 17,3 157 17,3 942 Dinas Kesejahtera
an Sosial
-222-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
fasilitasi alat bantu
Program pembinaan panti asuhan/ panti
jompo
Tersedianya sarana prasarana panti dan
kelengkapannya
Persen 0 - - 50 1264 70 1264 80 1264 90 1264 95 1264 95 7568 Dinas Kesejahtera
an Sosial
Program pembinaan panti asuhan/ panti
jompo
Pembangunan Panti Rehabilitasi
Unit Bangunan 1 1 3800 1 (lanjuta
n)
3800 Lanjutan
1400 0 0 0 0 0 0 1 9000 Dinas Kesejahtera
an Sosial, Dinas Cipta
Karya
Program pembinaan eks penyandang
penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Persentase PMKS eks penyandang
penyakit sosial yang mendapatkan
pembinaan keterampilan praktis
Persen 0 18,62 482 18,87 482 20,97 482 13,84 482 13,84 482 13,84 482 13,84 2892 Dinas Kesejahtera
an Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Terbinanya PSKS dalam penanganan PMKS di Kabupaten
Tangerang
Orang 0 630 70 580 70 490 70 430 70 430 70 430 70 2,99 560 Dinas Kesejahtera
an Sosial
Program penyuluhan dan penanggulangan korban bencana alam
Terciptanya keserasian sosial bagi masyarakat di lokasi
bencana
Orang - 100 206 100 206 300 206 100 206 100 206 100 206 800 1236 Dinas Kesejahtera
an Sosial
Program peningkatan kesadaran akan nilai-nilai keagamaan dan
kepahlawanan
Terfasilitasi pembinaan bagi
Aparatur Pemerintahan dan
masyarakat
kegiatan 0 84 711 84 711 84 711 84 711 84 711 84 711 420 4266 Dinas Kesejahtera
an Sosial
-223-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Terpeliharanya sarana dan prasarana
keagamaan
Sarana 5000 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,3 12,35 Dinas Kesejahtera
an Sosial
Terfasilitasinya bantuan bagi
pemuka agama/ guru ngaji
orang 4,35 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 25,23 Dinas Kesejahtera
an Sosial
Terbinanya Pemulasara jenazah
orang - - - 116 56 116 56 116 56 116 56 116 56 580 280 Dinas Kesejahtera
an Sosial
Terpenuhi Sarana prasarana dan
petugas TMP,janda PKRI dan
tersosialisasikannya NK3
paket/ orang - 1/122 183 1/124 183 1/124 183 1/124 183 1/124 183 5/618 183 5/618 1098 Dinas Kesejahtera
an Sosial
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
tertib administrasi manajemen aset barang daerah
System - - - - - 1 201 - - - - - - 1 201 Dinas Kesejahtera
an Sosial
Tertib administrasi pengelolaan SPPD
pada SKPD
system - - - - - 1 46 1 46 1 46 1 46 4 184 Dinas Kesejahtera
an Sosial
Tertib administrasi bantuan Hibah dan
Bansos
Sarana - - - - - 1.950 111 - - - - - - 1950 111 Dinas Kesejahtera
an Sosial
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip
daerah
Terciptanya administrasi surat
menyurat,dan Pelestarian
dokumen/ Arsip
Surat 915 915 37 1085 37 1100 37 1100 37 1100 37 1100 37 6400 222 Dinas Kesejahtera
an Sosial
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Ketenagakerjaan
-224-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Pelatihan berbasis kompetensi
Orang 720 500 633 500 950 500 1093 500 1256 500 1445 500 1662 500 7039 DISNAKER TRANS
Tersedianya sarana prasarana
pendukung BLKI
paket - - - - - - - 1 5000 1 5000 0 0 2 10000 DISNAKER TRANS
Pelatihan berbasis masyarakat
orang 180 290 1053 100 350 100 371 100 394 100 416 100 442 790 3026 DISNAKER TRANS,
Kecamatan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Pelatihan berbasis kewirausahaan
Orang 80 380 1700 100 675 100 716 160 900 160 925 160 950 1,06 5866 DISNAKER TRANS
Peningkatan Kesempatan Kerja
Orang 8140 5500 425 5500 640 5500 550 5500 950 5500 970 5500 990 5500 4525 DISNAKER TRANS
Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Jumlah pemeriksaan perusahaan
Perusahaan 1200 1200 613 1080 618 1080 678 1080 747 0 0 0 0 4440 2656 DISNAKER TRANS
Jumlah penanganan kasus/perselisihan ketenagakerjaan
Kasus 290 280 1400 200 1400 200 1610 200 1892 200 2169 200 2489 1,28 10960 DISNAKER TRANS
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
Kecamatan 29 29 200 29 200 29 200 29 200 29 200 29 200 29 1200 BPMP2D Kecamatan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Tertanganinya semua kasus KDRT yang dilaporkan
Persen 100 100 140 100 200 100 250 100 300 100 350 100 400 100 1640 BPMP2D Kecamatan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Tertanganinya semua kasus KDRT yang dilaporkan
Persen 100 100 140 100 200 100 250 100 300 100 350 100 400 100 1640 BPMP2D
-225-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Terlaksananya Kegiatan P2WKSS
Desa 2 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 12 30000 BPMP2D Kecamatan
Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Masyarakat
Ketersediaan energi dan protein per
kapita
kkal/kapita/hari 2200 2200 125 2300 125 2300 125 2400 90 2400 95 2400 100 2400 660 DISTANAKKP
gram/kapita/hari
57 57 123 63 123 63 123 63 90 63 95 63 100 63 654 DISTANAKKP
Penguatan cadangan pangan
ton 10 7 396 7 396 7 396 7 400 7 425 7 450 7 2463 DISTANAKKP
Ketersediaan informasi pasokan
harga dan akses pangan
% 60 5 200 7 200 7 200 7 200 7 225 7 250 7 1275 DISTANAKKP
Stabilitas harga dan pasokan pangan
% 60 5 25 6 25 6 25 6 200 6 225 6 250 95 750 DISTANAKKP
Pencapaian skor PPH % 85 1 25 1 25 2 25 2 90 1 95 1 100 91 360 DISTANAKKP
Pengawasan dan keamanan pangan
segar
% 80 3 180 3 180 3 180 3 185 3 190 5 300 100 1215 DISTANAKKP
Penanganan Daerah rawan pangan
% 10 5 270 7 270 7 270 7 300 7 350 7 400 50 1860 DISTANAKKP
Pertanahan
Program pembangunan sistem
pendaftaran tanah
Terlaksananya Sosialisasi Tentang Pengadaan Tanah
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Orang 100 130 100 130 100 130 100 130 100 130 100 130 600 780 Setda
Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Tersedianya lahan untuk kepentingan
umum
Ha 7,5 Ha 10 58624 10 76772 8 44670 8 53364 7 58517 7 63741 50 355688 Setda
Tersedianya Dokumen Hasil
survey Pengadaan
Dokumen 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 6 3600 Setda
-226-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Tanah
Tersedianya Dokumen Hasil
Penaksiran Harga Dasar Atas Tanah
Dokumen 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 6 4200 Setda
Penataan, penguasaan, kepemilikan
penggunaan dan pemanfaatan tanah
untuk TPA Jatiwaringin
Ha 2,5 2500 2,5 2500 Setda
Penertiban Tanah Milik Daerah
Sertipikat 150 2000 150 2000 150 2000 450 6000 Setda
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rasio volume sampah yang di
tangani
persen 40 6 42500 7 44500 7 4450 7 4450 6 4450 6 4450 78 26500 DKP, Kecamatan
Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST)
Unit 0 5 3000 1 600 4 2400 5 3000 5 3000 5 3000 25 15000 DKP
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan amdal
Industri 0 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 25 1000 BLHD
Cakupan pengawasan
terhadap Pelaksanaan
UKL/UPL
Industri 50 200 50 200 50 200 50 200 50 200 50 200 300 1200 BLHD
-227-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat
Adanya Dugaan Pencemaran
Dan/Atau Perusakan Lingkungan
Jumlah pengaduan ditangani
25 300 25 300 25 300 25 300 25 300 125 1500 BLHD
Pemantauan Kualitas Air Bersih, Air
Sungai/ Permukaan, Muara dan udara
Kecamatan 29 500 29 500 29 500 29 500 29 500 29 500 29 3000 BLHD
Tercapainya Piagam Perhargaan
kabupaten tangerang sebagai kota sehat atau mendapatkan
Penghargaan Adipura
Nilai 66,65 68,65 100 70,65 100 72 100 75 150 77 150 78,65 200 78,65 800 BLHD
Tercapainya Sekolah yang mendapatkan
penghargaan Adiwiyata / sekolah
yang peduli dan berbudaya lingkungan
sekolah 6 3 150 5 200 8 300 8 300 9 300 10 300 10 1550 BLHD
-228-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan
yang mentaati persyaratan
administratif dan teknis pencegahan
pencemaran air, Sumber tidak
bergerak ( udara ) dan Padat ( B3 )
Industri 30 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 180 3000 BLHD
Pelatihan Pemanfaatan Limbah Skala Rumah Tangga
Orang 90 100 90 100 100 100 200 150 200 150 200 150 880 650 BLHD
Pengawasan dan pengendalian
terhadap industri dan non
industri/komersial penghasil limbah cair, limbah padat (B3), Gas, Getaran,
Kebauan dan Kebisingan
Industri 200 250 200 250 200 300 250 350 250 350 1100 1500 BLHD
Pengendalian Air Bawah tanah bagi
industri
Perusahaan
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Peningkatan rehabilitasi /Vegetasi tanaman mangrove Mangrove di pesisir
Pantai
Pohon 50000 50000 250 50000 250 50000 300 50000 300 50000 300 50000 300 300000 1700 BLHD
-229-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Terlayaninya masyarakat sulit air
bersih melalui pendistribusian air
bersih
Liter 300000
200 300000 200 300000 200 300000 200 300000 200 300000 200 1800000 1200 BLHD
Upaya peningkatan cadangan / resapan
air tanah
Unit 30 200 30 200 40 250 50 300 50 300 60 400 400 1650 BLHD
meningkatnya Monitoring terhadap
Kerusakan Lahan dan/atau Tanah
(Biomassa )
Titik sampel 50 200 50 200 75 250 75 250 100 300 100 300 450 1500 BLHD
Meningkatnya Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Perusahaan 0 200 150 200 150 200 150 200 150 200 150 200 150 1200 900 Disperindag
Kecamatan 5 150 5 350 3 200 3 200 3 200 19 1100 Disperindag
Jumlah kecamatan untuk
mengidentifikasi karakteristik air
tanah
Perusahaan 8 350 5 200 5 200 5 200 23 950 Disperindag
Jumlah perusahaan untuk meningkatkan Akurasi Penggunaan
Air Bawah Tanah (AMR)
Kecamatan 5 150 5 150 10 300 Disperindag
-230-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Jumlah kecamatan untuk Perlindungan dan Konservasi SDA
dengan adanya Pemantauan Air Tanah (GWLR)
Perusahaan 20 150 20 150 20 150 20 150 80 600 Disperindag
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Menyediakan data dan informasi
