catatan atas laporan keuangan bab i pendahuluan …
TRANSCRIPT
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur
mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.Tujuan umum laporan
keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan
suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan
pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna
untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang
disusun dan disajikan oleh SKPD harus sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan
tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan
Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAP Berbasis Akrual
dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due
process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan
pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap.
Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 2
penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan,
pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari
pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan
amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut,Pemerintah
telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi
Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk
pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan
basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas
dana. Walaupun Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1), namun Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan,
dapat digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71
Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2005.
Untuk struktur anggaran pengelolaan keuangan BLUD mengacu
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) , sedangkan untuk struktur anggaran
pengelolaan keuangan APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah merupakan perubahan kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 3
Dalam penyajian Laporan Keuangan SAP berbasis akrual,
beberapa komponen yang harus disertakan antara lain :
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi
yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan
selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
terutama digunakan untuk membandingkan realisasi
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan
anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi
keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu
entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan.
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk
melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil
yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara
sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan
dengan maksud tercapainya :
(a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan secara periodik.
(b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 4
periode pelaporan sehingga memudahkanfungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
untuk kepentingan masyarakat.
(c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan
jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan
bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.
(d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui
kecukupan penerimaan pemerintah pada periode
pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang
dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang
diasumsikan 2 akan ikut menanggung beban
pengeluaran tersebut.
1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang berguna
untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan
akuntabilitas entitas atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dengan :
a. Menyediakan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi
dan penggunaan sumber daya ekonomi
b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi
terhadap anggarannya
c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas
pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi
kebutuhan kasnya.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 5
Selain menyajikan informasi yang relevan, tujuan
pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :
a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan
penerimaan periode berjalan untuk membiayai
seluruh pengeluaran.
b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara
memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya
dengan anggaran yang ditetapkan danperaturan
perundang-undangan.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya
ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas
pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas
pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan
mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan
kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-
sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan
pajak dan pinjaman.
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi
keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami
kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan
yang dilakukan selama periode pelaporan.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit
Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung atas pelaksanaan APBD
dan BLUD Tahun 2015 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 6
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan
perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009
tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan
Anak Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 001 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2012
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Pada RS Khusus Ibu dan Anak Kota
Bandung;
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 7
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Bandung Nomor 276 Tahun 2014 tentang perubahan kedua
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota
Bandung;
18. Keputusan Walikota Bandung Nomor 900/Kep.066-
DPKAD/2011 tentang Penetapan RS Khusus Ibu dan Anak
Kota Bandung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
secara penuh.
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan
Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan
Keuangan
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD dan BLUD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 8
BAB III IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA
KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
Keuangan
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam
Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Asumsi Dasar Penyajian Laporan Keuangan
4.2. Entitas Pelaporan Keuangan
4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan
Laporan.
4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan
Laporan.
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.4. Penjelasan Pos-pos Neraca
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VII PENUTUP
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 9
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN TARGET KINERJA
PADA RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
TAHUN 2015
2.1 Ekonomi Makro
Ekonomi makro merupakan perubahan ekonomi yang
mepengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi masyakarakat,
perusahaan, dan pasar. Dengan adanya ekonomi makro, kita
dapat menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-
target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas
harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang
berkesinambungan.
Pertumbuhan ekonomi makro salahsatunya dipengaruhi oleh
tingkat kenaikan (inflasi). Inflasi merupakan salah satu
indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang
dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang
dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan
daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa
tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
tingkat daya beli. Tingkat kenaikan inflasi di Kota Bandung
meningkat menjadi 3,35% yang mempengaruhi terhadap
kenaikan harga sehingga daya beli masyarakat meningkat dan
nilai tukar rupiah melemah. Keadaan tersebut mempengaruhi
secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang
meningkat karena kebutuhan masyarakat akan pertahanan
hidup semakin besar tertama aspek pendidikan dan kesehatan.
Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung mencapai 8,5% hal ini
menunjukan tingkat keberhasilan Pemerintah Kota Bandung
guna meningkatkan kesejahteraan social dalam mengelola
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 10
kepemerintahannya melalui program kegiatan di bebrapa sektor,
yaitu sektor perdagangan, sector industri dan jasa. Tingkat
pertumbuhan yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa Kota
Bandung adalah menjadi salah satu sumber pertumbuhan
ekonomi yang penting di Jawa Barat maupun di Indonesia.
Secara terrinci kontribusi kegiatan ekonomi Kota Bandung dan
sekitarnya terhadap Ekonomi Jawa Barat yang merupakan kota
penting bagi aktivitas ekonomi di Jawa Barat maupun Nasional.
Sebagai pusat pertumbuhan dengan tumpuan pada aktivitas
perdagangan dan industri pengolahan, maka Kota Bandung juga
menjadi salah satu tujuan migrasi tenaga kerja yang cukup
besar. Peran lainnya adalah Kota Bandung sebagai salah satu
kota pendidikan terpenting di Indonesia, telah menyatu dengan
kehidupan ekonomi, sehingga tingkat pertumbuhan ekonominya
tergolong sangat tinggi.
Salah satu program kegiatan Pemerintah Kota Bandung yang
paling banyak memberikan kontribusi adalah sektor jasa yang
menunjang terhadap laju pertumbuhan ekonomi masyarakat
Kota Bandung yaitu Program-program dibidang kesehatan yang
telah berhasil meningkat. Peningkatan pelayanan kesehatan
salah satunya pada SKPD pemberi pelayanan pada sektor jasa
kesehatan.
Di tahun 2015 jumlah angka kematian ibu mengalami
peningkatan yaitu ditemukan sebanyak 5 kasus kematian ibu
atau mengalami peningkatan sebesar 20% dibanding tahun
2014 yaitu sebanyak 4 kasus, hal ini disebabkan karena RSKIA
merupakan rumah sakit rujukan pelayanan kesehatan khusus
ibu dan anak. Jumlah Kematian Bayi tahun 2014 sebanyak 107
kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 100 atau mengalami
penurunan 7%. Jumlah kematian Anak tahun 2014 sebanyak 0
kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 3 kasus atau mengalami
peningkatan sebesar 3%. Keberhasilan program pelayanan
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 11
kesehatan tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah dalam
memberikan bantuan anggaran bagi SKPD pemberi pelayanan
kesehatan, walaupun masih adanya kasus kematian ibu dan
bayi yang masih turun naik, hal ini dikarenakan fungsi RSKIA
sebagai rumah sakit rujukan yang banyak menerima pasien
rujukan bidan atau puskesmas bahkan rumah sakit lainnya
yang tidak bias menangani secara klinis.
Pelaksanaan program kegiatan di bidang kesehatan bagi
Pemerintah Daerah Kota Bandung terwujud salah satunya
terrealisasinya pembelian lahan untuk rumah sakit yang dapat
dijadikan sebagai rumah sakit khusus tipe A yang rencananya
akan dibangun pada tahun 2017 sehingga Kota Bandung
memiliki rumah sakit khusus tipe A yang dapat menjadi rumah
sakit rujukan ibu dan anak setaraf nasional menyaingi rumah
sakit lainnya di Kota Bandung.
2.2 Kebijakan Keuangan
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dinilai
dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam
kerangka anggaran, belanja dan pembiayaan. Hal tersebut
menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor
penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan
struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan
kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah
dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut
diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan, khususnya
pendapatan Operasional BLUD yang berasal dari Pelayanan
Kesehatan. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 12
pendapatan. Untuk belanja melakukan efisiensi terhadap
belanja administrasi umum dan operasional/pemeliharaan serta
selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada
daerah yang diprioritaskan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit
tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya.
Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja
pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah
Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran
dapat meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat
terutama pelayanan kesehatan. Kebijakan keuangan pada RSKIA
meliputi dana APBD dan BLUD yaitu sumber anggaran dari
Pemerintah Daerah dan sumber anggaran dari hasil pendapatan
fungsional rumah sakit yang meliputi komponen-komponen
kinerja pelayanan RSKIA sebagai Pola pengelolaan Keuangan
Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan diharapkan pada
setiap kewenangan SKPD sebagai BLUD dapat melaksanakan
pengelolaan keuangan berpedoman pada Peraturan Walikota
Bandung tentang Pola pengelolaan badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) bagi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak yang
bertujuan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.
Kebijakan keuangan pada RSKIA Kota Bandung memiliki dua
pengelolaan keuangan, yaitu RSKIA sebagai SKPD dan sebagai
BLUD. Rumah sakit sebagai SKPD mendapat bantuan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai
Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Biaya Langsung (BL) untuk
pelaksanaan program, kegiatan dan belanja yang sudah
ditetapkan dalam rencana kerja anggaran. Sedangkan RSKIA
sebagai BLUD memiliki sumber anggaran dari hasil pendapatan
fungsional rumah sakit untuk membiayai belanja pegawai Non
PNS dan untuk belanja pelayanan kesehatan BLUD berkenaan
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 13
dengan kebutuhan rumah sakit yang tidak difasilitasi dari
APBD. Kebijakan keuangan pada RSKIA terdiri dari kebijakan
pendapatan, belanja dan SILPA .
2.2.1 Pendapatan BLUD
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah
Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung yaitu berasal
dari Pendapatan fungsional yang digunakan langsung
untuk kebutuhan operasional rumah sakit. Kontribusi
Pendapatan terhadap sektor kesehatan dibidang
pelayanan selama periode Tahun 2014 s.d 2015 sebagai
berikut :
Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan BLUD
Tahun 2014 dan Tahun 2015
CAPAIAN
TARGET REALISASI %
PENDAPATAN BLUD 2014 25,806,117,216.00 29,912,267,688.00 115.9%
a Jasa Layanan 29,486,046,088.00
b Hibah
c Hasil kerjasama
d Pendapatan lainnya yang sah 426,221,600.00
PENDAPATAN BLUD 2015 21,155,278,956.00 29,740,887,182.00 140.58%
a Jasa Layanan 28,752,232,171.00
b Hibah
c Hasil kerjasama
d Pendapatan lainnya yang sah 988,655,011.00
NO URAIANTAHUN
Tabel 2.1 di atas, merupakan perbandingan pendapatan
BLUD dari tahun 2014 s.d 2015 mengalami penurunan
pendapatan sebesar 1%. Penurunan tersebut disebabkan
karena adanya perubahan kebijakan pelayanan asuransi
dengan BPJS yang mempengaruhi terhadap jumlah
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 14
kunjungan dan realisasi pendapatan rumah sakit. Untuk
mengetahu secara jelas, sumber pendapatan tahun 2015
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.2
Rincian Obyek Pendapatan Tahun 2015
JUMLAH
BULAN INI
I PENDAPATAN BLUD 21,155,278,956.00 29,740,887,182.00 141%
a. Jasa Layanan
- Jasa Layanan IGD 3,537,813,780.00
- Jasa Layanan Instalasi Rawat Jalan 4,061,844,500.00
- Jasa Layanan Instalasi Rawat Inap 4,247,384,020.00
- Jasa Layanan Instalasi VK ODS 4,447,769,500.00
- Jasa Layanan Instalasi Bedah Sentral 6,146,576,950.00
- Jasa Layanan Instalasi Laboratorium 1,839,249,750.00
- Jasa Layanan Instalasi Farmasi 4,429,471,171.00
- Jasa Layanan Instalasi Diklat -
- Jasa Layanan Instalasi Ambulance 34,306,500.00
b. Hibah -
e. Hasil Kerjasama 7,816,000.00
d. Pendapatan Lainnya Yang sah/Bunga
Bank988,655,011.00
ANGGARAN DALAM
DPANO URAIAN %
Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diartikan bahwa
pendapatan RSKIA berasal dari pendapatan pada setiap
instalasi yang ada. Uaraian pada tabel tersebut
merupakan kinerja pelayanan disetiap bagian atas hasil
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2.2.2. Belanja APBD dan BLUD
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan
peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja
diupayakan untuk efisien efektif dan proporsional. Sesuai
amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Belanja
Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 15
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam
upaya memenuhi kewajiban daerah. Pengelolaan belanja
BLUD merupakan belanja operasional rumah sakit yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri nomor
61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah.
Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung yang
telah dialokasikan dalam DPA dan biaya kegiatan
operasional yang dibiayai oleh BLUD yang telah
dialokasikan dalam RBA. Untuk mengetahui kebijakan
belanja setiap sumber anggaran dapat dilihat pada tabel
realisasi belanja di bawah ini.
Tabel 2.3
Perbandingan Target dan Belanja Tahun 2014 dan Tahun 2015
CAPAIAN
ANGGARAN REALISASI %
1 2014 48,218,073,300.00 42,526,600,676.00 88.20%
2 2015 57,989,748,208.55 58,804,378,389.00 101.40%
NO TAHUNJUMLAH
Berdasarkan tabel 2.3 diatas merupakan kinerja rumah
sakit dalam mengelola keuangan terutama dalam
melakukan efisiensi anggaran.
Untuk dapat mengetahui rincian secara jelasnya sumber
belanja APBD dan BLUD pada RSKIA dapat dilihat pada
tabel selanjutnya.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 16
2.2.2.1 Belanja APBD
Kebijakan belanja APBD merupakan belanja pada
rumah sakit yang menggunakan anggaran dari
APBD. Berikut ini tabel realisasi belanja dengan
sumber anggaran APBD.
Tabel 2.4
Realisasi Belanja APBD Tahun 2015
2015 2015
57,989,748,208.55 30,603,255,861.00 53%
11,388,290,955.55 10,722,976,631.00 94%
11,388,290,955.55 10,722,976,631.00 94%
46,601,457,253.00 19,880,279,230.00 43%
15,021,750,000.00 74,500,000.00 0%
17,346,050,460.00 8,696,854,801.00 50%
14,233,656,793.00 11,108,924,429.00 78%
(57,989,748,208.55) (30,603,255,861.00)
(57,989,748,208.55) (30,603,255,861.00)
SURPLUS / DEFISIT
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
ANGGARAN REALISASI%KODE URAIAN
5 BELANJA
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
5 . 2 BELANJA LANGSUNG
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 3 Belanja Modal
Dari tabel 2.4 diatas, realisasi belanja tersebut merupakan
kinerja dari pelaksanaan program, kebiatan dan belanja
pada RSKIA yang merupakan kebutuhan pelayanan
kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.
2.2.2.2 Belanja BLUD
Kebijakan belanja BLUD merupakan belanja
untuk kegiatan pelayanan kesehatan BLUD pada
RSKIA Kota Bandung yang berasal dari
pendapatan fungsional atau penggunaan langsung
berbanding lurus dengan pola pengelolaan
keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan
produktivitas yaitu memahami kebutuhan apa
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 17
yang dihadapinya untuk meningkatkan kinerja
layanan, efisiensi yaitu penggunaan langsung
memotong rantai birokrasi keuangan
pemerintahan daerah, dan efektivitas adalah
kecepatan penggunaan langsung akan
meminimalkan kehilangan momentum bisnis dan
dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka
pengendalian internal yang baik.
Kebijakan belanja BLUD atau penggunaan belanja dari
pendapatan fungsional dapat dilihat pada tabel di bawah
ini :
Tabel 2.5 Realisasi Belanja BLUD Tahun 2015
2015 2015
21,155,278,956.00 28,201,122,528.00 133%
21,155,278,956.00 28,201,122,528.00 133%
14,916,000,000.00 19,519,472,459.00 131%
5,839,278,956.00 8,474,656,469.00 145%
400,000,000.00 206,993,600.00 52%
0.00 1,540,057,124.00
0.00 1,540,057,124.00
Belanja Modal
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
5 . 2 BELANJA LANGSUNG
5 BELANJA
SURPLUS / DEFISIT
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
5 . 2 . 3
REALISASI%KODE URAIAN ANGGARAN
Belanja BLUD berdasarkan tabel 2.5 di atas merupakan
belanja pelayanan kesehatan BLUD yang bertujuan untuk
mememuhi kebutuhan pelayanan terutama kegiatan-
kegiatan pelayanan yang tidak dapat dibiayai dari APBD.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 18
2.2.3 Kebijakan SILPA
Kebijakan SILPA atau Surplus anggaran BLUD merupakan
selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya
BLUD pada satu tahun anggaran. Sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pada pasal 109 diatur
tentang penggunaan surplus yang menyatakan bahwa
“Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun
anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah
disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD”. SILPA akhir
tahun merupakan anggaran kas BLUD awal tahun
berikutnya.
Surplus anggaran BLUD pada RSKIA Kota Bandung dapat
dijelaskan secara rinci pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.6
Surplus Anggaran BLUD Pada RSKIA Kota Bandung Tahun 2015
NO TAHUN PENDAPATAN BELANJA SURPLUS/DEFISIT
1 2011 11,226,284,342.00 9,020,359,750.00 2,205,924,592.00
2 2012 19,528,767,845.00 16,951,749,275.00 2,577,018,570.00
3 2013 22,495,819,935.00 17,565,707,889.00 4,930,112,046.00
4 2014 29,912,267,688.00 26,541,245,275.00 3,371,022,413.00
5 2015 29,740,887,182.00 28,201,414,998.00 1,539,472,184.00
112,904,026,992.00 98,280,477,187.00 14,623,549,805.00
Pada tabel 2.6 diatas menunjukan bahwa surplus anggaran
BLUD dari setiap tahunnya mengalami penambahan
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 19
sehingga posisi surplus anggaran tahun 2015 menjadi
sebesar Rp. 14.623.549.805,00.
2.3 Pencapaian Target Kinerja Keuangan Rskia Kota Bandung
Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
urusan wajib yang dilaksanakan Rumah Sakit Khusus Ibu dan
Anak Kota Bandung Tahun 2013 berbentuk Program dan
Kegiatan, dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pola
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang
memuat program kegiatan pada BLUD RSKIA, maka indikator
pencapaian target kinerja RSKIA Kota bandung adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.7
Indikator Pencapaian Target Kinerja Pada RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung
Tahun 2015
NO PROGRAM
1Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor
3 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
4 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
2Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
KEGIATAN
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Dilanjutkan….
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 20
Lanjutan tabel 2.7
3 Program peningkatan disiplin
aparatur
1 Pembinaan Kinerja Aparatur
2 Seminar dan Lokakarya
5 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
6 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
2 Akreditasi Rumah Sakit
1 Pembangunan rumah sakit
2 Rehabilitasi bangunan rumah sakit
3 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
4 Pengadaan ambulance/mobil jenazah
9Program peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
10 Program peningkatan pelayanan
kesehatan Badan Layanan Umum
Daerah
7 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup
sehat
Pelayanan kesehatan BLUD
8 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang
mampu
Berdasarkan tabel 2.7 tersebut diatas, menunjukan bahwa
indikator pencapaian kinerja keuangan pada RSKIA terdiri dari
program kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
pelayanan kesehatan yang dilaksanakan selama tahun 2015.
Seluruh program kegiatan baik yang bersumber dari APBD
maupun dari BLUD dapat terlaksana sepenuhnya atau sebesar
100% sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja yang telah
disusun. Pencapaian tersebut membuktikan konsistensinya
unsur pendukung pada setiap bagian untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan dan berdampak pada realisasi pencapaiaan
efektifitas dan efefisiensi program dan kegiatan.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 21
Gambaran realisasi pencapaiaan efektifitas dan efefisiensi
program dan kegiatan selama pelaksanaan BLUD Tahun 2015.
Dalam hal ini laporan keuangan Rumah Sakit Khusus Ibu dan
Anak Kota Bandung menggabungkan dua sumber pendanaan
dari APBD dan BLUD, dimana kegiatan dari masing-masing
sumber dana tersebut memiliki fungsi yang sama dalam
meningkatkan mutu pelayanan, kualitas pelayanan dan
pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang telah dituangkan
dalam program kegiatan untuk menunjang terhadap pelayanan
kesehatan masyarakat.
Indikator pencapaian kinerja keuangan program kegiatan
merupakan pencapaian kinerja rumah sakit yang dapat
diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing
urusan tersebut seperti yang disajikan melalui tabel di bawah
ini:
Tabel 2.7
Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Tahun 2015
NO PROGRAM DAN KEGAIATAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Tersedianya kebutuhan listrik, telepon dan air bagi
rumah sakit sebesar 100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan kantor sebanyak 1 paket
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
sebanyak 8 paket
Penyediaan Jasa Pengamanan KantorTerpenuhinya jasa pengamanan kantor selama 12
bulan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Peralatan AparaturTercapainya kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan di rumah sakit sebesar 80%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya kegiatan transfortasi aparatur sebesar
100%
1
Dilanjutkan….
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 22
Lanjutan tabel 2.7
3 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannyaTercapainya performance seluruh pegawai di
lingkungan RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung
sebesar 100%
Pembinaan Kinerja Aparatur Terjalinnya solidaritas seluruh pegawai sebesar 100%
Seminar dan Lokakarya Meningkatnya kompetensi pegawai sebesar 30%
5Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan sebesar 100%
6 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
Terlaksananya promosi kesehatan rumah sakit
sebesar 100%
7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
Tersedianya sistem informasi rumah sakit yang
terintegrasi sebesar 100%
Akreditasi Rumah SakitMeningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar
akreditasi rumah sakit sebesar 100%
8 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Rehabilitasi bangunan rumah sakit Tercapainya akreditasi rumah sakit sebesar 100%
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakitTerpenuhinya kebutuhan alat kesehatan rumah sakit
sebesar 100%
Pengadaan ambulance/mobil jenazahTerlaksananya rujukan pasien 100% dengan
tersedianya mobil ambulance sebanyak 1 unit
9 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga
kurang mampuTercapainya kualitas pelayanan kepada ibu
melahirkan dari keluarga tidak mampu secara optimal
selama 1 tahun
10 Program peningkatan pelayanan kesehatan
Badan Layanan Umum Daerah
Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan rumah sakit sebesar 100%
dari pembiayaan BLUD bagi pelayanan masyarakat di
lingkungan rumah sakit
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Berdasarkan tabel 2.7 diatas, dapat disimpulkan bahwa
penyerapan anggaran berasal dari program, kegiatan dan belanja
pada RS Khusus Ibu dan Anak Kota bandung merupakan
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 23
kinerja SKPD tidak terlepas dari peran serta unsur pendukung
yang memiliki komitmen tinggi dan konsistensi dalam
melaksanakan program pelayanan kesehatan sehingga
realisasinya mencapai 100%.
2.3.1 Pencapaian Target Kinerja Keuangan Berbasis LRA
Pencapaian Target Kinerja Keuangan Berbasis Laporan
Realisasi Anggaran adalah tolak ukur keberhasilan atau
kinerja keuangan dalam mengungkapkan Pendapatan
dan Belanja RSKIA Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
Pencapaian kinerja keuangan pada LRA dapat
diungkapkan melalui realisasi pendapatan sebesar Rp
29.740.887.182,00 atau 141% dari target pendapatan
Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 21.155.278.956,00.
Namun jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan
Tahun 2014 sebesar Rp 29.912.267.688,00 telah
mengalami penurunan sebesar Rp 171.380.506,00 atau
1% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.
25.806.117.216,00.
Realisasi belanja RSKIA tahun 2015 sebesar Rp.
