. ,.;; •...

Menimbang

Mengingat

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

TATACARAPELAKSANAANPEMUNGUTAN

RETRIBUSI PENGENDALIANMENARATELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Bahwa untuk meIaksanakan ketentuan PasaI 13 ayat (2), Pasal 23

ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30, Pasal 34

ayat (7), Pasal 35 ayat (4), Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 38 ayat (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun

2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959

Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

Penye1enggaraan Te1ekomunikasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ten tang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 119);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin (Lembaga Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana te1ah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin tahun 2019 Nomor 2).

9. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 95 Tahun 2019)

2

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

TELEKOMUNlKASI.

TATA CARA PELAKSANAAN

PENGENDALIAN MENARA

BABIKETENTUANUMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut

Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Musi Banyuasin.

5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selanjutnya

disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan

besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan

Retribusi kepada wajib Retribusi serta Pengawasan

Penyelenggarannya.

7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan

untuk kepentingan umum diatas tanah, atau bangunan yang

merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan

gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang

struktur fisiknya dapat berupa bentuk tunggal tanpa simpul,

dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan

sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat

telekomunikasi.

8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang

selanjutnya disebut RPMT, adalah pungutan Daerah sebagai

pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara

telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang,

keamanan dan kepentingan umum.

3

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menu rut peraturan perundang-undangan retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk

memanfaatkan Jasa dari Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin.

11. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu

yang ditetapkan untuk menghitung besamya retribusi yang

terutang.

12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang se1anjutnya disebut

SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut

SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut

STRD, adalah surat untuk me1akukan tagihan Retribusi

dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang

se1anjutnya disebut SKRDLBadalah surat ketetapan retribusi

yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi

karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi

yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BABII

TARIFRPMT

Pasal2

(I) Formulasi perhitungan RPMTdihitung dengan tarif retribusi

dikali dengan tingkat penggunaan jasa.

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung

berdasarkan pada biaya Pengawasan dan Pengendalian

Menara Te1ekomunikasi;

4

(3) Biaya Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dihitung berdasarkan standar biaya yang

ditetapkan Bupati dengan komponen, meliputi :

a. honorarium petugas pengawasjuang harian;

b. transportasi;

c. alat tulis kantor.

(4) Biaya Pengawasan dan Pengendalianpengendalian menara

telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIII

TATACARAPEMUNGUTANDANPEMBAYARANRPMT

Pasal3

Bupati memberikan kewenangan kepada Dinas untuk

melaksanakan pemungutan RPMTterhadap Wajib Retribusi.

Pasal4

(I) Dinas melakukan pemungutan RPMTdengan menggunakan

SKRD.

(2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diperuntukkan

hanya I (satu) menara telekomunikasi.

(3) Penetapan SKRD dilakukan setelah selesai dilaksanakannya

kegiatan pengawasan dan pengendalian menara

telekomunikasi.

(4) Kepala Dinas menandatangani SKRDsebagaimana dimaksud

pada ayat (3)untuk disampaikan kepada Wajib Retribusi.

(5) Pembayaran RPMT oleh Wajib Retribusi dapat disetorkan

langsung ke Kas Pemerintah Kabupaten atau dibayarkan

langsung kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas,

(6) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

tercantum dalam Lampiran 1Iyang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5

Pasal5

(1) Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi

yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan tagihan

dengan menggunakan STRD.

(2) RPMTterutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.

(3) Jatuh tempo pembayaran RPMTyaitu 60 (enam puluh) hari

kalender terhitung setelah tanggal SKRD.

(4) Pembayaran RPMT dilakukan dengan menggunakan SSRD

atau dengan cara lain ke Kas Pemerintah Kabupaten.

(5) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi harus

menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer

RPMTke Dinas.

(6) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV

TATACARAPENAGlHANDANPENERBITANSURATTEGURAN

PasaI6

(1) Kepala Dinas menetapkan daftar tunggakan atas RPMTyang

tidak dibayar atau disetorkan oleh wajib retribusi sampai

dengan jatuh tempo pembayaran.

(2) Kepala Dinas menerbitkan STRD untuk melakukan

penagihan atas retribusi RPMTterutang.