sumber daya alam dan lingkungan
hidup yang berkualitas
Dokumen 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 6 900 BLHD
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Terwujudnya taman makam yang hijau
Lokasi 12 600 12 600 12 600 12 600 12 2400 KPD
Pengelolaan Ruang Terbuka Hjau
Lokasi 1 1 350 1 350 1 400 2 500 2 500 2 500 2 2600 BLHD
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Rasio jumlah RTH Lokasi 5 3 7000 4 7000 4 7000 4 7000 4 7000 4 7000 4 36950 DKP, Kecamatan
Program Pemakaman Terpenuhinya dokumen
Penyediaan dan penyerahan TPU
DOkumen 2 300 KPD
Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Kepemilikan KTP Persen 75 79 4000 83 4000 87 4000 87 4000 87 4000 87 4000 87 24000 DISDUKCAPIL, Kecamatan
Prosentase Penduduk ber KK
Persen 90 91 90 92 90 95 90 95 90 95 90 95 90 95 540 DISDUKCAPIL, Kecamatan
Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000
Penduduk
Persen 70 73 2000 76 2000 72 2000 72 2000 72 2000 72 2000 72 12000 DISDUKCAPIL
Kepemilikan Akte Non Kelahiran
Akta 1200 750 1350 750 1240 750 1000 1000 1200 1050 1300 850 7290 5150 DISDUKCAPIL
Pemberdaya an BPMPPD
-231-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Tersedianya Rumah Pemberdayaan
1 800 1 800 BPMP2D
Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Persen 30 7 150 7 175 7 200 7 225 8 300 9 350 75 1400 BPMP2D
Pengembangan Posyantek
Kec. 7 400 7 400 7 400 8 400 29 1600 BPMP2D
Pengembangan Wartek
Desa 90 300 90 400 94 500 274 1200 BPMP2D
Jml Desa yang memiliki BUMDes
Desa 5 300 5 300 5 300 5 300 20 1500 BPMP2D
Program pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan
Pembangunan Pasar tradisional
Unit Pasar 0 0 3 7800 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 7 15800 DINAS CIPTA KARYA,
DIPERINDAG
Penyusunan DED Pasar Tradisional/
Kabupaten
DED 3 150 1 50 4 200 DINAS CIPTA KARYA
Meningkatnya pengembangan
lembaga ekonomi perdesaan
Unit 1 2000 2 2000 3 15800 Disperindag
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Terlaksananya Musrenbang Desa/Kel
Persen 100 600 100 600 100 600 100 600 100 600 100 600 100 3600 BPMP2D
Inventarisasi Aset Desa
orang
Pelatihan Aparat dan Pemerintah Desa
Desa 3 300 2 300 2 300 2 300 9 1200 BPMP2D
Desa Yang memiliki Profil Desa
Persen 100 500 100 500 100 500 100 500 500 2000 BPMP2D
-232-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Desayang menyelenggarakan tata kelola Keuangan sesuai ketentuan perundangan
Desa 246 300 246 300 246 300 246 300 246 1200 BPMP2D
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana
Meningkatkan capaian Peserta KB
Aktif PA/PUS
Persen 64,79 65,7 600 66,19 600 66,66 610 67,11 680 67,54 748 67,96 823 67,96 4061 BKKBD, Kecamatan
Menurunnya presentase PUS yang
ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet
need)
Persen 23,81 16,75 250 16,01 250 15,54 256 15,09 282 14,66 310 14,24 341 14,24 1689 BKKBD
Pemberdayaan Keluarga Pra
sejahtera
Orang per Kecamatan
25 500 30 500 30 500 30 500 30 2000 Kecamatan
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Menurunnya presentase PUS
dengan istri berusia kurang dari 20 tahun
Persen 7,88 7,23 200 6,58 200 7,42 200 7,27 200 7,12 9 6,97 242 6,97 1262 BKKBD
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
madiri
Terbinanya semua PKKBD dan
subPKKBD yang ada di kabupaten
Tangerang
Angka 274 274 600 274 600 274 656 274 863 274 950 274 1045 274 4714 BKKBD
Angka 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 BKKBD
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Meningkatnya jumlah PIK remaja yang berkembang
dari tumbuh menjadi tegak
Angka 2 4 140 6 140 9 143 11 241 13 265 15 292 15 1221 BKKBD
-233-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Meningkatnya jumlah PIK remaja yang berkembang dari tegak menjadi
tegar
Angka 3 6 9 13 16 19 22 22 BKKBD
Program Pelayanan Keluarga Berencana ( Penduduk Tangerang Tumbuh Seimbang)
Meningkatnya % jumlah angota BKB, BKR, BKL dan UPPKS
yang ber KB
Persen 84,17% 67% 100 69% 100 84,47% 109 84,77% 125 84,97% 150 85,07% 175 85,07% 759 BKKBD
Persen 86,19% 100% 100 100% 100 100% 109 100% 125 100% 150 100% 175 100% 759 BKKBD
Persen 87,49% 100% 100 100% 100 100% 109 100% 125 100% 150 100% 175 100% 759 BKKBD
Persen 78,00% 78,00%
50 78,00% 50 100% 350 100% 300 100% 350 100% 400 100% 1500 BKKBD
Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Meningkatnya kualitas data
perencanaan di bidang perhubungan
Dokumen 0 1 73 0 0 3 244 8 1550 6 1080 3 510 21 3457 Dinas Perhubungan
Meningkatnya pengetahuan
tentang kebijakan / aturan di bidang
perhubungan
Kegiatan 0 1 50 1 55 1 37 1 40 1 40 1 40 6 262 Dinas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Memelihara sarana dan prasarana
fasilitas perhubungan
Paket 4 2 150 3 400 4 320 3 470 6 820 3 470 21 2630 Dinas Perhubungan
Program peningkatan pelayanan angkutan
Meningkatnya kualitas data
angkutan
Dokumen 0 1 105 0 0 2 190 2 160 4 910 2 160 11 1525 Dinas Perhubungan
Meningkatnya kesadaran
keselamatan berlalu lintas
Kegiatan 1 1 108 1 62 4 231 3 380 4 445 3 430 16 1658 Dinas Perhubungan
-234-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Meningkatnya sarana perlengkapan
jalan dalam pelayanan
transportasi
Paket 2 2 861 2 745 2 594 2 800 2 800 2 800 12 4600 Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perhubungan
Membangun sarana dan prasarana perhubungan
Paket 1 1 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 196 Dinas Perhubungan
Program peningkatan dan pengamanan lalu
lintas
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sarana perlengkapan jalan
Paket 5 3 852 4 889 5 1390 5 2266 4 2640 4 2640 25 10678 Dinas Perhubungan
Meningkatnya ketertiban dan
keselamatan lalu lintas
Kegiatan 3 3 972 4 1133 4 2641 8 4440 7 5618 7 7213 33 22019 Dinas Perhubungan
Meningkatnya pengetahuan, informasi dan
koordinasi tentang keamanan dan keselamatan transportasi
Kegiatan 0 1 51 2 96 5 430 4 550 6 710 6 755 24 2593 Dinas Perhubungan
Meningkatnya sarana pendukung pengawasan dan pengaturan lalu
lintas
Unit 1 0 0 1 454 4 1285 3 800 0 0 0 0 8 2539 Dinas Perhubungan
Meningkatnya komunikasi antar
personil
Unit 0 0 0 30 105 5 20 30 155 32 160 33 165 130 606 Dinas Perhubungan
Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
Meningkatnya kualitas kendaraan bermotor laik jalan
Paket 0 1 817 1 197 3 800 3 865 3 880 2 180 13 3739 Dinas Perhubungan
-235-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatnya pengembangan
komunikasi, informasi dan media
massa
Jenis - - - - - 46 2.900 40 2.650 20 1.500 10 1.000 116 8.050 DISKOMINFO
Meningkatnya kapasitas Sumber
Daya Komunikasi dan Informasi
Orang - - - - - 0 - 39 700 45 900 45 900 129 2.500 DISKOMINFO
Program Implementasi dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Meningkatnya Pelayanan Proses
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Melalui LPSE
Sistem 0 - 4 200 4 200 4 200 12 600 DISKOMINFO
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Pelayanan
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Melalui LPSE
Orang 100 506 100 800 100 900 100 900 400 3.106 DISKOMINFO
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika
Meningkatnya pengembangan
Teknologi Informatika di
Kabupaten Tangerang
SKPD 25 1.397 27 2.000 36 2.500 46 3.000 134 8.897 DISKOMINFO
Meningkatnya sarana dan
prasarana teknologi informatika
Jenis
0 - 0 - 15 650 10 500 25 1.150 DISKOMINFO
-236-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Meningkatnya aplikasi/sistem
informasi di Kabupaten Tangerang
aplikasi
0 - 0 - 1 150 1 150 2 300 DISKOMINFO
Program kerjasama informasi dan media massa
Meningkatnya penyebarluasan
informasi pembangunan
Kabupaten Tangerang melalui
kerjasama informasi
Media
4 200 9 450 10 700 10 700 33 2.050 DISKOMINFO
Terlaksnanya penyebarluasan
informasi pembangunan daerah melalui
media informasi
Jenis 7 593 7 593 7 593 7 593 7 593 7 593 42 3558 Setda
Tersedianya Dokumen hasil dokumentasi
kegiatan KDH/WKDH melalui peliputan kunjungan kerja
kepala daerah dan wakil kepala daerah
Dokumen 16 551 16 551 16 551 16 551 16 551 16 551 96 3306 Setda
Tersedianya laporan Hasil jumpa pers
dan kunjungan kerja wartawan
laporan 79 310 79 310 79 310 79 310 79 310 79 310 474 1860 Setda
Terlaksananya publikasi dan
penyebarluasan informasi advetorial dan press realease
Berita 250 883 250 883 250 883 250 883 250 883 250 883 1500 5298 Setda
-237-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Tersedianya informasi
pembangunan daerah melalui media massa
Iklan 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 85086 85086 Setda
Terlaksananya penerbitan tabloid
swara tigaraksa dan penyediaan bahan
bacaan
Lembar 15.000 307 15.000 307 15.000 307 15.000 307 15.000 307 15.000 307 72 1842 Setda
Tersedianya DVD penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang
DVD 500 224 500 224 500 224 500 224 500 224 500 224 7,2 1344 Setda
Terpilihnya Pemenang Lomba
lomba 15 165 15 165 15 165 15 165 15 165 15 165 75 990 Setda
Tersedianya alat-alat sudio dan
Komunikasi
Jenis 8 319 8 319 8 319 8 319 8 319 8 319 48 1914 Setda
Terpublikasinya pembangunan
daerah melalui press tour
Media 10 109 10 109 10 109 10 109 10 109 10 109 60 654 Setda
Tersedianya Hasil Dokumentasi Berupa Foto Pembangunan
di Media Mass
Tayang 21 200 21 200 25 250 25 300 92 950 Setda
Tersedianya informasi
pembangunan
SKPD 64 3000 64 3000 64 3000 64 12000 Setiap SKPD
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi
dan informasi
Tersedianya Laporan Pengawasan &
Pengendalian Jasa Telekomonikasi
Kegiatan - - - - - 1 102 1 150 1 150 1 150 4 552 Setda
-238-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang
kondusif
