c. majalah dan jurnal carroll, a. “the four faces of corporate
TRANSCRIPT
C. Majalah dan Jurnal
Carroll, A. “The Four Faces of Corporate Citizenship. Business and Society
Review”, September, vol. 100, no. 1. 1998
Harian Analisa Sumatera Utara, tanggal 28 April 2014 .
Harian Kompas, tanggal 26 Juni 2000.
Harian Kompas, tanggal 4 Agustus 2007, Harapan Untuk Berbagi Madu.
Harian Republik, tanggal 14 Desember 2009, Merumuskan Panduan CSR
Indonesia.
Jia Wang and H. Dudley Dewhirst, "Board of Directors and Stakeholder
orientation", Journal of Business Ethics, vol. ll No. 2 February 1992.
John D. Sullivan, “Corporate Governance: Transparansi antara
Pemerintahan dan Bisnis”, Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1. No.
Oktober-Desember 2000.
K. Goodpaster dan J. Matthews,”can a corporation have a conscience?
”Harvard Business Review, January-February,1982.
M. Bradley, “The Purpose and Accountability of the Corporation in
Contemporary Society: Corporate Governance at a Crossroad” 62
Law and Contemporary Problem 1992.
The Idea of Corporate Social Responsibility, The Economist, Sept, 9th 2009.
Wahjudi Prakarsa “Corporate Governance Suatu Keniscayaan”, Jurnal
Reformasi Ekonomi, Vol. 1. No. 2 Oktober - Desember 2000.
Universita Sumatera Utara
D. Internet
http://www.acch.kpk.go.id/kearifan-lokal-yang-tersingkir
http://www.arthagrapeduli.org.htm
http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id/laman-bahasa/artikel/1366
http://www.donhangga.com/csr-sekilas-sejarah-dan-konsep/2007/11/28.
http://www.fegi.or.id
http://www.greatmartabe.com/tentang-kami/
http://www.handyleonardoetikabisnis.blogspot.com/2012/09/pengertian-etika-
etika-bisnis-dan.html
http://www.id.wikipedia.org/wiki/suku-bangsa-diIndonesia
http://www.keepandshare.com/doc
http://www.kiprahagroforestri.blogspot.com/2013/01/menjaga-dan-melestarikan-
kearifan-lokal_28.html
http://www.kpbptpn.co.id/profileptpn-16-0-.html#ixzz32LOVqhFv
http://www.lailasoftskill.blogspot.com/2013/10/2-etika-dalam-bisnis.html
http://www.mediaqitafoundation.org/CSR.html
http://www.nenielse99.wordpress.com
http://www.sosbud.kompasiana.com/2013/05/23/marsalapari-budaya-
mandailing-yang-layak-di-contoh-562609.html
http://www.sumutpos.co/2013/08/64488/menanti-kebangkitan-wisata-dan-
kearifan-lokal
Universita Sumatera Utara
http://www.teguharifiyadi.blogspot.com/2009/08/memahami-makna-corporate-social
http://www.tobapulp.com/history
http;//www.wordpress.com/program-csr-yang-berkelanjutan
Universita Sumatera Utara
E. Makalah
Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan
Hukum, Makalah Disampaikan Pada Dialog Interaktif Tentang
Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Makalah
Akreditas Fakultas Hukum USU Tanggal 18 Februari 2003.
___________,“Pengelolaan Stakeholders Perusahaan”, Disampaikan pada
Pelatihan Mengelola Stakeholders yang dilaksanakan PT. Perkebunan
Nusantara III (Persero) tanggal 17 s.d. Oktober 2008 di Sei Karang
Sumatera Utara,
____________, (I).”Penerapan Good Corporate Governance Dalam
Pencegahan Penyalahgunaan Kredit”, Disampaikan pada “Seminar
Hukum Perkreditan,” PT. Bank Rakyat Indonesia, Medan, tanggal 12-13
Maret 2002.
_____________,Pengelolaan Stakeholder Perusahaan, Makalah disampaikan
pada Pelatihan Pengelolaan Stakeholders, PT. Perkebunan Nusantara III
(Persero), Sumatera Utara, 17 Oktober 2008.
______________,Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan
Hukum, Makalah Disampaikan Pada Dialog Interaktif Tentang
Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Makalah
Akreditas Fakultas Hukum USU Tanggal 18 Februari 2003.
Universita Sumatera Utara
______________,(II).,“Aspek Hukum Dalam Transparansi Pengelolaan
Perusahaan BUMN/BUMD Sebagai Upaya Pemberantasan KKN”,
Makalah Disampaikan pada Semi loka Peran Masyarakat (Stakeholders)
melalui lembaga pengawasan pengelolaan perusahaan dalam mendukung
pelaksanaan good corporate governance di Sumatera Utara pada tanggal
30 April 2003.
Charolinda, “Pengembangan Konsep Community Development Dalam
Rangka Pelaksanaan Corporate Social Responsibility”, Jurnal
Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 36 No. 1, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Januari-Maret 2006.
Daniel Prakosa, “CSR for Better a Learning Forum Series” Disampaikan pada
Seminar IBL Resources Center For Corporate Citizen Ship, Hotel
Grand Angkasa, Tanggal 31 Agustus 2007.
Dokumen“Social Impact Assesment Kebun Kelapa Sawit dan Karet hasil
penelitian PTPN III dan lembaga penelitian USU” 2010.
Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms, ”Pengelolaan Perusahaan (Corporate
Governance): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting”, Lokakarya
Pengelolaan Perusahaan (Corporate governance) kerja sama Program
Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina,
Jakarta, tanggal 4 Mei 2000.
