c. kebijakan kesehatan karyawan

Upload: irwan

Post on 06-Jul-2018

229 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    1/24

      PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

     RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAIBONAT

     Jl. Timor Raya KM. 37 Oelamasi

    Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang

    E-mail :[email protected], Telp. (0380) 8562376, 8562377

    PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

    NAIBONAT

    KELAS C KABUPATEN KUPANG

    NOMOR :.............../PERDIR/ RSUDN/BULAN/TAHUN

     TENTANG

    PANDUAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KARYAWAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAIBONAT,

    mailto:[email protected]:[email protected]

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    2/24

    Menimbang: a.Bahwa pelaksanaan pemeliharaan kesehatan

    karyawan dilaksanakan untuk meningkatkan

    kualitas kerja karyawan dengan tubuh yang

    sehat agar dapat meningkatkan kinerja

    karyawan.

     b. Bahwa Untuk kepentingan tersebut di atas,

    perlu diterbitkan Peraturan Diretur tentang

    Panduan pemeliharaan kesehatan karyawan

    Di Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat

    Mengingat : 1. Undang – Undang No. 44 tahun 2009 tentang

    Rumah Sakit.

    2. Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang

    Kesehatan.

    3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

    Indonesia No. 1045/PER/MENKES/XI/2006

    tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di

    Lingkungan Departemen Kesehatan.

    4. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

    Departemen Kesehatan Republik Indonesia

    tahun 2008.

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    3/24

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN

    PEMELIHARAAN KESEHATAN KERYWAN

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    PERATURAN DIREKTUR TANTANG PANDUANPEMELIHARAAN

    KESEHATAN KARYAWAN

    Pasal 1

    (1) Panduan Kesehatan Karyawan sebagaimana tercantum

    dalam lampiranPeraturan ini.

    (2)Perubahan Panduan harus di bahas sekurang-kurangnyasetiap (tiga) tahun sekali dan apabila diperlukan, sewaktu-

     waktu akan dilakukan perubahan sesuai perkembangan

     yang ada.

    (3)Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

    ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan

    akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    4/24

    DITETAPKAN DI : OELAMASI

    PADA TANGGAL :

    RSUD NAIBONAT

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    5/24

    Lampiran I

    Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat

    Nomor

     Tentang

    Panduan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan

    PANDUAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KARYAWAN

    BAB I

    PENDAHULUAN

     A. LATAR BELAKANG

    Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar

    manusia yang harus dipenuhi dalam usaha mewujudkan suatu

    tingkat kehidupan masyarakat secara optimal. Setiap orang

    mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajatkesehatan yang optimal, mendapatkan pelayanan yang baik

    dari instansi pelayanan kesehatan dan sebagainya. Untuk

    dapat melaksanakan hal tersebut maka diperlukan

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    6/24

    pembangunan kesehatan dan penyelenggaraan upaya

    pemeliharaan kesehatan ke arah yang lebih baik.

    Upaya pemeliharaan kesehatan meliputi aspek-aspek

    promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara tak terpisah-

    pisah. Namun demikian, khusus untuk Jaminan Pemeliharaan

    Kesehatan bagi tenaga kerja lebih ditekankan pada aspek

    kuratif dan rehabilitatif tanpa mengabaikan dua aspek lain.

    Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menjamin

    kesehatan bagi seluruh karyawan yang bekerja di Rumah

    Sakit Umum Daerah Naibonat.

    Mengapa kita perlu melakukan pemeriksaan kesehatan

    terhadap calon karyawan?

    Pemeriksaan kesehatan terhadap calon karyawan adalah

    pemeriksaan kesehatan sebelum calon karyawan tersebut

    diterima bekerja.Sehingga perusahaan mengetahui riwayat

    kesehatan calon karyawan tersebut.Apakah sebelumnya

    pernah menderita Tuberculosis Paru, Gagal Ginjal, Hepatitis,

    Hipertensi, Gagal Jantung, dan sebagainya.Hal ini sangatlah

    penting karena ketika rumah sakit menerima seseorang

    menjadi karyawan maka rumah sakit akan bertanggung

     jawab terhadap kesehatannya selama yang bersangkutan

    melakukan pekerjaan di rumah sakit.Hal ini akan

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    7/24

     berhubungan dengan tuntutan karyawan terhadap rumah

    sakit dikemudian hari.

