capaian dan kendala - ditjenpdt.kemendesa.go.id · capaian dan kendala pelaksanaan perpres no.74...
TRANSCRIPT
CAPAIAN DAN KENDALAPELAKSANAAN PERPRES NO.74 TAHUN 2017
PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONALBERBASIS ELEKTRONIK (ROAD MAP E-COMMERCE)
TAHUN 2017-2019
JAKARTA, 3 OKTOBER 2018
K E M E N T E R I A N K O O R D I N A T O R B I D A N G P E R E K O N O M I A N R E P U B L I K I N D O N E S I A
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
RUDY SALAHUDDIN
2
#VISI PEMERINTAH
MENEMPATKAN
INDONESIA
SEBAGAI NEGARA DIGITAL
EKONOMI TERBESAR
DI ASIA TENGGARA
PADA TAHUN 2020
TUJUAN, FUNGSI, DAN PRINSIP PETA JALAN SPNBE
Memberikan arah dan panduan
strategis dalam percepatan
pelaksanaan Road Map e-Commerce
pada periode Tahun 2017-2019
TUJUAN
FUNGSI
Acuan bagi Pemerintah untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak
Acuan bagi pemangkukepentingan (stakeholders) dalam menjalankan kegiatan e-Commerce
3
Keterbukaan bagi semua
pihak
Kepastian dan perlindungan hukum
Pengutamaan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional, UMKM dan start-up
Peningkatan keahlian SDM
pelaku e-Commerce
PRINSIP
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
5
CAPAIAN PER PILAR [UPDATE 20 SEPTEMBER 2018]KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
15
5
1
3
111
7
1
3
4
12
12
3
21
3
pendanaan
%perpajakan perlindungan
konsumen
pendidikan dan sdm
infrastruktur komunikasi
manajemen pelaksana
keamanan siberlogistik
28|Proses pembahasan
13 |Selesai
17|Berjalan
4 |Belum dibahas
P E R P R E S 7 4 / 2 0 1 7 : 6 2 K E L U A R A N
5
6
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
B E B E R A PA K E L UA R A N YA N G T E L A H S E L E S A I
#7B.1 Skema pemberian insentif bagi perusahaan modal ventura yang menanamkan modal kepada perusahaanpasangan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk perusahaan e-commercePMK No 48 /PMK.010/2018
#7A Penerapan aturan perpajakan bagi pelaku usaha dengan jumlah peredaran usaha sampai dengan Rp. 4,8 Miliar per tahun I PP No. 23 Tahun 2018
P E R PA J A K A N%
#12B Ketentuan Pengaturan Sarana Pemroses Transaksi PembayaranPBI No.18/40/PBI/2016 dan PBI No. 19/8/2017 (PBI NPG)
#12C Conceptual design pengembangan National Payment Gateway termasuk untuk mendukung layanan perdagangan berbasis elektronik (e-commerce) I PBI No. 19/8/2017 (PBI NPG)
P E R L I N D U N G A N K O N S U M E N
#14 Materi perdagangan berbasis elektronik (e-commerce)yang terintegrasi ke dalam materi peningkatan kapasitas untuk para pembuat kebijakan
#18B Domain gratis dan kecepatan akses internet yang mendukung pertumbuhan e-commerce
#26C Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019Kepmenko No. 213 Tahun 2018
#26D Tenaga ahli perseorangan dan/atau badan usaha Manajemen Pelaksana
M A N A J E M E N P E L A K S A N A
I N F R A S T R U K T U R K O M U N I K A S I
P E N D I D I K A N D A N S D M
P E N D A N A A N
#3A
#6
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mendukung pemanfaatan dana Universal Service Obligation (USO) I Perkominfo No. 10 Tahun 2018
Pembukaan berjenjang Daftar Negatif InvestasiPerka BPS No. 19/2017 [KBLI]
PROGRESS IMPLEMENTASI [1|3]
7
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
B E B E R A PA K E L U A R A N D A L A M P R O S E S P E M B A H A S A N D A N B E R JA L A N
#8 Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pendaftaran dan Penerbitan Nomor Identitas Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
#7B.2 Dokumen analisa pemberian insentif pajak bagi angel investor dan sumber pendanaan lainnya yang mendanaiusaha pemula (start-up) pada tahap awal
P E R PA J A K A N%
#10 Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**
#12 F Implementasi National Payment Gateway***
P E R L I N D U N G A N K O N S U M E N
#15 Pelaku usaha (swasta atau BUMN) yang mendukung dan mengelola “Program Inkubator Nasional” yang akan membantu pengembangan pelaku usaha pemula (start-up) dengan memberikan pelatihan manajemen dan ruang kerja
P E N D I D I K A N D A N S D M
#18A Dokumen analisa teknis dan studi pasar infrastruktur sistem perdagangan berbasis elektronik (e-commerce) dan hasil evaluasi dampak
#18C Infrastruktur pita lebar/broadband dalam rangka peningkatan kecepataninternet seluruh wilayah Indonesia***
I N F R A S T R U K T U R K O M U N I K A S I
**prioritas ***berjalan
#23 Prosedur operasi dan regulasi standar umum yang terkait dengan penyimpanan data konsumen, sertifikasi untuk keselamatan data konsumen, serta perumusan regulasi untuk cybercrime
K E A M A N A N S I B E R
P E N D A N A A N
#1A
#1C
Tata cara dan pedoman penyaluran KUR yang disesuaikan dengan model bisnis e-commercePeningkatan intensitas Program Laku Pandai dan e-moneyuntuk mendukung inklusi finansial
PROGRESS IMPLEMENTASI [2|3]
TA N TA N G A N
8
U R G E N S I
dibutuhkan SDM dengan kualifikasi khusus dibutuhkan pertambahan tenaga kerja dalam jumlah besar
dan cepat pasar e-commerce dan bisnis digital akan terus berlangsung sektor pendidikan formal merupakan solusi dalam
menyediakan tenaga kerja.