Fasilitasi Pengembangan
KUMKM
KUMKM 3 18 442 15 375 15 375 15 375 15 375 15 375 93 2317 Dinas Koperasi
dan UKM, Kecamatan
Pemberian Fasilitasi Pengamanan
Kawasan UMKM
KUMKM 150 150 85 100 100 100 150 100 150 100 150 100 150 650 785 Dinas Koperasi dan UKM
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Fasilitasi Kemitraan Investasi dan Usaha
bagi KUMKM
KUMKM 0 0 0 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 150 600 Dinas Koperasi dan UKM
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Pemanfaatan Fasilitas Dana
Pemerintah bagi KUMKM melalui
UPDB
Unit 0 5000 5000 7000 5000 5000 10000 5000 10000 5000 10000 5000 10000 32000 50000 Dinas Koperasi
dan UKM, Kecamatan
Promosi KUMKM Event Promosi 2 4 310 5 1077 5 1250 5 1250 5 1250 5 1250 29 6387 Dinas Koperasi
dan UKM, Kecamatan
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Pembangunan Sistem Informasi
Perencanaan Pengembangan Perkoperasian
Koperasi 0 4 133 4 150 4 150 4 150 4 150 4 150 24 883 Dinas Koperasi dan UKM
Peningkatan dan Pengembangan
jaringan kerjasama usaha koperasi
Orang 65 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 480 600 Dinas Koperasi
dan UKM, Kecamatan
Penanaman Modal
-239-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Pelaksanaan Pameran Investasi
Event 4 4 500 5 500 5 800 6 900 6 950 6 950 32 4600 BPMPTSP
Kerjasama Investasi Pemda
Dokumen 0 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 6 2400 BPMPTSP
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah Peraturan Daerah/Kepala
Daerah yang mendukung
Pengembangan Usaha
Perda/ Perka 2 4 200 6 250 4 450 2 450 2 450 0 450 20 2250 BPMPTSP
Monev Investasi Kegiatan 2 2 225 2 225 2 225 2 250 2 250 2 300 12 1475 BPMPTSP
Kepemudaan dan Olah Raga
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan Kepemudaan
Orang per Kecamatan
25 1000 25 1000 25 1000 25 3000 Kecamatan
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Menciptakan kesempatan kerja
penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua,
termasuk perempuan dan
kaum muda
Orang 0 0 0 100 420 100 350 0 0 200 350 325 500 725 1620 DISPORABUDPAR
Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
Peningkatan penanggulangan bahaya narkoba
serta virus HIV dan AIDS dikalangan generasi muda
Orang 0 900 196 1050 300 600 300 1500 300 1500 350 600 350 4650 1796 DISPORABUD PAR,
Kecamatan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Peningkatan keikutsertaan event
tingkat nasional
Cabang Olahraga 12 0 4 400 13 0 4 600 15 250 0 0 15 1250 DISPORABUDPAR
-240-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Peningkatan peran aktiv masyarakat dalam kegiatan
kebugaran olahraga
Orang 0 100 0 150 100 200 182 250 200 300 250 350 300 1100 1032 DISPORABUD PAR,
Kecamatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Tersedianya sarana dan prasarana
Olahraga
Dokumen 0 0 0 0 0 2 350 1 0 1 200 0 0 4 0 DISPORABUDPAR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Tersedianya Sport Centre dan
kelengkapan venue
Unit 1 50000 1 50000 1 93000 1 30000 1 30000 1 30000 1 283000 DISPORABUD PAR, DINAS CIPTA KARYA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Terbangunnya stadion mini
Unit 0 0 0 3 10500 10 40000 7 31500 4 48000 4 48000 28 178000 DISPORABUD PAR, DINAS CIPTA KARYA
Statistik
Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah
Tersedianya data/informasi/statis
tik daerah
Dokumen 0 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 12 900 Bappeda
Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasilitasi peningkatan
pengelolaan kekayan budaya (penyusun naskah akademik
kajian cagar budaya)
- - - - - 1 350 1 75 0 - - - 2 425 DISPORABUDPAR
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Cakupan gelar seni festival 2 2 200 2 500 2 500 2 400 2 400 2 500 10 2500 DISPORABUDPAR
Terlaksanannya Upacara Hari Besar
Pemerintah
kali - 22 270 22 270 22 270 22 270 22 270 22 270 132 1620 Setda
-241-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Perpustakaan
Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Prosentase luas jangkauan layanan
perpustakaan
Unit 8 2 0 4 0 4 1800 4 1800 4 1800 6 1800 18 5400 Perpusda
Jumlah perpustakaan kelurahan yang
tersedia
Unit 3 3 0 4 0 4 1400 5 1750 5 1750 7 3150 21 4900 Perpusda
1 ruang audio
visual, 3 layanan
366 3 layanan 150 Perpusda
Penambahan koleksi bahan pustaka perpustakaan
eksemplar 79.183 5.821 750000 10,91 750 10,91 1018 12,024 1100 12,024 1120 12,024 1120 46,982 5108 Perpusda
8000 RFID, 2
unit Circulatio
n Assisten
191 10.000 RFID, 1
unit security
gate
461 Perpusda
Kearsipan
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
meningkatnya pengelolaan arsip In-aktif SKPD/ BUMD/ Lembaga di lingkungan pemerintah daerah
Dokumen 372.385 15.000 325 50.000 350 350.000 600 300.000 500 300.000 500 216.200 500 1.231.200 2.775 Kantor Arsip
Daerah
SKPD 14 2 196 1 200 3 200 9 350 9 300 9 300 33 1546 Kantor Arsip
Daerah
Program pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan prasarana
kerasipan
Meningkatnya efektivitas sumber daya aparatur dan pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan daerah
Orang 113 116 512 116 600 116 750 500 500 40 400 40 400 478 3.162
Kantor Arsip
Daerah
-242-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Gedung 1 1 100 1 100 1 150 2 150 2 400 2 400 2 1.300 Kantor Arsip
Daerah
Set 1.500 2.000 150 3.000 200 5.000 300 3.500 500 3.500 500 3.000 500 20.000 1.950 Kantor Arsip
Daerah
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip
daerah
Entry data/dokumen Arsip
Dokumen 48.070 12.250 169 21.250 225 100000 250 250.000 400 250.000 700 216000 700 850.000 2.444 Kantor Arsip
Daerah
Alihmedia Arsip Lembar 320.506 70.000 200 245.000 300 275000 450 450.000 600 450.000 800 430.000 800 1.920.000 3.150 Kantor Arsip
Daerah
Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi
Meningkatnya pemahaman,
kemampuan dan kualitas pelayanan
publik
Orang 80 100 300 100 300 100 300 180 400 100 300 100 300 680 1900 Kantor Arsip
Daerah
Peraturan 2 0 0 1 100 1 100 1 150 1 150 1 150 5 650 Kantor Arsip
Daerah
Urusan Pilihan
Kelautan dan Perikanan
Program pemberdayaan
ekonomi masyarakat pesisir
Pembangunan Desa Pesisir
Desa Pesisir - - 0 0 0 3 3000 9 5000 9 5000 4 5000 25 18000 DISKANLA, Kecamatan
Program pemberdayaan
masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya kelautan
Pelestarian Sumberdaya
Perikanan dan Pesisir
Pengawasan 0 6 250 12 350 7 400 8 450 9 500 10 550 46 2500 DISKANLA
-243-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Program pengembangan
budidaya perikanan
Produksi perikanan budidaya
Ton/ha/ thn 3 3 1627 3,5 1000 4 1100 4,5 1200 5 1300 5,5 1500 5,5 7727 DISKANLA
Produksi budidaya perikanan air payau
Ton/ha/ thn 1,2 1,2 1,3 800 1,4 880 1,5 900 1,5 900 1,5 950 1,5 4430 DISKANLA
Pembinaan dan pengembangan
perikanan
Orang per Kecamatan
25 500 25 500 25 500 25 2000 Kecamatan
Program pengembangan
perikanan tangkap
Produksi Perikanan Tangkap
ton 38 38 625 38 1000 20000 1250 20500 1500 21000 1750 21500 2000 122000 8125 DISKANLA
Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
Tingkat konsumsi ikan perkapita
Kg/Kapita 16,3 16 185 17 300 27 500 29 550 31 600 33 650 33 2785 DISKANLA
Program Peningkatan Mutu dan
Pengembangan Pengolahan Hasil
Perikanan
DISKANLA
Pariwisata
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Mempromosikan potensi wisata yang
ada di Kabupaten Tangerang
Pameran 0 5 500 3 400 3 400 3 600 2 400 0 0 16 2300 DISPORABUDPAR
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Tersedianya masterplan Objek Daerah Tempat Wisata (ODTW)
Dokumen 0 0 0 1 200 2 305 2 300 0 0 0 0 3 805 DISPORABUDPAR
Tersedianya Objek Daerah Tempat Wisata (ODTW)
Objek 1 149 0 0 1 200 0 0 0 0 2 349 DISPORABUDPAR
Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Bertambahnya jumlah kelompok
Kelompok 20 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 32 900 DISTANAK KP,
-244-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
agribisnis Kecamatan
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/ perkebunan
Telaksananya Pameran Produksi
Hasil Pertanian
Kali 3 2 240 2 240 2 240 2 250 2 300 2 300 15 1570 DISTANAK KP
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/ perkebunan
Jumlah alat dan mesin pertanian
(Unit)
Unit 800 53 952 46 775 46 775 46 775 46 775 46 775 1,083 4827 DISTANAK KP
Program peningkatan produksi pertanian/
perkebunan
Produktivitas Padi (Ton GKG/Ha)
Ton / Ha 5,59 5,7 499 5,8 500 5,9 800 6 900 6,1 1000 6,35 2500 6,35 6199 DISTANAK KP
Meningkatnya Indeks Penanaman
kali 1,9 2 420 2,1 420 1,8 2000 1,85 2000 1,9 2000 1,9 2000 1,9 8840 DISTANAK KP
Produktivitas Bawang Merah
Ton / Ha 5,8 6,9 300 6,4 300 6,7 110 7,0 300 7,4 300 7,7 300 7,7 1610 DISTANAK KP
Produktivitas Jagung Ton / Ha 2,9 3 90 3,1 90 3,02 90 3,3 90 3,4 90 3,4 90 3,4 540 DISTANAK KP
Produktivitas Kacang Tanah
Ton / Ha 1,7 1,8 90 1,9 90 1,9 90 2 90 2,1 90 2,1 90 2,1 540 DISTANAK KP
Produktivitas Cabai Ton / Ha 1 1,1 100 1,21 100 1,33 100 1,46 100 1,61 400 1,77 400 1,77 1200 DISTANAK KP
Pengembangan komoditi icon daerah Rambutan Parakan
pohon 1000 100 1000 100 1000 100 3000 300 DISTANAK KP
Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Meningkatnya Kapasitas Tenaga
Penuluh
Persen 20 5 200 5 200 5 200 5 200 5 250 5 300 50 1350 DISTANAK KP
Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak
Cakupan pelayanan kesehatan hewan (Desa / Kelurahan)
Desa 36 18 70 44 220 44 220 44 220 44 220 44 250 274 1200 DISTANAK KP
Program peningkatan produksi hasil
peternakan
Meningkatkan Produksi Peternakan
Kelompok 9 6 1925 6 1000 6 1000 6 1000 6 1000 6 1000 45 6925 DISTANAK KP