58.804.378.389,00atau sebesar 101% dari target belanja
sebesar Rp. 57.989.748.248,00. Jika dibandingkan
dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp 41.448.668.139,00 maka mengalami kenaikan
sebesar Rp 17.355.710.250,00 atau 42%. Dengan
demikian, berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi
belanja Tahun Anggaran 2015 tersebut diperoleh surplus
pada BLUD RSKIA sebesar Rp 14.623.549.805,00.
2.3.2 Pencapaian Target Kinerja Keuangan Berbasis Laporan
Oerasional (LO)
Pencapaian Target Kinerja Keuangan Berbasis Laporan
Operasional adalah tolak ukur keberhasilan atau kinerja
keuangan dalam mengungkapkan Pendapatan-LO dan
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 24
Beban-LO pada RSKIA Kota Bandung Tahun Anggaran
2015. Pencapaian kinerja keuangan pada LO dapat
diungkapkan melalui realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp
32.493.318.782,00 dan Beban-LO Tahun 2015 sebesar Rp
46.255.119.163,00. Dengan demikian, berdasarkan
pendapatan dan beban Tahun 2015 tersebut diperoleh
defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp
13.761.800.381,00.
2.3.3 Pencapaian Target Kinerja Keuangan Berbasis Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE).
Pencapaian Target Kinerja Keuangan Berbasis Laporan
Perubahan Ekuitas adalah tolak ukur keberhasilan atau
kinerja keuangan dalam mengungkapkan ekuitas awal,
surplus/defisit yang menghasilkan ekuitas akhir pada
RSKIA Kota Bandung Tahun Anggaran 2015. Pencapaian
kinerja keuangan. Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2015
ditunjukan melalui realisasi pada ekuitas akhir sebesar
Rp. 47.358.015.530.10,00 yang merupakan ekuitas akhir
dari BLUD sebesar Rp. 17.869.178.612,00 dan dari APBD
sebesar Rp.29.488.836.918.10,00
2.3.4 Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pada Neraca
Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pada Neraca adalah
tolak ukur keberhasilan atau kinerja keuangan dalam
mengungkapkan aset, kewajiban dan ekuitas pada RSKIA
Kota Bandung Tahun Anggaran 2015. Pencapaian kinerja
keuangan berbasis Neraca merupakan bagian laporan
keuangan 2015 yang menunjukan jumlah aset lancar
sebesar Rp. 19.729.627.618,00, jumlah aset tetap sebesar
Rp. 58.193.772.490,00, jumlah aset lainnya sebesar Rp.
1.504.744.418.10, jumlah kewajiban sebesar Rp.
32.070.128.996,00 dan jumlah ekuitas sebesar Rp.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 25
47.358.015.530.10 sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas
dana sebesar Rp. 79.428.144.526.10.
2.3.5 Pencapaian Target Keuangan Pada CaLK
Pencapaian Target Kinerja Keuangan pada Catatan atas
Laporan Keuangan merupakan tolak ukur keberhasilan
atau kinerja keuangan dalam mengungkap seluruh
aktivitas keuangan mulai dari Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Neraca pada RSKIA Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 26
BAB III
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Sebagimana dikemukakan pada bab terdahulu bahwa struktur
APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah merupakan perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian
kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaiaan
efektifitas dan efefisiensi program dan kegiatan selama
pelaksanaan APBD Tahun 2015, dan sturktur BLUD telah
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) bahwa BLUD-SKPD wajib
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang
terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas atau
laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan
disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke
dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam
menyampaikan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja
keuangan, pada bab ini akan diungkapkan ikhtisat realisasi
kinerja keungan antara lain:
a. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
b. Realisasi Pendapatan-LO dan Beban-LO
c. Realisasi Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 27
3.1.1 Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2015
3.1.1.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan
Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada
RSKIA Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 Periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015
menunjukkan pendapatan sebesar Rp 29.740.887.182,00
atau 140,58% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar
Rp. 21.155.278.956,00. Realisasi pendapatan tersebut di
atas dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan RS Khusus Ibu dan Anak
Kota Bandung
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
2015 2015
21,155,278,956.00 29,740,887,182.00 141%
21,155,278,956.00 29,740,887,182.00 141%
21,155,278,956.00 29,740,887,182.00 141%
28,744,416,171.00
0.00
7,816,000.00
988,655,011.00
REALISASI%
PENDAPATAN
2 Hibah
3 Hasil Kerjasama
4 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
1 Jasa Layanan
URAIANANGGARAN
Dari tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa penyerapan
pendapatan RSKIA pada tahun 2015 sebesar 141% dengan
sumber dari pendapatan jasa layanan (pasien umum,
Jamkesda, JKN), pendapatan hasil kerjasama dan
pendapatan lainnya yang sah yaitu berasal dari bunga giro
dan bunga deposito.
3.1.1.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Tahun 2015
Ikhtisar Realisasi Anggaran Belanja pada RSKIA Kota
Bandung Tahun Anggaran 2015 Periode 1 Januari 2015
sampai dengan 31 Desember 2015 menunjukkan belanja
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 28
sebesar Rp 58.804.378.389,00 atau 101,40% dari
anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.
57.989.748.248,55. Realisasi belanja tersebut merupakan
realisasi belanja dari APBD dan BLUD. Untuk lebih
jelasnya lagi uraian dari belanja tersebut dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja RS Khusus Ibu dan Anak
Kota Bandung
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
2015 2015
57,989,748,208.55 58,804,378,389.00 101.40%
11,388,290,955.55 10,722,976,631.00 94.16%
11,388,290,955.55 10,722,976,631.00 94.16%
46,601,457,253.00 48,081,401,758.00 103.18%
15,021,750,000.00 19,593,972,459.00 130.44%
17,346,050,460.00 17,171,511,270.00 98.99%
14,233,656,793.00 11,315,918,029.00 79.50%Belanja Modal
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
%
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN REALISASIURAIAN
Belanja Barang dan Jasa
Dari tabel 3.2 diatas dapat diartikan bahwa penyerapan
realisasi belanja tahun 2015 sebesar 101% yang merupakan
belanja APBD dan BLUD . Rincian realisasi belanja tersebut
dapat diuraiakan lagi secara rinci seperti pada tabel di
bawah ini :
Tabel 3.3
Ikhtisar Realisasi Belanja APBD RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
ANGGARAN REALISASI
2015 2015
36,834,469,252.55 30,603,255,861.00 83%
11,388,290,955.55 10,722,976,631.00 94%
11,388,290,955.55 10,722,976,631.00 94%
25,446,178,297.00 19,880,279,230.00 78%
105,750,000.00 74,500,000.00 70%
11,506,771,504.00 8,696,854,801.00 76%
13,833,656,793.00 11,108,924,429.00 80%
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
URAIAN
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
%
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 29
Tabel 3.3 diatas menunjukan bahwa penyerapan realisasi
belanja RSKIA dari APBD sebesar Rp. 30.603.255.861,00
atau sebesar 83,08% dari anggaran yang telah ada sebesar
Rp. 36.834.469.252.55. Selain belanja dari sumber
anggaran APBD, RSKIA memiliki anggaran belanja dari
sumber pendapatan fungsional BLUD seperti pada tabel di
bawah ini :
Tabel 3.4
Ikhtisar Realisasi Belanja BLUD
RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
ANGGARAN REALISASI
2015 2015
21,155,278,956.00 28,201,122,528.00 133%
21,155,278,956.00 28,201,122,528.00 133%
14,916,000,000.00 19,519,472,459.00 131%
5,839,278,956.00 8,474,656,469.00 145%
400,000,000.00 206,993,600.00 52%
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
URAIAN %
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Berdasarkan tabel 3.4 diatas, terlihat bahwa penyerapan
realisasi belanja BLUD sangat tinggi yaitu sebesar Rp.
28.201.122.528,00 atau mencapai 133% dari anggaran
yang ditetapkan sebesar Rp. 21.155.278.956,00. Namun
demikian, realiasi belanja murni berdasarakan kegiatan
pelayanan pada RSKIA tahun 2015 adalah sebesar Rp.
27.123.189.991,00 dan kewajiban atau utang jangka
pendek tahun 2014 yang dibayar pada tahun 2015 sebesar
Rp. 1.077932.537,00.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 30
3.1.2 Ikhtisar Realisasi Pendapatan-LO dan Beban-LO Tahun
Anggaran 2015
Ikhtisar Realisasi Pendapatan-LO dan Beban-LO pada
RSKIA Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 Periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.5 Ikhtisar Realisasi Pendapatan-LO dan Beban-LO
RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
APBD BLUD JUMLAH
3,432,275,000.00 29,061,043,782.00 32,493,318,782.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 29,061,043,782.00 29,061,043,782.00
0.00 29,061,043,782.00 29,061,043,782.00
3,432,275,000.00 - 3,432,275,000.00
3,432,275,000.00 3,432,275,000.00
17,806,196,846.00 28,448,922,317.00 46,255,119,163.00
17,806,196,846.00 28,448,922,317.00 46,255,119,163.00
Beban Pegawai - LO 10,722,976,631.00 10,722,976,631.00
Beban Barang dan Jasa 7,083,220,215.00 28,448,922,317.00 35,532,142,532.00
(14,373,921,846.00) 612,121,465.00 (13,761,800,381.00)
BEBAN - L0
BEBAN OPERASI
SURPLUS/DEFISIT-LO
URAIAN
PENDAPATAN - LO
Lain-lain PAD yang Sah - LO
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH - LO
Pendapatan Hibah
Berdasarkan tabel 3.5 diatas, menyebutkan bahwa
Pendapatan-LO sebesar Rp. 32.493.318.782,00 dikurangi
beban-LO sebesar Rp. 46.255.119.163,00 sehingga
menjadi defisit pada LO sebesar Rp.13.761.800.381,00.
3.1.3 Ikhtisar Realisasi Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran
2015
Ikhtisar Realisasi Perubahan Ekuitas pada RSKIA Kota
Bandung Tahun Anggaran 2015 Periode 1 Januari 2015
sampai dengan 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 31
Tabel 3.6 Ikhtisar Realisasi Perubahan Ekuitas Pada
RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
URAIAN TAHUN 2015
EKUITAS AWAL 43,862,758,764.10
SURPLUS/DEFISIT-LO (14,373,921,846.00)
EKUITAS AKHIR 29,488,836,918.10
Dari tabel 3.6 diatas, ikhtisar realisasi perubahan
ekuitas berkurang semula ekuitas awal sebesar Rp.
43.862.758.764.10,00 mengalami defisit sebesar Rp.
14.373.921.846,00 sehingga posisi ekuitas akhir sebesar
Rp. 29.488.836.918.10,00.
3.1.3 Ikhtisar Neraca Tahun Anggaran 2015
Ikhtisar Neraca pada RSKIA Kota Bandung Tahun
Anggaran 2015 Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31
Desember 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Aset sebesar Rp. 79.428.144.526,00 yang terdiri dari:
(1) Aset Lancar sebesar Rp. 19.729.627.618,00 terdiri
dari:
a. Kas di BLUD sebesar Rp. 14.623.842.275,00
b. Piutang Pendapatan sebesar Rp.
2.084.033.300,00
c. Beban dibayar dimuka sebesar Rp.
59.687.500,00
d. Persediaan sebesar Rp. 2.962.064.543,00
(2) Aset Tetap sebesar Rp. 58.193.772.490,00 terdiri
dari:
a. Tanah sebesar Rp. 6.515.000.000,00
b. Peralatan dan mesin sebesar Rp.
37.167.092.673,00
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 32
c. Gedung dan bangunan sebesar Rp.
13.955.943.667,00
d. Jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.
555.736.150,00
2) Kewajiban sebesar Rp. 32.070.128.996,00 yang terdiri
dari :
(1) Utang beban sebesar Rp. 1.466.873.135,00
(2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp.