Universita Sumatera Utara
Ira M. Millstein, Business Sector Advisory Group, “Report to the OECD on
Corporate Governance: Improving competiveness and Access to
Capital in Global Markets April 1998.
Munsi Lampe, “Menggali kearifan lokal disulawesi selatan,belajar dari
kasus komunitas petani dan nelayan tradisional”, disampaikan pada
loka karya menggali kearifan lokal lingkungan nelayan pada lab
antropologi bekerjasama dengan pusat pengelolaan lingkungan hidup
regional sulawesi, maluku dan papua, makasar, 10 agustus 2006.
Nindyo Pramono,”Independensi Direksi dan Komisaris dalam rangka
Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance”, Jakarta,
Januari 2003.
PT.ANTAM.Tbk, “Corporate responsibility, sustainability and reporting”,
disampaikan pada inna garuda hotel, Yogyakarta 21-23 Desember 2005.
Toba pulp lestari laporan tahunan 2013 annual report “pendekatan peningkatan
berkelanjutan menuju kesinambungan usaha”,2013.
Universita Sumatera Utara
Lampiran 1
Oendang Oendang Simbur Cahaya (Oendang Oendang Usali Sumatera Selatan)
Pemerintah provinsi Sumatera Selatan Tahun 2002
Artikel 15
Telken jare zal het doesoenhoold de woste gronden der gemeetevoor den
droogen rljatbouw (berladang) voor zooveel noodig verdeelen en hij zal zich
moeten overtuigen dat alle rijstvelden behoorlijk bepland en onderhouden
worden.
Pasal 15
Tiap-tiap tahoen hendak proatin mambagi tanah akan berladang pada
peranakkannja dan ja hendak periksa soepaja segala peranakkan memboaet serta
perihara ladang.
Pasal 15
Tiap-tiap tahun hendak proatin membagi tanah akan berladang pada
peranakannya dan ia hendak periksa supaya segala peranakan membuat serta
pelihara ladang.
Universita Sumatera Utara
Artikel 16
De hoofden zijn verplicht toe te zien dat hunne onderhootigen de Katoen niet
inzamelen voor de geheele rijpheid.
Pasal 16
Hendak pasirah proatin djaga soepaja djangan peranakkannja poengoet kapas
sebeloemnja sampai masak.
Pasal 16
Hendak pasirah proatin jaga supaya jangan peranakannya pungut kapas
sebelumnya sampai masak.
Universita Sumatera Utara
Artikel 20
Wanneer iemand een ladang brandt en door achteloosineld eens anders
aanplantingen vruchtboomen enz. Beschadigt vervalt hij in eene boete van 6 to
12 R en zal buitendien de verbrande gewassen tegen billijke prijzen vergoeden.
De boete wordt in tweeon verdeeld; de eene helft aan den klager, deandere aan
de hoofden.
Pasal 20
Djika orang membakar ladang lantas orang lain poenja tandoeran seperti:
Doeren, Kalappa, Siri atau lain-lain moetoeng sebab orang jang bakar ladang
koerang djaga maka itoe orang kena denda dari 6 ringgit sampai 12 ringgit dan
kena genti tandoeran jang moetoeng dengan harga jang patoet. Dan denda di
Universita Sumatera Utara
bagi doea sebagi poelang pada jang poenja tandoeran dan sebahi pada pasirah
proatin.
Pasal 20
Jika orang membakar ladang lantas orang lain punya tanduran seperti : Duren,
Kelapa, Sirih atau lain-lain mutung sebab orang yang bakar ladang kurang jaga
maka itu kena denda dari 6 ringgit sampai 12 ringgit dan kena ganti tanduran
yang mutung dengan harga yang patut. Dan denda dibagi dua sebagi pulang pada
yang punya tanduran dan sebagi pada pasirah proatin.
Universita Sumatera Utara
Artikel 22
De buffels moeten des nachts in eene kraal opgesloten over dagmogen ze
losgelaten worden.Indien eenbuffeld of tuin komt en door den eigenaar van het
veld opgevat wordt, zal de eigenaar van den buffel een losgeld van f 5 moeten
betalen.
Mocht de eigenaar van de ladang of tuin den buffel niet kunnen opvatten
zal hij hem mogen dooden zonder dat daaruit aanleiding tot schadevergoeding
kan ontstaan. Hij zal evenwel gehouden zijn aan den eigenaar van den gedooden
buffel een achterpoot van het dier te brengen.
Het overige vleesch verblijft aan den eigenenaar van de ladang of tuin.
Ingeval de buffel overdag in een ladang of een tuin binnen dringt kan de
eigenaar der ladang het dier slechts wegjagen, mocht hij het wonden of dooden
zoo zal hij gehouden zijn de waarde te vergoeden.
Pasal 22
Dari kerbouw malam hendak di kandangi dan siang boleh di lepaskan dan
djika hari malam kerbouw masok orang poenja ladang lantas di tangkap oleh
orang poenja ladang itoe maka orang jang poenya kerbouw kena teboes di dalam
satoe kerbouw 5 roepiah.
Dan djika orang poenja ladang tiada dapat tangkap itoe kerbouw boleh ja
boenoeh tiada ada perkaranja dan satoe poekang kerbouw jang mati ja antar pada
jang poenja kerbouw dan lain daging orang ladang jang poenja.
Universita Sumatera Utara
Dan djika siang hari kerbouw masok orang poenja ladang tiada boleh di
boenoe melainkan hendak di oesir. Dan djika poenja ladang tikam, ja kena ganti
harga kerbouw.