Peningkatan skala usaha kelompok
Kelompok 4 2 625 2 320 1 683 1 500 1 500 1 500 12 3128 DISTANAK KP
-245-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Pengembangan komoditi icon daerah
Ayam Wareng
ekor 100 50 100 50 100 50 300 150 DISTANAK KP
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan
Meningkatnya pemasaran ternak dan hasil produk
peternakan
Paket - - - 1 70 - - 1 150 1 1000 1 1000 4 2220 DISTANAK KP
Program peningkatan penerapan teknologi
peternakan
peningkatan penerapan teknologi
peternakan
kelompok 1 2 100 1 100 2 125 1 200 1 200 1 200 9 925 DISTANAK KP
Program Peningkatan Kesehatanan Masy.
Veterinen
Meningkatnya mutu dan kesehatan
produk asal hewan
Sampel 50 120 60 60 90 60 90 60 90 60 90 60 90 470 510 DISTANAK KP
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunan
Pembinaan ketahanan pangan
Orang 25 500 25 500 25 500 25 2000 Kecamatan
Energi dan Sumberdaya Mineral
Program pembinaan dan pengembangan
bidang ketenagalistrikan
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan
bidang ketenagalistrikan
Sambungan 0 0 1500 3000 1500 3000 0 0 0 0 0 0 3000 6000 Disperin dag
Kecamatan 5 200 5 200 5 200 0 0 0 0 0 0 20 600 Disperin dag
Laporan 1 200 1 200 2 400 Disperin dag
Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan
Jumlah Pemasangan PJU
titik 13 466 3500 500 3500 500 3500 500 3500 500 3500 500 3500 1,966 10500 DKP
Jumlah Pemeliharaan PJU
titik 7,8 866 900 866 900 866 900 866 900 866 900 866 900 3,464 5400 DKP
Perdagangan
-246-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Program Perlindungan
Konsumen dan pengamanan perdagangan
Meningkatnya Perlindungan
konsumen dan pengamanan perdagangan
Laporan 12 150 12 150 12 150 12 150 12 150 12 150 72 900 Disperin dag
Kasus 15 150 15 150 15 150 15 150 15 150 15 150 60 900 Disperin dag
Wajib Tera / Tera Ulang
(orang/perusahaan)
100 200 300 180 280 350 320 500 320 500 320 500 1640 2230 Disperin dag
Paket 1 1400 1 5000 1 5000 3 11400 Disperin dag
Tersedianya dokumen data
perusahaan
dokumen per kecamatan
1 500 1 500 1 500 1 2000 Kecamatan
Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor
Terpenuhinya Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor
calon/ pelaku Ekspor dan
Impor
0 185 497,4 105 483 80 345 180 725 180 725 180 725 910 3500,4 Disperin dag
Dokumen 1 200 251 312,85 1 200 1 200 1 200 1 200 256 1312,85 Disperin dag
Perusahaan 25 80 25 80 25 80 75 240 Disperin dag
Pameran 5 670 6 870 4 710 3 450 5 600 5 600 28 3900 Disperin dag
Unit 1 150 1 400 1 170 1 2000 1 1500 1 1000 6 5220 Disperin dag
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negri
Terpenuhinya peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Dokumen 53 / 26
275 53 / 26 275 53 / 26 275 53 / 26 275 53 / 26 275 53 / 26 275 53 / 26 1650 Disperin dag
Orang 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 480 450 Disperin dag
Draft Peraturan 1 200 1 200 Disperin
-247-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
dag
Program Perdagangan Meningkatnya Perdagangan
Dokumen 1 70 1 75 1 180 1 180 1 180 1 180 6 865 Disperin dag
Pasar Murah/Baazar
3 140 3 215 3 200 4 300 6 450 6 450 25 1455 Disperin dag
Perindustrian 0 25
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
Meningkatnya Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
Pelaku Industri 0 135 550 140 450 135 400 80 150 80 / 1 350 80 / 1 350 80 / 1 2250 Disperin dag,
Kecamatan
Kluster 3 100 3 100 Disperin dag
Dokumen 1 95 1 65 1 75 1 150 1 150 1 150 6 685 Disperin dag
Perusahaan 150 85 150 75 150 60 80 75 80 75 80 75 690 445 Disperin dag
Gudang/Kali 20 150 20 150 20 150 20 150 80 600 Disperin dag
Kube 5 125 5 125 Disperin dag
Tersedianya dokumen data
perusahaan
dokumen per kecamatan
1 500 1 500 1 500 4 2000 Kecamatan
Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Terpenuhinya Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Pelaku Industri 0 100 200 180 415 120 285 180 275 120 / 3 475 120 / 3 425 120 / 3 2075 Disperindag
Ketransmigrasian
Program Transmigrasi Regional
Sosialisasi Transmigrasi
Kegiatan 1 1 340 1 425 1 451 1 451 1 200 1 200 6 1816 DISNAKER TRANS
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Program Pengembangan data/informasi
Tersedianya Dokumen
Data/Informasi Pembangunan
Dokumen 0 3 400 3 400 3 400 2 600 2 600 2 600 15 3000 Bappeda
-248-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Tersedianya Dokumen Pelaporan
Pembangunan
Dokumen 3 400 3 400 3 400 3 600 3 600 3 600 18 3000 Bappeda
Program Kerjasama Pembangunan
Tersedianya Jumlah kerjasama dengan
pihak swasta
Dokumen - - - 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 20 2250 Bappeda
Tersedianya Dokumen Kerjasama
pembangunan
Dokumen 20 1700 20 1700 20 1700 20 1700 80 6800 Setda
Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Tersedianya Dokumen
perencanaan pengembangan
kawasan
Dokumen 0 2 500 2 500 2 500 2 800 2 800 2 800 12 3900 Bappeda
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan
besar
Tersedianya Dokumen
perencanaan Kota-kota menengah dan
besar
Dokumen 0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 6 1800 Bappeda
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Tersedianya kompetensi aparatur
perencana
Orang 0 150 1000 150 1000 150 1000 150 1270 150 1300 150 1270 1300 6840 Bappeda
Program perencanaan
pembangunan daerah
Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan
Dokumen 0 11 5000 11 5000 11 5000 11 5700 11 5700 11 5700 66 32100 Bappeda
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Tersedianya Dokumen
Perencanaan Pembangunan
ekonomi
Dokumen 0 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 18 5100 Bappeda
Program perencanaan sosial
budaya
Tersedianya Dokumen
perencanaan sosial
Dokumen 0 5 1150 5 1150 5 1150 5 1150 5 1150 5 1150 30 6900 Bappeda
-249-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
dan budaya
Program penelitian dan pengembangan
Tersedianya Dokumen penelitian dan pengembangan
Dokumen 0 5 980 5 980 5 980 5 980 5 980 5 980 25 5880 Bappeda
Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Terlaksananya pembinaan pegawai melaui pendidikan
formal dan non formal
Orang 50 50 304 50 304 50 304 50 304 50 304 50 304 300 1824 Setda
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah
Tersedianya naskah sambutan Kepala
Daerah dam Wakil Kepala Daerah
naskah sambutan
250 44 250 44 250 44 250 44 250 44 250 44 1500 264 Setda
terlaksananya dan terfasilitasinya
kegiatan upacara hari besar nasional
kali 10 151 10 151 10 151 10 151 10 151 10 151 60 960 Setda
Tersedianya Dokumen Hasil
Rapat Koordinasi Lingkup Sekretariat
Daerah
Dokumen 60 1852 60 1852 60 1852 60 1852 60 1852 60 1852 360 1112 Setda
Terlaksananya penerimaan
kunjungan kerja dari luar daerah
Kunjungan Kerja 50 100 50 100 50 100 150 300 Setda
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah
Tersedainya perda perda 10 10 5964 10 5964 10 6560 10 7216 10 7938 10 8732 60 42374 Setwan
Meningkatnya koordinasi lembaga perwakilan rakyat
kali 130 79 5645 156 5547 249 3474 215 5382 215 8373 215 10133 1129 38554 Setwan
Meningkatnya kualitas SDM
lembaga perwakilan rakyat
Orang 100 100 4792 100 5697 50 2914 100 4050 100 4505 100 5015 550 26973 Setwan
-250-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Terakomodirnya aspirasi masyarakat
kali 3 3 4000 3 4000 3 5413 3 6496 3 7797 3 7797 18 35503 Setwan
Meningkatnya kapasitas penentu
kebijakan
Laporan 103 103 8712 133 10637 133 11142 131 8508 107 13037 107 13037 714 65073 Setwan
Meningkatnya publikasi lembaga perwakilan rakyat
Kali 300 101 891 131 1053 11 746 111 1109 111 1415 111 1626 576 6840 Setwan
Meningkatnya kinerja lembaga
perwakilan rakyat
dokumen 0 0 0 2 144 2 298 2 433 0 519 2 622 8 2016 Setwan
Tersedianya dokumen
perencanaan dan pelaporan kinerja
lembaga perwakilan rakyat
dokumen 11 11 1247 11 1290 11 1130 11 1804 11 2297 11 2711 66 10479 Setwan
Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Terevaluasinya kinerja anggaran
Setwan dan DPRD
dokumen 2 2 362 2 429 2 240 2 310 2 558 2 608 12 2507 Setwan
Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Jumlah laporan stock opname dan cash
opname Kabupaten Tangerang
Dokumen 2 2 60 2 176 2 195 2 215 2 237 2 260 12 1143 Inspektorat
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keuangan Yang Berstandar
akuntansi Pemerintahan
Kebijakan 2 4 630 3 551,225
2 413,2 2 411,17 3 666,1 2 551,2 16 3223 BPKAD
Penyusunan APBD Yang Tertib
Kebijakan 10 10 2054 7 1290 7 1149 7 1269 10 1786 10 1984 51 9533 BPKAD
-251-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Program peningkatan
kapasitas aparatur pemerintahan desa
Terlaksananya Pembuatan
Peraturan Desa tentang
Pendapatan Desa yang sesuai perundang-undangan
Persen 100 300 100 300 100 300 100 300 100 1200 BPMP2D
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Jumlah laporan hasil pengawasan internal
LHP 942 942 3168 1174 4047 930 4150 165 4914 165 5405 165 5946 3541 27630 Inspektorat
Jumlah tindak lanjut temuan hasil pengawasan
TLHP 300 300 414 423 533 423 533 300 394 330 433 363 477 2139 2784 Inspektorat
Jumlah laporan revieu LKIP dan LKD
Dokumen 2 2 311 2 603 2 340 2 340 2 374 2 411 12 2379 Inspektorat
Jumlah SKPD terkait revieu RKA
SKPD 0 0 0 0 0 64 174 64 487 64 536 64 589 256 1786 Inspektorat
Jumlah frekuensi evaluasi berkala
temuan hasil pengawasan
Kali 2 2 83 4 14 4 193 4 129 4 141 4 155 22 715 Inspektorat
Jumlah peserta diklat peningkatan
koordinasi dan kompetensi aparatur
Orang 0 0 0 77 200 0 0 0 0 0 0 0 0 77 200 Inspektorat
Jumlah laporan hasil pengawasan kasus
LHP 30 45 115 35 144 30 83 30 83 35 100 40 120 215 645 Inspektorat
Jumlah laporan hasil pengawasan khusus