30.603.255.861,00
3) Ekuitas sebesar Rp. 47.358.015.530,00
4) Jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp.
79.428.144.526,00
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan untuk
lebih jelasnya lagi akan diungkapkan di bab selanjutnya pada
Bab V yaitu Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.
3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target
Yang Telah Ditetapkan
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :
1. Pendapatan
Secara umum pencapaian target kinerja keuangan
khususnya pendapatan pada RSKIA Kota Bandung tidak
memiliki masalah maupun hambatan dalam pencapaian
target pendapatan, namun yang menjadi kendala dalam
pelaksanaan pelayanan di rumah sakit yaitu belum adanya
pola tarip baru, hal ini menimbulkan masalah ketika banyak
pelayanan yang diberikan namun belum ada penetapan
taripnya. Walaupun dalam memberikan pelayanan
kesehatan tidak mencari keuntungan atau near laba,
namun keadaan tersebut dapat menimbulkan inefisiensi
dan tidak efektifnya pembiayaan terhadap pelayanan yang
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 33
diberikan yang dapat mempengaruhi terhadap
pembengkakan biaya yang tidak sesuai dengan pendapatan.
2. Belanja
Penyerapan belanja BLUD pada RSKIA Kota Bandung Tahun
Anggaran 2014 adalah sebesar 85%. Namun pada tahun
2015 mengalami peningkatan yaitu sebesar 133% dari
anggaran yang ditetapkan. Kondisi tersebut secara umum
berdampak pada penilaian kinerja keuangan yang kurang
efisien dalam mengelola anggaran BLUD, namun
peningkatan tersebut tidak semata karena borosnya biaya
yang dikeluarkan namun pagu anggaran yang ditetapkan
untuk BLUD terlalu rendah, sedangkan dari pendapatan
BLUD masih mendapatkan surplus biaya. Surplus tersebut
dibuktikan dengan adanya penambahan sis akas setiap
tahunnya.
3. Pembiayaan BLUD
Pembiayaan BLUD pada dasarnya tidak mengalami banyak
kendala. Namun demikian dengan penetapan pembiayaan
BLUD yang terlalu rendah, hal ini menyebabkan penyerapan
belanja melebihi pagu anggaran yang ditetapkan. Kondisi
tersebut merupakan rendahnya pemahaman penganggaran
dan belanja khususnya tentang Badan Layanan Umum
Daerah, dikarenakan RSKIA Kota Bandung selaku Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga sebagai Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki dua sumber
pembiayaan yang tentunya harus dapat dikonsolidasikan
atau dikonversikan secara jelas di bagian penganggaran
daerah. Dengan adanya target belanja BLUD yang
ditetapkan lebih rendah dari kebutuhan belanja rumah
sakit, hal ini memperlihatkan bahwa rumah sakit telah
melakukan pemborosan biaya dalam penggunaan belanja
operasional, padahal pembiayaan yang membengkak
dikarenakan pengaruh dari meningkatnya pendapatan
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 34
rumah sakit yang mempengaruhi secara signifikan terhadap
belanja pelayanan. Untuk mengantisifasi hal tersebut, maka
rumah sakit seringkali menggunakan nilai ambang batas
yang sampai saat ini masih belum ada tentang penggunaan
nilai ambang batas.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 35
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Asumsi Dasar Penyajian Laporan Keuangan
1) Asumsi Dasar Kemandirian Entitas
Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan
mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,
sehingga penyusunan laporan keuangan dapat disusun
sesuai dengan kebiajakn akuntansi yang berlaku.
2) Asumsi Kesinambungan Entitas
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas
pelaporan akan berlanjut keberadaanya. Dengan demikian
Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan
likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan
uang.
4.2. Entitas Pelaporan Keuangan
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.
Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan
pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “tiap-
tiap kementrian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan
yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 36
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan”.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
pada Pasal 232 ayat (1) menyatakan bahwa : “Entitas pelaporan
dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi
pemerintahan daerah”.
Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan
keuangan pokok adalah meliputi:
a. Laporan Realisasi Anggaran(LRA);
b. Laporan Operasional(LO);
c. Laporan Perubahan Ekuitas(LPE);
d. Neraca;
e. Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).
4.3. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan
Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan Pemerintah Kota Bandung adalah basis basis akrual
untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca,
pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam laporan
operasional.
Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak
untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas
belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung,
dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan
penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas
belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota
Bandung atau Rekening Kas BLUD. Pendapatan seperti bantuan
pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di Laporan
Operasional.
Basis akrual untuk neraca dan berarti bahwa aset, kewajiban,
dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 37
transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada
saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah Kota Bandung.
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan
basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti
pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas
diterima oleh kas daerah Kota Bandung, serta belanja dan
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari
kas daerah Kota Bandung. Kebijakan akuntansi dalan
penyusunan laporan keuangan, Pemerintah daerah tidak
menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa
perhitugan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun
anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih
realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan
pengeluaran belanja dan pembiayaan.
4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
1. Definisi
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.
2. Pengakuan
Pendapatan-LO diakui pada saat Timbulnya hak atas
pendapatan (earned) atau saat pendapatan direalisasi
yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).
3. Pengukuran
Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang
Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima
dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur
dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang
Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank
Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 38
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
1. Definisi
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening
Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran
Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari
entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana
perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi
hasil dari Pemerintah Provinsi
2. Pengakuan
Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima di Rekening
Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan
saat pendapatan kas yang diterima oleh bendahara
penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan
hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD,
dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut
merupakan bagian dari BUD;
3. Pengukuran
Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang
Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima
dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur
dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang
Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank
Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban
1. Definisi
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Pengakuan
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 39
Beban diakui pada Saat timbulnya kewajiban; Saat
terjadinya konsumsi aset; dan Saat terjadinya
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Pengukuran
Pengukuran beban menggunakan mata uang Rupiah
berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas
daerah Kota Bandung. Beban yang diukur dengan mata
uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah
berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia)
pada saat terjadinya belanja.
4.3.4 Kebijakan Akuntansi Belanja
1. Definisi
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas
daerah Kota Bandung yang mengurangi ekuitas dana
lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
Transfer keluar(LRA) adalah pengeluaran uang dari
entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti
pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat
dan bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.
2. Pengakuan
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
rekening kas daerah Kota Bandung. Khusus
pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara
pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan.
3. Pengukuran
Pengukuran belanja menggunakan mata uang Rupiah
berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas
daerah Kota Bandung. Belanja yang diukur dengan
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 40
mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah
berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia)
pada saat terjadinya belanja.
4.3.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
1. Definisi
Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan
pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran,
yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang
dalam penganggaran pemerintah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau
memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan
rekening kas daerah Kota Bandung yang antara lain
berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi
pemerintah, hasil privatisasi daerah/negara,
penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada
pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya,
dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan
dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat
jumlah netonya.
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran
rekening kas umum daerah Kota Bandung antara lain
pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan
modal pemerintah, pembayaran kembali pokok
pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan
pembentukan dana cadangan.
Pembentukan dana cadangan menambah dana
cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang
diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan
penambah dana cadangan dan dicatat dalam pos
pendapatan asli daerah lainnya.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 41
Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan
pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam
periode tahun anggaran tertentu.
2. Pengakuan
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima
pada kas daerah Kota Bandung. Akuntansi penerimaan
pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui
pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah Kota
Bandung. Selisih lebih/kurang antara realisasi
penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran
pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat
dalam pos SiLPA/SiKPA.
3. Pengukuran
Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang
Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima
dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur
dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang
Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank
Indonesia) pada saat pengakuan belanja.
4.3.6 Kebijakan Akuntansi Aset
1. Definisi
Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan
atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang.
Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang,
Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya. Aset Lancar
adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
kurang dari 12 (dua belas) bulan (satu periode
akuntansi).
a. Aset Lancar, antara lain terdiri dari :
1) Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 42
(1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan
di Bank yang setiap saat dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintahan .
(2) Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila dalam
kas terdapat valuta asing maka valuta asing
tersebut dikonversikan terlebih dahulu
berdasarkan nilai kurs pada tanggal
transaksi. Pada akhir tahun, saldo kas dalam
valuta asing dikonversi ke dalam Rupiah
dengan menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal neraca.
(3) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil
kas opname di masing-masing pemegang kas
(Bendahara Umum Daerah dan Pemegang
Kas).
2) Piutang
(1) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak
ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas
dalam satu periode akuntansi.
(2) Piutang dapat berupa tagihan hasil penjualan
barang, kewajiban pihak ketiga yang belum
dilunasi, seperti pajak/retribusi atau
pinjaman uang yang belum dilunasi pada
saat pencatatan.
(3) Piutang dinilai serta disajikan di neraca
sebesar jumlah yang dapat direalisasikan
setelah memperhitungkan penyisihan piutang
tidak tertagih dan penghapusan piutang.
(4) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas
piutang tersebut.
(5) Piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai
piutang apabila telah diterbitkan dasar
ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 43
Keputusan Pajak Daerah/Surat Keputusan
Retribusi Daerah (SKPD/SKRD).
3) Persediaan
(1) Persediaan adalah barang yang diperoleh
dengan maksud untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah daerah dan atau
untuk dijual/diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.
(2) Persediaan pada akhir periode akuntansi
dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik
persediaan.
(3) Saldo persediaan dinilai dan disajikan dalam
neraca berdasarkan:
- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan
pembelian. Nilai pembelian yang
digunakan adalah biaya perolehan
persediaan yang terakhir diperoleh;
- Biaya standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri;
- Nilai wajar apabila persediaan diperoleh
dengan cara lain seperti donasi/rampasan
(4) Jenis-jenis persediaan:
- Persediaan Pakai Habis, adalah barang-
barang yang bekas penggunaannya tidak
dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
- Persediaan Tak Habis Pakai, adalah
persediaan yang dapat digunakan
berulang kali, misal kotak file.
- Persediaan untuk dijual, misal aspal
dalam drum, obat-obatan, alat-alat
kedokteran, bibit tanaman, benih ikan
dan sebagainya.
b. Investasi Jangka Panjang, antara lain terdiri dari:
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 44
Penyertaan Modal Pemerintah adalah jumlah yang
dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan
modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah
atau lembaga keuangan lainnya dimana pemerintah
daerah memiliki kepentingan yang dinyatakan dalam
perjanjian. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
dicatat dalam neraca sebesar nilai nominal.
c. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi
untuk digunakan dalam kegiatan kepemerintahan
dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian dan
atau pembangunan yang sumber dananya baik
sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD, hibah
atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan
dari sitaan atau rampasan.
Aset tetap dicatat dengan nilai historis. Untuk
keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas,
biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah
nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan
harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat (carrying
amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung
dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi
akumulasi penyusutan.
Konstruksi dalam pengerjaan dicatat berdasarkan
Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan
atas pekerjaan tersebut. Apabila penilaian
konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan SPM yang
diterbitkan tidak memungkinkan, maka konstruksi
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 45
dalam pengerjaan dicatat berdasarkan harga
perolehan yang diestimasikan.
Apabila biaya perolehan suatu konstruksi dalam
pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing,
penyajian dalam neraca dicatat dengan nilai rupiah
berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat
perolehan.
d. Aset Lainnya
Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang
dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud
fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelektual.
Aset dalam Proses Penghapusan/Aset Rusak
Berat adalah aset yang dihentikan dari penggunaan
aktif pemerintah dan harus dipindahkan ke pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Hal tersebut
sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 79.
4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban Jangka Pendek adalah kelompok kewajiban
yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas
bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal.
Kewajiban dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke
dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI)
pada tanggal transaksi.