Pasal 22
Dari kerbau malam hendak dikandangi dan siang boleh dilepaskan dan jika
hari malam kerbau masuk orang punya ladang lantas ditangkap oleh orang punya
ladang itu maka orang yang punya kerbau kena tebus di dalam satu kerbau 5
rupiah.
Dan jika orang punya ladang tiada dapat tangkap itu kerbau boleh ia bunuh
tiada ada perkaranya dan satu pukang kerbau yang mati ia antar pada yang punya
kerbau dan lain daging orang ladang yang punya.
Dan jika siang hari kerbau masuk orang punya ladang tiada boleh dibunuh
melainkan hendak diusir.
Dan jika yang punya ladang tikam, ia kena ganti harga kerbau.
Universita Sumatera Utara
Universita Sumatera Utara
Artikel 26
Wie zijne sawah, ladang of tuin verpandt zonder bepaling van den tijd van
inlossing en teruggave, zal geen recht hebben tot wederinlossing tijdens het
pand nog vruchtdragende is. De lossing zal na den oogst eerst kunnen plaats
hebben.
Pasal 26
Djika orang bergade kebon tiada dengan perdjandjian tiada boleh di teboes
sebeloem boeanja terpoengoet oleh orang pegang kebon itoe.
Pasal 26
Jika orang bergade tiada dengan perjanjian tiada boleh ditebus sebelum
buahnya terpungut oleh orang pegang kebon itu.
Universita Sumatera Utara
Artikel 27
Wie binnen eene hem vreemde marga een sawah, ladang of tuin ontgint,
betaalt jaarlijks f 1. ,, Sewa boemie” grondhuur aan de marga. Bij overtreding
hiervan verbeurt men eene boete van 6 R wegens; ,, Malieng Oetan” (diefstal
van gronden).
Pasal 27
Djika orang akan berladang di marga asing hendaklah mintak izin pada
pasirahnja dan ja membajar sewa boemie pada jang poenja tanah di dalam satoe
bidang 1 roepiah, dan itoe wang poelang pada orang banjak. Dan jang melanggar
ini adat kena denda 6 R ,,maling oetan”
Pasal 27
Jika orang akan berladang di marga asing hendaklah minta izin pada
pasirahnya dan ia membayar sewa bumi pada yang punya tanah di dalam satu
bidang 1 rupiah, dan itu uang pulang pada orang banyak. Dan yang melanggar
ini adat kena denda 6 R “Maling utan”.
Universita Sumatera Utara
Artikel 28
Wanneer iemand tijdelijk verbiijf houdende op de gronden van eena marga of
doesoen aldaar rijstvelden of tuinen heeft aangelegd en naar zijne doesoen
wenscht terug te keerea, vervallen de doorhem genade aanplantingen aan de
eigenaars van den grond. Volgen de oendang Simboer tjaija voorkomende in‘t
Tijdschr; voor N.1. le aflg. Januari 1876, gebeurt zulks alleen wanneer hij naar
zijne doesoen is teruggekeerd zonder vooraf door verkoop, pandgeving of
anderzins over zijn eigendomsrecht te hebben beschikt.
Pasal 28
Djika orang jang noempang bertalang atau berkebon di tanah lain doesoen atau
marga hendak balek kedoesoen sendiri, ja poenja tanaman segala poelang pada
jang poenja tanah.
Universita Sumatera Utara
Pasal 28
Jika orang yanng numpang bertalang atau berkebun di tanah lain dusun atau
marga hendak balik ke dusun sendiri, ia punya tanaman segala pulang pada yang
punya tanah.
Universita Sumatera Utara
Lampiran 2
KEPUTUSAN PERTEMUAN MUSYAWARAH
PANGLIMA LAOT SePROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TANGGAL 6 - 7 JUNI 2006 DI BANDA ACEH
Kami peserta pertemuan panglima laut sePropinsi Daerah Istimewa Aceh
setelah mendengar,memperhatikan pendapat pendapat, prasaran prasaran, pikiran
yang timbul dan berkembang dalam musyawarah serta memperhatikan perda
tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan
kebiasaan musyawarah beserta lembaga adat di Propinsi Daerah istimewa
Aceh,maka musyawarah mengambil keputusan sebagai berikut:
BAHAGIAN UMUM
A. Hukum adat laut dan adat-istiadat merupakan hukum-hukum adat yang
diperlukan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam
penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai.
B. Untuk mendukung tetap tegaknya hukum adat laot sebagai pengisi
kekosongan hukum positif nasional dalam bidang keperdataan laut,
sangat diperlukan untuk keikutsertaan pemerintah terutama aparat
keamanan negara untuk melindungi panglima laot pada saat menetapkan
sanksi-sanksi adat.
Universita Sumatera Utara
C. Keputusan Musyawarah Panglima Laot tentang hukum adat laot ini
merupakan kelengkapan dari hukum adat Laot yang sudah ada
sebelumnya dari masing-masing Daerah Tingkat II dalam Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan oleh karena hal tersebut diharapkan seluruh
Panglima Laot di Propinsi Daerah Istimewa Aceh supaya dapat
mengumumkan kepada seluruh nelayan yang ada dalam daerahnya
masing-masing.
D. Hukum Adat Laot dari Panglima Laot dari Propinsi Daerah Istimewa
Aceh merupakan hukum adat yang berlaku di Daerah Tingkat II masing-
masing Nelayan atau pengusaha perikanan laut daerah yang melakukan
usaha penangkapan ikan di daerah perairan Tingkat II tersebut tunduk
pada hukum adat yang berlaku di daerah itu.