    Misalnya, seorang karyawan yang baru bekerja 3 (tiga)

     bulan didiagnosa mengalami penyakit Paru lalu karyawan

    tersebut menyalahkan perusahaan, tempat ia bekerja karena

    setelah bekerja di sana ia menderita penyakit tersebut.

    Perusahaan tidak bisa mengelak karena tidak memiliki record

    kesehatan karyawan tersebut sebelum ia bekerja. Tetapi jika

    sebelum bekerja karyawan tersebut melakukan pemeriksaankesehatan maka perusahaan dapat mengetahui record

    kesehatan apakah memang karyawan tersebut sudah terkena

    penyakit Paru sebelumnya dan tidak diobati.

    B.TUJUAN

    1.Meningkatkan kualitas kerja karyawan, dengan tubuh yang

    sehat tentu kinerja karyawan tersebut akan lebih maksimal

    sehingga produktivitas juga lebih baik

    2.Bagi calon karyawan untuk mengetahui catatan kesehatan

    calon karyawan, sehingga yang memiliki penyakit menular

    dapat diobati terlebih dahulu sebelum bekerja. Dengan

    maksud penyakit tersebut tidak menular ke karyawan

    lainnya.

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    8/24

    3.Menghindari tuntutan karyawan dikemudian hari,

    mengenai penyakit yang ia dapat setelah tidak bekerja lagi

    di rumah sakit.

    4.Mengetahuirecord kesehatan para pekerja per tahun dan

    dapat mengetahui lebih dini penyakit yang ditimbulkan

    akibat kerja. Penyakit Akibat Kerja bukanlah penyakit biasa

     yang layaknya dialami orang.

    5.Menindaklanjuti karyawan yang terpapar penyakit

    infeksius sesuai dengan kasus yang dijumpai. Apabila

    dijumpai hasil pemeriksaan yang abnormal, maka

    karyawan akan dikirim ke dokter spesialis untuk

    mendapatkan perawatan sesuai dengan kasusnya.

    C.PENGERTAN

    1. Pemeriksaan kesehatan calon karyawan  adalah

    pemeriksaan kesehatan terhadap calon karyawan yangdilaksanakan di Poli Umum Rumah Sakit Umum Daerah

    Naibonat yang meliputi pemeriksaan fisik dan

    laboratorium.

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    9/24

    2. Pemeriksaan kesehatan untuk pengangkatan adalah

    pemeriksaan kesehatan calon pegawai yang telah selesai

    masa percobaan, di Poliklinik yang meliputi pemeriksaan

    fisik dan penunjang.

    3. Pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan

    terhadap kesehatan seluruh karyawan tetap Rumah Sakit

    Umum Daerah Naibonat selama setahun sekali di Poliklinik

     yang meliputi pemeriksaan fisik, penunjang dan gigi,

    pemeriksaan kesehatan berkala juga dapat mengetahui

    lebih dini penyakit yang ditimbulkan akibat kerja.

    Pemeriksaan kesehatan berkala seyogianya dilaksanakan

    dengan selang waktu teratur setelah pemeriksaan awal

    sebelum penempatan. Pada pemeriksaan kesehatan rutin

    tidak selalu diperlukan pemeriksaan medis lengkap,terutama bila tidak ada indikasi yang jelas.Cakupan dan

    keberkalaan pemeriksaan kesehatan tersebut hendaknya

    didasarkan pada sifat dan luasnya risiko yang terlibat.

    Pemeriksaan ini juga harus difokuskan pada organ dan

    sistem tubuh yang memungkinkan terpengaruh bahan-

     bahan berbahaya di tempat kerja, sebagai contoh,

    audiometri adalah uji yang sangat penting bagi tenaga

    kerja yang bekerja pada lingkungan kerja yang bising.

    Sedangkan pemeriksaan radiologis dada (foto thorax)

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    10/24

    penting untuk mendeteksi tenaga kerja yang berisiko

    menderita pneumokoniosis, karena lingkungan kerja

    tercemar debu.

    4.Penyakit Akibat Kerja adalah Risiko penyakit yang mungkin

    timbul akibat pekerjaan dan lingkungan kerja yang

    dilakukan di sebuah tempat kerja baik pabrik maupun

    kantor. Penyakit Akibat Kerja bukanlah penyakit biasa

     yang layaknya dialami orang.