LHP 0 0 0 80 200 80 287 80 241 85 265 90 292 415 1285 Inspektorat
-252-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Jumlah frekuensi rakor pengawasan
Kali 1 1 162 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 2 191 Inspektorat
Jumlah frekuensi evaluasi berkala
temuan hasil pengawasan BPK-RI
Kali 0 0 0 0 0 0 0 4 84 4 92 4 92 12 268 Inspektorat
Terlaksananya Penanganan Masalah Hukum Pemerintah
Daerah
Kasus - 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 36 48 Setda
Program Peningkatan Profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Jumlah peserta diklat pengembangan
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Orang 70 70 456 40 308 0 0 48 352 50 387 50 426 258 1929 Inspektorat
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Jumlah dokumen SOP
Dokumen 0 0 0 0 0 1 76 0 0 0 0 0 0 1 76 Inspektorat
Program mengintensifkan
penanganan pengaduan masyarakat
Tersedianya Laporan Hasil Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Dokumen 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 6 1200 Setda
Meningkatnya Sumber Daya
Aparatur Pemerintah Daerah Dalam
Penanganan Perkara
Orang 150 200 150 200 150 200 450 600 Setda
-253-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya Usulan Raperda Prioritas
Perda 10 10 2501 10 3700 10 4410 10 4636 10 5074 10 5377 60 25698 Setda
Terpublikasinya Peraturan Perundang
- undangan
Jenis 20 239 20 239 20 239 20 239 20 239 20 239 180 1434 Setda
Terfasilitasinya Penyusunan Produk
Hukum Daerah
Produk Hukum 30 332 30 332 30 332 30 332 30 332 30 332 180 1992 Setda
Peningkatan Pemahaman Hukum
Daerah
orang 780 996 780 996 780 996 780 996 780 996 780 996 4680 5976 Setda
Program fasilitasi dan koordinasi pelayanan
umum
Tersedianya Sim Aplikasi dan Buku
Monografi Kecamatan
SIM dan Buku 24 1 59 1 59 1 59 1 59 1 59 1 59 6 354 Setda
Terpasangnya dan terbangunnya Pilar Batas Kecamatan
Pilar Batas 57 80 847 80 847 80 847 80 847 80 847 80 847 480 5082 Setda
Tersedianya Dokumen Kajian
Tipologi Kecamatan
Dokumen 1 325 1 325 1 325 1 325 1 325 1 325 6 1950 Setda
Tersedianya Buku Inventarisasi Data
Bidang Kesejahteraan
Rakyat
Buku 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 6 720 Setda
Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
Orang 784 818 13581 640 10500 1338 8800 355 4425 240 5600 240 6 3631 48906 BKPPD
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Jumlah Aparatur yang mengikuti
pembinaan karir, penempatan
kenaikan pangkat, pemberian
penghargaan, pelantikan,
Orang 4365 4280 4980 5218 3029 5471 1795 2634 1979 2524 2215 2524 2255 22651 16253 BKPPD
-254-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
peningkatan status, ujian dinas, ujian
penyesuaian ijasah, pembinaan
kepegawaian dan pengembangan karir
Tersedianya sistem informasi
kepegawaian dan sistem informasi
penerimaan CPNS
Sistem - - - 2 766 2 588 2 625 2 1150 2 1150 8 4279 BKPPD
Tersedianya keakuratan data
pegawai
data pegawai 1 2500 5000 5000 11500 150 11500 150 11500 150 47000 450 BKPPD
Tersedianya ID Card Pegawai
Pcs 2500 100 2500 190 2500 92 2500 100 2500 130 2500 150 15000 662 BKPPD
Terlaksananya penanganan kasus pelangaran disiplin
dan monitoring evaluasi dan pelaporan
Kali 2 84 119 84 330 52 132 24 150 60 175 60 175 364 1081 BKPPD
Tersedianya Dokumen Kebijakan
Kepegawaian Daerah
dokumen 1 1 100 1 95 1 45 2 460 2 660 2 660 9 2020 BKPPD
Terlaksananya penegakan etika dan
disiplin pegawai
kali - - - - - - - - 2 150 2 150 4 300 BKPPD
Terselenggaranya Pembinaan &
Pengembangan Aparatur
Orang - 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 900 900 Setda
Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan/ Kelurahan
Terpilihnya Pemenang
Penyelenggaraan Lomba Kelurahan
Kelurahan - 3 259 3 259 3 259 3 259 3 259 3 259 18 1554 Setda
-255-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Terlaksananya Pembinaan Kecamatan
Kecamatan - 17 205 17 205 17 205 17 205 17 205 17 205 102 1230 Setda
Tersedianya Dokumen Profil
Kelurahan
Dokumen - 28 299 28 299 28 299 28 299 28 299 28 299 168 1794 Setda
Tersedianya dokumen dan
pelaporan penyelenggaran
pemeritahan kecamatan/keluraha
n
Kecamatan 29 1000 29 1000 29 1000 29 4000 Kecamatan
Program peningkatan pendapatan daerah
Prosentase Peningkatan
Pendapatan Daerah
Persen 19,37 8 7523 8,00 6105 8,00 4949 8 7000 8 8000 8 9000 8 42577 Dispenda, Kecamatan
Program Pengendalian dan
Pengawasan Pendapatan Daerah
Tercapainya Target Pendapatan Daerah
Setiap Tahun
Persen 110,91 100 1264 100 1235 100 1572 100 2000 100 2000 100 2000 100 10071 Dispenda
Program Pengembangan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Terpenuhinya Data Realisasi Pendapatan Daerah yang Akurat
Dokumen 4 4 1241 4 1547 4 1746 4 1500 4 1500 4 1500 24 9034 Dispenda
Program Perencanaan Pendapatan Daerah
Tepenuhinya Data Rencana Target
Pendapatan Daerah Setiap Tahun
Dokumen 2 2 94 2 67 2 99 2 300 2 300 2 300 12 1160 Dispenda
Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
Penyusunan kajian peraturan
perundangan dan penyusunan produk
hukum terkait investasi dan
perijinan nonperijinan
Dokumen 0 2 200 2 225 3 225 2 250 2 250 2 250 13 1400 BPMPTSP
-256-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Program Perencanaan Perijinan dan Nonperijinan
Penyediaan pedoman pelayanan
dan sosialisasi informasi perijinan dan nonperijinan
Kali/Tahun 0 10 1000 10 1000 9 600 1 300 1 300 1 300 32 3500 BPMPTSP
Program Koordinasi Perijinan dan Non
Perijinan
Koordinasi BPMPTSP dengan SKPD Teknis
terkait/lembaga PTSP/Instansi/Lemba
ga lainnya
Kali/Tahun 24 24 300 24 300 48 300 48 300 48 300 48 300 240 1800 BPMPTSP
Program Survey Perijinan dan Non
Perijinan
Pelaksanaan peninjauan lapangan berkas jenis perijinan
dan nonperijinan
Dokumen Laporan
2 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 12 1800 BPMPTSP
Program Survey Perijinan dan Non
Perijinan
Verifikasi BAPL Perijinan
Berkas - - - - - 300 150 300 150 300 150 300 150 1,2 600 Dinas Cipta Karya
Program Pengembangan
Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
Pelaksanaan peningkatan
kapasitas SDM pelayanan perijinan
dan nonperijinan
Kali/Tahun 2 2 100 2 100 2 200 2 200 2 200 2 200 12 1000 BPMPTSP
Prosentase penyelesaian
pengaduan perijinan
Persen 68% 70% 200 72% 200 74,00% 200 76,00% 200 78,00% 200 80% 200 80% 1200 BPMPTSP
Program Penelitian dan Pengembangan Yang Terkait dengan
Perijinan dan Non Perijinan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan
dan nonperijinan
Indeks Indeks 3 - 400 Indeks 4 400 Indeks 4
400 Indeks 4 400 Indeks 5 400 Indeks 5 400 Indeks 5 2400 BPMPTSP
Jumlah Kecamatan Sasaran Operasi
Penertiban Perijinan Terpadu
Kec 0 10 600 10 600 9 900 29 600 29 600 29 600 29 3900 BPMPTSP, Kecamatan
-257-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Program Pengembangan Data Informasi Pelayanan
Perijinan dan Non Perijinan
Database Perijinan yang updated
Database 0 - - 29 450 29 450 29 450 29 450 29 450 29 2250 BPMPTSP
Program Pengembangan
Sistem Pelayanan Perijinan dan Non
Perijinan
Meningkatnya kualitas Sistem
Informasi Pelayanan Perijinan dan Nonperijinan
Sistem 1 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 6 2700 BPMPTSP
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Asset/Barang Daerah
Daftar Inventaris BMD Yang Valid
Dokumen 11 10 2015 14 3926 10 2306 12 4120 14 4449 9 3536 69 20355 BPKAD
Administrasi Aset Daerah Yang Tertib
Dokumen 3 3 345,9 5 1311 3 625,4 6 1059 5 1194 3 1185 25 5723 BPKAD
Tersedianya Dokumen Barang Inventaris Daerah
dokumen 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 24 144 Setda
Program Peningkatan Kapasitas Perangkat
Daerah
Jumlah SKPD terkait diklat
penyelenggaraan SPIP
SKPD 0 0 0 0 0 0 0 64 243 0 0 0 0 64 243 Inspektorat
Jumlah SKPD dalam penyusunan LHKASN
SKPD 0 0 0 0 0 0 0 64 100 64 100 64 100 64 243 Inspektorat
Jumlah SKPD terkait sosialisasi
pengendalian gratifikasi
SKPD 0 0 0 0 0 0 0 64 50 64 50 64 50 64 243 Inspektorat
Jumlah laporan rapat koordinasi pejabat
daerah bidang pengawasan
Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 1 89 1 89 40 89 64 243 Inspektorat
-258-
BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD SKPD
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp.
000.000 Target
Rp. 000.000
Target Rp. 000.000
Jumlah SKPD yang telah membentuk
zona integritas
SKPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 80 5 100 64 243 Inspektorat
Jumlah SKPD yang telah melakukan pemilihan tunas
integritas
SKPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 80 5 100 64 243 Inspektorat
Tersedianya Dokumen
Pendukung Peningkatan
Kapasitas Perangkat Daerah
Dokumen 12 2758 12 2758 12 2758 12 2758 12 2758 12 2758 72 16548 Setda
Program Peningkatan dan Pengembangan
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pengiriman Peserta
Bintek ULP
orang 30 200 30 200 30 200 30 200 30 200 30 200 180 1200 Setda
Terlaksananya Sosialisasi ULP
orang 300 98 300 98 300 98 300 98 300 98 300 98 1800 588 Setda
Tercapainya Pengadaan Barang/Jasa
paket 931 3241 931 3241 931 3241 931 3241 931 3241 931 3241 5586 19446 Setda
Tersedianya Tenaga Pelayanan ULP
orang 38 1605 38 1605 38 1605 38 1605 38 1605 38 1605 228 9630 Setda
Tersedianya Dokumen Hasil
Forum Group Diskusi
Dokumen 2 171 2 171 2 171 2 171 2 171 2 171 12 1026 Setda
Selain Program Wajib Pilihan yang diuraikan diatas, terdapat juga program SKPD yang sifatnya rutin dan menjadi
kebutuhan operasional mendasar SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Program SKPD ini tidak
secara langsung menohok pada target pembangunan VISI MISI Kepala Daerah, namun bagaimanapun juga tetap
-259-