Kewajiban jangka pendek terdiri dari:
(1) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang Kepada
Pemerintah Pusat.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 46
Merupakan bagian kewajiban jangka panjang kepada
Pemerintah Pusat, yang telah jatuh tempo dalam satu
periode akuntansi.
(2) Kewajiban Bunga, Denda, dan Commitment Fee.
- Kewajiban Bunga adalah bagian beban bunga yang
telah jatuh tempo dan harus dibayar dalam suatu
periode akuntansi. Kewajiban bunga dicatat sebesar
persentase tertentu sesuai ketentuan yang
ditetapkan dalam perjanjian.
- Denda adalah kewajiban yang timbul sebagai akibat
dari kewajiban pokok pinjaman dan atau bunganya
yang tidak dapat dilunasi tepat waktu sesuai
perjanjian.
- Comitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar
sebesar persentase tertentu terhadap jumlah
pinjaman yang belum atau tidak ditarik sampai
batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian
pinjaman.
(3) Kewajiban Perhitungan Fihak Ketiga.
Merupakan kewajiban jangka pendek kepada fihak
ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode
akuntansi.
(4) Pendapatan Diterima Dimuka
Berdasarkan Buletin Teknis nomor 08 mengenai
akuntansi utang, terhadap nilai kas yang telah
diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada
penyerahan barang/jasa dari pemerintah dicantumkan
di Neraca dengan akun Pendapatan Diterima Dimuka.
Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang
harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu
periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat
berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kewajiban
jangka panjang dicatat pada saat dana tersebut diterima
sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 47
(valas) dicatat berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI)
pada tanggal transaksi.
Kewajiban jangka panjang terdiri dari:
(1) Kewajiban Kepada Pemerintah.
Kewajiban jangka panjang kepada pemerintah adalah
bagian kewajiban kepada pemerintah pusat yang
akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
(2) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang.
Kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang
merupakan kewajiban atas bunga pinjaman serta
jasa bank jangka panjang yang akan jatuh tempo
lebih dari satu periode akuntansi.
4.3.8 Kebijakan Akuntansi Ekuitas
1. Definisi
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas
berasal dari ekuitas awal ditambah(dikurang) oleh
surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA, penutupan saldo
perubahan SAL, dan perubahan lainnya seperti koreksi
nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain
yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
2. Pengakuan
Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau
penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah,
yang diakibatkan oleh adanyasurplus/defisit-LO,
SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL.;
3. Pengukuran
Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang
mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah daerah pada tanggal laporan.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 48
4.4. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, beberapa
informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:
1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Bandung menganut
prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya (substance
over form). Artinya informasi dimaksudkan untuk menyajikan
dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya
disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu
dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas
ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.
2) Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis
akrual yaitu:
(1) Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan,
belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.
(2) Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban
dan ekuitas dalam Neraca dan pengakuan pendapatan dan
beban dalam Laporan Operasional.
3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah
tahun anggaran (periode tanggal 1 Januari 2015 sampai
dengan 31 Desember 2015).
4) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang
dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk
memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Untuk
keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya
perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada
saat neraca awal tersebut disusun.
5) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa
lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 49
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 50
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1.Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah:
a) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010
tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang
Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang
diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP);
b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;
e) Peraturan Walikota Bandung No 528 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi
5.1.2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran bertujuan memberikan
informasi tentang kinerja keuangan berupa realisasi dan
anggaran entitas pelaporan secara tersanding.
Penyandingan antara anggaran dan realisasinya
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 51
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang
telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai
dengan perundang-undangan.
5.1.3. Definisi
a) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan
dilaksanakan pemerintah meliputi rencana
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang
diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut
klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu
periode.
b) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
c) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.
e) Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara
pendapatan dan belanja selama satu periode
pelaporan.
f) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari
suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan
lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 52
5.1.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada RSKIA
Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 Periode 1 Januari
2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Tabel 5.1
Laporan Realisasi Anggaran Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
2015 2015 2014
21,155,278,956.00 29,740,887,182.00 141% 29,912,267,688.00
21,155,278,956.00 29,740,887,182.00 141% 29,912,267,688.00
21,155,278,956.00 29,740,887,182.00 141% 29,912,267,688.00
57,989,748,208.55 58,804,378,389.00 101.40% 42,389,000,676.00
11,388,290,955.55 10,722,976,631.00 94.16% 9,329,100,399.00
11,388,290,955.55 10,722,976,631.00 94.16% 9,329,100,399.00
46,601,457,253.00 48,081,401,758.00 103.18% 33,059,900,277.00
15,021,750,000.00 19,593,972,459.00 130.44% 14,567,292,447.00
17,346,050,460.00 17,171,511,270.00 98.99% 15,617,119,839.00
14,233,656,793.00 11,315,918,029.00 79.50% 2,875,487,991.00Belanja Modal
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
REALISASI
Belanja Barang dan Jasa
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
ANGGARAN REALISASI%URAIAN
PENDAPATAN
Dari tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa pendapatan
BLUD sebesar Rp 29.740.887.182,00 atau 140,58% dari
anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp
21.155.278.956,00. Realisasi pendapatan pada Tahun
2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 171.380.506,00
atau mencapai 0.57% dibandingkan dengan realisasi
penadapatan tahun 2014 yaitu sebesar Rp.
29.912.267.688,00. Realisasi belanja tahun 2015 sebesar
Rp. 58.804.378.389,00 atau mencapai 101,40% dari pagu
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.
57.989748,248.55,00 dan mengalami peningkatan
sebesar Rp. 16.415.377.713,00 atau mencapai 36%
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 53
dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar Rp.
42.389.000.676,00.
5.1.4.1 Realisasi Pendapatan
Realisasi pendapatan BLUD sebesar Rp
29.740.887.182,00 terdiri dari:
Tabel 5.2
Laporan Realisasi Pendapatan BLUD Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
2015 2015 2014
21,155,278,956.00 29,740,887,182.00 141% 29,912,267,688.00
21,155,278,956.00 29,740,887,182.00 141% 29,912,267,688.00
21,155,278,956.00 29,740,887,182.00 141% 29,912,267,688.00
28,744,416,171.00 20,798,550,982.00
0.00 0.00
7,816,000.00 8,687,495,106.00
988,655,011.00 426,221,600.00
REALISASI%
PENDAPATAN
2 Hibah
3 Hasil Kerjasama
4 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
1 Jasa Layanan
REALISASIURAIAN
ANGGARAN
Tabel 5.2 di atas merupakan pendapatan BLUD dari
berbagai sumber yang merupakan lain-lain pendapatan Asli
Daerah yang sah. Realisasi pendapatan tahun 2015 pada
RSKIA Kota Bandung sebesar Rp. 29.740.887.182 atau
mencapai 141% dari pagu anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp. 21.155.278.966,00, namun demikian jika
dibandingkan tahun 2014 realisasi pendapatan sebesar Rp.
29.912.267.688,00 atau mengalami penurunan sebesar
0,57%. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan karena
adanya perubahan kebijakan pelayanan pasien JKN.
Berikut ini adalah
rincian pendapatan tahun 2015 sebagai berikut:
1) Pendapatan dari Jasa Layanan sebesar Rp.
28.744.416.171,00 yang terdiri dari :
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 54
(1) Pasien Umum sebesar Rp. 7.491.070.870,00
(2) Pasien Jamkesda sebesar Rp. 6.856.489.500,00
(3) Pasien JKN sebesar Rp. 14.493.414.600,00
2) Pendapatan dari Hasil Kerjasama sebesar Rp. 7.816.000
merupakan pendapatan dari sewa parkir dilahan RSKIA.
3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.
988.655.011,00 merupakan pendapatan bunga deposito.
Seluruh pendapatan tersebut di atas berasal dari
beberapa sumber atau instalasi terkait pelayanan yang
ada di RSKIA, seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 5.3 Rinician Objek Realisasi Pendapatan
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
REALISASI
TAHUN 2015
I PENDAPATAN BLUD 29,740,887,182.00
a. Jasa Layanan
- Jasa Layanan IGD 3,537,813,780
- Jasa Layanan Instalasi Rawat Jalan 4,061,844,500
- Jasa Layanan Instalasi Rawat Inap 4,247,384,020
- Jasa Layanan Instalasi VK ODS 4,447,769,500
- Jasa Layanan Instalasi Bedah Sentral 6,146,576,950
- Jasa Layanan Instalasi Laboratorium 1,839,249,750
- Jasa Layanan Instalasi Farmasi 4,429,471,171
- Jasa Layanan Instalasi Diklat -
- Jasa Layanan Instalasi Ambulance 34,306,500
b. Hibah -
e. Hasil Kerjasama 7,816,000
d. Pendapatan Lainnya Yang sah/Bunga
Bank988,655,011
JUMLAH 29,740,887,182
NO URAIAN
Berdasarkan tabel 5.3 diatas menunjukan bahwa sumber
pendapatan yang paling tinggi yaitu pada instalasi bedah
sentral. tingginya penyerapan pendapatan pada bedah
sentral merupakan bagian dari peningkatan pelayanan
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 55
kesehatan pada RSKIA sebagai rumah sakit rujukan bagi
puskesmas, bidan dan rumah sakit sekitarnya.
5.1.4.2 Realisasi Belanja
Tahun 2015, penyerapan realisasi belanja berjumlah Rp
58.804.378.389,00 atau 101% dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp 57.989.748.248,55 sehingga
diperoleh surplus sebelum Pembiayaan Netto antara
realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah
sebesar Rp 14.623.842.275,00. Realisasi belanja sebesar
Rp. 58.804.378.389,00 terdiri dari :
Tabel 5.4 Realisasi Belanja APBD dan BLUD
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
2015 2015 2014
57,989,748,208.55 58,804,378,389.00 101.40% 42,389,000,676.00
11,388,290,955.55 10,722,976,631.00 94.16% 9,329,100,399.00
11,388,290,955.55 10,722,976,631.00 94.16% 9,329,100,399.00
46,601,457,253.00 48,081,401,758.00 103.18% 33,059,900,277.00
15,021,750,000.00 19,593,972,459.00 130.44% 14,567,292,447.00
17,346,050,460.00 17,171,511,270.00 98.99% 15,617,119,839.00
14,233,656,793.00 11,315,918,029.00 79.50% 2,875,487,991.00Belanja Modal
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
%
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN REALISASI REALISASIURAIAN
Belanja Barang dan Jasa
Dari tabel 5.4 diatas menunjukan bahwa penyerapan
realisasi belanja tahun 2015 sebesar Rp.
58.804.378.389,00 atau mencapai 101,40% mengalami
peningkatan yang cukup tinggi disbanding tahun 2014
hanya sebesar Rp. 42.389.000.676,00 atau mencapai 39%.
Peningkatan penyerapan belanja tersebut merupakan
penyerapan realisasi anggaran dari APBD dan BLUD,
seperti uraian berikut ini :
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 56
Tabel 5.5 Realisasi Belanja BLUD
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
ANGGARAN REALISASI REALISASI
2015 2015 2014
21,155,278,956.00 28,201,122,528.00 133% 26,541,245,275.00
21,155,278,956.00 28,201,122,528.00 133% 26,541,245,275.00
14,916,000,000.00 19,519,472,459.00 131% 14,288,012,447.00
5,839,278,956.00 8,474,656,469.00 145% 12,005,637,514.00
400,000,000.00 206,993,600.00 52% 247,595,314.00Belanja Modal
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
BELANJA
URAIAN %
Tabel 5.5 diatas adalah realisasi belanja BLUD sebesar Rp.