E. Panglima Laot merupakan Lembaga Adat dan karena kedudukannya
berfungsi sebagai ketua adat bagi kehidupan nelayan di pantai, serta
merupakan unsur penghubung antara pemerintah dengan rakyat (nelayan)
ditepi pantai guna mengsukseskan program pembangunan dan program
Pemerintah secara umum.
F. Hasil musyawarah ini dikirimkan kepada seluruh instansi terkait dengan
harapan bila timbul masalah-masalah yang menyangkut dengan hukum
adat laot dapat membantu dan melindungi hukum adat laot dapat
membantu dan melindungi hukum adat ini lapangan.
Universita Sumatera Utara
BAHAGIAN KHUSUS
1. Organisasi Panglima Laot
Dalam suatu wilayah dimana nelayan berpangkalan dan masyarakat nelayan
berdomisili dipimpin oleh Panglima Laot. Yang dimaksud dengan Wilayah
Lhok adalah suatu wilayah di pesisir pantai atau dimana nelayan berdomisili
dan melakukan usaha penangkapan ikan. Wilayah dimaksud dapat
berorientasi untuk satu satu desa pantai, beberapa desa (satu penukiman),
kecamatan atau satu kepulauan untuk wilayah Lhok tersebut dipimpin oleh
Panglima Laot Lhok.
A. Panglima Laot terdiri dari 3 (tiga) tingkatan :
1. Panglima Laot Lhok
2. Panglima Laot Kabupaten/Kota
3. Panglima Laot Propinsi
B. Susunan Panglima Laot Lhok terdiri dari :
1. 3 orang penasehat
2. 1 orang ketua (Panglima Laot)
3. 1 orang wakil ketua
4. 1 orang sekretaris
5. 1 orang bendahara
C. Susunan Panglima Kabupaten/Kota terdiri dari :
1. 3 orang penasehat
Universita Sumatera Utara
2. 1 orang ketua (Panglima Laot)
3. 1 orang sekretaris
4. 1 orang bendahara
2. Fungsi dan Tugas Panglima Laot
Panglima Laot berfungsi dan bertugas sebagai pembantu pemerintahan dalam
membantu pembangunan perikanan, melestarikan adat istiadat, kebiasaan-
kebiasaan dalam masyarakat nelayan.Panglima Laot Lhok menyelesaikan
sengketa antar nelayan diwilayah kerjanya.Panglima Laot Kabupaten/Kota
melaksanakan penyelesaian sengketa antara nelayan dari dua atau lebih
Panglima Laot Lhok yang tidak dapat diselesaikan oleh Panglima Laot Lahok
yang bersangkutan, serta mengatur jadwal kenduri adat laot sehingga tidak
terjadi kenduri tersebut dilaksanakan pada hari yang sama dalam
Kabupaten/Kota. Panglima Laot Propinsi mengkoordinir pelaksanaan Hukum
Adat Laot di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan menjabatani mengurus
kepentingan-kepentingan nelayan ditingkat Propinsi.
Dalam melaksanakan fungsinya, Panglima Laot mempunyai tugas antara lain:
a) Memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan Hukum Adat dan Adat
Laot.
b) Mengkoordinir dan mengawasi setiap usaha penangkapan ikan di laut.
c) Menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi diantara sesama
anggota nelayan atau kelompoknya.
Universita Sumatera Utara
d) Mengurus dan menyelenggarakan upacara Adat Laot.
e) Menjaga/mengawasi agar pohon-pohon ditepi pantai jangan ditebang,
karena ikan akan menjauh ketengah laut (perlu disesuaikan dengan
kondisi dan situasi daerah setempat).
f) Merupakan badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah dan
Panglima Laot dengan Panglima Laot lainnya.
g) Meningkatkan taraf kehidupan nelayan pesisir pantai.
3. Proses Pemilihan Panglima Laot
Proses Pemilihan Panglima Laot Lhok :
Pemilihan Panglima Laot Lhok dipilih untuk masa waktu selama 8 tahun
sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
Tata cara pemilihan :
Calon minimal 5 orang dengan syarat sebagai berikut: Taat beragama,
Pawang atau setidak-tidaknya pernah menjadi pawang, bisa membaca dan
menulis, berdomisili diwilayah kerja Lhok tersebut, pemilihan dilakukan
secara musyawarah dan mufakat
a) Calon dipilih oleh pawang-pawang yang ada dalam wilayah Lhok
yang bersangkutan.
b) Forum dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah
pawang-pawang yang ada didaerah yang bersangkutan disaksikan
oleh pembina (Dinas Perikanan dan Camat).
Universita Sumatera Utara
c) Calon yang memperoleh suara terbanyak ke-I langsung menjadi
Panglima Laot, suara terbanyak ke-II berikutnya menjadi wakil,
suara terbanyak ke-III menjadi bendahara dan terbanyak ke-IV dan
V menjadi anggota.
4. Proses Pemilihan Panglima Laot Kabupaten/Kota Calon minimal 3 orang dengan syarat sebagai berikut :
Pemilihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, Calon dipilih Panglima
Laot Lhok dalam wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan, Forum dianggap sah
bila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah Panglima Laot Lhok yang ada
dalam Kabupaten/Kota yang bersangkutan disaksikan oleh Pembina (Bupati
dan Kepala Dinas Perikanan). Aturan tersebut tetap merupakan Hukum Adat
bagi nelayan yang melakukan penangkapan didaerah itu.