memberikan pengaruh karena terkait langsung dengan berjalannya roda organisasi SKPD dalam melaksanakan tugas
yang di embannya. Secara lebih lengkap program SKPD pada tiap SKPD dapat dilihat pada tabel 7.4.
Tabel 7.4
Indikasi Rencana Program SKPD (Program Rutin/Operasional SKPD) yang disertai Kebutuhan Pendanaan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.01 1.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40,743,638,552 53,987,887,500 63,583,947,484 69,942,342,232 76,936,576,456 80,783,405,278
1.01 1.01.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1,156,110,000 1,462,858,000 2,470,925,000 2,718,017,500 2,989,819,250 3,288,801,175
1.01 1.01.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 46,025,000 44,525,000 59,777,000 65,754,700 72,330,170 79,563,187
1.01 1.01.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
237,962,000 267,172,900 216,028,900 237,631,790 249,513,380 274,464,717
1.01 1.01.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
197,410,000 100,391,100 89,011,100 97,912,210 102,807,821 113,088,603
1.01 1.01.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 412,155,000 662,126,000 1,296,448,500 1,426,093,350 1,497,398,018 1,647,137,819
SKPD : DINAS KESEHATAN
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.02 1.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24,309,076,381 25,833,211,239 23,042,288,372 25,346,517,209 27,881,168,930 29,275,227,377
1.02 1.02.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3,220,209,000 2,761,423,500 4,036,783,173 4,440,461,490 4,884,507,639 5,372,958,403
1.02 1.02.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 42,840,000 120,377,000 136,688,000 150,356,800 165,392,480 181,931,728
1.02 1.02.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
101,760,000 564,111,000 140,255,000 154,280,500 161,994,525 178,193,978
1.02 1.02.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
54,470,000 84,360,000 122,841,488 135,125,637 141,881,919 156,070,111
1.02 1.02.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 77,025,000 103,270,000 217,341,406 239,075,547 251,029,324 276,132,256
-260-
SKPD : DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.03 1.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 919,954,000 1,237,959,700 1,695,844,767 1,865,429,244 2,051,972,168 2,154,570,776
1.03 1.03.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2,651,548,000 1,086,720,000 818,002,000 899,802,200 989,782,420 1,088,760,662
1.02 1.02.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 46,025,000 44,525,000 59,777,000 65,754,700 72,330,170 79,563,187
1.03 1.03.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
95,865,000 55,016,500 108,720,464 119,592,510 125,572,136 138,129,350
1.03 1.03.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
159,000,000 154,335,000 72,123,300 79,335,630 83,302,412 91,632,653
1.03 1.03.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 180,675,000 219,070,000 245,532,200 270,085,420 283,589,691 311,948,660
SKPD : DINAS CIPTA KARYA
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.04 1.04.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,073,868,000 1,381,140,000 1,329,910,242 1,462,901,266 1,609,191,393 1,689,650,962
1.04 1.04.02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
967,800,000 869,670,000 1,069,670,000 1,176,637,000 1,294,300,700 1,423,730,770
1.04 1.04.02 03 Program peningkatan disiplin aparatur 124,610,000 124,610,000 176,210,000 193,831,000 213,214,100 234,535,510
1.04 1.04.03 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03
1.04 1.04.02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
70,708,600 85,118,600 69,848,600 76,833,460 80,675,133 88,742,646
1.04 1.04.02 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 156,392,000 231,917,000 308,742,000 339,616,200 356,597,010 392,256,711
SKPD : DINAS TATA RUANG
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.05 1.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 467,333,000 672,906,300 794,321,000 873,753,100 961,128,410 1,009,184,831
1.05 1.05.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
690,325,000 676,935,000 718,342,000 790,176,200 869,193,820 956,113,202
1.05 1.05.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 124,610,000 124,610,000 176,210,000 193,831,000 213,214,100 234,535,510
1.05 1.05.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03
1.05 1.05.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11,400,000 17,760,000 19,310,000 21,241,000 22,303,050 24,533,355
1.05 1.05.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 70,500,000 123,730,000 142,845,000 157,129,500 164,985,975 181,484,573
-261-
SKPD : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.06 1.06.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,576,892,000 1,827,403,700
1,949,175,504 2,144,093,054 2,358,502,360
2,476,427,478
1.06 1.06.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
612,770,000 628,520,000 815,078,000
896,585,800
986,244,380
1,084,868,818
1.06 1.06.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 101,450,000 101,450,000
113,812,000 125,193,200
137,712,520
151,483,772
1.06 1.06.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
30,000,000 30,000,000 30,000,000
33,000,000
34,650,000
38,115,000
1.06 1.06.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
35,600,000
62,000,000 69,235,000
76,158,500
79,966,425
87,963,068
1.06 1.06.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 138,660,000 130,916,000
145,237,400 159,761,140
167,749,197
184,524,117
SKPD : Dinas Perhubungan
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.07 1.07.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.093.816.640 1.564.902.304 1.799.019.670 2.364.132.020 2.718.751.823 3.126.564.692
1.07 1.07.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.559.794.400 1.638.661.340 1.775.411.081 1.808.502.406 2.079.777.767 2.391.744.433
1.07 1.07.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - -
-
56.800.000 65.320.000 75.118.000
1.07 1.07.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16.000.000 17.600.000 -
168.000.000 200.000.000 200.000.000
1.07 1.07.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.875.000 29.540.000 22.445.000 22.670.000 26.070.500 29.981.076
1.07 1.07.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 52.350.000 70.100.000 62.647.000 95.730.000 99.574.250 111.510.389
SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.25 1.25.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 358,607,508 394,468,259 433,915,085 455,610,839
1.25 1.25.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- - 279,678,256
307,646,082
338,410,690
372,251,759
1.25 1.25.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur - - 113,812,000 125,193,200 137,712,520 151,483,772
1.25 1.25.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- - 30,000,000
33,000,000
34,650,000
38,115,000
1.25 1.25.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
- 50,475,000
17,360,000
18,228,000
20,050,800
1.25 1.25.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD - -
83,535,000
91,888,500
96,482,925
106,131,218
-262-
SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.08 1.08.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 575,328,000 651,933,000 680,189,904 748,208,894 823,029,784 864,181,273
1.08 1.08.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
992,975,000 923,380,000 1,071,430,000 1,178,573,000 1,296,430,300 1,426,073,330
1.08 1.08.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 101,450,000 101,450,000 113,812,000 125,193,200 137,712,520 151,483,772
1.08 1.08.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
30,000,000 30,000,000 30,000,000 33,000,000 34,650,000 38,115,000
1.08 1.08.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
14,000,000 14,300,000 17,360,000 17,360,000 18,228,000 20,050,800
1.08 1.08.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 62,200,000 68,350,000 95,920,000 105,512,000 110,787,600 121,866,360
SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.08 1.08.05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -
22,014,948,246 24,216,443,071
26,638,087,378
27,969,991,747
1.08 1.08.05 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- - 26,567,888,264 29,224,677,090
32,147,144,799
35,361,859,279
1.08 1.08.05 03 Program peningkatan disiplin aparatur - -
100,000,000
110,000,000
121,000,000
133,100,000
1.08 1.08.05 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- - 38,295,499
42,125,049
44,231,301
48,654,431
1.08 1.08.05 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
- 27,540,527
30,294,580
31,809,309
34,990,240
1.08 1.08.05 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD - -
226,119,269
248,731,196
261,167,756
287,284,531
SKPD : KANTOR PEMAKAMAN DAERAH
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.08 1.08.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -
206,166,956
226,783,652
249,462,017
261,935,118
1.08 1.08.06 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- - 159,048,000
174,952,800
192,448,080
211,692,888
1.08 1.08.06 03 Program peningkatan disiplin aparatur - -
101,450,000 101,450,000
113,812,000
125,193,200
1.08 1.08.06 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- - 30,000,000 30,000,000 30,000,000
33,000,000
1.08 1.08.06 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
- 37,075,000
40,782,500
42,821,625
47,103,788
1.08 1.08.06 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD - -
92,285,000
101,513,500
106,589,175
117,248,093
-263-