(3) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran IVyang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas menerbitkan surat teguran atau surat

peringatan atau surat lainnya sejenis sebelum melakukan

penagihan RPMTterutang kepada Wajib Retribusi, setelah 14

(empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(2) Wajib Retribusi wajib melunasi RPMTterutang dalam jangka

waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal

diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat

sejenis lainnya.

6

(3) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV

TATACARAPENGEMBALIANKELEBIHAN

PEMBAYARANRETRIBUSI

PasaI8

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan untuk

perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran RPMT

(2) Secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling

lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Setoran retribusi

Daerah (SSRD).

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling

sedikit memuat:

a. nama dan alamat wajib retribusi;

b. masa retribusi;

c. jumlah pengembalian disertai rincian perhitungan;

d. bentuk pengembalian; dan

e. bukti pembayaran retribusi.

Pasal9

(1) Kepala Dinas melakukan peneIaahan atas permohonan Wajib

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1

(satu) bulan, untuk kemudian diajukan kepada Bupati.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang pengembalian

kelebihan pembayaran retribusi, paling lama 6 (enam) bulan

sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis dari wajib

retribusi atas dasar telaah Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB paling lama 1 (satu)

bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ten tang

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(4) Bentuk dan isi SKRDLBsebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

7

(5) Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran

Kelebihan Retribusi, paling lama 3 (tiga) setelah Wajib

Retribusi menerima SKRDLB.

(6) Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)mengembalian

kelebihan pembayaran retribusi sesuai Surat Perintah

Pembayaran dimaksud pada ayat (4), paling lama 2 (dua)

bulan sejak tanggal diterbitkan SKRDLB.

BABVI

TATACARAPENGURANGAN,KERINGANAN

DANPEMBEBASANRETRIBUSI

Pasal 10

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

pengurangan, keringanan dan pembebasan RPMT secara

tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai alasan-

alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat wajib retribusi;

b. nomor pokok wajib retribusi;

c. ketetapan retribusi; dan

d. permohonan yang ditandatangani wajib retribusi.

Pasal 11

(1) Kepala Dinas menenma permohonan pengurangan,

keringanan dan pembebasan RPMT, kemudian menugaskan

Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan dilapangan.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

Perangkat Daerah terkait.

(3) Hasil pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dituangkan

dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 12

(1) Kepala Dinas memberikan rekomendasi berikan

pertimbangan-pertimbangan kepada Bupati berdasarkan

Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

8

a. aspek sosial terkait dengan penyelenggaraan menara

telekomunikasi telah melaksanakan Tanggungjawab Sosial

Perusahaan dengan baik;

b. aspek ekonomi terkait dengan penyelenggaraan menara

telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran

retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat

waktu, dan

c. aspek lingkungan terkait penyelenggaraan menara

telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

(3) Bupati menetapkan pengurangan atau keringanan retribusi

paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari penetapan SKRD

dengan Keputusan Bupati.

(4) Bupati menetapkan pembebasan retribusi dengan Keputusan

Bupati.

BABVII

TATACARAPENGHAPUSANPIUTANGRETRIBUSI

KEDALUWARSA

PasalI3

(1) Kepala Dinas membuat daftar usulan penghapusan piutang

retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang retribusi

kepada Bupati.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang retribusi dan daftar

cadangan penghapusan piutang retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :

a. nama wajib retribusi;

b. alamat wajib retribusi;

c. nomor pokok wajib retribusi;

d. jenis retribusi;

e. tahun retribusi;

f. jumlah piutang retribusi yang akan dihapus atau yang

akan dicadangkan untuk dihapuskan;

g. tindakan penagihan yang pemah dilakukan; dan

h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

(3) Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah

adanya laporan hasil penelitian dengan prosedur sebagai

berikut:

9

a. dilakukan inventarisasi piutang retribusi yang sudah tidak

dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oIeh

Dinas, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;

b. hasiI inventarisasi sebagaimana dimaksud pada

huruf a, diaudit oIeh inspektorat; dan

c. hasiI audit sebagaimana dimaksud dalam huruf b,

disampaikan kepada Dinas.