A. Hari Pantang Laut
1. Kenduri Adat Laot, kenduri adat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 tahun
sekali atau tergantung kesepakatan dan kesanggupan nelayan setempat,
dinyatakan 3 hari pantangan melaut pada acara kenduri tersebut dihitung
sejak keluar matahari pada hari kenduri hingga terbenam matahari pada
hari Jum’at.
2. Hari Jum’at, dilarang melaut selama 1 hari sejak tenggelam matahari pada
hari Kamis hingga terbenam matahari pada hari Jum’at.
Universita Sumatera Utara
3. Hari Raya Aidul Fitri, dilarang melaut selama 2 hari dihitung sejak
tenggelam matahari pada hari megang hingga terbenam matahari pada hari
raya.
4. Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, dilarang melaut selama 1 hari
dihitung sejak tenggelam matahari pada tanggal 16 Agustus hingga
terbenam matahari pada tanggal 17 Agustus.
Sanksi Hukum
Bagi nelayan yang melanggar ketentuan tersebut pada butir diatas
dikenakan sanksi hukum :
a. Seluruh hari tanggapan disita
b. Dilarang melaut serendah-rendahnya 3 hari dan selama-lamanya 7
hari.
B. Adat Laot 1. Adat Sosial: Adat sosial dalam operasi dan kehidupan nelayan
diantaranya sebagai berikut :
a) Pada saat terjadinya kerusakan kapal boat atau alat penangkapan lainnya
di laut mereka memberi suatu tanda yaitu menaikkan bendera sebagai
tanda meminta bantuan (SOS), bagi boat yang melihat aba-aba tersebut
langsung datang mendekati memberikan bantuan.
b) Jika terjadi musibah tenggelam nelayan di laut, seluruh boat mencari
mayat tersebut minimal satu hari penuh dan jika ada boat yang mendapat
Universita Sumatera Utara
mayat dilaut, boat tersebut berkewajiban mengambil dan membawa mayat
tersebut kedaratan.
2. Adat Pemelihara Lingkungan
a) Dilarang melakukan pemboman, peracunan, pembiusan, penglistrikan,
pengambilan terumbu karang dan bahan-bahan lain yang dapat merusak
lingkungan hidup ikan dan biota lainnya.
b) Dilarang menebang/merusak pohon-pohon kayu di pesisir pantai laut
seperti pohon arun/cemara, pandan, ketopang, bakau dan pohon lainnya
yang hidup di pantau.
c) Dilarang menangkap ikan/biota laut lainnya yang dilindungi (lumba-
lumba, penyu dan lain-lain sebagainya).
Adat Kenduri Laot
Adat kenduri laot masing-masing Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah
Istimewa Aceh mempunyai ciri, khas tersendiri dan bervariasi satu daerah yang
lainnya menurut keadaan masing-masing daerah, dan tetap memperhatikan nilai-
nilai yang islami.
Ada Barang Hanyut
Setiap barang (perahu, boat panglong dan lain-lain) yang hanyut dilaut dan
diketemukan oleh seorang/nelayan, harus diserahkan kepada Panglima Laot
setempat untuk pengurus selanjutnya.
Universita Sumatera Utara
LAIN-LAIN
1. Sistem Pelaporan
a. Jika seorang nelayan atau anggota masyarakat lainnya mencurigai ada
kapal/boat/perahu lainnya yang memasuki wilayah perairan Propinsi
Daerah Istimewa Aceh untuk melakukan pengungkapan ikan dan
sejenisnya maka hal tersebut harus segera dilaporkan pada Panglima
Laot dan selanjutnya dilaporkan kepada yang berwajib.
b. Jika seseorang nelayan atau anggota masyarakat lainya melihat
adanya oknum melanggar lingkungan hidup dalam Daerah Istimewa
Aceh, maka pelanggaran tersebut harus diserahkan kepada Dinas
Perikanan Setempat untuk diteliti lebih lanjut.
2. Ketentuan-ketentuan Hukum Adat dan Adat Laot tidak boleh
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dan Agama Islam.
3. Peraturan Adat dalam kesimpulan ini bila sangat dibutuhkan dapat
disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah bersangkutan.
Cara Berpayang di Laut
Pasal 1
Bila sebuah motor boat mendapat kawan ikan dan terus mengelilinginya dan bila
kawanan ikan yang sedang dikelilinginya dan bila kawanan ikan yang sedang
dikelilinginya tadi hilang dari pandangan mata (tenggelam) sedangkan didekat
boat pukat tadi ada perahu pukat Aceh.
Universita Sumatera Utara
Apabila kawanan ikan tadi muncul kembali disamping boat, ikan tersebut masih
kepunyaan boat pukat. Tetapi apabila kawanan ikan tadi muncul dibelakang
perahu pukat Aceh, sedangkan boat pukat mengejar berlainan arah, sedangkan
kawanan ikan tadi jauh dengan perahu pukat (lebih kurang) 1 Leun pukat, maka
kawasan ikan itu sudah menjadi hak perahu pukat dan dalam hal ini bagi perahu
pukat siapa yang duluan krah ikan tersebut.
Peraturan
Pasal 2
Bila perahu pukat krah satu kawanan ikan jauh lebih dari perahu tersebut,
sedangkan kawanan ikan tersebut dilaboh oleh boat pukat tadi, maka
pembagiannya ialah bagian dua maupun sebaliknya.