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.10 1.10.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,639,905,000 1,977,725,500
2,349,531,429 2,584,484,572
2,842,933,029
2,985,079,681
1.10 1.10.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
512,600,000 532,350,000 536,671,000
590,338,100
649,371,910
714,309,101
1.10 1.10.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 35,000,000 100,100,000
55,150,000
60,665,000
66,731,500
73,404,650
1.10 1.10.01 04 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
28,800,000 37,500,000
41,250,000
43,312,500
47,643,750
1.10 1.10.01 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
46,200,000
41,400,000 45,945,000
50,539,500
53,066,475
58,373,123
1.10 1.10.01 06 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 116,925,000 141,050,000
152,595,000
167,854,500
176,247,225
193,871,948
SKPD : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.10 1.10.03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -
1,008,499,800 1,109,349,780
1,220,284,758
1,281,298,996
1.10 1.10.03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- - 783,000,000
861,300,000
947,430,000
1,042,173,000
1.10 1.10.03 03 Program peningkatan disiplin aparatur - -
50,850,000
55,935,000
61,528,500
67,681,350
1.10 1.10.03 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- - 19,354,000
21,289,400
22,353,870
24,589,257
1.10 1.10.03 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- - 17,010,000
18,711,000
19,646,550
21,611,205
1.10 1.10.03 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD - -
108,392,000
119,231,200
125,192,760
137,712,036
-264-
SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.13 1.13.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 493,265,000 1,701,951,200
1,317,544,558 1,449,299,014
1,594,228,915
1,673,940,361
1.13 1.13.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
337,785,000 339,935,000 367,505,000
404,255,500
444,681,050
489,149,155
1.13 1.13.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur - -
12,000,000
13,200,000
14,520,000
15,972,000
1.13 1.13.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- - 150,000,000
165,000,000
173,250,000
190,575,000
1.13 1.13.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
21,500,000
29,445,000
25,505,000
28,055,500
29,458,275
32,404,103
1.13 1.13.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 91,500,000 261,640,000
99,223,000
109,145,300
114,602,565
126,062,822
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.14 1.14.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 596,276,000 711,909,600
887,812,246
976,593,471
1,074,252,818
1,127,965,459
1.14 1.14.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
339,700,000 383,849,000 409,987,000
450,985,700
496,084,270
545,692,697
1.14 1.14.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur -
-
-
-
1.14 1.14.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
55,700,000 37,200,000 32,000,000
35,200,000
36,960,000
40,656,000
1.14 1.14.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
37,975,000
50,000,000 35,845,000
39,429,500
41,400,975
45,541,073
1.14 1.14.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 160,265,000 199,080,000
150,157,500
165,173,250
173,431,913
190,775,104
-265-
SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.15 1.15.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 263,620,000 307,881,500
430,938,500
474,032,350
521,435,585
547,507,364
1.15 1.15.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
469,832,500 499,225,000 734,518,153
807,969,968
888,766,965
977,643,662
1.15 1.15.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 15,750,000
30,600,000
33,660,000
37,026,000
40,728,600
1.15 1.15.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
20,000,000 20,000,000 68,310,000
75,141,000
78,898,050
86,787,855
1.15 1.15.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38,550,000
58,700,000 45,650,000
50,215,000
52,725,750
57,998,325
1.15 1.15.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 377,147,500 396,594,000
160,767,000
176,843,700
185,685,885
204,254,474
SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.16 1.16.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -
1,010,931,235 1,112,024,359
1,223,226,794
1,284,388,134
1.16 1.16.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- - 483,172,000
531,489,200
584,638,120
643,101,932
1.16 1.16.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur - -
-
-
-
1.16 1.16.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- -
-
-
-
1.16 1.16.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
- 42,113,200
46,324,520
48,640,746
53,504,821
1.16 1.16.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD - -
158,329,200
174,162,120
182,870,226
201,157,249
-266-
SKPD : DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.18 1.18.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495,578,000 580,185,800
839,398,867
923,338,754
1,015,672,629
1,066,456,261
1.18 1.18.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
229,921,000 190,101,000 311,355,961
342,491,557
376,740,713
414,414,784
1.18 1.18.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur - -
14,000,000
15,400,000
16,940,000
18,634,000
1.18 1.18.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
50,000,000 55,000,000 61,766,934
67,943,627
71,340,809
78,474,890
1.18 1.18.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45,500,000
55,000,000 49,100,000
54,010,000
56,710,500
62,381,550
1.18 1.18.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 88,128,000 282,610,000
256,140,000
281,754,000
295,841,700
325,425,870
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.19 1.19.03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 618,820,000 766,782,000
845,383,473
929,921,820
1,022,914,002
1,074,059,702
1.19 1.19.03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
769,082,000 732,320,600 965,946,000 1,062,540,600
1,168,794,660
1,285,674,126
1.19 1.19.03 03 Program peningkatan disiplin aparatur 250,000,000 248,030,000
358,085,000
393,893,500
433,282,850
476,611,135
1.19 1.19.03 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
150,000,000 165,000,000 50,000,000
55,000,000
57,750,000
63,525,000
1.19 1.19.03 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33,725,000
37,097,500 30,945,000
34,039,500
35,741,475
39,315,623
1.19 1.19.03 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 78,400,000 99,740,000
106,367,500
117,004,250
122,854,463
135,139,909
-267-
SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.19 1.19.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 410,283,200 586,791,320
626,856,853
689,542,538
758,496,792
796,421,632
1.19 1.19.04 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
205,842,000 208,070,000 233,623,688
256,986,057
282,684,662
310,953,129
1.19 1.19.04 03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000 20.000.000 20.000.000 48,620,000 53,482,000 58,830,200
1.19 1.19.04 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
1.19 1.19.04 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20,260,000
29,560,000 33,175,000
36,492,500
38,317,125
42,148,838
1.19 1.19.04 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 52,100,000 73,870,000
82,957,193
91,252,912
95,815,558
105,397,114
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.20 1.20.03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,305,359,200 36,075,788,280
37,034,719,890 40,738,191,879
44,812,011,067
47,052,611,620
1.20 1.20.03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
21,445,347,000 17,387,908,550 13,976,642,000 15,374,306,200
16,911,736,820
18,602,910,502
1.20 1.20.03 03 Program peningkatan disiplin aparatur 351,810,000 555,010,000
561,806,000
617,986,600
679,785,260
747,763,786
1.20 1.20.03 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
247,950,000 272,745,000 304,740,000
335,214,000
351,974,700
387,172,170
1.20 1.20.03 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
86,070,000
92,860,000 18,653,640
20,519,004
21,544,954
23,699,450
1.20 1.20.03 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 796,690,000 433,555,000
198,355,000
218,190,500
229,100,025
252,010,028
1.20 1.20.03 08 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 3,495,971,700
2,621,426,100
2,629,389,725 2,892,328,698
3,036,945,132
3,340,639,646
-268-
SKPD : SEKRETARIAT DPRD
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.20 1.20.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,193,639,000 6,749,554,500
9,931,283,500 10,924,411,850
12,016,853,035
12,617,695,687
1.20 1.20.04 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1,384,150,000 1,402,297,000 2,050,136,000 2,255,149,600
2,480,664,560
2,728,731,016
1.20 1.20.04 03 Program peningkatan disiplin aparatur 513,150,000 857,017,000
1,130,535,000 1,243,588,500
1,367,947,350
1,504,742,085
1.20 1.20.04 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
487,200,000 188,760,000 567,534,000
624,287,400
655,501,770
721,051,947
1.20 1.20.04 0 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
147,645,000
75,165,000 24,170,000
26,587,000
27,916,350
30,707,985
1.20 1.20.04 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 995,205,000 524,351,000
372,097,500
409,307,250
429,772,613
472,749,874
SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.20 1.20.05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,501,307,000 1,957,835,000
1,980,733,904 2,178,807,294
2,396,688,024
2,516,522,425
1.20 1.20.05 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4,860,019,000 2,341,102,500 1,908,546,000 2,099,400,600
2,309,340,660
2,540,274,726
