(c)RJ 1

Hukum Investasi (Capital Investment Law)

Oleh: Rahmi Jened

Program Pascasarjana

Magister Ilmu Hukum,

Magister Bisnis

Magister Notariat

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya

2002

(c)RJ 2

Capital Investment Law

Hukum Ekonomi: Bagaimana mengembangkan hukum untuk mencapai kesejahteraan;Konsep Common Law System: Functionalist justification (beda dengan konsep klasik hukum publik dan hukum privat);Ada dimensi publik dan privat karena mencakup segala aturan hukum yang terkait dengan penanaman modal;

(c)RJ 3

Tujuan Capital Investment Law

Kebijakan penanaman modal dituangkan dalam aturan hukum karena terkait tuntutan spesifik dan daya pemaksa;

Kebijakan penanaman modal untuk menentukan politik hukum negara;

Fungsi social engineering atau prescribing rules untuk ciptakan harmony;

(c)RJ 4

Capital Investment

Muncul setelah PD II : negara industri dan negara baru merdeka;

Negara industri: over production-high competition-high cost;

Negara baru merdeka: lack of capital, lack of technology, lack of skill.

(c)RJ 5

Segi Ekonomi Investasi

Central Planned Economic

Mixed Planned Economic

Liberalism Economic? (hanya utopi)

(c)RJ 6

Pendekatan Negara

Autarchi: dapat memenuhi kebutuhan sendiri (hanya utopi)

Globalisasi: kebebasan dan keterbukaan dalam perdagangan

(c)RJ 7

Capital Investment

Direct investment

1)Pendirian perusahaan

2)Equity (value of property, share , ownership);

3)Manage sendiri

4)Resiko langsung

Indirect Investment

Portfolio investment (collective terms for all the securities)

(c)RJ 8

Capital Investment Motives

Investor- house countrya. Ekspansi pasar;b. Hambatan perdagangan;c. Hemat cost of production;d. Diversifikasi resiko investasi;e. Effisiensi teknologi;

Investee- host countrya. Pembiayaan pembangunan;b. Tenaga Kerja;c. Market channel;d. Balance of payment;e. Menggali ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.

(c)RJ 9

Teori Tentang Foreign Direct Investment

Neo-classical Economic Theory

Dependency Theory

The Middle Path Theory

State-Government Intervention Theory

The Mainstream and the Radical View Theory

(M.Zaidun,2005:7-12).

(c)RJ 10

Capital Investment

Hubungan Korelasi antara Public Investment dan Private Investment

Infrastructure

Tax base – tax income- National Revenue

(c)RJ 11

Bentuk Campur Tangan Negara

Regulasi yang berisi; Restriksi (pembatasan) e.g. Harga Eceran

Tertinggi (HET), larangan ekspor kayu gelondongan

Aturan Perpajakan e.g. mobil built-up – Bea Barang Mewah. Politik Moneter, mengatur peredaran uang e.g. tight money policy, inflasi harga naik karena uang beredar banyak (offer sedikit-demand banyak )Pendirian BUMN (campur tangan Negara langsung dalam pasar)Penjualan saham BUMN untuk diinvestasikan lagi (divestment) dll

(c)RJ 12

Bentuk FDI

PMA langsung – 100% saham dikuasai asingPMA patungan (joint entreprise)Note: diluar UU No. 1/1967 Kontrak Karya (work contract) yang dibentuk melalui konsesi khusus e.g. Pertamina dengan PT Caltex Pasific Indonesia, konsesi khusus lainnya e.g. Freeport.

(c)RJ 13

Foreign Direct Investment (FDI)

Terkait dengan Fasilitas

Fasilitas: Jaminan dan Insentif

(c)RJ 14

Jaminan (Warranty)

Hard currency

Badan pemerintah membeli surplus produksi dengan harga minimum

Hak transfer

Tidak akan melakukan nasionalisasi atau ekspropriasi

Penyelesaian sengketa secara khusus

Jangka waktu berusaha

(c)RJ 15

Insentif (Incentives)

Insentif Pajak dan Fiskal e.g. Tax Holiday dan Tax Stabilization, tarif bea masuk tertentuKawasan Bebas (free zone/bonded zone) e.g. Area Entreport dengan berbagai fasilitasPasar Terlindungi (protected market)Subsidi pada faktor produksi e.g. harga listrikPemberian bantuan keuangan e.g biaya in-house training

(c)RJ 16

Jaminan di Indonesia?