28.201.122.528,00 atau mencapai 133% dari anggaran
sebesar Rp. 21.155.278.956,0 , mengalami peningkatan
penyerapan anggaran belanja disbanding tahun 2014 yaitu
sebesar Rp. 26.541.245.275,00. Realisasi belanja tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 19.519..472.459,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.474.656.469,00
3) Belanja Modal sebesar Rp. 206.993.600,00
Untuk belanja pegawai dibandingkan tahun 2014
mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini
disebabkan karena adanya penambahan jumlah pegawai
BLUD Non PNS bidang kesehatan sesuai profesi yang
dibutuhkan rumah sakit yaitu menuju rumah sakit
khusus kelas A yang mewajibkan standar pelayanan
minimal sesuai Permenkes, disamping itu jumlah
kunjungan pasien yang semakin meningkat dan prasarana
serta fasilitas kesehatan yang bertambah sehingga rumah
sakit membutuhkan SDM yang sesuai dengan klasifikasi.
Sedangkan untuk belanja barang jasa dan modal
mengalami penurunan karena lebih diprioritaskan dari
APBD terkait dengan program kegiatan peningkatan
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 57
pelayanan kesehatan untuk relokasi lahan rumah sakit
dan pencapaian target rumah sakit yang terakreditasi.
Berikut ini adalah realisasi belanja tahun 2015 sumber
dari APBD:
Tabel 5.6
Realisasi Belanja APBD Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
REALISASI REALISASI
2015 2014
36,834,469,252.55 30,603,255,861.00 83% 15,847,755,401.00
11,388,290,955.55 10,722,976,631.00 94% 9,329,100,399.00
11,388,290,955.55 10,722,976,631.00 94% 9,329,100,399.00
25,446,178,297.00 19,880,279,230.00 78% 6,656,255,002.00
105,750,000.00 74,500,000.00 70% 279,280,000.00
11,506,771,504.00 8,696,854,801.00 76% 3,611,482,325.00
13,833,656,793.00 11,108,924,429.00 80% 2,627,892,677.00
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
URAIAN
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
ANGGARAN %
Berdasarkan tabel 5.6 di atas dapat disimpulkan bahwa
pada tahun 2015 mengalami peningkatan penyerapan
anggaran yaitu sebesar Rp. 30.603.255.861 atau mencapai
83% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebsar Rp.
36.834.469.252.55,00 dibandingkan dengan penyerapan
anggaran belanja tahun 2014 hanya sebesar Rp.
15.847.755.401 atau kenaikannya mencapai 93%.
Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan kinerja
pelayanan dan keuangan dalam melaksanakan program
kegiatan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin yang
berhak secara penuh untuk mendapatkan fasilitas
pelayanan kesehatan yang lebih layak sebagai
bentukdukungan terhadap program pemerintah Kota
Bandung dalam mewujudkan impian Kota Bandung
memiliki rumah sakit khusus ibu dan anak tipe A satu-
satunya rumah sakit milik pemerintah di Indonesia.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 58
Penyerapan anggaran belanja tahun 2015 terdiri dari
program kegiatan yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah
ini :
Tabel 5.7
Rincian objek Realisasi Belanja APBD Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
REALISASI
30,603,255,861.00Rp
10,722,976,631.00Rp
Belanja Pegawai 10,722,976,631.00Rp
Gaji pokok PNS 6,094,791,597.00Rp
Tunjangan Keluarga 500,107,346.00Rp
Tunjangan Jabatan 44,950,000.00Rp
Tunjangan Fungsional 551,170,000.00Rp
Tunjangan Umum 117,580,000.00Rp
Tunjangan Beras 393,121,620.00Rp
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 104,037,784.00Rp
Pembualatan Gaji 105,979.00Rp
Tambahan Penghasilan berdsrkn beban kerja 2,764,726,400.00Rp
Tunjangan PPh Tambahan Penghasilan PNS 152,385,905.00Rp
19,880,279,230.00Rp
Belanja Pegawai 74,500,000.00Rp
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 74,500,000.00Rp
URAIAN
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
Dilanjutkan….
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 59
Lanjutan Tabel 5.6
Belanja Barang dan Jasa 8,696,854,801.00Rp
2,278,215,430.00Rp
270,100,000.00Rp
347,136,270.00Rp
1,135,606,873.00Rp
2,186,953,155.00Rp
134,374,390.00Rp
326,982,468.00Rp
442,848,120.00Rp
1,574,638,095.00Rp
Belanja Modal 11,108,924,429.00Rp
2,408,852,900.00Rp
64,025,000.00Rp
199,494,000.00Rp
8,436,552,529.00Rp
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana da
Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
(Rehab Gedung)+ (Ambulance)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana da
Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Dari tabel 5.7 diatas menunjukan bahwa pelaksanaan
program kegiatan dilaksanakan secara efektip, efisien,
konsisten dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan
kesehatan.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 60
5.1.4.3 Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA)
Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA) per 31 Desember 2015 sebesar Rp
1.539.764.654,00 merupakan angka yang didapat
dari selisih lebih/kurang antara realisasi
Pendapatan-LRA BLUD sebesar Rp
29.740.887.182,00 dan belanja sebesar Rp
28.201.122.528,00 serta penerimaan pembiayaan
APBD dari Januari 2015 sampai 31 Desember 2015
sebesar sebesar Rp 6.231.213.391.55,00.
Saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran APBD
merupakan SILPA nya Pemerintah Kota Bandung,
dan Saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran BLUD
merupakan SILPA nya KAs BLUD RS Khusus Ibu dan
Anak Kota Bandung. Akumulasi penambahan Silpa
pad akas BLUD sebesar Rp. 14.623.842.275,00
dengan uraian sebagai berikut :
1) Silpa tahun 2011 sebesar Rp. 2.205.924.592,00
2) Silpa tahun 2012 sebesar Rp. 2.577.018.570,00
3) Silpa tahun 2013 sebesar Rp. 4.930.112.046,00
4) Silpa tahun 2014 sebesar Rp. 3,371,022,413,00
5) Silpa tahun 2015 sebesar Rp. 1.539.764.654,00
5.2 Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional
5.2.1. Dasar Penyusunan Laporan Operasional
Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah:
1) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010
tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang
Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 61
diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP);
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5) Peraturan Walikota Bandung No 528 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi.
5.2.2. Tujuan Laporan Operasional
Laporan Operasional bertujuan menyajikan informasi
mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-
LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu
entitas pelaporan yang penyajiaannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.
5.2.3 Definisi
1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam perode
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak peru
dibayar kembali.
2) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang daat berupa pengeluaran
anatu konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
3) Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar
biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi
ynag bukan merupakan operasi biasa, tidak
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 62
diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada
diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
4) Surplus/defisit-LO adalah selisih antara
Pendapatan-LO dan beban selama satu periode
pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit
dari kegiatan non operasionan dan pos luar biasa
5.2.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
Laporan Operasional RS Khusus Ibu dan Anak Kota
Bandung Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31
Desember 2015 menunjukkan Pendapatan-LO sebesar
Rp 32.493.318.782,00 sedangkan Beban-LO berjumlah
Rp 46.255.119.163,00 sehingga diperoleh Defisit-LO
sebesar Rp 13.761.800.381,00. Penjelasan mengenai
Laporan Operasional dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Tabel 5.8 Penjelasan Laporan Operasional
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
BLUD APBD JUMLAH
29,061,043,782.00 3,432,275,000.00 32,493,318,782.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 29,061,043,782.00 29,061,043,782.00
29,061,043,782.00 0.00 29,061,043,782.00
- 3,432,275,000.00 3,432,275,000.00
3,432,275,000.00 3,432,275,000.00
28,448,922,317.00 17,806,196,846.00 46,255,119,163.00
28,448,922,317.00 17,806,196,846.00 46,255,119,163.00
Beban Pegawai - LO 10,722,976,631.00 10,722,976,631.00
Beban Barang dan Jasa 28,448,922,317.00 7,083,220,215.00 35,532,142,532.00
612,121,465.00 (14,373,921,846.00) (13,761,800,381.00)
BEBAN - L0
BEBAN OPERASI
SURPLUS/DEFISIT-LO
URAIAN
PENDAPATAN - LO
Lain-lain PAD yang Sah - LO
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH - LO
Pendapatan Hibah
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 63
Dari tabel 5.8 di atas, diketahui bahwa Pendapatan-LO sebesar
Rp. 32.493.318.782,00 merupakan pendapatan lain-lain PAD
yang sah bersumber dari BLUD dan pendapatan hibah sebesar
Rp. 3.432.275.000,00 bersumber dari APBD. Sedangkan
Beban-LO sebesar Rp. 46.255.119.163,00 merupakan beban-
LO pada BLUD sebesar Rp. 28.448.922.317 dan Beban-LO
pada APBD sebesar Rp. 17.806.196.846,00 sehingga defisit
sebesar Rp. 13.761.800.381,00. Rincian objek laporan
operasional per sumber anggaran dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 5.9
Laporan Operasional BLUD Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
BLUD
29,061,043,782.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 29,061,043,782.00
29,061,043,782.00
-
28,448,922,317.00
28,448,922,317.00
Beban Pegawai - LO
Beban Barang dan Jasa 28,448,922,317.00
612,121,465.00
BEBAN - L0
BEBAN OPERASI
SURPLUS/DEFISIT-LO
URAIAN
PENDAPATAN - LO
Lain-lain PAD yang Sah - LO
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH - LO
Pendapatan Hibah
Pada Tabel 5.9 di atas, Pendapatan-LO sebesar Rp.
29.061.043.782,00 merupakan realisasi pendapatan BLUD
pada LRA tahun 2015 sebesar Rp. 29.740.887.182,00
dikurangi pengurangan piutang tahun 2014 semula sebesar
Rp. 2.763.876.700, pada tahun 2015 mengalami pengurangan
sebesar Rp. 679.843.400,00, sehingga piutang tahun 2015
menjadi sebesar Rp. 2.084.033.300.
Beban-LO pada barang dan jasa sebesar Rp.
28.448.922.317,00 merupakan penjumlahan dari :
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 64
1) Belanja pegawai BL pada LRA BLUD sebesar Rp.
19.519.472.459,00
2) Belanja barang jasa pada LRA BLUD sebesar Rp.
8.474.656.469,00
3) Jumlah utang tahun 2015 sebesar Rp. 1.272.822.135,00
dikurangi utang tahun 2014 sebesar Rp. 1.077.932.537,00
sehingga menghasilkan menambah beban utang sebesar
Rp. 194.889.598,00
4) Jumlah persediaan tahun 2014 sebesar Rp.
365.619.425,00 dikurangi jumlah persediaan tahun 2015
sebesar Rp. 244.465.634,00 sehingga pengurangan
sebesar Rp. 121.153.791,00 menjadi Beban –LO
5) Pengurangan beban biaya dibayar dimuka tahun 2014
sebesar Rp. 198.437.500,00 pada tahun 2015 menjadi
sebesar Rp. 59.687.500,00 sehingga pengurangan beban
biaya dibayar dimuka sebesar Rp. 138.750.000,00
menambah Beban-LO pada BLUD.
Dari Pendapatan-LO terhadap Beban-LO menghasilkan surplus
sebesar Rp. 612.121.465,00.
Selain Laporan Operasional BLUD di atas, berikut ini laporan
operasional APBD tahun 2015 sebagai berikut:
Tabel 5.10 Laporan Operasional APBD
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
APBD
3,432,275,000.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0.00
3,432,275,000.00
3,432,275,000.00
17,806,196,846.00
17,806,196,846.00
Beban Pegawai - LO 10,722,976,631.00
Beban Barang dan Jasa 7,083,220,215.00
(14,373,921,846.00)
BEBAN - L0
BEBAN OPERASI
SURPLUS/DEFISIT-LO
URAIAN
PENDAPATAN - LO
Lain-lain PAD yang Sah - LO
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH - LO
Pendapatan Hibah
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 65
Berdasarkan tabel 5.10 diatas dapat diketahui bahwa
Pendapatan-LO sebesar Rp. 3.432.275.000,00 merupakan
pendapatan hibah APBN tahun 2012 berupa alat-alat
kesehatan berdasarkan :
1) Surat Keputusan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia Nomor HK.03.01/III/SK/328/2015 tentang
Penghapusan Barang Milik Negara pada RS Khusus Ibu
dan Anak Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Satuan Kerja
Tugas Pembantuan (TP-04) Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan Kementerian Kesehatan.