Pasal 14

(1) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada

Bupati, berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang

retribusi dan daftar cadangan.

(2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABVIII

SANKSIADMINISTRASI

PasaI15

(1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban untuk

membayar RPMT.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berupa:

a. Surat Teguran;

b. Surat Peringatan; dan

c. Pencabutan lzin.

(3) Pemberian Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) huruf a, diberikan kepada Wajib Retribusi yang

belum melakukan kewajiban pembayaran RPMT terutang

beserta denda yang diterbitkan oIeh Kepala Dinas atas

nama Bupati setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak

tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4) Pemberian Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) huruf b, diberikan kepada Wajib Retribusi yang

belum melakukan kewajiban pembayaran RPMT

terutangbeserta denda setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak

diterimanya Surat Teguran.

10

(5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak

diterimanya Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), Wajib Retribusi tetap tidak melakukan kewajiban

pembayaran RPMT terutang beserta denda, maka akan

diberikan Surat Peringatan Kedua.

(6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak

diterimanya Surat Peringatan Kedua sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi tetap tidak

melakukan kewajiban pembayaran RPMT terutang besert

denda, maka akan dilakukan penyegelan dan pemutusan

aliran listrik.

(7) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender

sejak dilakukannya penyegelan dan pemutusan aliran listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Retribusi tetap

tidak melakukan kewajiban pembayaran RPMT terutang

dan denda, maka akan dilakukan pencabutan izin oleh

Kepala Perangkat Daerah yang mengurusi bidang perizinan

atas nama Bupati.

(8) Menara telekomunikasi yang telah dicabut izinnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan dilakukan

pembongkaran oleh petugas yang berwenang atau tim yang

ditetapkan oleh Bupati dan biaya yang timbul menjadi

tanggung jawab oleh Dinas;

(9) Hasil pembongkaran menara telekomunikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (8)dialihkan menjadi aset daerah.

BABIX

KETENTUANPENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin.

11

Ditetapkan di Sekayupada tanggal ~ (\fe,' 20;0

~UPATI MUSI BANYUASINr

(. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayupada tanggal ;)..8 Ne,' 2020

ARIS DAERAHATEN MUSI BANYUASIN~

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR .1!

12

Lampiran I

Nomor

Tanggal

Tentang

Peraturan Bupati Musi Banyuasin

1/ Tahun 20202g N(!/ 2020

Tata cara Pelaksanaan

Pemungutan Retribusi

Pengendalian Menara

Telekomunikasi

PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

I. Biaya Pengawasan dan pengencialianMenara

No. URAIAN RINCIAN JUMLAH PER JUMLAHPER

PERHUTUNGAN HARI TAHUN

VOLUME HARI

1. Transport 1 Tim 267 Rp. 450.000,- Rp. 120.150.000,-

2. Uang Harian 4 Orang 267 Rp. 600.000,- Rp. 640.800.000,-

3. ATK 1Tahun Rp. 6.000.000,- Rp. 6.000.000,-

Total Biaya Operasional per tahun Rp.766.950.000,-

Biaya rata-rata atau tarif per menara / tahun ( 281 menara ) Rp. 2.729.359,-

II. Indeks Varlabel

1. Indeks Variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :

a. Dalam Kota Indek 0.9; dan

b. Luar Kota Indek 1.1.

2. Indeks Variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :

a. Menara pole Indeks 0.9;

b. Menara Kamuflase Indeks 0.9;

c. Menara 3 kaki Indeks 1; dan

d. Menara 4 kaki Indeks 1.1

13

III. Formulasi Perhitungan Pengisian Tarif

RPMT= Hasil Perkalian Indeks Variabel x Tarif Retribusi

Contoh : Menara dalam Kecamatan Sekayu dengan Menara 4 Kaki

- Cara Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Indeks Jarak = 0,9

b. Indeks Menara = 1,1

Jadi cara penetapan tarif adalah

RPMT= 0,9 x 1,1 x Rp. 2.729.359,-

RPMT= Rp. 2.702.065,- / tahun

rl)UPATI MUS!BANYUM!f

C I ~J'"1-H. DOD! REZA ALEXNOERDiN

14

Lampiran II :