Hard currency e.g. perjanjian bilateral bahwa negara asal akan menjamin jika terjadi non convertibility, perjanjian multilateral G to G -- Multilateral Investment Guaranty Agency.Hak transfer bebas kecuali: keuntungan bersih, biaya penyusutan aset modal, keuntungan penjualan saham, biaya pengeluaran tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, biaya TKI yang di training diluar negeri, pokok dan bunga pinjaman pihak asing, kompensasi nasionalisasi harus melalui BINasionalisasi atau ekspropriasi dilakukan melalui UU, kepentingan negara menghendaki dan diberi kompensasiJaminan penyelesaian sengketa secara khusus melalui International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) dasar Convention on the Settlement of Investment Disputes Between State and National of Other State, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Konvensi New York 1951)--- Self executing agreement?Jaminan jangka waktu berusaha: izin usaha 30 tahun prodkom, perluasan 30 tahun , pembaharuan 30 tahun setelah prodkom dan izin perluasan

(c)RJ 17

Insentif di Indonesia

Tax Prevelege penundaan pajak, pengurangan PPH untuk investor dibidang dan daerah tertentu, penundaan PPN Indonesia Timur, pencegahan pajak berganda.Keringanan Bea Masuk Surat Persetujuan Fasilitas Pabean, APIT, rating tarif.Kawasan Bebas (free zone/bonded zone) e.g. Kawasan Industri, Kawasan Berikat, Area Entreport Produksi Tujuan Ekspor (EPTE)Manajemen Tenaga KerjaSubsidi pada faktor produksi e.g. harga listrikPemberian bantuan keuangan e.g biaya in-house training

(c)RJ 18

Aturan Hukum Direct Investment

WTO /GATT- Trade Related Investment Measures

APEC Non Binding Investment Principle

BRO 1934 (cikal bakal) aturan untuk Izin Usaha

UU No.25/2007 Tentang Penanaman Modal

(c)RJ 19

WTO/GATT

National Treatment: perlakuan sama investor asing dan investor dalam negeri;Most Favoured Nation: perlakuan sama bagi investor tanpa membedakan asal negara;Transparancy: semua peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi harus terbuka;

(c)RJ 20

APEC Non Binding Investment Principles

National TreatmentMost Favoured NationTransparancyInvestment IncentivesPerformances RequirementsExpropriation and CompensationRepatriation and ConvertibilitySettlement of DisputesEntry and Sojourn PersonelAvoidance of Double TaxationInvestor BehaviourRemoval of Barriers to Capital Export

(c)RJ 21

TRIMs

Semua ketentuan peraturan di bidang investasi yang mempengaruhi perdagangan bebas

TRIMs positif : Pemberian Incentives

TRIMs negatif: Izin Investasi dikaitkan dengan persyaratan: Pemilikan saham nasional; Penggunaan kandungan lokal; Ketentuan ekspor, kapasitas produksi, jenis, alih teknologi dll

(c)RJ 22

TRIMs bertentangan dengan WTO

Bertentangan dengan keharusan National Treatment e.g. keharusan pembelian produk dalam negeri;

Tidak sejalan dengan penghapusan quantitative restriction e.g. membatasi produk yang dipakai dalam proses produksi atau produk senilai ekspor.