Bila kawanan ikan di kerah oleh sebuah pukat Aceh sedangkan disitu terdapat
beberapa benih perahu pukat lain, dan dari samping kawanan ikan itu terdapat
pula sebuah boat pukat.
Oleh boat pukat yang dekat dengan kawanan ikan tadi tidak bisa (tidak boleh)
melabuh kawanan ikan tersebut. Dan apabila pukat-pukat yang melabuh tan.
Sudah jatuh UNTUNG – baik pukat I-II, maupun ke-III dan setelah UNTUNG
pukat yang ketiga ini jatuh baru bisa boat pukat melabuh kawanan ikan tersebut
dengan catatan hak pukat tadi masih ada yaitu dibagi dua.
Peraturan
Universita Sumatera Utara
Syarat-syarat untuk dapat memiliki satu kawanan ikan
a. Krah atau angkat topi
b. Sangga atau memukul galah diujung umbai
c. Kalau pukat atau lampung tersangkut harus dilepas atau diperbaiki
d. Menggiring kawanan ikan
e. Jika ikan sudah didapat (mati), wajib merapat untuk meminta bagian
Pasal 4
Pukat boat sedang laboh sedangkan pukat Aceh tidak sampai untuk mendesak
dan bagaimana pula caranya supaya pukat Aceh mendapat hak dari hasil yang
diperoleh boat pukat tersebut.
Apabila ikan dilabuh sendiri oleh boat baik pukat Aceh untuk mendapat bagian
dari hasil ikan yang diperoleh boat adalah dengan cara siapa yang duluan
mengekati umbai pukat boat dan hasilnya ialah dibagi dua. Bila ikan tersebut
dibawa turun sendiri oleh boat maka perahu yang tinggal dilaut masih dikira
kongsi.
Peraturan
Pasal 5
Bila sebuah kawanan ikan dikrah oleh sebuah perahu pukat Aceh dan sikejar
oleh pukat-pukat lain untuk melabuh kawanan ikan tersebut, sedangkan
cuaca/keadaan alam tidak mungkin bagi pukat Aceh yang mengejar tadi akan
berhasil melabih kawanan ikan tersebut. Dan apabila ada sebuah boat yang
Universita Sumatera Utara
membantu melabuh kawanan ikan tersebut dengan seizin pawang pukat yang
mengejar tadi, dan jika berhasil dilabuh kawanan ikan itu maka pembagiannya
adalah bagi tiga yaitu satu bagian pukat yang krah, satu bagian bagi yang
mengejar tadi dan satu bagian untuk boat yang membantu melaboh tersebut
dengan ketentuan sanggaup mencapai umbai pukat boat.
Pasal 6
Sebuah boat menggandeng sebuah perahu pukat Aceh dan bila jumpa dengan
kawanan ikan perahu pukat yang menggandeng tadi tidak bisa krah ikan yang
dilihatnya itu sebleum ia lepaskan diri dari boat yang menggandeng tadi.
Pasal 7
Sebuah boat yang menggunakan pukat Aceh, apabila waktu sedang laboh
dibantu oleh perahu kulek, maka ikan hasil dari labuh itu harus dibawa turun
oleh perahu kulek tersebut. Dan apabila ikan tersebut dibawa turun sendiri oleh
boat maka jernih atas pertolongan /bantuan perahu kulek ialah 10% dari hasil
ikan tersebut.
Pasal 8
Pukat Aceh sedang laboh, lantas datang sebuah boat dan sebuah pukat Aceh
lainnya serta sampai ditempat pukat yang sedang laboh tadi bersama-sama
mereka membantu pukat yang sedang laboh itu, maka jerih payah atas bantuan
boat dan pukat Aceh yang membantu adalah hasil dari laboh itu dibagi dua lagi.
Dan antara boat pukat dengan pukat Aceh yang membantu tadi mereka ini hasil
bagi dua tadi bagi dua lagi, berarti mereka semuanya mendapat hasil
Universita Sumatera Utara
penangkapan ikan lainnya tidak dengan sengaja, maka kerusakan tuasan,
rumpon, dan bubu tidak diganti, tetapi kerusakan tuasan, rumpan dan bubu
ditabrak oleh pukat dengan sengaja atau alat tangkapan ikan lainnya, maka harus
diganti rugi sebesar 100% dari harga tuasan, rumpon dan bubu tersebut.
Pemasangan tuasan, rumpon dan bubu harus mengambil surat izin dari Dinas
Perikanan Tingkat II setempat, apabila tidak mempunyai Surat Izin dari Dinas
Perikanan Tingkat II, maka kerusakan tuasa, rumpon dan bubu tersebut tidak
berhak mendapat ganti rugi.
(3) Tuasan, Rumpon dan Bubu yang tidak diberi tanda pengenal bila terjadi
tabrakan tidak akan diganti dan ia harus mengganti kepada yang
menabraknya.
(4) Pukat banting, pukat langgar dan jenis pukat lainnya boleh menangkap ikan
dimalam hari dengan jarak ± 500 m dari tuasan/unjam dan lain-lain alat
pengumpul ikan.
Masalah Meletakkan Tuasan Dilaut
Pasal 16
(1) Cara untuk membina tuasan dilaut sangat diperlukan tata tertib yang
sempurna, bagi kapal-kapal yang membina tuasan tersebut. Bagi sebuah
kapal pukat yang melanggar atau pukat banting, jika membina tuasan jarak
antara satu tuasan dengan tuasan kapal lain, harus ada lebih kurang 1 mil
sehingga tidak mengganggu bagi kapal lain, sewaktu memukat.