1.20 1.20.05 03 Program peningkatan disiplin aparatur 333,145,000 531,111,000
237,444,000
261,188,400
287,307,240
316,037,964
1.20 1.20.05 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
56,000,000 196,950,000 296,920,000
326,612,000
342,942,600
377,236,860
1.20 1.20.05 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
73,780,000
31,870,000 27,070,000
29,777,000
31,265,850
34,392,435
1.20 1.20.05 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 130,031,000 150,965,200
215,337,500
236,871,250
248,714,813
273,586,294
-269-
SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.20 1.20.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,327,240,000 1,593,644,266
1,575,774,454 1,733,351,899
1,906,687,089
2,002,021,444
1.20 1.20.06 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
668,676,160 730,820,510 705,383,000
775,921,300
853,513,430
938,864,773
1.20 1.20.06 03 Program peningkatan disiplin aparatur - 50,000,000
12,000,000
13,200,000
14,520,000
15,972,000
1.20 1.20.06 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
208,420,000 175,000,000 182,438,000
200,681,800
210,715,890
231,787,479
1.20 1.20.06 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11,000,000 11,060,000 15,180,000
16,698,000
17,532,900
19,286,190
1.20 1.20.06 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 30,800,000 65,840,000
135,750,000
149,325,000
156,791,250
172,470,375
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.20 1.20.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,291,465,200 1,632,581,620
1,672,577,803 1,839,835,583
2,023,819,142
2,125,010,099
1.20 1.20.06 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
759,649,900 647,940,000 930,812,000 1,023,893,200
1,126,282,520
1,238,910,772
1.20 1.20.06 03 Program peningkatan disiplin aparatur 76,250,000 113,950,000
91,404,000
100,544,400
110,598,840
121,658,724
1.20 1.20.06 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 86,210,000 117,710,000
129,481,000
135,955,050
149,550,555
1.20 1.20.06 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20,050,000 24,170,000 30,230,000
33,253,000
34,915,650
38,407,215
1.20 1.20.06 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 74,400,000 133,030,000
119,700,000
131,670,000
138,253,500
152,078,850
-270-
SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.20 1.20.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,601,805,870 2,768,235,870
3,556,759,250 3,912,435,175
4,303,678,693
4,518,862,627
1.20 1.20.09 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
848,000,000 859,250,000 1,719,150,000 1,891,065,000
2,080,171,500
2,288,188,650
1.20 1.20.09 03 Program peningkatan disiplin aparatur 74,700,000 74,700,000 74,700,000 74,700,000 74,700,000 74,700,000
1.20 1.20.09 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
30,000,000 30,000,000 60,000,000
66,000,000
69,300,000
76,230,000
1.20 1.20.09 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
176,000,000 149,230,000 232,610,000
255,871,000
268,664,550
295,531,005
1.20 1.20.09 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 203,300,000 209,400,000
161,280,000
177,408,000
186,278,400
204,906,240
1.20 1.20.09 08 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
790,600,000 858,010,000 780,292,500
858,321,750
901,237,838
991,361,621
SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.21 1.21.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 984,760,000 886,722,500
1.21 1.21.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
498,565,000 682,250,000
1.21 1.21.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 74,700,000 74,700,000
1.21 1.21.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
30,000,000 30,000,000
1.21 1.21.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15,000,000 20,000,000
1.21 1.21.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 81,500,000 113,800,000
-271-
SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.21 1.21.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -
1,119,288,844 1,231,217,728
1,354,339,501
1,422,056,476
1.21 1.21.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- - 624,575,000
687,032,500
755,735,750
831,309,325
1.21 1.21.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur - - 74,700,000 74,700,000 74,700,000 74,700,000
1.21 1.21.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- - 60,000,000
66,000,000
69,300,000
76,230,000
1.21 1.21.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- - 40,000,000
44,000,000
46,200,000
50,820,000
1.21 1.21.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD - -
161,572,000
177,729,200
186,615,660
205,277,226
SKPD : KANTOR ARSIP DAERAH
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.24 1.24.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 569,734,800 656,055,780
952,596,104 1,047,855,714
1,152,641,286
1,210,273,350
1.24 1.24.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
151,975,000 153,250,000 171,052,000
188,157,200
206,972,920
227,670,212
1.24 1.24.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
-
1.24 1.24.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
16,000,000 16,000,000 36,000,000
39,600,000
41,580,000
45,738,000
1.24 1.24.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
31,350,000 37,500,000 40,410,000
44,451,000
46,673,550
51,340,905
1.24 1.24.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 49,800,000 76,180,000
89,132,800
98,046,080
102,948,384
113,243,222
-272-
SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.24 1.24.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 569,734,800 656,055,780
952,596,104 1,047,855,714
1,152,641,286
1,210,273,350
1.24 1.24.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
151,975,000 153,250,000 171,052,000
188,157,200
206,972,920
227,670,212
1.24 1.24.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
-
1.24 1.24.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
16,000,000 16,000,000 36,000,000
39,600,000
41,580,000
45,738,000
1.24 1.24.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
31,350,000 37,500,000 40,410,000
44,451,000
46,673,550
51,340,905
1.24 1.24.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 49,800,000 76,180,000
89,132,800
98,046,080
102,948,384
113,243,222
SKPD : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.01 2.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -
1,154,603,712 1,270,064,083
1,397,070,492
1,466,924,016
2.01 2.01.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- - 993,747,000 1,093,121,700
1,202,433,870
1,322,677,257
2.01 2.01.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur - -
63,352,000
69,687,200
76,655,920
84,321,512
2.01 2.01.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- - 52,000,000
57,200,000
60,060,000
66,066,000
2.01 2.01.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- - 34,810,000
38,291,000
40,205,550
44,226,105
2.01 2.01.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD - -
195,725,000
215,297,500
226,062,375
248,668,613
-273-
SKPD : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.05 2.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 905,893,375 912,495,213
1,239,025,192 1,362,927,711
1,499,220,482
1,574,181,506
2.05 2.05.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
514,150,000 709,860,000 583,448,000
641,792,800
705,972,080
776,569,288
2.05 2.05.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 74,700,000 74,700,000 74,700,000 74,700,000 74,700,000 74,700,000
2.05 2.05.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
30,000,000 30,000,000 60,000,000
66,000,000
69,300,000
76,230,000
2.05 2.05.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22,600,000 33,930,000 32,687,500
35,956,250
37,754,063
41,529,469
2.05 2.05.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 134,095,000 184,470,000
241,860,000
266,046,000
279,348,300
307,283,130
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.07 2.07.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 749,409,500 919,884,500
1,028,876,790 1,131,764,469 1,244,940,916
1,307,187,962
2.07 2.07.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
386,490,500 418,570,500 451,670,500
496,837,550
546,521,305
601,173,436
2.07 2.07.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur
27,544,000 30,298,400
33,328,240
36,661,064
2.07 2.07.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
64,800,000 55,000,000
60,500,000
63,525,000
69,877,500
2.07 2.07.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
48,600,000 66,760,000 29,450,000
32,395,000
34,014,750
37,416,225
2.07 2.07.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 88,620,000 95,855,000
63,390,000 69,729,000
73,215,450
80,536,995
-274-
SKPD : KECAMATAN
Kode Program Anggaran
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.20 1.20.12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 323,906,250 727,152,500 664,707,216 731,177,938 767,736,834 806,123,676
1.20 1.20.12 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
170,500,000 308,445,000 359,445,000 395,389,500 434,928,450 478,421,295
1.20 1.20.12 03 Program peningkatan disiplin aparatur 20,000,000 20,000,000 16,000,000 17,600,000 19,360,000 21,296,000
1.20 1.20.12 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
20,000,000 20,000,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000 26,620,000
1.20 1.20.12 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30,000,000 40,000,000 40,000,000 44,000,000 48,400,000 53,240,000
1.20 1.20.12 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 39,500,000 80,000,000 64,510,000 67,735,500 71,122,275 74,678,389