(c)RJ 23

PP No. 20/1994

Peserta Asing: perorangan atau badan usahaSaham Peserta Asing: bisa langsung (100%) untuk sektor yang terbuka kecuali infrastrukturKewajiban Divestasi: diperlonggar sesuai kesepakatan dan setelah 15 tahun produksi komersialBatas Minimal Investasi: ditiadakanMendirikan Perusahaan Baru: diizinkanInvestor: badan hukum atau perorangan bisa membeli saham perusahaan IndonesiaLokasi: didorong ke KI atau KB, kecuali bisa buktikan penguasaan hak atas tanahIzin Usaha Tetap: berlaku 30 tahun dan dapat diperpanjang

(c)RJ 24

Perusahaan PMADasar berusaha: (dulu UU No.1/1967) sekarang UU No. 25/2007.Bentuk : Perseroan Terbatas (PT)Pemilikan Saham: ada unsur asingJangka Waktu: 30 tahun diperpanjang 30 tahun jika ada perluasanBidang Usaha: ada DNIDasar Pendirian: Akta pendirian setelah SP3Jumlah Investasi: sesuai kelayakan usahaModal Dasar: sebesar equity proyekDivestasi: ada kewajiban tetapi sesuai sepakatJaminan: transfer valasHak Atas Tanah: HGB dan HGB dengan batasanTenaga Kerja: wajib tenaga kerja IndonesiaTidak dapat menggunakan pinjaman bank pemerintah

(c)RJ 25

PMDNDasar berusaha: (dulu UU No.6/1968) sekarang UU No. 25/2007.Bentuk : Perseroan Terbatas (PT), perorangan atau lainnyaPemilikan Saham: peserta nasionalJangka Waktu: selama berstatus PMDNBidang Usaha: semua bidang sesuai izin usahaDasar Pendirian: Akta pendirian dibuat sebelum persetujuan PemerintahJumlah Investasi: tidak ada batasanModal Dasar: bisa lebih besar daripada equity proyekDivestasi: tidak ada ketentuanJaminan: tidak ada hak transfer valasHak Atas Tanah: HGB dan HGB Tenaga Kerja: tenaga kerja asing harus izinDapat menggunakan pinjaman bank pemerintah

(c)RJ 26

PMA yang Diperlakukan PMDN

Syarat: a. Saham peserta nasional minimal 51%, ataub. Saham peserta nasional minimal 45%

diantaranya sebesar 20% dijual dipasar modal.Dasar: PP No. 50/1987Keuntungan:

a. Perusahaan bisa berusaha di bidang yang semula tertutup bagi PMA

b. Dapat menjual hasil produksi di dalam negeric. Dapat memperoleh pinjaman modal dari bank

pemerintah e.g: PT Candraasri

(c)RJ 27

Multinational Corporation (MNC)Sektor MNC:

a. Pengolahan SDA e.g: Proyek Asahan (Sumitomo Chemical, Mitshubitshi Chemical, Showa Denko)

b. Industri Pengolahan: perluasan pemasaran dengan keunggulan komperatif dan industri baru e.g.: Toyota, Honda (subtitusi padat karya tetapi kecil devisa)

c. Industri Keuangan, Asuransi dan Perdagangan: penopang Kecenderungan Praktek:

a. Monopoli, b. Oligopoli,c. Benturan kepentingan (conflict of interest) d. ikut campur dalam politik dalam negerie. Transfer pricing

Solusi: Code of Conduct

(c)RJ 28

Teori MNC’s – FDI

International Organization TheoryVernon ‘s Product Life Cycle TheoryThe Horizon Global TheoryMarket Imperfection TheoryThe Transaction Cost and Internalization TheoryThe Location TheoryExchange Risk TheoryDunning’s Eclectic Theory

(M. Zaidun, 2005:12-16)

Kelebihan /kelemahan Investor pada Direct Investment

Dapat mengurangi beberapa faktor cost of production;

Memperluas market channel;

Bidang Usaha tergantung DNI;

Menanggung resiko secara langsung;

Kendala stabilitas politik;

Kendala Pemogokan tenaga kerja;

Kendala kepastian hukum;

Kendala penegakkan hukum.(c)RJ 29

Kelebihan / kelemahan Bagi Investee pada Direct Investment

Dapat memiliki partner yang bersifat multinasional;

Produk terkait dengan produsen yang reputasinya worldwide;

Seringkali bairgaining position lebih lemah;

Eksistensinya seringkali hanya sebagai pelengkap pemenuhan persyaratan usaha.