Universita Sumatera Utara
(2) Bagi sebuah kapal yang menggunakan alat jaring atau tanggok bawal, jarak
antara satu tuasan dengan tuasan kapal lain lebih kurang 500 m sehingga
tidak terjadi gangguan jarang sewaktu pihak kapal lain menggunakan alat
tangkapnya.
(3) Kecuali kapal-kapal yang membina tuasan diharuskan meletakkan tuasan
pertama dengan mengambil pedoman dan arah darat menuju laut atau
kembalikannya sehingga teratur dan sempurna.
Masalah Pemotongan Tuasan/Unjam
Pasal 17
(1) Jika seseorang jurangan sebuah kapal melakukan pemotongan terhadap
sebuah tuasan/unjam milik kapal lain ini adalah suatu pekerjaan yang
sangat terkutuk. Bila hal ini dapat diketahui oleh pemiliknya, dilengkapi
dengan keterangan saksi, serta membawa pengaduan kepada pihak yang
berwenang, juragan kapal tersebut diharuskan membayar ganti rugi
terhadap biaya tuasan milik kapal lain.
(2) Ganti rugi tuasan yang dipotong tersebut, dibebankan pembayaran kepada
pihak juragan, sedangkan pengusaha tidak perlu menanggung resiko
apapun (pembayaran selambat-lambatnya seminggu setelah keputusan
sidang). Kepada pemilik tuasan diberi waktu untuk melapor dalam jangka
waktu sebulan, kepada pihak Panglima Laot atau tokoh-tokoh masyarakat
Universita Sumatera Utara
lewat dari batas tersebut diatas pengaduan tidak dilayani lagi (menjadi
batal).
Masalah Ikan di Tuasan Kapal Lain
Pasal 18
Mengambil ikan dituasan milik kapal lain, perlu diatur dalam suatu ketentuan
seperti diatur dibawah ini:
(1) Jika satu kapal mengambil ikan dituasan milik kapal lain, kepada kapal
tersebut supaya memohon izin terlebih dahulu jika ada pemiliknya. Hasil
sitaan yang didapat dari tuasan tersebut harus dibagi dua, dan sesudah
terlebih dahulu dipotong ikan cucuk 20%, untuk kapal yang melabih pukat
tersebut.
(2) Mengambil ikan dituasan milik kapal lain, sedangkan pemiliknya tidak ada
maka kepada juragan kapal itu dimohon kesadaran sesampai didarat untuk
melapor kepada pemiliknya. Hasil yang didapat tersebut tetap harus dibagi
dua setelah dipotong ikan cucuk sebanyak 20% atau dalam hal tersebut bisa
dilakukan toleransi antara juragan dengan juragan pemilik tuasan.
(3) Jika suatu kapal mengambil ikan, dituasan yang milik kapal lain sedangkan
pemiliknya tidak ada dan sesampai didarat tidak juga melapor pada
pemiliknya, sedangkan dilaut ada juragan kapal laut yang melihat kejadian
tersebut, mereka melapor kepada pemilik tuasan, dan pemilik tuasan dapat
menuntut terhadap kapal yang mengambil ikan dituasannya. Walaupun
hasil melabuh (mengulur) tidak ada, tetapi sewaktu pulang kapal tersebut
Universita Sumatera Utara
ada membawa pulang ikan yang didapat dan tuasan sendiri, ini bisa
dianggap ikan tersebut berasal dari tuasan kapal lain. Jika pengaduan sudah
disampaikan kepada pihak yang berwajib, maka pihak Panglima Laot
(tokoh masyarakat), segera untuk melapor kepada penguasa untuk menyita
sementara hasil yang dibawa oleh kapalnya, sambil menunggu hasil sidang
yang diadakan oleh Panglima Laot. Bila dalam sidang ternyata hasil yang
diperdebatkan tersebut berasal dari tuasan kapal lain, maka pembagian
hasil tersebut adalah sebagai berikut :
a. Potong harga es yang digunakan untuk ikan
b. Potong komisi pengurus
c. Potong hak sidang 10%
d. Potong hak saksi 20%
e. Ikan cucuk tidak belaku pemotongannya
(4) Sisa yang tinggal setelah terjadi pemotongan-pemotongan, baru dibagi dua,
sebagian untuk penggugat dan sebagian lagi untuk tergugat. Kepada pihak
penguasa sangat diharapkan bantuan sepenuhnya untuk mengambil
langkah-langkah dalam menjalankan peraturan, sehingga bisa terlaksana
dengan sempurna.
(5) Bagi tiap-giap penggugat diberi waktu selama 2 x 24 jam untuk membawa
pengaduan kepada Panglima Laot sejak terjadinya perkara.
(6) Lewat dari waktu 2 x 24 jam, pengaduan dari penggugat, tidak dapat lagi
diterima atau menjadi batal.
Universita Sumatera Utara
(7) Bagi pukat langgan atau pukat benting yang mengambil ikan dituasan kapal
nelayan jaring, hasil yang didapat dibagi tiga, dua bagian untuk kapal yang
melabuh pukat dan sebagian lagi kembali untuk pemilik tuasan.
Penangkapan Benur dan Nener
Pasal 19
(1) Kayu pancang yang dipasang oleh penangkapan benur ditepi laut, setelah
selesai menangkap benur harus dicabut kembali, hal ini untuk menghindari
hal-hal yang tidak kita inginkan.