SKRD

Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor : 11 Tahun 2020Tanggal 2.g f\,\(l.i 2020Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemungutan RetribusiPengendalian MenaraTelekomunikasi

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINOINAS KOMUNlKASI DAN INFORMATIKA

JI. Kol. Wahid Udin No. 255 SekeyuW9bsile: _.dinkominfo.mubakab,go.idEmail: dlnkominfo@mubakab.go,jd

Nama Pemilik MenaraIVVajib Retribusi

Nomar Pokok Wajib Retribusi

Alamat Lengkap Perusahaan

Lokasi Menara

SKRD(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)

Masa RetribusiTahun

NO. URUT

Sekayu, .

Berdasarkan Undang-Undang Nomar 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah KabupatenMusi Banyuasin Nomar 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

DENDA (2% DARI RPMT) JUMLAHJENIS RETRIBUSI TARIFRPMT

(Rupiah). (Rupiah)

Dengan Hurut ......................................................................................................

Tanggal Jatuh Tempo

PERHATlAN:

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Bendahara Penerimaan KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKADinkominfo Kab. Muba No. Rekening , KABUPATEN MUSI BANYUASIN,dengan menggunakan SKRD ini.

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang baysr setelah lewat waktu palinglama 60 hari kalender dan ta09gal SKRO, dikenakan sanksiadministrasiberupabungssebesar2%perbulan. Nama

NIP

Diterima ta09gal :

NomorUrut

Nama Wajib Retribusi

lokasi Menara

15

Tands Tangan,

( )Nama Terang

I/UPATI MUSI BANYUASIN { I

\ ~1H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran III:

SSRD

Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor : 41 Tahun 2020Tanggal ~ Nel 2020Tentang Tata Carn Pelaksanaan

Pemungutan RetribusiPengendalian MenaraTelekomunikasi

SSRD(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)

NO. URUT

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINOINAS KOMUNIKASr DAN INFORMATIKA

Jl. KoI. Wahid Udin No. 255 SeiuIyuwebSite: www.diri«lminfo.mubakab.go.id

Email: dinkominf~mubakab.go.id

Nama Pemilik MenaraJWajib Retribusi

Nomer Pokok Wajib Retribusi

Alamat lengkap Perusahaan

lekasi Menars

Masa RetribusiTahun

: 1 (SATU) Tahun

Menyetor Berdasarkan *) SKRD D STRD

No Kode Rekening Jenis Retribusi Daerah Jumlah (Rp)

Jumlah Setoran Retribusi

Dengan Huru!

KEPALA DINAS Diterima Oleh : Sekayu,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BENDAHARA PENERIMAAN, PENYETOR.KABUPATEN MUSI BANYUASIN, Tanggal:

Nama NamaNIP NIP ( ......................................... )

rUPATI M~SI BANYUASIN

. DOD! REZA ALEX NOERDIN

16

Lampiran IV :

STRD

Peraturan Bu!,ati Musi BanyuasinNomor : 11 Tahun 2020Tanggal : Z8 Nei 2020Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemungutan RetribusiPengendalian MenaraTelekomunikasi

STRD(SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)

NO. URUT

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. KoI. Wahid Win No. 255 SekayuWebsite: www.dinkominfo.mubakatl.go.id

Email: dinkominfo@mubakab.go.id

Nama Pemilik MenaraNVajib Retribusi

Nomar Pokok Wajib Retribusi

Alamat Lengkap Perusahaan

Lokasi Menars

Masa RetribusiTahun

: 1 (Salu) Tahun

Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan tersehut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi yang kurang bayar Rp.

2. Sanksi Administrasi

Bungs Passl ... Rp.

3. Jumlah yang harus dibayar (1+2a) Rp

Dengan Huruf IPERHATIAN:

1. Harap penyetoran dilakukanmelelalui alsu Kas Daerah dengan No. Rekening RIP. RETRIBusr DINKOMINFOKAB. MUBA dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Oaerah (STRO).