    5.Pemeriksaan Kesehatan Khusus adalah pemeriksaan yang

    dilakukan pada karyawan yang bekerja pada tempat-

    tempat berisiko tinggi kemungkinan terjadinya kecelakaan

    dan penyakit akibat kerja seperti Instalasi Laboratorium,

    Instalasi Radiologi dan Instalasi Kamar Operasi.

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    11/24

    BAB IV

     TATA LAKSANA

     Tata laksana Pemeriksaan Berkala :

    1.Subbag Kepegawaian dan PSDM membuat jadwal

    pemeriksaan kesehatan berkala untuk karyawan Rumah Sakit

    Panti Nirmala menurut Instalasi/Unit/Sub Bagian terkait dan

     berkoordinasi dengan dokter yang akan melakukan

    pemeriksaan.

    2.Karyawan yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan

     berkala datang ke Poliklinik sesuai jadwal yang telah

    ditentukan.

    3.Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat melakukan

    pemeriksaan fisik sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    4.Jika ada kelainan kesehatan maka dilakukan pemeriksaanpenunjang medis di Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi

     yang dibutuhkan sesuai penyakitnya dan akan

    dikonsultasikan kepada dokter spesialis.

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    12/24

    5.Dokter pemeriksa menulis catatan medis setiap karyawan di

     buku pemeriksaan

    6.Hasil pemeriksaan kesehatan berkala seluruh karyawan

    untuk selanjutnya dilaporkan ke Direktur.

     Tata laksana Pemeriksaan Khusus :

    1.Dokter melakukan pemeriksaan fisik.

    2.Dokter pemeriksan membuat surat pengantar pemeriksaan

    penujang medis sesuai dengan keperluan.

    3.Karyawan yang akan diperiksa datang ke tempat pemeriksaan

    khusus untuk dilakukan pemeriksaan.

    4.Hasil pemeriksaan diserahkan kepada dokter pemeriksan

    5.Dokter menulis catatan medis di lembar rekam medis

    6.Apabila memerlukan penanganan lebih lanjut maka dokter

    pemeriksa akan mengirim ke dokter spesialis.

    7.Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis dan

    diberikan surat jawaban maka surat jawaban dari dokter

    spesialis diserahkan kembali ke dokter Poli Umum untuk

    ditindaklanjuti.

    8.Apabila hasil pemeriksaan baik maka dilakukan pemberian

     vaksinasi sesuai dengan kebutuhan.

     Tata laksana pemberian vaksinasi untuk karyawan yang

     bertugas di unit khusus :

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    13/24

    1.Subbag Kepegawaian dan PSDM membuat janji dengan dokter

    poliklinik untuk penjadwalan pemeriksaan dan pemberian

    imunisasi

    2.Karyawan yang akan periksa mengambil surat pengantar di

    Subbag Kepegawaian dan PSDM.

    3.Karyawan datang ke tempat pemeriksaan.

    4.Dokter pemeriksa melihat hasil pemeriksaan apabila hasil

     baik maka dilakukan pemberian imunisasi atau vaksinasi

    Perlindungan terhadap Petugas Kesehatan

    • Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus

    mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan

    penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian

    infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.

    • Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus

    diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.

    • Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit

    menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    14/24

    pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik

    dan menjaga kebersihan tangan setiap saat dan:

    o Memeriksa suhu dua kali sehari dan mewaspadai

    munculnya gejala pernapasan terutama batuk

    o Memiliki catatan pribadi mengenai kontak yang dialami.

    Catatan tidak boleh dibawa ke dalam area isolasi

    o Bila timbul demam, segera batasi interaksi dan isolasi diri

    dari area umum. Segera lapor kepada Tim Pencegahan

    Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPIRS), Tim

    Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana

    (K3) dan dokter poliklinik rumah sakit, adanya

    kemungkinan terinfeksi penyakit menular yang sedang

    ditangani.

    Petunjuk Pencegahan infeksi untuk Petugas Kesehatan

    Untuk penyakit menular melalui udara (droplet, airborne),

    misalnya Avian Influenza, SARS.