(c)RJ 30

(c)RJ 31

Bentuk Foreign Indirect Investment

Lisensi/waralaba (licence/franchise);Kontrak Manajemen (management contract)Kontrak Jasa Teknis (technical service contract)Kontrak Terima Jadi (turn key contract)Investasi di Pasar Modal (portfolio investment)Pinjaman Luar Negeri (off-shore loan)BOT

(c)RJ 32

Lisensi/ Waralaba(Licence/Franchise)

License :a personal privilege to do some particular act … and is ordinary receivable at the will of licensor and is not assignable”.Merupakan suatu kontrak hukum dimana Licensor sebagai pemilik hak tertentu memberikan izin bagi Licensee dalam jangka waktu tertentu sebagai gantinya dengan pembayaran kepada pihak licensor. Pemilik merek yang berposisi sebagai licensor tidak kehilangan kontrol terhadap merek yang dilisensikannya dan pihak licensee tidak memiliki hak yang mutlak selain dari diizinkan oleh pihak licensor.

(c)RJ 33

Licence AgreementHak ini terdiri dari izin untuk menggunakan HKI (intellectual property rights), termasuk metode produksi know-how , kontrol penjadualan dan kualitas termasuk kombinasi jasa teknis yang terkadang berisi klausula yang menyiratkan persyaratan dan kondisi penggunaan licensee atas teknologi dan produk yang dibuat dari teknologi tersebut.Pembayaran menyangkut lumpsum fees, running royalties, a share in profit, issue equity yang tidak hanya tergantung pada hakekat dan nilai teknologi yang ada tetapi termasuk bargaining power dari kedua pihak.

(c)RJ 34

Franchising

Suatu bentuk khusus dari perjanjian lisensi yang menyiratkan hubungan yang berkelanjutan dimana franchisor menyediakan HKI (intellectual property rights)nya ditambah jasa technical assistant, pelatihan, manajemen dan penjualan dengan pembayaran sejumlah uang.Lisensi dalam paket.

(c)RJ 35

Perjanjian Lisensi yang dilarangGrand back provision

setiap perbaikan, inovasi dan pengembangan yang dilakukanlicensee terhadap merek yang dilisensikan oleh pemilik merek sebagai licensor, memberikan hak bagi licensor untuk menggunakannya.Tying restriction

an agreement by a party to sell one(tying) product but only on the condition that the buyer also purchases a different (or tied) productRestrictive business practices (r.b.p)

price restriction, territorial restriction, field of use and customer restriction, output restriction serta packaging licensingExclusive Dealing Restriction

seorang pembeli setuju untuk membeli suatu produk barang atau jasa secara eksklusif kepada pembeli

(c)RJ 36

HKI (Intellectual Property Rights)

Hak Cipta dan Hak-Hak yang Terkait dengan Hak Cipta (Copyright and Related Rights).Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) yang mencakup bidang-bidang :

a) Paten (Patents)b) Perlindungan Varitas Tanaman (Plant Variety Rights).c) Merek (Trademarks)d) Indikasi Geografi (Geographical Indication);e) Desain Industri (Industrial Design);f) Desain Tata letak Sirkuit Terpadu (lay-Out Designs

Topographics of Integrated Circuits).g) Perlindungan Informasi yang Dirahasiakan (Protection of

Undisclosed Information), mencakup Rahasia Dagang (Trade Secret).

(c)RJ 37

Kontrak Manajemen(Management Contract )

Kontrol operasional suatu perusahaan, atau lebih dari satu fase aktivitasnya yang secara normal dilaksanakan oleh organ direksi atau manager, melalui kontrak dan penunjukkan PS yang dibuat dilakukan dalam suatu organ yang terpisah yang kinerjanya untuk melaksanakan fungsi manajemen.Meliputi manajemen produksi, termasuk tanggung jawab aspek teknis dan teknik produksi, pengelolaan personil termasuk rekruitmen dan pelatihan, pembelian dan pengelolaan capital goods, raw materials, marketing, pengelolaan keuangan termasuk pinjaman keuangan.Pembayaran dapat berupa:fee, lumpsum payments, pembayaran yang didasarkan pada ‘services rendered basis’

(c)RJ 38

Kontrak Jasa Teknis(Technical Service Contract)

Salah satu pihak diminta untuk menyediakan jasa teknik yang terkait dengan salah satu aspek dari operasional perusahaan pihak yang lain, seperti pemeliharaan dan perbaikan mesin, bantuan proses know-how, kontrol kualitas dan penyelesaian masalah.Jasa bisa disediakan dalam tenggat berjalan, basis secara terus menerus dan berkesinambungan, atau berdasarkan kebutuhan, dan hal ini mempengaruhi pembayaran.