2) Naskah Perjanjian Hibah Nomor KN. 02.03/I/1033/2015
tanggal 15 April 2015 tentang Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor KN.02.03/I/1034/2015.
Beban-LO sebesar Rp. 17.806.196.846,00 terdiri dari :
1) Beban pegawai BTL pada LRA sebesar Rp.
10.722.976.631,00.
2) Beban barang dan jasa sebsesar Rp. 7.083.220.215,00
terdiri dari :
(1) Belanja pegawai BL pada LRA sebesar Rp.
74.500.000,00
(2) Belanja barang dan jasa pada LRA sebesar Rp.
8.696.854.801,00
(3) Utang tahun berjalan sebesar Rp. 194.051.000,00
(4) Jumlah persediaan tahun 2014 sebesar Rp.
835.413.323,00,00 dikurangi jumlah persediaan
tahun 2015 sebesar Rp. 2.717.598.909,00 sehingga
penambahan sebesar Rp. 1.882.185.586,00
mengurangi persediaan Beban –LO.
Dari Pendapatan-LO terhadap Beban-LO mengalami defisit
sebesar Rp. 14.373.921.846,00.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 66
5.3 Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.3.1. Dasar Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas
Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah:
1) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010
tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang
Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang
diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP);
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5) Peraturan Walikota Bandung No 528 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi.
5.3.2. Tujuan Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas bertujuan bertujuan
menyajikan laba/rugi koperasi untuk suatu periode, pos
pendapatan dan beban yang diakui secara langsung
dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh
kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui
dalam periode tersebut.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 67
5.3.3 Definisi
1) Ekuitas Awal adalah saldo awal modal pada neraca
saldo setelah disesuaikan di tambah laba bersih
selama satu periode.
2) Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-
LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah
diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non
operasionan dan pos luar biasa
3) Ekuitas akhir adalah saldo akhir atas penarikan dari
ekuitas awal terhadap surplus/defisit yang telah
disesuaikan selama satu periode.
5.3.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
Penjelasan laporan perubahan ekuitas sekurang-
kurangnya menyajikan pos-pos Ekuitas awal atau
ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada
periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang
langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara
lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan
oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi
kesalahan mendasar.
Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2015 sebesar Rp.
47.358.015.530.10,00 merupakan akumulasi penarikan
dari ekuitas awal sebesar Rp. 61.119.815.911.10,00
setelah adanya deficit sebesar Rp. 13.761.800.381,00.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 68
Laporan Perubahan Ekuitas bersumber dari APBD dan
BLUD, seperti yang diuraikan pada tabel di bawah ini :
Tabel 5.11 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
URAIAN BLUD APBD JUMLAH
EKUITAS AWAL 17,257,057,147.00 43,862,758,764.10 61,119,815,911.10
SURPLUS/DEFISIT-LO 612,121,465.00 (14,373,921,846.00) (13,761,800,381.00)
EKUITAS AKHIR 17,869,178,612.00 29,488,836,918.10 47,358,015,530.10
Dari tabel 5.11 diatas menunjukan bahwa ekuitas akhir
sebesar Rp. 47.358.015.530.10,00 merupakan ekuitas
akhir dari BLUD sebesar Rp. 17.869.178.612,00 dan dari
APBD sebesar Rp.29.488.836.918.10,00. Untuk
mengetahui lebih jelas lagi, dapat dilihat pada tabel
Laporan Perubahan Ekuitas per sumber dana sebagai
berikut :
Tabel 5.12 Laporan Perubahan Ekuitas BLUD
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
URAIAN TAHUN 2015 TAHUN 2014
EKUITAS AWAL 17,257,057,147.00 0.00
SURPLUS/DEFISIT-LO 612,121,465.00 0.00
EKUITAS AKHIR 17,869,178,612.00 0.00
Berdasarkan tabel 5.12 tersebut di atas, memperlihatkan
adanya penambahan pada ekuitas awal sebesar Rp.
17.257.057.147,00 yang merupakan saldo awal pada
neraca dan adanya penambahan sebesar Rp.
612.121.465,00 yang merupakan surplus dari Laporan
Operasional dalam satu periode.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 69
Laporan Perubahan Ekuitas APBD dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :
Tabel 5.13
Laporan Perubahan Ekuitas APBD Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
URAIAN TAHUN 2015 TAHUN 2014
EKUITAS AWAL 43,862,758,764.10 0.00
SURPLUS/DEFISIT-LO (14,373,921,846.00) 0.00
EKUITAS AKHIR 29,488,836,918.10 0.00
Berdasarkan tabel 5.13 tersebut di atas, memperlihatkan
adanya penguarangan daari ekuitas awal sebesar Rp.
43.862.758.764.10,00 yang merupakan saldo awal pada
neraca dan adanya pengurangnan sebesar Rp.
14.373.921.846,00 yang merupakan defisit dari Laporan
Operasional dalam satu periode.
Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2015 tidak bisa
dibandingkan karena tidak disusunnya LPE 2014. Karena
ini tahun pertama dibuatnya LPE.
5.4. Penjelasan Pos – Pos Neraca
5.4.1. Dasar Penyusunan Neraca
Dasar Penyusunan Neraca adalah:
1) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010
tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang
Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang
diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP);
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 70
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5) Peraturan Walikota Bandung No 528 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi.
5.4.2. Tujuan Laporan Neraca
Merupakan bagian dari laporan keuangan yang
bertujuan melaporkan mengenai aktiva, kewajiban, dan
ekuitas pemegang saham suatu perusahaan pada
tanggal tertentu. Informasi yang terkandung dalam
neraca adalah informasi mengenai sifat dan jumlah
kekayaan (aktiva), kewajiban (hutang), dan ekuitas
pemilik dari perusahaan tertentu. Yang dimaksud
dengan aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin
diperoleh di masa depan, atau dikendalikan oleh entitas
tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa
lampau.
5.4.3 Definisi
1) Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan
atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh baik oleh Pemerintah maupun masyarakat
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 71
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.
2) Kas adalah komponen aktiva yang paling aktif dan
sangat mempengaruhi setiap transaksi yang terjadi.
3) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ke tiga
yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam suatu
periode akuntansi.
4) Beban dibayar dimuka adalah semua biaya yang telah
dibayarkan pengeluaran yang dibayarkan untuk
keperluan dalam tahun buku mendatang
5) Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan
maksud untuk mendukung kegiatan operasional
Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.
6) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi
atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan
Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari
dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh
APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau
donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari
sitaan atau rampasan. Kebijakan penilaian aset tetap
telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
yang menyatakan bahwa penyusunan neraca awal
menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan.
Dalam hal penyusutan aset tetap penerapan
akuntansi penyusutan belum dilakukan karena
kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat aset dan
metode penyusutan belum ditetapkan.
7) Aset lain-lain adalah aktiva yang dari berbagai hal
tidak dapat digolongkan ke dalam kategori-kategori
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 72
aktiva investasi dalam neraca, aktiva tetap danaktiva
tak berwujud.
8) Kewajiban jangka pendek merupakan utang lancar
yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo
dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal neraca. Dibukukan sebesar nilai
nominal, utang dalam valuta asing dikonversikan ke
rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal
transaksi.
9) Utang beban adalah beban yang sudah menjadi
kewajiban dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat
atau dilakukan pembayaran.
10) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah beban yang
harus dibayar dan diperkuat dalam akun realisasi
anggaran.
5.4.4. Penjelasan Pos-pos Neraca
5.4.4.1 Kas di BLUD
Kas di BLUD Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember
2014
(Rp)
14.623.842.275,00 13.084.077.621,00
Saldo Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2015 sebesar Rp
14.623.842.275,00 merupakan saldo rekening kas RSKIA Kota
Bandung yang disimpan di Bank Jabar Banten Kantor Cabang
Pertama Kopo dengan nomor Rek. 0017044291001 atas nama
Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSKIA
Kota Bandung. Saldo kas BLUD pada tahun 2014 sebesar Rp.
13.084.077.621,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.
1.539.764.654,00 atau mencapai 12%.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 73
5.4.4.2 Piutang Pendapatan
Piutang
Pendapatan
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
2.084.033.300,00 2.763.876.700,00
Piutang pendapatan per 31 Desember 2015 pada BLUD RSKIA
Kota Bandung sebesar Rp 3.186.364.800,00 merupakan
piutang pasien JKN dan Jamkesda Kota Bandung pelayanan
bulan November dan Desember 2015 dibandingkan tahun 2014
mengalami pengurangan sebesar Rp. 679.843.400,00 atau
mencapai 0,25%. Perincian piutang tahun 2015 terdiri dari :
1) Jamkesda sebesar Rp. 1.102.331.500,00
2) Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp. 2.084.033.300,00
Berdasarkan data tersebut, piutang yang diakui pada neraca
adalah piutang yang bersumber dari pasien JKN.
5.4.4.3 Beban dibayar dimuka
Beban
dibayar
dimuka
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
59.687.500,00 198.437.500,00
Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2015 pada BLUD
RSKIA Kota Bandung sebesar Rp 59.687.500,00 mengalami
pengurangan sebesar Rp. 138.750.000,00 atau mencapai 70%
dari beban dibayar dimuka pada tahun 2014 sebesar Rp.
198.437.500,00.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 74
5.4.4.4 Persediaan
Persediaan Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
2.962.064.543,00 1.201.032.748,00
Persediaan per 31 Desember 2015 pada RSKIA Kota Bandung
dapat diuraikan sebagai berikut :
Persediaan
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
APBD 2.717.598.909,00 835.413.323,00
BLUD 244.465.634,00 365.619.425,00
1) Persediaan pada APBD Tahun 2015 sebesar Rp.
2.717.598.909,00 mengalami penambahan sebesar Rp
1.882.185.586,00 atau mencapai 225% dibanding tahun
2014 sebesar Rp. 835.413.323,00.
2) Persediaan pada BLUD tahun 2015 sebesar Rp.
244.465.634,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.
121.153.791,00 atau mencapai 33% dibandingkan tahun 24
sebesar Rp. 365.619.425,00.
5.4.4.5 Tanah
Tanah Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
6.515.000.000,00 6.515.000.000,00
Aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2015 pada RSKIA
Kota Bandung setiap tahunnya tidak mengalami perubahan.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 75
5.4.4.6 Peralatan dan Mesin
Peralatan
dan Mesin
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
37.167.092.673,00 23.254.688.044
Peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 pada RSKIA Kota
Bandung dapat diuraikan sebagai berikut :
Peralatan
dan Mesin
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
APBD 35.744.284.690,00 22.038.873.661,00
BLUD 1.422.807.983,00 1.215.814.383,00
1) Peralatan dan mesin pada APBD Tahun 2015 sebesar Rp.
35.744.284.690,00 lebih besar dibanding peralatan dan
mesin tahun 2014 yang hanya sebesar Rp
22.038.873.661,00 mengalami penambahan sekitar 61%
yaitu sebesar Rp 13.705.411.029,00 yang terdiri dari:
(1) Hibah peralatan dan mesin sebesar Rp. 3.432.275.000,00
(2) Penambahan dari pengadaan barang jasa tahun 2015
sebesar Rp. 10.273.136.029,00 dengan uraian sebagai
berikut :
a. Peralatan dan mesin yang diakui sebagai aset tetap
sebesar Rp. 10.055.751.033,00
b. Perlatan dan mesin yang dikapitalisasi menjadi
persediaan pada BMD dengan nilai < 300.000 yaitu
sebesar Rp. 217.384.996,00.