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    15/24

    • Untuk mencegah transmisi penyakit menular dalam

    tatanan pelayanan kesehatan, petugas harus menggunakan

     APD yang sesuai untuk kewaspadaan Standar dan

    Kewaspadaan Isolasi (berdasarkan penularan secara

    kontak, droplet, atau udara) sesuai dengan penyebaran

    penyakit.

    • Semua petugas kesehatan harus mendapatkan pelatihan

    tentang gejala penyakit menular yang sedang dihadapi.

    • Semua petugas kesehatan dengan penyakit seperti flu

    harus dievaluasi untuk memastikan agen penyebab. Dan

    ditentukan apakah perlu dipindahtugaskan dari kontak

    langsung dengan pasien, terutama mereka yang bertugas di

    Instalasi Perawatan Intensif (IPI), ruang anak, ruang bayi.

    • Jika petugas kesehatan mengalami gejala demam atau

    gangguan pernapasan dalam jangka waktu 10 (sepuluh)

    hari setelah terpajan penyakit menular melalui udara,

    maka ia perlu dirawat di ruang isolasi.

    • Petugas terpajan yang tidak memiliki gejala demam atau

    gangguan pernapasan tidak perlu dibebastugaskan namun

    harus melaporkan pajanan yang dialami segera kepada Tim

    PPIRS.

    • Surveilan aktif perlu dilakukan terhadap gejala demam dan

    gangguan pernapasan setiap hari kepada petugas

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    16/24

    kesehatan yang terpajan. Petugas diinstruksikan untuk

    mewaspadai timbulnya demam, gangguan pernapasn dan

    atau peradangan konjungtiva selama 10 (sepuluh) hari

    setelah terpajan dengan penyakit menular melalui udara.

     Tata Laksana Pajanan

     Apabila terjadi kecelakaan kerja berupa perlukaan seperti

    tertusuk jarum suntik bekas pasien, atau terpercik bahan

    infeksius, maka perlu pengelolaan yang cermat, tepat serta efektif

    untuk mencegah semaksimal mungkin terjadinya infeksi

    nosokomial yang tidak diinginkan.

     Yang paling penting adalah segera mencucinya dengan air

    mengalir dan sabun antiseptik, dan usahakan meminimalkan

    kuman yang masuk ke dalam aliran darah dengan menekan luka

    sehingga darah keluar.

    Bila darah mengenai mulut, ludahkan dan kumur-kumur

    dengan air beberapa kali, bila mengenai mata, cucilah mata dengan

    air mengalir (irigasi) atau garam fisiologis, bila percikan mengenai

    hidung, hembuskan keluar hidung, dan bersihkan dengan air.

     Tata laksana Pajanan di tempat kerja

    Penatalaksanaan pajanan darah di tempat kerja dan

    pemberian Profilaksis Pasca Pajanan (PPP) disesuaikan dengan

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    17/24

    sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah

    Naibonat

    Panduan terpapar adalah sebagai berikut:

    Langkah 1 : CUCI tangan

    • Tindakan darurat pada bagian yang terpajan seperti di atas

    • Setiap pajanan dicatat dan dilaporkan dalam 24 (dua puluh

    empat) jam kepada atasan langsung dan tim PPIRS serta tim

    K3. Laporan ini sangat penting untuk menentukan langkah

    selanjutnya. Memulai PPP setelah 72 (tujuh puluh dua) jam

    tidak dianjurkan karena tidak efektif.

    Langkah 2 : TELAAH PAJANAN

    Pajanan yang memiliki risiko penularan infeksi:

    • Perlukaan kulit

    • Pajanan pada selaput mukosa

    • Pajanan melalui kulit yang luka

    • Gigitan yang berdarah

    Bahan pajanan yang memberikan risiko penularan infeksi adalah:

    • Darah

    • Cairan bercampur darah yang kasat mata

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    18/24

    • Cairan yang berpotensial terinfeksi: semen, cairan vagina,

    cairan serebrospinal, cairan pleura, cairan perikardial, cairan

    amnion, cairan peritoneal

    • Virus yang terkonsentrasi

    Status Infeksi: tentukan status infeksi sumber pajanan (bila belum

    diketahui)

    • HbsAg positif

    • HCV positif

    • HIV positif

    • Untuk sumber yang tidak diketahui, pertimbangkan risiko

     yang tinggi atas 3 (tiga) infeksi di atas

    • Jangan melakukan pemeriksaan (laborat) jarum bekas

    Kerentanan : tentukan kerentanan orang yang terpajan:

    • Pernahkah mendapatkan vaksinasi Hepatitis B

    • Status serologi terhadap HBV bila pernah mendapatkan

     vaksin

    • Anti HCV dan ALT

    • Antibodi HIV

    Langkah 3 : Berikan PPP kepada terpajan berisiko tinggi infeksi:

    • HBV : lihat tabel

    o Berikan PPP sesegera mungkin, lebih utama dalam 24

     jam I

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    19/24

    o PPP boleh diberikan pada ibu hamil

    • HCV : PPP tidak dianjurkan

    • HIV :

    o Mulai PPP dalam beberapa jam setelah pajanan, berupa

    pemberian (Anti Retro Viral) ARV jangka pendek untuk

    menurunkan risiko terjadinya infeksi HIV pasca pajanan

    o PPP merupakan bagian dari pelaksanaan paket

    kewaspadaan Standar yang meminimalkan risiko

    pajanan terhadap bahan infeksius di tempat kerja

    Perlu diingat bahwa Pencegahan pajanan yang tidak diinginkan

    adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi risiko penularan

    HIV pada petugas kesehatan. Prioritas utama adalah meningkatkan

    pemahaman petugas kesehatan tentang kewaspadaan standar dan

    isolasi dan menyediakan sarana pencegahan yang memadai.

    Petugas kesehatan diharapkan memiliki pemahaman tentang risiko

    mendapatkan infeksi HIV secara hubungan seks, tahu manfaat dan

    mudah mendapatkan kondom, serta pelayanan pengobatan yang

     bersifat rahasia.

    Pemberian Profilaksis Pasca Pajanan (PPP) dengan ARV

    PPP dimulai sesegera mungkin setelah pajanan, sebaiknya dalam

     waktu 2 (dua) - 4(empat) jam. Pengobatan kombinasi dianjurkan

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    20/24

    karena lebih efektif daripada pengobatan tunggal. Pengobatan dua

    atau tiga jenis obat sangat dianjurkan.

    Pengobatan didasarkan atas riwayat pengobatan sebelumnya pada

    pasien sumber dan kemungkinan adanya resistensi silang dengan

    obat yang berbeda, juga didasarkan atas tingkat keseriusan

    pajanan dan ketersediaan Anti Retro Viral (ARV). Kombinasi dan

    dosis yang direkomendasikan tanpa adanya resistensi terhadap

    Zidovudinen (AZT) atau Lamivudin (3TC) pada pasien sumber

    adalah:

    ZDV 250 – 300mg 2 x / hari

    Lamivudine 150 mg 2 x / hari

    Obat ketiga yang ditambahkan:

    Indinavir 800 mg 3 x /hari atau Efavirenz 600 mg hanyasekali sehari (tidak dianjurkan untuk wanita hamil)

    Sebaiknya pemberian ARV diasarkan pada protokol yang ada, dapat

     juga disediakan satu ”kit” yang berisis ARV yang

    direkomendasikan, atau berdasar konsultasi dengan dokter ahli.

    Konsultasi dengan dokter ahli ini sangat penting jika diduga ada

    resistensi terhadap ARV. Penting sekali untuk menyediakan ARV

    dalam jumlah yang cukup untuk pemberian satu bulan penuh

    sejak awal pemberian PPP. Pengobatan dianjurkan diberikan

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    21/24

    dalam jangka waktu minimal 2 (dua) minggu dan paling lama

    sampai 4 (empat) minggu.

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    22/24

    BAB VII

    PENUTUP

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    23/24

    Panduan ini disusun untuk menjadi acuan pemeliharaan

    kesehatan karyawan sesuai prosedur di Rumah Sakit Umum

    Daerah Naibonat. Tentunya masih banyak kekurangan dan

    kelemahan dalam pembuatan panduan ini, kerena terbatasnya

    pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi.

     Tim penyusun banyak berharap para pembaca memberikan

    kritik dan saran yang membangun kepada tim penyusun demi

    kesempurnaan panduan di kesempatan berikutnya. Semoga

    panduan ini berguna bagi tim penulis pada khususnya juga untuk

    para pembaca pada umumnya.

  • 8/17/2019 c. Kebijakan Kesehatan Karyawan

    24/24