(c)RJ 39

Kontrak Terima Jadi (Turn Key Contract)

Suatu pihak mengambilalih tanggungjawab untuk menyelenggarakan semua aktivitas yang disyaratkan untuk perencanaan, pembangunan dan pemesanan suatu projek yang memungkinkannya untuk membuat sub kontrak dengan pihak lain, namun dengan tanggungjawabnya untuk penyelesaian proyek secara keseluruhan dan penyerahan sistem produksi operasional secara penuh; Menyediakan komplit once -and for-all transfer teknologi fisik sebagai satu paket.Pihak kontrator tidak memiliki kepentingan yang berjalan terus atas kepemilikan atau manajemen dengan perusahaan yang mengontraknya.Pendapatannya diperoleh dari kemampuannya secara akumulasi untuk mengintegrasikan in-put teknologi sampai menjadi sistem operasional penuh

(c)RJ 40

Proyek Pendirian, Operasionalisasi dan Peralihan (BOT)

Sejenis kontrak untuk melakukan pembangunan, pengoperasian suatu proyek tertentu selama jangka waktu tertentu untuk kemudian dilakukan peralihan operasionalisasi kepada pihak pemberi kerja setelah tenggat waktu perjanjian berakhir. Kompensasi pembiayaanproyek dibayar dengan pendapatan operasional.Tidak ada pembentukan badan hukum baru dan tidak ada peralihan kepemilikan.

(c)RJ 41

Obligasi (Bond)

Instrumen hutang (debt instrument) dimana sipeminjam memperoleh dana dengan kontrak bahwa dana tersebut akan dibayar, baik bunga atau hutang pokok melalui schedule yang eksplisit.Tujuannya untuk memobilisasi dana perusahaan.

Obligasi swasta dan obligasi Pemerintah (sama dengan hutang konsesional seperti IMF dan CGI).

(c)RJ 42

Sejarah19 Maret 1950 Pemerintah melakukan penyehatan (geld sanering). Tiap Rp5,- dipotong dua bagian kiri sebagai nilai tukar pembayaran yang sah yang dinilai setengah harga dan bagian kanan ditukar dengan obligasi pemerintah dengan bunga 3% setahun (3%RI Obligasi 1950)Uang simpanan di bank dengan rekening Rp 1000,-setengahnya dibekukan dipinjam Pemerintah dan ditukar dengan obligasi.Terjadi jual beli sebelah kanan uang kertas dan juga obligasi RI dijalan-jalan, harga menjadi sangat rendah untuk itu dibuka bursa pasar sekunder obligasi.BI sebagai pewaris de jawasche bank bisa memberikan kredit dengan jaminan efek (voorcshot op effecten).13 Desember 1965 uang Rp1000 menjadi Rp1,-

(c)RJ 43

Penerbitan ObligasiMelalui sindikasi bank atau melalui bursa: contoh PT Indofood, PT TrypolitaBerpengaruh positif untuk neraca pembayaran.5 C’s dan credit rating, belum berhasilnya pasar indonesia membangun secondary bond market.Indonesia rupiah, luar devisa sangat penting untuk jaga kestablian leuangan krn penghasilan rupiah hutang valuta asing.Bunga berdasarkan LIBOR dan IRSOR (Indonesian Swap Offer Rate)PPN atas bunga obligasi

(c)RJ 44

Jenis Obligasi

Treasury Note diterbitkan U.S. tidak kena pajak state tetapi federal, lama 1-10 tahun sama dengan treasury bond hanya ini bisa ditarik kembaliAgency bond sama dengan mortgage backed securitiesMunicipal bonds diterbitkan pemerintah kota atau kabupaten dengan tax exempt untuk pembangunanCorporate bonds