(2) Bila ternyata kerusakan alat penangkapan ikan sebagai akibat tidak
dicabutnya pancang benur, maka kerusakan pukat penangkapan ikan
tersebut harus diganti oleh nelayan penangkapan benur yang bersangkutan.
Tata Cara Persidangan
Pasal 20
Syarat-syarat mengajukan perkara
(1) Setiap orang/pawang yang mengajukan perkara pada Lembaga Hukum
Adat Laot (LHAL) sekarang disebut Lembaga Persidangan Hukum Adat
Laut (LPHAL) harus membayar uang meja sebesar Rp. 15.000,- (Lima
belas ribu rupiah).
(2) Pengajuan perkara tidak boleh lewat hari kamis
(3) Biaya sidang dipungut 10% dari yang hasil diperkarakan
Universita Sumatera Utara
(4) Penggugat sudah harus menghadirkan saksi-saksi pada saat dibuka
(5) Saksi-saksi dari pihak yang berperkara disyaratkan harus mengangkat
sumpah
(6) Apabila penggugat atau tergugat tidak menghadiri sidang sampai dengan 2
kali persidangan, maka majelis akan mengambil keputusan
(7) Apabila pada sidang ke-3 penggugat atau tergugat tidak hadir, perkara
dapat ditolak dan Lembaga Hukum akan mengambil biaya sidang 10% dari
uang yang diperkarakan.
Syarat-syarat persidangan dan pengambilan keputusan
(1) Sidang baru boleh dilaksanakan apabila dihadiri minimal 3 (tiga) orang
anggota sidang/staff LPHAL
(2) Untuk kelancaran LPHAL anggota sidang ditambah 1 (satu) orang dari
unsur Dinas Perikanan
(3) Keputusan sidang diambil menurut suara terbanyak dan diumumkan setelah
sidang selesai
(4) Sidang diadakan pada jam 09.00 WIB sampai dengan selesai setiap hari
Jumat
(5) Pimpinan sidang diatur secara bergilir oleh Ketua LPHAL.
Universita Sumatera Utara
Sanksi Hukum
Pasal 21
(1) Pelanggaran terhadap Adat istiadat/tata cara penangkapan ikan akan
dikenakan tindakan hukum berupa :
a. Pantang kelaut selama 3 (tiga) hari
b. Seluruh hasil tangkapan disita untuk kas Panglima Laot
(2) Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap tindakan hukum yang telah
ditetapkan maka LPHAL akan mengambil tindakan administratif melalui
pejabat yang berwenang.
Pengaturan Keuangan LPHAL
Pasal 22
(1) Sumber dana dapat diharapkan dari :
a. Uang sidang 10%
b. Uang hasil sitaan
c. Iuran anggota
d. Uang meja
(2) Penggunaan
a. Uang sidang 10% digunakan untuk keperluan Majelis persidangan
(staff lembaga) sebanyak 75% dan untuk kas lembaga sebanyak 25%.
b. Uang sitaan :
1) Kas Lembaga 30%
Universita Sumatera Utara
2) Staf Lembaga 20%
3) Panglima Laot Lhok/ Kabupaten/ Kota 30%
4) Rumah ibadah 20%
c. Iuran anggota dipergunakan untuk kas lembaga dan lainnya
d. Uang meja digunakan biaya persidangan
TAMBAHAN
Pasal 1
Setiap transaksi jual beli perahu/boat dan alat penangkapan ikan lainnya (alat-
alat yang sudah pernah digunakan untuk penangkapan ikan) harus diketahui oleh
Panglima Laot setempat dan transaksi tersebut, dan biaya itu menjadi beban
bersama (penjual dan pembeli) yang digunakan untuk kas Panglima laot.
Pasal 2
Tidak dibenarkan menempatkan alat penangkapan ikan menetap (bagan/bagan
apung/palung/jang.rumpan atau sejenisnya) pada jalur lalu lintas pelayaran
kapal/alur keluar masuk kapal kepelabuhan.
Pasal 3
Khusus bagi tempat pengoperasian alat tangkap ikan bagan/apung/panglong,
ditentukan/diselesaikan dengan hukum adat laot Lhok setempat.
Pasal 4
Universita Sumatera Utara
Pada malam hari alat tangkap yang menggunakan alat bantu penangkapan
modern (termasuk lampu) diupayakan tidak mengganggu alat tangkap tradisional
milik nelayan setempat, sehingga kegiatan penangkapan dilakukan minimal
dalam jarak diluar 2 mil dari garis pantai terluar.
Pasal 5
Makin berkembang eskalasi penyimpangan, pelanggaran dan pengrusakan
perairan laut terdiri dari pencurian ikan, pemboman ikan, peracunan baik
dilakukan oleh nelayan lokal, luar daerah maupun luar negeri, diperlukan adanya
suatu tindak lanjut pengalaman dan pengawasan. Luas areal yang perlu
mendapat pengawasan maupun pengamanan maka perlu peningkatan
penanggung jawab di lapangan yang perlu ditangani secara Hukum. Adat yang
berlaku pada masing-masing wilayah Panglima Laot selaku penanggung jawab,
yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Istimewa Aceh.
Pasal 6
Mengingat pentingnya pengelolaan keuangan dan permodalan secara profesional
dalam rangka pemberdayaan kelompok beserta keluarganya, maka perlu
dibentuk lembaga keuangan masing-masing kelompok nelayan (Sentra Produksi
Perikanan).
Keputusan Pertemuan/Musyawarah Panglima Laot Daerah Istimewa Aceh
ini dapat dipedomani/ ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Universita Sumatera Utara
Universita Sumatera Utara