2) Peralatan dan mesin pada BLUD Tahun 2015 sebesar Rp.
1.422.807.983,00 lebih besar dibanding peralatan dan
mesin tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 1.215.814.383,00
mengalami penambahan sekitar 17% yaitu sebesar Rp.
206.993.600,00.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 76
5.4.4.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
555.736.150,00 354.741.750,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 pada RSKIA
Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut :
Jalan,
Irigasi dan
Jaringan
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
APBD 456.436.400,00 255.442.000,00
BLUD 99.299.750,00 99.299.750,00
1) Jalan, Irigasi dan Jaringan pada APBD Tahun 2015 sebesar
Rp. 456.436.400,00 mengalami penambahan sebesar Rp
200.994.400,00 atau mencapai 79% dibandingkan tahun
2014 yang hany sebesar Rp 255.442.000,00
2) Jalan, Irigasi dan Jaringan pada BLUD Tahun 2015 sebesar
Rp. 99.299.750,00 masih tetap sama dengan tahun 2014
tidak mengalami penambahan atau pengurangan.
5.4.4.8 Aset Lain-lain
Aset
Lain-lain
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
1.504.744.418,10 1.504.744.418,10
Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 pada RSKIA Kota
Bandung sebesar Rp. 1.504.744.418,10 . Aset lain-lain
merupakan aset rusak berat yang sampai saat ini belum ada
proses penghapusan. Aset lain-lain tersebut tidak ada
penambahan dari tahun 2014 masih tetap sebesar Rp.
1.504.744.418,10
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 77
5.4.4.9 Utang Beban
Utang Beban
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
1.466.873.135,00 1.077.932.537,00
Utang beban pada RSKIA Kota Bandung per 31 Desember
2015 sebesar Rp. 1.466.873.135,00. Mengalami penambahan
sebesar Rp. 194.889.598,00 atau mencapai 18% dari jumlah
utang pada tahun 2014 yang hanya sebesar Rp.
1.077.932.537,00. Utang beban sebesar Rp.
1.466.873.135,00 terdiri dari :
Utang beban sebesar Rp. 1.466.873.135,00 terdiri dari
1) Utang beban APBD per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
194.051.000,00 merupakan hutang kepada pihak ketiga
atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan namun sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran 2015 belum dilakukan
pembayaran.
2) Utang beban BLUD per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
1.272.822.135,00 merupakan utang pegawai BLUD atas
pekerjaan yang telah mereka selesaikan namun sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran 2015 belum dilakukan
pembayaran.
5.4.4.10 Kewajiban untuk dikonsolidasikan
Kewajiban
untuk
dikonsolidas
ikan
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
32.070.128.996,00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan pada RSKIA Kota Bandung
per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 32.070.128.996,00.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 78
merupakan realisasi belanja pada APBD yang diakui sebagai
kewajiban yang akan dikonsolidasikan dari beban menjadi
kewajiban.
5.4.4.11 Ekuitas
Ekuitas
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
47.358.015.530.10,00 61.119.815.911,00
Ekuitas merupakan selisih aset terhadap kewajiban, yaitu
Uraian
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
Aset 79.428.144.526,10 62.197.748.448,10
Kewajiban 32.070.128.996,00 1.077.932.537,00
Ekuitas 47.358.015.530.10,00 61.119.815.911,00
Ekuitas per 31 Desember 2015 pada RSKIA Kota Bandung
sebesar Rp 47.358.015.530.10,00 lebih kecil dari tahun 2014
yaitu sebesar Rp. 61.119.815.911,00 .
Ekuitas tahun 2015 terdiri dari :
1) Ekuitas pada APBD sebesar Rp. 29.488.836.918,10
2) Ekuitas pada BLUD sebesar Rp. 17.869.178.162,00
APBD
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
Aset 60.286.143.779,10 43.862.758.764,10
Kewajiban 30.797.306.861,00 0,00
Ekuitas 29.488.836.918,10 43.862.758.764,10
Selain ekuitas pada APBD berikut ini menunjukan ekuitas
pada BLUD, sebagai berikut:
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 79
BLUD
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
Aset 19.142.000.747,00 18.334.989.684,00
Kewajiban 1.272.822.135,00 1.077.932.537,00
Ekuitas 17.869.178.612,00 17.257.057.147,00
Ekuitas BLUD tersebut di atas,menunjukan bahwa ekuitas
tahun 2015 bertambah, dibandingkan dengan ekuitas tahun
2014
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 80
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur
organisasi pada RSKIA Kota Bandung, sebagai berikut:
1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu
dan Anak Kota Bandung;
2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 076 Tahun 2011 tentang
Struktur Organisasi Tata Kerja dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Cara Kerja RS Khusus Ibu dan Anak Kota
Bandung;
3) Keputusan Walikota Bandung Nomor 900/Kep.066-DPKAD/2011
tentang Penetapan RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung
Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD).
6.1 Susunan Organisasi RSKIA Kota Bandung
Susunan organisasi RSKIA Kota Bandung sesuai dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 adalah
sebagai berikut :
1) Direktur
2) Sub Bagian Tata Usaha
3) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik
4) Seksi Keperawatan
5) Seksi Sarana dan Prasarana
6) Kelompok Jabatan Fungsional.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 81
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 82
6.2 Pengelolaan Kepegawaian
Berikut rekapitulasi ketenagaan di RSKIA Kota Bandung tahun 2015 :
Tabel 6.1 Rekapitulasi Ketenagaan RSKIA Tahun 2015
PNS CPNSD PTT BLUD JUMLAH
1 2 3 4 5 7 9
1 TENAGA DOKTER
a. Dokter Umum
- S1 13 13
- S2 3 3
b. Dokter Spesialis 0
- Obgyn 4 1 5
- Anak 4 1 5
- Anestesi 2 2
- Patologi Klinik 1 1
- Radiologi 1 1
c. Dokter Gigi 0
2TENAGA PERAWAT +
BIDAN
a. Perawatan 0
- SPK 4 4
- D3 27 26 53
- Anesthesi 3 2 5
- S1 2 3 8 13
- S2 1 1
b. Bidan 0
- D3 34 41 75
3 TENAGA FARMASI
a. S1 Apoteker 3 1 4
b. D3 Farmasi 2 1 2 5
d. SMF 5 1 6
4 TENAGA KESMAS
a. S1 Kesmas 4 1 5
5 TENAGA KESLING
a. S1 Kesling 1 1
b. D3 Kesling 2 2
6 TENAGA GIZI
a. Nutrisionis 0
- SPAG 1 1
- D3 Nutrisionis 3 1 4
7TENAGA KETEKNISAN
MEDIS
a. Teknis Laboratorium 0
- D3 Analis 6 5 11
c. Perekam Medik 0
- D3 2 1 13 16
d. Elektro Medik 0
- D3 2 2
d. Radiologi 0
- D3 1 1
NO JENIS TENAGAJUMLAH TENAGA
KET
Dilanjutkan….
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 83
Lanjutan Tabel 6.1
8 TENAGA ADMINISTRASI
- S2 Psikologi 1 1
- S2 Kebijakan Publik 1 1
- S1 Administrasi Negara 1 1
- S1 Sosial 1 1
- S1 Ekonomi 2 2 4
- S1 Akuntansi 1 3 4
- S1 Komputer 1 1
- S1 Teknik 1 1
- S1 Komunikasi 1 1
- D3 Komputer 1 1
- D3 Tataboga 1 1
- D3 Sastra 1 1 2
- D3 Akuntansi 1 1
- D1 Komputer 1 1
- D1 Pariwisata 1 1
- SLTA/Sederajat 17 18 35
- SLTP 1 3 4
- SD 2 3 5
JUMLAH 159 5 42 99 305
Berdasarkan Tabel 6.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai
yang bekerja di Lingkungan RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung
Tahun 2015 yaitu sebanyak 305 orang dengan uraian sebagai berikut :
Tabel 6.2 Rekapitulasi Ketenagaan Berdasarkan Profesi Kepegawaian
Tahun 2015
NO URAIAN PNS CPNSD PTT BLUD JUMLAH
1 Tenaga Dokter 28 0 1 1 30
2 Tenaga Perawat dan Bidan 71 3 41 36 151
3 Tenaga Farmasi 10 1 0 4 15
4 Tenaga Kesehatan Masyarakat 4 0 0 1 5
5 Tenaga Kesehatan Lingkungan 1 0 0 2 3
6 Tenaga Gizi 4 0 0 1 5
7 Tenaga Kesehatan Medis 10 1 0 19 30
8 Tenaga Administrasi 31 0 0 35 66
159 5 42 99 305
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 84
6.3 Pengelolaan Pelayanan
Dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan pada RS Khusus Ibu
dan Anak Kota Bandung, jumlah kunjungan pasien selama tahun
2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 6.3
Kunjungan Pasien Tahun 2013-2015
JENIS PASIEN 2013 2014 2015
DALAM KOTA BANDUNG Baru 14.429 11.106 10.160
Lama 20.115 19.503 20.031
LUAR KOTA BANDUNG Baru 4.766 2.573 2.461
Lama 3.637 3.184 3.184
TOTAL PENGUNJUNG Baru 19.195 13.679 12.621
Lama 23.752 22.687 23.215
TOTAL 42.947 36.366 35.836
Grafik 1.1 Kunjungan Pasien Tahun 2013-2015
19195
13679 12621
23752 22687 23215
0
5000
10000
15000
20000
25000
2013 2014 2015
GRAFIK PENGUNJUNG RSKIA KOTA BANDUNG
TAHUN 2013 - 2015
PENGUNJUNG BARU
PENGUNJUNG LAMA
Berdasarkan pada tabel 6.3 dan grafik 1.1 di atas dapat diketahui
bahwa terjadi penurunan pengunjung pasien baru dari tahun 2014 ke
tahun 2015. Sedangkan pasien lama meningkat dari tahun 2014
sebanyak 22.087 pengunjung menjadi 23.215 pengunjung di tahun
2015.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 85
Pengunjung RSKIA adalah pasien yang mendaftar untuk berobat ke
bagian Rawat Jalan, IGD, dan Bayi Baru Lahir. pada tahun 2015
sistem rujukan sudah berjalan lebih baik sehingga pasien yang datang
ke RSKIA merupakan pasien rujukan dari PKK 1.
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 86
BAB VII
PENUTUP
Laporan Keuangan RSKIA Kota Bandung menggambarkan posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Rumah Sakit Khusus Ibu
dan Anak Kota Bandung selama tahun 2015, serta menyajikan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan BLUD dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran,
antar periode maupun antar entitas. Disamping itu juga menyajikan
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja
keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai
alokasi sumber daya.
Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat
bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal
maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program Rs
Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung akan lebih optimal apabila sumber
daya manusia dan sarana prasarana yang memadai yang menunjang
terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan
yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan
keuangan harus senantiasa dikomitmenkan bersama terutama oleh para
pimpinan selaku pengguna anggaran dan harus tetap konsisten dalam
upaya perbaikan dalam rangka menuju perolehan opini WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
(BPK-RI).
Demikian Laporan Keuangan RS Khusus Ibu dan Anak Kota
Bandung dapat diselesaikan dan disusun sesuai prosedur / kebijakan
yang berlaku umum.
Bandung, 31 Desember 2015
DIREKTUR RS KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
dr. NINA MANAROSANA R, M. Kes Pembina Tk.I
NIP. 19660319 199703 2 001
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 87
Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015 88