(c)RJ 45

Corporate bonds Singking fund bonds penerbit harus cadangan dana Serial bonds memiliki waktu jatuh tempo yang berbeda-beda Discount bonds /zero coupon bonds tanpa pembayaran

coupon secara periodik . Debenture bonds obligasi yang tidak dijamin aset perusahaan

tetapi klaim sama Subordinated debenture berbeda dari prioritas hak klaim Mortgage bonds obligasi yang dijamin dengan aset tertentu

income bonds memberikan bunga jka perusahaan untung Equipment trust certificate hampir sama dengan leasing untuk

membiayai capital goods Industrial development and polution control bonds untuk

membangun kawasan industri dan mengontrol polusi Convertible bonds dg hak pilihan untuk menukar obligasi

dengan saham biasa, dalam jumlah, ratio, periode tertentu Callable bonds hak bagi penerbit untuk buy back dengan

harga tertentu sebelum jatuh tempo Putable bonds dg hak menjual kembal i pada penerbit Junk bonds untuk biayai proyek berisiko tinggi.

(c)RJ 46

Manfaat Obligasi

Yield cukup tinggi karena nominal interest coupon 3-5% dari bunga deposito.

Hasil yang sifatnya tetap

Likuiditas tinggi

Jaminan untuk perbankan sebagai secondary reserve.

(c)RJ 47

Resiko

Kegagalan pembayaran cicilan bunga dan hutang pokok (default risk), jika tidak ditanggung pihak ketiga yang mempunyai solvabilitas tinggi’

Resiko tingkat suku bunga, inflasi, siklus bisnis

Perlunya diberikan tax exempt sebagai insentif perpajakan

(c)RJ 48

Beli Saham di Bursa

Saham adalah bukti penyertaan dalam suatu perusahaan yang berbentuk PTManfaat: deviden, capital gain, hak suara, right issue.Saham yang listed ada batasan demikian pula dengan investor asing yang membeli saham dibursa ada batasan.

(c)RJ 49

Pinjaman Luar Negeri (Off-shore Loan)

Pemberian pinjaman (kredit) luar negeri yang membebankan kewajiban pembayaran utang pokok dan bunga.

Termasuk di dalamnya Kredit Investasi (investment loan) e.g. P.T. Bogasari mendapat kredit dari AS, Jerman dan Australia

(c)RJ 50

Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)

Suatu kredit luar negeri yang dibayar kembali dengan sebagian dari hasil produksi atau hasil tambahan produksi atau peningkatan mutu produksi suatu proyek dengan ketentuan manajemen dan pemilikan perusahaan tetap ada pada pihak IndonesiaKredit (utang pokok) dan bunganya dibayar dari hasil produksi dengan ketentuan kewajiban perusahaan mengekspor ke negara pemberi kredit e.g. PN Gula dengan Jidesco.

(c)RJ 51

Keuntungan/Kelemahan bagi Investor Indirect Investment

Tidak perlu modal untuk membangun pasar atau operasionalisasi perusahaan bahkan menerima pembayaran plus hasil penjualan mesin, penyediaan komponen atau bahan bakuResiko rendah (low risk): pemogokan, rugi, pembinaan human resources, tidak perlu pusing manajemen perusahaan.Menghindari restriksi perdagangan untuk investasi asing atau pasar yang belum berkembangPihak penerima bisa menjadi kompetitorPihak penerima wanprestasi dan potensi sengketa dan penyelesaiannyaKontrol ketat alih teknologi

(c)RJ 52

Keuntungan/Kelemahan bagi Investee Indirect Investment

Menyangkut produk barang atau jasa yang sudah worldwideTidak perlu membangun perusahaan dari nol atau setidaknya mengikuti blue-print dari investorMenanggung beban biaya, royalty dan feeMemikul kerugian sendiriTidak bebas menjalankan manajemen

(c)RJ 53

Thank you very much for your attention

© Rahmi Jened