2. Apabila STRO ini tidak atau kurang dibayar setelah leway waktu paling lama 30 hari, sejak STRO ini diterima dikenakan sanksiadministrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

KEPALA DINAS Diterima Oleh : Sekayu,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BENDAHARA PENERIMAAN, PENYETOR,KABUPATEN MUSI BANYUASIN, Tanggal:

Nama NamaNIP NIP ( ......................................... )

tfUP~I MUSIBANYUASIN

-~-_\_~-

17

11H, DOD! REZA ALEX NOERDIN

Lampiran v: Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor : l' Tahun 2020Tanggal 28 /'lei 2020Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemungutan RetribusiPengendalian MenaraTelekomunikasi

PEMERINrAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAJalan Kolonel Wahid Udin No. 254 8ekayu 30711 Musi Banyuasin, Sumatera 5elatan

Telp (0714) 321202 Fax. (0714) 321202 e-mail: dinkominfo@mubakab.go.idWebsite: www.dinkominfo.mubakab.go.fd

Sekayu,

KepadaYth.

di-TEMPAT.

SURAT TEGURANNemer: 3301 IDINKOMINFO/BAI/2020

Mei 2020

Berdasarkan catalan adminislrasi relribusi pada Dinas Komunikasi dan Informalika Kabupalen MusiBanyuasin, hingga saal ini perusahaan Saudara masih mempunyai lunggakan Relribusi Daerah, dengan rineiansebagai berikul :

Jenis Retribusi Tahun Nomor dan Tanggal SKRD, STRD, Tanggal Jatuh Jumlah TagihanSK Keberatan, SK Pembetulan *;' Tempo IRo;

Relribusi PengendalianMenara Telekomunikasi

Jumlah

Dengan huruf :

( .0 o'0" o.0 0 •• 0.00.00000.0.00000 •• o.0 0 ••• 0 ••• 0.000.00.00.000 •• 0 •• 0 ••••• 0 •• 0 0 0.000.00.00 •• 0 0.0000000. 0 0 •• 0 •• o.0 0" 0" 0 0.000000.000000)

Unluk mencegah lindakan penagihan dengan Sural Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009, maka dimohon kepada Saudara agar dapal Melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hariselelah Sural Teguran ini dilerimao

Dalam hal Saudara lelah melunasi lunggakan lersebul dialas, dimohon agar Saudara segeramelaporkan kepada kamL

An. BUPATI MUSI BANYUASINKEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Pangkat/GolonganNIP.

I{!UPATI MUSI BANYUASlNf

J ~11H, DOD! REZA ALEX NOERD!N

18

Lampiran VI :

SKRDLB

Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor : l' Tahun 2020Tanggal : 2l? Nei 2020Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemungutan RetribusiPengendalian MenaraTelekornunikasi

SKRDLB(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

LEBIH BAYAR)PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAJI. KoI. Wahid Udin No. 255 Sekayu

Website: WWtN.dinkominfo.mubakab,go.idEmail: dtnkominfo@mubakab.go.id

Nama Pemilik MenaraiWajib Retribusi

Nomor Pokok Wajib Retribusi

Alamal Lengkap Perusahaan

LOkas; Menara

Tanggal Jatuh Tempo

Masa RetribusiTahun

: 1 (Satu) Tahun

NO.URUT

,

No Kode Rekening Uraian Retribusi Daerah Jumlah (Rp)

a. Ketetapan Awal (SKRD)

b. Ketetapan Akhir Sesuai HasH Pemeriksaan

c. Kelebihan Pembayaran (a > b)

Dengan huruf

CATATAN: Sekayu ....... ,.. "" ....................... , .. _........

• Bagi Wajib Retribusi tidak menyetor pada waktunya dikenakan SanksiAdministrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dan retribusi yang KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAterhutang. KABUPA TEN MUSI BANYUASIN,

• Dalam hal ini terdapat kelebihan pembayaran, dapat mengajukanpermohonan pengembalian kelebihan pembayaram kepada Bupatimelalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten MusiBanyuasin. Nama

NIP :

Dilerima tanggal :

Nomor Urut ................................................. Tanda Tangan,

Nama Wajib Retribusi ............................................ ....

Lokasi Menara .................................... ............ ( ............................ " .................. )Nama Terang

qJUPATI MUS! BANYUASIN

\~~1H. DOD! REZA ALEX NOERD!N

19