IMPLEMENTASI KURIKULUM E-COMMERCE
1. Implementasi kurikulum yang mencakup subyekterkait e-commerce di berbagai tingkatan pendidikan
2. Skema insentif bagi organisasi atau satuanpendidikan yang terfokus pada pelatihan ataupendidikan terkait e-commerce
keluaran Perpres langsung mengamanatkan pada implementasi kurikulum, padahal kurikulumnya sendiri belum tersusun
kualifikasi tenaga kerja sulit distrukturkan ketersediaan tenaga pengajar yang sesuai
sangat minim
D U K U N G A N M A N A J E M E N P E L A K S A N A
1. Interview kepada pemangku kepentingan mengenaikebutuhan tenaga kerja dan kesenjangan supply dan demand.
2. FGD untuk menggali kebutuhan tenaga kerja digital
3. Diskusi dengan Kemenristek Dikti mengenai prosedurperubahan kurikulum.
4. Desk study: Jenis profesi dan jenjang pendidikannya; Proyeksijumlah kebutuhan per-kategori profesi; Struktur kurikulumprogram studi terkait SDM e-commerce dan digital
K E L U A R A N
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
CONTOH KELUARAN: KOMPLEKS
9
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
U S U L A N B A R U
Perlindungan data (kerahasiaan, misuse/abuse)
Transaksi cross-border e-Commerce
Barang digital dan jasa digital
Penguatan UMKM dan produk lokal
PROGRESS IMPLEMENTASI [3|3]
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
1. Leveling keluaran Perpres 74/2017 berbeda-beda: ada yang berbentuk strategi, program, regulasi, dan bentuk lainnya. Selain itu, ada beberapa keluaran yang sulit didefinisikan bentuk keluarannya
TIDAK SETARANYA TINGKAT KELUARAN PERPRES 74/2017 sebagian berbentuk output (contoh: RPP PMSE) dan sebagian berbentuk outcome yang tidak dapat langsung dieksekusi (contoh: implementasi kurikulum e-commerce)
PEMAHAMAN DAN SEMANGAT YANG BELUM SAMApemahaman dan semangat K/L belum sama dalamimplementasi Perpres 74/2017 sehingga sulit membuat
kesepakatan bentuk akhir keluaran dan memastikan
implementasinya
ISU YANG BERKEMBANG MELUAS KE EKONOMI DIGITALbeberapa keluaran dinilai sudah tidak cukup relevan, di sisi lain,beberapa isu strategis belum tercantum, seperti perlindungan data,penguatan UMKM dan produk lokal (sebagai end-game-ecommerce),cross-border e-commerce, dan barang/jasa digital
PERPRES BERSIFAT JANGKA PENDEK hanya merupakan to-do list yang tidak memiliki strategi makrosehingga tidak terlihat posisi awal, tahapan, dan tujuan akhir.
KENDALA IMPLEMENTASI
10
PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONALterkait pengembangan ekonomi digital (termasuk e-commerce) yang komprehensif dan terintegrasi
PENGEMBANGAN E-COMMERCE KOMODITAS PRIMERke depan e-commerce dapat memperluas jangkauannya pada komoditas primer (pertanian, perkebunan, dan perikanan) bukan hanya barang-barang tersier
11
MENGINTENSIFKAN PEMBENTUKAN KESEPAHAMAN di Pemerintah dan Otoritas terkait tentang potensi digital
PENGUMPULAN DATA E-COMMERCE sebagai basis profil industri dan penyusunan kebijakan
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
TINDAK LANJUT
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF,
KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI
Jl. Medan Merdeka Barat No.7, Jakarta Pusat 10110 Telp.: 021-34832585 | Fax.: 021-34832632 |e-mail: [email protected] | [email protected]
Sekretariat SPNBE:Wisma BSG, Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat
https://www.ekon.go.idTwitter: @deputi4ekon | @Perekonomian_RI